BEKASI BAIK DAN BENAR “Bekasi Sehat, Berkarakter, Berkreasi dengan Pemerintahan yang Bersih dan Berkeadilan”
VHHK
%
v
OBON-BAMBANG independen
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi 2017-2022 OBON TABRONI dan BAMBANG SUMARYONO
Bekasi, 20 September 2016
DASAR PEMIKIRAN
Tujuan nasional pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan jelas dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan pemerintah juga diamanatkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bekasi menguraikan tujuan pelaksanaan kekuasaan pemerintah tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Selanjutnya, RPJPD diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu lima tahunan. RPJPD Kabupaten Bekasi 2005-2025 telah akan memasuki periode ketiga pemerintahan. Namun demikian, masih banyak target-target capaian yang tertuang dalam visi misi RPJPD dua periode sebelumnya yang belum terealisasikan. Sementara tantangan pembangunan semakin meningkat, seiring dinamika kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Bekasi dan perkembangan kondisi global. Sebagai wilayah dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, irisan Kabupaten Bekasi dengan masyarakat global menjadi tak terhindarkan. Untuk itu, periode pemerintahan Kabupaten Bekasi 2017-2022 memiliki tugas yang tidak mudah, yakni menyelesaikan target pembangunan dua periode sebelumnya, yang belum tercapai. Hal ini disebabkan karena RPJPD merupakan sebuah proses berkelanjutan, dan berkesinambungan. Kabupaten Bekasi memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakatnya. Kabupaten Bekasi memiliki sumber daya alam minyak dan gas yang melimpah, pesisir pantai dan laut yang luas, lahan pertanian yang cukup, kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, dan keragaman budaya yang elok. Potensi-potensi tersebut selama ini belum mampu dioptimalkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. TIGA MASALAH POKOK Upaya menjalankan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakatnya, dihadapkan pada tiga masalah pokok, yaitu (1) kesejahteraan yang tidak merata, (2) pembangunan tidak berkelanjutan, dan (3) daerah yang tidak terkelola dengan baik.
1. Distribusi Kesejahteraan yang Tidak Merata. Konstitusi mengamanatkan setiap warga negara untuk mendapatkan manfaat sosial dan ekonomi serta kesempatan dan perlakuan yang sama dalam menikmati layanan sosial. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Kesehatan dan pendidikan masih sulit diakses oleh warga kelompok rentan. Kesempatan kerja dan mendapatkan pelatihan juga masih belum merata. Dengan demikian, hasil pembangunan selama ini belum dinikmati oleh mayoritas penduduk untuk mendapatkan hidup yang berkualitas dan memperbesar jurang pendapatan. Untuk itu, pembangunan dan pelayanan pemerintah Kabupaten Bekasi akan ditujukan pada memenuhi hak dasar masyarakat Kabupaten Bekasi, tanpa kecuali. 2. Pembangunan Tidak Berkelanjutan. Salah satu masalah yang dihadapi Kab. Bekasi adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan, baik dari aspek lingkungan hidup, maupun yang berorientasi jangka panjang. Terkonsentrasinya aktivitas ekonomi pada ruang dan wilayah tertentu adalah salah satu wujudnya. Kondisi ini menambah beban terhadap lingkungan hidup dan pada gilirannya menurunkan kualitas hidup dan produktivitas warga Kab. Bekasi. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Bekasi ke depan harus mempertimbangkan konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainability), sembari mendorong perkembangan sosial-ekonomi masyarakatnya. Kami akan mewujudkan Kab. Bekasi sebagai daerah produktif dan berkelanjutan. 3. Pemerintahan yang tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan pemerintahan Kab. Bekasi belum melibatkan publik dan cenderung tertutup. Rendahnya kualitas dan akses terhadap pelayanan publik bukanlah persoalan anggaran yang terbatas semata melainkan disebabkan oleh ketidakberpihakan pemerintah Kab. Bekasi terhadap kelompok masyarakat rentan serta rendahnya kompetensi aparatus negara. Agenda reformasi birokrasi belum menjadi prioritas utama pemerintah Kab. Bekasi. Hal ini terlihat dari pelayanan perizinan masih mengalami sejumlah masalah, seperti kepastian waktu dan biaya. Kondisi tersebut di antaranya karena belum terintegrasinya data antar dinas terkait. Untuk itu, pembenahan birokrasi dan sistem tata kelola pemerintahan harus menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi ke depan, guna memberikan pelayanan optimal terhadap masyarakat sebagai warga negara.
