WALIKOTA PALEMBANG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 6
rAHrrN 2011
TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN IIIDUP DENGAI\ RAIIIVIAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALEMBANG, Menimbmg
\ Nomor 28 Tahun2009 tentang-Pajak Undang-Undang bahwadenganditetapkannya DaerahdanRetibusi DaerahdansesuaidenganketentuanPasal1, Pasal2 danPasal7 PeraturanPemerintahNomor 27 Tatrun 1999 tentangAnalisa MengenaiDampak PeraturanDaerah Lingkungan(AMDAL), makaperlu meninjaudan memperbaharui Renibusi Bagi Jenis Kota Palembang Nomor 14 Tahun2004tentangPembinaandan Usahadan/atauKegiatanYang Di LengkapiKajian Lingkungaq guna disesuaikan yanglebihtinggi ; denganketentuanperaturanperundang-undangan
:a-
b.
bahwa untuk memberikan pedoman yang konkrit dan terarah dalam pengaturan
pemberianperizinandan sebagaiupayapemantaua&pengawasan danpengendalian pengelolaanlingkunganhidup agarterjagakeserasianantarberbagaiusahadan atau kegiatan; c.
Mengingat
:
bahua berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud huruf a dan b, perlu membentukPeratwanDaerahtentangDokumenLingkunganHidup.
Undang-Urrdang Nomor. 28 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah NegaraRtr Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Tahurr1959Nomor73,Tambahgn Lembaran NegariNomor1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentangHukurnAcara Pidsna(Lembaran RI Nomor32A9); NegaraRI Tahun1981Nomor76,Tambahan LembaranNegara PeraturanPerundangUndang-Undang Nomor 10 Tahun2004tentangPembentukan Undangan(IembaranNegaraRI Tahun2004Nomor53 TambahanLembaranNegara RINomor 4389): Undang-UndangNomor 32 Tahun2004 tentangPemerintahanDaerah(Lembaren NegaraRI llahun 2004Nomor 125,Tambairan LembaranNegaraRI Nomor 4437) Nomor l2 sebagaimana telahdiubahbeberapakali terakhirdenganUndang-Undang Tahun 200E tentangPerubahanUndang-Undangl.{omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 4844); 5 . Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2007 Nomor 68, Tambahankmbaran Negara RI Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 18 Tahun2008 tentangPengelolaan Sampah(Lembaran NegaraRI Nomor69, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor4851); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungandan Pengelolaan LingkunganHidup (LembaranNegaraRI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan LembaranNegaraRI Nomor 5059); PeraturanPr:merintah Nornor 27 Tahun1999tentangAnalisisMengenaiDampak LingkunganHidup (LembaranNegara N Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan LembaranNegaraRI Nomor3838);
1.
L
9.
10.
11. 12.
13. 14. 15. 16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Pei'aturau Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegaraRI Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan LembaranNegaraRI Nomor a833); Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tenrzurg Pedoman PenyusunanAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan ffidup; PeraturanMenteri Negara Lingkungan Hidup Nomor I I Tahun 2006 Tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; PeraturanMenteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan I{idup; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang PanduanPenilaianDomuken AMDAL; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaandan PengawasanTerhadapKomisi Penilai AMDAL; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sertifftasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampali Lingkungan Hidup dan PersyaratanLembaga Pelalihan Kompetensi Penyusunan Dokumen Analisis MengenaiDampak Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Us$a darlatau Kegiatan yang telah Memiliki Izin tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010, tentang Persyaratandan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan PelaksanaanRencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan RencanaPemantauanLingkunganHidup (RPL); Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan PemerintahanKota Palembang(Lembaran Daerah Kota PalembangTahun 2008 Nomor 6); Perafixan Daerah Kota PalembangNomor l0 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimanatelah diubah denganPeraturanDaerah Kota PalembangNomor 2 Tahun 2010 (Lembaran DaerahKota PalembangTahun 2010 Nomor 2). Dengan PersetujuanBersamu DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG dan WALIKOTA
PALEMBANG
]\TEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peratuan Daeratrini yang dimaksuddengan: 1. DaeratradalahKota Palembang. 2. PemerintahKota adalahPemerintahKota Palembane.
IIIDUP
3 3. Walikota adalahWalikota Palembang. 4. Selaetaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang. 5. Badan Lingkungan Flidup yang selanjutnya disingkat BLH adal.rhBadan Lingkungan Hidup Kota Palembang. 6. Kepala Badan adalahKepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang. 7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perscroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap ser[abadanusahalainnya. 8. Lingkungan Hidup adalah kesatuanruang dengan semua benda, daya, keadaan,dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengamhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahterrurrminusia sertamakhluk hidup lain. 9. Perlindungan dirn Pengelolaanlingkungan hidup adalahupaya sistematisdan terpadu yang dilakukan untuk melestarikanfungsi lingkungan hidup dan mencegahterjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,pengendalian,pemeliharaan,pengawasan,dan penegakanhukum. 10. Dokumen lingkungan hidup adalah adalah dokumen yang berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta memuat langkah-langkahpengelolaan dan pemantauarruntuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingncungan Hidup (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (IKL-UPL), atau Surat Pemyataan PengelolaanLingkungan (SPPL). 11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenaidampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakanpada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraanusaha. 12. Analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu atau multi sektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usahaclan atau kegiatanyang terpaduyang direncanakanterhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuanhamparan ekosistem rnstansiyang bertanggungjawab. dan melibatkan kewenangan lebih dari satu 13. Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau hegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem clan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansiyang bertanggungjawab. 14. Analisis mengenai dampak lingicungan regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha clan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuanhamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tats ruang daerah clan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansiyangbertanggungjawab. 15. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. 16. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnyadisebutANDAL adalahtelaahan secara cerrnat dan mendalarn tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. L7. RencanaPengelolaanLingkungan Hidup yang selanjutnyadisebut RKL adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkrurgan hidup yang ditimbulkan akibat suatu rencanausahadan/ataukegiatan. 18. RencanaPemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnyadisebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat stratu rencanausahadan/ataukegiatan. 19. Upaya PengelolaanLingkungan Hidup yang selanjutnya diserbut lIKl dan Upal'a PemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang dilalcukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungiawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai darnpakiingkungan hidup. 20. Surat PernyataanPengelolaan Lingkungan yang selanjutrya disebut SPPL adalah pemyataan unhrk melakukan pengelolaan lingkungan hidup suatu usaha danL/atau kegiatan yang tidak wajib meny.rsundokumenLIKL-UPL.
