R E N C A N A STRATEGIS 2015 - 2019
D I R E K T O R A T
J E N D E R A L
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG D A N
P E N G U A S A A N
T A N A H
• REVISI •
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
RENCANA
STRATEGIS
2 0 1 5
-
2 0 1 9
D I R E K T O R A T JE N D E R A L P E N G E N D A L I A N P E M A N F A A T A N R U A N G D A N P E N G U A S A A N T A N A H
•
R E V I S I
•
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah
Jakarta, Desember 2016 Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah,
Erna Mochtar, S.H, M.Si NIP. 195808011986031003
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
Akhirnya, kami berharap agar seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah ini dapat diimplementasikan untuk mensukseskan Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada umumnya, serta Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada khususnya sehingga memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
target kinerja dan kerangka pendanaan
Sehubungan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan adanya ketentuan baru dalam pemograman dan penganggaran, maka Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah perlu dilakukan penyempurnaan melalui penajaman sasaran, outcome, dan output kegiatan. Dengan adanya perubahan Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019, selanjutnya seluruh Unit Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah harus mengacu kepada dokumen Renstra perubahan (revisi) dimaksud terutama dalam penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi masing-masing serta dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pemograman di Satminkal Eselon II. Dengan adanya sinkronisasi antar unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah tersebut, maka keseluruhan dokumen perencanaan akan dapat dipergunakan dalam penyusunan RENJA-KL dan RKA-KL Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah setiap tahun sampai dengan tahun 2019.
penutup
"P
uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tahun 2015-2019 (Revisi).
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
pendahuluan
kata pengantar
i
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
ii
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
dafta r isi pendahuluan
1
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
i Kata Pengantar ii Daftar Isi iii Daftar Tabel iii Daftar Gambar
P e n d a h u lu a n
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
2 1.1 Kondisi Umum 3 1.1.1 Kondisi Umum Agraria Dan Pertanahan 3 1.1.2 Kondisi Umum Penyelenggaraan Penataan Ruang 4 1.1.3 Kondisi Umum Pengendalian Pemanfaatan Ruang 8 1.1.4 Kondisi Umum Penguasaan Tanah 10 1.2 Isu Strategis 12 1.3 Potensi Dan Permasalahan Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah 12 1.3.1 Potensi 17 1.3.2 Kelemahan 18 1.3.3 Peluang 19 1.3.4 Tantangan 21 1.4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah
target kinerja dan kerangka pendanaan penutup
51
71
52 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 63 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 65 3.3 Kerangka Regulasi 68 3.4 Kerangka Kelembagaan
72 4.1 Perumusan Program dan Kegiatan 72 4.1.1 Program 72 4.1.2 Rancangan Outcome 73 4.1.3 Indikator Kineja Program (IKP) 73 4.1.4 Kegiatan 74 4.2 Target Kinerja 81 4.3 Kerangka Pendanaan
A ra h K ebi j ak an, S tr a tegi , K erangk a Re g u l a si , dan K erangk a K el embagaan
Ta r g e t K in e r ja d a n Kerangka Pendanaan
47
Vis i, M is i , Tu j u a n , d a n S a s a r a n Str a te g i s
48 2.1 48 2.2 49 2.2.1 49 2.2.2
91
Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Tujuan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Sasaran Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
Pe n u tu p
l a mp i r a n Lampiran 1 Lampiran 2
Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah 2015-2019
Lampiran 3
Pemetaan Struktur Renstra Dengan Struktur Renstra (Revisi)
Matriks Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah 2015-2019
pendahuluan
5 Gambar 1.1 Arahan RPJPN untuk Bidang Tata Ruang 16 Gambar 1.2 Ilustrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 22 Gambar 1.3 Struktur Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 23 Gambar 1.4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 68 Gambar 3.1 Kerangka Kelembagaan 81 Gambar 4.1 Proyeksi Alokasi Anggaran 2015-2019 82 Gambar 4.2 Komposisi Anggaran masing masing Kegiatan (Unit Es II)
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
12 Tabel 1.1 Status RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota 13 Tabel 1.2 PP/Permen Bidang Penataan Ruang 14 Tabel 1.3 Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen Bidang Penataan Ruang 52 Tabel 3.1 Amanat RPJMN 2015-2019 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang terkait dengan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 54 Tabel 3.2 Amanat RPJMN 2015-2019 Program Pengelolaan Pertanahan yang terkait dengan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 55 Tabel 3.3 Amanat RPJMN 2015-2019 dalam Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 62 Tabel 3.4 Arahan Kebijakan Agenda Ke Tujuh 63 Tabel 3.5 Keterkaitan Sasaran Program Dengan IKP 64 Tabel 3.6 Kebijakan dan Strategi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 65 Tabel 3.7 Penyusunan NSPK Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang 73 Tabel 4.1 Rancangan IKP Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 73 Tabel 4.2 Nomenklatur kegiatan 74 Tabel 4.3 Target IKP Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah 74 Tabel 4.4 Target Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 81 Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan 82 Tabel 4.6 Alokasi Anggaran 2015-2019
d a f t a r g a mb a r
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
d aft ar t abel
iii
target kinerja dan kerangka pendanaan
R E V I S I
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
PENDAHULUAN
2
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
pendahuluan
U
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, memberikan arahan pembangunan nasional untuk 20 tahun yang dibagi ke dalam 4 periode 5 tahunan. Untuk periode ketiga tahun 2015-2019 sasaran pembangunannya “memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Secara substansi Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap Ketiga, yaitu periode 2015-2019 dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
R
target kinerja dan kerangka pendanaan
enstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.
P
penutup
enyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 memperhatikan kondisi saat ini dan prognosis ke depan. Beberapa kondisi eksisting aspek lingkungan strategis penataan ruang yang menjadi muatan kajian antara lain aspek geografis dan wilayah administratif; demografis; sosial budaya; perekonomian; daya dukung lingkungan; potensi sumber daya alam; serta kebencanaan. Dalam konteks prognosis ke depan, terdapat perubahan pada tataran nasional dan global yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra DJTR 2015-2019.
Penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan baru yang berkaitan dengan penataan ruang; adanya direktif dan inisiatif baru yang berkaitan dengan penataan ruang; serta adanya berbagai kesepakatan dan isu global yang perlu diadaptasi.
P
ada tataran implementatif, penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 dilakukan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah mulai dari tingkat eselon I hingga eselon IV. Analisis kelembagaan dilakukan untuk mengetahui kapasitas kemampuan kelembagaan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanahdalam pengelolaan dan pelaksanaan program perencanaan dan pembangunan selama ini. Penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menganalisis kapasitas anggaran jangka menengah. Struktur output dan sub output disesuaikan dengan ketentuan dalam nomenklatur program pembangunan maupun keuangan negara.
S
ehubungan dengan adanya perubahan ketentuan terkait dengan Pemrograman dan Penganggaran yaitu kebijakan untuk peningkatan kualitas penerapan penganggaran berbasis kinerja dengan melakukan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) maka, Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2015-2019, harus mengalami penyempurnaan dengan melakukan penajaman pada level Outcome, dan Output kegiatan.
D
engan disusunnya Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 ini diharapkan tersedia panduan dan arahan bagi aparatur terkait sehingga seluruh sumberdaya yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal
1.1 Kondisi Umum
J
ika melihat kondisi saat ini, pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan belum dilaksanakan secara komprehensif. Penanganan agraria belum dilaksanakan secara optimal. Masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan perwujudan tata ruang dalam lingkup pertanahan. Penataan ruang dan pertanahan masih dilakukan secara terpisah sehingga tidak terintegrasi secara utuh. Dengan dibentuknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, diharapkan pengelolaan agraria, tata ruang, dan pertanahan dapat dilakukan lebih sinergis dan terpadu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
1.1.1 Kondisi Umum Agraria dan Pertanahan
T
ugas pokok Agraria adalah mengurus bumi, air dan ruang termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33. Fungsi Agraria adalah bagaimana mengatur kebijakan dan operasionalnya yang bermuara pada keadilan, kesejahteraan, dan pembangunan masyarakat. Agraria dalam Kementerian ATR/BPN dapat lebih dimaknakan sebagai area atau fungsi yang dibebankan untuk merealisasikan kebijakan dan atau tuntutan konstitusi yang mengamanatkan bahwa tanah diperuntukkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
T
anah adalah aset bangsa yang merupakan modal dasar pembangunan sehingga pemanfaatannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Merujuk pada pasal 33 UUD 1945, upaya menjadikan tanah sebagai barang dagangan, objek spekulasi, dan hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya harus dihindari.
B
erdasarkan prinsip-prinsip kebijakan pertanahan nasional, tanpa bermaksud untuk menyederhanakan permasalahan terkait agraria, pembaruan agraria pada intinya meliputi: 1. Suatu proses yang berkesinambungan, artinya dilaksanakan dalam satu kerangka waktu (time frame); 2. Restrukturisasi pemilikan/penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (sumber agraria) oleh masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan; 3. Dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam (sumber daya agraria), serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
pendahuluan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
ruang diharapkan dapat berperan optimal sebagai panglima pembangunan nasional sehingga mampu mewujudkan cita-cita penataan ruang nasional, yaitu ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanahdapat bertugas dan berfungsi secara optimal. Renstra ini juga merupakan alat untuk mewujudkan sinkronisasi dan integrasi seluruh kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah sesuai dengan visi dan misi Penataan Ruang. Pada akhirnya, penataan
3
target kinerja dan kerangka pendanaan
R E V I S I
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
4
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
P
ermasalahan utama bidang pertanahan saat ini antara lain:
pendahuluan
1. Semakin maraknya konflik dan sengketa tanah 2. Semakin terkonsentrasinya pemilikan dan penguasaan tanah pada sekelompok kecil masyarakat; 3. Lemahnya jaminan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikian, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; 4. Pengaturan terkait pertanahan yang bersifat ego sektoral antara Kementerian/Lembaga.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
1.1.2 Kondisi Umum Penyelenggaraan Penataan Ruang
S
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
esuai dengan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, melalui: (i) harmonisasi antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (ii) keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (iii) pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Ruang di dalam UUPR didefisinikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah.
target kinerja dan kerangka pendanaan
D
penutup
alam konteks perencanaan pembangunan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menyatakan Rencana Tata Ruang (RTR) menjadi pedoman bagi pemanfaatan sumberdaya alam yang optimal dan lestari dengan memperhatikan resiko bencana serta menjadi dasar bagi pembangunan
sarana dan prasarana pembentuk struktur ruang nasional.
D
i dalam visi dan misi pembangunan nasional, sebagaimana diuraikan oleh RPJPN, dari delapan misi yang ada, dua misi memberikan arahan bagi pembangunan Bidang Tata Ruang, yaitu misi kelima (mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan) dan misi keenam (mewujudkan Indonesia asri dan lestari). Kedua misi tersebut memberi penekanan khusus pada: (1) keserasian rencanapembangunan dengan RTR; dan (2) peran kunci RTR sebagai acuan kebijakan spasial lintas sektor. Dalam RPJPN juga dinyatakan bahwa untuk mencapai kedua hal tersebut, maka perlu ditingkatkan (1) kompetensi sumberdaya manusia dan kelembagaan di Bidang Tata Ruang; (2) kualitas RTR; dan (3) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, m a u p u n pengendalian pemanfaatan ruang.
D
alam rentang waktu lima tahun, yang merupakan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJPN memberikan kata kunci dalam mengarahkan pembangunan Bidang Tata
RPJM I
RPJM II
RPJM III
(2005-2009)
(2005-2009)
(2005-2009)
(2005-2009)
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang laebih baik.
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian.
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas IPTEK.
Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur mellui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
U
RPJM I
ntuk Periode III RPJMN (2015-2019) pembangunan bidang Tata Ruang difokuskan pada upayaupaya terkait pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Fokus tersebut sangat erat dan melekat dengan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
pendahuluan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
Gambar 1.1.Arahan RPJPN untuk Bidang Tata Ruang
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
Ruang untuk setiap periode perencanaan jangka menengah (Gambar 1.1.). Kata kunci untuk periode RPJMN 2015-2019 adalah “kapasitas kelembagaan penataan ruang yang mantap” dan “ketersediaan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang”.
5
target kinerja dan kerangka pendanaan
R E V I S I
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
6
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
1.1.3 Kondisi Umum Pengendalian Pemanfaatan Ruang pendahuluan
P
enataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga:
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
•
Diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna
•
Mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
•
Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan
•
Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.
P
target kinerja dan kerangka pendanaan penutup
enataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.
P
erencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan.
P
enyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/ kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.
P
engendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 35, menyebutkan bahwa: “Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi”.
F
ungsi pengendalian pemanfaatan ruang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kedetailan rencana yang ada, dan selanjutnya digunakan untuk menciptakan tertib tata ruang. Mekanisme dalam pengendalian
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
P
emberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian
P
engenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
D
alam rangka menjamin perwujudan rencana tata ruang, selain kebijakan Ditjen Penataan Ruang untuk mendorong penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, juga menitikberatkan pada kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang
pendahuluan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
isinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
engendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.
D
target kinerja dan kerangka pendanaan
P
kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.
penutup
pemanfaatan ruang di atas terlebih dahulu melalui mekanisme pelaporan mencakup mekanisme pemberian informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang, mekanisme pemantauan yang mencakup pengamatan, pemeriksaan dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dan dilakukan oleh instansi yang berwenang, dan mekanisme evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang yang dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang.
7
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
8
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
1.1.4 Kondisi Umum Penguasaan Tanah pendahuluan
T
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
anah merupakan sumber daya alam karunia Tuhan kepada manusia karena itu sudah sepatutnya kita mengelola tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran rakyat. Tanah juga merupakan permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi tubuh bumi yang ada di bawahnya serta ruang yang ada di atasnya. Hak penguasaan tanah tidak dapat dipisahkan dengan persoalan hukum. Bila seseorang memperoleh hak atas tanah, maka pada orang tersebut memiliki kekuasaan untuk menguasai tanah tersebut.
P
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Merupakan tanah yang dikuasai oleh
masyarakat hukum adat teritorial dengan
Hak Ulayat.
4. Hak-hak perorangan/individu, yang terdiri dari:
a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak
individu:
1) Hak Atas Tanah Primer, yaitu hak atas
tanah yang langsung bersumber pada
Hak Bangsa:
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
engertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi dengan hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah tersebut, tidak diserahkan kepada pihak lain.
D
guna perusahaan pertanian,
alam Undang-undang Pokok agraria diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hirarki penguasaan tanah, yaitu: 1. Hak Bangsa Indonesia 2. Hak menguasai dari Negara
target kinerja dan kerangka pendanaan
Hak menguasai dari Negara memberikan
kewenangan kepada negara untuk :
a. Mengatur dan menyelenggarakan
peruntukkan, penggunaan, persediaan,
dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang
angkasa;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-
penutup
hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air, dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air dan ruang angkasa
- Hak Milik adalah hak turun temurun,
terkuat, dan terpenuhi, yang dapat
dipunyai orang atas tanah
- Hak Guna Usaha adalah hak untuk
mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara selama jangka waktu tertentu, perikanan, dan peternakan
- Hak Guna Bangunan adalah hak
untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan di atas tanah yang bukan
miliknya sendiri dalam jangka waktu
tertentu, yaitu 20 tahun atau 30
tahun
- Hak Pakai adalah hak untuk
menggunakan dan atau memungut
hasil dari tanah yang langsung
dikuasai oleh negara atau tanah
milik orang lain yang memberi
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak atau perjanjian dengan pemiliknya yang bukan sewa menyewa atau perjanjian pengolahan
c. Hak Jaminan atas Tanah: Hak Tanggungan
atas tanah yang merupakan
Merupakan satu-satunya hak jaminan
pelimpahan wewenang dari
atas tanah dalam Hukum Tanah Nsional.
pemerintah pusat kepada suatu
Hak Tanggungan menurut UUPA dapat
lembaga pemerintah atau
dibebankan kepada Hak Milik, Hak Guna
pemerintah daerah untuk
Usaha, dan Hak Guna Bangunan.
merencanakan peruntukan dan
P
penggunaan tanah yang bersangkutan.
2) Hak Atas Tanah yang Sekunder, yaitu
hak yang bersumber dari pemiliknya,
yaitu - Hak Guna Bangunan; - Hak Pakai; - Hak Gadai;
- Hak Usaha Bagi Hasil;
- Hak Menumpang; - Hak Sewa. b. Wakaf
Yaitu tanah-tanah Hak Milik yang sudah
diwakafkan atau diberikan untuk
kepentingan sosial
ersoalan yang dihadapi sekarang, yaitu belum terpenuhinya hak-hak dasar tersebut terkait erat dengan lemahnya akses masyarakat miskin pada sumberdaya agraria seperti yang ditunjukkan oleh ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
T
anah pada dasarnya tidak bertambah atau dengan kata lain ketersediaan tanah terbatas baik luas maupun kemampuannya sementara kebutuhan akan tanah terus bertambah mengingat jumlah penduduk semakin banyak. Kegiatan pembangunan semakin meningkat, sehubungan dengan hal tersebut maka kepada setiap orang termasuk badan hukum berkewajiban untuk senantiasa memanfaatkan tanah secara optimal dan mencegah dari kerusakan dengan tujuan bisa lestari dalam penggunaan dan pemanfaatannya.
pendahuluan
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
- Hak Pengelolaan adalah hak
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
9
target kinerja dan kerangka pendanaan
R E V I S I
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
10
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
1.2 Isu Strategis pendahuluan
I M
su strategis yang berkembang dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan tanah yang berkembang pada saat ini diantaranya:
asih maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Peraturan Perundang-undangan seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data pengaduan yang masuk sampai bulan Juli tahun 2014, 70% diantaranya terjadi di kawasan perkotaan. Selain itu, data ini didukung juga oleh hasil audit pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur), kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), dan kawasan perkotaan Makassar, Sunguminasa, Maros, dan Takalar (Maminasata).
target kinerja dan kerangka pendanaan
K
onflik antar sektor dan sengketa kepemilikan lanah
penutup
Sengketa kepemilikan lahan banyak terjadi karena benturan kepentingan antar masyarakat maupun antarsektor. Akar permasalahannya dapat berupa ketidakjelasan kepemilikan maupun perebutan kepemilikan. Kasus sengketa kepemilikan lahan timbul karena adanya klaim/pengaduan/keberatan dari masyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan di bidang pertanahan yang dirasakan merugikan hak-hak mereka atas tanah.