LANDASAN FILOSOFIS “BEKASI BAIK DAN BENAR” Berbasis pada identifikasi tiga masalah utama yang dihadapi Kab. Bekasi, kami berkeyakinan bahwa pengelolaan pemerintahan Kabupaten Bekasi ke depan harus dilandaskan pada filosofi “Baik dan Benar”. Istilah tersebut bukan semata kata dengan
makna yang mendalam, tetapi juga memiliki makna kultural. Istilah “Baik” merujuk pada kesesuaian antara aspek lingkungan dan alam (horizontal). Sementara “Benar” merujuk pada kesesuaian dengan hukum yang bersifat vertikal. Selain itu, “Benar (Bener)” dalam konteks kultural masyarakat Bekasi memiliki makna ketaatan pada hukum dan karakter tokoh masyarakat/pahlawan nasional Kab Bekasi K.H Noer Ali, yang pernah mengatakan perihal kriteria pemimpin Bekasi harus “bener”. Oleh karena itu, “Baik dan Benar” merupakan landasan filosofis yang berarti keselarasan antara sesama manusia, manusia dengan lingkungan alam, dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai itulah yang akan menjadi landasan kami dalam melaksanakan pemerintahan Kabupaten Bekasi ke depan.
VISI: TERWUJUDNYA BEKASI SEHAT, BERKARAKTER, BERKREASI, DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI Visi tersebut merupakan intisari gagasan-gagasan kami mengenai pembangunan Kabupaten Bekasi ke depan. Adapun makna yang terkandung di dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
Bekasi Sehat menggambarkan kondisi masyarakat Kab. Bekasi sehat secara jasmani dan didukung oleh lingkungan yang berkelanjutan dan harmonis sehingga mampu menghasilkan kreasi unggulan. Bekasi Berkarakter menggambarkan masyarakat Kab. Bekasi yang berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya, dan berfalsafah pancasila. Bekasi Berkreasi menggambarkan masyarakat Kab. Bekasi yang berwawasan, berkarakter, dan berkolaborasi untuk menghasilkan kreasi unggulan didukung oleh infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang kompeten. Pemerintahan Kab. Bekasi yang Bersih dimana tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintahan Kab. Bekasi yang Berkeadilan menggambarkan sinergitas antar elemen pemerintahan, kelompok usaha dan masyarakat, serta keberpihakan kebijakan bagi kelompok rentan.
Guna mencapai visi pembangunan Kab Bekasi 2017-2022, maka disusun 11 misi sebagai berikut. 1. Memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kab. Bekasi melalui pendekatan preventif dan promotif kesehatan. Misi ini dapat dijelaskan sebagai upaya pengintegrasiaan unit-unit layanan kesehatan dengan mengedepankan pendekatan preventif dan promotif kesehatan berbasis desa (Desa Sehat).