1
21. Dokumen Bvaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnyadisingkat DELH, adaiah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal. 22. Dokunren Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha danlatau kegiatan tetapi belum memiliki UKI-UPL. 23. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 24. Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengandampakpenting. 25. Pemrakarsaadalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akandilaksanakan' 26. Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup. 27. Tim Teknis Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana PengelolaanLingkungan Hidup dan RencanaPemantauan Lingkungan Hidup. 28. Tim Penilai UKI-UPL yang selanjutnya disebut Tirn Penilai adalah tim yang melaksanakanpenilaian terhadapUpaya PengelolaanLingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan suaturencanausatradar/atau kegiatan. 29. Petugas1'angditunjuk adalah petugasdi lingkungan Instansi yang berwenang dalam bidang pengendalian lingkungan hidup untuk memberikan pelayanan administra.si dokumen UKL-UPL dm SPPL. 30. Sekretariat Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disebut Sekretariat Komisi Penilai adalah mempunyai frrngsi di bidang kesekretariatan,perlengkapan,penyediaa:l informasi pendukungdan tugas lain yang diberikan Komisi Penilai. 31. Registrasi kornpetensi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap lembaga penyedia jasa penyusun dokumen AMDAL dan Lembaga Pelatihan Kompetersi (LPK) AMDAL yang telah memenuhipersyamtantertentu' BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal2 Maksud dilatcukannya penelapan usaha dan/atau kegiatan wajib dilengkapi AMDAL, UKL-UPL dan SPPL adalah agar pemrakarsausaha dan/atau kegiatan melakukan kajian mengenaidampak yang akan timbul akibat adanyausahadan/ataukegiatan.
Pasal3 Tujuan ditetapkannya pengaturan pelaksanaansebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 adaiah sebagaiupaya mengendalikandampak lingkungan sedini murgkin dalam rangka meminimalkan dampak negatif dan mengembangkandarnpak positif yang ditimbulkan dari suatu usaha dadatau kegiatan. Pasal4 (1)
Walikota wajib mensyaratkanSurat Keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi dokumen AMDAL, atau surat rekomendasi bagi dokumen UKL dan UPL, atau persetujuanbagi SPPL sebagaisalah satu lampiran clalampermohonanpenerbitan persetujuan site plan, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya untuk melakutran usahadan/ataukegiatan.
@
(3)
5 Walikota wajib mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimanaditentukan dalam RKL dan RPL atau UKI dan UPL atau SPPL sebagai pedoman dalam penerbitan persetujuan site plan, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usahadan/ataukegiatan. Ketentuan dalam site plan, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya untuk melahrkan usaha dar/atau kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) wajib dipatuhi dar'l dilaksanakan oleh pemrakarsa, dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Pasal5
(1) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakanusaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakanbagian yang tidak terpisahkandengan PeraturanDaerah ini, pemrakarsawajib membuat AMDAL. (2) Terhadapjenis usaha dan atau kegiatan sebagaimanatercantum dalam lainpiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, pemrakarsawajib membuatUKL-UPL. (3) Terhadapjenls usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I dan Lampiran II PeraturanDaerahini, pemrakarsawajib membuat SPPL. BAB III ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
(AMDAL)
Pasal6 (1)
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
(2)
Dokumen AMDAL terdiri dari dokumen Kerangka Acuan (KA), RKL-RPL dan ringkasaneksekutif.
(3)
Dampak penting ditentukan berdasarkankriteria:
ANDAL,
a. Besarnyajumlah penduduk yang akan terkena dampak rencanausahadan/atau kegiatan; b. luas wilayah penyebarandampak; c. intensitasdan lamanya dampali berlangsung; d. banyaknyakomponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kurnulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuaidenganperkembanganilmu pengetahuandan teknologi. Pasal7 (1)
Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi denganAmdal terdiri atas: a. b. c.
d. e.
f.
Pengubahanbentuk lahan dan bentangalam; eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atarukerusakan ling(ungan hidup ser0apemborosandan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; proses dan kegiatan yang hasilnya dapat rnempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan,serfalingkungan sosial dan budaya; proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhipelestarian kawasan konservasi sumber daya alam kawasan konservasi sumber daya alarn dan/atau pe.rlind'.mgan cagar budayrq inhoduksijenis tumbuh - tumbuhan,hewan danjasad renik;
g. h. i.
6 pembuatan dan penggunaanbahanhayati dan non hayati; kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/ atau mempengaruhi pertahanan negaxa;dan/atau penerapanteknologi yang diperkirakan mempunyai potensibesar untuk mempengaruhilingkungan hidup.
(2)
Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib yang ditetapkanoleh Walikota setelahmendengardan memiliki AMDAL memperhatikan saranpendapat dari Instasi teknis yang terkait.
(3)
Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dapal ditinjau kembali secaraberkala sekurang-kurangnyasekali dalam 5 (lima) tahun.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimanadimaksud pada ayat (l), diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
(5) Apabila skala atau besaran suatu jenis rencana usaha danJataukegiatan yang tidak tercantum pada Lampiran I Peraturan Drrerah ini, akan tetapi atas dasar pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka bagi jenis usahadan/ataukegiatan tersebut dapal ditetapkan oleh Walikota sebagai jenis dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi deng,anAMDAL. Pasal8 (1)
Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan dasar penetapankeputusankelayakan lingkungan hidup.
(2)
AMDAL merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usahadan/atau kegiatan.
(3)
pembangunanwilayah. Hasil AMDAL digunakansebagaibagianperencan€urn
(4)
Penyusunan AMDAL dapat dilakukan melalui pendekatan sturli terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.
