BAB.I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB.I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang selama ini dicapai menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Namun jika kita kaji lebih jauh, ternyata di sisi yang lain,

jumlah penduduk miskin serta jumlah pengangguran masih cukup

tinggi. Hal ini bisa menggambarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu bisa memberikan solusi terhadap permasalahan pemerataan ekonomi. Melihat kondisi demikian, maka sudah sewajarnya jika pencapaian pertumbuhan ekonomi harus pula diikuti oleh laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang tinggi serta mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Dalam mendukung upaya pencapaian kesejahteraan di hubungkan dengan tugas pokok dan fungsi yang ada, tentunya arah perencanaan Badan Penanaman Modal dan Perijinan untuk lima tahun kedepan harus bisa mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Subang yaitu untuk menciptakan pemerataan ekonomi dengan mewujudkan desa mandiri gotong royong. Usaha yang bisa dilakukan adalah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang mengarah kepada penciptaan nilai tambah menjadi produk yang kompetitif serta pencipataan lapangan kerja baru. Akan tetapi untuk mencapainya, jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, oleh karena itu peran serta masyarakat maupun swasta dalam memacu pertumbuhan investasi merupakan salah satu solusi yang tepat Selama ini, apabila dilihat dari data yang tersedia, pertumbuhan investasi ternyata lebih banyak berkembang di sektor sekunder, yaitu tumbuh sekitar76 %, sektor tersier sebesar 20 % sedangkan sektor primer Rensta SKPD BPMP Tahun 2009 – 2014

VI - 1

hanya berkembang sekitar 4 % saja. Apabila kondisi ini masih tetap bertahan, maka pemerataan ekonomi akan sulit terwujud. Hal ini di sebabkan sektor sekunder yang tumbuh di Kabupaten Subang merupakan kegiatan industri yang footloose. Artinya industri-industri yang tumbuh bukan dari adanya keterkaitan dengan input yang ada di Kabupaten Subang, akan tetapi industri - industri itu tumbuh dari keunggulan strategisnya wilayah Subang yang dekat dengan akses infrastruktur fisik yang ada. Untuk itu tentunya perlu dibuat suatu perencanaan agar kegiatan investasi bisa menciptakan nilai tambah berupa keterkaitan dengan pengoptimalan input yang ada untuk menciptakan backware linkage maupun forward linkage terhadap kegiatan - kegiatan industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Subang. Kalaupun kondisi ini sulit terpenuhi, hendaknya kegiatan - kegiatan investasi dibidang Industri tentunya harus merupakan kegiatan yang banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Perencanaan Pembangunan ini tentunya harus menjadi acuan BPMP dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsinya

dengan

memperhatikan

keberlanjutan pembangunan sebelumnya. Selain itu yang menjadi acuannya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang tahun 2005 – 2025, RPJM Propinsi serta Nasional.

1.2.

Maksud dan Tujuan Renstra SKPD Badan Penanaman Modal dan Perijinan Tahun 2009 – 2014 merupakan dokumen bahan acuan bagi BPMP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di

dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan

pembangunan daerah yang terarah dan berkesinambungan Adapun tujuan Penyusunan Renstra adalah : 1. Menetapkan Visi, Misi dan Arah Pembangunan BPMP yang mengacu kepada RPJMD dan Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Rensta SKPD BPMP Tahun 2009 – 2014

RPJPD VI - 1

Kabupaten Subang tahun 2005-2025 serta sebagai pedoman dalam Penyusunan Renja BPMP dalam kurun lima tahun ke depan 2. Mewujudkan perencanaan Pembangunan BPMP yang sinergis antara pembangunan sektoral dan kewilayahan.

1.3.

Landasan Hukum 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). 7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 9. Peraturan Daerah Kabupeten Subang Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025.

Rensta SKPD BPMP Tahun 2009 – 2014

VI - 1

1.4.

Hubungan Renstrada dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dalam penyusunan renstrada ini tentunya selalu berpatokan pada dokumen perencanaan lainnya. Yang menjadi acuan yaitu RPJMD Kabupaten Subang serta RPJPD, yang mana tentunya kedua dokumen ini telah pula mengacu pada dokumen perencanaan tingkat propinsi maupun tingkat nasional. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan yang ada tentunya mengacu pula kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan yaitu UU nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berdasarkan SE mendagri Nomor 050/2020/33/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah bahwa RPJMD hanya disusun oleh daerah-daerah yang telah memiliki kepala daerah hasil pemilihan langsung

1.5.