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kenyamanan masyarakat Kab. Bekasi. Misi ini dapat dijelaskan dengan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terkena dampak dari aktivitas sosial ekonomi. 3. Meratakan beban lingkungan dengan menyebarkan aktivitas sosial ekonomi. Misi penataan ruang wilayah ditujukan untuk merespon tuntutan pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan dan kearifan lokal. 4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi masyarakat Kab. Bekasi melalui pendidikan berkualitas dan terjangkau. Misi ini dapat dijelaskan sebagai upaya meningkatkan kualitas masyarakat dengan mengintegrasikan formal dan pendidikan berbasis komunitas (keagamaan, budi pekerti, dan budaya) yang berbasis desa (Desa Cerdas). Aspek kompetensi dan kepribadian yang sesuai dengan karakter budaya masyarakat Kab. Bekasi dan kebutuhan industri. Peningkatan kualitas kompetensi masyarakat diarahkan melalui penguatan program-program pengembangan kapasitas, baik melalui institusi formal. 5. Meningkatkan budi pekerti masyarakat Kab. Bekasi melalui pengajaraan keagamaan dan karakter di keluarga dan komunitas. Kami akan berupaya mengoptimalkan peran elemen masyarakat dalam menjaga nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal melalui keluarga, insitusi non formal di komunitas. 6. Mewujudkan kreasi unggulan yang bersendikan budaya, sumber daya lokal, dan teknologi yang bertumpu pada potensi ekonomi daerah. Misi ini bertujuan untuk mengembangkan sentra-sentra ekonomi UMKM, yang bertumpu pada budaya, sumber daya dan SDM lokal. Pengembangan sektor non industri ditujukan untuk mendorong perluasan dan penyebaran pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dengan menumbuhkan dan memberdayakan UMKM ini diharapkan pula dapat membuka lapangan pekerja yang muaranya mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Misi mengembangkan potensi pariwisata bertujuan untuk mengoptimalkan potensi destinasi pariwisata yang selama ini belum tergarap baik. Pariwisata berbasis alam difokuskan di wilayah utara. Pariwisata berbasis industri difokuskan dengan mengembangkan potensi kawasan industri di wilayah selatan. Sementara pariwisata berbasis budaya tersebar di berbagai titik cagar budaya yang ada di Kabupaten Bekasi.
7. Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru (pariwisata, agroindustri, budaya, dan industri kreatif) Misi menumbuhkan dan melakukan pemerataan pusat-pusat ekonomi baru berdasarkan potensi per sub wilayah. Kami akan memfasilitasi investasi skala besar, menengah, dan kecil untuk menopang ekonomi baru. Harapannya investasi baru dapat mendorong pemerataan pendapatan dan pertumbuhan kawasan non industri. Target pertumbuhan dan pembangunan pusat-pusat ekonomi baru akan membawa kesetimbangan pengelolaan tata ruang wilayah yang dinamis dan berkelanjutan. 8. Membangun pemerintahan yang bersih berbasis kompetensi, yang berorientasi pada pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan prioritas. Kami akan mengembalian esensi pemerintah sebagai lembaga dan pelayan publik. Hal ini memiliki konsekuensi pembenahan komprehensif pada dua aspek, Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemen kelembagaan. Pembenahan SDM dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas mental dan kompetensi pegawai di berbagai level, melalui program-program dan penerapan reward and punishment. Pembenahan manajemen kelembagaan diarahkan pada upaya memastikan setiap proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi), termasuk pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. 9. Meningkatkan partisipasi warga dalam penyusunan kebijakan dan anggaran publik serta melibatkan kelompok warga dalam pengelolaan program pemerintah Kab. Bekasi dari level terendah di tingkat desa. Misi ini akan menjembatani persoalan buruknya tata kelola pengambilan keputusan kebijakan publik yang disebabkan oleh minimnya ruang partisipasi warga. Oleh karena itu, kami akan memperkuat pelembagaan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan pemerintah secara berjenjang dimulai dari desa hingga pengambilan keputusan di tingkat kabupaten. 10. Menjamin kepastian hukum dan mekanisme perizinan investasi yang mempertimbangkan keadilan dan ramah lingkungan. Misi ini sebagai upaya dalam menarik dan memelihara investasi yang masuk di Kabupaten Bekasi dengan memberikan kemudahan perizinan. Pelayanan perizinan dikelola secara profesional dan terbuka dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan ramah lingkungan.
11. Menciptakan pemerintahan Kab. Bekasi yang mengayomi dan melindungi segenap kelompok masyarakat terutama kelompok rentan. Misi ini untuk mewujudkan komitmen pemerintahan Kab. Bekasi yang inklusif, demokratis dan harmonis. Kondisi ini dapat terealisasi jika terjadi sinergi antar muspida (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), kelompok sosial keagamaan dan kelompok usaha. Kami juga berkomitmen untuk memastikan akses dan ketersedian infrastruktur dasar (jaringan air bersih, jaringan jalan, perumahan, ruang terbuka publik) bagi seluruh warga Kab. Bekasi.
