BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar ilelakang Masalah.
E-Faktur atau Faktur Pajak yang berbentuk elektronik merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikas i atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Sejak Juli 2014, sebanyak 45 perusahaan telah ditetapkan sebagai peserta pilot project e-Faktur.
Bulan Juli 2015 direncanakan program ini akan diberlakukan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) seluruh Jawa dan Bali. Sedangkan pemberlakukan e-Faktur secar·a nas ional akan secm·a serentak dimul ai pada 1 Juli 2016.
Untuk menerapkan pembuatan e-fakt ur ini , Direktorat Jenderal Pajak telah men yed iakan apl ikasi yang dapat diinstal l di perangka t komputer Pengusaha Kena Paj ak dan e-Faktur ini otornat is terhubung ke program e-SPT. seh ingga akan memudahkan Pengu saha Kena Pajak dalam membuat SPT Masa PPN secara e!ektronik menggunakan program e-SPT.
• Latar belakang DJP memb uat aplikasi ini adalah kare na memperhatikan masih terd apat penyalahgunaan L1ktur pajJk . diantaranya \\ajib pajak non PKP yang
menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda.
Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sitem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Jika berbicara mengenai manfaat, dalam dunia modem tentu semua aplikasi berbentuk elektronik sangat memberikan efisiensi bagi penggunanya.
Pengguna akan merasa nyaman baik dalam hal proses pekerjaan maupun penyimpanan hasil pekerjaan. Penerbitan Faktur Pajak tidak lagi membutuhkan tanda tangan basah karena Faktur pajak elektronik ini menggunakan tanda tangan digital (digital signature) berbentuk QR code, kemudian tidak ada kewajiban untuk mencetak faktur pajak, setia aplikasi ini merupakan satu kesatuan dengan pelaporan Surat Pemberitahu an (SPT) yang selama ini dilaporkan melalui e-SPT.
Sedangkan bagi DJP melalui aplikasi e-faktur ini kita makin mudah melakukan pengawasan dengan adanya proses validasi Pajak Keluaran - Pajak Masukan (PK-PM), adanya data lengkap dari setiap faktur pajak serta meminimalisir proses penyimpanan dokumen.
· E-faktur mempermudah
pelayanan karena akan
mempercepat proses
pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak. Selain itu juga
2
sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil.
Melalui e-faktur DJF berharap dapat mengatasi permasalahan dalam administrasi PPN sehingga penerimaan pajak dari sektor PPN dapat semakin optimal, selain bagi PKP dapat menjalankan usahanya menjadi jauh lebih baik. Sinergi antara Ditjen Pajak dan Wajib Pajak diharapkan mampu membangun sistem perpajakan yang lebih baik di masa depan.
Dengan mulai diberlakukannya e-faktur oleh Dirjen Pajak pertanggal 1 Juli 2016, PT. AIMS sebagai Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan adanya efaktur ini PT. AIMS dapat melakukan evaluasi kinerja atas penerapan prosedur perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan E-Faktur.
Sebelum berlakunya e-Faktur PT. AIMS ditemukan beberapa permasalahaan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai diantaranya antara lain:
1. Tahun 201 I terbukti adanya penyerahan Jasa Kena Pajak atas transaksi pemakaian internet yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada Lembaga Sandi Negara dalam rangka promosi yang tidak dibuatkan Faktur Pajak.
Sebagai Pengusaha Kena Pajak PT. AIMS memiki kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan kepada negara. 2. Terdapat pembuatan faktur yang dibuat sebelum adanya penyerahaan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. 3. Adanya penggunaan Kode Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan kode transaksi yang dilakukan oleh PT. AIMS. 4. Ditemukannya Faktur Pajak dari Suppiler yang tidak menggunakan nomor seri faktur pajak yang harus diperoleh dari Dirjen Pajak. 5. Terdapat kesalahan penginputan Dasar Pengenaan Pajak Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak ya:ng mengakibatkan penyetoran pajak ke negara kurang bayar.
Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dijabarkan diatas Penulis mencoba melakukan
evaluasi terhadap penerapan prosedur perhitungan dan
pelaporan PT. AIMS sebelum diberlakukannya e-faktur yaitu menggunakan E-SPT PPN dan setelah diberlakukannya e-faktur.
Apakah dengan diberlakukan nya e-faktur oleh Dirjen Pajak sejak tanggal 1 Juli 2016, PT. AIMS dapat meminimalisasi kesalahan-kesalahan dalam penerapan prosedur atas pembuatan Faktur Pajak sebagai bukti adanya pemungutan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Sehingga e-faktur yang sudah digunakan oleh PT. AIMS dapat memberikan dan membantu memberikan solusi dengan perrnasalahan-
4
pennasalahan yang ada yang berhubungan dengan penerapan prosedur perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
Berdasarkan penjabaran diatas, penulisa tertarik untuk memilih masalah perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai dengan judul:
"EVALUASI PENERAPAN PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN E-FAKTUR PADA PT. AIMS"
5
1.2 ldentifikasi dan Pembatasan Masalah 1.2.1. ldentifikasi Masalah 1. Adanya pembuatan Faktur Pajak yang tidak sesuai Nilai UU No.42/Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dengan prosedur perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan pada PT. AIMS. 2. Adanya Penyetoran dan Pelaporan PPN yang tidak sesuai Nilai UU No.42/Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dengan prosedur perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan pada PT. AIMS.
1.2.2. Pembatasan Masalah 1. Penerapan prosedur pembuatan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT. AIMS tahun 2012 sampai dengan 2015 2. Penerapan prosedur atas perhitungan dan pelaporan PPN Masa yang dilakukan oleh PT. AIMS dari tahun 2012 sampai dengan 2015 diberlakukannya e-Faktur oleh Direktorat Jenderal Pajak.
1.3 Perumusan Masalah 1. Apakah prosedur pembuatan Faktur Pajakdan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. AIMS telah sesuai dengan UU No.42/Tahun 2009 tentang • Pajak Pertambahan Nilai , dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
6
2. Apakah pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. AIMS telah sesuai dengan UU No.42/Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
1.4 Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui prosedur pembuatan Faktur Pajak dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. AIMS telah sesuai dengan UU No.42/Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Untuk mengetahui pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. AIMS telah sesuai dengan UU No.42/Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai 2. Untuk mengetahui pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. AIMS telah sesuai dengan UU No.42/Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Untuk mengetahui pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. AIMS telah sesuai dengan UU No.42/Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
1.5 Manfaat Penelitian 1. Bagi Penulis, melalui penelitian ini dapat menambah pengalaman dan wawasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai .
2: Bagi
Perusahaan, Sebagai bahan pertimbangan atau masukan atas praktek
yang telah dilaksanakan
perusahaan selama ini dengan teori-teori dan
7
perkembangan ilmu pengetahuan yang ada khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai. 3. Bagi Lingkungan Akademis, Sebagai bahan referensi bagi yang berminat melakukan penelitian mengenai masalah Pajak Pertambahan Nilai.
8