Proses Penyusunan Rencana Strategis BPMP tahun 2009-2014 disusun dengan tahapan sebagai berikut : 1. BPMP mengusulkan format tanggapan terhadap Rancangan awal RPJMD yang disampaikan kepada Bappeda. 2. BPMP mengikuti musrenbang dengan seluruh stakeholder dalam rangka melakukan sinergitas dengan SKPD terkait 3. BPMP melakukan diskusi internal dengan bidang-bidang yang ada untuk menyusun renstrada BPMP dengan melihat hasil musrenbang tersebut 4. Kepala BPMP menyusun Tim untuk menyusun dan merumuskan renstrada BPMP


VI - 1

5. Hasil pekerjaan tim disampaikan kepada kepala BPMP maupun bidangbidang yang ada untuk dilakukan koreksi ataupun penambahanpenambahan. 6. Tim memperbaiki kembali renstra hasil koreksi tersebut 7. Tim menyampaikan hasil pekerjaanya kepada kepala BPMP untuk disampaikan kepada Bappeda

1.6.

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis BPMP tahun 2009 – 2014 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : Bab I :

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, proses

penyusunan

Renstra

Tahun

2009

-2014

dan

sistematika penyusunan. Bab II :

GAMBARAN PELAYANAN DAN KINERJA BPMP TAHUN 2003 -2008 Memuat evaluasi pelayanan dan kinerja BPMP dari Tahun 2003–2008,

analisa

kekuatan,

kelemahan,

peluang

dan

ancaman serta isu strategis. Bab III :

VISI DAN MISI SKPD BPMP Menjelaskan Visi dan Misi SKPD BPMP Kabupaten Subang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan SKPD BPMP.


VI - 1

Bab IV :

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SKPD BPMP Memuat dan menjelaskan arah kebijakan dan strategi pembangunan SKPD BPMP.

Bab V :

PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD BPMP Menjelaskan Program dan Indikatif kegiatan berikut kinerja masing – masing program dan kegiatan dari berbagai sumber pendanaan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab VI:

PENUTUP


VI - 1

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DAN KINERJA BPMP TAHUN 2003 – 2005 2.1.

Gambaran Tupoksi BPMP Tugas Pokok dan Fungsi BPMP dilandasi hukum Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 14D.6 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Subang. Tugas

pokok

yang

dimaksud

yaitu,

merumuskan

kebijakan

perencanaan dan pengelolaan Penanaman Modal dan Perijinan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintah Daerah. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan mempunyai Fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Perijinan.

b.

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Daerah.

c.

Pembinaan Penanaman Modal Daerah.

d.

Pengalihan Informasi mengenai potensi peluang investasi.

e.

Pemberian dorongan dan kemudahan bagi pengembangan Penanaman Modal.

f.

Pelaksanaan kerja sama internasional yang mewakili Negara dibidang Penanaman Modal dan Pengaturan Penerapannya.

g.

Pengelolaan Perijinan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati.

h.

Penyelenggaraan teknis administratif kesekretariatan.


VI - 1

2.2.

Gambaran Pelayanan dan Kinerja BPMP Untuk mengetahui pelaksanaan dan capaian yang telah dilakukan di BPMP

pada tahun 2003 – 2008 perlu pula dilihat mengenai keberadaan SKPD ini lima tahun kebelakang. Seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah yang mana urusan penanaman modal merupakan urusan wajib bagi setiap daerah, maka awal pemeberlakuan otonomi daerah di Kabupaten Subang di bentuk SKPD setingkat Eselon II untuk menangani urusan penanaman modal. Sebelum terbentuk Badan Penanaman Modal dan Perijinan, pada tahun 2003 SKPD ini bernama Badan Promosi Penanaman Modal Daerah (BPPMD). Sesuai dengan nama yang diberikan pada masa itu titik berat pelaksanaan tugas lebih banyak pada pelaksanaan promosi potensi investasi Kabupaten Subang. Dari hasil capaian kinerja selama tahun 2003 – 2008 bisa dilihat pada tabel berikut No Tolak Ukur Hasil Capaian Kinerja Capaian

1.

