LAPORAN KINERJA TAHUN 2015
KEMENTERIAN AGRARIA DANTATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
DAFTAR ISI DAFTAR ISI (i) DAFTAR TABEL (ii) DAFTAR GAMBAR (iii) DAFTAR PERSAMAAN (iv) KATA PENGANTAR (v) IKHTISAR EKSEKUTIF (vii) I
PENDAHULUAN A. Gambaran Umum (1) B. Permasalahan dan Aspek Strategis (2) C. Metode Pengumpulan Data Kinerja (9) D. Tujuan Penulisan Pelaporan Kinerja (10)
II
PERENCANAAN KINERJA A. Metode Pengukuran Kinerja (11) B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 (14) C. Target Kinerja Lainnya (16)
III
AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja (17) B. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (31) C. Akuntabilitas Keuangan (34) D. Capaian Kinerja Lainnya (35)
IV
PENUTUP (44) LAMPIRAN
i
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
Daftar
Tabel Tabel 1. Peta Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (3) Tabel 2. Strategi dan Target Reforma Agraria dan Pengadaan Tanah (5) Tabel 3. Peraturan Menteri Pendukung Pelaksanaan Program Prioritas (5) Tabel 4. Instruksi Menteri Pendukung Pelaksanaan Program Prioritas (7) Tabel 5. Surat Edaran Menteri Pendukung Pelaksanaan Program Prioritas (8) Tabel 6. Perjanjian Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015 (15) Tabel 7. Rencana Strategis dan Capaian Kinerja Kementerian (18) Tabel 8. Jenis Program Prioritas dan Realisasi Input dan Output Tahun 2015 (31) Tabel 9. Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Output Program Prioritas (32) Tabel 10. Realisasi dan Sisa pada Input dan Output Program Prioritas (33) Tabel 11. Realisasi Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015 (34)
ii
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
Daftar
Gambar Gambar 1. Skematis sistem Pelaporan pada SKMPP (9) Gambar 2. Ikhtisar Rencana Strategis.(18)
Gambar 3. Perbandingan Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2014 dan 2015 (19) Gambar 4. Perbandingan Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2010-2015 (19) Gambar 5. Perbandingan Nilai Opini Badan Pemeriksa Keuangan (19) Gambar 6. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Tahun 2013-2015 (19) Gambar 7. Perbandingan Capaian Kinerja Penataan Ruang tahun 2015 dengan Renstra 2015-2019 (21) Gambar 8. Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan bidang Tanah terpetakan 5 Tahun Terakhir (22) Gambar 9. Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan Bidang Tanah Tahun 2015 Dengan Renstra 2015-2019 (22) Gambar 10. Perbandingan Capaian Kinerja Legalisasi Aset Tahun 2010-2015 (23) Gambar 11. Perbandingan Capaian Kinerja Legalisasi Aset Tahun 2015 Dengan Renstra 2015-2019 (23) Gambar 12. Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Income Sampai Tahun 2015 dengan Renstra 2015-2019 (24) Gambar 13. Perbandingan Capaian Kinerja Berkurangnya Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Tahun 2010-2015 (27) Gambar 14. Perbandingan Capaian Kinerja Berkurangnya Kasus Pertanahan Tahun 2015 dengan Renstra 2015-2019 (27) Gambar 15. Realisasi Pencapaian PNBP 2015-2019 (35) Gambar 16. Perbandingan Legalisasi Aset 2015 Rupiah Murni dengan PNBP (35) Gambar 17. Peran Produk Legalisasi Aset Terhadap Kesejahteraan (36) Gambar 18. Perbandingan Antara APBNP 2015 Dengan Capaian Hak Tanggungan (38)
iii
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
Daftar
Persamaan Persamaan 1. Persentase Pencapaian Penataan Ulang Ketimpangan Penguasanaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (11) Persamaan 2. Persentase Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima Reforma Agraria (11) Persamaan 3. Persentase Peningkatan Kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor Dengan Rencana Tata Ruang (12) Persamaan 4. Peningkatan Tertib Tata Ruang dan Penguasaan Tanah (12) Persamaan 5. Persentase Berkurangnya Jumlah Sengketa, Konflik dan Perkara Bidang Tata Ruang dan Pertanahan (13) Persamaan 6. Persentase Cakupan Peta Dasar Pertanahan (13) Persamaan 7. Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar (14)
iv
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja (LKj) atau dulu dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) sejatinya merupakan dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN kurun waktu tahun 2015 kepada pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu Masyarakat Indonesia dengan semangat dan etos kerja #SenangMemudahkan. Laporan Kinerja ini juga dapat di upload di website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yaitu : www.bpn.go.id. Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dari Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN periode tahun 2015-2019 sehingga secara akumulutatif capaian kinerja dari tahun 2010-2014 menggambarkan juga capaian kinerja Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
yang dimaksud. Dengan kata lain, asumsi-asumsi penyusunan
Rencana Strategis tahun 2015-2019 telah disimpulkan benar ataukah ada yang kurang tepat. Hasil evaluasi semacam ini sangat berguna untuk merumuskan asumsi-asumsi yang relevan untuk penyusunan perencanaan yang akan datang. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Tahun
2015 telah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dalam Peraturan ini penyusunan laporan kinerja tampak lebih sederhana, padat dan komunikatif dibandingkan penyusunan laporan akuntabilitas tahun-tahun sebelumnya. Hal ini nampak dari struktur pelaporan yang secara tepat telah mampu merangkum semua capaian kinerja. Tentu saja capaian kinerja sangat berbeda dengan capaian hasil. Dalam capaian kinerja, penekanannya pada sasaran dan indikator program. Seluruh sasaran dan indikator kegiatan tentu mengarah pada capaian sasaran dan indikator program. Manfaat atau benefit tercermin dari rumusan sasaran dan indikator program di setiap level eselon v
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
satu. Dalam laporan kinerja ini menggunakan seluruh bahan-bahan yang ada dalam setiap sasaran dan indikator program baik di pusat dan daerah. Telah diupayakan dengan segala daya baik pikiran dan tenaga bahkan melalui diskusi yang hangat, penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tahun 2015 masih dijumpai kekurangan disana sini. Namun besar harapan, kiranya Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tahun 2015 diapresiasi seluruh
masyarakat
sehingga
upaya
menjadikan
tanah
dan
pertanahan
bagi
sebesar-besarnya kemamuran rakyat Indonesia segera terwujud. Laporan Kinerja ini juga menjadi bahan masukan yang sangat baik untuk perbaikan mutu perencanaan ke depan.
vi
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
IKHTISAR
EKSEKUTIF Indonesia merupakan salah satu dari 10 Negara di dunia yang memiliki wilayah daratan terluas. Dengan luas daratan mencapai 191,09 juta Hektar. Luasnya wilayah daratan ini merupakan berkah dan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus pekerjaan besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengelolanya. Seiring dengan pertambahan penduduk dan pergeseran ke Negara Industri telah menyebabkan semakin strategis dan semakin rumitnya pengelolaan pertanahan di Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral; melalui tugas dan fungsi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan manajemen dan pelayanan pertanahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus dapat menjawab permasalahan-permasalahan strategis bidang pertanahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu: tingginya konflik pertanahan, berlarutnya penyelesaian kasus pertanahan, rendahnya cakupan peta dasar, kurangnya SDM pengukuran, sulitnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagian besar petani kuasai lahan dibawah setengah hektar serta permasalahan tanah adat dan tanah ulayat, berkurangnya kasus pertanahan. Pada tahun 2015 – 2016, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berkonstribusi dalam pencapaian Program Prioritas Nasional yaitu Prioritas nomor 5 (penanggulangan kemiskinan), nomor 6 (infrastruktur), nomor 7 (iklim investasi dan iklim usaha), nomor 8 (energi) dan nomor 10 (daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik), untuk kontribusi tersebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan tiga sasaran stretegis yang ditetapkan pada Renstra 2015-2019, yaitu (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara). Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tujuan utama mewujudkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang diwujudkan melalui sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan tujuan utama ini terlihat dari indeks Hak Tanggungan (HT) membandingkan jumlah total hak tanggungan dibagi jumlah penduduk tahun 2015 dan indeks Hak Tanggungan–APBN (HT APBN), membandingkan jumlah hak tanggungan dengan APBN tahun 2015. Tahun 2015 Kementerian berhasil mencapai indeks Hak Tanggungan sebesar Rp .5.077.873/kapita pertahun, artinya adanya sumbangan kinerja Kementerian sebesar indeks tersebut dalam bentuk pembangunan sektor riil. Indeks HT-APBN adalah sebesar 0,634, artinya kinerja Hak Tanggungan mencapai 63,4% dari total APBN Tahun 2015. Kedua indeks ini menunjukkan betapa besar peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua nilai indeks ini dijadikan tolak ukur sumbangsih Kementerian dari kinerja yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Jika dirinci capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis maka capaian kinerja Kementerian tahun 2015; (1) Sasaran Strategis Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (a) Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agrarian (200%); (b) Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana Program Pembangunan sektor dengan rencana tata ruang (100%); vii
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
(2) Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (a) Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah (103%); (3) Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara); (a) Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan (82,01%); (b) Persentase cakupan peta dasar pertanahan (51,6%); (c) Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar (232%).
viii
BAB
I
PENDAHULUAN A. Gambaran Umum B. Permasalahan dan Aspek Strategis C. Metode Pengumpulan Data Kinerja D. Tujuan Penulisan Pelaporan Kinerja
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
A. Gambaran Umum Dari catatan sejarah, Kementerian Agraria bukanlah sesuatu yang baru bagi NKRI. Berdiri pertama kali tahun 1955, Kementerian Agraria mengalami pasang surut sebelum berubah menjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 1988. Yang menarik dari Kabinet Kerja adalah ditambahkannya nomenklatur “tata ruang” di dalam nama Kementerian Agraria. Secara implisit, hal ini mensyaratkan penggabungan urusan terkait land register (hak atas tanah), yang merupakan bidang tugas BPN, dan urusan terkait pengaturan land use (pemanfaatan lahan), yang selama ini tersebar di beberapa kementerian. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai Fungsi: (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hokum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah; (2) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan (6) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dengan ditetapkannya urusan tata ruang menjadi satu kesatuan dengan Kementerian Agraria, maka ada peluang untuk dapat memperbaiki fragmentasi pelaksanaan penataan ruang yang terjadi selama ini. Perkembangan terakhir yang disajikan oleh beragam media berupa respon terkait aktivitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang merefleksikan upaya tersebut. Beberapa isu yang memang menjadi concern bersama misalnya integrasi hak atas tanah dan pemanfaatan ruang, kebutuhan akan one map policy (peta yang terintegrasi), dan penggabungan urusan penataan ruang di Kementerian Pekerjaan Umum ke dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Namun demikian, dua hal lain yang juga perlu mendapatkan pertimbangan pertama upaya untuk meningkatkan efektifitas kerja kementerian ini dan kedua upaya mengatasi problematika penataan ruang yang selama ini menghambat banyak Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana tata ruangnya. Sebagai catatan, hingga tahun kedelapan pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang, belum semua provinsi dan kabupaten/kota memiliki rencana tata ruang. Integrasi hak atas tanah dan pemanfaatan lahan juga dapat diinisiasi segera dengan memanfaatkan beragam instrumen yang ada. Sebab permasalahan ketidakterkaitan keduanya selama ini lebih karena menteri yang membidangi kedua urusan tersebut tidak satu atap. Diharapkan dengan integrasi tersebut, ketidaksesuaian antara pemanfaatan lahan dan hak atas tanah dapat segera diatasi, dan masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari kementerian baru ini. Untuk mewujudkan harapan keadilan hak atas tanah dan keadilan dalam pemanfaatan ruang bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dalam rangka menjadikan
1
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, merupakan pekerjaan besar sekaligus pekerjaan mulia yang diamanahkan pada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Amanah ini mengandung sejuta harapan yang harus di wujudkan bersama. Sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk mewujudkan amanah tersebut tentunya tidak ada pilihan lain. Mewujudkan suatu keharusan, namun yang tidak kala penting adalah percepatan yang dilakukan untuk mewujudkanya. Untuk mewujudkan harapan-harapan semua pihak akan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, serta untuk menjamim agar semua kegiatan yang dilaksanakan kementerian berjalan secara sistematis, terukur, terarah dan berorientasi pada hasil (outcome) perlu disusun rencana strategis kementerian untuk lima tahun kedepan (2015-2019). B. Permasalahan dan Aspek Strategis Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah daratan yang luas. Dengan luas daratan mencapai 191,09 juta Hektar, merupakan negara 10 besar terluas di dunia. Luasnya wilayah daratan ini merupakan berkah dan anugerah Yang Maha Kuasa, sekaligus pekerjaan besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengelolanya. Seiring dengan pertambahan penduduk dan pergeseran ke negara industri telah menyebabkan semakin strategis dan semakin rumitnya pengelolaan agraria, tata ruang dan pertanahan di Indonesia. Luas wilayah Indonesia adalah lebih kurang 840 juta Ha, terdiri 191 Juta Ha daratan dan 649 juta Ha lautan. Dari luas daratan, sekitar 124,19 juta hektar (64,93%) masih berupa hutan seperti hutan lebat, hutan sejenis, dan hutan belukar. Sisanya seluas 67,08 juta hektar (35,07%) telah dibudidayakan dengan berbagai kegiatan. Identifikasi permasalahan yang menjadi fokus yang strategis untuk ditangani kementerian sebagai berikut : 1. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi tantangan dan permasalahan terutama: terletak pada kawasan yang cepat berkembang (pacific ocean rim dan indian ocean rim); terletak pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik; Meningkatnya intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terkait eksploitasi sumberdaya alam; dan makin menurunnya kualitas permukiman, meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah;
2. Berkembangnya pemikiran dan kesadaran di tengah masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menyentuh hal-hal yang terkait langsung dengan permasalahan kehidupan masyarakat, terutama dengan meningkatnya banjir dan longsor, kemacetan lalu lintas,
2
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
bertambahnya perumahan kumuh, berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, kurang memadainya kapasitas kawasan metropolitan terhadap tekanan jumlah penduduk, serta kurang seimbangnya pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan; 3. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia tidak diikuti dengan penyebaran penduduk secara merata. Di masa depan penyebaran penduduk akan mengarah ke daerah perkotaan. Bertambahnya penduduk di daerah perkotaan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah perkotaan. Meningkatnya kebutuhan tanah disatu pihak, sedangkan dilain pihak persediaannya makin terbatas, dapat menyebabkan makin meningkatnya alih fungsi tanah, termasuk tanah pertanian yang produktif; 4. Dalam rangka menjamin perwujudan rencana tata ruang, selain kebijakan Ditjen Penataan Ruang untuk mendorong penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, juga menitikberatkan pada kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Untuk dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan periode 2015 – 2019 dipetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada kementerian sebagai berikut : Tabel 1 Peta Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional KEKUATAN
KELEMAHAN
Memiliki tanggung jawab kementerian sangat luas dan langsung menyentuh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Masih belum seimbangnya antara akses dan aset reform yang menyebabkan pemanfaatan sumber daya tanah dan ruang relatif terhambat.