Pasal9 Walikota memiliki weweruurg dalam pemberian keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup terhadap dokumen AMDAL berdasarkanhasil penilaian Komisi Penilai Amdal.
Pasal10 (1)
Dokumen Amdal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6, disusun oleh pemrakarsa denganmelibatkan masyarakat,
(2)
Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkanprinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelumusahadan/ataukegiatan dilaksanakan.
(3)
Masyarakatsebagaimana dimaksudpada ayat(1) meliputi: a. yang terkena dampak ; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/ atau c. yang terpengaruhatassegalabentuk keputusandalam prosesAmdal.
(4) Masyalakat sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dapat mengajukan keberatan terhadapdokumen Amdal.
7 BABTV PERSYARATAN KOMPETENSI DALAM PEI{TUSI.INAN DOKUMBN AMDAL Pasal11 (1) Dokumen Amdal yang diajukan kepada Komisi Penilai Amdal wajib disus':n oleh pemrakarsa. (2) Dalam penyusunan dokumen Amdal sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pemrakarsadapat meminta bantuan kepada lembagapenyediajasa penyusunan dokumen Amdal yang telah mendapatkan tanda registrasi kompetensi dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (3) Penyusun dokumen Amdal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2'5, wajib memiliki sertifikat kompetensi. (4) Dalam penyusunandokumen Amdal, penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menggunakan data dan/atau informasi yang sahih dan sesuai dengan kaidah ilmiah. (5) Komisi Penilai Amdal sebagaimanadimaksud pada ayat (1), wajib menolak pengajuan dokumen Amdal yang penyusunannyatidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) atau ayat (2). BAB V KOMISI PENILAI AMDAL Pasal 12 (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Q
Kcrnisi Penilai fundal dibentuk oleh Walikota yang pelaksanaantugasnya dibantu oleh: a. T'irnteknis. b. Sekretariatkomisi penilai.
(3) Susuran keanggotaanKomisi Penilai Amdal sebagaimanadimaksud pada ayat (2), terdiri dari: a. Ketqa merangkap anggota. b. Sekretarismerangkapanggotac. Anggota. (4) Ketua Komisi Penilai Amdal sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Kepala BLH yang berwenangdi bidang lingkungan hidup di K,otaPalembang. (5) Sekretaris Komisi Penilai Amdal yang juga menjabat sebagaiKetua Tim Teknis sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf b adalah pejabat setingkat eselon III yang membidangi AMDAL pada BLH. (6) SekretariatKomisi Penilai Arndal dipimpin oleh seorangkepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penilai Amdal yang dijabat oleh pejabat eselon setingkat lebih rendah dtui pada Sekretaris Komisi PenilaiAmdal. (7) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perwakilan dari : ' -
Badan PerencanaanPembangunanDaerah ; Instarui di bidang lingkungan hidup daerah; Instarui di bidang peruuranamanmodal daerah ; Instansi di bidang pertemahandaerah ;
8 -
Instansi di bidang kesehatandaerah; lnstansi terkait lainnya di daerah; ahli di bidang lingkungan hidup ; ahli di bidang rencanausahadan/ataukegiatan yang bersangkutan; wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan ; wakil dari masyarakat terkena dampak dan anggota-anggota lain yang dipandangperlu.
Pasal 13 (1) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksuddalamPasal12 ayat (1) wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Walikota, dan berlaku selama 3 (tiga) tahun serta wajib diperbaharui. (2) Penerbitan lisensi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), diberikan seteiah komisi penilai Amdal : a- memenuhi persyaratan; dan b. mendapatkan rekomendasi dari Gubernur atau Badan Lingkungan Hidup Provinsi SumateraSelatan. (3) Persyaratansebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. Ketua Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon Ill; b. memiliki sekretariatKomisi Penilai Amdal yang berkedudukandi Instansi yang bertanggunglawab; c. memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan AMDAL paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian AMDAL paling sedikit 3 (tiga) orang; d. keanggotaanKomisi Penilai Amdal minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia" ekonomi, sosial, budaya kesehatan, perencanaan pembangunanwilayah, dan lingkungan hidup; e. adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota Komisi Penilai Amdal; dan f adanya kerjasama dengar: laboratorium yang terakreditasi atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.
BAB VI TUGASKOMISI PENILAI AMDAL Pasal 14 (1) Komisi Peniiai Amdal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (l) me,npunyai tugas: a. menilai IKA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL; b. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan kepufusan KA-ANDAL dan kelayakan lingkungan hidup atas suai:urencanausahadan/atau kegiatan kepadaWalikota. (2) Dalam melaksanakantugas sebagainranadimaksud pada ayx (1) Komisi Penilai Amdal wajib mengacukepada: a. kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturar perundang-undangan; rencana b. tata ruang wilayah dan/ataurencanatata ruang yang lebih rinci; dan c. kepentinganpertahanankeamanan.
9 (3) Komisi Penilai Amdal wajib menolak pengajuan dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL yang penyusunannyatidak memenuhi ketentuan kompetensipenyusunandokumenAMDAL dan tidak dilengkapitandaregistrasi kompetensi. Fasal15 (i) Ketua Kornisi Penilai Amdal berfugasmelakukankoordinasiprosespenilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL, danRPL. (2) Selcretaris Komisi PenilaiAmdalbertugas: a. membantu tugas Ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL, danRPL;dan b. menyusrut rumusan hasil penilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL, yang dilakukan Komisi Penilai Amdal. (3) Anggota Komisi Penilai Amdal bertugasmemberikansaran,pendapatdan tanggapan berupa: a. kebijakan Instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari Instansi Pemerintah; b. kebijakan pembangunanDaerah dan pengembanganwilayah bagi anggotaytr-ng berasal dari Pemerintah; c. pertimbangansesuaikaidah ilmu pengetahuan,bagi anggota yang berasal dari pergururul tinggi; d. pertimbangan sesuaidenganbidang keahlianny4 bagi ahli; e. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungar/lembaga swadayamasyarakat; f. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Pasal16 (1) Tim teknis sebagaimana dimaksuddalamPasal12 ayat(2) huruf a mempunyaitugas menilai secara teknis KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL berdasarkan permintaanl(omisi Penilai Amdal. (2) Penilaiansecarateknis sebagaimaladimaksudpadaayat(1), meliputi : a. Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang yang lebih rinci; b. kesesuaiandenganpedomanumum dan/atatpedomanteknis di bidang A-\{DAL; c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan; d. ketepatandalam penerapanmetoda penelitian/analisis; e. kesahihandata yang digunakan; f. kelayakandesain,teknologi dan prosesproduksi yang digunakan;dan g. kelayakanekologis. Pasal17 Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayal (2) huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberil
INFORM.{SI DAN PERAN MASYARN(AT Pasal18
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL dan wajib diumumkan terlebih dahulu rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa usaha dan/atau kegiatanmenyusunKA-ANDAL.