Kinerja Capaian

BPMP

Tahun 2003-2006

Pelaksanaan Promosi

Pembentukan Citra Peningkatan

Peningkatan Jumlah Investasi

Tahun 2007-2008 Citra

Kab.

Subang Kabupaten Subang

Sebagai

Daerah sebagai

Tujuan Investasi 2.

Kinerja

Kurangnya Investasi

daerah

tujuan investasi

minat Meningkatnya di Minat Investasi di

Kabupaten Subang

Kabupaten Subang sebesar 10 %

3.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana Meningkatnya dan


prasarana Sarana dan Prasara

pendukung

na

pendukung

investasi

Investasi

VI - 1

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode tahun 2003 – 2006, Badan Penanaman Modal dan Perijinan lebih banyak mengekpose keluar mengenai semua potensi yang bisa dikembangkan untuk kegiatan investasi. Dari hasil analisa terlihat selama periode tersebut sekitar 70 % potensi investasi terekpose keluar dengan melaksanakan kegiatan pameran, temu bisinis maupun kegiatan agresif marketing. Apabila dilihat dari jumlah realisasi investasi yang ada di Kabupaten Subang, untuk periode 2003-2006 menunjukkan angka yang tidak stabil terutama untuk investasi PMDN. Sedangkan untuk PMA pada periode yang sama menunjukkan angka yang cukup stabil. Untuk periode 2007 – 2008 ternyata terdapat peningkatan yang cukup signifikan terutama untu investasi yang berasal dari PMA. Menurut hasil evaluasi BPPMD Provinsi Jawa Barat

untuk tahun 2008

Kabupaten Subang menempati urutan ke 10 dalam hal pertumbuhan investasi. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi perkembangan investasi di Kabupaten Subang dari tahun 2003 – 2007 dapat dilihat pada table di bawah ini

KONDISI PERTUMBUHAN INVESTASI DI KABUPATEN sUBANG TAHUN 2003 sd 2007

NO

KAB./KOTA

1 1.

2 Kabupaten Subang

PENANAMAN MODAL ASING (PMA) INVESTASI TAHUN PROYEK (Rp) 3 4 5

TENAGA KERJA 6

2003

1

120,795,625,000.-

341

2004

1

151,356,933,000.-

471

2005

4

218,215,391,785.-

439

2006

2

38,402,000,000.-

3026

2007

6

124,783,444,000.-

1882


VI - 1

NO 1 1.

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) INVESTASI KAB./KOTA TAHUN PROYEK (Rp) 2 3 4 5 Kabupaten Subang 2003 2 23,963,000,000.-

Sedangkan

untuk

2004

-

2005

1

2006

-

2007

1

ketersedian

sarana

TENAGA KERJA 6 93

-

-

15,230,387,000.-

423

-

-

13,614,200,000.-

dan

prasarana

`110

pendukung

pelaksanaan investasi di Kabupaten Subang, memang belum menujukkan kondisi yang memuaskan. Sebagai gambaran sampai dengan tahun 2008 ketersediaannya baru mencapai sekitar 50% dari kondisi ideal yang diharapkan.

- 2.2.1. ANALISA KEKUATAN (STRENGHTS) 1. Letak geografis yang strategis 2. Struktur organisasi setingkat esselon 2 ; 3. Kebijakan Daerah (RUTR dan Zona Industri) 4. Tersedianya komoditas potensial bagi pengembangan Investasi 5. Tersedianya SDM (Secara Kuantitatif) - 2.2.2. ANALISA KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Belum menjadi daerah tujuan investasi 2. Tugas pokok dan fungsi organisasi belum optimal Rensta SKPD BPMP Tahun 2009 – 2014

VI - 1

3. Zona Industri belum tergambar secara detail 4. Komoditas yang ada belum terpetakan secara detail 5. Kompetensi SDM tidak seuai dengan bidangnya - 2.2.3. ANALISA PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Terbukanya peluang investasi untuk pengembangan di bidang Agribisnis, Pariwisata dan Industri 2. Rencana Pengembangan Jalan Tol Sadang – Cirebon 3. Tersedianya

lembaga/institusi

pendukung

bagi

pengembangan

komoditas unggulan 4. Adanya Kerjasama Nasional dan Regional

- 2.2.4. ANALISA ANCAMAN (THREATS) 1. Tingkat Persaingan dalam hal menarik investor di antara daerah akan semakin ketat

2. Standarisasi produk yang aman 3. Isu penanganan lingkungan hidup 2.3.

Isu Strategis

Selain melihat kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta melihat kondisi lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman, maka dalam penyusunan Renstrada ini tentunya harus pula memperhatikan isu strategis yang dianggap dapat mempengaruhi terhadap perkembangan laju investasi.