Outcome yang akan dihasilkan sangat besar pengaruhnya dalam mendukung kegiatan investasi. Keberhasilan pembangunan bidang pertanahan dan tata ruang tahun 2010-2015, yang sangat mendukung pelaksanaan kinerja 2015-2019.
Jumlah penduduk yang tinggi dengan penyebaran yang tak merata memerlukan manajemen tanah dan ruang yang bervariasi antar wilayah. Pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang belum berjalan.
PELUANG
ANCAMAN
Penggabungan antara pertanahan dan tata ruang memungkinkan Pembangunan agraria untuk pengaturan tanah dan ruang secara bersamaan.
Ketimpangan P4T yang berujung pada masalah dan konflik pertanahan dan terhambatnya sebagian pegelolaan tanah dan ruang.
Dukungan pendanaan yang sangat besar dari masyarakat (PNBP) dalam percepatan pembangunan.
Kecepatan penurunan luas lahan pangan yang dapat menyebabkan terbatasan pasokan pangan karena perubahan penggunaan tanah.
Kebutuhan akan tanah dan ruang yang semakin strategis.
Belum ada batasan yang jelas presepsi para pihak tentang ketidakadilan dalam pengeloaan tanah dan ruang.
3
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
Untuk mendukung pencapaian semua sasaran strategis 2015 – 2019, diperlukan inovasi dan terobosan yang sifatnya konstruktif agar arah dan tujuan organisasi kementerian dapat lebih maksimal, efisien dan efektif dalam rangka mencapai; (1) 9 juta hektar lahan bagi masyarakat; (2) lahan untuk sejuta rumah; (3) lahan untuk program prioritas; (4) hak masyarakat adat. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerapkan 4 Program Strategis: 1. Inovasi Pelayanan: a. Pelayanan Akhir Pekan (Weekend Service) b. 7 Layanan Utama (Layanan di CFD, Pasar tradisional) c. Online Service/Desa Online d. Sertifikasi Tanah Wakaf/ Rumah Ibadah e. Percepatan layanan ketersediaan tanah di PTSP/BKPM f. Layanan Terpadu Pertanahan di desa (Gresik) g. Supervisi Hapus PBB bagi masyarakat miskin (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) h. Home delivery services 2. Penyelesaian Sengketa (Hak Atas Tanah dan Kepastian Hukum atas Tanah Masyarakat): a. Mediasi b. Latihan Mediator c. Revisi Regulasi d. Permen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu 3. Pengendalian Tata Ruang (Kemanfaatan tanah dan keadilan ruang hidup) a. Perubahan regulasi tata ruang b. One map policy c. Review terbatas RTRW d. Sertifikasi pulau terluar 4. Reforma Agraria dan Pengadaan Tanah untuk Program Strategis Nasional
4
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
Tabel 2. Strategi dan Target Reforma Agraria dan Pengadaan Tanah STRATEGI
TARGET
INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha termasuk 4,1 juta bidang dalam kawasan hutan yang perlu dikoordinasikan dengan Kemen Kehutanan dan LH
PELEPASAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI SUMBER TORA (TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA)
Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan dan tanah transmigrasi yang belum bersertipikat sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha
IDENTIFIKASI BERLAKUNYA HGU
Identifikasi tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, yang berpotensi sebagai TORA sedikitnya sebanyak 1 juta ha
MASA
REDISTRIBUSI TANAH
Terlaksananya redistribusi tanah sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yang meliputi • tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan; dan • tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar. • Tanah Hasil Pelaksanaan Kegiatan IP4T
Untuk menunjang pelaksanaan program prioritas tersebut, telah diterbitkan sejumlah regulasi, seperti tertuang dalam tabel sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Tabel 3. Peraturan Menteri Pendukung Pelaksanaan Program Prioritas No
Peraturan Menteri
Tanggal
1
Permen No. 13 Tahun 2014
26/11/14
2
Permen No. 14 Tahun 2014
26/11/14
3
Permen No. 15 Tahun 2014
29/12/14
Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Agraria Tata Ruang Dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal
5
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
4
Permen No. 1 Tahun 2015
23/01/15
Program Nasional Agraria (PRONA)
5
Permen No. 2 Tahun 2015
23/01/15
6
Permen No. 3 Tahun 2015
09/02/15
Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu
7
Permen No. 4 Tahun 2015 Permen No. 5 Tahun 2015 Permen No. 6 Tahun 2015
17/04/15
Program Nasional Agraria (PRONA)
28/04/15
Izin Lokasi
28/04/15
Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
10
Permen No. 7 Tahun 2015
28/04/15
11
Permen No. 8 Tahun 2015
06/05/15
Pedoman Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
12
Permen No. 9 Tahun 2015
12/05/15
13
Permen No. 10 Tahun 2015
28/05/15
14
Permen No. 11 Tahun 2015
11/06/15
15
Permen No. 12 Tahun 2015
24/06/15
16
Permen No. 13 Tahun 2015
24/06/15
Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara
17
Permen No. 14 Tahun 2015
24/06/15
Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara
8 9
Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu Laoran Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat
6
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
18
Permen No. 15 Tahun 2015
24/06/15
Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
19
Permen No. 16 Tahun 2015
11/09/15
Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara Untuk Pengembangan Peternakan
20
Permen No. 17 Tahun 2015
09/10/15
Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal
21
Permen No. 21 Tahun 2015
04/12/15
Pendayagunaan Tanah Negara Untuk Pedagang Kaki Lima
22
Permen No. 22 Tahun 2015
14/12/15
23
Permen No. 8 Tahun 2016
22/02/16
Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu di Wilayah Tertentu
b. Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Tabel 4. Instruksi Menteri Pendukung Pelaksanaan Program Prioritas No
Instruksi Menteri
Tanggal
1
1/Ins/VII/2015
7/07/15
2
2/Ins/VII/2015
22/07/15
3
3/Ins/VII/2015
30/07/15
4 5
4/Ins/VII/2015 5/Ins/VII/2015
30/07/15 08/03/2015
6
6/Ins/X/2015
10/08/2015
Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015 Penyediaan Tanah/Lahan Bagi Peternakan Supervisi Program Prioritas Penyediaan Sumber Air Di Atas Tanah Negara, Tanah Hak Guna Usaha Atau Hak Guna Bangunan Pemberian HGB Kepada Pedagang Kaki Lima Yang Berada Dalam Kawasan Penataan
7
2015
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
c. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Tabel 5. Surat Edaran Menteri Pendukung Pelaksanaan Program Prioritas No
Surat Edaran
Tanggal
1
11/SE/XI/2014
11/04/2014
2
12/SE/XI/2014
11/06/2014
3
13/SE/XII/2014
09/12/15
4
14/SE/XII/2014
12/12/2014
5
1/SE/I/2015
06/01/15
6
4/SE/I/2015
26/01/15
7
6/SE/II/2015
20/02/15
8
9/SE/VI/2015
11/06/15
10
11/SE/VIII/2015
03/08/15
11
13/SE/VIII/2015
06/08/15
12
14/SE/VIII/2015
25/08/15
Tentang Pakaian Dinas Khusus Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pelayanan Pertanahan Hari Sabtu Dan Minggu Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dispensasi Jam Kerja Bagi Karyawati Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pakaian Dinas Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan Pelaksana Tugas Hubungan Masyarakat Dan Juru Bicara Pada Kantor Wilayah BPN Dan Kantor Pertanahan Penggunaan Kop Naskah Dinas, Cap Dinas Dan Kode Penomoran Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Percepatan Proses Pemberian Atau Perpanjangan Hak Atas Tanah "Layanan 70-70" Pelayanan Pertanahan 70 Tahun Indonesia Merdeka Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pemberian Prioritas Dalam Pelayanan Bagi Pegawai Dan Pensiunan Pegawai Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
8
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
13
15/SE/IX/2015
11/09/15
2015
Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LKj) di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
C. Metode Pengumpulan Data Kinerja Untuk mendapatkan data kinerja dengan tingkat presisi yang memenuhi standar keakuratan dan dapat dipertangungjawabkan dalam menyusun sebuah data pelaporan yang baik dan benar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah memilki dan terus mengembangkan Sistem pelaporan Online yang berbasis Web, dan terintegrasi dengan seluruh Satuan Kerja, mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota diseluruh Indonesia. Sistem ini dikenal dengan nama Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP), secara skematis sistem Pelaporan ini sebagaimana terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Skematis sistem Pelaporan pada SKMPP
Aplikasi SKMPP adalah perangkat lunak yang dibangun dan dikembangkan sebagai instrumen dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pertanahan dan kinerja yang terintegrasi di dalam infrastruktur jaringan komunikasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Program yang dipantau dalam aplikasi SKMPP saat ini berjumlah 49 kegiatan pertanahan, diantara kegiatan tersebut, beberapa ditetapkan sebagai kegiatan prioritas Sesuai dengan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tujuan SKMPP ini adalah terwujudnya Sistem Informasi Eksekutif tentang Program Pertanahan yang mudah digunakan, sebagai sistem Informasi yang cepat, akurat, dan up to date, serta sebagai sistem pengendalian. Secara eksplisit mereka yang ditugaskan dalam pengelolaan SKMPP ditetapkan dalam Surat Keputusan
9
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
secara berjenjang, yaitu sebagai penagungjawab di Tingkat Pusat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, di Provinsi Kepala Bagian Tata Usaha Kator Wilayah dan di tingkat Kabupaten/Kota Kepala Sub.Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan, sedangkan petugas yang melakukan entri data masing-masing tingkatan ditunjuk admin. Untuk menjamin keakuratan data sistem ini mengharuskan menyampaikan eviden (bukti) atas semua rangkaian laporan kinerja yang disampaikan. Disamping itu untuk lebih menjamin akurasi data, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara periodik melakukan monitoring langsung ke lapangan atas kebenaran data yang disampaikan, termasuk melakukan validasi data kepada masyarakat dan pihak lainnya yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaporkan. Dengan sistem SKMPP, pemerintah Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN telah menjadi salah satu Negara di dunia yang memiliki sistem pemantauan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan dan kendala program pertanahan, yang berbasis web dan terintegrasi antara ukuran kinerja input, proses dan output.
D. Tujuan Penulisan Pelaporan Kinerja Laporan Kinerja tahun 2015 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ini disusun dengan tujuan (1). Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dalam hal ini Presiden Reupublik Indonesia atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai selama tahun 2015, (2). Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.
10
BAB
PERENCANAAN KINERJA
II A. Metode Pengukuran Kinerja B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 C. Target Kinerja Lainnya
2015
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
A. Metode Pengukuran Kinerja Mengacu kepada peratuan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Indikator Kinerja Utama, untuk mengukur indikator tersebut digunakan persamaan sebagai berikut: 1. Persentase Pencapaian Penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
……………………(1) Keterangan : PPUK : Persentase pencapaian penataan ulang ketimpangan P4T Pt : Persentase capaian kegiatan selama satu tahun IP4T : Capaian kegiatan IP4T selama satu tahun PM : Capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun PR : Capaian kegiatan penerima reforma agraria selama satu tahun IP4Tt : Target kegiatan IP4T selama satu tahun PMt : Target kegiatan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun PRt : Target kegiatan penerima reforma agraria selama satu tahun IP4Ttn : Target IP4T jangka menengah nasional PMtn : Target pemberdayaan masyarakat jangka menengah nasional PRtn : Target penerima reforma agraria jangka menengah nasional ρ : Nilai penting IP4T β : Nilai penting PR α : Nilai penting PM
2. Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria
…………………………………………………..(2) Keterangan : PMRA : Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria (Rp.) PPRAtx : Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria pada saat penelitian PPRAt0 : Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria sebelum dilakukan kegiatan tx : Waktu dilakukan penelitian t0 : Waktu sebelum dilakukan kegiatan
11
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
3. Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program dengan rencana tata ruang
2015 Pembangunan sektor
Keterangan : PKSTR : Persentase peningakatan kesesuaian rencana program pembangunan sektor dengan rencana tata ruang Pt : Persentase capaian kegiatan selama satu tahun RTR : Capaian kegiatan RTR (nasional/pulau/kepulauan/KSN) selama satu tahun ORTR : Capaian operasionalisasi RTR (nasional/pulau/kepulauan/KSN) selama satu tahun KDK : Capaian kawasan yang ditingkatkan kualitasnya selama satu tahun KM&DU : Capaian kelompok masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk dan dibina selama satu tahun KKTR : Capaian penyelenggaraan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah selama satu tahun RTRt : Target rencana tata ruang (nasional/pulau/kepulauan/KSN) selama satu tahun ORTRt : Target operasionalisasi RTR (nasional/pulau/kepulauan/KSN) selama satu tahun KDKt : Target kawasan yang ditingkatkan kualitasnya selama satu tahun KM&DUt : Target kelompok masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk dan dibina selama satu tahun KKTRt : Target penyelenggaraan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah selama satu tahun ORTRtn : Target operasionalisasi RTR (nasional/pulau/kepulauan/KSN) jangka menengah nasional KDKtn : Target kawasan yang ditingkatkan kualitasnya jangka menengah nasional KM&DUtn : Target kelompok masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk dan dibina jangka menengah nasional KKTRtn : Target penyelenggaraan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah jangka menengah nasional ρ : Nilai penting RTR β : Nilai penting ORTR α : Nilai penting KDK ρ : Nilai penting RTR : Nilai penting KM&DU : Nilai penting KKTR
4. Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah
12
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
……………...…(4) Keterangan : PPTTP : Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah Pt : Persentase capaian kegiatan selama satu tahun PPR : Capaian kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang selama satu tahun PPTT : Capaian kegiatan pengendalian pemanfaatan dan penertiban tanah terlantar selama satu tahun PTKU : Capaian kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum selama satu tahun PPRt : Target kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang selama satu tahun PPTTt : Target kegiatan pengendalian pemanfaatan dan penertiban tanah terlantar selama satu tahun PTKUt : Target kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum selama satu tahun PPRtn : Target kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang jangka menengah nasional PPTTtn : Target kegiatan pengendalian pemanfaatan dan penertiban tanah terlantar jangka menengah nasional PTKUtn : Target kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jangka menengah nasional ρ : Nilai penting PPR β : Nilai penting PPTT α : Nilai penting PTKU
5. Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan
…………………………………………………………(5) Keterangan : PSKP : Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan SKPt1 : Jumlah sengketa konflik dan perkara tata ruang dan pertanahan yang tertangani selama satu tahun SKPt0 : Jumlah total sengketa, konflik dan perkara dan perkara waktu T0 kegiatan 6. Persentase cakupan peta dasar pertanahan
…………………………………………………………..(6) Keterangan : PDP : Persentase cakupan peta dasar pertanahan PDPt : Capaian kegiatan pemetaan peta dasar pertanahan selama satu tahun PDPtn : Target kegiatan pemetaan peta dasar pertanahan jangka menengah nasional
13
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
7. Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar
………………………………………………………..(7) Keterangan : PTT : Persentase jumlah tanah yang terdaftar PTTt1 : Capaian kegiatan pendaftaran tanah selama satu tahun PTTtn : Target kegiatan pendaftaran tanah nasional Untuk mengetahui efisiensi Penggunaan Anggaran pada program Prioritas di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional digunakan persamaan efisiensi sebagai berikut:
………..(8) Asumsi yang digunakan adalah: - Jika E = 1, artinya Penggunaan anggaran untuk program prioritas adalah efisien. - Jika E > 1, artinya penggunaan anggaran untuk program prioritas adalah sangat efisien. - Jika E < 1, artinya penggunan anggaran untuk program prioritas adalah tidak efisien.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian kinerja (dikutip dari penetapan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, tanggal 23 September 2015) yang merupakan dokumen berisikan pernyataan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pelaksanaan program selama tahun 2015, yang memuat indikator kinerja. Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakannya secara berjenjang. Pimpinan Eselon I melakukan perjanjian kinerja kepada Menteri, Pimpinan Eselon II di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan perjanjian kinerja dengan Para Direktur Jenderal, Pimpinan Eseleon II di Wilayah (Kepala Kantor Wilayah) membuat perjanjian kinerja dengan Sekretaris Jenderal. Perjanjian ini terus berjenjang dari Kepala Kantor Wilayah BPN ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dari perjanjian yang disusun secara hirarki tersebut maka setiap unit kerja dapat secara pasti mengetahui kinerja yang diharapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perihal komitmen, evaluasi, penilaian keberhasian dan kegagalan, pemberian penghargaan dan sanksi, monitoring, evaluasi dan supervisi serta penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian kinerja tahun 2015 disajikan pada tabel 6.
14
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015 No 1
Sasaran Strategis Terciptanya Organisasi Yang Adaptif Dan Akuntabel
Indikator Kinerja 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai Laporan Kinerja 3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan
Target 85 75 WTP 90
4. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan 2
Terwujudnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Dan Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang Daerah
1. Jumlah Rencana Tata Ruang Nasional/ Pulau/ Kepulauan/ Kawasan Strategis Nasional 2. Jumlah Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Nasional/ Pulau/ Kepulauan/ Kawasan Strategis Nasional 3. Jumlah kawasan yang ditingkatkan kualitasnya 4. Jumlah Forum Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dibentuk Atau Mendapatkan Fasilitasi Pengembangannya Dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Dan Penataan Kawasan
24 40
12 38
525
5. Jumlah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang Daerah 3
Meningkatnya Kepastian letak, Batas Dan Luas Bidang Tanah Yang Mendukung Penegakan Hukum
1. Persentase Cakupan Bidang Tanah Yang Terpetakan
11
4
Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dan Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi Dan Legalisasi Aset
1. Persentase Peningkatan Tanah Dan Ruang Yang Terdaftar
1,08
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan Dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah Serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah Secara Optimal
1. Persentase Kenaikan Pendapatan
Terwujudnya Pelaksanaan
1. Indeks Pemahaman
5
6
2. Jumlah Masyarakat Pemilik Sertipikat Yang Menerima Fasilitasi Acces Reform
108.500
40
Per Personal Income Masyarakat Subyek Reforma Agraria
2
15
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
2015
Penyelenggaraan Pelaksanaan Pengadaan tanah 2. Persentase Tanah Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD Yang Terdaftar 3. Persentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Instansi Pemerintah, BUMN/ BUMD Yang Terdaftar
10 25
3.290.000
4. Luas Cakupan Peta Zona Nilai Tanah (Hektar) 7
Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah Dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
1. Persentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangp Emerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
6,77
2. Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
20
3. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Dan Pemantauan Pertanahan
32 36
4. Jumlah Rekomendasisurat Keputusan Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 8
Berkurangnya Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan
1. Persentase Berkurangnya Jumlah Sengketa, Konflik Tanah Dan Ruang 2. Persentase Berkurangnya Jumlah Perkara Tanah Dan Ruang
50 20
C. Target Kinerja Lainnya Kinerja lain yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang merupakan kegiatan yang sifatnya sangat strategis yaitu : - Kegiatan Legalisasi Asset yang didukung oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), - Peran Produk pertanahan dalam memberikan EVA (economic value added) Pembangunan - Inovasi-inovasi layanan untuk menjamin baiknya jembatan antara pihak kementerian sebagai pelayan masyarakat dengan masyarakat yang dilayani.
16
BAB BAB
IIII
AKUNTABILITASKINERJA A. Capaian Kinerja B. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya C. Akuntabilitas Keuangan D. Capaian Kinerja Lainnya
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
Akuntabilitas kinerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2015 menggambarkan sejauh mana organisasi kementerian memenuhi perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, dan menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan strategis 2015 - 2019 dengan setiap tahapan pencapaian kinerja setiap tahun. Untuk itu pada bab ini akan diuraikan dari tujuan utama kementerian, sasaran strategis kementerian dan indikator kinerja, yang dibentuk dari pelaksaanaan program beserta kinerjanya masing-masing. Hal lain yang dikemukan adalah kinerja lainnya yang dilakukan kementerian dalam percepatan pertumbuhan perekonomian nasional melalui penghimpunan Hak Tanggungan (HT) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB), yang jumlahnya diperbandingkan dengan APBN Tahun 2016. A. Capaian Kinerja Mengacu pada rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan tahun 2015 - 2019 yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Tahun 2015 - 2019 secara skematis digambarkan pada gambar 2.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Gambar 2. Ikhtisar Rencana Strategis
Untuk mengukur keberhasilan kementerian dalam bentuk akuntabel kinerja tahun 2015 bahwa kementerian ingin mempunyai tujuan utama “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut dicapai melalui 3 (tiga) sasaran strategis kementerian dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama sebagaimana gambar 2 diatas. Hasil pengukuran kinerja melalui 7 (tujuh) indikator yang telah ditetapkan menggunakan persamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebagaimana diuraikan pada bab II sebagaimana disajikan pada tabel 7 berikut.
17
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
Tabel 7. Rencana Strategis dan Capaian Kinerja Kementerian Tujuan Utama
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan
• Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agrarian • Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program Pembangunan sektor dengan rencana tata ruang
Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
• Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah
Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara)
• Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan • Persentase cakupan peta dasar pertanahan • Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar
Capaian
200%
100%
103%
82,01%
51,6% 232% (Rupiah Murni + PNBP)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tujuan utama mewujudkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang diwujudkan melalui sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan tujuan utama ini terlihat dari indeks Hak Tanggungan (HT) membandingkan jumlah total hak tanggungan dibagi jumlah penduduk tahun 2015 dan indeks Hak Tanggungan–APBN (HT APBN), membandingkan jumlah hak tanggungan dengan APBN tahun 2015. Tahun 2015 kementerian berhasil mencapai indeks Hak Tanggungan sebesar Rp.5.077.873/kapita pertahun, artinya adanya sumbangan kinerja kementerian sebesar indeks tersebut dalam bentuk pembangunan sektor riil. Indeks HT-APBN adalah sebesar 0,634, artinya kinerja Hak Tanggungan mencapai 63,4% dari total APBN Tahun 2015. Kedua indeks ini menunjukkan betapa besar peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua nilai indeks ini dijadikan tolak ukur sumbangsih kementerian dari kinerja yang dilaksanakan dari tahun ke tahun.
