BABI PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Fenomena yang sangat penting di perhatikan oleh pemerintah baik negara
maju maupun negara berkembang adalah Inflasi. Dimana inflasi merupakan indikator stabilitas perekonomian yang menjadi salah satu fokus perhatiandalam kebijakan makro ekonomi sehingga laju perubahannya selalu diupayakan berada pada tingkat yang rendah dan stabil. Pada masa sebelum krisis moneter pada tahun 1997, Indonesia pernah mengalami hiperinflasi, tepatnya pada tahun 1965 yang mencapai sekitar 600%. Dimana kondisi ini berawal dari peran bank Indonesia sebagai agen pembangunan. Sebagai dampak dari kebijakan fiskal yang ekspansif, bentuk pembiayaan oleh bank Indonesia terdapat defisit anggaran pemerintah yang relatif besar dan tidak terkontrol. Bentuk pembiayaan tersebut adalah melalui pencetakan uang karena besarnya kepentingan politik. Inflasi yang tinggi terulang di tahun 1998 sebesar 77,63% yang disebabkan adanya krisis moneter yang melanda negara-negara
sedang
berkembang
yang
sangat
mengganggu
strukturperekonomian. Inflasi yang sangat tinggi pada saat itu membawa dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, seperti pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan dari 17,47% hingga 24,2% akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kurangnya lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat tajam di tahun 1997-1998, yang semula sebesar 4,65 menjadi -13,1%.
1 Universitas Sumatera Utara
Krisis yang telah terjadi memberikan pelajaran yang berharga akan pentingnya penciptaan kestabilan moneter. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka terbentuklah UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang di amandemen pada UU N0. 3 tahun 2004, dimana BI mengarahkan kebijakan moneter sebagai bagian dari kebijakan makroekonomi dengan sasaran akhir yang lebih diarahkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dalam hal ini adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Kebijakan moneter Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF) yang diterapkan secara formal sejak juli 2005. BI yang berperan sebagai Bank Sentral mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan secara eksplisit dinyatakan bahwa inflasi yang rendah dan stabil yang merupakan tujuan utama dari kebijakan moneter. Sesuai peraturan, fungsi bank sentral adalah mengontrol inflasi
supaya
mencapai
target
yang
di
tetapkan
pemerintah
dengan
mengendalikan tingkat harga dengan melakukan kebijakan moneter melalui instrumen (seperti uang beredar atau suku bunga) bank Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan ITF ini sangat dipengaruhi oleh identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Inflasi. Karena berfluktuasinya tingkat inflasi di Indonesia dengan beragam
faktor
yang
mempengaruhi
mengakibatkan
semakin
sulitnya
pengendalian inflasi, sehingga dalam pengendaliannya bank Indonesia dan pemerintah harus mengetahui faktor-faktor pembentuk inflasi. Pemikiran bahwa inflasi merupakan fenomena moneter, sehingga usaha untuk mengurangi inflasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi merupakan domain dari kebijakan
2 Universitas Sumatera Utara
moneter. “Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon’’. Pemikiran ini terkait dengan teori kuantitas uang yang menjelaskan bahwa inflasi adalah hasil dari perubahan relatif dari penawaran uang. Selain itu ada teori yang menjelaskan bahwa inflasi bukan hanya dipengaruhi oleh instrumen moneter, melainkan juga dari unsur fiskal. Teori ini dikenal dengan teori fiskal tentang tingkat harga (Fiscal Theory of The Price Level-FTPL). Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan fiskal memiliki peranan penting terhadap tingkat harga (inflasi) yang disebabkan oleh utang pemerintah (government debt), pajak saat ini dan akan datang, maupun rencana pengeluaran pemerintah (Hervino, 2011). Rio Maggi dan Birgitta Dian Saraswati (2013) menyebutkan bahwa variabel jumlah uang beredar hanya dalam jangka panjang terhadap inflasi di Indonesia berpengaruh signifikan positif. Penelitian Adrian Sutawijaya dan Zulfahmi (2012) dan Theodores Manuela Langi, Vecky Masinambow, Hanly Siwu (2014) menyebutkan bahwa suku bunga BI berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Menurut Yulia Indrawati (2007), bahwa adanya shock kebijakan fiskal bersifat permanen dan negatif terhadap inflasi dan direspon dengan kebijakan moneter yang ketat. Penelitian Aloysius Deno Hervino (2011) menyebutkan bahwa dalam jangka pendek peningkatan utang luar negeri dan jumlah uang beredar dapat meningkatkan inflasi di Indonesia. Kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan kestabilan harga (inflasi) akan mempengaruhi suatu perekonomian dari sisi permintaan dan penawaran agregat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dari uraian diatas dapat dapat di ambil pokok permasalahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi
3 Universitas Sumatera Utara
yaitu jumlah uang beredar, BI rate dan utang luar negeri. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah uang beredar, BI rate dan utang luar negeri terhadap inflasi di Indonesia.Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang
ditetapkan oleh
Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.
4 Universitas Sumatera Utara
Secara sederhana inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan
uraian
latar
belakang
diatas,
maka
yang
menjadi
permasalahan adalah sebagai berikut : 1. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia ? 2. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia ? 3. Bagaimana pengaruh giro wajib minimum terhadap inflasi di Indonesia? 4. Bagaimana pengaruh operasi pasar terbuka (IHSG) terhadap inflasi di Indonesia? 5. Bagaimana pengaruh utang luar negeri terhadap inflasi di Indonesia?
5 Universitas Sumatera Utara
1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia. 2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap inflasi di Indonesia. 3. Untuk mengetahui pengaruh giro wajib minimum terhadap inflasi di Indonesia. 4. Untuk mengetahui pengaruh operasi pasar terbuka (IHSG) terhadap inflasi di Indonesia. 5. Untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri terhadap inflasi di Indonesia.
1.4
Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah : 1. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti terutama dalam hal masalah moneter dan utang luar negeri terhadap inflasi di Indonesia, serta merupakan
salahsatu
syarat
bagi
peneliti
dalam
menyelesaikan
perkuliahan. 2. Sebagai tambahan informasi bagi pemerintah Indonesia khususnya dalam hal kebijakan fiscal dan moneter dalam membuat anggaran perencanaan. 3. Menjadi referensi/pedoman atau di harapkan sebagai bahan kajian bagi peneliti-peneliti lainnya dalam hal menulis topik yang sama.
6 Universitas Sumatera Utara
