BABI PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan tahunan diawali dari proses musyawarah perencanan pembangunan (Musrenbang) [1]. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
maupun
Rencana
Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) [2]. Musrenbang pada Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Hasil akhir tahapan pelaksanaan Musrenbang tahunan adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota [1]. Pelaksanaan Musrenbang kelurahan sebagai muara awal pelaksanaan proses perencanaan berbasis partisipatif perlu mendapat perhatian lebih. Kualitas usulan kewilayahan dihasilkan dari penyelenggaraan Musrenbang kelurahan yang mengakomodir kepentingan masyarakat yang ada di wilayah [1]. Untuk itu diperlukan optimalisasi proses Musrenbang untuk mendapatkan hasil yang baik dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dengan memberikan sarana dan kemudahan dalam menyampaikan aspirasi, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tata kelola terhadap aspirasi dari warga kepada pemerintah dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) harus dikelola dengan baik. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan
melalui integrasi e-Governance dengan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memberikan kontribusi untuk: a.
Tata pemerintahan yang baik
b.
Kepercayaan dan akuntabilitas
c.
Kesadaran dan pemberdayaan warga
d.
Kesejahteraan warga
e.
Demokrasi
f.
Pertumbuhan ekonomi bangsa [3].
Untuk pelaksanaan yang efektif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam e-Governance, tiga stakeholder yaitu: pemerintah, bisnis dan warga harus berjalan bersama-sama dan bekerja sama. Tantangan utama dari e-Governance bukanlah teknologi tetapi masalah organisasi seperti mendefinisikan aturan dan prosedur, transparansi informasi, masalah hukum, infrastruktur, keterampilan dan kesadaran, akses ke informasi yang tepat pada waktu yang tepat, kolaborasi antar departemen dan perubahan budaya kerja. Tantangan terbesar dari teknologi informasi dan komunikasi adalah tingkat kesiapan untuk penggunaan yang tepat teknologi informasi dan komunikasi oleh ketiga pihak tersebut [3]. Pemerintah Kota Yogyakarta sudah memiliki dasar dalam pelaksanaan Musrenbang, baik berupa undang-undang, peraturan daerah, peraturan walikota, maupun buku panduan pelaksanaan Musrenbang yang disusun tiap tahun. Infrastruktur berupa akses intranet maupun internet sudah tersedia dengan baik pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu, masyarakat Kota Yogyakarta sudah terbiasa berinteraksi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain melalui media online yaitu UPIK (Unit Pengaduan Informasi dan Keluhan). SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sudah terbiasa berkolaborasi dalam menjawab keluhan maupun permintaan informasi dari warga melalui UPIK. Musrenbang sebagai sarana warga untuk berpartisipasi dalam usulan pembangunan melalui integrasi e-Governance dengan teknologi informasi dan komunikasi tidak lepas dari konsep e-participation. Beberapa definisi eparticipation adalah sebagai berikut:
a.
e-participation sebagai tipe khusus layanan e-government yang didalamnya e-participation tersedia pada situs web pemerintah atau sebagai bagian dari layanan e-government yang dijalankan oleh instansi pemerintah.
b.
e-participation sebagai penggunaan teknologi web untuk memberikan informasi dalam mendorong "bottom-up" sebagai upaya untuk memberdayakan warga negara untuk mendapatkan dukungan mereka.
c.
e-participation sebagai aplikasi e-government yang dirancang untuk mempromosikan partisipasi warga dimulai pada agenda pengaturan kebijakan
dan
membangun
komunitas
online,
menyediakan
kesempatan warga negara untuk mendiskusikan agenda kebijakan dengan orang lain dan dengan lembaga pemerintah [4]. Keberhasilan pelaksanaan Musrenbang tidak lepas dari aspek partisipasi masyarakat. Ann Macintosh mengidentifikasi tiga tingkat partisipasi, yang sesuai dengan model OECD, dan selanjutnya menentukan kegiatan dalam masingmasing: a. e-enabling, yang meliputi aksesibilitas dan pemahaman (informasi); b. e-engaging, yang membutuhkan konsultasi khalayak yang lebih luas untuk memungkinkan kontribusi lebih dalam dan mendukung debat deliberatif pada isu-isu kebijakan (konsultasi); dan c. e-empowering, memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mempengaruhi dan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan desain layanan (partisipasi) [5]. Saat (Musrenbang)
ini
pelaksanaan
musyawarah
perencanaan
pembangunan
pada Pemerintah Kota Yogyakarta masih manual. Masyarakat
umum terkendala dalam menyampaikan usulan secara langsung dan memantau usulan mereka secara real time. Proses rekapitulasi usulan Musrenbang sering terkendala oleh format file yang tidak seragam. Format yang berbeda membuat proses rekapitulasi usulan memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan. Informasi terkait aturan, pelaksanaan, agenda dan hasil musyawarah perencanaan pembangunan belum terinformasikan dengan baik. Untuk itu diperlukan
mekanisme Musrenbang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Musrenbang pada Pemerintah Kota Yogyakarta. 1.2
Perumusan masalah Dari uraian di atas dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut: 1.