Untuk mencapai tujuan utama tersebut secara kelembagaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional didukung oleh 9 (Sembilan) unit organisasi Eselon 1 dan 47 Eselon 2 pusat dan 33 Eselon 2 kantor wilayah serta 438 kantor pertanahan. Kinerja yang diperoleh merupakan rangkuman kerja seluruh unit kerja organisasi tersebut. Dalam laporan kinerja kementerian yang disusun akan diuraikan kinerja berbasis program, hasil-hasil kinerja berbasis program ini akan membentuk sasaran strategis kementerian secara bersama-sama dan pada akhirnya akan membentuk tujuan utama kementerian. Capaian berbasis program akan diuraikan satu persatu berdasarkan perjanjian kinerja 2015 sebagai berikut:
18
2015
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SASARAN STRATEGIS 1 : Terciptanya Organisasi Yang Adaptif Dan Akuntabel No 1
Sasaran Strategis Terciptanya Organisasi Yang Adaptif Dan Akuntabel
Target
Realisasi
% Capaian
85
64.13(B)
75.4
2. Nilai Laporan Kinerja
65 (B)
62.10 (B)
95.5
3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan
WTP
WTP
100
90
87
96.7
Indikator Kinerja 1. Nilai Reformasi Birokrasi
4. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dalam memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat dan mewujudkan organisasi yang adaftif serta akuntabel merupakan kerja keras yang harus diapresiasi karena luasnya cakupan pelayanan yang harus diberikan meliputi 557 satuan kerja dengan kondisi geografis yang heterogen yang standarnya berbeda-beda. Namun kementerian telah berupaya maksimal dalam upaya untuk mewujudkan organisasi yang adaptif dan akuntabel di semua lini tanpa kecuali. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun perolehan penilaian reformasi birokrasi, laporan kinerja, opini badan keuangan dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi menghasilkan beberapa perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan seperti : a) Pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara kompetitif dan terbuka; b) Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK); c) Pelaksanaan rekrutmen pegawai secara terbuka.
Gambar 3. Perbandingan Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2014 dan 2015
Gambar 4. Perbandingan Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2010-2015
Gambar 5. Perbandingan Nilai Opini Badan
Gambar 6. Perbandingan Indeks Kepuasan
19
2015
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN Pemeriksa Keuangan Tahun 2011-2015
Masyarakat Terhadap Pelayanan Tahun 2013-2015
Meskipun nilai untuk mencapai organisasi yang adaptif dan akuntabel masih ada yang belum dicapai maksimal, namun kementerian memastikan terjadi peningkatan kearah yang lebih baik dari tahun ke tahun.
SASARAN STRATEGIS 2 : Terwujudnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Dan Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang Daerah No 2
Sasaran Strategis Terwujudnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Dan Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang Daerah
Target
Realisasi
% Capaian
1. Jumlah Rencana Tata Ruang Nasional/ Pulau/ Kepulauan/ Kawasan Strategis Nasional
24
24
100
2. Jumlah Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Nasional/ Pulau/ Kepulauan/ Kawasan Strategis Nasional
40
40
100
12
12
100
38
38
100
525
525
100
Indikator Kinerja
3. Jumlah kawasan yang ditingkatkan kualitasnya 4. Jumlah Forum Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dibentuk Atau Mendapatkan Fasilitasi Pengembangannya Dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Dan Penataan Kawasan 5. Jumlah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Dan
20
2015
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Pemanfaatan Ruang Daerah
Luas wilayah Indonesia adalah lebih kurang 840 juta Ha, terdiri 191 Juta Ha daratan dan 649 juta Ha lautan. Dari luas daratan, sekitar 124,19 juta hektar (64,93%) masih berupa hutan seperti hutan lebat, hutan sejenis, dan hutan belukar. Sisanya seluas 67,08 juta hektar (35,07%) telah dibudidayakan dengan berbagai kegiatan. Kondisi ini menyebabkan pembangunan tata ruang memerlukan tahapan-tahapan yang dibuat secara sistematis dan terarah sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Perbandingan antara program penataan ruang tahun 2015 dengan Renstra digambarkan sebagai gambar 9 berikut:
Gambar 7. Perbandingan Capaian Kinerja Penataan Ruang tahun 2015 dengan Renstra 2015-2019
SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Kepastian letak, Batas Dan Luas Bidang Tanah Yang Mendukung Penegakan Hukum No 3
Sasaran Strategis Meningkatnya Kepastian letak, Batas Dan Luas Bidang Tanah Yang Mendukung Penegakan Hukum
Indikator Kinerja 1. Persentase Cakupan Bidang Tanah Yang Terpetakan
Target
Realisasi
% Capaian
11
5,68
51,6
Selama tahun 2015 cakupan bidang tanah yang terpetakan di seluruh Indonesia meningkat sebanyak 51,6 %. Rendahnya capaian kinerja cakupan bidang tanah yang terpetakan disebabkan oleh gagalnya pemetaan menggunakan satelit untuk peta dasar Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) 1 : 5000, karena adanya bencana asap disebagian wilayah yang akan dipetakan. Perbandingan capaian kinerja cakupan bidang tanah terpetakan digambarkan sebagaimana gambar berikut :
21
2015
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Gambar 8. Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan bidang Tanah terpetakan 5 tahun terakhir
Renstra 2015 – 2019 menargetkan 90 % wilayah darat Indonesia terpetakan, untuk mencapai target tersebut berarti selama 2015 – 2019 setiap tahun cakupan bidang tanah terpetakan adalah 11 %. Selama 4 tahun ke depan harus terpetakan 44 %. Perbandingan capaian kinerja 2015 dibandingkan Renstra digambaran sebagaimana berikut:
Gambar 9. Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan Bidang Tanah tahun 2015 dengan Renstra 2015-2019
SASARAN STRATEGIS 4 : Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dan Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi Dan Legalisasi Aset No 4
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Terwujudnya 1. Persentase Peningkatan Kepastian Hukum Tanah Dan Ruang Yang Hak Atas Tanah Terdaftar Dan 2. Jumlah Masyarakat Pemilik Pemberdayaan Sertipikat Yang Menerima Masyarakat Fasilitasi Acces Reform Penerima Redistribusi Dan Legalisasi Aset
Target
Realisasi
% Capaian
1,08
1.06
98.14
108.500
106.300
97.98
22
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
Legalisasi aset yang dibiayai rupiah murni tahun 2015 capaian kinerjanya 98,14 % artinya ada penambahan jumlah bidang tanah yang terdaftar 855.999 bidang dari total seluruh bidang tanah di Indonesia sebanyak lebih kurang 85.000 bidang. Capaian kinerja legalisasi aset tahun 2015 dibandingkan beberapa tahun sebelumnya di sajikan sebagaimana gambar berikut:
Gambar 10. Perbandingan Capaian Kinerja Legalisi Aset Tahun 2010-2015
Renstra 2015 - 2019 menargetkan 9 juta bidang tanah, selama 2015 berhasil dilakukan sertifikasi tanah sebanyak 858.999 bidang (rupiah murni) dan 1.288.491 bidang (PNBP). Capaian legalisasi aset dibandingkan dengan Renstra disajikan sebagaimana gambar berikut :
Gambar 11. Perbandingan Capaian Kinerja Legalisasi Aset tahun 2015 dengan Renstra 2015-2019
Jika diasumsikan volume legalisasi asset dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari masyarakat tingkat keberhasilannya sama dengan tahun 2015 maka diakhir 2019 target Renstra akan tercapai over target (2.147.490 bidang x 5 tahun =10.737.450 bidang). Jika 1 bidang diasumsikan rata-rata 1 Ha.
23
2015
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SASARAN
No 5
STRATEGIS
Sasaran Strategis
5:
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan Dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah Serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah Secara Optimal Indikator Kinerja
Meningkatnya 1. Persentase Kenaikan Kesejahteraan Pendapatan Per Personal Masyarakat Melalui Income Masyarakat Pengaturan Dan Subyek Reforma Agraria Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah Serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah Secara Optimal
Target
Realisasi
% Capaian
30
60
200
Untuk Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan Dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah Serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah Secara Optimal akan dicapai melalui beberapa aktifitas yang hasilnya masih berupa output, yang jika digabungkan akan berdampak pada kenaikan pendapatan per personal income masyarakat subyek reforma agraria. Dalam tahun 2015 dari target peningkatan pendapatan 30% namun dari hasil pengumpulan dan pengolahan data terjadi peningkatan pendapatan 60%. Renstra Kementerian 2015 - 2019 menargetkan selama 5 (lima) tahun terjadi peningkatan per personal income masyarakat subyek reforma agraria sebanyak 150%. Perbandingan antara capaian peningkatan income sampai tahun 2015 dengan target renstra 2015 - 2019 digambarkan sebagai berikut:
Gambar
12. Perbandingan Capaian Kinerja peningkatan Income sampai tahun 2015 dengan Renstra 2015-2019
Jika diasumsikan capaian peningkatan pendapatan per personal income masyarakat subyek reforma agraria sama dengan tahun 2015 (60%) maka diakhir tahun 2019 pendapatan per personal income masyarakat subyek reforma agrarian akana menacapai 300%.
24
2015
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SASARAN STRATEGIS 6 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
No 6
Sasaran Strategis Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Target
Realisasi
% Capaian
1. Indeks Pemahaman Penyelenggaraan Pelaksanaan Pengadaan tanah
2
2
100
2. Persentase Tanah Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD Yang Terdaftar
10
12.41
124.1
25
31.28
125.12
4.000.000
3.105.000
77.62
Indikator Kinerja
3. Persentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Instansi Pemerintah, BUMN/ BUMD Yang Terdaftar 4. Luas Cakupan Peta Zona Nilai Tanah (Hektar)
Untuk mewujudkan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dikatakan berhasil jika 4 (empat) indikator kinerja pada tabel diatas capaian rata-ratanya 100%, artinya semua pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diproses sebagaimana mestinya sehingga pembangunan infrastruktur yang membutuhkan tanah dapat dilayani sesuai kebutuhan. Rata-rata capain kinerja selama tahun 2015 adalah 106,71%. Dalam renstra 2015 - 2019 yang diutamakan bukanlah target output namun selama 5 (lima) tahun kementerian menargetkan semua pengadaan tanah untuk kepentingan umum pelaksanaannya dapat dilakukan 100%. Meskipun dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak seutuhnya keberhasilannya ditentukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional saja, namun sifatnya multi sektor.
25
2015
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SASARAN STRATEGIS 7 : Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah Dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar No 7
Sasaran Strategis Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah Dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
% Capaian
1. Persentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
6,77
6,77
100
2. Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
20
20
100
32
32
100
36
36
100
3. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Dan Pemantauan Pertanahan 4. Jumlah Rekomendasi surat Keputusan Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Untuk mewujudkan Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah Dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar, dikatakan berhasil jika 4 (empat) indikator kinerja pada tabel diatas capaian rata-ratanya 100%, artinya pemanfaatan ruang telah sesuai dengan tata ruang. Rata- rata capain kinerja selama tahun 2015 adalah 100%. Namun belum semua rencana tata ruang wilayah provinsi maupun kabupaten/kota telah diperdakan, maka pengendalian ruang belum dapat mengcover seluruh wilayah Republik Indonesia yang luasnya 840 juta hektar. Dalam renstra 2015 – 2019 kementerian menargetkan agar penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah dapat diwujudkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah memiliki aspek legal. SASARAN STRATEGIS 8 : Berkurangnya Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan No 8
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Berkurangnya 1. Persentase Berkurangnya Sengketa, Konflik Jumlah Sengketa, Konflik Dan Perkara Tanah Dan Ruang Pertanahan 2. Persentase Berkurangnya Jumlah Perkara Tanah Dan Ruang
Target
Realisasi
% Capaian
50
38.12
76.23
20
17.8
89
Capaian kinerja untuk mewujudkan berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan tahun 2015 belum dapat dicapai 100%, hal ini bukanlah disebabkan tidak tertanganinya sengketa, konflik dan perkara yang semestinya ditangani kementerian, namun obyek sengketa, perkara dan konflik yang ditargetkan akan ditangani selama tahun 2015 jumlahnya dibawah perkiraan.
