Balikpapan, 03 Maret 2015

Balikpapan, 03 Maret 2015

1

PENDAHULUAN

2

PROSES VERIFIKASI PAKET LELANG DALAM TEPPA ONLINE

3

PENETAPAN METODE PENGADAAN DALAM TEPPA ONLINE

4

5

HASIL VERIFIKASI TEPPA ONLINE 2015 REKOMENDASI VALIDASI DATA TEPPA KEDEPAN

PENDAHULUAN

Sekretariat TEPPA Kaltim 2015

APBD 2015 Rp. 9.336.213.350.104 terserap Rp. 62.475.788.946,74 (0,67 %)

Belanja Tidak Langsung Rp. 5.406.872.865.104 terserap Rp. 60.710.267.603,74 (1.12 %)

Belanja Langsung Rp. 3.929.340.485.000 terserap Rp. 1.765.521.343,00 (0,04%)

APBD 2015 Rp. 9.336.213.350.104 terserap Rp. 45.059.255.222,74 (2,62 %)

Realisasi Penyerapan APBD 2014

0,86 %


0,67 %

Menurun sebesar 0,19 %


1,39 %


2,62 %

Meningkat sebesar 1,23 %

TOTAL PAGU APBD KALTIM 2015 SEBESAR Rp. 9.336.213.350.104,00 TERSERAP Rp 62.475.788.946,74 (0,67 %) PER 31 JANUARI 2015, SISA PAGU TOTAL SEBESAR Rp 9.273.737.561.157,26 (99,33%)

PERHITUNGAN SERAPAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN 6% PADA BULAN FEBRUARI 2015 ------------------------------------------------------------------WAJIB TERSERAP SEBESAR Rp 497.697.012.059,50 (5,33%), PERHARI (AKTIF KERJA 22 HARI) SEBESAR Rp 22.622.591.457,25 (0,24%)

TOTAL PAGU APBD KALTIM 2015 SEBESAR Rp. 9.336.213.350.104,00 TERSERAP Rp 245.059.255.222,74 (2,62 %) PER 28 FEBRUARI 2015, SISA PAGU TOTAL SEBESAR Rp 9.091.154.094.881,26 (97,38%)

PERHITUNGAN SERAPAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN 8% PADA BULAN MARET 2015 ------------------------------------------------------------------WAJIB TERSERAP SEBESAR Rp 501.837.812.785.58 (5,38%), PERHARI (AKTIF KERJA 22 HARI) SEBESAR Rp 22.810.809.672,07 (0,24%)

Rp 9.336.213.350.104

Paket Umum sebanyak 4850 Paket PAKET SWAKELOLA Rp 1.753.015.109.278 SWAKELOLA 3059 Paket Rp 2.072.787.718.020 PAKET PENGADAAN LANGSUNG

Rp

111.537.807.702

Pengadaan Langsung 1055 Paket

Paket Strategis 736 Paket

PROSES VERIFIKASI PAKET LELANG DALAM TEPPA ONLINE


PROSES ENTRY DATA TEPPA DPA/RKA DAN REVISI/PERGESERAN DPA DALAM SIMDA

DATA DALAM APLIKASI TEPPA ONLINE (FORM A1) VERIFIKASI ENTRY DATA (RAPAT KOORDINASI SKPD DENGAN TIM TEPPA) (FORM PROGRAM/KEGIATAN, B DAN G)

PELAPORAN SKPD (FORM C, D DAN F) PERBAIKAN/REVISI OLEH SKPD (FORM PROGRAM KEGIATAN DAN G)


FORM YANG DI VERIFIKASI DALAM TEPPA

FORM PROGRAM/KEGIATAN TEPPA ONLINE Sekretariat TEPPA Kaltim 2015


RINCIAN PADA FORM PROGRAM/KEGIATAN TEPPA ONLINE Sekretariat TEPPA Kaltim 2015


FORM A1 (RINCIAN KEGIATAN) TEPPA ONLINE Sekretariat TEPPA Kaltim 2015


FORM B (PAKET LELANG) TEPPA ONLINE Sekretariat TEPPA Kaltim 2015


FORM B3 (HASIL LELANG) TEPPA ONLINE Sekretariat TEPPA Kaltim 2015


FORM C (RESUME KINERJA) TEPPA ONLINE Sekretariat TEPPA Kaltim 2015


FORM D1/D2 (REKAM JEJAK) TEPPA ONLINE Sekretariat TEPPA Kaltim 2015


FORM G (INDIKATOR) TEPPA ONLINE Sekretariat TEPPA Kaltim 2015

PENETAPAN METODE PENGADAAN DALAM TEPPA ONLINE


DASAR DALAM PENETAPAN METODE PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM TEPPA PERPRES 70 TAHUN 2012 DAN PERPRES 04 TAHUN 2015 No