Hal pertama yang harus diperhatikan yaitu adanya krisis financial global ternyata sudah mulai terasa yaitu banyaknya PMA yang menghentikan usahanya maupun menggagalkan rencana pelaksanaan investasi, untuk hal ini maka pertumbuhan investasi tidak harus tergantung pada sumber PMA Rensta SKPD BPMP Tahun 2009 – 2014

VI - 1

akan tetapi bagaimana bisa mengoptimalkan sumberdaya yang ada sehingga bisa menghasilkan nilai tambah dari produk tersebut. Kegiatan ini tentunya harus sinergi dengan prioritas lima tahun kedepan yaitu bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh BPMP untuk mendukung terwujudnya Desa mandiri gotong royong serta Subang menjadi kota wisata di tahun 2014.

Road map investasi di tahun 2009, BKPM telah mengarahkan pada sektor pemenuhan pangan, energi serta Infrastruktur. Dikaitkan dengan kondisi Subang maka khusus untuk ketersediaan pangan serta penyediaan sumber energi terbarukan melalui pengembangan agribisnis harus menjadi sektor unggulan dalam hal pengembangan investasi. Tentunya isu strategis ini harus pula disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Subang dalam hal pemerataan ekonom, sehingga jumlah penduduk miskin menurun serta penyediaan lapangan pekerjaan meningkat.


VI - 1

BAB. III VISI DAN MISI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN

3.1.

VISI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN

Arah pembangunan Badan Penanaman Modal dan Perijinan pada tahap kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJMD 2009-2014 tentunya tidak hanya dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada tetapi dapat pula mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Permasalahan pemerataan pembangunan ekonomi yang diarahkan pada pengurangan jumlah penduduk miskin serta penyedian lapangan kerja, merupakan patokan yang harus diperhatikan dalam penyusunan arah pembangunan BPMP lima tahun ke depan. Selain itu pengaruh faktor luar seperti adanya krisis financial global harus pula bisa diantisipasi agar pertumbuhan investasi di Kabupaten Subang dapat tumbuh secara baik.

Untuk itu tentunya pertumbuhan investasi Di Kabupaten Subang tidak hanya mengejar terhadap tumbuhnya laju pertumbuhan ekonomi, akan tetapi bagaimana adanya nilai tambah terhadap sumberdaya yang ada baik dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun nilai tambah terhadap produk yang berasal dari bahan baku lokal Subang.

Denga mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang, maka Visi Badan Penanaman Modal dan Perijinan adalah “Menjadikan Kabupaten Subang sebagai

Kawasan Investasi yang

Menarik” Penjabaran makna dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :


VI - 1

Kawasan Investasi :

Setiap sumber daya yang ada di kabupaten Subang baik Komoditas maupun tempat bisa dijadikan objek investasi baik untuk bidang Agribisnis, Pariwisata maupun Industri.

Menarik

:

Setiap sumberdaya yang ada merupakan objek yang kompetitif bagi pelaksanaan investasi.

3.2.

MISI Misi merupakan penjabaran dari Visi yang memuat tujuan dan sasaran yang akan ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang terpilih. Perumusan Misi adalah sebagai berikut :

Misi Pertama :

Menyusun perencanaan pelaksanaan penanaman modal Daerah, adalah upaya untuk mewujudkan pelaksanaan investasi yang terarah serta berfocus pada pemerataan perekonomian guna mendorong percepatan Kabupaten Subang untuk mewujudkan Desa Mandiri Gotong Royong serta Subang sebagai Kota Wisata di tahun 2014.

Misi Kedua

:

Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal, adalah upaya

mewujudkan

pelayanan

pelayanan

perijinan,

prima

pelaksanaan

dalam

promosi

hal serta

pelaksanaan pengendalian.

Misi Ketiga

:

Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas, adalah

upaya

prasarana

untuk

yang

meningkatkan

representative

sarana

dalam

dan

rangka

mendukung pelayanan investasi yang prima


VI - 1

3.3.