B
elum efektifnya upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pemantauan dan pengendalian pertanahan Belum efektifnya upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pemantauan dan pengendalian pertanahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu belum lengkapnya instrumen peraturan daerah yang dapat digunakan untuk pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, belum ditetapkannya peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, kurangnya sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pemantauan dan pengendalian pertanahan, serta lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian yang ada. Banyaknya pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban pemegang Hak Atas Tanah (HAT) menurut peraturan perundangan yang berlaku maupun berdasarkan syarat yang tercantum dalam SK Pemberian Hak Atas Tanah nya.
B
anyaknya kasus tanah terlantar yang belum dimanfaatkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ijin peruntukannya Upaya secara yuridis untuk menangani kasus tanah terlantar telah dilakukan oleh Pemerintah, antara lain melalui Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Namun, pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar belum sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan PP No. 36 Tahun 1998 belum efektif antara lain disebabkan belum adanya kesamaan persepsi terhadap tujuan peraturan tersebut, objek tanah terlantar, masalah keperdataan bekas pemegang hak, jangka waktu hak, asas publisitas, serta
erbatasnya SDM/Aparatur untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Keterbatasan aparatur / sumberdaya manusia dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi keterbatasan secara kuantitas maupun kualitasnya. Contoh, belum terpenuhinya kebutuhan PPNS Penataan Ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kurangnya tingkat pemahaman PPNS dalam menggunakan alat pendukung penyidikan, antara lain penggunaan GPS, aplikasi pemetaan, dll.
B
elum Lengkapnya Instrumen Dasar Atau Aturan (Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) Dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Hal tersebut menyebabkan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum ada pengaturan mengenai cara untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, belum ada pengaturan penentuan kriteria permasalahan khusus, dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/difungsikan sebagai penyelidikan/pulbaket. Disamping itu pedoman-pedoman perizinan, insentif & disinsentif, dan pengenaan sanksi masih dalam proses penyusunan dan penatapan.
P
erlu pelibatan dan pendayagunaan masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Masih kurangnya peran atau partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana amanat dari peraturan
B
elum jelasnya struktur pengawasan dan pemanfaatan ruang.
kelembagaan pengendalian
Saat ini lembaga di bidang penataan ruang lebih menitikberatkan pada kegiatan pembinaan penataan ruang dengan kegiatan utama mendorong penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah. Contoh masih belum jelas lembaga yang menjamin kedudukan atau posisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mendukung kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Disamping itu banyak PPNS Penataan Ruang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang karena proses mutasi di daerah. PPNS Penataan Ruang dimutasikan kepada bidang tugas non teknis operasional bidang penataan ruang sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
K
etidakmerataan/ketimpangan penguasaan Tanah di Indonesia
Saat ini terjadi ketimpangan dalam “struktur penguasaan” sumber-sumber agraria merupakan masalah agraria yang amat menonjol di tanah air. Adapun yang dimaksud dengan “struktur penguasaan” di sini adalah susunan sebaran atau distribusi, baik mengenai pemilikan (penguasaan formal), maupun penguasaan efektif (garapan/operasional) atas sumber-sumber agraria; juga sebaran alokasi atau peruntukannya.
pendahuluan
T
perundang-undangan bidang penataan ruang dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: kurangnya pemahaman dan kesamaan persepsi di lingkungan masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang, belum tersosialisasikannya rencana tata ruang yang telah berkekuatan hukum, ketidaktahuan masyarakat dan dunia usaha terhadap pelanggaran tata ruang yang ada di sekitar tempat tinggalnya, ketidaktahuan proses pengaduan dan pelaporan yang seharusnya dilakukan, dst.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
dan
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
pendanaan untuk mengidentifikasi menginventarisasi tanah terlantar.
11
target kinerja dan kerangka pendanaan
R E V I S I
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
12
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
pendahuluan
1.3 Potensi dan Permasalahan Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
D
alam penyelenggaraan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, dilakukan analisis terhadap potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan jangka menengah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
1.3.1 Potensi
P
otensi yang dimiliki dalam kaitannya dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, antara lain:
1. Berdasarkan data hingga Bulan Mei 2015, status percepatan penyelesaian Perda RTRW dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.1 Status Perda RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
No
Status Perda RTRW
Provinsi
Kabupaten
Kota
1. Proses Revisi
0
10
0
2. Proses Rekomendasi Gubernur
0
0
0
3. Sudah Pembahasan BKPRN
1
2
0
4. Sudah Mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri
5
52
5
5. Perda RTRW
28
351
88
34
415
93
Persetujuan Substansi
14,70%
12,60%
5,40%
Perda RTRW
82,40%
84,60%
94,60%
Total
target kinerja dan kerangka pendanaan
Status: Desember 2015
B
erdasarkan data di atas, sebanyak 82,4% atau sejumlah 28 provinsi telah menetapkan Perda RTRW Provinsi, sebanyak 84,6% atau sejumlah 415 Kabupaten telah menetapkan Perda RTRW Kabupaten, dan sebanyak 94,6% atau sejumlah 88 Kota telah menetapkan Perda RTRW Kota. Jumlah tersebut merupakan potensi yang dapat digunakan sebagai instrumen dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang di daerah dapat selaras dengan RTRW yang telah ditetapkan.
penutup
R E V I S I
2.
Merujuk pada data capaian fokus prioritas penyesuaian peraturan perundangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang sampai dengan tahun 2014 telah terselesaikan beberapa NSPK prioritas yang dapat digunakan sebagai instrumen dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah. NSPK yang telah terselesaikan agar dapat ditindaklanjuti menjadi NSPK berbentuk Peraturan Menteri (Permen) sehingga substansi/materi yang diatur dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan terkait.
13
pendahuluan
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
Judul NSPK (PP/Permen)
Nomor
PP tentang Zonasi Sistem Nasional
2.
Prosedur Perolehan Izin Pemanfaatan Ruang Dan Tata Cara Penggantian Yang Layak
3.
PP tentang Insentif dan Disinsentif
4.
PP tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5.
PP tentang Kriteria Kawasan Perkotaan
6.
PP tentang Penataan Kawasan Perkotaan
7.
PP tentang Penataan Kawasan Agropolitan
8.
PP tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
9.
PP tentang Sanksi Administratif
10.
PP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (termasuk di dalamnya adalah PP tentang Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW)
11.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Permen PU No. 20/PRT/M/2011
12.
Rencana Aksi Nasional Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 20122020 Kementerian Pekerjaan Umum
Permen PU No. 11/PRT/M/2012
Sumber: DJPR, November 2014
10 NSPK dirangkum dalam 1 PP, yaitu PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
target kinerja dan kerangka pendanaan
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
1.
penutup
No
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
Tabel 1.2 PP/Permen Bidang Penataan Ruang
14
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
Tabel 1.3 Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) Bidang Penataan Ruang pendahuluan
No.
Judul NSPK
No.
Judul NSPK
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan target kinerja dan kerangka pendanaan penutup
1 Pedoman Pengaturan Zonasi Kawasan Sekitar Danau, Waduk, Situ
19 Standar Data, Informasi, dan Peta Penataan Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten
2 Pedoman Pengaturan Zonasi Kawasan Lindung Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya
20 Standar Kelembagaan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten
3 Pedoman Penyusunan KLHS Bidang Penataan Ruang
21 Standar Teknis Pelaksanaan SPM Bidang Penataan Ruang Kab/Kota
4 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perkotaan
22 Standar Penataan Ruang di Kawasan Rawan Bencana
5 Pedoman Teknis Pembinaan Kota
23 Petunjuk Teknis Kerjasama Penataan Ruang Antar Daerah
6 Pedoman Teknis Pengembangan Perkotaan
24 Pedoman Kriteria Kawasan Perkotaan
7 Standar Teknis Kelembagaan Penyelenggaraan Kota
25 Pedoman Standar Pemetaan RDTR
8 Pedoman Penyediaan Ruang Evaluasi Bencana
26 Pedoman Tata Cara Penentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
9 Pedoman Penataan Ruang Nasional (Agropolitan)
27 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Banjir
10 Pedoman Penataan Ruang Nasional (Insentif dan Disinsentif)
28 Pedoman Pembinaan Penataan Ruang Provinsi, Kabupaten, dan Kota
11 Pedoman Penataan Ruang Nasional (Penjabaran RTR KSN dalam Implementasi RTR Provinsi/Kab/Kota
29 Penataan Ruang Pasca Kegiatan Pertambangan
12 Pedoman Kriteria Zona, Subzona dan Blok dalam Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
30 Standar Teknis Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
13 Pedoman Teknis Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka
31 Standar Teknis Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Provinsi
14 Petunjuk Pelaksanaan P2KH
32 Standar Teknis Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten
15 Pedoman Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi, Kabupaten, Kota
33 Standar Teknis Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi
16 Pedoman Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
34 Standar Teknis Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Agropolitan dan Perdesaan
17 Pedoman Pengawasan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten
35 Standar Teknis Peraturan Zonasi
18 Standar Teknis Evaluasi Kualitas Substansi Muatan RTRW Provinsi dan Kabupaten
36 Juknis Pengawasan Teknik Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sumber: DJPR, November 2014
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
ndang-undang yang diterbitkan setelah lahirnya UUPA yang berkaitan sangat erat dengan urusan pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Bendabenda yang ada di atasnya; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benada yang Berkaitan dengan Tanah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Selain itu setelah diterbitkannya UUPA, pemerintah juga telah menetapkan sejumlah Peraturan Pemerintah yang sangat erat berkaitan dengan pengaturan dan penataan penguasaan tanah dalam rangka
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
P
eraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
N
SPK terkait pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah dapat digunakan untuk memperlengkapi instrumen yang digunakan dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah.
pendahuluan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
1. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
U
menjawab berbagai tantangan dari dinamika perkembangan masyarakat, antara lain yaitu :
target kinerja dan kerangka pendanaan
ebagaimana diketahui fungsi pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah telah diselenggarakan dengan cara yang seksama, terutama ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan penguasaan dan pemilikan tanah, baik sebelum lahirnya UUPA maupun setelah lahirnya UUPA. Undang-undang yang terbit sebelum lahirnya UUPA dan berkaitan sangat erat dengan urusan pertanahan, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Peraturan-peraturan dan tindakantindakan mengenai tanah- tanah perkebunan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan tanah-tanah partikelir; UndangUndang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
penutup
S
15
16
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
3. Keberadaan PPNS Bidang Penataan Ruang: pendahuluan
S
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
alah satu pembinaan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah dalam bentuk Pembinaan PPNS. Pembinaan PPNS ini dilakukan dalam rangka membentuk instrumen penegakan hukum atas peraturan bidang penataan ruang sebagaimana dijelaskan dalam ilustrasi PPNS pada gambar di bawah. Adapun pada tahun 2014, melalui kerjasama pendidikan PPNS dengan Bareskrim Polri telah membina sebanyak 157 orang PPNS (dari target sejumlah 160 orang) sehingga jumlah PPNS yang berhasil dibina sampai dengan tahun 2014 sebanyak 600 orang PPNS. Keberadaan PPNS Bidang Penataan Ruang diharapkan dapat membantu dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah. Gambar 1.2 Ilustrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Tujuan:
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
Memberikan pengetahuan kepada pegawai negeri sipil untuk menjadi PPNS Penataan Ruang yang memiliki kemampuan dasar untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dan peyidikan terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang yang berindikasi tindak pidana sesuai UU Penataan Ruang No. 26 2007
Manfaat:
Meningkatnya kapasitas PNS Ditjen Penataan Ruang dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya tertib tata ruang
Pelaksanaan Pembinaan PPNS TA 2014: Pendidikan dan Pelatihan PPNS Penataan Ruang Pola 400 Jam Pelajaran Pendidikan dan Pelatihan PPNS Penataan Ruang Pola 200 Jam Pelajaran
target kinerja dan kerangka pendanaan
2010
2011
2012
2014
124 Orang
102 Orang
121 Orang
157 Orang
penutup
4. Terbentuknya Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang cikal bakalnya berasal dari sub direktorat pengendalian yang ada di Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktorat Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar, dan Tanah Kritis yang ada di Badan Pertanahan Nasional. Dengan terbentuknya Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah diharapkan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah dapat terkelola secara lebih fokus dan terlaksana dengan baik.
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
17
2. Masih belum terstrukturnya lembaga Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang. Saat ini lembaga di bidang penataan ruang lebih menitikberatkan pada kegiatan pembinaan penataan ruang dengan kegiatan utama mendorong penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah. Salah satu contoh kelembagaan Pengawasan dan
4. Masih kurangnya peran atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi kaidah/aturan yang berlaku agar dapat memberikan efek positif bagi masyarakat serta pemberian ancaman dan sanksi terhadap masyarakat/orang tertentu yang melakukan pelanggaran perlu dijalankan dengan lebih efektif. 5. Masih adanya kendala yang ditemui dalam sertifikasi tanah, misalnya adanya pengalihan tanah kepada pihak lain secara di bawah tangan, bidang tanah yang diusulkan terindikasi sengketa, lokasi yang diusulkan masuk lokasi HGU.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
3. Masih kurangnya aparatur atau sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas, pada kegiatan Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang. Contoh, belum terpenuhinya jumlah kebutuhan akan PPNS Penataan Ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, kurangnya tingkat pemahaman PPNS Penataan Ruang dalam menggunakan alat pendukung penyidikan, antara lain penggunaan GPS, aplikasi pemetaan.
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
1. Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut menyebabkan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum ada pengaturan mengenai cara untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, belum ada pengaturan penentuan kriteria permasalahan khusus, dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/ difungsikan sebagai penyelidikan/pulbaket yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Disamping itu pedomanpedoman perizinan, insentif & disinsentif, dan pengenaan sanksi masih dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan aturan-aturan, diupayakan kaidah-kaidah atau aturan tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memuaskan bagi para pihak, oleh karena itu kaidah/aturan tata ruang harus dirumuskan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.
Pengendalian belum terstruktur adalah masih belum jelas lembaga yang menjamin kedudukan atau posisi PPNS Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mendukung kegiatan Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang. Disamping itu banyak PPNS Penataan Ruang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dikarenakan proses mutasi pegawai di daerah. PPNS Penataan Ruang dimutasikan kepada bidang tugas non teknis operasional bidang penataan ruang sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PPNS.
target kinerja dan kerangka pendanaan
erdapat beberapa kelemahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, yang diharapkan dapat teratasi, antara lain:
penutup
T
pendahuluan
1.3.2 Kelemahan
18
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
1.3.3 Peluang pendahuluan
P
eluang yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, antara lain:
P U
eningkatan Pengendalian dan Pengawasan melalui PPNS Bidang Penataan Ruang
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
ndang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan perlunya kegiatan pengawasan penataan ruang. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang juga mengamanatkan bahwa pengawasan penataan ruang terdiri atas pengawasan teknis dan pengawasan khusus. Pengawasan teknis penataan ruang merupakan pengawasan terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan secara berkala. Sedangkan pengawasan khusus penataan ruang merupakan pengawasan terhadap permasalahan khusus dalam penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
target kinerja dan kerangka pendanaan
U
ntuk mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang, diterbitkan Permen PU No. 13 tahun 2009 tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil Bidang Penataan Ruang yang mengamanatkan dilakukannya penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penataan ruang, yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun laporan masyarakat.
D penutup
alam rangka mendukung perwujudan dari pengendalian pemanfaatan ruang, periode tahun 2010-2014 telah dilaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang dengan jumlah sebanyak 53 PPNS Pusat, 156 PPNS Provinsi, 292 PPNS Kabupaten, dan 96
PPNS Kota.
A
dapun tujuan dari PPNS ini memberikan pengetahuan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi PPNS Penataan Ruang yang memiliki kemampuan dasar untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang yang berimplikasi tindak pidana sesuai dengan UU Penataan Ruang No. 26 tahun 2007. Manfaat dari PPNS ini meningkatkan kapsitas PNS Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya tertib tata ruang.
P
elaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan NSPK terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang
U
ntuk mendukung pengendalian pemanfaatan menuju terwujudnya tertib ruang telah diselesaikan sejumlah 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang merangkum 10 (sepuluh) substansi NSPK meliputi Zonasi Sistem Nasional, Prosedur Perolehan Izin Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Penggantian yang Layak, Insentif dan Disinsentif, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kriteria Kawasan Perkotaan, Penataan Kawasan Perkotaan, Penataan Kawasan Agropolitan, Penataan Ruang Kawasan Perdesaan, Sanksi Administratif, Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW.
P
elaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk :
2. Menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang. 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.
P
elaksanaan audit pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
U
ntuk mendukung tujuan menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, diperlukan pengendalian pemanfaatan menuju terwujudnya tertib ruang. Diharapkan pemanfaatan ruang yang ada selaras dengan rencana tata ruang. Audit pemanfaatan ruang dapat didefinisikan sebagai evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang di suatu wilayah terhadap rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang dilakukan secara objektif, sistematis, dan independen.
P D
engaturan masalah pertanahan irektorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah melalui Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar mempunyai peluang untuk dapat mengatur masalah pertanahan yang dapat berkontribusi dalam kehidupan bersama yang berkeadilan yang kaitannya dengan penguasaan tanah, penguasaan sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik melalui ketersediaan tanah untuk reforma agraria, program strategis negara dan cadangan umum lainnya. Tanah terlantar yang yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang dimiliki oleh Pemerintah daerah dan Kanwil maupun Kantah untuk bisa diredistribusikan kepada rakyat sebagai upaya menata penguasaan aset atas tanah supaya tidak terlalu timpang.
M
elalui mekanisme penertiban tanah terlantar maka terhadap tanah yang telah diberikan haknya atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya dioptimalisasikan peruntukan dan pemanfaatannya baik seluruhnya maupun sebagian tanahnya oleh pemegang hak atau pemegang izin lokasi sesuai dengan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya.
pendahuluan
1. Menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
19
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
R E V I S I
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
eberapa tantangan dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah diantaranya: 1. Menyelesaikan dan melakukan harmonisasi peraturan perundangan yang terkait dengan penataan ruang, termasuk diantaranya: • NSPK terkait pengendalian pemanfaatan ruang • NSPK terkait penguasaan tanah 2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang:
• •
Operasionalisasi peran PPNS di daerah melalui program P5R Pelatihan 1000 orang PPNS baru di pusat dan daerah
3. Pengendalian pertanahan dan penertiban tanah terlantar; 4. Optimalisasi peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang; 5. Peningkatan kinerja aparatur/sumber daya manusia dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
penutup
B
target kinerja dan kerangka pendanaan
1.3.4 Tantangan
20
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
6. Terwujudnya tertib ruang dan minimalisasi tanah terlantar. pendahuluan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
7. Terwujudnya jaminan hukum hak atas tanah Jaminan hukum hak atas tanah merupakan hal sangat penting bagi masyarakat. Tanah mempunyai makna sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, setiap pemilik tanah menginginkan adanya jaminan hukum atas tanahnya. Jaminan hukum perlu diberikan oleh Pemerintah, bahwa pemilik tanah yang sah tidak perlu khawatir akan kehilangan hak kepemilikan setiap saat. Untuk itu legalisasi atau sertipikasi tanah mendesak dilakukan oleh Pemerintah Cq Badan Pertanahan Nasional. Ada 6 jenis legalisasi tanah yang diselenggarakan oleh BPN yaitu PRONA, sertipikasi petani, sertipikasi transmigrasi, sertipikasi UKM, sertipikasi nelayan, dan sertipikasi tanah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Terwujudnya pengendalian, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah berusaha mengelola tanah terlantar. Pengelolaan ini didasarkan atas makna tanah bagi kehidupan umat manusia. Tanah yang merupakan sumberdaya kehidupan yang keberadaannya semakin langka, justru kemudian menjadi sumberdaya yang mubazir. Lebih jauh lagi, tanah terlantar mengandung potensi kerugian ekonomi (opportunity loss), karena tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan. Tanah terlantar juga menghilangkan pendapatan masyarakat, menghilangkan kesempatan kerja bagi penduduk di sekitarnya dan kerugian yang tidak kalah penting adalah keluarnya tanah dari perekonomian negara. Dari sisi prinsip kehidupan bermasyarakat, penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak berkeadilan dan pelanggaran kewajiban pemegang hak dasar penguasaan tanah.
target kinerja dan kerangka pendanaan penutup
D
irektorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah adalah unsur pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dipimpin oleh Direktur Jenderal. irektorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
TUGAS
FUNGSI
”Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.
a. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah menyelenggarakan fungsi: b. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; f.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.
penutup
D
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
1.4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
pendahuluan
21
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
R E V I S I
target kinerja dan kerangka pendanaan
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
22
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
SUSUNAN ORGANISASI pendahuluan
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STAF AHLI BIDANG LANDREFORM DAN HAK MASYARAKAT ATAS TANAH MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
STAF AHLI BIDANG MASYARAKAT ADAT DAN KEMASYARAKATAN visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
STAF AHLI BIDANG EKONOMI PERTANAHAN
INSPEKTORAT JENDERAL
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTU R KEAGRARIAN
target kinerja dan kerangka pendanaan
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN
DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH
PUSAT PENDIDIKA N DAN PELATIHAN
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH
PUSAT PELATIHA N DAN PENGEM BANGAN
PUSAT DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN, TATA RUANG DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN MASALAH AGRARIA, PEMANFAATAN RUANG DAN TANAH
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
23
penutup
target kinerja dan kerangka pendanaan
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
pendahuluan
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
24
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
A. Sekretariat Direktorat Jenderal pendahuluan
S
ekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas sebagai berikut:
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
TUGAS
FUNGSI
” Pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah”.
a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; b. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangandan advokasi hukum; c. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; d. Pelaksanaan urusan kepegawaian; e. Pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan f.
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga ditjen pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah.
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas : 1.
Bagian Program dan Hukum; dan
2.
Bagian Kepegawaian dan Umum
1. Bagian Program dan Hukum
target kinerja dan kerangka pendanaan
"Bagian Program dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum.
D
alam melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; b. Pelaksanaan fasilitasi administrasi kerja sama di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah; c. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum; dan
penutup
d. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Ditjen pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah.
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
agian Program dan Hukum terdiri atas:
1. Subbagian Program; Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan fasilitasi administrasi kerja sama
pendahuluan
B
25
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum
2. Bagian Kepegawaian dan Umum "Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, tata usaha dan rumah tangga Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. alam melaksanakan Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
dan
tugasnya Umum
a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, mutasi kepegawaian, serta penyiapan penataan organisasi dan tata laksana; b. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan; c. Pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan e. Pelaksanaan urusan pemeliharaan barang milik Negara di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
B
agian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:
1. Subbagian Kepegawaian; Mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, penyiapan pengembangan dan mutasi pegawai, serta penyiapan penataan organisasi dan tata laksana. 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; Mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, urusan administrasi barang milik negara di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. 3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Mempunyai tugasmelakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tanggaserta pemeliharaan barang milik Negara di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
penutup
D
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
3. Subbagian Hukum.
target kinerja dan kerangka pendanaan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
2. Subbagian Evaluasi Kinerja;
26
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
B. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang pendahuluan
D
irektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas sebagai berikut:
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
TUGAS
FUNGSI
” Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang”.
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaranpemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri SipilPenataan Ruang; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
target kinerja dan kerangka pendanaan
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang; dan f.
Pelaksanaan Direktorat.
Direktoral Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas: 1. Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman; penutup
2. Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah I; 3. Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II; 4. Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III; 5. Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah IV; 6. Subbagian Tata Usaha; dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
urusan
tata
usaha
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
27
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
ubdirektorat Perencanaan dan Pedoman terdiri atas:
1. Seksi Perencanaan; Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Seksi Pedoman Seksi Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
S
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
alam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman, menyelenggarakan fungsi:
target kinerja dan kerangka pendanaan
D
penutup
"Mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan super visi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan ren canadan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
pendahuluan
1. Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman.
28
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
2. Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah I. pendahuluan
"Subdirektorat Pengen dalian Pemanfaatan Ruang Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan super visi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis dan khusus penataan ruang serta pembinaan dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
D
alam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, danpemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis penataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera;
target kinerja dan kerangka pendanaan
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalianpemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera
S
ubdirektorat Pengendalian Ruang Wilayah I terdiri atas:
1. Seksi Bina Ruang;
Pengendalian
Pemanfaatan Pemanfaatan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis penataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera 2. Seksi Pemantauan Pemanfaatan Ruang
dan
Evaluasi
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera.
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
29
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, danpemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalianpemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.
ubdirektorat Pengendalian Ruang Wilayah I terdiri atas:
1. Seksi Bina Ruang;
Pengendalian
Pemanfaatan Pemanfaatan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis penataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali. 2. Seksi Pemantauan Pemanfaatan Ruang
dan
Evaluasi
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, danpemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan teknispenataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali;
S
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
alam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
target kinerja dan kerangka pendanaan
D
penutup
"Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan super visi, sertapelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatanpengawasan teknis dan khusus penataan ruang serta pembinaan danpelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.
pendahuluan
3. Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II.
30
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
4. Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III. pendahuluan
Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan super visi, sertapelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatanpengawasan teknis dan khusus penataan ruang serta pembinaan danpelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
D
alam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan teknispenataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
target kinerja dan kerangka pendanaan
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, danpemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalianpemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
S
ubdirektorat Pengendalian Ruang Wilayah III terdiri atas:
1. Seksi Bina Ruang;
Pengendalian
Pemanfaatan Pemanfaatan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis penataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. 2. Seksi Pemantauan Pemanfaatan Ruang
dan
Evaluasi
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
31
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, danpemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan teknispenataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruangdi wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, danpemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasankhusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalianpemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.
S
ubdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah IV terdiri atas:
1. Seksi Bina Ruang;
Pengendalian
Pemanfaatan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis penataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua 2. Seksi Pemantauan Pemanfaatan Ruang
dan
Evaluasi
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
alam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
D
target kinerja dan kerangka pendanaan
Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah IV mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan super visi, sertapelaksanaan pemantauan, ev aluasi dan pelaporan kegiatanpengawasan teknis dan khusus penataan ruang serta pembinaan danpelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.
pendahuluan
5. Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah IV.
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.
penutup
6. Subbagian Tata Usaha.
32
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
C. Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang pendahuluan
D
irektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas sebagai berikut:
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
TUGAS
FUNGSI
” Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang”.
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaranpemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri SipilPenataan Ruang; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
target kinerja dan kerangka pendanaan
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang terdiri atas: 1. Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman; 2. Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah I;
penutup
3. Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah II; 4. Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah III; 5. Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV; 6. Subbagian Tata Usaha; dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
33
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan pedoman penertiban pemanfaatan ruang.
ubdirektorat Perencanaan dan Pedoman terdiri atas:
1. Seksi Perencanaan Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan penertiban pemanfaatan ruang. 2. Seksi Pedoman Seksi Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan pedoman penertiban pemanfaatan ruang.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
S
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
alam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman menyelenggarakan fungsi:
target kinerja dan kerangka pendanaan
D
penutup
"Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman, mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaa kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan super visi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana dan pedoman penertiban pemanfaatan ruang.
pendahuluan
1. Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman.
34
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
2. Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah I pendahuluan
"Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan super visi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
D
alam melaksanakan tugas, Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera; dan
target kinerja dan kerangka pendanaan
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera.
S
ubdirektorat Penertiban Ruang Wilayah I terdiri atas:
Pemanfaatan
1. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera. 2. Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera.
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
35
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.
ubdirektorat Penertiban Ruang Wilayah II terdiri atas:
Pemanfaatan
1. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali. 2. Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali; dan
S
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
alam melaksanakan tugas, Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
target kinerja dan kerangka pendanaan
D
penutup
"Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan super visi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.
pendahuluan
3. Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah II
36
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
4. Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah III. pendahuluan
Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan super visi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
D
alam melaksanakan tugas, Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; dan
target kinerja dan kerangka pendanaan
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
S
ubdirektorat Penertiban Ruang Wilayah III terdiri atas:
Pemanfaatan
1. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. 2. Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
37
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.
S
ubdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV terdiri atas:
1. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
alam melaksanakan tugas, Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:
2. Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.
target kinerja dan kerangka pendanaan
D
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan super visi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.
pendahuluan
5. Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.
penutup
6. Subbagian Tata Usaha.
38
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
D. Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan pendahuluan
D
irektorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan mempunyai tugas :
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
TUGAS
FUNGSI
” Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi danpelaporan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan”.
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan;
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
d. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan perizinan kerja sama di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan; e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan; dan f.
Pelaksanaan direktorat
urusan
Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan terdiri atas:
target kinerja dan kerangka pendanaan
1. Subdirektorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan; 2. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian; 3. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Non Pertanian; 4. Subbagian Tata Usaha; dan 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
tata
usaha
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
39
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunavn inorma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian program pertanahan.
ubdirektorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan terdiri atas: 1. Seksi Pengendalian Penerapan Kebijakan Pertanahan Seksi Pengendalian Penerapan Kebijakan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penerapan kebijakan pertanahan. 2. Seksi Pengendalian Program Pertanahan Seksi Pengendalian Program Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian program pertanahan.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penerapan kebijakan pertanahan; dan
S
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
alam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
target kinerja dan kerangka pendanaan
D
penutup
"Subdirektorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan super visi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan.
pendahuluan
1. Subdirektorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
40
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
2. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian pendahuluan
"Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan super visi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tanah pertanian.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
D
alam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian menyelenggarakan fungsi :
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan pemanfaatan tanah pertanian; dan b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan evaluasi dan pembinaan pemanfaatan tanah pertanian.
S
ubdirektorat Pemantauan Tanah Pertanian terdiri dari:
dan
Evaluasi
1. Seksi Pemantauan Tanah Pertanian; Seksi Pemantauan Tanah Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan tanah pertanian. 2. Seksi Evaluasi Tanah Pertanian.
target kinerja dan kerangka pendanaan
Seksi Evaluasi Tanah Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan evaluasi dan pembinaan pemanfaatan tanah pertanian.
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
41
Seksi Pemantauan Tanah Non Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan tanah non pertanian. 2. Seksi Evaluasi Tanah Non Pertanian. Seksi Evaluasi Tanah Non Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan evaluasi dan pembinaan pemanfaatan tanah non pertanian.
4. Subbagian Tata Usaha "Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.
S
ubbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
1. Seksi Pemantauan Tanah Non Pertanian
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
ubdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Non Pertanian terdiri atas:
target kinerja dan kerangka pendanaan
S
penutup
"Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Non Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan super visi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tanah non pertanian.
pendahuluan
3. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Non Pertanian
42
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
E. Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar pendahuluan
D
alam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menyelenggarakan fungsi:
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
TUGAS
FUNGSI
Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar”
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; e. Pelaksanaan pengamanan dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar untuk berbagai kepentingan pembangunan; f.
Penyusunan program pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar untuk berbagai kegiatan pembangunan;
target kinerja dan kerangka pendanaan
g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; h. Pelaksanaan direktorat. Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar terdiri atas: 1. Subdirektorat Potensi Tanah Terlantar; 2. Subdirektorat Penertiban dan Penetapan Tanah Terlantar;
penutup
3. Subdirektorat Pendayagunaan Tanah Terlantar; 4. Subbagian Tata Usaha; dan 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
urusan
tata
usaha
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
43
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan data tanah terlantar.
ubdirektorat Potensi Tanah Terlantar terdiri atas:
1. Seksi Identifikasi Potensi Tanah Terlantar Seksi Identifikasi Potensi Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan identifikasi dan verifikasi potensi tanah terlantar. 2. Seksi Pengelolaan Data Tanah Terlantar. Seksi Pengelolaan Data Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan data tanah terlantar.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan identifikasi dan verifikasi potensi tanah terlantar; dan
S
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
alam melaksanakan tugas, Subdirektorat Potensi Tanah Terlantar menyelenggarakan fungsi:
target kinerja dan kerangka pendanaan
D
penutup
"Subdirektorat Potensi Tanah Terlantar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan super visi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan identifikasi dan verifikasi potensi tanah terlantar serta pengelolaan data tanah terlantar.
pendahuluan
1. Subdirektorat Potensi Tanah Terlantar
44
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
2. Subdirektorat Penertiban dan Penetapan Tanah Terlantar pendahuluan
"Subdirektorat Penertiban dan Penetapan Tanah Terlantar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan super visi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penertiban dan penetapan tanah terlantar.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
D
alam melaksanakan tugas, Subdirektorat Penertiban dan Penetapan Tanah Terlantar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penertiban tanah terlantar; dan
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penetapan tanah terlantar
S
ubdirektorat terdiri atas:
Penertiban
Tanah
Terlantar
1. Seksi Penertiban Tanah Terlantar Seksi Penertiban Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penertiban tanah terlantar. 2. Seksi Penetapan Tanah Terlantar Seksi Penetapan Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penetapan tanah terlantar.
target kinerja dan kerangka pendanaan penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
45
"Subdirektorat Pendayagunaan Tanah Terlantar mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan,penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberianbimbingan teknis dan super visi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendayagunaan tanah terlantar.
b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Peruntukan Tanah Terlantar.
Tanah
1. Seksi Analisis Pemanfaatan Tanah Terlantar; Seksi Analisis Pemanfaatan Tanah Terlantar mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan,penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, danpemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisispemanfaatan tanah terlantar. 2. Seksi Peruntukan Tanah Terlantar. Seksi Peruntukan Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan,penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan Peruntukan TanahTerlantar.
4. Subbagian Tata Usaha "Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
ubdirektorat Pendayagunaan Terlantar terdiri atas:
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
a. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisis pemanfaatan tanah terlantar; dan
S
target kinerja dan kerangka pendanaan
alam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pendayagunaan Tanah Terlantar menyelenggarakan fungsi:
penutup
D
pendahuluan
3. Subdirektorat Pendayagunaan Tanah Terlantar
VISI, MISI, TUJUAN,
, DAN SA SARAN STRATEGIS
48
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
2.1 Visi dan Misi pendahuluan
P
residen Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan alur seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan kementerian. Arahan pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
M
engikuti peraturan teknis penyusunan Renstra K/L dalam Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2014, setiap Kementrian atau Lembaga pemerintah dalam menyusun Renstra, tidak lagi menyusun Visi dan Misi nya masing-masing tetapi hanya menindaklanjuti Visi dan Misi Pemerintah yang sudah ada, sebagaimana yang tertuang dalam visi pembangunan nasional Tahun 20152019, yakni:
" Te r wuj udn ya I n do n e si a Yan g B e r daul at, M an di r i, Dan B e r ke p r i b adi an B e r l an daskan Go t o n g Ro yo n g
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
U
paya untuk mewujudkan visi diatas telah pula ditetapkan 7 (tujuh) Misi yang harus dilaksanakan oleh setiap Kementrian / Lembaga yang berupa :
1. Mewujudkan keamanan Nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah , menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandasakan negara hukum;
target kinerja dan kerangka pendanaan
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jatidiri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, kuat dan berbasisikan kepentingan nasional; dan 7. Mewujudkan manusia Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.
2 .2 T u j ua n da n S a s aran penutup
D
alam Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian terdapat 6 Agenda Prioritas (Nasional). Dalam agenda ke Tujuh yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor–Sektor Ekonomi Strategik, terdapat arah kebijakan meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang, untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat dilaksanakan dengan strategi:
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
49
ntuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam Renstra 2015-2019 memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).
D
ari arahan dan Kebijakan Nasional yang ada, maka dapat di jabarkan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:
2.2.1 Tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
T
ujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah adalah:
"Me njam in te r wu ju dnya Pe n ge n dal i an Pe m an faat an Ruan g dan Pe n guasaan Tana h yang se su ai d e ng an ke b i j akan Pe n at aan Ruan g dan ke b i j akan A gr ar i a 2.2.2 Sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah asaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah adalah:
1
. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
2
. Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
penutup
S
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
U
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
3. Membuka partisipasi publik melalui pembentukan forum masyarakat dan dunia usaha untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal.
target kinerja dan kerangka pendanaan
2. Pembentukan perangkat ppns yang handal dengan menyusun pedoman perlindungan ppns bidang tata ruang;
pendahuluan
1. Pembangunan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi;
ARAH KEBIJAK REGULASI, DAN
KAN, STRATEGI, KERANGKA KERANGKA KELEMBAGAAN
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
52
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
3.1 A ra h da n K e bij a kan Strate g i Nas io n al pendahuluan
D
alam dokumen RPJMN III 2015-2019 Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah memiliki dukungan pada 2 (dua) Bidang, yaitu Program Penyelenggaran Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan Nasional. Adapun amanat RPJMN III 2015-2019 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang terkait dengan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah terdapat pada 3 (sasaran) yaitu:
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
1. Meningkatnya pembinaan kelembagaan penataan ruang 2. Meningkatnya kualitas evaluasi penyelenggaraan penataan ruang 3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan penataan ruang nasional
S
ecara rinci sasaran dan indikator RPJMN 2015-2019 yang terkait dengan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.1 berikut:
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
Tabel 3.1. Amanat RPJMN 2015-2019 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang terkait dengan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Ruang
No PROGRAM/SASARAN/ INDIKATOR I
SATUAN
TARGET 2015 2016 2017 2018 2019
TOTAL ALOKASI 2015-2019
Meningkatnya pembinaan kelembagaan penataan ruang a Jumlah pegawai yang memperoleh sertifikat PPNS Penataan Ruang
target kinerja dan kerangka pendanaan
pegawai
200
200
200
200
200
244,2
b Jumlah Provinsi yang mendapatkan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah
provinsi
16
16
16
16
16
117,22
c Jumlah Kabupaten yang mendapatkan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah
kabupaten
20
20
20
20
20
146,52
d Jumlah Laporan penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
laporan
5
5
5
5
5
45.79
kelompok
35
35
35
35
35
256,41
penutup
e Jumlah kelompok masyarakat dan dunia usaha yang terbina
III
2015 2016 2017 2018 2019
TOTAL ALOKASI 2015-2019
f Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Materi Teknis/ NSPK
4
4
4
4
4
39,09
g Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Rancangan Pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang
Materi Teknis/ NSPK
1
1
0
0
0
5,15
Meningkatnya kualitas evaluasi penyelenggaraan penataan ruang a Jumlah Laporan Pengawasan Teknis dan Audit Penataan Ruang Provinsi/Kab/ Kota di wilayah I
laporan
54
54
54
55
55
494,51
b Jumlah Laporan Pengawasan Teknis dan Audit Penataan Ruang Provinsi/Kab/ Kota di wilayah II
laporan
54
54
54
54
54
494,51
c Jumlah Laporan Pengawasan Teknis dan Audit Penataan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Non Perkotaan di wilayah III
laporan
12
12
12
12
12
146,52
d Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi pengendalian ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Non Perkotaan
laporan
19
19
19
20
20
87
19
18
18
139,2
Meningkatnya kualitas pelaksanaan penataan ruang nasional a Jumlah Kota yang mendapatkan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah
Kota
19
19
pendahuluan
TARGET
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
II
SATUAN
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
No PROGRAM/SASARAN/ INDIKATOR
53
target kinerja dan kerangka pendanaan
R E V I S I
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
54
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
S pendahuluan
edangkan Amanat RPJMN 2015-2019 Program Penataan Pertanahan yang terkait dengan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah adalah seperti pada Tabel 3.2 berikut: Tabel 3.2. Amanat RPJMN 2015-2019 Program Pengelolaan Pertanahan Nasional yang terkait dengan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
No
PROGRAM/SASARAN/ INDIKATOR
SATUAN
TARGET 2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL ALOKASI 2015-2019
PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL I Terwujudnya pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi a Luas aset tanah terindikasi terlantar
Hektar
124,519 253,495 253,495 253,495 253,495
116.67
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
II Terlaksananya Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program a Jumlah Tanah Terlantar yang telah ditetapkan b Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Penerapan Kebijakan Program Pertanahan
target kinerja dan kerangka pendanaan
c Jumlah Data dan Informasi Hak Atas Tanah dan Perijinan yang Diindikasikan Terlantar yang Terintegrasi Dalam Basis Data d Jumlah pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan
SK
153
153
153
153
153
0.5
Rumusan
5
5
5
5
5
2.51
Sistem
2
2
2
2
2
15.06
laporan
9
9
9
9
9
21.85
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
55
A
Tabel 3.3 Amanat RPJMN 2015-2019 dalam Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kegiatan Terkait
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG I
Meningkatnya pembinaan kelembagaan penataan ruang a Jumlah pegawai yang memperoleh sertifikat PPNS Penataan Ruang
b Jumlah Provinsi yang mendapatkan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah
pegawai
provinsi
Output: Pegawai Yang Dibentuk Menjadi PPNS
Orang
2.1 Jumlah Pegawai PPNS
Orang
Aktivitas: Pembentukan Pegawai Menjadi PPNS
Orang
Output: Tata Kelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kebijakan/Prov/ Kab/Kota
kabupaten 2.3 Jumlah Prov/Kab/Kota c Jumlah Kabupaten yang mendapatkan yang mendapatkan pembinaan teknis Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian penataan ruang daerah Pemanfaatan Ruang Aktivitas: Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang d Jumlah Laporan penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
laporan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Prov/Kab/Kota
Prov/Kab/Kota
Output:Kebijakan Pemanfaatan Ruang
Kebijakan
2.1 Jumlah Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang
Kebijakan
Aktivitas: Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
Dukungan Manajemen Ditjen PPRPT
Kegiatan
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
SATUAN
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT/AKTIVITAS
SATUAN
Penertiban Pemanfaatan Ruang target kinerja dan kerangka pendanaan
PROGRAM/SASARAN/ INDIKATOR
penutup
No
pendahuluan
manat RPJMN 2015-2019 tersebut diatas telah tercermin kedalam Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaata Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 sebagai berikut:
56
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I PROGRAM/SASARAN/ INDIKATOR
No pendahuluan
e Jumlah kelompok masyarakat dan dunia usaha yang terbina
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
f
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
SATUAN kelompok
OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT/AKTIVITAS
SATUAN
Output: Tata Kelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kebijakan/Prov/ Kab/Kota
2.4 Jumlah Provinsi/Kabupaten/ Kota Hasil Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Prov/Kab/Kota
Aktivitas: Sosialisasi Peningkatan Peran Komunitas Pengendalian
Prov/Kab/Kota
Aktivitas: Pembentukan Komunitas Pengendalian
Prov/Kab/Kota
Aktivitas: Pendampingan Peningkatan Peran Komunitas Pengendalian
Prov/Kab/Kota
materi teknik/ Output: Norma/Standar/ NSPK Prosedur/Kriteria (NSPK)
NSPK
2.1 Jumlah NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NSPK
Aktivitas: Penyusunan Materi Teknis NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NSPK
Aktivitas: Penyusunan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NSPK
target kinerja dan kerangka pendanaan
g Jumlah Dokumen Materi materi teknik/ Output: Norma/Standar/ Teknis dan Rancangan NSPK Prosedur/Kriteria (NSPK) Pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang
NSPK
2.1 Jumlah NSPK Penertiban Pemanfaatan Ruang
NSPK
Aktivitas: Penyusunan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
NSPK
Aktivitas: Sosialisasi/Diseminasi NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
NSPK
Kegiatan Terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penertiban Pemanfaatan Ruang
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
Kegiatan Terkait
II Meningkatnya kualitas evaluasi penyelenggaraan penataan ruang a Jumlah Laporan Pengawasan Teknis dan Audit Penataan Ruang Provinsi/Kab/ Kota di wilayah I
b Jumlah Laporan Pengawasan Teknis dan Audit Penataan Ruang Provinsi/Kab/ Kota di wilayah II
laporan
laporan
Output: Tata Kelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kebijakan/Prov/ Kab/Kota
2,2 Jumlah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Prov/Kab/Kota
Aktivitas:Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Prov/Kab/Kota
Output:Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang
WASMATLITRIK
3.1 Jumlah Audit dan Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Aktivitas:Audit Tata Ruang c Jumlah Laporan Pengawasan Teknis dan Audit Penataan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Non Perkotaan di wilayah III
laporan
Tidak Ada Karena Wastek adalah melihat kinerja pemerintah daerah, sehingga hanya dilakukan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota
d Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi pengendalian ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Non Perkotaan
laporan
Output: Tata Kelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2.3 Jumlah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penertiban Pemanfaatan Ruang
LAPORAN HASIL AUDIT
LAPORAN HASIL AUDIT
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kebijakan/Prov/ Kab/Kota
Prov/Kab/Kota
pendahuluan
SATUAN
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT/AKTIVITAS
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
SATUAN
Pengendalian Pemanfaatan Ruang target kinerja dan kerangka pendanaan
PROGRAM/SASARAN/ INDIKATOR
Prov/Kab/Kota
penutup
No
57
58
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I No
PROGRAM/SASARAN/ INDIKATOR
OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT/AKTIVITAS
SATUAN
SATUAN
Kegiatan Terkait
pendahuluan
III Meningkatnya kualitas pelaksanaan penataan ruang nasional a Jumlah Kota yang mendapatkan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah
Kota
Output: Tata Kelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kebijakan/Prov/ Kab/Kota
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
2.3 Jumlah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Prov/Kab/Kota
Aktivitas: Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Prov/Kab/Kota
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL I
Terwujudnya pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
a Luas aset tanah terindikasi terlantar
Hektar
Output:Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Rekomendasi
2.2 Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Rekomendasi
Aktivitas:Pengolahan Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Kegiatan
Aktivitas:Pengarsipan Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Kegiatan
Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar
II Terlaksananya Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program target kinerja dan kerangka pendanaan
a Jumlah Tanah Terlantar yang telah ditetapkan
SK
penutup
Output:Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Rekomendasi
2.2 Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Rekomendasi
Aktivitas: Penyusunan Rekomendasi Potensi Tanah Terlantar
Rekomendasi
Aktivitas: Penyusunan Rekomendasi Penertiban Tanah Terlantar
Rekomendasi
Aktivitas: Penyusunan Rekomendasi Pendayagunaan Tanah Terlantar
Rekomendasi
Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
Sistem
Norma/Sistem/Prosedur/ Ketentuan (NSPK) Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
NSPK
1.1 Jumlah Rancangan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
NSPK
Aktivitas: Penyusunan Materi Teknis NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
NSPK
Aktivitas: Penyusunan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
NSPK
Aktivitas: Sosialisasi NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
Kegiatan
Output:Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Rekomendasi
2.2 Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Rekomendasi
Aktivitas:Pengolahan Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Kegiatan
Aktivitas:Pengarsipan Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Kegiatan
Kegiatan Terkait Pengendalian Pemantauan Pertanahan
Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar
pendahuluan
SATUAN
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
c Jumlah Data dan Informasi Hak Atas Tanah dan Perijinan yang Diindikasikan Terlantar yang Terintegrasi Dalam Basis Data
Rumusan
OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT/AKTIVITAS
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
b Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Penerapan Kebijakan Program Pertanahan
SATUAN
target kinerja dan kerangka pendanaan
PROGRAM/SASARAN/ INDIKATOR
penutup
No
59
60
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I No
PROGRAM/SASARAN/ INDIKATOR
pendahuluan
d Jumlah pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan
SATUAN laporan
OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT/AKTIVITAS Output: Rekomendasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
2.2 Jumlah satker yang mendapatkan Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATUAN Rekomendasi
Satker
Aktivitas: Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
Satker
Aktivitas: Konsultasi Teknis Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
Satker
Aktivitas: Bimbingan Teknis Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
Satker
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
2.3 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan Aktivitas: Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan Aktivitas: Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
target kinerja dan kerangka pendanaan
2.4 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian Aktivitas: Monitoring dan Evaluasi Tanah Pertanian 2.5 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian Aktivitas: Monitoring dan Evaluasi Tanah Non Pertanian
Rekomendasi
Kegiatan
Rekomendasi
Rekomendasi
Kegiatan Rekomendasi
Kegiatan
Kegiatan Terkait Pengendalian Pemantauan Pertanahan
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
61
b. Pembentukan perangkat PPNS yang handal dengan menyusun pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang; c. Membuka partisipasi publik melalui pembentukan forum masyarakat dan dunia usaha untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal sesuai dengan amanat PP No. 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 3. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah disusun.
D
ukungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada Agenda Kementerian Agraria dan Tata Ruang ada pada Agenda ke Tujuh yaitu : “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor Sektor Ekonomi Strategik”.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
a. Pembangunan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi;
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang. Terkait pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, kebijakan tersebut dicapai melalui strategi:
target kinerja dan kerangka pendanaan
1. Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis terutama pada bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah untuk mendukung pembangunan Indonesia dari pinggiran serta untuk mendukung kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan. Terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, kebijakan tersebut dicapai melalui strategi: Harmonisasi peraturan perundangan terkait bidang tata ruang termasuk di dalamnya peraturan insentif untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menurunkan konversi lahan pertanian pangan menjadi lahan untuk kegiatan budidaya lainnya.
penutup
asaran pembangunan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah untuk Tahun 2015-2019 adalah meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang. Berdasarkan isu strategis Bidang pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2015-2019, maka disusun arah kebijakan dan strategi untuk memenuhi sasaran di atas, yaitu:
pendahuluan
S
62
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
Tabel 3.4. Arah Kebijakan Agenda ke Tujuh pendahuluan
SUB AGENDA
SASARAN
ARAH KEBIJAKAN
KEDAULATAN PANGAN
1. Tertatanya fungsi kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan
a. Mengamankan lahan padi beririgasi teknis
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
2. Pelestarian Sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana (Penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana
STRATEGI •
b. perluasan sawah • baru seluas 1 juta hektar di luar Pulau Jawa
pengendalian konversi.
memanfaatkan lahan terlantar, lahan marjinal, dan lahan bekas pertambangan
target kinerja dan kerangka pendanaan
•
penyusunan peraturan perundangan pengelolaan ruang udara nasional dan regulasi turunannya
•
harmonisasi peraturan perundangan terkait Bidang Tata Ruang
•
Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang, dengan strategi
•
pembangunan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi;
•
pembentukan perangkat PPNS yang handal dengan menyusun pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang; serta
•
membuka partisipasi publik melalui pembentukan forum masyarakat dan dunia usaha untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal
c. Meningkatkan • kualitas pelaksanaan penataan ruang •
peningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR
a. Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis
b. Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang, untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang
penutup
percepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir termasuk peta skala 1:5000 untuk RDTR
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
63
% (Persen)
b Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Pulbaket
c Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
Dokumen
d Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Dokumen
3.2 Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
K
ebijakan dan Strategi Kementerian yang terkait dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 yang cantum didalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang 2015-2019 adalah sebagai berikut:
P
rogram penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detil Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS. Pelaksanaan tugas dengan mekanisme dekonsentrasi yang telah berjalan akan dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
P
engaturan dan pengendalian hubungan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan perwujudan kehadiran Negara
dalam memastikan tercapainya tujuan pemanfaatan sumberdaya agraria bagi kesejahteraan masyarakat yang adil, harmoni dan berkelanjutan dalam ruang wilayah Republik Indonesia melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang dan tanah. Sehubungan dengan itu Kementerian ATR/BPN menyiapkan program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMN 2015-2019 yang merupakan perwujudan Nawa Cita berupa Reforma Agraria pada tanah seluas 9 juta Ha, yang terdiri dari Redistribusi Tanah seluas 4,5 juta Ha dan 4,5 juta Ha hasil legalisasi aset yang subyeknya memenuhi syarat.
K
ebijakan operasional Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan penataan ruang. Adapun Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015 – 2019 adalah:
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
a Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
2 Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
SATUAN
target kinerja dan kerangka pendanaan
1 Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
IKP
penutup
SASARAN PROGRAM
pendahuluan
Tabel 3.5. Keterkaitan Sasaran Program dengan Indikator Kinerja Program
64
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
Tabel 3.6. Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 pendahuluan
Kebijakan Kelembagaan: Melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM di Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Strategi:
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
•
Memberikan Dukungan manajemen peningkatan kualitas kesekretariatan sebagai upaya meningkatkan implementasi program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah.
•
Meningkatkan kinerja pengelolaan bidang keuangan Direktorat Jenderal.
•
Melakukan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum
•
Menciptakan kelembagaan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang efektif, efisien dan sinergis.
•
Meningkatkan pembinaan PPNS Penataan Ruang.
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang Strategi: •
Mengembangkan sistem pengaduan masyarakat dan tindaklanjutnya (P5R);
•
Pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang dTingkat Pusat dan Daerah;
•
Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
•
Melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus penataan ruang.
•
Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis (clearance ) perijinan pemanfaatan ruang
•
Melakukan pengembangan instrumen insentif dan disinsentif bidang penataan ruanG
target kinerja dan kerangka pendanaan
Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang: Meningkatkan efektivitas penertiban pemanfaatan ruang Strategi: Menyiapkan pedoman operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
•
Melaksanakan audit pemanfaatan ruang di tingkat Pusat dan Daerah;
•
Memenuhi kebutuhan operasionalisasi PPNS di seluruh Indonesia;
•
Melakukan penindakan terhadap pelanggaran Rencana Tata Ruang
•
Melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) atau pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan (Wasmatlitrik) terhadap serta penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
•
Pelaksanaan koordinasi nasional, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS bidang penataan ruang;
•
Pengelolaan pelaporan masyarakat atas pelanggaran pemanfaatan ruang.
penutup
•
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
pendahuluan
Kebijakan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan: Meningkatkan efektivitas pengendalian dan pemantauan pertanahan Strategi: Melakukan Pemantauan dan Evaluasi tanah pertanian dan non pertanian
•
Melakukan pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan
Kebijakan Pengendalian Pertanahan dan Penertiban Tanah Terlantar: Meningkatkan efektivitas penertiban tanah terlantar Strategi: Penyusunan NSPK penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
•
Pengolahan data dan informasi tanah terindikasi terlantar
•
Penertiban dan penetapan tanah terlantar
•
Penyiapan rekomendasi dan SK pendayagunaan tanah terlantar
3.3 Kerangka Regulasi
B
erdasarkan hasil pembahasan maka dapat diidentifikasi Judul-judul NSPK prioritas. Adapun NSPK ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu yaitu 1). NSPK yang statusnya sebagai tindak lanjut penyempurnaan, penyepakatan, dan legislasi, 2). judul NSPK baru. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
•
•
65
A.
NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang
SWAKELOLA (Tindak lanjut Penyempurnaan, PENGGABUNGAN, Penyepakatan, Legalisasi)
Kontraktual (Judul Baru)
PENGAWASAN :
a. Pedoman perlindungan PPNS bidang penataan ruang
1. Pedoman Pengawasan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/ Kota (NB:sudah expose menteri)
b. Pedoman Tata Cara Penyelesaian Penyimpangan Administratif dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah / Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
penutup
NO
Jenis bidang NSPK dlm SOTK baru
target kinerja dan kerangka pendanaan
Tabel 3.7. Penyelesaian NSPK Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang
66
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
pendahuluan
NO
Jenis bidang NSPK dlm SOTK baru
SWAKELOLA (Tindak lanjut Penyempurnaan, PENGGABUNGAN, Penyepakatan, Legalisasi)
Kontraktual (Judul Baru)
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
2. Pedoman Audit Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (NB: penggabungan pedoman dan SPR Audit Tata Ruang)
c. SOP Penanganan Masalah Perizinan Pemanfaatan Ruang Skala Besar (khususnya di KSN)
3. Juknis Pengawasan Teknis Kinerja Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Penataan Ruang (NB: perlu penyempurnaan, termasuk penggabungan dengan Pedoman Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan Ruang)
d. Pedoman Penyelesaian Sengketa Lintas Sektor dalam Pemanfaatan Ruang
4. Juknis Pengawasan Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang
e. Pedoman Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah
5. Juknis Pengawasan Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang
f.
SOP/ Prosedur dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan Negara (BNPP – Kemendagri?)
g. SOP Penggunaan Peralatan dalam Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (drone, senpi?)
target kinerja dan kerangka pendanaan
h. Manual / Juklak/juknis Was Mat Lit Rik (pengawasan, pengamatan, penelitian, pemeriksaan) dalam pelaksanaan Tugas PPNS i.
Pedoman Perizinan Pemanfaatan Ruang Dalam Bumi
j.
Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Resapan Air (NB: peyempurnaan draft lama yg sudah expired/ tidak relevan)
penutup
k. PEDOMAN Pengambilalihan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi,Kabupaten/ Kota di bidang Penataan Ruang (termasuk kriteria pelanggaran oleh pemda)
1. Pedoman Penyusunan Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional 2. Pedoman Penyusunan Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi 3. Juknis Penyusunan Peraturan Zonasi: (NB: penggabungan SPR tentang Peraturan Zonasi, Pedoman Tata Cara Penentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan dalam Peraturan Zonasi, perlu penajaman materi Teknik Pengaturan Zonasi/TPZ ) 4. Pedoman Kriteria Zona, Subzona dan Blok dalam PZ (NB: sudah legal drafting di bag.hukum, dapat digabung dengan juknis penyusunan PZ) 5. Pedoman Perizinan Pemanfaatan Ruang 6. Pedoman Penggantian Yang Layak Terhadap Kerugian 7. Pedoman tentang Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang 8. Kriteria Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian di Sepanjang Jalan Arteri Primer Antarkota 9. Pedoman Pelaksanaan Tugas PPNS (NB Revisi SOP Penanganan Pengaduan Pelanggaran Penataan Ruang, SOP Pengumpulan Barang Bukti dan Keterangan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, SOP Penyidikan Tindak Pidana Penataan Ruang, termasuk kode etik/ code of conduct PPNS) 10. Pedoman Kelembagaan dan Tata Cara Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan
pendahuluan
PENGENDALIAN:
Kontraktual (Judul Baru)
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
SWAKELOLA (Tindak lanjut Penyempurnaan, PENGGABUNGAN, Penyepakatan, Legalisasi)
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
NO
Jenis bidang NSPK dlm SOTK baru
67
target kinerja dan kerangka pendanaan
R E V I S I
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
68
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
3.4 Kerangka Kelembagaan pendahuluan
K
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
ementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 memiliki tugas strategis untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan dalam kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi. Peran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, antara lain, dalam penyelesaian konflik pemanfaatan ruang antara sektor kehutanan dengan sektor lainnya. Penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dilakukan dengan menerapkan one map policy, meningkatkan koordinasi antar instansi, dan pemaduserasian kawasan hutan dengan RTRW. Pengendalian pemanfaatan ruang diwujudkan melalui pengawasan teknis, pengembangan perangkat pengendalian (Perijinan, insentif/disinsentif, dan peraturan
zonasi), serta peningkatan kapasitas dan operasionalisasi PPNS Bidang Penataan Ruang.
D
irektorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah adalah unsur pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dipimpin oleh Direktur Jenderal.
K
erangka kelembagaan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini.
Gambar 3.1. Kerangka Kelembagaan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
target kinerja dan kerangka pendanaan
Direktorat Jenderal Tata Ruang
Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan
Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan
Direktorat Jenderal Penataan Agraria
Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
Pemerintah Daerah
PPNS
Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah
penutup
Kanwil
Provinsi
PPK
Pusat
Para Pemangku Kepentingan Pengendalian
Kantah
Kabupaten/ Kota
Satker
Provinsi
Sektoral
Kabupaten/
Korwas
SKPD
Kota
S
elain mekanisme dekonsentrasi, masih terdapat pula Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Badan Pertahanan Nasional. Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional adalah instansi vertical Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kanwil BPN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
S
ecara program Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) BPN tidak termasuk ke dalam bagian Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Program pada Kanwil dan Kantah BPN terpisah dari Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
pendahuluan
Dekon Penataan Ruang harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
alam pelaksanaan kegiatannya, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melaksanakan mekanisme dekonsetrasi sebagai salah satu pendukung pelaksanaan tugas. Dekonsentrasi yang dimaksud di sini adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dekon Penataan Ruang adalah pelimpahan sebagian kegiatan atau program penataan ruang yang menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada Gubernur untuk dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dekonsentrasi di provinsi dengan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Kegiatan Dekon Penataan Ruang berupa kegiatan yang bersifat non fisik dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan kegiatan
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
D
69
target kinerja dan kerangka pendanaan
R E V I S I
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
TARGET KINERJA DA
AN KERANGKA PENDANAAN
72
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
4.1 Perumusan Program dan Kegiatan pendahuluan
4.1.1 Program
P
rogram yang dimaksud dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 adalah Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan tanah.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
D
alam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah memiliki peran penting dalam mendukung Outcome (sasaran strategis) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN :
" Te r wu ju d nya ruan g yan g aman, n yaman, p r o dukt i f, b e r ke l an j ut an dengan mewujudkan “Tertib tata ruang dan penguasaan tanah” yang dapat dicapai dengan melihat “Persentase/Jumlah Capaian Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah”.
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
4.1.2 Rancangan Outcome
B
erdasarkan tinjauan terhadap pengertian Outcome, yaitu prestasi kerja berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Output dari Kegiatan dalam satu Program, dalam hal ini Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah, maka perancangan Outcome dilakukan dengan meninjau Tujuan Penataan Ruang serta paradigma Kebijakan DITJEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH 2015–2019.
B
erdasarkan tinjauan terhadap Tujuan Penataan Ruang serta paradigma Kebijakan DJTR 2015 – 2019, maka rumusan dari Outcome (Sasaran Program ) Direktorat Jenderal adalah:
target kinerja dan kerangka pendanaan
1
. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
2
. Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
penutup
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
73
U
ntuk mengukur kinerja pencapaian Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah digunakan Indikator Kinerja Program (IKP) Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang yang dibagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu:
pendahuluan
4.1.3 Indikator Kinerja Program (IKP)
Tabel 4.1. Rancangan IKP Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah % (Persen)
1 Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota 2 Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 3 Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
Wasmatlitrik Rekomendasi (Bidang)
4 Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Rekomendasi (Bidang)
4.14 Kegiatan
P
embagian kegiatan dalam Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah 2015-2019 dibagi berdasarkan pengelompokkan Direktorat (Eselon II) di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah, yaitu: Tabel 4.2. Nomenklatur Kegiatan Unit Eselon II
Kegiatan
1
Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang
Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
2
Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruanh
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3
Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang
Penertiban Pemanfaatan Ruang
4
Direktorat Pengendalian dan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Pemantauan Pertanahan
5
Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
target kinerja dan kerangka pendanaan
No
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
SATUAN
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar penutup
No
74
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
4.1 Target Kinerja pendahuluan
T
arget Kinerja pada level Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dapat dilihat dengan target Indikator Kinerja Program 2015-2019 Tabel 4.3. Target IKP Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
No
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
SATUAN
target 2015 2016 2017
2018
2019
%
1 Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota
(Persen) 6.77 9.08 10.81 12.14 13.98
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
Pulbaket
20
13
35
35
35
3 Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
Rekomendasi
32
64
64
64
64
4 Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Rekomendasi
36
39
44
44
44
2 Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
B
erdasarkan rancangan output dari unit kerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dan untuk mewujudkan outcome dari Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, maka dapat diidentifikasi target kinerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Target kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.4. Target KInerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah
target kinerja dan kerangka pendanaan
NO.
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
SATUAN
TARGET 2015
2016
2017
2018
2019
I. Setditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kegiatan: Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
LAYANAN
30
47
58
57
57
51 Penyusunan Rencana Program
LAYANAN
2
2
2
2
2
52 Penyusunan Rencana Anggaran
LAYANAN
5
4
5
5
5
1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
penutup
53 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
LAYANAN
5
4
5
5
5
54 Pengelolaan Data dan Informasi
LAYANAN
2
2
3
3
3
55 Penyusunan laporan keuangan
LAYANAN
4
9
10
10
10
RENSTRA 2015- 2019
75
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I TARGET 2018
2019
0
0
0
0
57 Pelayanan Hukum
LAYANAN
3
4
5
5
5
58 Pengembangan Kepegawaian
LAYANAN
4
7
9
9
9
59 Pelayanan Umum dan Perlengkapan
LAYANAN
2
5
6
6
6
60 Pelaksanaan Rumah Tangga
LAYANAN
1
2
2
2
2
61 Pelayanan Humas dan Protokol
LAYANAN
0
0
0
0
0
62 Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
LAYANAN
1
6
7
7
7
63 Penyusunan Dokumen Fasilitasi Administrasi Kerjasama
LAYANAN
1
2
3
3
3
64 Dokumen Indikator outcome dan baseline penyelenggaraan penataan ruang
LAYANAN
0
0
1
0
0
ORANG
200
200
200
200
200
ORANG
200
200
200
200
200
NSPK
4
1
1
1
1
4
2
4
3
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2 Pegawai Yang Dibentuk Menjadi PPNS 2.1 Jumlah Pegawai PPNS 1
Pembentukan Pegawai Menjadi PPNS
ORANG
II. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) 1.1 Jumlah NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NSPK
1
Penyusunan Materi Teknis NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NSPK
2
Penyusunan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NSPK
3
Diseminasi NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
KEBIJAKAN/ 2 Tata Kelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang
PROVINSI/ Kab/ Kota
2.1 Jumlah Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
11 / 33 7 / 33 6 / 33 / 8 / 33 / 8 / 33 / / 415 / 415 415 / 93 415 / 93 415 / 93 / 93 / 93
KEBIJAKAN
11
6
8
8
7
KEBIJAKAN
7
5
6
6
6
Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Operasional Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
pendahuluan
2017
0
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
2016
LAYANAN
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
2015
56 Pengelolaan Perbendaharaan
target kinerja dan kerangka pendanaan
SATUAN
penutup
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
NO.
76
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
NO.
SATUAN
TARGET
pendahuluan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
2015
2016
2017
2018
2019
2
Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN
4
1
2
2
1
3
Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
0
1
1
1
1
4
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
1
1
1
1
2
Prov/Kab/Kota
541
541
541
541
541
2.2 Jumlah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1
Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Prov/Kab/Kota
541
541
541
541
541
2
Bimbingan Teknis, Supervisi, dan Konsultasi
Prov/Kab/Kota
6
4
4
4
4
541
541
541
541
541
2.3 Jumlah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan Pemantauan Prov/Kab/Kota dan Evaluasi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1
Pengawasan Khusus Penyelenggaraan Penataan Ruang
Prov/Kab/Kota
541
541
541
541
541
2
Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Prov/Kab/Kota
22
22
56
56
56
Prov/Kab/Kota
4
4
4
4
4
2.4 Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota Hasil Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Hasil Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
target kinerja dan kerangka pendanaan
1
Sosialisasi Peningkatan Peran Komunitas Pengendalian
Prov/Kab/Kota
4
0
0
0
0
2
Pembentukan Komunitas Pengendalian
Prov/Kab/Kota
0
4
0
0
0
3
Pendampingan Peningkatan Peran Komunitas Pengendalian
Prov/Kab/Kota
0
0
4
4
4
NSPK
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
III. Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Penertiban Pemanfaatan Ruang 1 Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) 1.1
Jumlah NSPK Penertiban Pemanfaatan Ruang
penutup
1
Penyusunan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
2
Sosialisasi/Diseminasi NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
NSPK NSPK KEGIATAN
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
2017
2018
2019
KEBIJAKAN
5
5
5
5
5
KEBIJAKAN
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
4
3
3
3
3
WASMATLITRIK
4
26
28
34
37
LAPORAN HASIL AUDIT
4
20
22
25
30
LAPORAN HASIL AUDIT
4
20
22
25
30
KEGIATAN
0
1
1
1
1
WASMATLITRIK
4
26
28
34
37
WASMATLITRIK
4
26
28
34
37
KASUS
35
35
37
37
37
WILAYAH
8
4
37
37
37
35
35
37
37
37
8
16
22
28
33
1
Penyusunan Rencana dan Program Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN
2
Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
3
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
3 Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang
3.1 Jumlah Audit dan Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Audit dan Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 1
Audit Tata Ruang
2
Inventarisasi Pengelolaan Pengaduan
3.2 Jumlah Pulbaket/Penyidikan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Pulbaket/Penyidikan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 1
Operasional Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaaan (wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang
3.3 Jumlah Operasionalisasi dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang Operasionalisasi dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang 1
Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas PPNS
2
Penegakan Hukum Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
3
Fasilitasi Penertiban dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KASUS PROVINSI
pendahuluan
2016
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
2015
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
Jumlah Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang
TARGET
target kinerja dan kerangka pendanaan
2 Kebijakan Pemanfaatan Ruang 2.1
SATUAN
penutup
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
NO.
77
78
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
NO.
SATUAN
TARGET
pendahuluan
2016
2017
2018
2019
NSPK
3
2
2
2
2
NSPK
3
2
2
2
2
Kegiatan: Pengendalian Pemantauan Pertanahan
1 visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
2015
IV. Direktorat Pengendalian Pemantauan Pertanahan
Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
1.1 Jumlah Rancangan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 1
Penyusunan Materi Teknis NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
NSPK
0
0
2
2
2
2
Penyusunan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
NSPK
3
2
2
2
2
3
Sosialisasi NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
KEGIATAN
0
0
2
2
2
2 Rekomendasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan REKOMENDASI
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
2.1 Jumlah Satker yang dilakukan Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
target kinerja dan kerangka pendanaan
2.2 Jumlah satker yang mendapatkan Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
2
64
64
64
64
SATKER
4
32
32
32
32
SATKER
4
32
32
32
32
Satker yang dilakukan Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 1
Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
2
Evaluasi Kinerja Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
KEGIATAN
1
0
1
1
1
3
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
KEGIATAN
2
1
1
1
1
SATKER
32
32
32
32
32
Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
penutup
1
Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATKER
32
32
32
32
32
2
Konsultasi Teknis Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATKER
32
32
32
32
32
3
Bimbingan Teknis Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATKER
0
0
32
32
32
4
Peningkatan Kapasitas SDM Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATKER
32
0
32
32
32
REKOMENDASI
0
32
32
32
32
KEGIATAN
0
1
1
1
1
2.3 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan 1
Persiapan Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
4
Pelaporan Hasil Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
2.4 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian
2017
2018
2019
32
32
32
32
REKOMENDASI
0
32
32
32
32
KEGIATAN
0
1
1
1
1
REKOMENDASI
1
32
32
32
32
Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian 1
Persiapan Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian
KEGIATAN
0
1
1
1
1
2
Monitoring dan Evaluasi Tanah Pertanian
KEGIATAN
0
1
1
1
1
3
Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian
REKOMENDASI
16
16
16
16
16
4
Pelaporan Hasil Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian
KEGIATAN
0
1
1
1
1
REKOMENDASI
1
32
32
32
32
2.5 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian 1
Persiapan Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
KEGIATAN
0
1
1
1
1
2
Monitoring dan Evaluasi Tanah Non Pertanian
KEGIATAN
0
1
1
1
1
3
Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
REKOMENDASI
16
16
16
16
16
4
Pelaporan Hasil Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
KEGIATAN
0
1
1
1
1
DATA
1
1
1
1
1
DATA
1
1
1
1
1
2.6 Jumlah Data Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian Data Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian 1
Pemutakhiran Basis Data Tanah Pertanian dan Non Pertanian
pendahuluan
Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
2016
0
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
3
2015
KEGIATAN
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
TARGET
target kinerja dan kerangka pendanaan
2
SATUAN
penutup
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
NO.
79
80
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
NO.
SATUAN
TARGET
pendahuluan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
2015
2016
2017
2018
2019
3
1
1
1
1
NSPK
3
1
1
1
1
KEGIATAN
0
1
1
1
1
NSPK
3
1
1
1
1
KEGIATAN
0
1
1
1
1
2 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
REKOMENDASI
36
39
44
44
44
2.1 Jumlah satker yang mendapatkan Pembinaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
3
4
33
33
33
V. Direktorat Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar Kegiatan: Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar
1
Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
1.1 Jumlah Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1
Pengumpulan Masukan dan Inventarisasi Masalah
2
Penyusunan Rancangan Peraturan
3
Sosialisasi Peraturan
Pembinaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
NSPK
SATKER
target kinerja dan kerangka pendanaan
1
Pembinaan Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
1
1
33
33
33
2
Pendampingan Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
1
1
5
7
10
3
Konsultasi Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
1
1
33
33
33
4
Peningkatan Kualitas SDM Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
0
1
1
1
1
2.2 Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
REKOMENDASI
36
39
44
44
44
Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
REKOMENDASI REKOMENDASI
1
1
1
1
1
1
Penyusunan Rekomendasi Potensi Tanah Terlantar
penutup
2
Penyusunan Rekomendasi Penertiban Tanah Terlantar REKOMENDASI
30
33
36
36
36
3
Penyusunan Rekomendasi Pendayagunaan Tanah Terlantar
REKOMENDASI
5
5
7
7
7
4
Pengolahan Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
KEGIATAN
1
1
1
1
1
5
Evaluasi dan Laporan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
KEGIATAN
2
2
2
2
2
6
Pengarsipan Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
KEGIATAN
1
1
1
1
1
RENSTRA 2015- 2019
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
81
S
esuai dengan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang 2015-2019, Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah adalah sebesar 3.215.046 Milyar Rp, dengam alokasi anggaran setiap tahunnya sebagai berikut:
pendahuluan
4.3 Kerangka Pendanaan
A
lokasi Anggaran tersebut kemudian dikomposisikan kedalam 5 (lima) kegiatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti berikut: Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan TOTAL
2016
2017
2018
2019
2015-2019
Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang
78,26
78,32
100,43
109,01
123,09
489,11
Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang
114,48
105,69
266,33
295,34
320,09
1101,92
Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang
97,46
188,49
266,86
342,18
443,75
1338,75
Direktorat Pengendalian Dan Pemantauan Pertanahan
3,46
21,7
30,7
33,02
36,05
124,93
Direktorat Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
3,85
35,5
37,65
40,3
43,04
160,34
297,51
429,7
701,97
819,85
966,02
3215,04
TOTAL
target kinerja dan kerangka pendanaan
Anggaran Tiap Tahun (Rp. Milyar) 2015
penutup
Unit Eselon II
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
Gambar 4.1 Proyeksi Alokasi Anggaran 2015-2019
82
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
S pendahuluan
ecara keseluruhan, alokasi anggaran Program Pengendalian Penataan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 sebesar 3.215 Milyar Rp tersebut apabila dilihat dari komposisi masing-masing Kegiatan (Unit Eselon II) adalah seperti pada gambar 4.1 berikut. Gambar 4.2 Komposisi Anggaran masing-masing Kegiatan (Unit Es II)
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
A
dapun komposisi anggaran pada masing-masing Kegiatan dan setiap aktivitas untuk mencapai target kinerja yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut: Tabel 4.6 Alokasi Anggaran 2015-2019
NO. I.
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
SATUAN
Setditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp) 2015
2016
2017
2018
2019
78,32
100,43
109,01
123,09
LAYANAN
76,43
34,32
50,83
54,58
63,34
51 Penyusunan Rencana Program
LAYANAN
2,05
1,43
2,73
2,83
4,9
52 Penyusunan Rencana Anggaran
LAYANAN
3,68
2,15
3,58
3,82
4,7
53 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
LAYANAN
5,58
4,18
4,43
3,95
4,75
54 Pengelolaan Data dan Informasi
LAYANAN
3,5
1,65
2,82
3,19
3,65
55 Penyusunan laporan keuangan
LAYANAN
3,88
5,72
8,69
9,72
11,22
Kegiatan: Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 1
target kinerja dan kerangka pendanaan
78,26
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
penutup
56 Pengelolaan Perbendaharaan
LAYANAN
-
-
-
-
-
57 Pelayanan Hukum
LAYANAN
3,04
1,65
2,92
3,19
3,7
58 Pengembangan Kepegawaian
LAYANAN
5,16
6,93
9,62
10,78
11,61
59 Pelayanan Umum dan Perlengkapan
LAYANAN
46
1,84
3
3,05
3,6
60 Pelaksanaan Rumah Tangga
LAYANAN
0,5
0,8
0,9
0,95
1,2
RENSTRA 2015- 2019
83
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp) 2017
2018
2019
-
-
-
-
-
62 Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
LAYANAN
1,55
5,94
7,73
8,37
8,41
63 Penyusunan Dokumen Fasilitasi Administrasi Kerjasama
LAYANAN
1,5
2,04
3,71
4,73
5,6
64 Dokumen Indikator outcome dan baseline penyelenggaraan penataan ruang
LAYANAN
-
-
0,7
-
-
1,83
44
49,6
54,43
59,75
1,83
44
49,6
54,43
59,75
114,48
105,69
266,33
295,34
320,09
13,95
5,93
5,7
6,3
7,35
Pegawai Yang Dibentuk Menjadi PPNS
2.1 Jumlah Pegawai PPNS
ORANG ORANG
1 Pembentukan Pegawai Menjadi PPNS
II. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1
Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK)
NSPK
1.1 Jumlah NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NSPK
1 Penyusunan Materi Teknis NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NSPK
5,7
3,18
4,2
3,3
4,15
2 Penyusunan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NSPK
6
1,25
1,5
1,5
1,5
3 Diseminasi NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NSPK
2,25
1,5
-
1,5
1,7
KEBIJAKAN/ 2
Tata Kelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang
312,74
PROVINSI/Kab/ Kota
100,53
99,76
260,63
289,04
KEBIJAKAN
23,5
19,77
21,26
23,32
25,95
1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Operasional Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN
14,2
11,85
12,27
13,5
16,62
2 Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN
7,8
5,82
6,89
7,32
6,53
3 Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
-
0,8
0,8
0,9
1
4 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
1,5
1,3
1,3
1,6
1,8
2.1 Jumlah Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
pendahuluan
2016
LAYANAN
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
2015
61 Pelayanan Humas dan Protokol
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
SATUAN
Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
target kinerja dan kerangka pendanaan
2
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
penutup
NO.
84
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
NO.
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
pendahuluan
2.2 Jumlah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
SATUAN
ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp) 2015
2016
2017
2018
2019
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan target kinerja dan kerangka pendanaan
Prov/Kab/Kota
23,65
24,07
91,45
100,85
107,7
1 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Prov/Kab/Kota
13,68
18
84,85
93,45
99,7
2 Bimbingan Teknis, Supervisi, dan Konsultasi
Prov/Kab/Kota
9,97
6,07
6,6
7,4
8
Prov/Kab/Kota
46,38
48
139,52
155,67
168,79
Prov/Kab/Kota
13,68
11
49,35
53,85
56,2
2 Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov/Kab/Kota
32,7
37
90,17
101,82
112,59
Prov/Kab/Kota
7
7,92
8,4
9,2
10,3
1 Sosialisasi Peningkatan Peran Komunitas Pengendalian
Prov/Kab/Kota
7
-
-
-
-
2 Pembentukan Komunitas Pengendalian
Prov/Kab/Kota
-
7,92
-
-
-
3 Pendampingan Peningkatan Peran Komunitas Pengendalian
Prov/Kab/Kota
-
-
8,4
9,2
10,3
97,46
188,49
266,86
342,19
443,75
1,9
12,5
17
19,55
22,48
0,9
5
7
7,55
8,48
1
7,5
10
12
14
27,35
34
47,5
59,6
69
20,85
25,5
36,5
45,1
51,5
Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2.3 Jumlah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Pengawasan Khusus Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.4 Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota Hasil Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Hasil Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
III. Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Penertiban Pemanfaatan Ruang 1
Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK)
1.1
Jumlah NSPK Penertiban Pemanfaatan Ruang 1 Penyusunan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang 2 Sosialisasi/Diseminasi NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
penutup
2 Kebijakan Pemanfaatan Ruang 2.1
NSPK NSPK NSPK KEGIATAN
KEBIJAKAN
Jumlah Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN
1 Penyusunan Rencana dan Program Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN
RENSTRA 2015- 2019
85
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
2 Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
3 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang
3.1 Jumlah Audit dan Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp) 2015
2016
2017
2018
2019
2
2
3
4
5
4,5
6,5
8
10,5
12,5
68,21
141,99
202,36
263,04
352,27
LAPORAN HASIL AUDIT
10
40
47,5
68
102,5
L A P O R A N HASIL AUDIT
10
37
43,5
63
96,5
-
3
4
5
6
WASMATLITRIK
13
40,55
47,5
60,35
76,78
WASMATLITRIK
13
40,55
47,5
60,35
76,78
KASUS
45,21
61,44
107,36
134,69
172,99
WILAYAH
13,8
15,87
36,5
41,98
48,27
19,41
22,32
36,31
41,76
48,02
12
23,25
34,55
50,95
76,7
3,46
21,67
30,90
33,02
35,85
0,3
2,15
2,7
3
3,2
0,3
2,15
2,7
3
3,2
-
-
0,7
1
1
WASMATLITRIK
Audit dan Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 1 Audit Tata Ruang 2 Inventarisasi Pengelolaan Pengaduan
3.2 Jumlah Pulbaket/Penyidikan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
Pulbaket/Penyidikan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 1 Operasional Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaaan (wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang
3.3 Jumlah Operasionalisasi dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang
pendahuluan
SATUAN
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
3
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
NO.
1 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas PPNS 2 Penegakan Hukum Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang 3 Fasilitasi Penertiban dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KASUS PROVINSI
IV. Direktorat Pengendalian Pemantauan Pertanahan
target kinerja dan kerangka pendanaan
Operasionalisasi dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang
1
Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
1.1 Jumlah Rancangan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 1 Penyusunan Materi Teknis NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
NSPK NSPK NSPK
penutup
Kegiatan: Pengendalian Pemantauan Pertanahan
86
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
NO.
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
pendahuluan
2 Penyusunan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 3 Sosialisasi NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
2 visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
Rekomendasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATUAN NSPK KEGIATAN
REKOMENDASI
ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp) 2015
2016
2017
0,3
2,15
-
-
2018
2019
1
1
1,2
1
1
1
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan target kinerja dan kerangka pendanaan
3,16
19,52
28,2
30,02
32,65
SATKER
0,64
0,79
2,8
2,92
3,5
SATKER
0,06
0,18
0,6
0,67
0,75
2 Evaluasi Kinerja Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
KEGIATAN
0,52
1,25
1,25
1,5
3 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
KEGIATAN
0,06
0,61
0,95
1
1,25
2.2 Jumlah satker yang mendapatkan Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATKER
1,15
3,5
6,65
7,25
8,2
1 Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATKER
0,27
2,4
0,75
1
1,5
2 Konsultasi Teknis Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATKER
0,67
1,1
1,2
1,25
1,5
3 Bimbingan Teknis Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATKER
-
-
3,5
3,5
3,7
4 Peningkatan Kapasitas SDM Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATKER
1,2
1,5
1,5
4,83
5,35
5,95
6,25
0,5
0,5
0,5
0,5
3,9
3,9
4,2
4,5
0,3
0,7
1
1
2.1 Jumlah Satker yang dilakukan Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Satker yang dilakukan Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 1 Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
-
Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
2.3 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
REKOMENDASI
0,21
-
-
Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
penutup
1 Persiapan Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
KEGIATAN
2 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
KEGIATAN
3 Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
REKOMENDASI
-
-
RENSTRA 2015- 2019
87
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
REKOMENDASI
2016 -
0,76
2017
2018
2019
0,13
0,25
0,25
0,25
4,85
5,7
5,95
6,25
0,5
0,5
0,5
0,5
3,9
4,1
4,25
4,5
0,3
0,9
1
1
0,15
0,2
0,2
0,25
4,35
5,7
5,95
6,25
0,5
0,5
0,5
0,5
3,35
4,1
4,25
4,5
0,35
0,9
1
1
0,15
0,2
0,2
0,25
1,2
2
2
2,2
Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian 1 Persiapan Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian
KEGIATAN
2 Monitoring dan Evaluasi Tanah Pertanian
KEGIATAN
3 Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian 4 Pelaporan Hasil Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian
2.5 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
REKOMENDASI
KEGIATAN
REKOMENDASI
-
0,76
-
0,3
Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian 1 Persiapan Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
KEGIATAN
2 Monitoring dan Evaluasi Tanah Non Pertanian
KEGIATAN
3 Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian 4 Pelaporan Hasil Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
2.6 Jumlah Data Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian Data Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian
REKOMENDASI
KEGIATAN
DATA
-
0,3
-
0,31
pendahuluan
2015
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
2.4 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian
KEGIATAN
ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp)
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
4 Pelaporan Hasil Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
SATUAN
target kinerja dan kerangka pendanaan
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
penutup
NO.
88
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
NO.
