WALIKOTA TEGAL PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TEGAL, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu memberikan kesempatan untuk mengikuti/menempuh jenjang pendidikan lanjutan sesuai dengan prioritas jurusan yang dibutuhkan;
b.
bahwa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan hak, tetapi sebagai penghargaan atas prestasi kerja dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan menitikberatkan pada sistem prestasi kerja maka pemberiannya secara selektif;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
: 1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 4. ...........
- 2-
4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran negara Nomor 4301);
6.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4193); 11. ...........
-3-
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713); 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan; 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4); 15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tegal. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Tegal. 4. ...........
-4-
4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. 16.
17.
18.
19.
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tegal. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tegal. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dalam dan/atau luar negeri dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau pihak lain. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah memenuhi syarat, dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi atau setara dengan mempertimbangkan formasi dan tugas pokoknya, yang pelaksanaannya di luar jam dinas dengan biaya sendiri. Surat Keterangan Belajar adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada CPNS yang pada saat penetapan lulus seleksi pengadaan CPNS sedang menempuh pendidikan setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang telah tercantum pada Keputusan Pengangkatan Pertama. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan menengah dan kejuruan serta pendidikan tinggi negeri atau swasta yang telah terdaftar/mendapatkan izin operasional/terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi adalah pendidikan yang ditempuh setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga penyelenggaran pendidikan. Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi PNS yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang ditempuh oleh PNS yang telah memperoleh dan atau memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Pangkat Terakhir. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh dan atau memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku serta dilaksanakan secara berjenjang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat DP3 adalah penilaian yang diberikan atasan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS, dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali setahun oleh pejabat penilai.
BAB II …….
-5-
BAB II TUGAS BELAJAR Pasal 2 (1)
Tugas Belajar dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan.
(2)
PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar harus mendapat persetujuan/ rekomendasi dari Kepala BKD atas usulan Kepala SKPD.
(3)
Penunjukan dan pemberian tugas belajar sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Pasal 3
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut : a. berstatus PNS aktif; b. masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun dari pengangkatan sebagai PNS, dikecualikan bagi tugas belajar yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri oleh lembaga penyelenggara pendidikan; c. mengabdi paling sedikit 4 (empat) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah bagi yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, dikecualikan bagi tugas belajar yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri oleh lembaga penyelenggara pendidikan; d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah; e. jenjang pendidikan yang akan diambil disesuaikan dengan pangkat/golongan ruang yaitu : 1. jenjang pendidikan D3, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Pengatur Muda (II/a); 2. jenjang pendidikan D4 / S1, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Pengatur (II/c); 3. jenjang pendidikan S2, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a); 4. jenjang pendidikan S3, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Penata (III/c). f. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun tahun dikecualikan bagi tugas belajar yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri oleh lembaga penyelenggara pendidikan; g. setiap unsur penilaian DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Daerah; i. biaya pendidikan dapat bersumber dari : 1. sebagian atau keseluruhan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaran (APBN); 2. sebagian atau keseluruhan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau 3. sebagian atau keseluruhan ditanggung oleh pihak lain. j. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; k. surat persetujuan dari Kepala SKPD dengan dilampiri proposal yang berisi : 1. alasan mengajukan tugas belajar; 2. prediksi dan prospek ke depan terhadap disiplin ilmu yang dipilih; 3 ………
-6-
l.
3. kesanggupan mengabdi kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 6 (enam) tahun terhitung setelah selesai mengikuti pendidikan; dan 4. keterangan dari Kepala SKPD yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. untuk dapat mengikuti/melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, PNS yang pernah dan telah selesai mengikuti tugas belajar wajib mengabdi paling sedikit 2 (dua) tahun setelah selesai pendidikan. Pasal 4
(1)
PNS peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebaskan dari tugas pekerjaan dan jabatan kedinasannya.
(2)
Administrasi kepegawaian PNS peserta Tugas Belajar sebagaimana dimkasud pada ayat (1) berada pada SKPD asal PNS peserta Tugas Belajar. Pasal 5
Tugas Belajar diberhentikan apabila : a. telah menyelesaikan pendidikan; b. meninggal dunia/dinyatakan hilang; c. kesehatan mental atau fisiknya tidak memungkinkan lagi melanjutkan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter; d. berhenti sebagai PNS; e. mengundurkan diri tanpa alasan yang sah atau dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pendidikannya; f. dikenai hukuman disiplin tingkat sedang dan berat; g. terlibat kasus hukum dan mendapat hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau h. melakukan pemalsuan data dan informasi yang diketahui setelah yang bersangkutan melaksanakan pendidikan. Pasal 6 (1)
PNS peserta Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu karena alasan tertentu, dapat diberikan perpanjangan waktu pendidikan paling lama 1 (satu) tahun dari batas waktu yang ditentukan.