Arah Pembangunan Badan Penanaman Modal dan Perijinan

Sebagai bahan acuan arah pembangunan bidang penanaman modal selama periode waktu tahun 2009 – 2014, ditetapkan melalui tujuan dan sasaran masing-masing Misi sebagai berikut MISI PERTAMA

:

MENYUSUN PERENCANAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Penuyusunan perencanaan pelaksanaan penanaman modal perlu dilakukan agar terdapat sinergitas antara kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan penanaman modal, selain itu diatara SKPD terkait ada pemahaman yang sama dalam mencapai target pertumbuhan investasi yang dituju.

Untuk itu dalam rangka menghasilkan rumusan perencanaan pelaksanaan penanaman modal yang terintegrasi , maka arah pembangunan dan pengembangan investasi Kabupaten Subang pada Misi Pertama diuraikan sebagai berikut : 1. Mewujudkan persepsi yang sama dalam hal pengembangan investasi. 2. Tercipatnya evaluasi pelaksanaan penanaman modal. 3. Tersedianya data potensi unggulan daerah

1.

Mewujudkan Persepsi yang sama dalam hal pengembangan Investasi Perlu dipahami bahwa kegiatan investasi adalah kegiatan yang sifatnya lintas sektoral, oleh karena itu dalam rangka mencapai pertumbuhan investasi sebesar 12 % per tahun masing-masing SKPD terkait dapat mendukung sesuai

dengan tugas pokok

dan fungsinya. Untuk

menciptakan adanya persepsi yang sama diperlukan fokus pembangunan investasi dengan sasaran sebagai berikut :


VI - 1

A. Tersedianya arah kebijakan pengembangan investasi di Kabupaten Subang

Unsur

yang

terpenting

pengembangan investasi

dalam

mewujudkan

arah

kebijakan

adalah adanya koordinasi dengan SKPD

terkait dalam menentukan prioritas pengembangan investasi yang akan dicapai serta bisa besinergi sebagai dukungan guna mewujudkan Desa Mandiri Gotong Royong serta Subang sebagai kota wisata 2014.

B. Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan penanaman modal Pelaksanaan evaluasi penanaman modal perlu dilakukan untuk melihat

sejauh

mana

keefektifan

pelaksanaan

perencanaan

penanaman modal yang telah dibuat. Selain itu hasil dari evaluasi ini bisa

dijadikan

bahan

pertimbangan

untuk

penyempurnaan

perencanaan di masa mendatang. Untuk mendapatkan informasi sampai sejauh mana keefektifan pencapaian sasaran dari perencanaan yang telah di buat maka tentunya harus tersedia suatu pelaksanaan evaluasi yang baik.

C. Tersedianya data potensi unggulan Data potensi unggulan merupakan bentuk dukungan BPMP yang diberikan untuk mewujudkan Desa Mandiri Gotong serta Subang sebagai kota wisata tahun 2014. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai informasi bahwa ditiap desa yang ada tersedia data mengenai potensi unggulan yang siap untuk diekpose keluar sehingga bisa mencipatkan nilai tambah.


VI - 1

MISI KEDUA

: MENINGKATKAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Lingkup pelayanan penanaman modal yang menjadi fokus pada Misi kedua ini yaitu meliputi kegiatan Pelayanan Perijinan, Pelaksanaan promosi, serta pelaksanaan pengendalian. Untuk itu

dalam rangka mencapai pelayanan prima dalam pelaksanaan

pelayanan penanaman modal diarahkan pada : 1. Pelayanan perijinan 2. Pelaksanaan promosi 3. Pelaksanaan pengendalian.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada misi kedua ini yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat

1. Pelayanan perijinan merupakan salah satu nilai positif yang didambakan oleh para investor, karena sekarang ini pelayanan perijinan yang kompetitif dicirikan oleh proses yang cepat, murah, tepat waktu serta transparan dalam hal penetapan biaya. Sebagai tolok ukur bahwa pelaksanaan pelayanan perijinan telah sesuai dengan kriteria tersebut maka harus diukur berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang pernah dilayaninya. Selain itu pelaksanaan pelayanan perijinan bisa pula dijadikan tolok ukur terhadap minat investasi di Kabupaten Subang

