Beberapa masalah strategis dalam upaya menjamin akses, ketersediaan dan keterjangkauan obat serta penggunaan rasional

Beberapa masalah strategis dalam upaya menjamin akses, ketersediaan dan keterjangkauan obat serta penggunaan rasional Budiono Santoso Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)

www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kesehatan & hak azasi manusia • Konteks global – tiga (3) kesepakatan internasional – Konstitusi WHO 1946, – Universal Declaration of Human Rights 1948, – International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. • Pembukaan UUD 1945 “… Pemerintah Negara Indonesia diamanatkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa …”,

Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)


Universal access to essential medicines – WHO vision

• People everywhere have access to essential medicines they need; • Medicines are safe, effective and of assured quality; • Medicines are prescribed and used rationally. Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)


Kerangka konsep akses obat • • • •

Pemilihan rasional - Rational selection Harga terjangkau - Affordable pricing Pembeayaan – fair and efficient financing Jaminan keamanan, kemanfaatan dan mutu (assurance of safety, efficacy and quality) • Sistem pasokan (supply) dan distribusi yang dapat diandalkan (reliable supply and distribution system) • Penggunaan rasional ( Rational use )



Pemilihan obat (1) Daftar Obat Essensial Nasional 2013

• Isi : 379 bahan aktif & 543 formulasi. • Formulasi anak : 273 bahan aktif & 273 formulasi • Dasar penyediaan obat di unit pelayanan publik • Kriteria, proses pemilihan dan anggota komite revisi  transparan Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)

Formularium Nasional 2013

Formularium Nasional 2013 • Isi : 604 bahan aktif & 997 formulasi. • Formulasi anak : 478 bahan aktif & 578 formulasi • Dasar penyediaan, penggunaan dan penggantian BPJS • Kriteria dan proses pemilihan tidak dideskripsikan dalam dokumen. www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pemilihan obat (2) • Terdapat indikasi adanya pemilihan tanpa disertai dukungan bukti yang cukup dalam FORNAS 2013. • Dampak pembeayaan dalam jangka panjang • Analisis dengan dasar bukti keamanan, manfaat & pharmacoeconomics. Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)


Penentuan harga obat • E catalog mendorong keterbukaan dalam pembelian obat • Pengendalian harga (price control) 499 produk generic melalui E catalog. Perlu pengendalian harga terhadap obat patennya. • Beberapa harga obat generik terlalu rendah dibandingkan dengan international reference price. Variasi yang besar dalam harga, terutama di luar E catalog. • Perlu studi komprehensip harga obat & monitoring harga di luar E catalog. • Evaluasi secara berkala proses negosiasi harga E catalog • Pemilihan bertahap – Prakualifikasi produk & supplier – Pemilihan berdasarkan harga



Harga beberapa obat generic setelah kebijakan pengendalian harga (Anggraini, 2012, PhD thesis at USM)



Perbandingan harga beberapa obat dalam E catalog dengan international reference price Nama obat

Rasio terhadap harga internasional

Asiklovir tablet/kapsul 200 mg

0.41 – 0.69

Amoksisilin kapsul 250 mg

0.94 – 1.02

Amlodipin tablet 10 mg

2.2 – 2.6

Metformin tablet

0.62 – 0.71

Sefadroksil sirup kering 60 ml

0.25 – 0.27

Parasetamol tablet 500 mg

0.14 – 0.17

Kotrimoksazol 400/80 mg

0.41 – 0.50


Dampak terhadap - Ketaatan supplier - Mutu obat - Ketersediaan obat - Kesehatan industri generik Perlu peninjauan kembali kesepakatan harga


Harga pembelian di Puskesmas dan apotik (Evaluasi Kebijakan Obat Nasional 2007)



Pembeayaan & pembelanjaan obat • •

•

• •

Peningkatan anggaran obat dari tahun ke tahun dari Pusat. Kebijakan Satu Pintu Obat Publik untuk meningkatkan efisiensi rantai suplai manajemen. Kekurangan data mengenai konsumsi dan beaya obat beserta penggunaannya. Sulit melacak alur uang dan produk. Tidak ada sistem elektronik standard/kompatibel untuk pengelolaan supplai obat.. Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)

• Perlu pengembangan dan penggunaan sistem IT untuk pengelolaan, pemantauan konsumsi dan pembeayaan obat. • Perlu analisis finansial konsumsi dan pembelanjaan obat untuk meningkatkan efisiensi pembelanjaan di berbagai tingkat. www.aiphss.org

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Contoh analisis konsumsi obat : 10 obat terbanyak di Kabupaten Sleman 2013 Volume


Nilai uang


Contoh analisis konsumsi obat– transaksi suppliers ke instansi pemerintahan (berdasarkan nilai uang)



Pasokan (supply) dan distribusi obat • Rata rata nasional stok obat di tingkat kabupaten telah mencukupi. • Disparitas stok antar propinsi, – Overstock – Stock out

• Bagaimana ketersediaan di Puskesmas atau RS ? • Perlu monitoring ketersediaan di unit pelayanan & mekanisme re-supply Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)


Ketersediaan obat & vaksin Rata rata ketersediaan tingkat nasional


Kesenjangan antar propinsi


Jaminan mutu & rantai dingin vaksin Rifaskes 2011

Kejadian luar biasa difteria ?

•

• http://health.kompas.com /read/2012/11/13/022846 14/762.Kasus.Difteri.di.Jati m.29.Meninggal. • http://www.tempo.co/rea d/news/2015/01/30/1736 38878/Padang-KLB-Difteri • http://bola.inilah.com/rea d/detail/2173556/kabupat en-bandung-klb-difteri

•

•

Ketersedian vaksin di banyak propinsi umumnya sudah bagus (> 90 %). Ketersediaan dan berfungsinya alat rantai dingin (cold box, kulas dan vaccine carrier) hanya 45 %. PP 42 Menkes  propinsi, kabupaten/kota bertanggung jawab dalam penyediaan logistic sarana imunisasi



Jaminan mutu & regulasi obat (1) • Infrastruktur regulasi dan jaminan mutu lengkap – – – –

BPOM anggota Pharmaceutical Inspection Convention, PPOM ter-akreditasi oleh WHO & Global Fund Established drug regulatory authority (WHO) Rating tertinggi oleh KPK dalam transparansi.

• Sistem regulasi obat mapan dan berfungsi (established drug regulatory authority). Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)


Jaminan mutu & regulasi obat (2) • Tantangan – Penegakan hukum (market enforcement) untuk peredaran obat. Kerja sama dengan aparat penegak hukum & pemerintah kabupaten, – Memperluas surveilanse mutu obat baik di sektor swasta maupun publik, – Emergency response untuk kejadian katastrofik karena bahan berbahaya, – dll



Produksi obat • Infrastruktur industri yang sehat dan mapan untuk pemenuhan kebutuhan obat jadi dalam negeri. • 225 industri – 70 % CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). • Memperkuat inspeksi dan sertifikasi. • Perlu insentif industri generik untuk memenuhi kebutuhan JKN – Pengendalian harga obat generik kontra produktif terhadap ketersediaan obat dan mutunya dalam pasar. – Evaluasi kebijakan obat generik



Penggunaan obat rasional (1) • Kurang dari 60 % penggunaan obat rasional di unit unit pelayanan Puskesmas. • Kurang dari 30 % pelayanan farmasi standard di Puskesmas perawatan • Dampak medis & ekonomis penggunaan obat yang tidak rasional. • Perlu upaya/strategi komprehensip untuk mendorong kualitas penggunaan obat • Perlu kerjasama dengan lembaga lembaga pendidikan untuk memperkenalkan konsep penggunaan obat rasional sejak masa pendidikan



Penggunaan obat rasional (2) Penggunaan rasional di unit pelayanan dasar pemerintah


Rumah tangga yang menyimpan obat resep/antibiotika


Penggunaan obat rasional (3) Pelayanan farmasi Pelayanan farmasi standard di rumah sakit pemerintah


Pelayanan farmasi di Puskesmas perawatan


Bagaimana Pembagian Peran pusat, propinsi dan kabupaten - UU nomer 23 tahun 2014 ? PUSAT

PROPINSI

KABUPATEN/KOTA

a. Penyediaan

a. Penerbitan

a. Penerbitan izin apotek,

obat, vaksin, ALKES. b. Pengawasan ketersediaan pemerataan, dan keterjangkauan obat dan ALKES c. Pembinaan dan pengawasan industri, sarana produksi dan sarana distribusi. d. Pengawasan pre-market e. Pengawasan post-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)

pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) . b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumahtangga. e. Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah www.aiphss.org tangga.

Alat kesehatan – bagaimana mendorong industry domestic ? • Pasar alat kesehatan di Indonesia masih akan terus berkembang, tetapi peran industri domestik hanya 10 %. • Peran industry domestic masih dalam produk teknologi sederhana • Perlu kebijakan insentif untuk mendorong industri dalam negeri – Daftar kebutuhan prioritas dalam rangka JKN, – Mapping industri domestik yang berminat dan berpotensi, – Insentif regulasi dan perijinan tanpa mengorbankan mutu, keamanan dan kemanfaatan (registrasi jalur cepat), – Insentif pajak – pengurangan pajak masuk bahan baku, – Insentif finansial – kebijakan harga khusus, sistem pembeayaan/pembayaran – Insentif2 lain training, networking, informasi dll.

• Perlu dialog kebijakan dengan melibatkan semua pelaku (stakeholders) Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)


Penutup • Apa yang perlu diperbaiki untuk menjamin akses & ketersediaan obat ? – – – – – – – –

Pemilihannya Penentuan harga Pembeayaan, Sistem pasokan (supply) dan distribusi Regulasi & jaminan mutu Produksi generik Penggunaan rasional Dll.



Beberapa masalah strategis dalam upaya menjamin akses, ketersediaan dan keterjangkauan obat serta penggunaan rasional

Recommend Documents