SEMBILAN PROGRAM PRIORITAS
Di antara program-program untuk menjalankan misi tersebut di atas, terdapat sembilan (9) program yang akan kami prioritaskan. Program-program tersebut ditujukan untuk mempercepat dan meningkatkan peluang tercapainya visi. Berikut adalah penjelasan 9 program prioritas kami selama periode pemerintahan 2017-2022. 1. Mengintegrasikan unit-unit layanan (Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas kesehatan berbasis komunitas) ke dalam sistem kesehatan berbasis desa (Desa Sehat) a. Program peningkatan gizi ibu hamil dan menyusui, bayi, serta makanan pendamping asi untuk bayi dan balita. b. Menambah dan atau memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, dan ambulance) dan pemerataan tenaga medis (dokter, perawat, bidan, dan penyuluh kesehatan) yang bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat, khususnya kelompok rentan, atas layanan kesehatan. 2. Mengintegrasikan pendidikan formal dan pendidikan berbasis komunitas (keagamaan, budi pekerti, dan budaya) agar tercipta Desa Cerdas. a. Meningkatkan tata kelola dan kualitas guru. b. Memberdayakan pengajar di komunitas (guru ngaji, pengajar seni dan budaya lokal) c. Menyamaratakan kualitas dan standar sekolah di Kab. Bekasi sesuai dengan standar nasional pendidikan. d. Memberikan beasiswa dan fasilitas bagi siswa berprestasi, miskin dan difabel. 3. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat Kab. Bekasi dalam rangka pemerataan pembangunan. a. Meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan yang berkeadilan. b. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan dengan membangun BUMD.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
c. Meningkatkan investasi skala besar, menengah, dan kecil (informal) berdasarkan potensi per sub wilayah secara merata. d. Mengembangkan pariwisata berbasis alam, sejarah, dan budaya. Menciptakan unit pelatihan untuk meningkatkan keahlian guna menunjang pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kab. Bekasi. a. Merevitalisasi SMK dan membangun BLK agar sesuai dengan kebutuhan dan standar industri. b. Memfasilitasi pertukaran pengetahuan, keahlian, dan teknologi antar sektor industri antar dan wilayah. Menumbuhkan dan memberdayakan UMKM serta ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi sumber daya manusia, budaya, lingkungan hidup. a. Memberikan insentif pemodalan kepada UMKM (membangun pusat inkubator) dan promosi kreasi unggulan melalui pasar tradisional maupun pameran berskala nasional dan internasional. b. Mengembangkan pusat litbang multi industri berbasiskan potensi ekonomi sub wilayah. Pembangunan infrastruktur dasar (jaringan air bersih, jaringan jalan, perumahan, ruang terbuka publik) yang menjangkau seluruh masyarakat Kab. Bekasi, khususnya bagi kelompok rentan. a. Menyediakan akses terhadap air bersih bagi semua kalangan. b. Menyediakan sarana transportasi publik masal sebagai tulang punggung penggerak manusia dan kreasi unggulan. c. Membuat ruang terbuka hijau sebagai tempat interaksi sosial dan komunitas. Memperbaiki kerusakan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas ekonomi melalui program konservasi lingkungan (sungai, danau, laut, dan lahan pertanian) yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas sosial dan ekonomi. Mengembangkan pusat data pemerintahan yang terbuka berbasis teknologi informasi terkait perencanaan, penganggaran, pengadaan, pertanggung jawaban, pengelolaan aset, dan pemantauan publik, dalam rangka reformasi birokrasi. a. Membentuk Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. b. Memperkuat sistem pengaduan pelayanan publik berbasiskan teknologi informasi. c. Membangun pusat data kependudukan dan ketenagakerjaan terintegrasi untuk kepentingan berbagai pelayanan publik dan pendistribusiaan tenaga kerja. d. Menerapkan sistem perizinan yang transparan, profesional dan terpadu berbasiskan teknologi informasi dengan merevitalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan pemerintah secara berjenjang yang dimulai dari desa hingga tingkat kabupaten.
9. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan pemerintah secara berjenjang yang dimulai dari desa hingga tingkat kabupaten. a. Memfasilitasi dan mendorong pelibatan kelompok-kelompok sosial terutama kelompok rentan dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan
pemerintahan. b. Menjembatani pertemuan rutin antar Muspida, kelompok-kelompok sosial keagamaan, dan kelompok usaha untuk menyerap aspirasi
Pasangan Calon
Calon Bupati
Obon Tabroni
Calon Wakil Bupati
Bambang Sumaryono
