BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2010 TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka membantu meringankan beban warga tidak mampu Kota Tegal yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia, maka Pemerintah Kota Tegal bermaksud memberikan Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu kepada ahli waris warga Kota Tegal yang meninggal dunia.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; PP No.7 Th 1986; PP No.58 Th 2005; PP No.22 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Perda Kota Tegal No.16 Th 2008; Perda Kota Tegal No.8 Th 2009; Perwali Tegal No.1 Th 2009; Perwali Tegal No.30 Th 2009; Permendagri No.13 Th 2006. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Bentuk bantuan uang duka 4. Pola bantuan uang duka 5. Persyaratan penduduk yang berhak atas bantuan uang duka 6. Tatacara pengajuan bantuan uang duka bagi warga tidak mampu 7. Laporan pertanggungjawaban bantuan uang duka bagi warga tidak mampu 8. Pembiayaan 9. Ketentuan penutup CATATAN
:
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 Terdapat lampiran format surat-surat administratif bantuan uang muka.
PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA TEGAL TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2010 ABSTRAKt
: a.
TIM
PENGGERAK
PEMBERDAYAAN
DAN
Bahwa agar pelaksanaan program-program gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tegal dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu membentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tegal.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; PP No.7 Th 1986; PP No.73 Th 2005; PP No.22 Th 2007; PP No.19 Th 2008; Perpres No.1 Th 2007; Kepmendagri dan Otonomi Daerah RI No.53 Th 2000; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Perwali Tegal No.1 Th 2009. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Pembentukan 3. Tugas dan fungsi 4. Susunan organisasi 5. Rapat rapat 6. Pembiayaan 7. Ketentuan penutup CATATAN
:
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2010 ABSTRAKt
: a.
Bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal maka perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.8 Th 1974; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; PP No.7 Th 1986; PP No.58 Th 2005; PP No.22 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Perda Kota Tegal No.16 Th 2008. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Tambahan penghasilan 3. Ketentuan penutup CATATAN
:
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KOTA TEGAL TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2010 ABSTRAKt
: a.
Bahwa dalam rangka terjaganya persatuan, kesatuan, kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Tegal.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.8 Th 1985; UU No.2 Th 2002; UU No.3 Th 2002; UU No.10 Th 2004; UU No.16 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.34 Th 2004; PP No.7 Th 1986; PP No.6 Th 1988; PP No.22 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Perwali Tegal No.1 Th 2009; Permendagri No.12 Th 2006. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat 3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 4. Dewan penasehat FKDM 5. Pengawasan dan pelaporan 6. Pendanaan 7. Ketentuan penutup CATATAN
: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2010 ABSTRAKt
: a.
Bahwa dalam rangka menyerasikan dan menyinergikan penataan ruang daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait di daerah Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah maka perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Tegal
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.26 Th 2007; PP No.7 Th 1986; PP No.69 Th 1996; PP No.22 Th 2007;PP No.26 Th 2008; Perpres No.1 Th 2007; Kepres No.4 Th 2009; Permendagri No.50 Th 2009; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Perda Kota Tegal No.2 Th 2004; Perwali Tegal No.1 Th 2009. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Ruang lingkup 3. Organisasi 4. Pelaporan 5. Pendanaan 6. Ketentuan penutup CATATAN
: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2010 ABSTRAKt
: a.
Bahwa pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yang pelaksanaannya perlu memerhatikan aspek-aspek prasarana dan sarana lingkungan, rencana tata ruang, pertanahan, industri bahan, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, sumber daya manusia, kemitraan antar pelaku, peraturan perundang-undangan, dan aspek penunjang lainnya. Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomoe 63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional maka perlu membentuk Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Kota Tegal
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.4 Th 1992; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; PP No.7 Th 1986; PP No.4 Th 1988; PP No.22 Th 2007; Kepres No.63 Th 2000; Perpres No.1 Th 2007; Kepmenneg Perumahan Rakyat No.01/KPTS/BKP4N/1994; Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No.217/KTPS/01/2002; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Perda Kota Tegal No.2 Th 2004; Perwali Tegal No.1 Th 2009. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi 3. Organisasi dan tata kerja 4. Pelaporan 5. Pendanaan 6. Ketentuan penutup CATATAN
: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2010 TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2010 ABSTRAKt
: a.