Jenis Pengadaan

Metode Nama Lengkap

A. Metode Pemilihan 1 Pengadaan Barang & Jasa

1. Pelelangan Umum

Tidak terbatas pada bahan baku, barang setengah jadi, barang 2. Pelelangan Terbatas jadi/peralatan dan makhluk hidup (Penjelasan Pasal 4 huruf a) (Penambahan Perpres 4 tahun 2015 pada Penunjukan langsung untuk 3. Pelelangan Sederhana Pekerjaan Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, 4. Penunjukan Langsung NPA, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin 5. Pengadaan Langsung ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan) 6. Sayembara/Kontes

Syarat Umum

Pasal

LU

> 5 Milyar

36

LT

Barang tertentu yg diyakini Penyedianya Terbatas

1(24)

LS

≤ 5 Milyar

1(25)

PKL

Tanpa Batasan Nilai, Keadaan Tertentu, Barang Khusus

1(31)

PL

≤ 200 Juta

39

SY

Kreativitas, Inovasi, Tdk Ada Harga Satuan

40

Singkatan



Jenis Pengadaan

Metode Nama Lengkap

A. Metode Pemilihan 2 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

1. Pelelangan Umum 2. Pelelangan Terbatas Berhubung dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau wujud fisik 3. Pemilihan Langsung yang tidak terbatas konstruksi bagi kapal, persiapan lahan, perakitan, 4. Penunjukan Langsung reboisasi (Penjelasan Pasal 4 huruf b) 5. Pengadaan Langsung

1. Seleksi a. Seleksi Umum b. Seleksi Sederhana 2. Penunjukan Langsung Jasa konsultan tidak terbatas jasa rekayasa, Perencanaan, Pengawasan 3. Pengadaan Langsung keahlian profesi (huruf_c) penjelasan pasal 4 huruf c, 4. Sayembara

Syarat Umum

Pasal

Singkatan LU > 5 Milyar LT Konstruksi/Pekerjaan Kompleks yg diyakini Penyedianya Terbatas PML ≤ 5 Milyar PKL Tanpa Batasan Nilai, Keadaan Tertentu, Konstrusi Khusus PL ≤ 200 Juta

3 Pengadaan Jasa Konsultasi

SU SS PKL PL SY

> 200 Juta >50Jt s.d ≤ 200 Jt Tanpa Batasan Nilai, Keadaan Tertentu, Konsultasi Khusus ≤ 50 Juta

36(1) 36(2) 1(26) 38 39 41 s.d 46 42 1(28) 44 39 46



Jenis Pengadaan

Metode Nama Lengkap

Syarat Umum Singkatan

A. Metode Pemilihan 4 Jasa Lainnya

1. Pelelangan a. Pelelangan Umum b. Pelelangan Sederhana 2. Penunjukan Langsung Tidak terbatas pada Jasa Boga, Cleaning, Tenaga Kerja. Asuransi, Jahit, 3. Pengadaan Langsung Layanan Kesehatan, Percetakan (Penjelasan pasal 4 huruf d) 4. Sayembara/Kontes

B. Swakelola

Direncanakan, dikerjakan & diawasi oleh PA/KPA/PPK

Pasal

LU LS PKL PL SY SWA

> 5 Milyar ≤ 5 Milyar Tanpa Batasan Nilai, Keadaan Tertentu, Barang khusus ≤ 200 Juta Kreatifitas, Inovasi, Tdk Ada Harga Satuan

35 s.d 40 36 37(1a) 39 40

Kontrak antara PA/KPA dgn PPK atau PPK dengan Kelompok Bab IV 26 s.d Masyarakat 32 Sekretariat TEPPA Kaltim 2015