10 (2)Fengumuman sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BLH dan pcmrakarsa. (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannyarencanausaha dadatau kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan tentang akan dilaksanakannyarenciun usahadan/ataukegiatan. (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimanadimaksud pada ayat (3), diajukan secaratertuniskepadaBLH, wajib dipertimbangkandan dikaji dalam ANDAL. Pasal19 (i) Pemrakarsaberkewajiban menyelenggarakankonsultasi/sosialisasikepada warga masyarakat yang berkepentingandalam penlusunan dokumen KA-ANDAL. (2) Pelaksanaankonsultasi/sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan harus dilnksanakansebelumpenyusunanKA-ANDAL dimulai. (3) Hasil konsrrltasi/sosialisasi kepada warga masyarakatyang berkepentinganwajib dipertimbangkan dan dikaji dalam ANDAL. BAB VIII KA-ANDAL Ilagian Kesatu ProsedurPenerimaan Pasal20 (1) Pemrakarsamengajukan permohonanpenilaian dokumen KA yang disampaikan secaratertulis kepadaWalikota melalui BLH. (2) Permohonan penilaian {okumen KA sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diperiksa kelengkapanadministrasinyaoleh SekretariatKomisi Penilai Amdal. (3) Kelengkapanadministrasi sebagaimanadimaksud padaayat (2) terdiri dari : a. Surat permohonanpenilaian dokumen KA; b. Draft dokumen KA; c. Dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/ataukegiatan; d. Surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntulkannyadan/atauizin pemanfaatantanah; e. Peta tata ruang, tata guna tanah, batas wilayah studi, rencana lokasi, peta geologl, peta topografi, dan peta-petaterkait lainnya; dengan peraturan f. Bukti dan kesesuaian pengumuman studi AMDAL perundang-undanganyang berlaku; g. Bukti telah dilalcukannya konsultasi dan diskusi dengan masyarakat yang berkepentingan; h. Keabsahanregisftasi kompetensikonsultanpenyusunanAMDAL dan sertifikat kompetensibagi Ketua Tim dan paling sedikit bagi 2 (dua) orang anggotatim pen)'usundokumen AMDAL; i. Surat pemyataan bahwa Ketua dan Anggota Tim benar-benar men)'usun dokumen AMDAL yang dimaksud dan ditandatangani di atas materai secukupnya; j. Daftar keahlianriwayat hidup para penlusun AMDAL; dan k. Dokumen KA harus memuat pendahuluan,nnng lingkup studi, metode studi, pelaksanastudi, daftarpusta,ka,dan lampiran.
1l (4) Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan tanda bukti penerimaan terhadap dokumen KA yang telah memenuhi kelengkapan adminishasi, yang dilengkapi hari dan tanggal penerimaan dokumm. (5) Dokurnen KA sebagaimanadimaksud pada ayat (4), wajib dilahrkan penilaian oleh Komisi Penilai Amdal dan pengambilan keputusan oleh Walikota atas hasil penilaian paling larnaT5 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaandokumen KA. (6) Apabila BLH tidak menerbitkan keputusan atas penilaian dokumen KA dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud padaayat (5), maka BLH dianggapmenerima dokumen KA dimaksud. Bagian Kedua Penilaian KA oleh Tim Teknis Pasal21 (1) Tim Teknis melakukan penilaian KA ataspermintaanKetua Komisi Penilai Amdal. (2) Penilaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaicukan dalam benh.rkrapat tim teknis yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis. (3) Dalam hal Ketua Tim Teknis tidak dapat memintpin rapat penilaian KA, rapat dipimpin oieh anggotayang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis. (4) Penilaian KA oleh Tim Teknis mencakup : a. Kesesuaianlokasi dengan rencanatata ruang b. Kesesuaiandenganpedomanumum/teknis c. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangandi bidang teknis sektor yang bersangkutan d. Ketepatandalam penerapanmetode/analisis e. keabsahandata yang digunakan f. Kelayalcandesain,teknologi dan prosesproduksi yang digunakan g. Kelayahanekologis (5) Semua saran, pendapat, dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh Petuga; dari SekretariatKomisi Penilai Amdat. (6) Hasil penilaianKA oleh tim teknis disampaikanpadarapatKomisi Penilai Amdal.
BagianKetiga PenilaianKA olehKomisiPenilai Pasal22 anggotarntuk menilaiKA. (1) KetuaKomisi PenilaiAmdalmengundang (2) Penilaiansebagaimana dimaksudpada ayat (1), dilahkan dalam bentuk rapat komisi penilaiyangdipimpinolehKetuaKomisi PenilaiAmdat. (3) Dalam hal Ketua Komisi Penilai Amdal tidak dapat memimpin rapat komisi KomisiPenilaiAmdat. penilai, rapatdipimpin olehSekretaris (4) Dalam hal Ketua dan SekretarisKomisi Penilai Amdal tidak dapatrnemimpin rapat Komisi Penilai Amdal, rapat dipimpin oleh anggotayang ditunjuk secara tertulisolehKetuaKomisi PenilaiAmdal.