(2)
PNS peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan waktu pendidikan setelah yang bersangkutan mengajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling sedikit 2 (dua) bulan sebelum masa pendidikan yang ditentukan berakhir dengan diketahui oleh lembaga penyelenggara pendidikan.
(3)
Biaya Pendidikan pada perpanjangan waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS peserta tugas belajar yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selanjuitnya ditanggung oleh yang bersangkutan.
BAB III IZIN BELAJAR Pasal 7 (1)
Izin Belajar dapat diberikan kepada PNS yang mengajukan permohonan serta memenuhi ketentuan dan persyaratan. (2) ……….
-7-
(2)
Permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum melaksanakan pendidikan atau paling lama 1 (satu) semester sejak melaksanakan pendidikan.
(3)
Permohonan Izin Belajar sebagaimana dikonsultasikan kepada BKD.
dimaksud
pada
ayat
(1)
telah
Pasal 8 Izin Belajar dapat diberikan dengan ketentuan : a. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta yang telah terdaftar/mendapatkan izin operasional/terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT); b. bukan kategori Kelas Jauh, Kelas Paralel, dan Kelas Sabtu-Minggu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan; d. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan; e. bidang pendidikan yang akan diikuti harus mempunyai relevansi/keterkaitan dengan bidang tugas kedinasan / tugas pokok dan fungsi; dan f. jarak terjauh yang dapat ditoleransi untuk mengikuti pendidikan formal melalui izin belajar adalah Semarang, Purwokerto dan Cirebon kecuali bagi izin belajar yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri. Pasal 9 Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut : a. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah; b. setiap unsur penilaian DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. salinan Keputusan Pangkat Terakhir; d. surat keterangan uraian tugas PNS yang bersangkutan dari Kepala SKPD; e. surat persetujuan dari Kepala SKPD dengan dilampiri surat pernyataan dari yang bersangkutan tentang kesanggupan melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri dan surat pernyataan tidak melanggar ketentuan jam kerja; f. rencana jadwal sekolah/kuliah dari lembaga penyelenggara pendidikan; dan g. surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah bermeterai. Pasal 10 Izin Belajar dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV SURAT KETERANGAN BELAJAR Pasal 11 (1)
Seseorang yang pada saat diangkat sebagai CPNS sedang melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi harus melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk diberikan Surat Keterangan Belajar. (2) ……..
-8-
(2)
Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada CPNS yang memenuhi ketentuan.
(3)
Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai izin untuk menyelesaikan pendidikan yang sedang dilaksanakan. Pasal 12
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut : a. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta yang telah terdaftar/mendapatkan izin operasional/terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT); b. bukan kategori Kelas Jauh, Kelas Paralel, dan Kelas Sabtu-Minggu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan; d. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan; e. bidang pendidikan yang akan diikuti harus mempunyai relevansi/keterkaitan dengan bidang tugas kedinasan/tugas pokok dan fungsi; dan f. jarak terjauh yang dapat ditoleransi untuk mengikuti pendidikan formal melalui Surat Keterangan Belajar adalah Semarang, Purwokerto dan Cirebon kecuali bagi pendidikan yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri. BAB V SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK Pasal 13 (1)
PNS yang memiliki Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar yang telah selesai menempuh pendidikan serta memperoleh ijazah dengan hak menggunakan gelar akademik wajib melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, melalui Kepala SKPD untuk diberikan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik.
(2)
Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik diberikan dengan memperhatikan kesesuaian antara jenjang pendidikan dengan kepangkatan.