26
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
Gambar 13 Perbandingan Capaian Kinerja berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan tahun 2010-2015
Dalam renstra 2015 - 2019 kementerian menargetkan berkurangnya sengketa, konflik dan perkara sebanyak 50% dari 4.650 kasus, artinya sampai akhir 2019 berkurangnya sengketa, konflik dan perkara sebanyak 2.325 kasus. Capaian kinerja 2015 jika dibandingkan dengan Renstra disajikan pada gambar.. berikut:
Gambar 14. Perbandingan Capaian Kinerja Berkurangnya kasus pertanahan tahun 2015 dengan Renstra 2015-2019
Jika rata-rata kasus yang bisa ditangani pertahun sama dengan capaian tahun 2015 sebanyak 709 kasus (30,5% dari target Renstra 2015 - 2019) maka di akhir 2019 dapat ditangani sebanyak 3.545 kasus atau berkurangnya sengketa, konflik sebanyak 152,4%. Dari uraian capaian kinerja kementerian berbasis program selanjutnya dilakukan analisa menggunakan persamaan-persamaan yang telah disajikan pada bab II maka penghitungan indikator kinerja utama beserta asumsi diuraikan sebagai berikut:
27
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria
atau peningkatan = 60% Artinya sejak dimulai kegiatan reforma agraria dengan pendekatan asset dan akses terhadap sumber-sumber agraria dampak yang dirasakan peserta reforma adalanya peningktan pendapatan per personal income sebanyak 60% (capaian 200%) dari manfaat yang diperoleh dalam mengelola sumber agraria yang mereka miliki. Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program dengan rencana tata ruang
Pembangunan sektor
atau capaian kinerja 2015 adalah 100%
Artinya program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan menuju ke arah yang lebih baik karena 30,11% rencana yang dibuat sesuai dengan program pembangunan sektor dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pengaturan ruang yang baik. Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah
28
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
Artinya pelaksanaan program pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah dalam tahun 2015 berhasil menciptakan kondisi Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah Dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar sebesar 20.6% (capaian kinerja 103%). Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan
Persentase cakupan peta dasar pertanahan
Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar
29
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
3 (tiga) indikator terakhir bersama-sama mewujudkan sasaran strategis kementerian yang ke tiga yaitu Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara). Jika dilihat dari capaian pada tahun 2015 rata-rata capaian tiga indikator ditas adalah 75,5%, artinya capaiannya masih rendah sehingga perlu ditingkatkan lagi untuk tahun selanjutnya, terutama cakupan peta dasar pertanahan.
B. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 1. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana, meliputi perencanaan, pengadaan, pengaturan, dan penggunaan sarana dan prasarana. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penginventarisasian, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana kantor khususnya penyediaan aset tanah dan bangunan kantor di lingkungan satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi perhatian yang sangat serius, baik penyediaanya maupun efisiensi dalam pemanfaatanya. Untuk melihat efisiensi tingkat efisiensi pemanfaatan gedung kantor beserta fasilitas pendukungnya, dilakukan tinjauan dengan pendekatan sebagai berikut :
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki 557 satuan kerja, namun hanya memiliki 354 saja gedung kantor milik sendiri, artinya dari segi efisiensi pemanfaatan gedung kantor untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi memiliki tingkat efisiensi sebesar 145%. Kondisi tidak seimbangnya jumlah satker dibandingkan dengan gedung milik sendiri ini tentunya tidak membuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, untuk itu dilakukan beberapa upaya diantaranya dengan bekerjasama untuk pinjam tanah dan bagunan kepada Pemerintah Daerah dan malakukan Sewa ke Pihak lain. Untuk menjamin agar layanan tetap berjalan sebanyak 32 satker melakukan sewa, sedangkan sebanyak 81 satker memakai aset Pemerintah Daerah. 2. Efisiensi Pengunaan Sumber Daya Manusia Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya yang efektif dan efisien adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang tinggi serta profesional sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Perencanaan SDM adalah sebagai proses untuk menentukan jumlah dan jenis manusia yang dibutuhkan oleh suatu organisasi dalam waktu dan tempat yang tepat serta melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan rencana SDM pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dimaksudkan untuk menjamin agar kebutuhan SDM dapat terpenuhi secara konstan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu perencanaan SDM sudah merupakan bagian integral dari fungsi manajemen SDM bahkan dianggap sangat vital bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian. Manajemen sumberdaya manusia adalah suatu proses merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan menghasilkan segala bentuk aktivitas kerja
30
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai. Kaitan antara manajemen sumberdaya manusia dengan peningkatan kinerja sangat berkaitan erat, sehingga menjadi perhatian bagi Kementerian mengembangkan adanya peningkatan sumberdaya manusia sesuai dengan peningkatan kinerja yang dicapainya. Untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia digunakn pendekatan membandingkan output dengan sumberdaya manusia yang digunakan dalam mendukung kinerja. Karena masalah yang dihadapi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah keterbatasan jumlah petugas ukur, untuk analisa efisiensinya digunakan persamaan sebagai berikut :
Secara Nasional pekerjaan yang dilakukan oleh petugas ukur adalah melakukan pengukuran bidang tanah dari berbagai kegiatan (legalisasi asset, IP4T, Konsolidasi Tanah, redistribusi tanah, PNBP dan pengukuran bidang skala besar) baik pekerjaan lapangan maupun pengolahan data. Hasil perhitungan efisiensi sebagai berikut : Jumlah total beban pekerjaan/tahun = 2.973.000 Bidang Jumlah total petugas ukur = 2.109 Orang Asumsi hari Kerja = 24 hari/bulan Jumlah Bulan Efektif/tahun = 8 bulan Pekerjaan lain selain Pengukuran bidang = 0 bidang Beban kerja/hari = 7,3 bidang/orang/hari Kemampuan Normal petugas ukur/hari = 5 Bidang Efisiensi = 7,3 bidang/ 5 bidang x 100%
= 147%
Untuk mengatasi permasalahan kekurangan petugas ukur dan tetap menjamin kualitas hasil ukuran yang bisa dipertangungjawabkan maka Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah melakukan penggunaan teknologi Continously Opration Reverens Station (CORS) yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan SDM Pengukuran dalam melakukan pengukuran bidang tanah. 3. Efisiensi Penggunaaan Anggaran Dari total penyerapan anggaran DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2015, yaitu Rp 5.074.547.177.624,- atau 79,82%. Efisensi penggunaan anggaran sangat bermanfaat dalam rangka melakukan optimalisasi pencapaian target-target fisik dengan alokasi anggaran yang ada, sehingga potensi capaian output program kegiatan prioritas tersebut dapat dipertahankan pada level target yang telah ditetapkan. Tabel 8. Jenis Program Prioritas dan Realisasi Input dan Output Tahun 2015
No 1 2 3 4 5 6
Program/Kegiatan Prona Petani Nelayan UKM MBR-Menpera Transmigrasi HM
Realisasi / Capaian Anggaran Fisik/Bidang % (Input) (Output) 299.934.177.522 89.03 745.757 17.369.713.776 77.92 34.457 10.797.732.850 79.88 22.980 10.362.818.000 83.55 21.197 5.166.700.000 78.41 11.114 10.179.350.000 46.08 9.760
% 96.62 81.08 85.11 84.79 79.39 35.61
31
2015
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
7.
Sertipikasi Kategori VI (Kepulauan) Rata-Rata
11.476.800.000
67.59
9..983
69.59
365.287.292.148
74.64
855.248
92.75
*) Data SKMPP 2015 diolah
Efisiensi Penggunaan Anggaran pada program Prioritas Pertanahan Dengan mengacu pada kajian teori, untuk menganalisis efisiensi pada penggunaan anggaran program/kegiatan prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dilaksakan pada tahun 2015 dapat dirumuskan sebagaimana berikut:
Tabel 9. Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Output Program Prioritas
No
Program/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Prona Petani Nelayan UKM MBR-Menpera Transmigrasi HM Redistribusi Tanah Rata-Rata
Realisasi / Capaian % Input % Output 89.03 96.62 77.92 81.08 79.88 85.11 83.55 84.79 78.41 79.39 46.08 35.61 67.59 69.59 84,00 74.64
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Output yang dihasilkan 1,044 1,077 1,047 1,054 1,011 1,070 1,200 92.75
Dari perhitungan dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa: Seluruh 7 (tujuh) kegiatan/program prioritas nasional tersebut memiliki tingkat efisiensi E > 1 yang berarti Sangat Efisien, dengan rata-rata tingkat efisiensi adalah E = O : I = 1,055; Dengan tingkat Efisiensi sebesar rata-rata 1,055 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keluaran (output) dari program/kegiatan prioritas ini yaitu sertipikat tanah (legalisasi aset) dapat dilaksanakan dan mencapai target dengan proporsi output (bidang tanah yang disertipikatkan) lebih besar dari input (anggaran yang digunakan); Dengan masing-masing program/kegiatan prioritas tersebut masih memiliki proporsi “persentase anggaran yang tidak terserap” maka dapat disimpulkan bahwa masih ada potencial improvement area variables dan potencial risk area variables; Potencial improvement area variables tersebut adalah variabel-variabel potensi kinerja yang bisa meningkatkan jumlah bidang tanah yang disertipikatkan (output) jika serapan anggaran (input) bisa ditingkatkan sebesar volume sisanya. Misalnya : Desa/Kelurahan sebagai lokasi baru atau tambahan, Juru Ukur Tambahan, Penggunaan Teknologi tambahan dan lain sebagainya; Potencial risk area variables adalah variabel-variabel potensi resiko yang bisa menurunkan kualitas sertipikat (output) jika serapan anggaran (input) terlalu efisien. Misalnya : Kualitas hasil ukur, kualitas data yuridis, motivasi dan lain sebagainya; Kedua Potensi diatas mengingat keuntungan (andvantages) dan resiko (risks) masing-masing harus mendapatkan perhatian selain dari tingkat efisiensi penggunaan anggaran.
32
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
Perbaikan Variabel input dan output Meskipun memiliki tingkat efisiensi penggunaan anggaran program prioritas yang cukup baik (E > 1) namun analisis efisiensi ini juga sekaligus dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan terhadap variabel input dan output seperti yang tergambar didalam tabel dibawah ini: Tabel 10. Realisasi dan Sisa pada Input dan Output Program Prioritas Realisasi / Sisa No Program/Kegiatan % % % % Output Input Sisa Sisa 1 Prona 93,33 6,67 97,43 2,57 2 Petani 88,88 11,12 95,74 4,26 3 Nelayan 93,03 6,97 97,47 2,53 4 UKM 93,02 6,98 98,13 1,87 5 MBR-Menpera 97,13 2,87 98,29 1,71 6 Transmigrasi HM 49,00 51,00 52,46 47,54 7 Redistribusi Tanah 73,59 26,41 88,31 11,69
Tingkat Efisiensi 1,044 1,077 1,047 1,054 1,011 1,070 1,200
Dari perspektif Efisiensi, maka seluruh kegiatan/program telah sangat Efisien menggunakan anggaran dalam rangka melakukan pensertipikatan tanah/legalisasi aset. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan Transmigrasi, Redistribusi dan Petani harus mendapatkan perhatian dan kajian lebih dalam untuk perbaikan kedepan mengingat tingkat ketidak terserapannya (sisa) berada persentase 2 (dua) digit. Realisasi Fisik untuk program Transmigrasi dan Redistribusi Tanah harus mendapatkan perhatian dan kajian lebih dalam untuk perbaikan kedepan mengingat ketidak capaiannya (sisa) berada pada persentase 2 (dua) digit.
C. Akuntabilitas Keuangan. 1. Realisasi Anggaran Berdasarkan alokasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2015, pagu anggaran adalah sebesar Rp. 6.357.782.181.000,. Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 5.074.547.177.624 atau 79,82% dari pagu anggaran. Pencapaian realisasi anggaran masing-masing program disajikan pada Tabel 11.
33
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
Tabel 11. Realisasi Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015 NO
PROGRAM
TARGET (Rp)
REALISASI (Rp)
%
1
SEKRETARIAT JENDERAL
3.585.527.106.000
3.174.403.117.517
88,53
2.
INSPEKTORAT JENDERAL
9.192.404.000
7.337.311.159
79,82
3.
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
527.282.600.000
354.114.163.562
67,16
4.
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN
279.602.111.000
132.404.257.277
47,35
1.255.055.685.000
922.501.833.689
73,5
5.
6.
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA
134.050.323.000
101.005.737.776
75,35
7.
DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH
36.157.400.000
27.782.719.470
76,84
8.