LL
Bagian Keempat Perbaikan KA Pasal 23 (1) Pemrakarsa. wajib menanggapi dan menyempumakan KA berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal dan menyerahkan kepada Ketua Komisi Penilai Amdal meXalui Selaetariat Komisi Penilai Amdal sebagaimanayang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acararapat penilaian Komisi Penilai Amdal diterima (2) Dalam hal dokumen yang telah disempumakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum memenuhi ketentuan perbaikan, Ketua Komisi Penilai Amdal setelah mendengarkan saran-sarantim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembaii dalam waktu paling lama 14 (empat belas)hari kerja. (3) Waktu yang digunakan pemrakarsa untuk menagggapi dan menyempumakan KA sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk dalam hitungan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 ayat (5). (a) Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud, kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal untuk dilahrkan penyempumaan, dokumen KA tersebut dinyatakan kedaluarsa. Bagian Keempat PenolakanKA Pasal24 Dalam hal rencana lokasi dilalaanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan dan/atau peraturzrnperundang-undangan,Komisi Penilai Amdal wajib menolak KA dirnalsud. Bagian Kelima Keputusan KA Pasal25 (1) KeputusankesepakatanKA diterbitkan oleh Walikota. (2) Penerbitan keputusan kesepakatan KA sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkanhasil rapatpenilaiankomisi penilai. (3) Keputusan kesepakatan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesepakatantentangruang lingkup kajian ANDAL yang akan dilaksarrakan. (4) Satinan keputusan kesepakatan KA beserla dokumennya yang penilaiannya dilakukan komisi penilai disampaikanoleh Walikota kepada: a. Gubemrr.rhovinsi SumateraSelatan; b. KepalaBadan Lingkungan Hidup Provinsi SumateraSelatan; c. Pimpinan sekfor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; d. Pimpinan seklor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. (5) Walikota menjarnin keputusan kesepakatanKA sebagaimanadimaksud pada ayat (1) beserla dokumennyadapatdiaksesoleh masyarakat.
BAB IX PENILAIAN ANDAL, RKL, RPL Paragraf I Proscdur PenerimaanDokumen Pasal 26 (1) ANDAL, llKL, dan RPL diajukan oleh pemrakarsa kepada Walikota. rnelalui Sekretariat Komisi PenilaiAmdal. (2) Sekretariat Komisi Penilai Amdal memeriksa kelengkapan adminitrasi dokurue,n ANDAL, RKL, danRPL. (3) Kelengkapanadministasi sebagaimanadimaksud padaayai (2) terdiri dari : ab. c. d. e. f. g. h. i.
j.
k. l.
SuratpermohonanpenilaiandokumenANDAL, RKL, dan RPL; Surat kepuhrsankesepakatanKA yang telah disahkanoleh Walikota; Draft dokumenANDAL, RKL, RPL, dan RingkasanEksekutif Dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan; Surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya darr/atauizin pemanfaatantanah; Peta tata ruang, tata guna tanah, batas wilayah studi, rencana lokasi, peta geologi, peta topografi, dan peta-petaterkait lainnya; Buldi dan kesesuaian pengumumarl studi AMDAL dengan peraturan perundanganyang berlaku; Bukli telah dilaicukannya konsultasi dan diskusi dengan masyarakat yang berkepentingan; Keabsahanregistrasi kompetensi konsultan penyusun AMDAL dan sertifikat kompetensibagi ketua tim dan paling sedikit bagi 2 (dua) orang anggota tim penyusun dokumen AIvIDAL; Surat pemyataan bahwa ketua dan anggota tim benar-benar menyusun dokumen AMDAL yang dimaksud dan ditandatangani di atas materai secukupnya; Daftar keahlian, riwayat hidup para penyusun AMDAL; Dokumen ANDAL harus memuat pendahuluan, rencana usaha dan/atau kegiatan, rona lingkungan hidup, ruang lingkup studi, prakiraan dampak penting, evaluasi dampak penting, daftar pustaka, lampiran, abstrak yang berisi lencana usaha dan/atau kegiatan, masukan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, perencanaan,dan pengelolaan rencanausaha dan/atau kegiatan.
(4) Sekletariat Komisi Penilai Amdal memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa terhadap dokumen ANDAL, RKL, dan RPL yang telah rnemenuhi kelengkapan adminishasi dilengkapi denganhari dan tanggal penerimaandokumen. (5) Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL sebagaimauradimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian dan pengambilankeputusanatas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh puluh iima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan sebagaimanadimaksudpadaayat (4); (Q Apabila BLH tidak menerbitkan keputusansebagaimanadimaksudpada ay'at(5) maka rencana usaha dan/attu kegiatan yang bersangkutan dianggap layak lingkungan. Paragraf 2 Penilaian oleh Tim Teknis Pasal27 (1) Tim teknis melala:kan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL atas permintaan Ketua Komisi Penilai Amdat. (2) Penilaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat tim teknis yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
14 ANDAL, tim teknis rapat (3) Oalam hal Ketua Tim Teknis tidak dapat memimpin RKL, RPL, dan Ringkasan Eksekutif rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis. (4) Semua saran, pendapa! dan tanggapananggota tim teknis dicatat oleh petugas dari SekretariatKomisi Penilai Amdal. (5) Hasil penilaian ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif oleh tim teknis disampaikanpada rapatkomisi penilai Amdal' Pasal28 (1) Ketua Komisi Fenilai Amdat mengundanganggotauntuk menilai ANDAL, RKl, RPL dan Ringkasan Eks€kutif. (2) Penilaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat komisi penilai yang dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai Amdal. (3) Dalam hal Ketua Komisi Penilai Amdal tidak dapat memimpin rapat kornisi penilai, rapat dipimpin oleh SekretarisKomisi PenilaiAmdai' memimpin $) Dalam hall Ketua dan Sekretaris Komisi Penilai Amdal tidak dapal rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh anggotayang dihrnjuk secaratertulis oleh Kehn Komisi Penilai Amdal. Paragraf 4 Perbaikan oleh Pemrakarsa Pasal29 (1) Pemrakarsawajib menanggapidan menyempumakanANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai dan menyeralrkankepada