1 BAGAN AKUN STANDAR (BAS) Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Wilayah III DASAR HUKUM Peraturan Pemerintah No. 71 Tah...
BAGAN AKUN STANDAR (BAS) Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Wilayah III
DASAR HUKUM • Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. • Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
1
20/10/2014
PENGELOMPOKKAN BAGAN AKUN STANDAR (BAS) Kode Akun
Nama Akun
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ASET KEWAJIBAN EKUITAS PENDAPATAN - LRA BELANJA TRANSFER PEMBIAYAAN PENDAPATAN - LO BEBAN
Akun tersebut tidak digunakan karena Aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 tidak menyelenggarakan jurnal anggaran.
2
20/10/2014
TidakAda Tidak Ada Jurnal JurnalAnggaran Anggaran Dengan pertimbangan kepraktisan dan biaya/manfaat bagi Pemerintah Daerah 1. Nilai anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diperoleh dari dokumen anggaran seperti DPA SKPD dan DPA PPKD. 2. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan diselenggarakan akuntansi anggaran telah diakomodasi pada sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran. 3. Ilustrasi pencatatan akuntansi anggaran dan BAS yang disajikan dalam Permendagri 64/2013 tidak memenuhi tujuan pengendalian anggaran karena akun pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan masing-masing hanya satu rekening dan jurnal hanya dilakukan di awal dan akhir tahun. Pencatatan realisasi anggaran (penerimaan/ pengeluaran kas) dibukukan pada akun “Perubahan SAL”.
BAS 64yang 64 yang Ditambahkan 1
1
4
6
1
Panjar Kegiatan
7
3
1
1
1
Surplus/Defisit LRA
7
3
2
7
3
2
1
7
3
2
1
7
3
3
7
3
3
1
7
3
3
1
7
3
4
Pembiayaan Netto Pembiayaan Netto 1
Pembiayaan Netto SiLPA/SiKPA SiLPA/SiKPA
1
SiLPA/SiKPA Perubahan SAL
• Akun Panjar Kegiatan: dari Bendahara ke PPTK. Berbeda dengan Akun Uang Muka (Pertanggungjawaban/Bukti dari PPTK ke Bendahara)
• Akun-akun tambahan tsb berguna untuk menutup transaksi yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran pada akhir periode.
3
20/10/2014
BAS 64yg 64 ygDiubah Diubah//Dipindahkan BAS Permendagri 64
BAS SIMDA v 2.7
3 1 2
Ekuitas Saldo Anggaran Lebih
7 3
Saldo Anggaran Lebih
3 1 2 6
Surplus/Defisit LRA
7 3 1
Surplus/Defisit LRA
7 3 1 1
Surplus/Defisit LRA
7 3 4 1
Perubahan SAL
3 1 2 6 1 Surplus/Defisit LRA 3 1 2 5
Estimasi Perubahan SAL
3 1 2 5 1 Estimasi Perubahan SAL
7 3 4 1 1 Perubahan SAL
3 1 3
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan
2 1 7
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
3 1 3 1
R/K PPKD
2 1 7 1
R/K PPKD
3 1 3 1 1 R/K PPKD
2 1 7 1 1 R/K PPKD
Pengubahan kelompok akun untuk menjaga konsistensi kelompok akun Neraca dan akun LRA
PENYAJIAN BAS • Level akun ke-1: Menunjukkan kode Akun • Level akun ke-2: Menunjukkan kode Kelompok • Level akun ke-3: Menunjukkan kode Jenis • Level akun ke-4: Menunjukkan kode Obyek • Level akun ke-5: Menunjukkan kode Rincian Obyek
4
20/10/2014
PERBEDAAN AKUN PADA BAS 13 DAN 64 Permendagri 13
Permendagri 64
1. ASET
1. ASET
2. KEWAJIBAN
2. KEWAJIBAN
3. EKUITAS DANA
3. EKUITAS
4. PENDAPATAN
4. PENDAPATAN-LRA
5. BELANJA
5. BELANJA
6. PEMBIAYAAN DAERAH
6. TRANSFER 7. PEMBIAYAAN 8. PENDAPATAN-LO 9. BEBAN
PERBEDAAN KELOMPOK BAS13 DAN 64 Akun
ASET
KEWAJIBAN
Permendagri 13
Permendagri 64
1. Aset Lancar
1. Aset Lancar
2. Investasi Jangka Pendek
2. Investasi Jangka Pendek