Belum ada sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara online.
2.
Belum ada sarana untuk memantau usulan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara online.
3.
Belum ada sarana untuk mengelola usulan dan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
1.3
Keaslian penelitian Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait Musrenbang
maupun e-participation. Penelitian yang dilakukan oleh Tunjungsari [6], dalam disertasi yang berjudul Model Pengambilan Keputusan Partisipatoris untuk e-participation dengan Pendekatan Sociotechnical (Studi Kasus: Musrenbang), penelitian ini mengusulkan model participatory group decision making untuk e-participation dan mengembangkan purwarupa Participatory-GDSS berbasis web sebagai tool untuk menguji model usulan. Sumardin [7], dalam tesis yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan. Penelitian ini terkait analisis dan desain sistem informasi untuk menangani proses perencanaan pembangunan daerah agar berjalan secara optimal dan memenuhi sasaran pembangunan sesuai skala prioritas pencapaian. Abdillah [8], dalam tesis yang berjudul Rancang Bangun Manajemen Transaksi Pada Basis Data Terdistribusi Berbasis Web Service Untuk Aplikasi
Musrenbang (Studi Kasus : Kantor Desa Bulila Kecamatan Telaga). Penelitian ini mengenai perancangan dan pembangunan sebuah aplikasi yang dapat melakukan manajemen transaksi untuk distribusi data hasil Musrenbang ke kecamatan dan SKPD pembina berbasis web service. Stieglitz dan Brockmann [9], dalam penelitian berjudul The Impact of Smartphones on e-Participation. Penelitian ini memahami dampak dari pertumbuhan difusi smartphone di kalangan politisi pada proses e-participation. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan smartphone berdampak positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dari penelitian sebelumnya terkait Musrenbang dan e-participation, penelitian ini akan mengembangkan purwarupa sistem informasi musyawarah perencanaan pembangunan secara elektronik atau e-Musrenbang pada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menggunakan responsive web design dan content management system (CMS) serta aplikasi mobile berbasis Android sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam memantau usulan pembangunan serta sebagai sarana Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola usulan dan hasil Musrenbang secara baik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ringkasan keaslian penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya dijelaskan pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Ringkasan keaslian penelitian Judul Penelitian
Peneliti
Model Pengambilan Vitri Keputusan Tunjungsari Partisipatoris untuk (2012) e-participation dengan Pendekatan Sociotechnical (Studi Kasus: Musrenbang)
Pengembangan A. Sumardin Sistem Informasi (2012) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan Rancang Bangun Manajemen Transaksi Pada Basis Data Terdistribusi Berbasis Web Service Untuk Aplikasi Musrenbang (Studi Kasus : Kantor Desa Bulila Kecamatan Telaga)
Tajuddin Abdillah, S.Kom. (2011)
The Impact of Smartphones on eparticipation
Stefan Stieglitz dan Tobias Brockmann (2013)
Tujuan Penelitian Membuat model participatory group decision making untuk eparticipation dan pengembangan purwarupa ParticipatoryGDSS berbasis web digunakan sebagai tool untuk menguji model usulan Mengembangkan Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan Perancangan dan pembangunan sebuah aplikasi yang dapat melakukan manajemen transaksi untuk distribusi data hasil Musrenbang ke kecamatan dan SKPD pembina berbasis web service Memahami dampak dari pertumbuhan difusi smartphone di kalangan politisi pada proses eparticipation
Metode Penelitian Model sociotechnical, yaitu: trust model dan pencapaian konsensus dan diuji dengan pengembangan purwarupa ParticipatoryGDSS berbasis web
Hasil Penelitian Model participatory group decision making untuk eParticipation dan purwarupa ParticipatoryGDSS berbasis web
Analisis dan desain sistem informasi berbasis web
Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan berbasis web Perancangan Aplikasi dekstop dan pembangu- untuk distribusi nan aplikasi data hasil manajemen Musrenbang ke transaksi kecamatan dan terdistribusi SKPD pembina berbasis web berbasis web service service
Interview dan survei online
Smartphone meningkatkan intensitas dialog antara politisi dan warga negara berdasarkan pada media sosial serta tingkat eparticipation tumbuh dengan penggunaan media sosial dan perangkat mobile
1.4
Tujuan Penelitian Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan
purwarupa sistem informasi yang berguna untuk: 1.
Memfasilitasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi melalui mekanisme Musrenbang secara online.
2.
Memantau usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang secara online.
3.
Mengelola
usulan
beserta
hasil
musyawarah
perencanaan
pembangunan (Musrenbang) melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 1.5
Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut: 1.
Menyediakan
media
penyampaian
dan
monitoring
usulan
pembangunan warga Kota Yogyakarta melalui media elektronik berupa website dan aplikasi mobile berbasis Android. 2.
Memberikan model tata kelola yang baik terhadap perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3.
Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, kepercayaan dan akuntabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta melalui penerapan eGoverment salah satunya dengan e-Musrenbang.
4.
Meningkatkan partisipasi, kesadaran dan pemberdayaan warga khususnya terhadap perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta.