Ketua Komisi Penilai Amdal melalui Sekretariat Komisi penilai Arndal sebagaimanayang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaial atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acararapat penilaian komisi penilai diterima; (2) Dalarn hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) belum memenuhi ketentuanperbaikan,Ketua Komisi Penilai Amdal setelah mendengarkan saran-saxan tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk ttt"tttp"tbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja (3) Waktu yang digunakan pemrakarsauntuk menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL, RPL dan RingkasanEksekutif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat Q) tidak termasuk dalam hitungan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sebagaimanadimaksud daiam Pasal20 ayat (5). (4) Datramhal pemrakarsatidak menanggapi dan menyempumakan ANDAL, RKL, RPL dan RingkasanEksekutif sebagaimanadimaksudpada ayat (l) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsaoleh Komisi Penilai Amdal untuk dilalrukan penyempumatm, dotumen ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif tersebut dinyatakan kadaluarsPasal30 (t) Kehn Komisi Penilai Amdd menyampaikan berita acara rapat penilaian
15 Pasal31 (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dar/atau kegiatan diterbitkan oleh Walikota(2) Penerbitankeputusansebagaimanadimaksud pada ayat (l) wajib mencantumkan: a-dasarpertimbangandikeluarkannya keputusan;dan b.pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakar BAB X KEPUTUSAN KELAYAKAN
LINGKUNGAN
HIDT]P
Pasal32 (1) Keputusankelayakanlingkunganhidup menjadibatal apabila: a. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal yang belum rnemiliki lisensi; b. diterbilkan atas dasarrekomendasidari Komisi Penilai Amdal yang lisensinya dicabutt;dan/atau c. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal yang melalcukanpenilaian tidak sesuaidengankewenangansebagaimanadimaksud dalam peraturan perundang- undanganyang berlaku; d. pemrakalsamemindabkan lokasi usahadan/ataukegiatan; e. pemralcarsamengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas darletau bahan penolong dan/atau perubahanjenis kegiatan dan/atau penambahanluas lahan; f. tedadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristirva alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dadatau kegiatur yang bersangkutandilaksanakan. (2)Apabila pemrakarsa hendak melaksanakanusaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d, e, dan f, maka pemrakarsawajib membuatAmdal baru sesuaiketentuanyang berlaku. (3)Keputusan kelayakan lingkungan hidup dapat dibatalkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan/atauGubernur SumateraSelatanapabila diterbitkan atas dasarrekomendasidari Komisi Penilai Amdal yang mengalami perubahanyang mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan lisensi dan tidak dilakukan pemberitahuansecaratertulis kepadaBadan Lingkungan Hidup Provinsi SumateraSelatan. Pasal 33 (l)Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/ataukegiatan dinyatakan kadaluarsaapabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusankelayakantersebut. (2)Apabila keputusan kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kadaluarsa sebagaimanadimaksud pada ayat (1), maka untuk melaksanakanrenoanausaha dan/atau kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan ANDAL, RKL, RPL dan RingkasanEksekutif kepadaBLH. (3)Terhadap permohonan sebagaimanadimaksudpada memutuskan:
ayat
Q),
BLH
dapat
a. ANDAL, RKI, RPL dan Ringkasan Eksekutif yang pernah disetujui dapat sepenuhnyadipergunakankembali ; atau b. pemrakarsa wajib membuat Amdal baru sesuai dengan ketentr;an yang berlaku. (4) Dalam hal memutuskan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) BLH capat meminta saran/masukandari tim teknis.
t6 Pasal 34 (l) Salinan keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKI, RPL dan Ringkasan Eksekutif beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan Komisi Penilai Anrdal disampaikanoleh Waiikota kepada: a. Gubemur Provinsi SumateraSelatan; b. KepalaBadan Lingkungan Hidup Provinsi SumateraSelatan; c. Pimpinan sektor/instansiyang membidangi usaha dan/ataukegiatan yang bersangkutandi Daerah ; dan d. Pimpinan seklor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutandi Daerah. (2) Walikota menjamin keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya dapat diaksesoleh masyarakat. BAB XI TATA TERTIB RAPAT Pasal35 (1) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Parld,22 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayal (2), wajib dihadiri oleh: a. Pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang merniliki kapasitas untuk penganrbilankeputusan;dan b. Tim penyusundokumenAMDAL. (2) Dalam hal terdapat anggota tim penyusun dokumen AMDAL sebagairna,ra dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat menghadiri rapat tim teknis rlan rapat Komisi Penilai Amdal, anggota tim yang bersangkutan wajib secara menyampaikan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan hukum. (3) Rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai Amdal dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atautim penyusun dokumen AMDAL sebagaimanadimaksud pada ayat (l) tidak hadir.
Pasal 36 (1) Semua anggota Komisi Penilai Amdal berhak menyampaikan pendapat dalam rapat Komisi Penilai Amdal. (2) Komisi Penilai Amdal wajib memperhatikan saran,masukan, dan tanggapandari masyarakat dalam proses penentuanruang lingkup KA dan penilaian ANDAL, RKL danRll. (3)Anggota Komisi Penilai Amdal yang tidal hadir dalam rapat Komisi Penilai Amdal dapat memberikan masukantertulis paling lama dua (2) hari kerja setelah hari rapatKomisi Penilai Amdal. (4) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota Komisi Penilai Amdal dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretariat Komisi Penilai Amdal dan dituangkandalam Notulen dan Berita Acara Rapat Penilaian(s)Daiam melaksanakanpenilaian, Komisi Penilai Amdal wajib memperhatikan ketenluan sebagaimarndimnlisud dalam Pasal 14 ayat(2).