(3)
PNS mengajukan permohonan keterangan penggunaan gelar akademik secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala SKPD dengan dilampiri : a. copy Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar; b. copy ijazah terakhir yang disahkan pejabat berwenang pada lembaga penyelenggara pendidikan; dan c. copy keputusan pangkat terakhir . BAB VI KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH Pasal 14
(1)
PNS yang telah menyelesaikan pendidikan formal pada suatu lembaga penyelenggara pendidikan dapat diberikan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
(2)
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan sesuai dengan formasi PNS. Pasal 15 ………
-9-
Pasal 15 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diberikan kepada PNS yang memperoleh ijazah dengan ketentuan sebagai berikut : a. Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat dan telah menduduki paling rendah pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a) paling sedikit 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan pangkat/golongan ruangnya menjadi Juru (I/c); b. Ijazah Sekolah Menengah Atas atau yang setingkat, Diploma I atau yang setingkat dan telah menduduki paling rendah pangkat/golongan ruang Juru (I/c) paling sedikit 1 (satu) tahun dapat dinaikkan pangkat/golongan ruangnya menjadi Pengatur Muda (II/a); c. Ijazah Diploma II dan telah menduduki paling rendah pangkat/golongan ruang Pengatur Muda (II/a) paling sedikit 1 (satu) tahun dapat dinaikkan pangkat/golongan ruangnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b); d. Ijazah Sarjana Muda Akademi atau Diploma III dan telah menduduki paling rendah pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) paling sedikit 1 (satu) tahun dapat dinaikkan pangkat/golongan ruangnya menjadi Pengatur (II/c); e. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV dan telah menduduki paling rendah pangkat/golongan ruang Pengatur (II/c) paling sedikit 1 (satu) tahun dapat dinaikkan pangkat/golongan ruangnya menjadi Penata Muda (III/a); f. Ijazah pendidikan Dokter, Apoteker, Magister atau yang setara dan telah menduduki paling rendah pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) paling sedikit 1 (satu) tahun dapat dinaikkan pangkat/golongan ruangnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b); atau g. Ijazah Doktor (S3) dan telah menduduki paling rendah pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) paling sedikit 1 (satu) tahun dapat dinaikkan pangkat/ golongan ruangnya menjadi Penata (III/c). Pasal 16 Ketentuan pemberian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut : a. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS; b. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh; c. memiliki Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS; d. lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; e. setiap unsur penilaian DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; f. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan g. tersedianya formasi pada SKPD tempat PNS bekerja untuk kenaikan pangkat tersebut. Pasal 17 (1)
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri dari : a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru (I/c) dan Pengatur Muda (II/a); b …………
- 10 -
b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan Pengatur (II/c); c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda (III/a); d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) dan Penata (III/c). (2)
Untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. berstatus PNS; b. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku; c. memiliki Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS; d. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh; e. setiap unsur penilaian DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; f. PNS yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pertama kali tidak lulus, masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian untuk yang kedua dan seterusnya; dan g. surat keterangan tidak sedang dikenai hukuman disiplin kategori sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Kepala SKPD.
(3)
Selain ketentuan untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. telah memiliki paling rendah pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru (I/c); b. telah memiliki paling rendah pangkat/golongan ruang Juru (I/c) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda (II/a); c. telah memiliki paling rendah pangkat/golongan ruang Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b); d. telah memiliki paling rendah pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur (II/c); e. telah memiliki paling rendah pangkat/golongan ruang Pengatur (II/c) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda (III/a); f. telah memiliki paling rendah pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b); g. telah memiliki paling rendah pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata (III/c). Pasal 18
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 19 ……
- 11 -
Pasal 19 Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 terdiri dari ujian tertulis dan ujian praktek sesuai dengan tingkatannya. Pasal 20 Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.
BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 21 (1)
PNS atau CPNS yang diberi Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar dapat diberikan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setelah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
PNS yang diberi Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pendidikan secara periodik setiap akhir semester dengan melampirkan transkrip hasil akademik yang diperoleh kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKD dengan tembusan Kepala SKPD asal.
(3)
PNS atau CPNS yang diberi Tugas Belajar, Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar wajib melaporkan hasil akademik yang diperoleh setelah menyelesaikan pendidikannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKD dilampiri : a. copy ijazah dan transkrip nilai yang disahkan pejabat berwenang; b. copy Keputusan Tugas Belajar, Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar; dan c. karya tulis/skripsi/tesis/disertasi.
BAB VIII SANKSI Pasal 21 Izin Belajar dan Surat Keterangan Belajar dinyatakan tidak berlaku apabila Ijazah yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 22 PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sampai dengan h, dikenakan sanksi sebagai berikut : a. apabila biaya pendidikan berasal dari Pemerintah Daerah maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari Pemerintah Daerah; b. apabila biaya pendidikan berasal dari sebagian atau keseluruhan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pihak lain maka yang bersangkutan wajib memenuhi segala ketentuan yang telah disepakati; c. tidak dapat diberikan kesempatan kembali sebagai peserta tugas belajar. BAB IX ……….
- 12 -
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Keputusan mengenai Penetapan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu Tugas Belajar dan Izin Belajar. Pasal 25 (1)
PNS yang sedang mengikuti program pendidikan formal dan belum memiliki izin belajar, dapat mengajukan izin belajar paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini mulai berlaku.
(2)
Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka tidak diberikan izin belajar dan tidak diakui kepemilikan ijazah secara administrasi kepegawaian.
BAB X PENUTUP Pasal 25 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Tegal Nomor 890/ 069/2006 tanggal 10 Mei 2006 tentang Penetapan Program Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 26 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Tegal pada tanggal 23 Desember 2010 WALIKOTA TEGAL, ttd IKMAL JAYA Diundangkan di Tegal Pada tanggal 23 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL ttd EDY PRANOWO BERTA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 29