HASIL VERIFIKASI TEPPA ONLINE 2015


A. PERMASALAHAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN 1. Masih terdapat Kekeliruan entry terkait dengan nomenklatur, kode rekening belanja beberapa program kegiatan DPA dalam SIMDA sehingga memerlukan revisi/pergeseran. 2. Masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang belum jelas status lahannya dan belum ada perencanaan/DED di tahun sebelumnya, sehingga masih terdapat paket fisik yang perencanaannya dibuat bersamaan dengan tahun pelaksanaan fisiknya. Jumlah paket pekerjaan perencanaan yang bersamaan dengan tahun pelaksanaan pekerjaan fisiknya sebanyak 120 Paket, dan yang sudah siap lelang sebanyak 3 Paket. Paket perencanaan yang dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan fisik di tahun anggaran 2015 melalui pengadaan langsung dimasing-masing SKPD sebagian besar belum berjalan, sehingga memiliki resiko keterlambatan pada proses lelang pekerjaan fisiknya. 3. Beberapa paket pekerjaan program/kegiatan prioritas RPJMD yang dilaksanakan masih belum mengarah kepada pencapaian target RPJMD dan RKPD. Sebagian besar SKPD masih belum dapat memberikan informasi output paket pekerjaan dan lokasi yang jelas untuk keperluan monitoring TEPPA. Pagu anggaran untuk mendukung RPJMD sebesar Rp. 2.045.760.681.076.-.


B. PERMASALAHAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA/ LELANG YANG BERPENGARUH TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN 1. Adanya perbedaan jumlah paket lelang dan metode pengadaan, pada TEPPA dan SIRUP dikarenakan identifikasi data TEPPA oleh SKPD tidak sesuai dengan data SIRUP, dan pemecahan ataupun penggabungan paket lelang tidak dijabarkan didalam DPA. a. Terdapat sejumlah paket yang terpecah dalam DPA tetapi pada RUP digabungkan menjadi satu paket, sehingga jumlah paket dan metode pengadaannya berbeda. b. Terdapat satu paket gabungan dalam DPA tetapi pada RUP dipecah menjadi beberapa paket pekerjaan, sehingga jumlah paket dan metode pengadaannya berbeda. c. Terdapat paket pekerjaan Swakelola yang nilainya besar dalam DPA terutama pada UPTD Dinas Pekerjaan Umum yang didalam RUP nya dipecah menjadi paket kontraktual yang nilainya sangat besar dan swakelola, sehingga paket kontraktual tersebut tidak teridentifikasi didalam TEPPA. (contoh: Paket swakelola Pemeliharaan Jalan senilai 15 Milyar yang didalamnya terdapat paket kontraktual sebesar 3,6 Milyar, hal ini tidak teridentifikasi karena didalam TEPPA maupun Perpres 70 dan perubahannya tidak mengakomodir paket kontraktual dengan pihak ketiga selain kelompok masyarakat, dan pemerintah lainnya didalam paket swakelola).


2. Adanya perbedaan jumlah paket lelang dan metode pengadaan, pada TEPPA dan SIRUP dikarenakan identifikasi data TEPPA oleh SKPD tidak sesuai dengan data SIRUP, dan pemecahan ataupun penggabungan paket lelang tidak dijabarkan didalam DPA. 3. Terlambatnya penerbitan SK PPTK menyebabkan beberapa paket pekerjaan menjadi terlambat untuk dilelangkan. 4. Verifikasi terkait penjabaran paket swakelola, kontraktual dan metode lelang yang dilakukan oleh SKPD masih belum tepat sesuai dengan ketentuan Perpres 70. Masih terdapat kekeliruan dalam identifikasi paket swakelola dan paket kontraktual. 5. Kurangnya koordinasi dan konsolidasi internal SKPD didalam mengidentifikasi paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa.

6. Masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang digabungkan proses lelangnya yang memiliki kode rekening belanja berbeda.


Contoh Permasalahan

Penggabungan Paket dari beberapa paket didalam DPA. Beberapa Paket yang sebelumnya diidentifikasi dengan metode Pengadaan Langsung (PL)

Menjadi satu paket yang diidentifikasi dengan metode Lelang Sederhana (LS). Sekretariat TEPPA Kaltim 2015

Contoh Permasalahan

Paket pekerjaan Swakelola yang nilainya besar dalam DPA yang didalam RUP nya dipecah menjadi paket Kontraktual yang nilainya sangat besar dan Swakelola. Paket swakelola Pemeliharaan Jalan senilai 15 Milyar yang didalamnya terdapat paket kontraktual sebesar 3,6 Milyar.


