Bagian 1 : PENGUNGKAPAN PERMODALAN SESUAI DENGAN KERANGKA BASEL III Per 30 Juni 2017 (dalam jutaan rupiah)
KOMPONEN
NO
NO REF YG BERASAL DARI NERACA
JUMLAH
Modal Inti Utama (Common Equity Tier 1) /CET1 : Instrumen dan Tambahan Modal Disetor 1
Saham Biasa (termasuk stock surplus )
4,490,713
2
Laba Ditahan
6,426,567
b
3 4 5 6
Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain) Modal yang termasuk phase out dari CET1 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan CET1 sebelum regulatory adjustment
232,573 11,149,853
a
CET1 : Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment) 7 8 9 10 11
Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book Goodwill Aset tidak berwujud lain (selain Mortgage Servicing Rights ) Aset pajak tangguhan yang berasal dari future profitability Cash-flow hedge reserve
12
Shortfall of provisions to expected losses
-
13 14 15 16
Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keangan (DVA) Aset pensiun manfaat pasti Investasi pada saham sendiri (jika belum di net dalam modal di neraca)
-
17 18
Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah diatas batasan 10%)
-
19
-
-
-
Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan (jumlah diatas batasan 10%)
-
20
Mortgage servicing rights
-
21
Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah diatas batasan 10%, net dari kewajiban pajak)
-
22
-
23
Jumlah melebihi batasan 15% dari : Investasi signifikan pada saham biasa financials
24
Mortgage servicing rights
-
25
Pajak tangguhan dari perbedaan temporer
26 27
Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional :
28
Jumlah pengurang (regulatory adjustment) terhadap CET1
29
Jumlah CET1 setelah faktor pengurang
30
Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh bank (termasuk stock surplus )
Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya
(69,825) (69,825) 11,080,028
Modal Inti Tambahan (AT1) : Instrumen
31 32
-
Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi
-
Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi
-
33
Modal yang termasuk phase out dari AT1
-
34
Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi
-
35 36
Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk phase out Jumlah AT1 sebelum regulatory adjusment
-
Modal Inti Tambahan : Faktor Pengurang (regulatory adjustment) 37 38
Investasi pada instrumen AT1 sendiri Kepemilikan silang pada instrumen AT1 pada entitas lain
39
Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah diatas batasan 10%)
40
Investasi signifikan pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (net posisi short yang diperkenankan)
41 Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional 41a Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain 42 Penyesuaian pada AT 1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya 43
Jumlah faktor pengurang (regulatory adjusment) terhadap AT 1
44 45
Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang Jumlah Modal Inti (Tier 1) (CET 1 + AT 1)
-
-
11,080,028
Modal Pelengkap (Tier 2) : Instrumen dan cadangan 46
Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Bank ( termasuk stock surplus )
47
Modal yang termasuk phase out dari Tier 2
-
48
Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi
-
49
Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk phase out
50
Cadangan Umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1.25% dari ATMR untuk Risiko Kredit
51
Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang Modal Pelengkap (Tier 2) : Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment) Investasi pada instrumen Tier 2 sendiri Kepemilikan silang instrumen Tier 2 pada entitas lain Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah diatas batasan 10%)
52 53 54
55
56 56a 56b 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68
69 70 71
Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (net posisi short yang diperkenankan) Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional Sinking fund Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada Bank lain Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment) Modal Pelengkap Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) setelah regulatory adjustment Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap) Total Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (Capital Buffer) Rasio Modal Inti Utama (CET 1) - persentase terhadap ATMR Rasio Modal Inti (Tier 1) - persentase terhadap ATMR Rasio Total Modal - persentase terhadap ATMR Tambahan modal (buffer) - persentase terhadap ATMR Capital Conservation Buffer Countercyclical Buffer Capital Surcharge untuk Bank Sistemik Modal Inti Utama (CET 1) yang tersedia untuk memenuhi Tambahan Modal (Buffer) persentase terhadap ATMR National minima (jika berbeda dari Basel 3) Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3) Rasio terendah Tier 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3) Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3) Jumlah dibawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)