2. Pelaksanaan Promosi disamping sebagai sarana untuk mengekpose potensi sumberdaya yang dimiliki juga berfungsi pula sebagai bentuk pelayanan dalam hal pemberian informasi mengenai kegiatan-kegiatan usaha yang bisa dilakukan atau untuk dikembangkan. Keberhasilan pelaksanaan promosi bisa dilihat dari seberapa besar prosentase potensi investasi yang telah terekpose serta dilihat dari sisi minat untuk berinvestasi


VI - 1

3. Pelaksanaan Pengendalian merupakan kegiatan lanjutan yang harus dilakukan sebagai wujud pengendalian terhadap pemberian ijin yang diberikan. Pelaksanaan pengendalian ini merupakan bentuk pelayanan yang diberikan untuk melihat apakah ada pihak-pihak yang dirugikan. Untuk itu dalam pelaksanaan pengendalian harus juga melibatkan SKPD maupun institusi terkait lainnya hal ini dimaksudkan apabila terjadi sesuatu dilapangan dapat segera teratasi. Selain itu pelaksanaan pengendalian bisa pula melihat seberapa besar realisasi investasi yang tejadi.

MISI KETIGA

: MEWUJUDKAN SARANA DAN PRASARANA YANG BERKUALITAS

Ketersedian sarana dan prasarana adalah upaya untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif, menunjang perwujudan Kabupaten Subang sebagai daerah yang menarik untuk Investasi. Salah satu tolok ukur yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan prima adalah ketersediaan sarana dan prasarana, karena factor kenyamanan tempat layanan serta ketepatan dan kecepatan layanan akan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.


VI - 1

BAB. IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SKPD BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN 4.1.

Kebijakan Pembangunan

Kebijakan Pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi yang telah dipaparkan sebelummnya. Kebijakan pembangunan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2009-2014. Untuk melihat kebijakan Badan Penanaman Modal dan Perijinan berdasarkan uraian misi yang telah disusun adalah sebagai berikut :

Misi Pertama

: Menyusun

Perencanaan

Pelaksanaan

Penanaman Modal

Kebijakan pada Misi pertama adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi antara institusi yang terkait dengan pelaksanaan Investasi dengan sasaran : a) Tersedianya arah kebijakan pengembangan Investasi b) Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan penanaman modal c) Tersedianya data potensi unggulan

Misi Kedua

:

Meningkatkan

Pelayanan

Penanaman

Modal Kebijakan pada Misi Kedua adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Prima pada pelaksanaan Penanaman Modal dengan sasaran: a) Meningkatnya indek kepuasan masyarakat b) Meningkatnya minat investasi di Kabupaten Subang c) Meningkatnya realisasi Investasi Rensta SKPD BPMP Tahun 2009 – 2014

VI - 1

2. Meningkatnya Sarana Pelayanan Investasi dengan sasaran : a) Meningkatnya fasilitas dan Koordinasi Investasi b) Meningkatnya sarana Informasi Teknologi Investasi

Misi Ketiga

:

Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas

1. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dengan sasaran : a) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung investasi yang representatif.

4.2.

Strategi Pencapaian Pembangunan Tahun 2009 – 2014

Penyusunan strategi dalam rangka pencapaian pembangunan tahun 2009 – 2014, pada intinya merupakan pejabaran dari pada masing-masing misi yang telah disusun. Strategi pencapaian pembangunan Badan Penanaman Modal dan Perijinan untuk masing masing misi diuraikan sebagai berikut :

Untuk mewujudkan misi yang pertama, yaitu Menyusun perencanaan pelaksanaan penanaman modal maka kebijakannya diarahkan pada meningkatnya koordinasi SKPD yang terkait dengan pelaksanaan investasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai pada kebijakan ini yaitu : 1. Terselenggaranya koordinasi antara SKPD yang terkait dengan investasi. Adapun capaian yang ditargetkan

untuk tahun 2009 – 2014 yaitu

meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan investasi. 2. Tersedianya data potensi unggulan daerah, sasaran yang ingin dicapai yaitu pada tahun 2009 sekitar 55 % potensi unggulan yang ada di Kabupaten Subang terkumpul, dan pada akhir tahun 2014 sekitar 80% data potensi unggulan daerah bisa terkumpul.