Contoh Permasalahan RUP

TEPPA PERBEDAAN JUMLAH PAKET KONTRAKTUAL DAN SWAKELOLA SKPD PADA TEPPA DAN RUP. Sebagai contoh hasil identifikasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, pada RUP memiliki 5 Paket Kontraktual dan 133 Paket Swakelola dengan total paket 138 paket, sedangkan pada TEPPA terdapat 64 paket Kontraktual dan 73 paket Swakelola dengan total paket 144 paket. Sekretariat TEPPA Kaltim 2015

Contoh Permasalahan

PERENCANAAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN ANGGARAN YANG SAMA DENGAN PAKET PEKERJAAN FISIKNYA. Paket jasa konsultasi (perencanaan) di identifikasi dengan metode Penunjukan Langsung (PK) yang seharusnya diidentifikasi dengan metode Pengadaan Langsung (PL). Paket pekerjaan konstruksi diidentifikasi dengan metode Lelang Sederhana (LS) yang seharusnya diidentifikasi dengan metode Pemilihan Langsung (PML). Sekretariat TEPPA Kaltim 2015

REKOMENDASI VALIDASI DATA TEPPA KEDEPAN


1. Perbaikan mekanisme perencanaan dimasing-masing SKPD dalam penyusunan Dokumen Anggaran (DPA/RKA), meliputi: a. Melakukan verifikasi data (kelompok sasaran yang dituju) dan lokasi (status dan kondisi fisik lahan) kegiatan sebelum menyusun dokumen perencanaan dan anggaran kegiatan. b. Perencanaan pada pekerjaan fisik agar disusun pada tahun anggaran sebelumnya. c. Menyusun terlebih dahulu KAK, HPS dan spesifikasi teknis lainnya pada pekerjaan yang direncanakan akan dilelang sebelum menyusun DPA/RKA.

d. Memperjelas ukuran target dan volume output belanja pada masing-masing kegiatan dalam DPA/RKA. Hal ini untuk memudahkan proses verifikasi bentuk output kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan. e. Memperjelas penggabungan dan pemecahan paket pekerjaan yang akan dilelang dalam DPA/RKA. Hal ini untuk memudahkan proses verifikasi terkait dengan jumlah paket dan metode pengadaan/lelang. f. Meningkatkan pengawasan terhadap proses entry DPA/RKA dalam SIMDA.


2. Penetapan KPA dan PPTK disesuaikan dengan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya, untuk seorang KPA bertanggungjawab terhadap minimal 1 (satu) Program dan untuk seorang PPTK bertanggungjawab terhadap minimal 1 (satu) kegiatan. Hal ini untuk memudahkan mengukur kinerja dari masingmasing KPA dan PPTK terhadap capaian program kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. 3. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi internal antara Kepala SKPD selaku pengguna anggaran, Kepala Bidang selaku KPA dan Kepala Sub Bidang/Sub Bagian selaku PPTK. 4. Hindari revisi paket pekerjaan yang sifatnya pindah kode rekening program kegiatan maupun kode rekening belanja modal dan barang jasa, agar dapat dilaksanakan sebelum ditetapkannya perubahan APBD (P-APBD). 5. Perencanaan pada paket pekerjaan konstruksi agar sudah memperhitungkan ; waktu penyelesaian pekerjaan secara rasional, status lahan, kendala kondisi fisik lapangan (Geologi/Karakteristik Batuan, Sistem DAS, Topografi, dsb), Kondisi sosial budaya masyarakat setempat (culture), Regulasi/Kebijakan yang ada di Kab/Kota. 6. Penyusunan paket pekerjaan yang akan dilelang didalam dokumen DPA agar menyesuaikan dengan ketentuan jenis barang atau jasa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.70 beserta perubahannya. 7. Proses pengadaan barang dan jasa/lelang diharapkan sudah selesai seluruhnya sebelum tanggal 31 maret. Sekretariat TEPPA Kaltim 2015

8. Pelaksanaan paket pekerjaan Swakelola agar dilaksanakan sejak bulan Januari.

9. Pelaksanaan paket pekerjaan fisik agar sudah dilaksanakan sejak awal bulan april. 10. Pelaksanaan pekerjaan pembebasan lahan agar sudah dituntaskan sebelum tahun anggaran pelaksanaan paket fisik. 11. Pekerjaan review desain agar diselesaikan sebelum tahun anggaran pelaksanaan paket fisik. 12. Verifikasi data kelompok sasaran kegiatan dan permasalahan sosial budaya agar sudah dapat diselesaikan sebelum tahun anggaran pelaksanaan paket fisik. 13. Hindari revisi paket pekerjaan yang akan dilelang, karena proses revisi akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan.


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Balikpapan, 03 Maret 2015

Recommend Documents