HARVARD Kennedy School JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT
PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DAERAH melalui program ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (OKPPD) BAGI BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI / WAKIL WALIKOTA dan EXECUTIVE EDUCATION TRAINING PROGRAM HARVARD KENNEDY SCHOOL USA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jl. Pahlawan No. 8 - Kalibata Jakarta Selatan
PENDAHULUAN
1. Penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini maupun di masa yang akan datang menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat lokal, nasional maupun global yang semakin kompleks dan dinamis, diantaranya
masyarakat yang semakin
cerdas, dan membutuhkan pelayanan yang semakin berkualitas, persaingan global dan liberalisasi arus informasi, teknologi, investasi, modal, tenaga kerja dan budaya.
Untuk
itu,
penyelenggara
pemerintahan
termasuk
didalamnya
penyelenggaraan pemerintahan daerah dituntut untuk dapat menerapkan prinsipprinsip kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), kesetaraan gender (gender mainstreaming), dan kepemerintahan yang mengikuti perkembangan global guna pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). 2. Pemilihan Kepala Daerah yang saat ini dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia memungkinkan seseorang dari berbagai latar belakang baik pendidikan maupun profesi terpilih menjadi kepala daerah / wakil kepala daerah. Kondisi tersebut
berdampak
pada
bervariasinya
tingkat
pemahaman
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan. 3. Dalam rangka memberikan pemahaman dan pemantapan tentang kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan peningkatan kapasitas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah melalui program Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Executive Education Training Program melalui kerja sama dengan Harvard Kennedy School of Government – Amerika Serikat.
1
Menteri Dalam Negeri membuka secara resmi Program peningkatan Kapasitas Kepala Daerah.
4. Program OKPPD, dilaksanakan bagi semua Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah terpilih
untuk
memantapkan
kemampuan
kepemimpinan
dan
manajemen
pemerintahan dalam kerangka NKRI selama 21 hari di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri dengan menghadirkan para pejabat Kementerian
Dalam
Kementerian
/
beserta Nasional
Negeri dan
Lembaga
pakar/praktisi untuk
di
terkait tingkat
menyampaikan
berbagai materi yang diperlukan Kepala Daerah
Daerah/Wakil dalam
penyelenggaraan
Kepala menunjang
Pemerintahan
Daerah.
Menteri Dalam Negeri menyematkan tanda peserta secara simbolis
2
5. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas suami selaku Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah maka dilaksanakan pula Orientasi Pengembangan Kepribadian dan Kepemimpinan bagi Isteri Bupati/Walikota dan Isteri Wakil Bupati/Walikota selama 6 hari pada setiap program OKPPD. 6. Dalam rangka memberikan wawasan dan perbandingan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada tingkat nasional dan internasional kepada Bupati/Walikota yang mengikuti OKPPD dengan baik dan berprestasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, diberikan kesempatan untuk belajar di Harvard Kennedy School of Government pada Harvard University USA (salah satu universitas terbaik di dunia) untuk mengikuti pembelajaran, teori dan praktek serta kajian penyelenggaraan pemerintahan dari berbagai negara di belahan dunia. 7. Dengan dilaksanakannya program tersebut, Kementerian Dalam Negeri berharap para
Kepala
Daerah
mempunyai
kapasitas
yang
memadai
dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Menteri Dalam Negeri didampingi para pejabat eselon I dan II Kementerian Dalam Negeri pada acara pembukaan OKPPD.
3
ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
DASAR PENYELENGGARAAN 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
Perwakilan peserta menandatangani pernyataan kesungguhan mengikuti OKPPD
TUJUAN Tujuan pelaksanaan Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
SASARAN Sasaran penyelenggaraan OKPPD adalah agar peserta: 1. Memiliki integritas dan semangat kebangsaan. 2. Mampu menjalankan roda pemerintahan secara effektif. 3. Dapat berkoodinasi antar lembaga pemerintahan dan DPRD. 4. Mampu mengambil keputusan dengan tepat. 5. Dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan rakyat.
PESERTA OKPPD 1. Bupati; 2. Walikota; 3. Wakil Bupati; 4. Wakil Walikota.