3. Aset Tetap
3. Aset Tetap
4. Dana Cadangan
4. Dana Cadangan
5. Aset Lainnya
5. Aset Lainnya
1. Kewajiban Jk Pendek 1. Kewajiban Jk Pendek 2. Kewajiban Jk Panjang
2. Kewajiban Jk Panjang
5
20/10/2014
PERBEDAAN KELOMPOK 13 DAN 64 Akun
EKUITAS
Permendagri 13
1. Ekuitas Dana Lancar
Permendagri 64
Ekuitas
2. Ekuitas Dana Investasi 3. Ekuitas Dana Cadangan PENDAPATAN
1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
1. PAD-LRA/LO 2. Pendapatan Transfer LRA/LO 3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA/LO
PERBEDAAN KELOMPOK 13 DAN 64 Akun
BELANJA
PEMBIAYAAN
Permendagri 13
Permendagri 64
1. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Operasi
2. Belanja Langsung
3. Belanja Tak Terduga
1. Penerimaan Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan
2. Belanja Modal
3. SILPA Tahun Berkenan
6
20/10/2014
PERBEDAAN KELOMPOK 13 DAN 64 Akun
Permendagri 13
TRANSFER
--
Permendagri 64
1. Bagi Hasil Pendapatan 2. Bantuan Keuangan
BEBAN
--
1. Beban Operasi 2. Beban Transfer 3. Beban Defisit Non Operasional 4. Beban Luar Biasa
CONTOH BAS ASET Kode Akun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
01 01 01 02 02 02 03 03
1
1
03
Nama Akun
01 01
001
01 01
001
01 01
001
ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah Rekening.... Investasi Jangka Pendek Investasi dalam Saham Investasi dalam Saham .... Piutang Pendapatan Piutang Pajak Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
7
20/10/2014
CONTOH BAS KEWAJIBAN Kode Akun
Nama Akun
2 2 1
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2 1 01
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2 1 01 01
Utang Taspen
2 1 01 01 001 2 1 01 02
Utang Taspen Utang Askes
2 1 01 02 001
Utang Askes
CONTOH BAS EKUITAS Kode Akun
3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1
01 01 01 02 02 02
01 01 01 01
Nama Akun
EKUITAS EKUITAS Ekuitas Ekuitas 001 Ekuitas Surplus/Defisit - LO Surplus/Defisit - LO 001 Surplus/Defisit - LO
8
20/10/2014
CONTOH BAS PENDAPATAN - LRA Kode Akun
Nama Akun
4 4 1 4 1 01 4 1 01 01
PENDAPATAN - LRA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA Pendapatan Pajak Daerah - LRA Pajak Kendaraan Bermotor - LRA PKB - Mobil Penumpang - Sedan 4 1 01 01 001 LRA .. .. .. .. ... ......... 4 1 01 06 Pajak Hotel - LRA 4 1 01 06 001
Hotel - LRA
CONTOH BAS BELANJA Kode Akun 5 5 1 5 1 01 5 1 01 01
Nama Akun BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan
5 1 01 01 001
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LRA
5 1 01 01 002
Tunjangan Keluarga - LRA
5 1 01 02 5 1 01 02 001
Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LRA
9
20/10/2014
CONTOH BAS TRANSFER Kode Akun 6 6 1 6 1 01
Nama Akun TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN Transfer Bagi Hasil Pajak
6 1 01 01 6 1 01 01 001
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
CONTOH BAS PEMBIAYAAN Kode Akun
Nama Akun
7
PEMBIAYAAN
7
1
7
1
01
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
7
1
01
01
7
1
01
01
7
1
02
7 7
1 1
02 02
Penggunaan SiLPA Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 001
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya Pencairan Dana Cadangan
Nama Akun BEBAN BEBAN OPERASI Beban Pegawai - LO Beban Gaji dan Tunjangan - LO Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LO Tunjangan Keluarga - LO Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO