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah serta berdasarkan Uang Persediaan (UP) yang tidak sama dan bervariasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2010. b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.17 Th 2003; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.7 Th 1986; PP No.20 Th 2001; PP No.24 Th 2005; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.22 Th 2007; PP No.39 Th 2007; PP No.7 Th 2008; PP No.8 Th 2008; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Perda Kota Tegal No.16 Th 2008; Perda Kota Tegal No.8 Th 2009; Permendagri No.13 Th 2006; Permendagri No.32 Th 2008; Perwali Tegal No.35 Th 2008; Perwali Tegal No.28 Th 2009; Perwali Tegal No.30 Th 2009. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal I, perubahan Perwali Tegal No.28 Th 2009 2. Pasal II
CATATAN
: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PEDOMAN KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN KEGIATAN SEKOLAH DI KOTA TEGAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011 TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2010 ABSTRAKt
: a.
Bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan di sekolah, baik yang edukatif maupun non edukatif agar pelaksanaan kegiatan pada penerimaan siswa baru, awal tahun pelajaran, tengah semester, akhir tahun pelajaran berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu menetapkan Pedoman Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Kegiatan Sekolah di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2010/2011. b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.20 Th 2003; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; PP No.7 Th 1986; PP No.27 Th 1990; PP No.28 Th 1990; PP No.29 Th 1990; PP No.72 Th 1991; PP No.22 Th 2007; PP No.17 Th 2010; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Perwali Tegal No.1 Th 2009. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, pedoman kegiatan 2. Pasal 2, hal-hal yang belum diatur 3. Pasal 3
CATATAN
: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Terdapat lampiran pedoman kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG TARIF AIR MINUM DAN PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2010 ABSTRAKt
: a.
Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan masyarakat pelanggan, Perusahaan Daerah Air Minum serta Pemerintah Daerah perlu mengatur mengenai pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif air minum Perusahaan Air Minum Kota Tegal. b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.5 Th 1962; UU No.9 Th 1999; UU No.7 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; PP No.7 Th 1986; PP No.16 Th 2005; PP No.22 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kotda Tk.II Tegal No.9 Th 1983; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Permendagri No.23 Th 2006; Kepwali Tegal No.1 Th 2004; Perwali Tegal No.37 Th 2008; Perwali Tegal No.1 Th 2009. c. Perda ini mengatur tentang tatacara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif air minum.
CATATAN
: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 14 TAHUN 2010 ABSTRAKt
: a.
Bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip transparan, persaingan sehat, terbuka, akuntabel dan berlaku adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan sistem eprocurement di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.5 Th 1999; UU No.28 Th 1999; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.11 Th 2008; UU No.14 Th 2008; PP No.7 Th 1986; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.6 Th 2006; PP No.22 Th 2007; Kepres No.80 Th 2003; Perpres No.1 Th 2007; Perpres No.106 Th 2007; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Perda Kota Tegal No.16 Th 2008; Perda Kota Tegal No.17 Th 2008; Inspres No.3 Th 2003; Inspres No.5 Th 2004; Perwali Tegal No.35 Th 2008; Perwali Tegal No.1 Th 2009. c. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Ruang lingkup 4. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem e-procurement 5. PPKom 6. ULP/Panitia pengadaan 7. Penyedia barang/jasa 8. LPSE daerah 9. Mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan sistem e-procurement 10. Pengaduan dalam pelaksanaan sistem e-procurement 11. Ketentuan penutup.
CATATAN
:
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Terdapat lampiran mengenai pelaksanaan sistem e-procurement.