Menteri Dalam Negeri didampingi Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan Diklat foto bersama dengan para Peserta
5
MATERI ORIENTASI 1. DEMOKRASI DAN KEBANGSAAN INDONESIA Tujuan
pembelajaran
mengaplikasikan
ini
konsep
agar
peserta
demokrasi
dan
dapat
memahami
kebangsaan
dan
Indonesia
mampu dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. SISTEM PEMERINTAHAN NASIONAL DAN DAERAH Tujuan pembelajaran ini agar peserta dapat memahami sistem pemerintahan nasional dan sistem pemerintahan daerah secara umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD Tujuan pembelajaran ini agar peserta dapat memahami hubungan pemerintah daerah dan DPRD dalam sistem pemerintahan nasional, dalam konteks negara kesatuan / unitarian yang terdesentralisasi. 4. KEPEMIMPINAN DAN ETIKA PEMERINTAHAN Tujuan pembelajaran ini agar peserta dapat memahami kepemimpinan dan etika pemerintahan dan menerapkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. PENCEGAHAN KORUPSI Tujuan pembelajaran ini agar peserta dapat memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, kreatif, dan inovatif serta terhindar dari tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaraan hukum lainnya. 6. ISU-ISU AKTUAL Tujuan pembelajaran ini agar peserta mampu memahami dan mengidentifikasi masalah-masalah yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memeberikan kerangka analisis permasalahan tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 7. BEST PRACTICES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembelajaran ini dilaksanakan melalui observasi lapangan sehingga peserta Orientasi dapat memperoleh pengalaman komparasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Setiap Angkatan lokus observasi 6
lapangan pada 2 propinsi yang masing-masing mengunjungi 3 kabupaten/kota yang mempunyai keunggulan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 8. PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (OLAH PRAJA) Pembelajaran sesi ini dilakukan melalui simulasi dan praktek penyelesaian kasus dalam penyelenggaran pemerintahan sehingga peserta mampu memahami dan menerapkan prinsip, konsep, dan penguasaan kebijakan dengan kondisi riil yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 9. MENTAL, FISIK, DAN DISIPLIN (MFD) Materi pembelajaran ini bertujuan untuk menjadikan peserta Orientasi memiliki mental, fisik, dan disiplin yang baik serta rasa kebersamaan. PARA PENGAJAR / NARASUMBER
PAKAR / PRAKTISI
PEJABAT STRUKTURAL 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
1. Prof. Dr. Ryaas Rasyid, MA 2. Prof. Dr. Ermaya Suradinata 3. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS 4. Dr. Made Suwandi, M.Soc.Sc 5. Prof. Dr. Irfan Maksum 6. Prof. Dr. Engkos Koswara 7. Prof. Dr. Muchlis Hamdi, MPA 8. Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA 9. Prof. Dr. Ngadisah, MA 10. Dr. Khairul Muluk 11. Dr. R. Siti Zuhro, MA 12. Prof. Ris. Dr. Syamsudin Harris 13. AA GN Ari Dwipayana, MA 14. Prof. Dr. Gunawan Soemodiningrat, M.Ec 15. Dr. Hyronimus Rowa 16. Drs. Lutfi Mufti 17. Dr. J. Kristiadi 18. Budiman Sujatmiko 19. Berry Nahdian Furqon 20. Prof. Dr. Zudan Fakhrullah 21. Prof. Dr. Satya Arinanto 22. Dr. Syamsul Arief Rivai, MS 23. Drs. Yonatan Wiyoso, M.Si
Kementerian Dalam Negeri (Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan) Kementerian Keuangan Kemen. PAN & RB Kemen. Lingkungan Hidup Kemen. Pekerjaan Umum Kemen. Luar Negeri Kemen ESDM KPK Badan Kepegawaian Negara Badan Pertanahan Nasional LAN RI Bappenas BNPB BKKBN BPKP BPK POLRI Kejaksaan PPATK LKPP
7
STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN Strategi pembelajaran pada OKPPD berfokus pada peserta (participants center), dengan sistem pembelajaran orang dewasa (participatory andragogy) meliputi :
1. Pembelajaran Kelas a. Pembelajaran dilaksanakan di ruang kelas selama 2 (dua) minggu atau 10 (sepuluh) hari efektif, yaitu pengarahan program sampai dengan evaluasi, serta
pemberian
materi
yang
dilaksanakan
secara
simultan
oleh
narasumber, pakar dan praktisi dan moderator.