VI - 1

3. Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan investasi. Untuk melihat hasil dari sasaran ini yaitu untuk tahun 2009 – 2014 terlaksananya evaluasi pelaksanaan investasi. Sedangkan untuk misi yang kedua, yaitu Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal maka arah kebijakannya ditujukan bagi peningkatan pelayanan prima pada pelayanan penanaman modal. Sedangkan sasaran yang ingin dicapainya meliputi : 1. .Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat. Target capaian sasaran ini yaitu pada tahun

pada

2009 indeks kepuasan masyarakat

mencapai 60 % dan setiap tahun meningkat sebesar 5%, sehingga pada tahun 2014 indeks kepuasan masyarakat mencapai 85 % 2. Meningkatnya minat investasi di kabupaten Subang. Sedangkan target yang ingin dicapai pada tahun 2009 terdapat peningkatan minat investasi sebesar 15 % dan setiap tahun diprediksikan akan meningkat sebesar 5 %, sehingga pada tahun 2014 minat investasi di Kabupaten Subang mencapai 40%. 3. Meningkatnya Realisasi Investasi. Penentuan target pencapaian realisasi investasi tentunya harus pula memperhitungkan kondisi global serta keadaan perkembangan investasi regional. Berdasarkan pengaruh kondisi tersebut maka peningkatan investasi mencapai 12 % per tahun. 4. Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan dan Pembinaan Investasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu pada tahun 2009 tercapai sekitar 50%, sedangkan di akhir tahun 2014 tercapai sekitar 75%. 5. Meningkatnya kualitas SDM. Sasaran yang ingin dicapainya yaitu pada tahun 2009 sekitar 30% pegawai BPMP sudah sesuai dengan kompetensinya, serta pada akhir tahun 2014 sekitar 80% pegawai BPMP sudah sesuai dengan kompetensi.

Untuk Kebijakan Meningkatnya sarana pelayanan Investasi, sasaran yang ingin dicapai yaitu:


VI - 1

1. Meningkatnya fasilitas dan koordinasi Investasi, dengan sasran yang ingin dicapai yaitu pada tahun 2009 tercapai sekitar 45% dan ditahun 2014 akan tercapai sekitar 70%. 2. Meningkatnya sarana Informasi Teknologi, sasaran yang ingin dicapai yaitu pada tahun tercapai sekitar 40% dan di akhir tahun 2014 akan tercapai sekitar 80%. Pelaksanaan misi ketiga, yaitu mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas. Sedangkan arah kebijakanya yaitu guna mewujudkan sarana dan prasaran yang berkualitas, adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang representatif. Capaian yang ditargetkan untuk tahun 2009 mecapai 55 % dan setiap tahun akan berkembang sebesar 5%, sehingga di akhir tahun 2014 ketersediaan sarana dan prasaran pendukung investasi mencapai 80%. Untuk lebih jelasnya mengenai strategi pencapaian renstra SKPD Badan Penanaman Modal dan Perijinan bisa dilihat pada matrix di bawah ini.


VI - 1

BAB. VI PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Subang tahun 2009 – 2014 adalah dokumen perencanaan SKPD Badan Penanaman Modal dan Perijinan untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Subang tahun 2009-2014. Hal lain yang menjadi pedoman umum yaitu Peraturan Daerah No. 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) serta dengan memperhatikan pula Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .

Rencana Strategis tahun 2009-2014 ini dijadikan pedoman dalam : 1.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan penanaman Modal dan perijinan serta dalam penyusunan perencanaan penganggaran.

2.

Mewujudkan perencanaan yang strategis diantara bidang yang ada di internal SKPD BPMP serta bisa mewujudkan perencanaan yang sinergis diantara SKPD yang terkait, khususnya dalam pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Subang.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2009 – 2014, tentunya sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman serta komitmen bersama diantara seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Subang.