72 73 74 75
76
Investasi non signifikan pada modal entitas keuangan lain Investasi signikan pada saham biasa entitas keuangan Mortgage servicing rights (net dari kewajiban pajak) Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak) Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2 Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan cap )
77
Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan standar
78
Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan cap )
79
Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan IRB Instrumen Modal yang termasuk phase out (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d 1 Jan 2022)
877,751
760,448 1,638,199 -
1,638,199 12,718,227 79,271,185
13.98% 13.98% 16.04% 1.250% 1.250% 0.000% 0.000% 7.04% -
80
Cap pada CET1 yang termasuk phase out
-
81
Jumlah yang dikecualikan dari CET1 karena adanya cap (kelebihan diatas cap setelah redemptions dan maturities )
-
82
Cap pada AT1 yang termasuk phase out
-
83
Jumlah yang dikecualikan dari AT1 karena adanya cap (kelebihan diatas cap setelah redemptions dan maturities )
-
84
Cap pada Tier 2 yang termasuk phase out
-
85
Jumlah yang dikecualikan dari Tier 2 karena adanya cap (kelebihan diatas cap setelah redemptions dan maturities )
-
Bagian 2 : REKONSILIASI PERMODALAN Per 30 Juni 2017 (dalam jutaan rupiah) No.
POS - POS
ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya TOTAL ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16.
17.
18.
19.
20. 21. 22. 23.
24.
Giro Tabungan Simpanan berjangka Dana investasi revenue sharing Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti g. Pajak Penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu - Revaluasi aset tetap - Laba tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
30 Juni 2017 610,985 6,420,164 3,742,268 112,093 1,153,097 7,683,202 3,825,813 1,904,861 1,793,848 68,118,374 89 (48,552) (1,257,002) (25,562) 2,030,978 (1,034,534) 8,559 39,750 326 26,866 747,675 95,853,298
10,402,137 16,850,220 47,141,469 2,114,856 104,736 1,877,836 1,793,848 3,188,018 41,317 1,267,275 84,781,712
9,000,000 (6,611,529) 2,102,242 4,576 17,870 (82,843) -
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
a
111,423
a
6,338,459 103,280 6,235,179 191,388 11,071,586
a b b
25. Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS
No Ref
11,071,586 95,853,298
Bagian 3 : PENGUNGKAPAN RINCIAN FITUR INSTRUMEN PERMODALAN Per 30 Juni 2017 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PERTANYAAN Penerbit Nomor Identifikasi Hukum yang digunakan Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM Pada saat masa transisi Setelah masa transisi Apakah instrumen eligible untuk Solo/Group atau Group dan Solo Jenis Instrumen Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM Nilai Par dari instrumen Klasifikasi akuntansi Tanggal Penerbitan Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo Tanggal jatuh tempo Eksekusi call option atas persetujuan Pengawas Bank Tanggal call option, jumlah penarikan dan persyaratan call option lainnya (bila ada) Subsequent call option Kupon/dividen Fixed atau floating Tingkat dari kupon rate atau index lain yang menjadi acuan Ada atau tidaknya dividend stopper Full discretionary, partial atau mandatory Apakah terdapat fitur step up atau insentif lain Noncumulative atau cumulative Convertible atau non-convertible Jika convertible, sebutkan trigger pointnya
JAWABAN PT Bank UOB Indonesia BBIA01SB & BBIA01SBCN1 Hukum Indonesia Tier 2 Group dan Solo Obligasi Subordinasi Rp877.751 juta Rp1.100.000 juta Liabilitas - Amortized Cost 28 Mei 2014 & 25 November 2016 Dengan Jatuh Tempo 28 Mei 2021 & 25 November 2023 Tidak N/A N/A Fixed 11.35% dan 9.40% Tidak Mandatory Tidak Noncumulative Convertible Ketika perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of nonviability) dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK. Berdasarkan SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016 tanggal 21 Juni 2016, Obligasi Subordinasi dapat dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan write down apabila : i.