suasana pembelajaran dikelas
b. Tujuan Pembelajaran untuk memberikan pengetahuan dalam bentuk prinsip, konsep dan kebijakan di bidang pemerintahan dengan para narasumber, pakar/praktisi dan dari kalangan akademisi, pejabat negara dan pelaku kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai best practices dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. c. Metode pembelajaran diantaranya ceramah, diskusi mendalam, contoh kasus. d. Pembimbingan dilakukan oleh narasumber sebagai Pengarah. e. Diskusi kelompok kecil dan pemberian tugas terkait yang bersumber dari referensi maupun sumber lainnya yang dapat diakses peserta melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. 8
2. Observasi Lapangan (OL)
a. Observasi Lapangan dilaksanakan setelah pelaksanaan Orientasi di kelas. OL dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada 2 (dua) provinsi. Peserta OL pada setiap provinsi dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok kecil untuk melakukan pengamatan pada kabupaten/kota yang berbeda untuk mengobservasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
suasana kunjungan Observasi Lapangan
b. Tujuan Observasi lapangan adalah untuk mengobservasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang terkait. c. Selama pelaksanaan observasi dilakukan pembimbingan oleh narasumber sebagai Pengarah untuk membuat laporan hasil pengamatan dan ditindaklanjuti sebagai bahan pembulatan / kesimpulan Orientasi.
Kunjungan Peserta OL di Kabupaten Bengkalis
9
3. Olah Praja (OP) a. Olah Praja dilakukan sebagai kegiatan akhir OKPPD setelah observasi lapangan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta antara konsep pemerintahan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Olah Praja merupakan adaptasi atas metode pembelajaran bermain peran (role play) yang telah diterapkan pada beberapa kegiatan pembelajaran sebelumnya oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri yang disebut Gladi Manajemen. Adaptasi dilakukan terhadap proses pemilihan masalah, pengembangan Rencana Informasi Olah Praja dan penyesuaian terhadap konteks dan situasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peristiwa pemerintahan yang akan disimulasikan sebagian diantaranya merupakan peristiwa yang terjadi dan sebagian diantaranya merupakan peristiwa hipotesis yang didesain untuk mensinkronisasikan rangkaian peristiwa dalam satuan waktu selama 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) triwulan.
Peserta sedang mengikuti kegiatan Olah Praja
10
b. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Olah Praja adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam (1) mengidentifikasi masalah; (2) menganalisis tugas dan fungsi Kepala Daerah; (3) memberi arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas; (4) menyiapkan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas; (5) mengambil keputusan; (6) mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, politik dan kemasyarakatan dan keuangan daerah; serta (7) koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas pemerintahan kabupaten dan kota dengan pemerintah kabupaten dan kota lainnya, provinsi dan pemerintah pusat. c. Setiap peserta OKPPD diharuskan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Olah Praja yang dibagi dalam kelompok-kelompok dengan kasuskasus terkait pada Bidang Perencanaan, Keuangan Daerah, Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan. Masing-masing kelompok memainkan peran sesuai dengan Rencana Informasi Olah Praja (RIOP) dalam konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. d. Untuk mendukung penyelenggaraan Olah Praja diperlukan kerjasama antara penyelenggara dan peserta sebagai pelaku. Penyelenggara yang secara langsung terlibat dalam proses olah praja ini adalah: (1) Direktur Olah Praja (Kawasdal); (2) Wasit dan Pengendali yang terdiri dari WASDAL ATAS, WALDAL BAWAH, WASDAL SAMPING; (3) Penilai dan (4) Staf Pendukung. Pelaku Olah Praja adalaha semua peserta OKPPD yang dibagi dalam setiap kelompok/regu dengan jumlah sebanyak 5 (lima) orang yang masingmasingnya berperan sebagai (1) Bupati/Walikota sebanyak 1 orang; (2) Wakil Bupati/Wakil Walikota sebanyak 1 orang, (3) Bupati/Walikota wilayah tetangga sebanyak 3 orang. Peserta lainnya akan bertindak selaku pelaku bayangan dengan tugas mengamati proses simulasi dan mengisi RIOP pada lembar disposisi. Penentuan peserta yang akan berperan sebagai pelaku (Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Daerah tetangga) dilakukan oleh Kepala Pengendali dan Wasit (KAWASDAL). e. Hasil Olah Praja dalam bentuk rangkuman dan rekomendasi dituangkan dalam laporan untuk bahan pembulatan / kesimpulan Orientasi.
11
f. Penyelenggaraan Olah Praja dilaksanakan dengan menggunakan skema sebagaimana denah ruangan berikut ini.
DENAH RUANGAN OLAH PRAJA STAF KDH
KDH TETANGGA
DIR BID/ KAWASDAL
KDH WASDAL TAS PING WAH
MEJA KERJA: 1. PETA 2. DATA DAERAH 3. REFERENSI
WKDH
PENILAI
PELAKU BAYANGAN
Dalam pelaksanaan Olah Praja sebagaimana denah tersebut, penyelenggara memainkan peran sebagai berikut: 1. Direktur Olah Praja
bertanggung jawab untuk menentukan rencana dan
skenario Olah Praja dan sekaligus bertindak sebagai atasan langsung pelaku selama kegiatan berlangsung; 2. Kawasdal bertanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan Olah Praja pada kelompok masing-masing, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas wasit, pengendali, penilai, pelaku dan serta mencatat RIOP yang dipergunakan serta memberikan koreksi atas catatan hasil penilaian. 3. Wasit dan Pengendali dalam pelaksanaan olah praja bertugas untuk mengkoordinasikan, meneliti dan mengoreksi pekerjaan-pekerjaan dan pemberian berita, data sesuai skenario, menilai tindakan pelaku secara jujur sesuai dengan bidangnya masing-masing serta mengarahkan pelaku sesuai skenario yang telah ditetapkan dengan cara menciptakan informasi baru yang logis dan teratur; 4. Penilai bertugas untuk membuat catatan dan laporan yang berkaitan dengan Olah Praja secara keseluruhan disertai saran yang diperlukan guna pelaksanaan Olah Praja selanjutnya.
12
ALUMNI Penyelenggaraan Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilaksanakan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 13 angkatan dengan jumlah alumni 445 peserta terdiri dari: NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Riau Jambi Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua JUMLAH
13
Jumlah Alumni 27 46 24 8 14 11 17 13 7 9 1 10 38 8 34 7 12 12 15 13 1 11 15 1 10 10 16 13 5 6 4 8 5 14 445
ORIENTASI PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI ISTERI BUPATI / WALIKOTA DAN ISTERI WAKIL BUPATI / WAKIL WALIKOTA DASAR PENYELENGGARAAN Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 895.3 – 558 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan
Orientasi
Pengembangan Kepribadian
dan
Kepemimpinan bagi Isteri Bupati/Walikota dan Isteri Wakil Bupati/Wakil Walikota.
Ibu Vita Gamawan Fauzi selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK membuka Orientasi Pengembangan Kepribadian dan Kepemimpinan bagi Isteri Bupati/Walikota dan Isteri Wakil Bupati/Wakil Walikota
TUJUAN PROGRAM Tujuan Umum Setelah
mengikuti
Orientasi
Pengembangan
Kepribadian
dan
Kepemimpinan bagi Isteri Bupati/Walikota dan Isteri Wakil Bupati/Wakil Walikota, peserta dapat memahami secara baik peranannya selaku isteri pejabat kepala daerah pada instansi pemerintah, serta mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 14
Tujuan Khusus 1. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku para isteri sehingga dapat memahami sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan tugas suami. 2. Meningkatnya peran peserta di bidang pembangunan bangsa dan keluarga sekaligus sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
Ibu Vita Gamawan Fauzi selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK menyematkan tanda peserta secara simbolis
MATERI PEMBELAJARAN 1. 2. 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Penjelasan Program; Pembekalan Umum; Building Learning Commitment (BLC) Konsep Manajemen Perubahan; Komitmen Membangun Karakter Bangsa; Gerakan PKK dalam Otonomi Daerah; Organisasi dan Kepemimpinan Pemda; Pengelolaan Keuangan Organisasi; Teknik Berkomunikasi dan Berpidato; Pengembangan Kepribadian Melalui Inner Beauty Etika Penampilan dan Contoh Penggunaan Kain; 11. Manajemen Kesehatan Keluarga dan Lingkungan; 12. Perawatan dan Kesehatan 13. Table Manner 15
TENAGA PENGAJAR / NARASUMBER 1. Pembekalan Umum oleh Ibu Vita Gamawan Fauzi selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK ; 2. Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendagri; 3. Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Pakar/Praktisi antara lain: a. Dra. Wahyu Suprapti b. Dr. Marwah Daud c. Utari Nur Permadi
Ibu Vita Gamawan Fauzi selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK memberikan pembekalan umum kepada Peserta.
16
METODE PEMBELAJARAN
Metode Pembelajaran yang dipergunakan pada Orientasi Pengembangan Kepribadian dan Kepemimpinan bagi Isteri Bupati/Walikota dan Isteri Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah: 1. Ceramah; 2. Tanya Jawab; 3. Diskusi; dan 4. Praktek.
Suasana pembelajaran dan diskusi di kelas
17
ALUMNI
Penyelenggaraan Orientasi Pengembangan Kepribadian dan Kepemimpinan bagi Isteri Bupati/Walikota dan Isteri Wakil Bupati/Wakil Walikota yang dilaksanakan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 13 angkatan dengan alumni 379 peserta.
Ibu Vita Gamawan Fauzi bersama peserta
18
Rincian alumni Orientasi Pengembangan Kepribadian dan Kepemimpinan bagi Isteri Bupati/Walikota dan Isteri Wakil Bupati/Wakil Walikota pada setiap Provinsi adalah sebagai berikut: NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Riau Jambi Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau Dki Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Di Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua JUMLAH 19
Jumlah Alumni 27 35 24 14 9 6 15 12 7 4 1 9 29 5 27 3 12 11 14 12 11 13 11 7 14 9 6 5 4 4 4 4 11 0 379
EXECUTIVE EDUCATION TRAINING PROGRAM HARVARD KENNEDY SCHOOL USA TUJUAN PROGRAM Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Bupati dan Walikota dalam menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan strategic, manajemen publik baru dan pembangunan
berkelanjutan
serta
melakukan
pengamatan
atas
praktek
penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat pemerintahan lokal di Amerika Serikat dan sekaligus mendalami berbagai kajian penyelenggaraan pemerintahan di berbagai pelosok dunia.Melalui program ini, peserta mempunyai kesempatan untuk belajar dan melihat secara langsung tradisi, latar belakang pemerintahan dan contoh langsung (good practice) penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga dapat menjadi inspirasi dan acuan dalam menjalankan pemerintahan setelah kembali ke Indonesia. Program ini terlaksana atas kerjasama Kementerian Dalam Negeri dengan Harvard Kennedy School, selama satu bulan bagi Bupati dan Walikota yang didampingi oleh Kepala Bappeda.
Susana kelas di Harvard University
20
MATERI PEMBELAJARAN Dalam pelatihan ini kepada peserta telah diperkenalkan berbagai konsep dan pemikiran terbaru untuk mengembangkan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat melalui serangkaian materi yang dikelompokkan atas strategic leadership, new public management dan sustainable development.
Proses pembelajaran yang interaktif menjadikan semua peserta terlibat aktif dalam diskusi di Harvard Kennedy School
21
Rincian kegiatan dan materi yang dipelajari selama pelatihan adalah sebagai berikut: 1. Kelompok Strategic Leadership, meliputi: a. Participatory Governance b. Sub-National Executive-Legislative Interactions in the United States c. Executive Branch Leadership d. Transparency and Civic Engagement e. Communication Strategies f. Persuasion g. Crisis Management h. Ethics and Accountability i.
Islam and Democracy from A Comparative Perspective
pembelajaran di Harvard University
2. Kelompok New Public Management, meliputi: a. Overview of Sub-National Government in the United States b. Public Private Financing Infrastructure 22
c. Corruption in Theory and Practice d. Analytical Tools for Decision Making e. Performance Leadership f. Local Government Competition and Cooperation g. Mega Projects 3. Kelompok Sustainable Development, meliputi: a. Creating Value in Sustainable Cities b. Comparative Strategies for Economic Development c. U.S. Urban Housing: Problems and Policies d. Urbanization, Globalization, and Local Policy e. Challenges of Urbanization and Transportation: Case of Jakarta BRT f. Agriculture and Rural Development g. Measuring Impact of Programs h. Evaluating Social Programs i. The U.S. Social Safety Net: Lessons for Indonesia j. Public Health Equity in Indonesia k. Primary and Secondary Education in the United States
Peserta Executive Education Training Program di Harvard Kennedy School
23
4. Site Visit : Lesson Learned from U.S. Local Government, melalui kunjungan ke beberapa institusi di Amerika Serikat. 5. Roundtable Discussion: Pahts and Choices for Sustainable and Equitable, Growth in Indonesia 6. Participant’s Policy Challenges, sebagai media mendekatkan pemahaman peserta selama pelatihan dalam menganalisis berbagai persoalan yang dihadapidi daerah masing-masing. 7. Implication and Application for Indonesia. Pada sesi ini peserta akan didampingi oleh tim fasilitator yang direkrut dari Universitas di Indonesia untuk mendiskusikan
materi
poembelajarn
yang
diterima
dengan
konteks
penerapannya di Indonesia.
Keseluruhan materi pembelajaran tersebut disampaikan dalam Bahasa Inggris. Untuk itu semua sesi pembelajaran disediakan 2 (dua) orang penterjemah, sehingga semua peserta dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara seksama.