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
pendahuluan
1 Pemutakhiran Basis Data Tanah Pertanian dan Non Pertanian
SATUAN DATA
V. Direktorat Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar
ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp) 2015
2016
2017
2018
2019
0,31
1,2
2
2
2,2
3,86
35,50
37,65
40,30
43,04
Kegiatan: Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
1
Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
1.1 Jumlah Norma/Sistem/Prosedur/ Ketentuan (NSPK) Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1 Pengumpulan Masukan dan Inventarisasi Masalah 2 Penyusunan Rancangan Peraturan 3 Sosialisasi Peraturan
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
2
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
2.1 Jumlah satker yang mendapatkan Pembinaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Pembinaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
NSPK
0,19
0,75
1,8
1,9
2
0,19
0,75
1,8
1,9
2
-
0,2
0,3
0,35
0,4
0,19
0,35
1,2
1,2
1,2
-
0,2
0,3
0,35
0,4
REKOMENDASI
3,67
34,75
35,85
38,4
41,04
SATKER
2,04
24,95
25,5
26,2
27,2
NSPK
KEGIATAN NSPK KEGIATAN
SATKER
target kinerja dan kerangka pendanaan
1 Pembinaan Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
0,83
2
2,1
2,5
3
2 Pendampingan Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
1,08
3,05
3,1
3,3
3,4
3 Konsultasi Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
0,13
18
18,3
18,3
18,5
4 Peningkatan Kualitas SDM Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
0
1,9
2
2,1
2,3
1,63
9,8
10,35
12,2
13,84
penutup
2.2 Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
REKOMENDASI
Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
REKOMENDASI
1 Penyusunan Rekomendasi Potensi Tanah Terlantar
REKOMENDASI
0,1
1
1
1
1
2 Penyusunan Rekomendasi Penertiban Tanah Terlantar
REKOMENDASI
1
4,1
4,5
5
6
3 Penyusunan Rekomendasi Pendayagunaan Tanah Terlantar
REKOMENDASI
0,29
3,35
3,5
4,8
5,34
4 Pengolahan Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
KEGIATAN
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
PENUTUP
92
R ENSTR A 20 1 5-20 1 9
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
R E V I S I
pendahuluan
R
enstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 (Revisi) merupakan pembaharuan dari Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019. Renstra arahan penyelenggaraan penataan ruang yang dijabarkan dalam pelaksanan program dan kegiatan bagi setiap unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah guna mencapai sasaran-sasaran strategis unit eselon I dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
P
elaksanan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang lebih optimal. Oleh karenanya penyelenggaraan penataan ruang perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
D
alam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (local capacity building) khususnya dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan penataan ruang. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM Penataan Ruang, kampanye/sosialisasi dan penyebarluasan NSPK, melakukan pembinaan dan pembantuan teknis dalam pemanfaatan ruang.
D
alam kaitannya dengan upaya untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang membutuhkan pendanaan yang sangat besar, maka diperlukan adanya dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan.
target kinerja dan kerangka pendanaan
U
ntuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam melaksanakan Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan penataan ruang dengan sebaik-baiknya. Atas dasar hal tersebut, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang penataan ruang akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis yang mempunyai cakupan secara nasional dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.
penutup
L A M P I R A N 1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH 2. MATRIKS RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH 3. PEMETAAN STRUKTUR RENSTRA DENGAN STRUKTUR RENSTRA (REVISI)
LAMPIRAN I :
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH
NO
Program/ Outcome/ Indikator Kinerja Program
Kegiatan/Pengukuran
SATUAN
TARGET 2015
2016
Persentase (%)
6,77%
9,08%
Wasmatlitrik
4
26
2017
TOTAL 2018
2019 2015-2019
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH I
Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana tata Ruang 1 Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
10,81% 12,14% 13,98%
13,98%
Merupakan agregat dari penilaian kinerja pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Output: Tata Kelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2.1 Jumlah Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2.2 Jumlah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2.3 Jumlah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2.4 Jumlah Komunitas Hasil Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2 Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG Kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang sudah ditindak, dapat dilihat dari Output/Indikator Output sebagai berikut: Output: Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang 3.1 Jumlah Audit dan Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 3.2 Jumlah Pulbaket/Penyidikan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 3.3 Jumlah Operasionalisasi dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang
28
34
37
129
NO II
Program/ Outcome/ Indikator Kinerja Program
Kegiatan/Pengukuran
SATUAN
TARGET
TOTAL
2015
2016
2017
2018
2019 2015-2019
Rekomendasi (Bidang)
32
64
64
64
64
288
Rekomendasi (Bidang)
36
39
44
44
44
207
Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar 1 Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
PENGENDALIAN PEMANTAUAN PERTANAHAN Rekomendasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan, dapat dilihat dari Output/ Indikator Output sebagai berikut Output: Rekomendasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 2.4 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian 2.5 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
2 Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 2.2 Jumlah Rekomendasi Penertiban dan
LAMPIRAN II :
MATRIKS RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG DAN PENGUASAAN TANAH 2015-2019
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
NO.
SATUAN
TARGET 2015
2016
TOTAL
2017
2018
2019
ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp)
2015-2019
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH I.
1,1
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
2016
2017
2018
2019
2015-2019
297,52
429,67
702,17
819,86 965,82
3.215,04
78,26
78,32
100,43
109,01 123,09
489,11
LAYANAN
30
47
58
57
57
249
76,43
34,32
50,83
54,58
63,34
279,50
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 051 Penyusunan Rencana Program
LAYANAN
2
2
2
2
2
10
2,05
1,43
2,73
2,83
4,90
13,94
052 Penyusunan Rencana Anggaran
LAYANAN
5
4
5
5
5
24
3,68
2,15
3,58
3,82
4,70
17,92
LAYANAN
5
4
5
5
5
24
5,58
4,18
4,43
3,95
4,75
22,89
054 Pengelolaan Data dan Informasi
LAYANAN
2
2
3
3
3
13
3,50
1,65
2,82
3,19
3,65
14,81
055 Penyusunan laporan keuangan
LAYANAN
4
9
10
10
10
43
3,88
5,72
8,69
9,72
11,22
39,23
056 Pengelolaan Perbendaharaan
LAYANAN
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
057 Pelayanan Hukum
LAYANAN
3
4
5
5
5
22
3,04
1,65
2,92
3,19
3,70
14,50
058 Pengembangan Kepegawaian
LAYANAN
4
7
9
9
9
38
5,16
6,93
9,62
10,78
11,61
44,11
LAYANAN
2
5
6
6
6
25
46,00
1,84
3,00
3,05
3,60
57,49
060 Pelaksanaan Rumah Tangga
LAYANAN
1
2
2
2
2
9
0,50
0,80
0,90
0,95
1,20
4,35
061 Pelayanan Humas dan Protokol
LAYANAN
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
053
059
2
2015
Setditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kegiatan: Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
1
TOTAL
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
Pelayanan Umum dan Perlengkapan
062
Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
LAYANAN
1
6
7
7
7
28
1,55
5,94
7,73
8,37
8,41
32,00
063
Penyusunan Dokumen Fasilitasi Administrasi Kerjasama
LAYANAN
1
2
3
3
3
12
1,50
2,04
3,71
4,73
5,60
17,58
Dokumen Indikator outcome 064 dan baseline penyelenggaraan penataan ruang
LAYANAN
0
0
1
0
0
1
-
-
0,70
-
-
0,70
Pegawai Yang Dibentuk Menjadi PPNS
ORANG
200
200
200
200
200
1000
1,83
44,00
49,60
54,43
59,75
209,61
200
200
200
200
200
1000
1,83
44,00
49,60
54,43
59,75
209,61
2,1 Jumlah Pegawai PPNS 1
Pembentukan Pegawai Menjadi PPNS
951 Layanan Internal (overhead) Jumlah Layanan Internal (overhead) 051 Pengadaan Kendaraan Bermotor
ORANG ORANG UNIT UNIT UNIT
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
NO.
052
Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi
UNIT
053
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
UNIT
054
Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
UNIT
994 Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran
II.
SATUAN
TARGET 2015
2016
TOTAL
2017
2018
2019
ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp)
2015-2019
1.1
2
2.1
2015
2016
2017
2018
2019
114,48
105,69
266,33
295,34 320,09
2015-2019
LAYANAN LAYANAN
1
Gaji dan Tunjangan
LAYANAN
2
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
LAYANAN
Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1
TOTAL
Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK)
NSPK
Jumlah NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NSPK
1.101,93
4
1
1
1
1
8
13,95
5,93
5,70
6,30
7,35
39,23
1
Penyusunan Materi Teknis NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NSPK
4
2
4
3
3
16
5,70
3,18
4,20
3,30
4,15
20,53
2
Penyusunan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NSPK
4
1
1
1
1
8
6,00
1,25
1,50
1,50
1,50
11,75
3
Diseminasi NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
1
1
1
1
4
2,25
1,50
1,50
1,70
6,95
KEBIJAKAN/ 11 / 33 6 / 33 8 / 33 7 / 33 8 / 33 / PROVINSI/Kab/ / 415 / 415 / 415 / 415 415 / 93 Kota / 93 / 93 / 93 / 93
40 / 33 / 415 / 93
100,53
99,76
260,63
289,04 312,74
1.062,70
Tata Kelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Jumlah Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN
11
6
8
8
7
40
23,50
19,77
21,26
23,32
25,95
113,80
Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Operasional Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN
7
5
6
6
6
30
14,20
11,85
12,27
13,50
16,62
68,44
2
Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN
4
1
2
2
1
10
7,80
5,82
6,89
7,32
6,53
34,36
TARGET
TOTAL
ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp)
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
SATUAN
3
Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
0
1
1
1
1
4
4
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
1
1
1
1
2
6
Prov/Kab/Kota
541
541
541
541
541
NO.
Jumlah Prov/Kab/Kota yang 2.2 mendapatkan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2015
2016
2017
2018
2019
2015-2019
2015
2016
2017
2018
TOTAL
2019
2015-2019
0,80
0,80
0,90
1,00
3,50
1,50
1,30
1,30
1,60
1,80
7,50
33 Provinsi/ 415 Kab/ 93 Kota
23,65
24,07
91,45
100,85 107,70
347,72
Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2.3
1
Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Prov/Kab/Kota
541
541
541
541
541
33 Provinsi/ 415 Kab/ 93 Kota
13,68
18,00
84,85
93,45
99,70
309,68
2
Bimbingan Teknis, Supervisi, dan Konsultasi
Prov/Kab/Kota
6
4
4
4
4
22 Prov/ Kab/Kota
9,97
6,07
6,60
7,40
8,00
38,04
Jumlah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Prov/Kab/Kota
541
541
541
541
541
33 Provinsi/ 415 Kab/ 93 Kota
46,38
48,00
139,52
155,67 168,79
558,36
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1
Pengawasan Khusus Penyelenggaraan Penataan Ruang
Prov/Kab/Kota
541
541
541
541
541
33 Provinsi/ 415 Kab/ 93 Kota
13,68
11,00
49,35
2
Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Prov/Kab/Kota
22
22
56
56
56
212 Prov/ Kab/Kota
32,70
37,00
90,17
Prov/Kab/Kota
4
4
4
4
4
20 Prov/ Kab/Kota
7,00
7,92
8,40
9,20
10,30
42,82
Jumlah Provinsi/Kabupaten/ Kota Hasil Peningkatan Kapasitas 2.4 Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
53,85
56,20
184,08
101,82 112,59
374,28
Hasil Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1
Sosialisasi Peningkatan Peran Komunitas Pengendalian
Prov/Kab/Kota
4
0
0
0
0
4 Prov/ Kab/Kota
7,00
-
-
-
-
7,00
2
Pembentukan Komunitas Pengendalian
Prov/Kab/Kota
0
4
0
0
0
4 Prov/ Kab/Kota
-
7,92
-
-
-
7,92
3
Pendampingan Peningkatan Peran Komunitas Pengendalian
Prov/Kab/Kota
0
0
4
4
4
12 Prov/ Kab/Kota
-
-
8,40
9,20
10,30
27,90
97,46
188,49
266,86
342,19 443,75
1.338,75
1,90
12,50
17,00
III. Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Penertiban Pemanfaatan Ruang 1 1,1
Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK)
NSPK
Jumlah NSPK Penertiban Pemanfaatan Ruang
NSPK
2
2
2
2
2
10
19,55
22,48
73,43
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
NO.
2 2,1
3 3,1
SATUAN
TARGET 2015
2016
TOTAL
2017
2018
2019
ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp)
2015-2019
2015
2016
2017
2018
TOTAL
2019
2015-2019
1
Penyusunan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
NSPK
2
2
2
2
2
10
0,90
5,00
7,00
7,55
8,48
28,93
2
Sosialisasi/Diseminasi NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
1
1
1
1
1
5
1,00
7,50
10,00
12,00
14,00
44,50
Kebijakan Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN
5
5
5
5
5
25
27,35
34,00
47,50
59,60
69,00
237,45
Jumlah Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN
1
Penyusunan Rencana dan Program Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN
5
5
5
5
5
25
20,85
25,50
36,50
45,10
51,50
179,45
2
Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
1
1
1
1
1
5
2,00
2,00
3,00
4,00
5,00
16,00
3
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
4
3
3
3
3
16
4,50
6,50
8,00
10,50
12,50
42,00
WASMATLITRIK
4
26
28
34
37
129
68,21
141,99
202,36
263,04 352,27
1.027,87
LAPORAN HASIL AUDIT
4
20
22
25
30
10,00
40,00
47,50
68,00 102,50
268,00
LAPORAN HASIL AUDIT
4
20
22
25
30
101
10,00
37,00
43,50
63,00
96,50
250,00
4
-
3,00
4,00
5,00
6,00
18,00
13,00
40,55
47,50
60,35
76,78
238,18
60,35
76,78
238,18
134,69 172,99
521,69
Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Jumlah Audit dan Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Audit dan Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
3,2
1
Audit Tata Ruang
2
Inventarisasi Pengelolaan Pengaduan
KEGIATAN
0
1
1
1
1
Jumlah Pulbaket/Penyidikan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
WASMATLITRIK
4
26
28
34
37
WASMATLITRIK
4
26
28
34
37
129
13,00
40,55
47,50
KASUS
35
35
37
37
37
411
45,21
61,44
107,36
WILAYAH
8
4
37
37
37
123
13,80
15,87
36,50
Pulbaket/Penyidikan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 1
3,3
Operasional Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaaan (wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang
Jumlah Operasionalisasi dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang Operasionalisasi dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang 1
Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas PPNS
41,98
48,27
156,42
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
NO.
2
Penegakan Hukum Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
3
Fasilitasi Penertiban dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
SATUAN
TARGET 2015
2016
TOTAL
2017
2018
2019
ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp)
2015-2019
2015
2016
2017
2018
TOTAL
2019
2015-2019
KASUS
35
35
37
37
37
181
19,41
22,32
36,31
41,76
48,02
167,82
PROVINSI
8
16
22
28
33
107
12,00
23,25
34,55
50,95
76,70
197,45
3,46
21,67
30,90
33,02
35,85
124,90
0,30
2,15
2,70
3,00
3,20
11,35
IV. Direktorat Pengendalian Pemantauan Pertanahan Kegiatan: Pengendalian Pemantauan Pertanahan
1
Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
Jumlah Rancangan NSPK 1,1 Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
2
2,1
NSPK
3
2
2
2
2
NSPK
3
2
2
2
2
11
0,30
2,15
2,70
3,00
3,20
11,35
1
Penyusunan Materi Teknis NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
NSPK
0
0
2
2
2
6
-
-
0,70
1,00
1,00
2,70
2
Penyusunan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
NSPK
3
2
2
2
2
11
0,30
2,15
1,00
1,00
1,20
5,65
3
Sosialisasi NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
KEGIATAN
0
0
2
2
2
6
-
-
1,00
1,00
1,00
3,00
REKOMENDASI
2
64
64
64
64
258
3,16
19,52
28,20
30,02
32,65
113,55
SATKER
4
32
32
32
32
32
0,64
0,79
2,80
2,92
3,50
10,65
SATKER
4
32
32
32
32
32
0,06
0,18
0,60
0,67
0,75
2,26
Rekomendasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Jumlah Satker yang dilakukan Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Satker yang dilakukan Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 1
Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
2
Evaluasi Kinerja Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
KEGIATAN
1
0
1
1
1
1
0,52
-
1,25
1,25
1,50
4,52
3
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
KEGIATAN
2
1
1
1
1
1
0,06
0,61
0,95
1,00
1,25
3,87
SATKER
32
32
32
32
32
33
1,15
3,50
6,65
7,25
8,20
Jumlah satker yang mendapatkan 2,2 Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
NO.
SATUAN
TARGET 2015
2016
TOTAL
2017
2018
2019
ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp)
2015-2019
2015
2016
2017
2018
TOTAL
2019
2015-2019
Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 1
Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATKER
32
32
32
32
32
32
0,27
2,40
0,75
1,00
1,50
5,92
2
Konsultasi Teknis Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATKER
32
32
32
32
32
32
0,67
1,10
1,20
1,25
1,50
5,72
3
Bimbingan Teknis Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATKER
0
0
32
32
32
32
-
-
3,50
3,50
3,70
10,70
4
Peningkatan Kapasitas SDM Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATKER
32
0
32
32
32
32
0,21
-
1,20
1,50
1,50
4,41
REKOMENDASI
0
32
32
32
32
33
-
4,83
5,35
5,95
6,25
22,38
Jumlah Rekomendasi Pengendalian 2,3 Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
2,4
1
Persiapan Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
KEGIATAN
0
1
1
1
1
4
-
0,50
0,50
0,50
0,50
2,00
2
Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
KEGIATAN
0
32
32
32
32
32
-
3,90
3,90
4,20
4,50
16,50
3
Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
REKOMENDASI
0
32
32
32
32
128
-
0,30
0,70
1,00
1,00
3,00
4
Pelaporan Hasil Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
KEGIATAN
0
1
1
1
1
5
-
0,13
0,25
0,25
0,25
0,88
REKOMENDASI
1
32
32
32
32
129
0,76
4,85
5,70
5,95
6,25
1
Persiapan Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian
KEGIATAN
0
1
1
1
1
5
-
0,50
0,50
0,50
0,50
2,00
2
Monitoring dan Evaluasi Tanah Pertanian
KEGIATAN
0
1
1
1
1
5
-
3,90
4,10
4,25
4,50
16,75
3
Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian
REKOMENDASI
16
16
16
16
16
80
0,76
0,30
0,90
1,00
1,00
3,96
Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
NO.
4
2,5
Pelaporan Hasil Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian
SATUAN
TARGET 2015
2016
TOTAL
2017
2018
2019
ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp)
2015-2019
2015
2016
2017
2018
TOTAL
2019
2015-2019
KEGIATAN
0
1
1
1
1
1
-
0,15
0,20
0,20
0,25
REKOMENDASI
1
32
32
32
32
129
0,30
4,35
5,70
5,95
6,25
1
Persiapan Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
KEGIATAN
0
1
1
1
1
5
-
0,50
0,50
0,50
0,50
2,00
2
Monitoring dan Evaluasi Tanah Non Pertanian
KEGIATAN
0
1
1
1
1
5
-
3,35
4,10
4,25
4,50
16,20
3
Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
REKOMENDASI
16
16
16
16
16
80
0,30
0,35
0,90
1,00
1,00
3,55
4
Pelaporan Hasil Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
KEGIATAN
0
1
1
1
1
5
-
0,15
0,20
0,20
0,25
0,80
DATA
1
1
1
1
1
1
0,31
1,20
2,00
2,00
2,20
DATA
1
1
1
1
1
1
0,31
1,20
2,00
2,00
2,20
7,71
3,86
35,50
37,65
40,30
43,04
160,35
0,19
0,75
1,80
1,90
2,00
6,64
0,19
0,75
1,80
1,90
2,00
6,64
Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
0,80
Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
2,6
Jumlah Data Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian Data Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian 1
Pemutakhiran Basis Data Tanah Pertanian dan Non Pertanian
V. Direktorat Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar Kegiatan: Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar
1
Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Jumlah Norma/Sistem/Prosedur/ 1,1 Ketentuan (NSPK) Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
NSPK
NSPK
3
3
3
3
3
15
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS
NO.
2
1
Pengumpulan Masukan dan Inventarisasi Masalah
2
Penyusunan Rancangan Peraturan
3
Sosialisasi Peraturan
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Jumlah satker yang mendapatkan 2,1 Pembinaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Pembinaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
2,2
SATUAN
TARGET 2015
2016
TOTAL
2017
2018
2019
ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp)
2015-2019
2015
2016
2017
2018
TOTAL
2019
2015-2019
KEGIATAN
0
1
1
1
1
4
-
0,20
0,30
0,35
0,40
1,25
NSPK
3
1
1
1
1
7
0,19
0,35
1,20
1,20
1,20
4,14
KEGIATAN
0
1
1
1
1
4
-
0,20
0,30
0,35
0,40
1,25
REKOMENDASI
36
39
44
44
44
207
3,67
34,75
35,85
38,40
41,04
153,71
SATKER
3
4
33
33
33
33
2,04
24,95
25,50
26,20
27,20
105,89
SATKER
1
Pembinaan Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
1
1
33
33
33
68
0,83
2,00
2,10
2,50
3,00
10,43
2
Pendampingan Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
1
1
5
7
10
14
1,08
3,05
3,10
3,30
3,40
13,93
3
Konsultasi Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
1
1
33
33
33
68
0,13
18,00
18,30
18,30
18,50
73,23
4
Peningkatan Kualitas SDM Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
0
1
1
1
1
3
0,00
1,90
2,00
2,10
2,30
8,30
Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
REKOMENDASI
36
39
44
44
44
207
1,63
9,80
10,35
12,20
13,84
47,82
Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
REKOMENDASI
1
Penyusunan Rekomendasi Potensi Tanah Terlantar
REKOMENDASI
1
1
1
1
1
5
0,10
1,00
1,00
1,00
1,00
4,10
2
Penyusunan Rekomendasi Penertiban Tanah Terlantar
REKOMENDASI
30
33
36
36
36
171
1,00
4,10
4,50
5,00
6,00
20,60
3
Penyusunan Rekomendasi Pendayagunaan Tanah Terlantar
REKOMENDASI
5
5
7
7
7
31
0,29
3,35
3,50
4,80
5,34
17,28
4
Pengolahan Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
KEGIATAN
1
1
1
1
1
5
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,50
5
Evaluasi dan Laporan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
KEGIATAN
2
2
2
2
2
10
0,04
1,15
1,15
1,20
1,30
4,84
6
Pengarsipan Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
KEGIATAN
1
1
1
1
1
5
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,50
LAMPIRAN III :
PEMETAAN STRUKTUR RENSTRA DENGAN STRUKTUR RENSTRA (REVISI) RENSTRA (REVISI)
NO.
KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/AKTIVITAS
RENSTRA SATUAN
Dukungan Manajemen Program Pengendalian I. Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
NO. A.
KEGIATAN/OUTPUT
SATUAN
Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
LAYANAN LAYANAN
051 Penyusunan Rencana Program
LAYANAN
A01 Dokumen kebijakan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
DOKUMEN
052 Penyusunan Rencana Anggaran
LAYANAN
A03 Dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan
DOKUMEN
053 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
LAYANAN
A04 Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah
DOKUMEN
054 Pengelolaan Data dan Informasi
LAYANAN
A08 Dokumen pelaksanaan dokumentasi dan kepustakaan
DOKUMEN
055 Penyusunan laporan keuangan
LAYANAN
A09 Dokumen Keuangan
DOKUMEN
056 Pengelolaan Perbendaharaan
LAYANAN
A10 Dokumen BMN
DOKUMEN
LAYANAN
A06 Dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan
DOKUMEN
LAYANAN
A11 Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian
DOKUMEN
A12 Dokumen Pengembangan Pegawai
DOKUMEN
057 Pelayanan Hukum 058 Pengembangan Kepegawaian 059 Pelayanan Umum dan Perlengkapan
LAYANAN
A07 Dokumen administrasi umumdan rumah tangga
DOKUMEN
060 Pelaksanaan Rumah Tangga
LAYANAN
A07 Dokumen administrasi umumdan rumah tangga
DOKUMEN
061 Pelayanan Humas dan Protokol
LAYANAN
062 Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
LAYANAN
A13 Dokumen Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana
DOKUMEN
063 Penyusunan Dokumen Fasilitasi Administrasi Kerjasama
LAYANAN
A02 Dokumen kegiatan administrasi kegiatan kerjasama
DOKUMEN
064 Dokumen Indikator outcome dan baseline penyelenggaraan penataan ruang
LAYANAN
A05 Dokumen Indikator outcome dan baseline penyelenggaraan penataan ruang
DOKUMEN
2 Pegawai Yang Dibentuk Menjadi PPNS Jumlah Pegawai PPNS 1
Pembentukan Pegawai Menjadi PPNS
Belum ada
DOKUMEN
ORANG ORANG ORANG
A14 Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS
ORANG
RENSTRA (REVISI) NO.
KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/AKTIVITAS
951 Layanan Internal (overhead) Jumlah Layanan Internal (overhead)
RENSTRA SATUAN
SATUAN
UNIT UNIT
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi
UNIT
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
UNIT
054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
UNIT
Jumlah Layanan Perkantoran
KEGIATAN/OUTPUT
UNIT
051 Pengadaan Kendaraan Bermotor
994 Layanan Perkantoran
NO.
995 Pengadaan Kendaraan Bermotor 996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 998 Gedung/Bangunan
UNIT UNIT UNIT UNIT
LAYANAN LAYANAN
1
Gaji dan Tunjangan
LAYANAN
994 Layanan Perkantoran
UNIT
2
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
LAYANAN
994 Layanan Perkantoran
UNIT
II. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) 1.1 Jumlah NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang
B.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NSPK NSPK
1
Penyusunan Materi Teknis NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NSPK
B03 Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
DOKUMEN
2
Penyusunan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NSPK
B13 Dokumen pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis (clearance ) perijinan pemanfaatan ruang
DOKUMEN
3
Diseminasi NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
B02 Dokumen Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
DOKUMEN
2 Tata Kelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2.1 Jumlah Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
KEBIJAKAN/ PROVINSI/Kab/ Kota KEBIJAKAN
Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1
2
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Operasional Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN
Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN
B06 Dokumen Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan DOKUMEN Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah
3
Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
4
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
B01 Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
DOKUMEN
B15 Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran
DOKUMEN
B16 Dokumen Pembinaan SDM
DOKUMEN
B17 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
UNIT
B01 Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
DOKUMEN
RENSTRA (REVISI) NO.
KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/AKTIVITAS
2.2 Jumlah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
RENSTRA SATUAN
NO.
KEGIATAN/OUTPUT
SATUAN
Prov/Kab/Kota
Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1
Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Prov/Kab/Kota B07 Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota B08 Dokumen Pengawasan Terhadap Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang
2
Bimbingan Teknis, Supervisi, dan Konsultasi
Prov/Kab/Kota B04 Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota B14 Dokumen pengembangan instrumen insentif dan disinsentif bidang penataan ruang
2.3 Jumlah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
DOKUMEN DOKUMEN DOKUMEN
DOKUMEN
Prov/Kab/Kota
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1
Pengawasan Khusus Penyelenggaraan Penataan Ruang
Prov/Kab/Kota B07 Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota
DOKUMEN
2
Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Prov/Kab/Kota B09 Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN
DOKUMEN
2.4 Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota Hasil Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
B10 Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota
DOKUMEN
B11 Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
DOKUMEN
B12 Dokumen arahan peraturan zonasi sistem nasional
DOKUMEN
Prov/Kab/Kota
Hasil Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1
Sosialisasi Peningkatan Peran Komunitas Pengendalian
2
Pembentukan Komunitas Pengendalian
3
Pendampingan Peningkatan Peran Komunitas Pengendalian
Prov/Kab/Kota B05 Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov/Kab/Kota Prov/Kab/Kota
III. Penertiban Pemanfaatan Ruang
1 Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) 1,1 Jumlah NSPK Penertiban Pemanfaatan Ruang 1
Penyusunan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
2
Sosialisasi/Diseminasi NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
DOKUMEN
C.
Penertiban Pemanfaatan Ruang
NSPK NSPK NSPK
KEGIATAN
C03 Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
DOKUMEN
C04 Rancangan Pedoman Perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang
DOKUMEN
RENSTRA (REVISI) NO.
KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/AKTIVITAS
2 Kebijakan Pemanfaatan Ruang 2,1 Jumlah Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang 1
Penyusunan Rencana dan Program Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
RENSTRA SATUAN
NO.
KEGIATAN/OUTPUT
SATUAN
KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN
C01 Dokumen Kebijakan dan Strategi Penertiban Pemanfaatan Ruang
DOKUMEN
C02 Dokumen Program Operasional Penertiban Pemanfaatan Ruang
DOKUMEN
C18 Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran
DOKUMEN
C19 Dokumen Pembinaan SDM
DOKUMEN
C20 Dokumen Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran
DOKUMEN
2
Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
C06 Data Base Pelaksanaan Program Penertiban Pemanfaatan Ruang
DOKUMEN
3
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN
C18 Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran
DOKUMEN
C07 Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I)
DOKUMEN
C08 Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II)
DOKUMEN
C09 Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (III)
DOKUMEN
C10 Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (IV)
DOKUMEN
C05 Data Base Indikasi Pelanggaran
DOKUMEN
3 Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang 3,1 Jumlah Audit dan Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
WASMATLITRIK LAPORAN HASIL AUDIT
Audit dan Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 1
2
Audit Tata Ruang
Inventarisasi Pengelolaan Pengaduan
3,2 Jumlah Pulbaket/Penyidikan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
LAPORAN HASIL AUDIT
KEGIATAN WASMATLITRIK
Pulbaket/Penyidikan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 1
Operasional Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaaan (wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang
WASMATLITRIK C07 Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I)
DOKUMEN
C08 Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II)
DOKUMEN
C09 Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (III)
DOKUMEN
C10 Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (IV)
DOKUMEN
RENSTRA (REVISI) NO.
KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/AKTIVITAS
3,3 Jumlah Operasionalisasi dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang
RENSTRA SATUAN
NO.
KEGIATAN/OUTPUT
SATUAN
KASUS
Operasionalisasi dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang 1
Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas PPNS
2
Penegakan Hukum Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
3
Fasilitasi Penertiban dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
WILAYAH
C16 Dokumen Pembinaan PPNS Penataan Ruang
DOKUMEN
KASUS
C16 Dokumen Pembinaan PPNS Penataan Ruang
DOKUMEN
PROVINSI
C17 Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS
DOKUMEN
C16 Dokumen Pembinaan PPNS Penataan Ruang
DOKUMEN
C11 Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Sumatera (I)
DOKUMEN
C12 Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduanWilayah Jawa dan Bali (II)
DOKUMEN
C13 Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduanWilayah Kalimantan dan Sulawesi (III)
DOKUMEN
C14 Pengawasan langsung dan pengelolaan DOKUMEN pengaduanWilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (IV) IV. Pengendalian Pemantauan Pertanahan
1
Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
1,1 Jumlah Rancangan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
2
D.
Pengendalian Pemantauan Pertanahan
NSPK NSPK
1
Penyusunan Materi Teknis NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
NSPK
D01 Rancangan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
DOKUMEN
2
Penyusunan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
NSPK
D01 Rancangan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
DOKUMEN
3
Sosialisasi NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
KEGIATAN
D01 Rancangan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
DOKUMEN
Rekomendasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
2,1 Jumlah Satker yang dilakukan Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
REKOMENDASI SATKER
Satker yang dilakukan Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 1
Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATKER
2
Evaluasi Kinerja Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
KEGIATAN
3
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
KEGIATAN
D08 Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran
DOKUMEN
D10 Dokumen Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran
DOKUMEN
D08 Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran
DOKUMEN
RENSTRA (REVISI) NO.
KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/AKTIVITAS
2,2 Jumlah satker yang mendapatkan Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
RENSTRA SATUAN
NO.
KEGIATAN/OUTPUT
SATUAN
SATKER
Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan D02 Dokumen Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
DOKUMEN
SATKER
D03 Dokumen Bimbingan Teknis Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
DOKUMEN
SATKER
D09 Dokumen Pembinaan SDM
DOKUMEN
D04 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
DOKUMEN
1
Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATKER
2
Konsultasi Teknis Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
SATKER
3
Bimbingan Teknis Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
4
Peningkatan Kapasitas SDM Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
2,3 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
REKOMENDASI
Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan 1
Persiapan Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
KEGIATAN
2
Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
KEGIATAN
3
Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
REKOMENDASI
4
Pelaporan Hasil Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
2,4 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian
KEGIATAN
REKOMENDASI
Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian 1
Persiapan Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian
KEGIATAN
D06 Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian
DOKUMEN
2
Monitoring dan Evaluasi Tanah Pertanian
KEGIATAN
D04 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
DOKUMEN
3
Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian
4
Pelaporan Hasil Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian
REKOMENDASI D06 Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian KEGIATAN
DOKUMEN
RENSTRA (REVISI) NO.
KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/AKTIVITAS
2,5 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
RENSTRA SATUAN
NO.
KEGIATAN/OUTPUT
SATUAN
REKOMENDASI
Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian 1
Persiapan Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
KEGIATAN
D07 Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
DOKUMEN
2
Monitoring dan Evaluasi Tanah Non Pertanian
KEGIATAN
D04 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
DOKUMEN
3
Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
4
Pelaporan Hasil Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
2,6 Jumlah Data Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian
REKOMENDASI D07 Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
DOKUMEN
KEGIATAN
DATA
Data Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian 1
Pemutakhiran Basis Data Tanah Pertanian dan Non Pertanian
DATA
V. Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar
1
Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
1,1 Jumlah Norma/Sistem/Prosedur/ Ketentuan (NSPK) Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1
Pengumpulan Masukan dan Inventarisasi Masalah
2
Penyusunan Rancangan Peraturan
3
Sosialisasi Peraturan
D05 Dokumen Data Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian E.
DOKUMEN
Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar
NSPK NSPK
KEGIATAN
E01 Rancangan NSPK Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
DOKUMEN
NSPK
E01 Rancangan NSPK Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
DOKUMEN
KEGIATAN
E01 Rancangan NSPK Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
DOKUMEN
RENSTRA (REVISI) NO.
KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR/AKTIVITAS
RENSTRA SATUAN
2 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
REKOMENDASI
2,1 Jumlah satker yang mendapatkan Pembinaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
Pembinaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
NO.
KEGIATAN/OUTPUT
SATUAN
SATKER
1
Pembinaan Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
E02 Dokumen Pembinaan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
DOKUMEN
2
Pendampingan Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
E03 Dokumen Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
DOKUMEN
3
Konsultasi Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
E04 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
DOKUMEN
4
Peningkatan Kualitas SDM Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
E08 Dokumen Pembinaan SDM
DOKUMEN
2,2 Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
REKOMENDASI
Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
REKOMENDASI
1
Penyusunan Rekomendasi Potensi Tanah Terlantar
REKOMENDASI
E06 Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah cadangan umum Negara
DOKUMEN
2
Penyusunan Rekomendasi Penertiban Tanah Terlantar
REKOMENDASI
E06 Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah cadangan umum Negara
DOKUMEN
3
Penyusunan Rekomendasi Pendayagunaan Tanah Terlantar
REKOMENDASI
E06 Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah cadangan umum Negara
DOKUMEN
4
Pengolahan Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
KEGIATAN
E05 Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
DOKUMEN
5
Evaluasi dan Laporan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
KEGIATAN
E07 Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran
DOKUMEN
6
Pengarsipan Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
KEGIATAN
E05 Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
DOKUMEN