25 Jika convertible, apakah seluruh atau sebagian 26 Jika dikonversi, bagaimana rate konversinya 27 Jika dikonversi, apakah mandatory atau optional 28 Jika dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya Jika dikonversi, sebutkan issuer of instrument it converts into 29 30 Fitur write-down 31 Jika write-down , sebutkan trigger-nya
32 33 34
Jika write-down , apakah penuh atau sebagian Jika write-down , permanen atau temporer Jika write-down temporer, jelaskan mekanisme write-up
rasio modal inti utama (Common Equity Tier 1/CET 1) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan anak perusahaan; dan/atau ii. terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan iii. terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau Write Down Proporsional, parsial atau keseluruhan dengan persetujuan OJK N/A Mandatory Saham Biasa N/A Write-down Ketika perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of nonviability) dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK. Berdasarkan SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016 tanggal 21 Juni 2016, Obligasi Subordinasi dapat dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan write down apabila : i. rasio modal inti utama (Common Equity Tier 1/CET 1) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan anak perusahaan; dan/atau ii. terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan iii. terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau Write Down Proporsional, parsial atau keseluruhan dengan persetujuan OJK Permanen N/A
35 Hierarki instrumen pada saat likuidasi
1. Pertama-tama Kreditur Preferen berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 2. Selanjutnya, Nasabah penyimpanan dan kreditur Hutang Senior berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan perjanjian hutang masing-masing, dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan 3. Setelah para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior, menerima pembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian hutang masing-masing maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya pari passu dengan Pemegang Obligasi Subordinasi apabila ada) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang masing-masing
4. Dalam hal kreditur preferen, nasabah penyimpan dab kreditur hutang senior, belum menerima pembayaran secara penuh atas piutangnya dan jika wali amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset perseroan dalam proses likuidasi, maka : a. Wali Amanat tidak boleh membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi, kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Wali Amanat telah menerima: i penegasan tertulis dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus aset Perseroan dalam proses likuidasi tersebut bahwa semua kreditur preferen, nasabah penyimpan dan para kreditur hutang senior, telah dibayar lunas; atau ii perintah pengadilan yang berwenang dalam jurisdiksi yang bersangkutan yang memerintahkan atau memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi karena semua kreditur preferen, nasabah penyimpan, para kreditur hutang senior dan telah dibayar lunas. b. Dalam hal Wali Amanat tidak menerima penegasan tertulis sebagaimana tersebut dalam 4.a.i. atau perintah pengadilan sebagaimana tersebut dalam 4.a.ii. tersebut dalam ayat ini maka Wali Amanat harus segera mengembalikan pembayaran yang telah diterima Wali Amanat tersebut kepada kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi, untuk pembayaran semua kreditur preferen, nasabah penyimpan, dan para kreditur hutang senior yang masih belum di bayar. Apabila kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi tidak menerima uang yang dikembalikan oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat harus membuka rekening bank terpisah dan menyetor uang yang telah diterima tersebut kedalam rekening tersebut sampai Wali Amanat menerima surat/dokumen yang disebut dalam butir 4.a.i. atau butir 4.a.ii. tersebut diatas.
5. kecuali dalam hal para kreditur preferen, nasabah penyimpan, dan kreditur hutang senior telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses likuidasi dan dengan tidak mengesampingkan ketentuan perlakuan sebagai modal pelengkap (Tier 2) perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.11/POJK.03/2016 dan peraturan pelaksanaan dan peraturan penggantinya, Pemegang Obligasi Subordinasi yang secara langsung menerima pembayaran dengan cara lain dari, atau pembagian aset dari Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau efek, maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut kepada Wali Amanat atau kurator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi untuk pembagian aset Perseroan sesuai dengan ketentuan butir 1.,2. dan 3.diatas 6. Jika sisa hasil likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan kreditur preferen, nasabah penyimpan dan kreditur hutang senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat paripassu dengan Obligasi Subordinasi, maka Pemegang Obligasi Subordinasi dan pemegang hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi akan berbagi terhutang, masing-masing yang merupakan hak mereka. 36 Apakah transisi untuk fitur yang non-compliant 37 Jika Ya, jelaskan fitur non-complaint
Tidak N/A