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI. TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA TEGAL TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 15 TAHUN 2010 ABSTRAKt
: a.
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta kewajiban untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan Layanan Pengadaan secara Elektronik Kota Tegal. b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.8 Th 1974; UU No.28 Th 1999; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.11 Th 2008; UU No.14 Th 2008; PP No.7 Th 1986; PP No.79 Th 2005; PP No.22 Th 2007; PP No.38 Th 2007; PP No.41 Th 2007; Kepres No.80 Th 2003; Perpres No.1 Th 2007; Perpres No.106 Th 2007; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Perda Kota Tegal No.5 Th 2008; Perda Kota Tegal No.10 Th 2008; Inspres No.3 Th 2003; Inspres No.5 Th 2004; Perwali Tegal No.28 Th 2008; Perwali Tegal No.19 Th 2009; Perwali Tegal No.1 Th 2009; Perwali Tegal No.14 Th 2010. c. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Pembentukan 3. Kedudukan, tugas dan fungsi 4. Susunan organisasi 5. Penjabaran tugas dan fungsi 6. Tata kerja 7. Kepegawaian 8. Kesejahteraan 9. Pembiayaan 10. Ketentuan penutup
CATATAN
:
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Terdapat lampiran bagan susunan organisasi LPSE.
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2010 ABSTRAKt
: a.
Bahwa berdasarkan ketentu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Tegal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.8 Th 1974; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; PP No.7 Th 1986; PP No.42 Th 2004; PP No.22 Th 2007; PP No.53 Th 2010; Kepres No.82 Th 1971; Keptes No.18 Th 1972; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Perda Kota Tegal No.10 Th 2008; Perda Kota Tegal No.11 Th 2008; Perda Kota Tegal No.12 Th 2008; Perda Kota Tegal No.13 Th 2008; Perda Kota Tegal No.14 Th 2008; Kepmendagri No.36 Th 1979; Kepmendagri No.48 Th 1997; Kepmenhub No.KM57 Th 2002; Kepmenhub No.KM6 Th 2004; Permendagri No.35 Th 2005; Permendagri No.49 Th 2007; Permendagri No.60 Th 2007; Pergub Jateng No.79 Th 2010; Perwali Tegal No.1 Th 2009. c. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Pakaian dinas 3. Atribut dan kelengkapan pakaian dinas 4. Pemakaian atribut pakaian dinas 5. Jadwal penggunaan pakaian dinas 6. Pembinaan dan pengawasan 7. Ketentuan lain-lain 8. Ketentuan penutup
CATATAN
:
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Terdapat lampiran model pakaian dinas dan jadwal penggunaan pakaian dinas.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 18 TAHUN 2010 ABSTRAKt
: a.
Bahwa dengan memerhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu Buletin Teknis Nomor 04 Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/758/BAKD tentang Modul Teknis Akuntansi dan Ilustrasi Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tegal. b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.28 Th 1999; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; PP No.7 Th 1986; PP No.24 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.8 Th 2006; PP No.22 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Perda Kota Tegal No.16 Th 2008; Permendagri No.13 Th 2006; Perwali Tegal No.20 Th 2006; Perwali Tegal No.35 Th 2008; Perwali Tegal No.1 Th 2009. c. Perda ini mengatur tentang beberapa perubahan mengenai belanja modal, ketentuan mengenai kapitalisasi, investasi pemerintah daerah, dan ketentuan lampiran.
CATATAN
: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA TEGAL TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2010 ABSTRAKt
: a.
Bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mantap dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Tegal. b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.7 Th 1996; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; PP No.7 Th 1986; PP No.68 Th 2002; PP No.22 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Perwali Tegal No.1 Th 2009. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Kedudukan, tugas, dan fungsi 3. Organisasi 4. Tata kerja 5. Pembiayaan 6. Ketentuan penutup
CATATAN
:
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Terdapa lampiran bagan organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Tegal.
PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 21 TAHUN 2010 ABSTRAKt
: a.
Bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas jaminan kesehatan sebagai tanggung jawab bersama Pemerintah Kota Tegal dan masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin di Kota Tegal perlu penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Kota Tegal. b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.17 Th 2003; UU No.10 Th 2004; UU No.29 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.40 Th 2004; UU No.36 Th 2009; PP No.7 Th 1986; PP No.32 Th 1996; PP No.22 Th 2007; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Prov.Jateng No.10 Th 2009; Perda Kota Tegal No.1 Th 2003; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Perda Kota Tegal No.5 Th 2008; Perda Kota Tegal No.16 Th 2008; Pergub jateng No.73 Th 2010; Perwali Tegal No.35 Th 2008; Perwali Tegal No.1 Th 2009; Perwali Tegal No.27.A Th 2009. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Tujuan dan sasaran 3. Kebijakan operasional 4. Tatalaksana jamkesda 5. Pengelolaan jamkesda 6. Kepesertaan jamkesda 7. Pelayanan kesehatan jamkesda 8. Verifikasi pelaksanaan jamkesda 9. Indikator keberhasilan 10. Pemantauan dan evaluasi 11. Penanganan keluhan 12. Pembinaan dan pengawasan 13. Pelaporan 14. Pendanaan jamkesda 15. Ketentuan penutup
CATATAN
: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 22 TAHUN 2010 ABSTRAKt
: a.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap terjadinya bencana di Kota Tegal perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal. b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.24 Th 2007; UU No.11 Th 2009; PP No.7 Th 1986; PP No.6 Th 1988; PP No.22 Th 2007; PP No.41 Th 2007; PP No.21 Th 2008; PP No.22 Th 2008; PP No.23 Th 2008; Perpres No.1 Th 2007; Perpres No.8 Th 2008; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Perda Kota Tegal No.5 Th 2008; Permendagri No.46 Th 2008; Permendagri No.7 Th 2010; Perwali Tegal No.1 Th 2009. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Pembentukan 3. Kedudukan, tugas dan fungsi 4. Organisasi 5. Tata kerja 6. Pembinaan dan pengawasan 7. Pelaporan 8. Pembiayaan 9. Ketentuan penutup.
CATATAN
:
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 tentang pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PBP) (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 2) Kota Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Terdapat bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kota Tegal.
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 23 TAHUN 2010 ABSTRAKt
: a.
Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.2 Th 2008; PP No.7 Th 1986; PP No.58 Th 2005; PP No.22 Th 2007; PP No.5 Th 2009; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Perda Kota Tegal No.16 Th 2008; Perda Kota Tegal No.2 Th 2010; Permendagri No.13 Th 2006; Permendagri No.24 Th 2009; Permendagri No.7 Th 2010; Perwali Tegal No.1 Th 2009. c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Pemberian bantuan keuangan 3. Tatacara perhitungan bantuan keuangan 4. Pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik 5. Verifikasi kelengkapan administrasi partai politik 6. Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik 7. Laporan pertanggunjawaban 8. Pembiayaan 9. Ketentuan penutup.
CATATAN
:
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Tegal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Tegal (Lembar Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2010 ABSTRAKt
: a.
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.16 Th 1950; UU No.17 Th 1950; UU No.13 Th 1954; UU No.8 1974; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; PP No.7 Th 1986; PP No.58 Th 2005; PP No.22 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perpres No.52 Th 2009; Perda Kotda Tk.II Tegal No.6 Th 1988; Perda Kota Tegal No.16 Th 2008; Perda Kota Tegal 8 Th 2008; Perda Kota Tegal No.6 Th 2010; Permendagri No.13 Th 2006; Perwali Tegal No.30 Th 2009; Perwali Tegal No.5 Th 2010; Perwali Tegal No.24 Th 2010. c. Perda ini mengatur tentang beberapa perubahan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2010.
CATATAN
: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.