17 BAB)ilI TTPAVAPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA IPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGEI-,OLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HtrDUP Pasal 37 (1) Setiapusahadan/ataukegiatanyang tidak termasukdalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL. (2) Setiap usaha dan/ataukegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL. Pasal38 (I)UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimanatercantum dalam Lampiran VI PeraturanDaerah ini (2) SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimanatercatum dalam Lampiran VII PeraturanDaerah ini (3)Lampiran sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini. Pasal39 (1)PemrakarsamengajukanUKL-UPL kepadaKepala Badan. (2)Petugasyang ditwrjuk memeriksa kelengkapanadministrasi dan memberikan tanda bukti penerimaan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan terhadap dokumen UKL-UPL yang telatr memenuhikelengkapanadrninistrasi. (3)K.elengkapanadminisfasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) terdiri dari : SuratpermohonanpemerilcsaandokumenUKL-UPL; Surat pemyataan; Draft dokumenUKL-UPL; Dohumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan; e. Surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan/atauizin pemanfaatantanah; f. Peta batas wilayah studi, peta lokasi, peta lay out, peta sampling, peta pengelolaan dan pemantauanlingkungaq sertapeta-petaterkait lainnya; g. Identitas dan pengalamanpenyusundokumen LIKL-UPL.
a. b. c. d.
(4)Kepala Badan melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan Instansi yang membidangi usaha dan/ataukegiatan. (5)Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk risalah sebagai pedoman perbaincan bagi penyusunUKL-UPL. (6)Apabila pemrakarsa tidak menznggapi dan menyempumakan dokumen UKL-IJPL sebagaimanadimaksud pada ayat (5), paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepadapemrakarsaoleh BLH untuk dilakukan penyempumiurn, dokumen UKL-UPL dimaksud dinyatakankedaluarsa. Pasal40 (1)Kepala Badan wajib melaksanakanpemeriksaandan penilaian UKL-UPL paling lama 14 (empat belas)hari kerja sejak diterimanyaUKL-UPL; (2)Kepala Badan wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanl'a UKL-UPL yang telah disempurnakanoleh pemrakarsa;
18 Pasal41 (l)Rekomendasi UKL-UPL sebagaimanadimak-suddalam Pasal 40 ayat (2) digunakan sebagaidasar untuk: a. memperoleh izin lingkungan; dan b. melakukan pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup. (2)Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ke dalam izin lingkungan. Pasal42 ( 1) Pemrakarsamengajukan SPPL kepadaKepala.Badan. (2)Petugas yang ditunjuk memeriksakelengkapanadministrasi dan memberikan tanda bukti penerimaan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan terhadap dokumen SPPL yang telah memenuhikelengl'apanadministrasi. (3)Kelengkapan administrasi sebagaimanadimaksud padaayat (2) terdiri dari : a. Surirtpermohonan b. Bagan Alir ProsesKegiatan dan/atauUsaha c. Identitas Pemrakarsa (4)Kepala Badan melakukan pemeriksaanSPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaanSPPL. (5)Kepala Badan wajib melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuanSPPL paling lamaT (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL. (6)SPPL yang telah mendapatkan persetujuan berlaku selama usaha kegiatan berlangsung dan tidak ada perubahan kapasitas dan/ataudesign dan/atau bahan baku darVataubahan penolong dan/atau proses dan/atau lokasi usahakegiatan. Pasal 43 (1) Rekomendasi penetujuan LiKL-UPL atau persetujuan SPPL menjadi batal apabila: a.. terjadi perubahanmendasarterhadap usaha dan atau kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen, diantaranya penambahan kapasitas produksi, perluasan lokasi kegiatan, perubahan jenis kegiatan, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi substansi dokumen UIiL'UPL atzn SPPL; b. timbulnya dampak baru dan/atau dampak negatif ikutan yang bcium direncanakan pengelolaannyadalam dokumenUKL-UPL atauSPPL; c. usahadan atau kegiatan dipindahtangankankepada pihak lain; d. terjadinya perubahanstruktur kepemilikan; e. terjadinya perubahannama usahadan/ataukegiatan, dan f. pindahlokasi. BAB )ilII DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Kriteria Fenyusunan Pasal44 (1) DELfi atau DPLH wajib disusun oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dari/atau kegiatan yang memenuhi kriteria: a. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;
19 b. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup ; c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang winayah danJataurencana tata ruang kawasan; dan d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan. (2) DELH atau DPLH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011. (3) Penanggungjawab usaha dan/ataukegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan kepada konsultan dalam pen)'usunan DELH atau DPLH. (4) Penyusunan DELH atau DPLH sebagaimanadinraksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata laksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Persyaratan Penyusunandan Mekanisme Penetapan Dokumen Evaluasi Lingkungan ltridup Pasal45 (i) Penyusun DELH harus memenuhi persyaratan memiliki kompetensi dan auditor lingkungan hidup.
sertifikat
(2) Penyusunan DELH menggunakan format sebagaimanatercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal46 (l)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayirt (1) mengajukan permohonan penyusuna:r DELH kepada Kepala Badan sesuai dengan kewenangan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daeraa yang mengatur mengenai tata kerja komisi peninai amdal; (2) Kepala Badan melakukan verifikasi permohonan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44'dan menyampaikan usulan penyusunan DELH yang memenuhi syarat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan. (3)Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi SumateraSelatanmelakukan verifikasi usulan penyusunansebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan usulan penetapan DELH yang memenuhi syaiat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup melalui Deputi Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan penyusrman. (4)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Deputi Kenaenterian Negara Lingkungan Hidup menetapkan usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusunDELH. (5)Pcnetapan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat perintah penyusunanDELH.
an
Bagian Ketiga Penilaian l)okumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pasal47 (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DELH kepada Kepala Badan. (2) Kepala Badan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada penanggungjawab usaha dan/ataukegiatan yang telah memenuhi format penyusunanDELH. (3) Kepala Badan setelah menerima DELH yang memenuhi format sebagaimanadimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap DELH yang dalam pelaksanaannyadilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian dokumen amdal. (4) Berdasarkan hasil penilaian, Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan DELH. Bagian Keempat Persyaratan Penyusunan dan Mekanisme Penetapan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal48 (1) Penanggung jawab usaha dar:/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalain Pasal 47 ayat (1) mengajukan permohonan penyusunan DPLH kepada Kepala Badan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalarn Peraturan Daerah yang mengatur mengenai UKL-UPL; (2) Kepala Badan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada psrranggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi format penyusunanDPLH. (3) Kepala Badan setelah menerima DPLH yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap DPLH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menanganipenilaian dokumen UKL-UPL. (4) Berdasarkanhasil penilaian, Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan DPLH. Pasal49 (1) Penilaian, pengambilan keputusan, dan penerbitan surat keputusan terhadap DELH dan DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dan Pasal 48 ayat (4), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan(2) Dalam hal Kepala Badan tidak menerbitkan surat keputusanDELH atau DPLH dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1), DELH atau DPLH yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah dinilai dan disahkan oleh Kepala Badan.