TENAGA PENGAJAR / NARASUMBER Para narasumber kegiatan ini adalah para pakar dari Harvard Kennedy School yang mempunyai reputasi internasional, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jay Rosengard Tony Saich Mark Moore Alex Jones David Dapice Archon Fung Arn Howitt David King Deborah Hughes Hallet 10. Nuraj Shankar 11. Mary Jo Bane
12. Malcolm Mc Pherson 13. Tarek Masoud 14. Roger Porter 15. Nicolas Retsinas 16. Alex Jones 17. Alan Altshuler 18. Tony Gómez 19. Akash Deep 20. Bob Behn 21. Gary Orren
24
AGENDA PEMBELAJARAN
1. Minggu pertama di Jakarta, dengan agenda pembelajaran terdiri dari: a. Acara pembukaan antara lain diisi dengan pengenalan program baik tema, agenda, hingga hasil yang diharapkan diperoleh dari peserta. b. Pembelanjaran Teori, Konsep, dan Studi Kasus tentang Strategic Leadership, New Public Management, dan Sustainable Development sebagai pengantar. c. Diskusi
Kelompok
penajamanparticipant’s
policy
challenges,
dan
implication and application for Indonesia. 2. Minggu Kedua, Ketiga dan Keempat di Harvard Kennedy School of Government Harvard University, dengan agenda pembelajaran terdiri dari: a. Lanjutan dan pendalaman pembelajaran Teori, Konsep, Perangkat, dan Studi Kasus tentang Strategic Leadership, New Public Management, dan Sustainable Development; b. Group Discussions, Diskusi Kelompok penajaman materi pembelajaran dan implikasi serta peluang aplikasi materi pembelajaran untuk pemerintah daerah di Indonesia; c. Site Visit/Kunjungan ke beberapa tempat, yaitu: •
Massachusetts State Government
•
Massachusetts Statehouse
•
Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA)
•
Deer Island Waste Water Treatment Plant
•
City of Somerville Massachusetts
•
Cambridge Housing Authority
3. Minggu kelima memfokuskan pada Penyusunan rencana Tindak Lanjut serta Studi dan Observasi Lapangan di beberapa kota lainnya di Amerika Serikat, dengan agenda berupa: a. Penyusunan dan pemaparan Rencana Tindak Pelatihan b. Kunjungan ke beberapa Organisasi Internasional di Amerika Serikat c. Kunjungan ke Kedutaan Besar Indonesia untuk Amerika Serikat
25
d. Kunjungan dalam rangka pengenalan Kota Washington DC dan beberapa obyek yang berkaitan dengan pemerintahan, perekonomian dan pariwisata. e. Diskusi tentang perkembangan perekonomian dan perdagangan Indonesia-Amerika Serikat bersama pejabat Department of Commerce dan Department of State dan Duta Besar R.I. di gedung Kedutaan Besar R.I. di Washington DC. f. Pembahasan rencana aksi transformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Suasana Pembelajaran di Kelas Harvard Kennedy School
RENCANA TINDAK LANJUT
Berdasarkan rencana tindak lanjut yang disusun selama pelatihan di Harvard Kennedy School, Kementerian Dalam Negeri melakukan serangkaian pertemuan dengan Alumni untuk mendiskusikan implementasi kegiatan tersebut, termasuk melakukan evaluasi implementasi action plan sebagai evaluasi pasca diklat.
26
Secara umum, hal-hal yang dilakukan para peserta setibanya di daerah sebagai rencana tindak lanjut dari hasil yang didapat melalui proses pembelajaran adalah sebagai berikut : 1. Bidang Pembangunan Daerah : Analisa dan evaluasi keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan tingkat pencapaian pembangunan daerah
dengan
menggunakan
konsep
“Strategic
Triangle”,
4
langkah
pembangunan berkelanjutan. 2. Bidang Kemasyarakatan : menyelenggarakan secara lebih intensif, variatif dan efektif kegiatan-kegiatan yang menggunakan pendekatan “Calling a Public into Existence”. 3. Bidang Pemerintahan : Memperbaiki, meguatkan dan mengoptimalkan kinerja aparatur dan kepemerintahan melalui penerapan strategi manajemen kinerja (PerformanceStat) tingkat Kabupaten dan mengembangkan budaya kerja berorientasi pada pemecahan masalah.
Kepala Badan Diklat bersama para narasumber di Harvard Kennedy School
27
MANFAAT PROGRAM
1. Bagi pribadi peserta memperoleh pengalaman dan perluasan wawasan, peningkatan saling pemahaman atas perbedaan serta peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Dinas dan selaku pimpinan lembaga diklat aparatur di daerah. 2. Bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, melalui alumni telah melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, antara lain: a. Penerapan e-Government pada wilayah pemerintah kota, kabupaten alumni; b. Melakukan
kemah
terbuka
pelayanan
kepada
masyarakat, dengan
melakukan kunjungan langsung oleh Bupati beserta perangkatnya untuk menyelasaikan berbagai pelayanan di tingkat desa. c. Melakukan inventarisasi persoalan lapangan secara langsung dengan kunjungan rutin oleh Bupati beserta petrangkatnya ke desa-desa untuk mengetahui secara langsung kebutuhan pelayanan di tingkat desa. d. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, pendidikan dan pengolahan sampah pada wilayah pemerintah kota dan kabupaten alumni; e. Pengembangan sektor argobisnis yang meliputi pertanian, perkebunan dan kelautan; f.
Penerapan rumah sakit yang tanpa kelas, dimana pelayanan kesehatan diberikan sama kepada masyarakat tanpa membedakan kemampuan ekonomi mereka;
g. Penerapan pendidikan dasar yang menekankan pada kerjasama peserta pendidik. h. Memperkuat tekad untuk menyelenggarakan pengembangan SDM berbasis kompetensi menuju standardisasi layanan pemerintahan daerah;
28
DAFTAR ALUMNI EXECUTIVE EDUCATION TRAINING PROGRAM TAHUN 2011 NO
NAMA
JABATAN
1.
Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si
Bupati Serdang Bedagai
2.
Ir. M. Taufik Batubara, M.Si
Kepala Bappeda Kab. Serdang Bedagai
3.
Ir. Mangindar Simbolon
Bupati Samosir
4.
Hotraja Sitanggang, ST
Kepala Bappeda Kab. Samosir
5.
H. Muzni Zakaria, M.Eng
Bupati Solok Selatan
6.
Ir. Said Alkhudri, MM
Kepala Bappeda Kab. Solok Selatan
7.
Ir. H. Indra Catri, MSP
Bupati Agam
8.
Ir. Isman Imran, M.Si
Kepala Bappeda Kab. Agam
9.
Ir. H. Herliyan Saleh
Bupati Bengkalis
10. Ir. Jondi Indra Bustian, MSRP
Kepala Bappeda Kab. Bengkalis
11. Drs. H. Sukmawijaya, MM
Bupati Sukabumi
12. Dodie Achadiat Somantri
Kepala Bappeda Kab. Sukabumi
13. H. Abdullah Azwar Anas, M.Si
Bupati Banyuwangi
14. Drs. Agus Siswanto, MM
Kepala Bappeda Kab. Banyuwangi
15. H. Rendra Kresna
Bupati Malang
16. Dr. Nehruddin, SE, MM
Kepala Bappeda Kab. Malang
17. Dr. Samsul Azhar, Sp.PD
Walikota Kediri
18. Drs. Rahmad Hari Basuki, M.Si.
Kepala Bappeda Kota Kediri
19. Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, ST,
Bupati Gresik
M.Si 20. Ir. Bambang Isdianto, MM
Kepala Bappeda Kab. Gresik
21. Drs. H. M. Ruzaidin Noor, M.AP
Walikota Banjarbaru
22. Dr. Muhamad Aswan, M.Si
Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru
23. Rita Widyasari, S.Sos, MM
Bupati Kutai Kertanegara
24. Drs. Machmudan, M.Si
Kepala Bappeda Kab. Kutai Kertanegara
25. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE,
Walikota Denpasar
M.Si 29
NO
NAMA
JABATAN
26. Ir. I Gusti Putu Anindya Putra, MSP
Kepala Bappeda Kota Denpasar
27. Dr. Zulkifli Muhadli, SH
Bupati Sumbawa Barat
28. Ir. Amry Rakhman, M.Si
Kepala Bappeda Kab. Sumbawa Barat
29. Drs. H. Suhardi Duka, MM
Bupati Mamuju
30. Dr. Junda Maulana, M.Si
Kepala BKDD Kab. Mamuju
31. Drs. Piet Inkiriwang, MM
Bupati Poso
32. Drs. Sinsigus Songgo
Kepala Bappeda Kab. Poso
33. H. Burhan Abdurrahman, SH, MM
Walikota Ternate
34. Said Assegaf, SH, MM
Kepala Bappeda Kota Ternate.
35. Arifin Junaidi
Bupati Luwu Utara
36. Syamsul Syair
Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara
37. H. Rycko Menoza SZP, SE, SH, MBA
Bupati Lampung Selatan
38. Dr. Edarwan, SE, M.Si
Kepala Bappeda Lampung Selatan
30
NO
DAFTAR ALUMNI EXECUTIVE EDUCATION TRAINING PROGRAM TAHUN 2012 NAMA JABATAN
1.
Drs. H. Ali Mukhni
Bupati Padang Pariaman
2.
H. Taslim, SH, MM
Ketua Bappeda Kabupaten Padang Pariaman
3.
H. Benny Utama,SH, MM
Bupati Pasaman
4.
Ir. Yosvarman, MM
Ketua Bappeda Kabupaten Pasaman
5.
Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc.,MA
Bupati Bangka Barat
6.
Helwanda, ST., M.Eng
Kabid Fisik dan Prasarana Kabupaten Bangka Barat
7.
dr. Basuri Tjahaja Purnama,M.Gizi. Sp.Gk
Bupati Belitung Timur
8.
Yeni Srihartati
Sek. Bappeda dan Penanaman Modal Kab.Belitung Timur
9.
H. Erzaldi Rosman,SE,MM
Bupati Bangka Tengah
10.
Andarta Ferryadi. ST
Kabid Sarana dan Prasarana Fisik Bappeda Kab. Bangka Tengah
11.
Imran Musu Lamarota
Bupati Konawe Selatan
12.
Arsalim Arifin
Ketua Bappeda Kab. Konawe Selatan
13.
A. Busyro Karim,M.Si
Bupati Sumenep
14.
Drs. Hadi Soetarto,M.Si
Ketua Bappeda Kabupaten Sumenep
15.
H. Syaharie Ja’ang,SH, M.Si
Walikota Samarinda
16.
H. Ismansyah, SE, M.Si
Ketua Bappeda Kota Samarinda
17.
Anak Agung Gde Agung, SH
Bupati Badung
18.
I Gusti Made Dwipayana, SH
Sekretaris Bappeda Kabupaten Badung
19.
I Wayan Candra
Bupati Klungkung
20.
I Wayan Winata
Sekretaris Bappeda Kab. Klungkung
21.
Drs. H. Bambang M. Yasin
Bupati Dompu
22.
Ir.H.Moh. Syaiful HS,M.Si
Ketua Bappeda dan Litbang Kab.Dompu
23.
H. Ichsan Yasin Limpo, SH
Bupati Gowa
24.
Drs.H. Baharuddin Mangka,M.Si
Ketua Bappeda Kabupaten Gowa
25.
Drs.H. Andi Hatta Marakarma, MP
Bupati Luwu Timur
36.
Drs. Budiman, M.Pd
Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Luwu Timur
27.
Christiany Eugenia Paruntu
Bupati Minahasa Selatan
28.
Ir. Johny F. Senduk
Ketua Bappeda Kab. Minahasa Selatan
29.
Ir. H. Agus Ambo Djiwa, MP
Bupati Mamuju Utara 31
NO
NAMA
JABATAN
30.
Firman, S.Pi, MP
Ketua Bappeda Kab. Mamuju Utara
31.
Ir. H. Aswadin Randalembah
Bupati Sigi
32.
Drs. H. Moh. Salmin
Ketua Bappeda Kabupaten Sigi
33.
David Bobihu Akib
Bupati Gorontalo
34.
Drs. Darwin Romy Sjahrain, ME
Inspektur Kabupaten Gorontalo
35.
Abdullah Vanath, S.Sos
Bupati Seram Bagian Timur
36.
Ir. Mohammad Nurdin Mony
Ketua Bappeda Kab.Seram Bagian Timur
37.
Yusuf Wally, SE. MM
Bupati Keerom
38.
Agus Salim,SKM, M.Kes
Ketua Bappeda Kabupaten Keerom
39.
Dra. Suwarni,M.Si
Sekretaris Badan Diklat
40.
Dr. Nurdin,S.Sos, M.Si
Kabid Standardisasi dan Kerjasama Luar Negeri
PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN
Dalam rangka pengembangan program pembelajaran berkelanjutan (continous learning) bagi Bupati dan Walikota, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Diklat Pendidikan dan Pelatihan, melakukan perluasan kerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri, agar program tersebut mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi para Kepala Daerah sesuai dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Salah satu upaya pengembangan Continous Learning, pada tahun 2013 Kementerian Dalam Negeri melalui kerjasama dengan North Western University Transportation Center (NUTC) Chicago-Amerika Serikat “Transportation
Policy
Development,
Planning
and
melaksanakan program Management”
yang
diintegrasikan dengan Executive Education Program Harvard Kennedy School – Amerika Serikat, sehingga peserta mempunyai kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di dua universitas sekaligus, yaitu Harvard Kennedy School di Cambridge, MA dan North Western University, Chicago Amerika Serikat.
32