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH
344.812.271.000
243.319.372.969
70,57
DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN MASALAH AGRARIA,PEMANFAATAN RUANG DAN TANAH
186.102.281.000
111.678.664.205
60,01
6.357.782.181.000
5.074.547.177.624
79,82
9.
Total
D. Capaian Kinerja Lainnya 1. Penerimaan PNBP Disamping menggunakan dana Rupiah Murni (RM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga menggunakan dana PNBP yang dihimpun dari masyarakat.Tahun 2015 PNBP yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 1.936.621.777.065. Data tentang target dan realisasi penerimaan PNBP dapat juga dijadikan gambaran kinerja yang dilakukan dan pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Capaian kinerja penerimaan PNBP (%) tahun 2015 – 2019 sebagaimana gambar dan jumlah penerimaan (Rupiah) tahun 2015 – 2019 sebagaimana gambar 15.
34
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
Gambar 15. Realisasi PNBP (Rupiah) 2015-2019 (dalam Triliun)
Realisasi penerimaan PNBP dari tahun 2015-2019 selalu lebih dari 80 %, bahkan di tahun 2013 mencapai 120,65%, angka ini menggambarkan banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di suatu sisi, di sisi lain Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga berusaha mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang merupakan dukungan prioritas nasional. 2. Legalisasi Aset Dari PNBP Capaian kinerja lainnya selama tahun 2015 legalisasi aset dari dana PNBP sebanyak 1.105.552 Bidang tanah dari Target 1.337.810 Bidang. Realisasi PNBP ini secara nasional memiliki capaian yang lebih besar dari yang dibiayai dari Rupiah Murni, untuk melihat perbedaan capaian ini sebagaimana gambar.
Gambar 16. Perbandingan Legalisasi Aset 2015 Rupiah Murni dengan PNBP
Gambar mengilustrasikan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mengakomodir keinginan kuat dari pemerintah dan juga keinginan masyarakat dalam melakukan legalisasi aset, sebagai upaya bersama untuk sesegera mungkin mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
35
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
3. Peran Produk pertanahan dalam memberikan EVA (economic value added) Pembangunan. Pertumbuhan ekonomi, baik makro maupun mikro sangat ditentukan oleh bergeraknya investasi riil di pasar modal dan usaha. Hukum ekonomi mengatakan bahwa dimana ada pertumbuhan ekonomi (growth) maka disitu ada kehidupan keberlangsungan rumah tangga ekonomi (economic household lifecycle). Dalam perspektif ini diasumsikan bahwa ketika setiap rumah tangga memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi (kapital) maka belanja atau konsumsi barang dan jasa akan membuat produksi barang dan jasa meningkat sehingga memacu investasi yang lebih besar (ekspansif) disemua bidang dan semua level baik oleh sektor swasta maupun oleh pemerintah sehingga secara mikro akan menjamin pendapatan dan daya beli sekaligus belanja barang dan jasa. Perputaran ini yang dalam makro ekonomi akan berimbas pada pertumbuhan (growth). Pertumbuhan ekonomi yang merata dan riil akan mensuplai kemampuan masyarakat dalam memenuhi unsur-unsur kesejahteraan atau kehidupan yang layak secara ekonomis (welfare).
Gambar 17. Peran Produk Legalisasi Aset terhadap Kesejahteraan
*) Presentasi Deputi Survey dan Pengukuran Tanah dalam Rakernas Evaluasi Kinerja Program Tahun 2015, Desember 2015, Hotel Ciputra-Jakarta Kegiatan pembangunan di bidang ekonomi tentu membutuhkan penyediaan modal yang besar. Demikian pula halnya dengan suatu usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi dalam upaya meningkatkan proses produksinya akan membutuhkan pendanaan seperti sebagai salah satu sumber dana yang diantaranya dalam bentuk penyediaan perkreditan. Kredit adalah penyaluran dana pinjaman oleh bank kepada masyarakat. Dalam praktek perbankan untuk lebih mengamankan dana yang disalurkan bank (kreditur) kepada peminjam (debitur) diperlukan pengaman berupa jaminan. Adapun jaminan yang banyak digunakan adalah jaminan tanah didasarkan pada pertimbangan bahwa tanah paling aman dan mempunyai nilai ekonomi relative tinggi. Jaminan hak tanggungan berupa tanah dianggap paling aman dan efektif karena mudahnya dalam mengidentifikasi obyek hak tanggungan, jelas dan pasti eksekusinya. Ketentuan tentang hak tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan UUHT) merupakan pengganti ketentuan tentang hipotik dan credietverband sejauh tentang tanah dan bendabenda yang berkaitan dengan tanah. Penggantian ini selain diamanatkan oleh ketentuan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang
36
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) juga untuk mengatasi persoalan tentang pelaksanaan eksekusi hipotik. Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diseluruh Indonesia memiliki nilai yang sangat besar, bahkan dalam perhitungan lokal masing-masing Provinsi, Kabupaten dan Kota, nilai Hak Tanggungan yang merupakan nilai kredit yang diperoleh dari agunan yang berbentuk Sertipikat Hak Atas Tanah nilainya melampau APBD masing-masing. Nilai hak tanggungan tersebut ada yang dalam bentuk mata uang Rupiah ada juga yang dalam bentuk nilai mata uang asing seperti US Dollar, Dollar Australia, Yen dan Dollar Singapore. Nilai Hak Tanggungan yang sangat besar ini secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan gambaran belanja investasi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi baik makro maupun mikro dalam skop lokal, nasional bahkan internasional. Semakin besar nilai Hak Tanggungan di suatu wilayah secara langsung cenderung akan berbanding lurus dengan besarnya investasi. Besarnya investasi akan berbanding lurus terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan selanjutnya ekonomi nasional yang merupakan stimulan meningkatnya daya beli atau konsumsi masyarakat yang dalam bahasa sosialnya disebut kesejahteraan (welfare). Melihat dari nilai Hak Tanggungan baik secara wilayah maupun nasional yang dihasilkan per tahun dimana peran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional didalamnya sangatlah besar, maka dapat dikatakan bahwa secara langsung maupun tidak langsung Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional melalui produk pertanahan (sertipikat, peta dan lain-lain) yang memberikan economic value added (EVA) bagi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam prosesnya, Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selanjutnya akan menstimulasi bertumbuhnya investasi, namun sebagaimana penjelasan dalam gambar diatas, dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) posisi pengungkit ekonomi pembangunan yang diemban oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yaitu : a. Proses Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap seluruh bidang tanah yang ada akan membuat para pemilik memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) yang kemudian guna kepentingan ekonomi dan investasi dipasang sebagai Hak Tanggungan dilembaga keuangan atau perbankan. Invenstasi yang kemudian dilakukan melalui kredit yang dperoleh disatu sisi akan memicu pertumbuhan ekonomi melalui alur makro dan mikro economic household lifecycle yang dalam proporsi ekonomi tertentu dan berimbang akan menciptakan akses kesejahteraan masyarakat (social welfare); b. Secara teknis substantif, pendaftaran tanah akan dilaksanakan beriringan dan saling menopang dengan penataan ruang (spatial planning), penataan ruang disetiap tingkatan wilayah akan membuat area investasi maupun pembangunan lainnya terpetakan dengan jelas dan akurat dengan pertimbangan kedepannya adalah kesejahteraan dan keseimbangan keberlanjutan ekosistem serta lingkungan. Kondisi ini merupakan salah satu variabel kesejahteraan masyarakat. Sebagai ilustrasi terhadap kinerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional lainnya dalam hal memberikan nilai tambah bagi
37
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari gambar dimana membandingkan antara APBN selama tahun 2015 dengan jumlah Hak Tanggungan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah selama 2015.
Gambar 18. Perbandingan antara APBNP 2015 dengan Capaian Hak Tanggungan
Ada sebanyak 1.294,35 triliun dana yang dibiayai oleh lembaga-lembaga perbankan kepada masyarakat secara umum yang menggunakan produk legalisasi aset Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berupa sertipikat tanah sebagai angunan, capaian ini tentunya sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu ada pemasukan kepada Negara sebanyak 13,8 triliun. 4. Inovasi Layanan Sebagai institusi pelayanan publik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan, salah satunya dengan melaksanakan inovasi-inovasi layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi layanan pertanahan dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebih baik (layanan prima) kepada masyarakat/badan hukum serta stake holder, baik mengenai persyaratan, prosedur, waktu maupun biaya layanan, serta terwujudnya transfaransi dan akuntabiltas layanan pertanahan. Inovasi layanan ini diawali dengan disusunnya standarisasi persyaratan, prosedur, waktu dan biaya layanan pertanahan serta dimulainya pembangunan sistem komputerisasi layanan pertanahan pada tahun 1997. Berbagai inovasi telah dilaksanakan baik oleh BPN Pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Inovasi tersebut antara lain:
38
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
No
2015
Inovasi Layanan Pertanahan
1.
Pelayanan Pertanahan 70-70 Tujuan diluncurkannya Pelayanan Pertanahan 70-70 adalah untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dalam memperoleh tujuh jenis pelayanan utama pertanahan. “Angka 70 adalah durasi waktu pelayanan pertanahan yang kita berikan kepada masyarakat. Jenis dan jangka waktu layanan sesuai dengan kondisi Kantor Pertanahan yang bersangkutan, yang meliputi: 1. Pengecekan Sertipikat dengan jangka waktu pelayanan: 7 menit, 17 menit, 70 menit atau 7 jam; 2. Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) dengan jangka waktu pelayanan: 7 menit, 17 menit, 70 menit atau 7 jam; 3. Peningkatan Hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) ke Hak Milik (HM) dengan jangka waktu pelayanan: 7 jam, 17 jam atau 70 jam; 4. Peralihan Hak karena Jual Beli dengan jangka waktu pelayanan: 70 atau 90 jam; 5. Hak Tanggungan dengan jangka waktu pelayanan: 7 hari kerja; 6. Pemisahan/ Pemecahan dengan jangka waktu pelayanan: 17 atau 27 hari kerja; 7. Pendaftaran Sertipikat Pertama Kali dengan jangka waktu pelayanan: a. 45 atau 70 hari kerja berasal dari tanah negara; b. 70 atau 90 hari kerja berasal dari bekas milik adat.
2.
Layanan Delivery Service Dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pertama kali dilaksanakan bersamaan dengan peresmian Rumah Layanan Pertanahan Terpadu Satu Atap pada tanggal 14 Desember 2015, dilaunching oleh Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan pelayanan delivery service pertama diberikan kepada Bapak Hasim umur 62 tahun pekerjaan buruh
3.
Penerbitan Sertipikat HGB PKL Pelayanan Sertipikat HGB bagi PKLsebagai rangkaian program kebijakan ekonomi paket ketujuh dari Kementerian ATR/BPN yang dicanangkan Presiden Joko WIdodo. Kementerian ATR/BPN RI bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong pemanfaatan lahan dalam rangka menata PKL yang berada di Kawasan Pengelolaan Pemda termasuk Pemda termasuk perangkat desa seperti Kepala Desa. Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN untuk menerbitkan sertipikat bagi para pedagang Kaki Lima, jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melaksanakan Launching Pemberian Sertipikat HGB Pedagang Kaki Lima di Pasar Desa CIkupa pada tanggal 14 Desember 2015.
39
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
4.
Layanan Sabtu-Minggu Sebagai wujud nyata peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, Kantor Pertanahan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Kantor Pertanahan yang ditunjuk, dan Kantor Pertanahan di Ibu Kota Provinsi, akan tetap buka melayani masyarakat pada hari Sabtu dan Minggu. Kegiatan pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu hanya diperuntukkan bagi warga masyarakat yang datang mengurus sendiri tanpa melalui perantara atau dikuasakan.
5.
Desa Minapolitan Berbasis Bidang Pelaksanaannya adalah di desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana. Kawasan Minapolitan adalah kawasan agribisnis perikanan terpadu di suatu wilayah dengan kelengkapan sarana dan prasarana (kelembagaan, permodalan, transportasi, dll.) yang mampu melayani, mendorong, menarik dan mengelola kegiatan pembangunan perikanan di wilayah tersebut. Peran serta Kantah Kabupaten Jembrana untuk mendukung terciptanya kawasan minapolitan adalah terwujudnya data pertanahan yang lengkap dengan proses legalisasi aset bidang tanah masyarakat adat maupun badan hukum
6.