Pasal50 Keputusan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalerm Pasal 49 ayat (1) atau DELH atau DPLH yang dianggap telah dinilai dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) digr:nakan sebagai dasar bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegir,tittt untuk melakukan pengelolaandan pemantauanlingkungan hidup.
21 Pasal 5l Bagi usatra dan/atal kegiatan yang sudah berjalan dan belum mempunyai DELH sampaidengan3 Oktober 2011 wajib melaksanakanaudit lingkungan.
BAB )ilV PEMBIAYAAN Pasal52 (1) Biaya penyusunandan penilaian dokumen lingkungan hidup menjadi beban dan tanggungjawabpihak pemrakarsa. (2) Biaya pengumuman yang dilakukan oleh BLH dan pemrakarsa sebagaimanadimaksuddalam Pasal 18, dibebankanpada anggaranBLH. (3) Biaya pelaksanaankegiatan Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal dibebankanpada anggaranBLH. (4) Biaya Pembinaan dan Pengawasansebagaimanadimaksud pada ayat (3), dibebankanpada anggaranBLH.
BAB X! PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 53 (1) Walikota berbanggungiawab melakukan pemblnaian dan pengawasaur terhadap pelaksanaanPeraturanDaerahini. (2) Pembinaan dan pengawasansebagaimanadimaksud pada ayat (1) secara operasionaldilaksanakandan menjadi tanggungjawab Kepala Badan yan5; dalam pengendalianlingkungan hidup. (3) Pembinaan dan pengarvasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan moialui kegiatan: a. pemantauanpelaksanaanpengelolaanling}.-unganterhadap usaha dan/atau kegiatan; b. rnengevaluasi laporan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh penanggungiawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkandokumen pengelolaanlingkunganhidup. (4) Penuakarsausaha dan/ataukegiatan selaku penanggungjawabpengelolaan lingkungan wajib: a. nnelaksanakanpengelolaanterhadap dampak negatif dan mengembangkan dampak positif yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya sebagaimanatercantum dalam dokumen pengelolaanlingkungan hidup; b. rurelaporkan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan berdasarkan dlokumenpengelolaan lingkungan hidup kepada Walikota melalui Kepala Badan secaraberkala minimal 6 bulan sekali untuk Amdal dan 3 bulan sekali untuk UKI-UPL: rnelaporkan terjadinya perubahan mendasar terhadap usaha dan/atau c. kegiatan sebagaimanayang tertuangdalam dokumen, yaitu penambahan kapasitasproduksi, perluasanlokasi kegiatan,perubahanjenis kegiatan, perubahan desain dan/atau proses, dan/ataubahan penolong, usaha dan atau kegiatan dipindahtangankankepada lrihak lain, terjadinya perubahan strultur kepemilikan, terjadinya perubahan nama usaha dan atau kegiatan, pindah lokasi, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi substansidokumen pengelolaanlingkungan hidup.
BAB XVI SANKSI ADNIINISTRATIF' Pasal54 (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketenttran dalam Peraturarr Daerah ini dapat dikenakansanksiadministrasi. (2) Pengenaansanksi administrasi sebagaimanadimalsud pada ayat (1) dapat berupa: a peringatantertulis; b. penghentiankegiatan; c. pencabutanizin; d. pembatalanizin; e. pembekuanizin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatzcara pengena{msanksi administrasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur denganPeratuan Walikota
BAB XVII KETBNTUAN PERALIIIAN Pasal55 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dokumen pengelolaar lingkungan hidup yang telah ada sebelum berlakurya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku kecuali sebagaimanayangdi atur dalam Pasal 32 ayat (1) ,1anayat (3), pasal 33 ayat (1), dan Pasal43.
BAB XVIII PEI\IYIDIKAN Pasal56 (l)Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan cleh Penyidik sebagaimanadiatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2)Selain Penyidik tersebut sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Penyilik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaranPeraturanDaerah ini. (3)Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS)berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaandengantindak pidana dibidang perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup; b. melalcukanpemeriksaan terhadap setiap oranga yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungandan pengelolaanlingkungan hidup; c. meminta keterangan dan bahan bukti daxi setiap orang berkenaan denganperistiwa tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. melalarkan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaandengantindak pidana dibidang perlindungandzmpengelolaan lingkungan hidup; e. melakukan pemeriksan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain; f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaftn yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungandan pengelolaanlingkungan hidup; g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungandan pengelolaanlingkungan hidup;
23 penyidikan; h. menghentikan i. memasukitempattertentuomemotret,dan/ataumembuatrekamanaudi
BAB )gX KtrTENTUANPIDANA Pasal 57 (l)Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). (2) Selain ketentuan pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peratwan perundang-undangan yang berlaku. (3)Tindak pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.
BABXX PENUTUP Pasal 58 Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota PalembangNomor 14 Tatrun 20M tentang Pembinaandan Rehibusi Bagi Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Di Lengkapi Kajian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota PalembangTahun 2004 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pastl 59 (1) BLIH adatahInstzuuiteknis pelaksanaPeraturanDaerahini. (2)Hal-hal yang bersifat teknis belum diailr dalam Peraturan Daerah ini. sepanjangmengenaiteknis pelaksanaannyadiatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 60 PeraturanDaerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannyadalam LembaranDaerahKota Palembang.
di Palembqle l* Javtu,at't A PALEMBANG,
LEMBARANDAERAHKOTA PALEMBANG
\tjl
rAHUNzol\
NoiloR 6 gellt t
2011