VI - 1

MATRIX STRATEGI PENCAPAIAN RENSTRA SKPD BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TAHUN

2009 - 2014

STRATEGI PENCAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2009 - 2014 VISI SKPD

MISI SKPD

1 Menjadikan Kabupaten Subang

KEBIJAKAN

2

3

1 Menyusun Perencanaan pelaksanaan penanaman modal

1,1 Meningkatkan Koordinasi SKPD yang terkait dengan pelaksanaan investasi

SASARAN

4

CAPAIAN TAHUNAN 2009

5

Meningkatnya 1 Terselenggaranya koordinasi antar SKPD yang terkait dengan koordinasi pelaksanaan investasi investasi

2010

6 Meningkatnya koordinasi pelaksanaan investasi

2011


2012


PROGRAM 2013


2014


11 3 Program

sebagai 2 Tersedianya data potensi unggulan daerah

investasi

55%

60%

65%

70%

75%

80%

yang menarik 3 Terselenggaranya evaluasi Terlaksananya pelaksanaan penanaman modal evaluasi

2 Meningkatnya pelayanan penanaman modal

2,1 Meningkatnya pelayanan Prima pada Pelayanan Penanaman modal

1 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat

Terlaksananya evaluasi



65%

70%

75%

80%

85%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

4 Meningkatnya pemantauan, pengawasan dan pembinaan investasi

50%

55%

60%

65%

70%

75%

5 Meningkatnya kualitas SDM

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 Meningkatnya fasilitas dan koordinasi investasi

45%

50%

55%

60%

65%

70%

40%

45%

50%

60%

70%

80%

40%

45%

50%

60%

70%

80%

3 Meningkatnya realisasi investasi

Meningkatnya sarana pelayanan investasi


60%

2 Meningkatnya minat investasi di kabupaten Subang

2.2.


2 Mningkatnya fasilitas informasi tekhnoligi investasi 3 Meningkatnya optimalisasi pelaksanaan investasi

Renstra SKPD BPMP Tahun 2009-2014

IV - 5

BAB V 5.1 PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TAHUN 2009 - 2014 (DARI BERBAGAI SUMBER PENDANAAN)

5

2009 6

TARGET PENCAPAIAN 2010 2011 2012 2013 7 8 9 10

% % %

75% 50% 75%

100% 55% 100%

100% 60% 100%

100% 65% 100%

100% 70% 100%

100% 75% 100%

100% 80% 100%

PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA - Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat - Meningkatnya pembinaan dan pemantauan investasi - Meningkatnya minat investasi - Meningkatnya realisasi investasi - Meningkatnya kualitas SDM penanaman modal

% % % % %

55% 45% 12% 12% 30%

60% 50% 15% 12% 30%

65% 55% 20% 12% 40%

70% 60% 25% 12% 50%

75% 65% 30% 12% 60%

80% 70% 35% 12% 70%

85% 75% 40% 12% 80%

2 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

PENINGKATAN SARANA PELAYANAN INVESTASI - Meningkatnya fasilitas dan koordinasi Investasi -Meningkatnya sarana Informasi Teknologi Investasi -Meningkatnya optimalisasi pelaksanaan investasi

% % %

40% 40% 40%

45% 40% 40%

50% 45% 45%

55% 50% 50%

60% 60% 60%

65% 70% 70%

70% 80% 80%

3 Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

PENYEDIAN SARANA DAN PRASARANA - Meningkatnya sarana dan prasarana investasi

%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

NO 1

PROGRAM

2 1 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

SASARAN PROGRAM 3 PENINGKATAN KOORDINASI - Tersedianya arah kebijakan pengembangan Investasi - Tersedianya data potensi unggulan daerah - Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan Penanaman Modal


INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4

EKSISTING 2008

V- 1

2014 11

(000) NO

PROGRAM

1 2 PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

3 PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH

KEGIATAN 2 1 Memfasilitasi dan Koordinasi kerjasama Investasi

SASARAN KEGIATAN INDIKATIF 3 Peningkatan pelayanan investasi

2 Pengembangan sistem Informasi penanaman modal

Meningkatnya dukungan sarana Informasi Teknologi investasi

3 Peningkatan PPTSP

Meningkatnya pelaksanaan PPTSP

4 Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Meningkatnya efektivitas Pelaksanaan Penanaman Modal

1 Peningkatan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana penanaman modal

Meningkatnya potensi sumber daya, sarana dan prasarana penanaman modal


TARGET PENCAPAIAN 2011 2012 6 7

2009 4

2010 5

53.169

150.000

170.000

400.000

300.000

250.328

-

-

2013 8

2014 9

190.000

200.000

250.000

150.000

100.000

200.000

150.000

-

-

-

-

-

350.000

-

-

-

1.500.000 500.000

200.000

200.000

200,000

250.000

V- 3

BAB.I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents