BAB.I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut dan untuk mewujudkan akuntabilitas dibutuhkan juga pihak ketiga yang independen untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu karena dalam penyelenggaraan pemerintahan akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya (Sadjiarto, 2000). Akuntabilitas meliputi berbagai dimensi antara lain akuntabilitas hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas keuangan (Rasul, 2003). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, pemerintah
bertanggung jawab
untuk
mempublikasikan laporan keuangan kepada
pemangku
kepentingannya (stakeholder). Governmental Accounting Standards Board (1999) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Telah diketahui bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Kiswara (2011) menyatakan bahwa kebermanfaatan (usefulness) merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif (qualitative characteristics) atau kualitas (qualities) informasi. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdiri dari : (1) relevan; (2) andal; (3) dapat dibandingkan; dan (4) dapat dipahami . LKPP yang berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut, pemerintah pusat mengembangkan sebuah Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). SAPP akan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK RI sebelum diserahkan ke DPR. SAPP terdiri dari dua subsistem yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem
Akuntansi Instansi (SAI). SA-BUN akan menghasilkan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Sedangkan SAI menghasilkan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, kualitas LKPP dipengaruhi oleh implementasi SA-BUN dan SAI, karena pada dasarnya LKPP merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Dengan kata lain, kualitas LKKL turut menentukan kualitas LKPP. Audit yang dilakukan BPK-RI atas LKPP selama 5 tahun terakhir (2009 2013) masih terdapat opini disclaimer seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.
Tabel.1.1. Perkembangan opini LK-KL tahun 2009-2013 Opini
Tahun 2009
%
2010
%
2011
%
2012
%
2013
%
Wajar Tanpa Pengeculian
42
58
50
65
61
76
62
71
65
76
Wajar Dengan Pengecualian
24
33
25
32
17
21
22
25
19
22
Tidak Memberi Pendapat
7
9
2
3
2
3
3
4
2
2
Tidak Wajar
-
-
-
-
-
-
-
-
77
80
87
Jumlah LKKL
73
86
Sumber : BPK-RI (2014) Meskipun secara persentase proporsi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK – RI terhadap LK-K/L mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan sebaliknya proporsi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) mengalami penurunan dari 2009 sampai dengan tahun 2013. Kondisi ini menggambarkan usaha K/L menuju arah perbaikan dalam menyusun laporan keuangannya. Hal ini terkait dengan Sistem Pengendalian Intern yang tidak memadai dan belum optimal. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yang terdiri atas: 1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan 3. Terlambat menyampaikan laporan 4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai 5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. (BPK-RI 2014) Choirunisah (2008), mengatakan untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang juga berkualitas. Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama bagi tim pelaksana SAI pemberian pendidikan dan pelatihan terkait perlu ditingkatkan. Intensitas dan kualitas materi yang diberikan pada saat pelatihan, dioptimalkan. Pengorganisasian
tim SAI bisa dilakukan
dengan pembentukan tim khusus dengan pembagian tugas yang jelas sehingga jika ada keterlambatan dalam penyampaian laporan atau penurunan kualitas laporan yang dihasilkan dapat mudah dideteksi titik kelemahannya. Nugraheni dan Subaweh (2008) dalam penelitiannya menemukan terdapat pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengetahuan pengelola Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-EI) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB) dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Sementara Siahaan dan Fachruzamman (2013) memberikan kesimpulan yang inkonsistensi dengan Nugraheni dan Subaweh (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa pemahaman SAP dan variabel Latar Belakang Pendidikan tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan, variabel Pendidikan dan Pelatihan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan, variabel Implementasi SAI mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang.
Mustafa,
dkk
(2010) dalam penelitiannya menemukan Kapasitas Sumber Daya
Manusia (SDM) tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan, namun pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan, sementara kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Kapasitas SDM berpengaruh terhadap keterandalan bisa disebabkan karateristik SDM di Kota Kendari masih memiliki kapasitas yang rendah dan taraf pendidikan yang masih relatif rendah khususnya dalam bidang akuntansi. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan bisa disebabkan oleh upaya untuk memenuhi sebuah kriteria penyajian pelaporan keuangan yang andal, diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat material maupun non material, yang mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan sebuah sistem pelaporan keuangan yang andal akan semakin lama. Sukmaningrum (2012) dalam penelitiannya menemukan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh. Kompetensi sumber daya manusia tidak signifikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia itu sendiri dari segi kualitas dan kuantitas. Faktor eksternal tidak dapat digunakan sebagai pemoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Faktor eksternal berperan sebagai variabel bebas dan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, hal ini dikarenakan dinamika perubahan sektor pemerintahan tidak diakomodasi oleh kesiapan sumber daya manusia dan tidak proaktif terhadap tekanan-tekanan publik. Berdasarkan fenomena-fenomena dan inkonsistensi temuan beberapa peneliti diatas, merupakan ide untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “Analisis Determinan
Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/lembaga Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Banda Aceh”. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern (SPI), Komitmen Organisasi, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Aksesbilitas berpengaruh secara simultan maupun secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga satuan kerja di wilayah kerja KPPN Banda Aceh? 1.3. Tujuan Penelitian Adapun yang tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern (SPI), komitmen organisasi, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Aksesbilitas berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/lembaga Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Banda Aceh. 1.4. Manfaat Penelitian Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas antara lain : 1. Bagi satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah kerja KPPN Banda Aceh, sebagai bahan masukan didalam menyikapi fenomena sehubungan dengan masih ditemukannya opini WDP pada beberapa LK-K/L. 2. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan, membuka cakrawala berpikir dan menambah wawasan mengenai penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), Kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern (SPI), komitmen organisasi, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Aksesbilitas. 3. Menambah literatur dan acuan bagi penelitian di bidang akuntansi pemerintahan, terutama yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai kualitas laporan keuangan. 1.5. Originalitas Penelitian Dilihat dari kerangka konsep yang dikembangkan, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sukmaningrum (2012) yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah studi empiris pada pemerintah kabupaten dan kota Semarang. Beberapa perbedaan antara penelitian Sukmaningrum (2012) dengan penelitian ini terletak pada :
1. Objek Penelitian Penelitian Sukmaningrum (2012) populasinya adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang ada di kabupaten dan kota Semarang. Sementara pada penelitian ini
populasinya adalah seluruh Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga Negara di wilayah kerja KPPN Banda Aceh yang berjumlah 423 satuan kerja yang tersebar di 2 Kotamadya dan 3 Kabupaten di Provinsi Aceh. 2. Variabel Penelitian Sukmaningrum (2012) meneliti 3 (tiga) variabel bebas yaitu kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, dan faktor eksternal, serta 1 (satu) variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan. Sementara dalam penelitian ini meneliti 6 (enam) variabel bebas yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), kualitas sumber daya manusia (SDM),
sistem pengendalian intern (SPI), komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan aksesbilitas serta 1 (satu) variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan. 3. Tahun Penelitian Penelitian Sukmaningrum (2012) dilakukan pada tahun 2012 sementara pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2015.