Desa Lengkap Pembuatan Peta Desa Lengkap tersebut bertujuan untuk membangun sebuah Peta yang memiliki informasi yang Komprehensif yang berisi mengenai informasi Subyek Kepemilikan Hak, jenis-jenis hak, luas tanah yang ada di sebuah Desa, Zona Nilai Tanah, Penggunaan Tanah dan rencana tata ruang wilayah.
7.
Quick Service (Kantor Pertanahan Kota Surabaya II) Layanan pertanahan dapat diselesaikan lebih cepat dari standar waktu yang telah ditentukan, layanan 1-5 hari kerja dapat diselesaikan dalam waktu 2-8 jam sehingga dapat ditunggu oleh pemohon layanan. Tujuan dilaksanakannya Quick Service adalah untuk percepatan layanan pertanahan tertentu serta membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang sendiri ke Kantor Pertanahan, sehingga diharapkan mampu memangkas peran para calo yang menyebabkan “biaya tinggi” dalam pengurusan layanan pertanahan. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II menyelenggarakan Quick Service pada jam 08.00 – 12.00 WIB untuk jenis layanan tertentu yang meliputi penghapusan Hak Tanggungan (Roya) dengan persyaratan tertentu, perubahan HGB menjadi HM untuk luas tertentu, serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Disediakan Loket Khusus Quick Service yang memudahkan masyarakat/pemohon layanan, tidak ada penambahan biaya untuk memperoleh
40
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
layanan cepat atau Quick Service 8.
One Day Service (Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Serang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kubu Raya, Kota Padang, Kota Makasar dan Kantor Pertanahan lainnya) Ini merupakan layanan satu hari selesai dibidang pertanahan yang dilaksanakan pada Loket Pelayanan Kantor Pertanahan maupun mobil LARASITA. Layanan ini dilaksanakan untuk jenis pelayanan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari (1-8 jam) yang dilaksanakan pada hari kerja. Tujuan dilaksanakannya One Day Service adalah untuk mempermudah pelayanan di bidang pertanahan, mempersingkat alur birokrasi pelayanan di bidang pertanahan, mewujudkan harapan masyarakat pengguna layanan dibidang pertanahan serta mewujudkan komitmen BPN RI memberikan pelayanan yang cepat dan cermat.
9.
Weekend Service (Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Surabaya II) merupakan salah satu inovasi dibidang layanan pertanahan, dimana kantor pertanahan membuka pelayanan di luar hari kerja yaitu pada akhir pekan atau Hari Sabtu. Waktu pelayanan pendaftaran pada jam 09.00 – 12.00 WIB dan penyerahan produk dilakukan pada jam 13.00 - 15.00 WIB. Kantor Pertanahan Surabaya II menyelenggarakan Weekend Service pada jam 08.00 – 12.00 WIB untuk jenis layanan penghapusan Hak Tanggungan (Roya), perubahan HGB menjadi HM untuk luas tertentu, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) serta pengecekan sertipikat.
10.
Layanan Tujuh Menit (Kantor Pertanahan Kota Surabaya II) Dengan Lantum layanan pertanahan dapat diselesaikan lebih cepat dari standar waktu yang telah ditentukan, layanan diselesaikan dalam waktu 7 menit sehingga dapat ditunggu oleh pemohon layanan. Tujuan dilaksanakannya Lantum adalah untuk percepatan layanan pertanahan tertentu serta membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu (kesibukan yang tinggi) untuk datang sendiri ke Kantor Pertanahan, sehingga diharapkan mampu memangkas peran para calo yang menyebabkan “biaya tinggi” dalam pengurusan layanan pertanahan.
11.
SMS Informasi Pertanahan "2409 Inovasi ini akan memudahkan masyarakat yang sedang berurusan dengan Kantor Pertanahan untuk mengetahui perkembangan urusannya tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan, begitu pula masyarakat dapat dengan mudahnya memperoleh informasi biaya layanan serta menyampaikan pengaduan tentang layanan pertanahan. Dengan demikian masyarakat tidak perlu kehilangan waktu dan biaya yang banyak. Layanan ini dapat diakses dari manapun dan tersedia selama 24 jam. Layanan ini disajikan dengan biaya yang relatif murah, hanya Rp. 350 untuk setiap SMS, yang dibebankan langsung ke pulsa pengirim SMS dan berlaku sama untuk
41
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
semua jenis penyedia layanan telekomunikasi 12.
Penggunaan CORS Untuk Pengukuran CORS (Continuously Operating Reference Station) adalah suatu teknologi berbasis GNSS yang berwujud sebagai suatu jaring kerangka geodetik yang pada setiap titiknya dilengkapi dengan receiver yang mampu menangkap sinyal dari satelit-satelit GNSS yang beroperasi secara penuh dan kontinyu selama 24 jam perhari, 7 hari per minggu dengan mengumpukan, merekam, mengirim data, dan memungkinkan para pengguna (users) memanfaatkan data dalam penentuan posisi, baik secara post processing maupun secara real time
13.
Inovasi Layanan Lainnya -
-
-
-
Dedikasi Tani Ruang (Deteksi Dini Kasus Sertipikasi Tanah & Informasi Tata Ruang ) di Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Gorontalo INTAN BERKILAU (Informasi Pertanahan Berikan Ketersediaan Informasi Layanan Umun) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Simpulmas Khatulistiwa (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Untuk Layanan Masyarakat Khatulistiwa) di Kantor Pertanahan Kota Pontianak Li g a t (Layanan Informasi Gerak Cepat) di Kantor Pertanahan Kubupaten Kubu Raya Layangmas (layanan Anggota masyarakat) di Kantor Pertanahan Karanganyar
42
BAB
IV
PENUTUP
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral; melalui tugas dan fungsi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan manajemen dan pelayanan pertanahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015 ini telah tersusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagi penilaian kinerja instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mencakup kinerja jajaran pusat dan daerah untuk kurun waktu tahun anggaran 2015. Laporan Kinerja ini menguraikan berbagai capaian sebagai wujud keberhasilan, di samping hambatan, kendala, dan masalah yang dihadapi hingga peyebab kegagalan dalam mencapai rencana strategis yang ditetapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2015. Keberhasilan maupun kegagalan tersebut digambarkan dalam bingkai capaian Indikator Kinerja Utama serta analisis kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasar tujuan dan sasaran lima tahunan. Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menyusun Rencana Strategis yang visi dan misinya merupakan misi dan visi Presiden. Kementerian menetapkan untuk menjalankan visi dan misi tersebut telah menetapkan tujuan utama kementerian dan 3 (tiga) sasaran strategis, yang lebih lanjut ditetapkan 9 (sembilan) program. Uraian hasil capaian kinerja selama tahun 2015 pada umumnya dapat memenuhi target sesuai dengan ketersediaan anggaran, meskipun pada beberapa kegiatan ternyata target lebih rendah dari rencana. Untuk itu di masa yang akan datang keberhasilan akan dipertahankan dan ketidakberhasilan akan dievaluasi untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionaltahun mendatang: 1. Penyelarasan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja; 2. Konsistensi dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terhadap target yang tertera dalam dokumen rencana kerja dan anggaran; 3. Perencanaan kegiatan yang realistis, terkoordinasi, dan terintegrasi; terutama yang berkaitan dengan pihak-pihak di luar jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam kegiatan lintas-sektor sehingga sejak awal telah dapat dipastikan target yang diusulkan; 4. Pemanfaatan tenaga di luar struktur dalam pelaksanaan tugas teknis bila memungkinkan, misalnya “outsourcing” tenaga pengukuran bidang tanah bekerjasama dengan Surveyor Berlisensi demi peningkatan capaian target pengukuran bidang tanah dalam sertifikasi; 5. Komitmen secara sungguh-sungguh segenap personil jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan fisik, adminitrasi, dan keuangan yang didukung oleh pelaksana yang kredibel, kompeten, kapabel, dan memiliki kapasitas yang layak lagi konsekuen dan konsisten; dan 6. Setiap strategi yang dirumuskan telah dirinci berupa tahapan dan didukung semua sumberdaya yang diperlukan terangkum rencana aksi, penjadwalan, dan seterusnya yang merupakan peta jalan (roadmap) pencapaian target kinerja yang ditetapkan; serta 7. Pengungkapan secara memadai setiap hasil pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan laporan yang sesuai dengan ketentuan agar memudahkan kepada berbagai pihak yang akan melakukan penilaian atas kinerja instansi, baik fisik maupun keuangan;
44
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
2015
8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanahan dan ruang melalui sumbangsih berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Demikian Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2015, dengan harapan dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sarana peningkatan kinerja guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pembelajaran untuk peningkatan.
45
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL No 1
Sasaran Strategis Terciptanya Organisasi Yang Adaptif Dan Akuntabel
2
Terwujudnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Dan Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang Daerah
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
5. 3
4
5
6
Meningkatnya Kepastian letak, Batas dan Luas Bidang Tanah Yang Mendukung Penegakan Hukum Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dan Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi Dan Legalisasi Aset Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan Dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah Serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah Secara Optimal Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, tertib pemanfaatan hak atas tanah dan pendayagunaan tanah Negara bekas tanah terlantar
Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan
40 12 38
525
Persentase cakupan bidang tanah yang terpetakan
1. 2.
Persentase peningkatan tanah dan ruang yang terdaftar jumlah masyarakat pemilik sertipikat yang menerima fasilitasi acces reform
108.500
Persentase kenaikan pendapatan per personal income masyarakat subyek reforma agrarian
30
1.
1. 2.
4. 1. 2. 3. 4.
8
Target 80 65 WTP 90 24
1.
3.
7
Indikator Kinerja Nilai reformasi birokrasi Nilai laporan kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Jumlah rencana tata ruang nasional/ pulau/ kepulauan/ kawasan strategis nasional Jumlah operasionalisasi rencana tata ruang nasional/ pulau/ kepulauan/ kawasan strategis nasional Jumlah kawasan yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau mendapatkan fasilitasi pengembangannya dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan penataan kawasan Jumlah provinsi/ kabupaten/ kota yang memperoleh pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah
1. 2.
Indeks pemahaman penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan tanah Persentase tanah instansi pemerintah, BUMN/BUMD yang terdaftar Persentase meningkatnya tertib administrasi pemanfaatan tanah instansi pemerintah, BUMN/ BUMD yang terdaftar Luas cakupan peta zona nilai tanah (hektar) Persentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota Jumlah penindakan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pemantauan pertanahan Jumlah rekomendasi surat keputusan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar Persentase Berkurangnya Jumlah Sengketa, Konflik Tanah Dan Ruang Persentase Berkurangnya Jumlah Perkara Tanah Dan Ruang
11 1,08
2 10 25 4.000.000 6,77 20 32 36 50 20
Program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dukungan Manajemen Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Pengembangan Infrastruktur Agraria Penataan Hubungan Hukum Agraria Penyelenggaraan Penataan Agraria Pengadaan Tanah Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah JUMLAH
Anggaran Rp. 301.880.892.000,Rp. 527.282.600.000,Rp. 131.683.320.100,Rp. 376.101.276..000,Rp. 128.789.169.700,Rp. 23.790.755.000,Rp. 5.209.270..000,Rp. 39.239.104.000,Rp.1.533.976.386.800,-
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL : 25 TAHUN 2015 NOMOR TANGGAL : 15 DESEMBER 2015 TENTANG : RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegaiatan (Output)/ Indikator
Target 2015
2016
Alokasi Anggaran
2017
2018
2019
2015
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL Sasaran Strategis
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan
Persentase Pencapaian Penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Sasaran Strategis
30
45
50
10
20
30
40
50
30
40
50
55
60
Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara)
Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan Persentase cakupan peta dasar pertanahan Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar
10%
15%
20%
35%
30%
40%
50%
55%
45%
45%
30%
30%
Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 1
Terwujudnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Jumlah RTR Nasional/Pulau/Kepulauan/KSN Jumlah operasionalisasi RTR Nasional/Pulau/Kepulauan/KSN Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau mandapatkan fasilitasi pengembangannya dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan penataan kawasan
Kebijakan Teknis, Program dan Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Tersedianya Kebijakan Teknis, Program dan Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja (Dokumen)
Menyusun Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang (RENC, MANF) (Dok) Menyusun Kebijakan Teknis, Program dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja (RENC, MANF, TAWAS, SET) (Dok) Menyusun data dan informasi kebijakan serta pelaksanaan program (Dok)
Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 2
Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang dan Harmonisasi peraturan perundangan sektoral Bidang Tata Ruang Keterpaduan program pemanfaatan ruang wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN serta Pelaksanaan Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah
Melakukan kajian dan menyusun rekomendasi harmonisasi peraturan perundangan sektoral yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang (SET) Menyusun kajian dan perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah (MANF) Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah (MANF) Melaksanakan Sinkronisasi Program Sektor dalam perwujudan RTR (MANF) Memetakan indikasi program RTR ke dalam program rencana pembangunan (MANF) Melaksanakan penataan ruang KSN (MANF)
2018
2019
155,178
989,538
1,742,610
1,744,152
1,746,148
Ditjen Penataan Agraria dan Ditjen Hubungan Hukum Keagrariaan
926,189
992,186
1,559,220
1,895,769
2,355,292
Ditjen Tata Ruang dan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4,374,665
5,726,321
6,368,977
7,030,483
7,598,555 Ditjen Penanganan
5,456,032 527,282
7,708,045 585,800
9,670,807 1,026,670
10,670,404 1,145,130
52,728
58,580
102,667
114,513
126,750
105,456
117,160
205,334
229,026
253,500
50% 60% 20%
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Sasaran Program
2017
55
Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program Pembangunan sektor dengan rencana tata ruang Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah
Sasaran Strategis
40
2016
1 16 0
0 5 0
5 1 11
6 5 5
6 6 6
0
4
0
0
0
8
8
8
8
8
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
1 5
5
5
5
5
5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
Masalah Agraria, Tata Ruang dan Ditjen Infrastruktur Keagrariaan, Inspektorat Jenderal, Ditjen Hubungan Hukum 11,699,995 Keagrariaan dan
1,267,500
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG
Program/ Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan 3
Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan 4
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegaiatan (Output)/ Indikator
Target 2015
Menyusun RTR Pulau/Kepulauan (RENC) Menyusun RTRWN, Rencana Pengelolaan Ruang Laut dan Udara yang terintergasi dengan rencana tata ruang, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN (termasuk revisi RTR KSN Jabodetabekpunjur) Menyusun RTR dan RDTR Kawasan perbatasan negara (RENC)
Sasaran Kegiatan 2
2019
2015
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
3
3
3
3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang Daerah
33
33
33
33
33
Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota (BINDA)
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Kebijakan, strategi, dan implementasi perwujudan Pengembangan Kawasan Kebijakan, strategi, dan implementasi perwujudan Pengembangan Kawasan
Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasan perkotaan dan perintisan kota-kota baru (TAWAS) Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan ppenataan kawasan perdesaan (TAWAS)
Fasilitasi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah
Forum pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat yang dibentuk dan difasilitasi pengembangannya dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau mandapatkan fasilitasi dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah
Melaksanakan program kemitraan dengan forum masyarakat dan dunia usaha (BINDA)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 1
Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya Kepastian Letak Dan Batas-Batas Bidang Tanah Dan Kepastian Angka Luasnya Yang Mendukung Proses Penegakan Hukum
Persentase Cakupan Bidang Tanah Yang Terpetakan
Cakupan Wilayah Peta Dasar Pertanahan Peta Dasar Pertanahan
Skala 1:2500 (Ha) Skala 1:1000 (Ha) Pembuatan Peta Dasar untuk RDTR skala 1:5000
Peta Tematik Tersedainya Peta Tematik Persentase Cakupan Wilayah Peta Tematik
Survei dan Pemetaan Tematik (Ha) Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, Obyek Ruang dan Perairan (Ha)
Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan Sasaran Program
2016 205,030
2017 359,335
2018 400,796
2019
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
443,625
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG
47,455
52,722
92,400
103,062
114,075
79,092
87,870
154,001
171,770
190,125
58,001
64,438
112,934
125,964
139,425
318,458
454,222
588,348
612,198
650,368
259,430
204,670
223,760
247,610
285,780
59,028
249,552
364,588
364,588
364,588
1,317,960
1,743,824
2,005,601
2,084,133
2,188,468
Terwujudnya Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang daerah
Memberikan Persetujuan Substansi dalam penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (BINDA) Melaksanakan Pembinaan Pemenuhan SPM di Provinsi/Kabupaten/Kota/ Perkotaan (BINDA)
Kegiatan 2
2018
10
Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasan ekonomi (TAWAS)
Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 1
2017
184,549
RTRWN, Rencana Pengelolaan Ruang Laut dan Udara yang terintergasi dengan rencana tata ruang, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN RTRWN, Rencana Pengelolaan Ruang Laut dan Udara yang terintergasi dengan rencana tata ruang, RTR Pulau/Kepulauan, RTR dan KSN
Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasan baru termasuk kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim (TAWAS)
Sasaran Program
2016
Alokasi Anggaran
30%
15,335,000 100,000 75 lokasi
332,000 2,500,000
40%
8,490,000 100,000 75 lokasi
19,000,000 2,750,000
50%
10,845,000 100,000 75 lokasi
34,652,000 3,025,000
55%
13,795,000 100,000 75 lokasi
34,652,000 3,327,500
60%
18,535,000 100,000 75 lokasi
34,652,000 3,660,250
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR AGRARIA
Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi dan Legalisasi Aset DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN
Program/ Kegiatan
Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 1 Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 2
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegaiatan (Output)/ Indikator Persentase Tanah dan Ruang Yang Terdaftar Jumlah Masyarakat Pemilik Sertipikat Yang Menerima Akses Reform
Sertipikat Tanah yang diterbitkan Sertipikat Yang di Terbitkan
Pendaftaran Hak Atas Tanah
Akses ke Sumber-sumber Ekonomi Yang diberikan kepada Penerima Manfaat Penerima Manfaat
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Target
Alokasi Anggaran
2015
2016
2017
2018
2019
40% 10%
45% 10%
50% 10%
55% 10%
60% 10%
1,100,000
1,550,800
1,550,800
922,093
34 Provinsi
34 Provinsi
34 Provinsi
34 Provinsi
2015
Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 1 Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 2 Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan 3
Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 1
Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 2 Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan 3
2019
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN
34 Provinsi
Persentase Pencapaian Penataan Ulang Ketimpangan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
Redistribusi Tanah Bidang Tanah Yang diredistribusi
10
10
15
15
142,178
939,537
1,742,610
1,744,610
1,746,148
56,871
448,373
841,879
842,859
843,612
15
Pelaksanaan Redistribusi Tanah
107,150
975,000
975,000
975,000
975,000
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
12,000
11,500
11,500
11,500
11,500
144,900
4,515,360
4,515,360
4,515,360
4,515,360
Konsolidasi tanah Bidang Tanah Yang di Konsolidasi Inventarisasi Tanah Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penguasaan dan Pemafaatan Tanah
Pelaksanaan IP4T (Bid) Pelaksanaan Inventarisasi WP3WT (SP) Penyusunan Neraca PGT(Kab/Kota)
165 75
165 105
165 105
165 105
165 105
13,000
12,000
12,000
12,000
12,000
72,307
479,164
888,731
889,751
890,535
59,936
62,448
62,099
63,878
65,757
29,968
31,224
31,050
31,939
32,879
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA
Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Tersedianya Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Instansi Tersedianya Informasi Nilai Tanah
Pembuatan peta zona nilai tanah Pembuatan Peta Zona Nilai Ekononomi Kawasan Menetapkan SK Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN/ BUMD
Lembaga Penyedia Tanah Terbentuknya Lembaga Penyedia Tanah
775,000 21,100
1
800,000 25,000
1
800,000 25,000
1
800,000 25,000
1
800,000 25,000
1
Pembentukan Lembaga Penyedia Tanah
-
-
-
-
1
Inventarisasi Tanah untuk kepentingan umum Pembebasan tanah
1 -
1 -
1 -
1 -
1 1
Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Cadangan tanah untuk kepentingan umum
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan tanah Sasaran Program 1
2018
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah Serta Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Secara Optimal
Program Pengadaan Tanah Sasaran Program
2017
1,550,800
Program Penataan Agraria Sasaran Program
2016
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
28,170
29,351
29,187
30,023
30,906
1,798
1,873
1,863
1,916
1,973
392,907
339,586
532,550
750,639
1,087,792
DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH
Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang
Prosentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Dok)
20
20
20
20
20
1
1
1
1
1
IREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
Program/ Kegiatan Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 1
Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 2
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegaiatan (Output)/ Indikator
Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 1
Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 2
2015
2016
Alokasi Anggaran
2017
2018
2019
2015
Implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota Prosentase Implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota
Melakukan Pengawasan Teknis, Pengawasan Khusus dan Pemenuhan SPM Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota Melakukan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Melakukan Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah Melakukan Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Penindakan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang
33 Prov
33 Prov
33 Prov
33 Prov
33 Prov
33 Prov
33 Prov
33 Prov
33 Prov
33 Prov
33 Prov
33 Prov
33 Prov
33 Prov
33 Prov
33 Prov
33 Prov
33 Prov
33 Prov
33 Prov
Melakukan Pulbaket dan Penyidikan terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan
Sasaran Program 2
Target
10 33 Prov
Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
Menyusun data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola Menyusun Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah
10 33 Prov
20 33 Prov
20 33 Prov
33 Prov
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang Sasaran Program
Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 1
Kegiatan Sasaran Kegiatan
Berkurangnya Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan
Jumlah penyelesaian sengketa, konflik dan perkara
890 Kasus
890 Kasus
890 Kasus
890 Kasus
890 Kasus
Mediasi dan fasilitasi potensi sengketa, konflik tanah dan ruang Penanganan sengketa tanah dan ruang Penanganan konflik tanah dan ruang
200 Kasus 200 Kasus 200 Kasus
200 Kasus 200 Kasus 200 Kasus
200 Kasus 200 Kasus 200 Kasus
200 Kasus 200 Kasus 200 Kasus
200 Kasus 200 Kasus 200 Kasus
Penanganan perkara TUN Penanganan perkara perdata
200 Kasus 200 Kasus
200 Kasus 200 Kasus
200 Kasus 200 Kasus
200 Kasus 200 Kasus
200 Kasus 200 Kasus
Penanganan sengketa, konflik tanah dan ruang Penanganan sengketa, konflik tanah dan ruang
Penanganan perkara tanah dan ruang Penanganan perkara tanah dan ruang
Program Dukungan Manajemen dan Pelakasanaan Tugas Teknis Lainnya Sasaran Program
2018
2019
292,903
412,851
598,286
137,517
118,855
186,393
262,724
380,727
43,220
37,354
58,581
82,570
119,657
35,362
30,563
47,930
67,558
97,901
47,191
59,551
49,668
52,152
54,760
33,034
41,686
34,768
36,506
38,332
14,157
17,865
14,900
15,646
16,428
2,638,616
3,329,065
3,682,736
4,246,010
4,690,611
2,638,616
3,329,065
3,682,736
4,246,010
4,690,611
IREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH
DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN MASALAH AGRARIA DAN TATA RUANG
Terwujudnya Operasional dan Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Terlaksanaanya Kegiatan Operasional dan Pelayananan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Kegiatan Sasaran Kegiatan
2017
186,772
20
Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Menyusun Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara Menyusun Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
2016
216,099
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR BPN Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR BPN Berjalan Lancar dan Aman Pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR BPN
33 Prov + 33 Prov + 33 Prov + 33 Prov + 33 Prov + 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat
33 Prov + 33 Prov + 33 Prov + 33 Prov + 33 Prov + 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat
SEKRETARIAT JENDERAL
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegaiatan (Output)/ Indikator
Target 2015
2016
2017
Alokasi Anggaran 2018
2019
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN Sasaran Program
Sasaran Kegiatan
Sasaran Kegiatan
2017
2018
2019
12,000
15,000
20,000
25,000
8,000
9,600
12,000
16,000
20,000
2,000
2,400
3,000
4,000
5,000
33 Prov + 33 Prov + 33 Prov + 33 Prov + 33 Prov + 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat
Terlaksananya pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kegiatan
2016
10,000
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaann Tugas pada Semua Unit Kerja Kementerian ATR/BPN
Presentase berkurangnya penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Kementerian ATR/BPN
Kegiatan
2015
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
33 Prov + 33 Prov + 33 Prov + 33 Prov + 33 Prov + 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat
Terlaksananya pengawasan untuk tujuan tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pengawasan untuk tujuan tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pengawasan untuk tujuan tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
33 Prov + 33 Prov + 33 Prov + 33 Prov + 33 Prov + 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat 1Kantor Pusat
INSPEKTORAT JENDERAL