BAB.I . PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Permasalahan
bidang
Ketenagakerjaan,
Ketransmigrasian
dan
Kependudukan merupakan permasalahan yang tak akan pernah tuntas. Penanganan permasalahan inipun tidak akan mampu diselesaikan secara sektoral maupun regional, tetapi harus dilakukan secara komprehesif koordinatif, serentak dan sinergis baik lintas sektoral maupun lintas wilayah (teritorial), serta bersifat terus menerus, mengingat pertumbuhan penduduk yang merupakan generasi angkatan kerja baru selalu muncul dan tidak akan pernah berhenti. Terlambat dalam mempersiapkan penanganan dapat berakibat fatal bagi upaya pembangunan Kota Semarang. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan akan menimbulkan dampak yang sangat luas, baik dibidang ekonomi, politik, Sosial budaya, hukum bahkan sampai pada bidang pertahanan dan keamanan. Permasalahan penting yang selalu mewarnai bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan adalah tingginya angka penganggguran, rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja atau pekerja, kesempatan kerja yang ada tidak sesuai dengan kompetensi pencari kerja, masih sering terjadinya gejolak ketenagakerjaan berupa unjuk rasa dan mogok kerja, tingkat kesejahteraan pekerja yang masih jauh dari harapan, lemahnya perlindungan tenaga kerja, pekerja anak, perdagangan anak dan perempuan, serta pertumbuhan dan penyebaran penduduk secara proporsional kurang merata. Mengingat penanganan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sangat penting, maka diperlukan suatu perencanaan strategis dibidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian selama kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan terhitung mulai tahun 2010 – 2015.
1
1.2
Landasan Hukum 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh;
5.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Stuktur;
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2
15.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005 - 2009;
16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 09 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak;
18.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19.
Peraturan Gubernur No. 94 Tahun 2006 tentang Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak;
20.
Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak;
1.2.
Maksud dan Tujuan. Maksud Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku program dan kegiatan di bidang kesekretariatan maupun bidang-bidang teknis dan
UPTD di lingkungan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dalam upaya mendukung Visi, Misi, dan Kebijakan Walikota Semarang dalam rangka mewujudkan Kota Semarang yang lebih sejahtera dengan penekanan pada Pengurangan Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan , Penangangan Banjir dan dan Rob , Peningkatan
3
Infrastruktur, Peningkatan Pelayanan Publik , Kesetaraan Gender, Kesehatan serta Pendidikan yang diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional.
Tujuan : a.
Mewujudkan keterpaduan perencanaan Program dan mempertajam prioritas pembangunan.
b.
Tercapainya
hasil-hasil
pembangunan
bidang
Ketenagakerjaan,
Ketransmigrasian secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
1.3.
Sistimatika Penulisan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kota Semarang Tahun
2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan Didalamnya memuat tentang latar belakang penyusunan Renstra ditinjau dari aspek keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 20102015 dan memuat secara ringkas tentang Sistematika penyusunan.
Bab II
: Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kota Semarang. Secara substansi bab ini membahas tentang Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Tugas dan Fungsi. Kondisi yang ada sekarang, Kondisi yang diinginkan, dan Rencana Proyeksi ke depan tentang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian, termasuk didalamnya tentang Standar Pelayanan Minimum dan Hasil Capaian Kinerja yang ada sekarang, dan apa yang diharapkan ke depan.
Bab III
: Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi
Bab V
: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan.
4
Dalam bab ini dimaksudkan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan program – program pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2010 -2015. Bab VI
: Rencana Program dan
Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif . Berisi tentang penjelasan prioritas-prioritas program dan kegiatan serta indikasi pendanaan dan sumber dananya baik yang berasal dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan Sumber pendanaan lainnya dalam periode lima tahun dan tahunan. Indikator Kinerja adalah refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur, sedangkan indikator kinerja selain dengan prosentase juga penjelasan naratif. Bab VII
: Penutup Berisi tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi segenap unsur jajaran di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan, Transmigrasi Kota Semarang dalam Penyusunan Rencana Kerja, Penguatan peran Stakeholder, dan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanan kinerja tahunan dan lima tahunan, serta hal-hal yang ingin dicapai di masa yang akan datang.
5
BAB.II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD A.
TUGAS Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang , Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
B.
FUNGSI Untuk melaksanakan tugas di atas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasii Kota Semarang mempunyai fungsi : 1.
Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pelatihan Tenaga Kerja, Bidang
Penempatan
dan
Transmigrasi,
Bidang
Hubungan
Industrial serta Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. 2.
Penyusunan rencana program dan rencana anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3.
Pengkoordinasian peleksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4.
Pelaksanaan kebijakan operasional dan penyelenggaraan kajian tknis pemberian perijinan dan / atau mau perijinan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
5.
Pembinaan ,pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
6.
Pelaksanaan
pertanggungjawaban
terhadap
kajian
teknis/rekomendasi perijinan dan / atau non perijinan di bidang tenagakerja dan transmigrasi.
6
7.
Pelaksanaan pembinan, pemantauan,pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD.
8.
Penyelenggaraan kesekretariatan
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. 9.
Pelaksanaan
pembinaan
,
pemantauan,
pengawasan
dan
pengendalian serta monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 10.
Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
C. STRUKTUR ORGANISASI.
7
2.2.
Sumber Daya SKPD Secara organisatoris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang berada
dibawah Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan Kota Semarang di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Bidang Pelatihan 4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja 5. Bidang Hubungan Industrial 6. Bidang Pengawasan 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas 8. Kelompok Jabatan Fungsional
Jumlah karyawan / karyawati Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang tercatat sebanyak 97 orang PNS , dengan perincian sebagai berikut : a. Menurut jenis kelamin Laki – laki
:
52
orang
Perempuan
:
45
orang
Pasca Sarjana (S2)
:
9
orang
Sarjana (S1)
:
48
orang
Sarjana Muda (D-3)
:
5
orang
SLTA
:
31
orang
SLTP
:
1
orang
SD
:
3
orang
Golongan IV
:
11
orang
Golongan III
:
75
orang
Golongan II
:
10
orang
Golongan I
:
1
orang
b. Menurut tingkat pendidikan
c. Menurut golongan
8
d. Pejabat struktural Eselon II B
:
1
orang
Eselon III A
:
1
orang
Eselon III B
:
4
orang
Eselon IV A
:
16
orang
Eselon IV B
:
1
orang
Laki – laki
:
7
orang
Perempuan
:
9
orang
e. Pejabat fungsional
Guna menunjang kelancaran pelaksanaan operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang di dukung dengan dengan sarana kendaraan dinas berupa : a. Kendaraan roda 4 (empat)
:
2
buah
b. Kendaraan roda 2 (dua)
:
15
buah
c. Komputer
:
53
buah
d. Lap Top
:
15
buah
e. LCD
:
3
buah
f. Scener
:
1
buah
g. Foto Digital
:`
3
buah
h. Printer
:
64
buah
2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dapat digambarkan sebagai berikut : Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2005 sebesar 63,45 %, dengan angkatan kerja sebanyak 699.016 0rang , pada tahun 2006 TPAK sebesar 65,78 % dengan angkatan kerja 702.118 0rang , pada tahun 2007 TPAK sebesar 62,52 % sedangkan pada tahun 2008 sebesar 64,27 % .dengan angkatan kerja 744.439 0rang , pada tahun 2009 TPAK sebesar 64,75 % dengan angkatan kerja 709.464 0rang.
9
Pembangunan di bidang pelayanan system antar kerja menunjukkan adanya peningkatan bahwa pada tahun 2005 jumlah pencari kerja sebesar 16.444 Orang, tahun 2006 sebesar 23.292 0rang, tahun 2007 sebesar 24.525 0rang dan tahun 2008 sebesar 24.378 0rang sedangkan pada tahun 2009
sebesar
21.951.Orang., sehingga total pencari kerja yang terdatar pada disnakertrans selama kurun waktu 5 (lima ) tahun sebesar 86.212 0rang Jumlah Lowongan Pekerjaan pada tahun 2005 sebesar 4.470.lowongan, tahun 2006 sebesar 14.359 lowongan , tahun 2007 sebesar 23.095 lowongan , tahun 2008 sebesar 20.878 lowongan sedangkan pada tahun 2009 sebesar 12.525 lowongan , sehingga total lowongan yang tersedia selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebanyak 75.327 lowongan. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja pada tahun 2005 sebesar 4.470 0rang, tahun 2006 sebesar 5.352 0rang, tahun 2007 sebesar 7.311 0rang , tahun 2008 sebesar 8.975 0rang sedangkan pada tahun 2009 sebesbesaar 8.449 Orang. Sehingga total penempatan tenaga kerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar 34.557 0rang. Jumlah Penempatan Transmigrasi tahun 2005 sebanyak 10.KK, tahun 2006 sebesar 15 KK, tahun 2007 sebesar 5 KK , tahun 2008 sebesar 12 KK pada tahun 2009 sebanyak 9 KK. Sehingga total penempatan transmigrasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebanyak 51 KK Disamping hal tersebut juga terbentuk Wira Usaha Baru (WUB) tahun 2006 sebanyak 1 kelompok / 20 Orang, tahun 2007 sebanyak 23 kelompok / 345 0rang, tahun 2008 sebanyak 42 kelompok / 630 0rang , tahun 2009 sebanyak 21 kelompok / 315 0rang dan 20 0rang TKM ( Tenaga Kerja Mandiri ) sehingga total WUB selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun sebanyak 87 kelompok / 1.310 0rang serta Tenaga Kerja Mandiri sebanyak 20 Orang . Pembangunan di
bidang pelatihan menunjukkan angka peningkatan
dimana pelaksanaan pelatihan pada tahun 2005 sebanyak 1.490 Orang, sedangkan pada tahun 2006 sebanyak 75 0rang, tahun 2007 sebanyak 300 0rang , tahun 2008 sebanyak 410 0rang pada tahun 2009 sebanyak 280 Orang, dengan total pelatihan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebanyak 2.555.Orang
10
Pembangunan di bidang hubungan industrial mengalami perbaikan, dimana setiap menentukan Upah Minimum Kota tidak banyak menimbulkan gejolak. Upah Minimum Kota mengalami peningkatan dimana pada tahun 2005 UMK sebesar Rp 473.600 pada tahun 2006 sebesar Rp.586.000,- Tahun 2007 sebesar Rp.650.000,-. Tahun 2008 sebesar Rp.715.700,- sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 838.500,-( 100 % KHL) perlu diketahui bahwa UMK mulai tahun 2008 sudah menunjukkan angka 100 % dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal ini dapat meredam gejolak para pekerja / Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kota Semarang. Jumlah kasus hubungan industrial ( PHI/PHK ) pada tahun 2005 sebanyak 315 kasus dimana PHI sebanyak 52 kasus dan PHK sebanyak 263 kasus, pada tahun 2006 sebanyak 218 kasus terdiri PHI sebanyak 38 kasus dan PHK sebanyak 180 kasus, pada tahun 2007 jumlah kasus sebanyak 258 kasus terdiri PHI sebanyak 54 kasus dan PHK sebanyak 204 kasus , pada tahun 2008 sebanyak 286 kasus terdiri PHI sebanyak 63 kasus dan PHK sebanyak 221 kasus , pada tahun 2009 jumlah kasus sebanyak 256 kasus terdiri PHI sebanyak 48 kasus dan PHK sebanyak 208 kasus , sedangkan kasus unjuk rasa pada tahun 2005 sebanyak 8 kasus, pada tahun 2006 sebanyak 7 kasus, pada tahun 2007 sebanyak 2 kasus, pada tahun 2008 sebanyak 9 kasus dan pada tahun 2009 sebanyak 8 kasus. Penyelesaian kasus hubungan industrial antara pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh dengan pengusaha / organisasi pengusaha mengalami penurunan dan dapat di selesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, demikian juga mogok kerja atau unjuk rasa mengalami penurunan. Pembangunan di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan dengan baik hal ini dapat dilihat jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2005 sebanyak 429 kecelakaan dengan rincian meninggal 38 0rang , Cacat/luka berat 96 Orang, luka ringan 295 0rang , dengan kejadian kecelakaan sebagai berikut kecelakaan di tempat kerja 229 0rang kekecelekaan lalulintas /menuju tempat kerja 200 0rang , pada tahun 2006 sebanyak 461 0rang dengan rincian meninggal 7 0rang, luka berat 34 0rang , luka ringan 420 0rang dengan kejadian kecelakaan sebagai berikut kecelakaan di tempat kerja 248 0rang kecelakaan lalulintas /menuju
11
tempat kerja 312 0rang , padna tahun 2007 sebanyak 306 kecelakaan dengan rincian meninggal 7 0rang, cacat/luka berat 11 0rang, luka ringan 288 0rang dengan kejadian kecelakaan sebagai berikut , kecelakaan ditempat kerja 184 0rang kecelakaan lalulintas /menuju tempat kerja 122 0rang, pada tahun 2008 sebanyak 405 kecelakaan dengan rincian meninggal 11 0r ang , cacat / luka berat 9 0rang , luka ringan 385 0rang , dengan kejadian kecelakaan sebagai berikut kecelakaan ditempat kerja 241 0rang , kecelakaan lalulintas / menuju tempat kerja 182 0rang sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 372 kecelakaan. Dengan rincian meninggal 4 0rang , cacat/luka berat 5 0rang , luka ringan 363 0rang dengan kejadian kecelakaan sebagai berikut, kecelakaan ditempat kerja 218. 0rang , kecelakaan lalulintas / menuju tempat kerja 154 0rang . Dengan total kecelakaan selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun sebanyak 2.090 0rang
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dimaksud, maka pelayanan Dinas dapat digambarkan sebagai berikut :
A.
Bidang Ketenagakerjaan :
a.
Penurunan prosentase jumlah pengangguran di kota semarang sebesar :
b.
1.
Tahun 2011
:
14,26 %
2.
Tahun 2012
:
13,84`%
3.
Tahun 2013
:
13,33 %
5.
Tahun 2014
:
12,73 %
6
Tahun 2015
:
12,07 %
Peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja di kota Semarang sebesar : 1
Tahun 2011
:
8.900 0rang
2.
Tahun 2012
:
9.350 0rang
3.
Tahun 2013
:
9.800 0rang
4.
Tahun 2014
:
10.250 0rang
5.
Tahun 2015
:
10.750 0rang
12
c.
Perluasan dan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah penganggur.
d.
Pengembangan bursa tenaga kerja terpadu bagi tenaga kerja terlatih untuk untuk memenuhi permintaan pasar
e.
Pemberdayaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja bagi penganggur dan setengah penganggur.
f.
Peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja
g.
Memasyarakatkan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja
h.
Pemberdayaan kelembagaan Bipartit serta peningkatan pemahaman dan kesadaran berbagai pihak untuk mengupayakan kesejahteraan dan perlindungan pekerja.
i.
Peningkatan pengupahan tenaga kerja
j.
Peningkatan tingkat kesejahteraan tenaga kerja
k.
Lebih terjaminnya perlindungan tenaga kerja terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, serta penyakit akibat kerja.
l.
Peningkatan proses penyelesaian kasus PHI/PHK tenaga kerja
B.
Bidang Ketransmigrasian :
a.
Meningkatkan dan memantapkan fasilitasi / mediasi kerjasama bidang ketransmigrasian dengan Provinsi / Kab.Kota Penempatan transmigrasi.
b.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi
c.
Meningkat kembangan sistem informasi ketransmigrasian agar alebih diketahui masyarakat.
d.
Mengembangkan
pola
apengerahan
melelui
forum-forum
komunikasi,informasi dan edukasi ( KIE) e.
Meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM calon transmigran asal kota semarang dengan meningkatkan sumberdaya pelatihan transmigrasi
f.
Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon transmigran.
13
BAB.III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.
3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Isu – isu Strategis baik internal maupun external merupakan faktor – faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan serta akan berpengaruh dan mewarnai pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kota Semarang pata tahun 2010 – 2015. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah : 1.
Sempitnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh : a.
Ketidak seimbangnya antara kesempatan kerja yang ada dan dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan.
b.
Penyerapan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja sehingga jumlah pengangguran bertambah
c.
Lowongan kerja yang ada tidak mampu diserap oleh pencari kerja,
dikarenakan
keterbatasan
tingkat
kompetensi
ketrampilan yang dimiliki. 2.
Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh : a.
Rendahnya ketrampilan tenaga kerja
b.
Rendahnya kompetensi tenaga kerja
c.
Ketidak sesuaian antara kualifikasi jabatan yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja.
3.
Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga tenaga kerja yang disebabkan oleh : a.
Kurang berfungsinya lembaga tenaga kerja.
14
b.
Belum optimalnya fungsi PPTKIS ( Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta ) dalam memberikan perlindungan kepada TKI ( Tenaga Kerja Indonesia )
c.
Rendahnya kesadaran pengusaha untuk melaksanakan segala ketentuan yang berlaku dibidang ketenatenaga kerjaan
d.
Kurangnya kesadaran pengusaha dalam pelaksnaan peraturan perundangan ketenagakerjaan.
e.
Lemahnya penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan
f.
Rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja / buruh disebabkan banyak pengusaha yang menjadikan upah minimum Kota ( UMK ) merupakan upah standart.
3.
Belum optimalnya sarana – sarana hubungan industrial.
4.
Terbatasnya alokasi target penempatan transmigrasi
3.2. Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.
Visi
adalah
kondisi
yang
diinginkan
pada
akhir
perencanaan m – program yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program – program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi
Kota Semarang adalah ” TERWUJUDNYA
SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA ” Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Perdagangan, Kota Jasa, Kota Berbudaya dan Masyarakat yang Sejahtera.
Kota
Perdagangan,
mengandung
arti
Kota
yang
mendasarkan bentuk aktivitas pengembangan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan
15
fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainya..Pengembangan kota Perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih ,meningkatkan produktivitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Kota Jasa, sebutan sebagai kota jasa sebenarnya tidak lepas dari status kota perdagangan, akrena perdagangan akan selalalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa. Kota Jasa lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang. Kota Berbudaya, mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan senantiasa dilandasi seluruh aspek kebudayaan yang terdiri dari cipta, rasa dan karsa yang telah tumbuh
menjadi
pelaksanaan
nilai
kearifan
masyarakat
religiusitas
,
seperti
pelaksanaan
kemanusiaan,kebersamaan,
persaudaraan, ketertiban dan sikap ketauladanan lainya lingkungan
budaya
masyarakat,
sehingga
dalam
menghasilkan
pembangunan karakter yang mengedepankan kehalusan budi dan perasaan, manusiawi dan penghormatan terhadap hak azazi manusia. Sejahtera, pemberian otonomi kepada daerah, pada hakekatnya merupakan proses pemberdayaan kolektif bagi seluruh pemangku
kepentingan
yang
terkait
yang
terkait
dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah , agar disatu sisi tercipta ruang yang lebih bagi segenap jajaran birokrasi pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, sedangkan disisi yang lain terbuka peluang bagi warga
masyarakat
dan
dunia
usaha
untuk
meningkatkan
keberdayaanya sehingga mampu dan mau secara mandiri memenuhi segala kebutuhan hidup dan kehidupan. Sejahtera dalam
16
visi ini, mengarah pada tujuan terlayani dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang. Dalam mewujudkan Visi ” Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera ” di tempuh melalui 5 ( lima ) misi pembangunan daerah yaitu : a. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas. b. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supermasi hukum. c. Meujudkan kemandirian dan dya saing daerah. d. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. e. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Terkait dengan misi Kota Semarang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang melaksanakan Misi yang Pertama yaitu Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas.Untuk mencapai misi rencana Pembangunan dirumuskan
Jangka
Menengah
Daerah
tersebut
maka
tujuan dan sasaran misi yang terkait dengan
Disnakertrans sebagai berikut : Fasilitasi
pengembangan
kesempatan
kerja
/
berusaha,
kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Prosentase
Tingkat
Partisipasi
Angkatan
Kerja
produktivitas
tenaga
mencapai 66,71 %. b. Prosentase
kompetensi
dan
kepelatihan mencapai 25 %
17
c. Prosentase Perlindungan dan Jaminan kesejahteraan tenaga kerja mencapai 50 % d. Prosentase penyelenggaraan dan sistem informasi pasar kerja yang mudah diakses oleh masyarakat mencapai 100 %. e. Prosentase fasilitasi penyelesaian masalah hubungan industrial mencapai 10 % Kebijakan pada urusan ketenagakerjaan diarahkan pada upaya
pengurangan
pengangguran
melalui
penciptaan dan
perluasan kesempatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja melalui : a. Peningkatan kualitas tenaga kerja. b. Peningkatan peran lembaga pelatihan / ketrampilan dan penyalur tenaga kerja. c. Meningkatkan informasi bursa kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. d. Fasilitasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. Program
–
program
pembangunan
pada
urusan
ketenagakerjaan yang dilaksanakan adalah : a.
program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
b.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
c.
Program
Perlindungan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan. 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota 3.3.1.
Telaahan Renstra K/L.
Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian , Visi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi lima
18
tahun kedepan adalah ” TERWUJUDNYA TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI YANG PRODUKTIF, BERDAYA SING, MANDIRI DAN SEJAHTERA” Upaya untuk pencapaian visi tersebut diimplementasikan melalui misi sebagai berikut : 1.
Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi.
2.
Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam dan diluar negeri.
3.
Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
4.
Meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
5.
Membangun kawasan serta memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi.
6.
Mengembangkan kapasitas masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.
7.
Menerapkan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik ( good govermance ), meningkatkan efektivitas pengawasan
kinerja,dan
melaksanakan
penelitian,
pengembangan serta pengelolaan data dan informasi yang efektif. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah : 1.
Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru.
2.
Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja.
19
3.
Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial.
4.
Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri ( independent ) tidak memihak ( fair treatment), profesional dan seragam di seluruh Indonesia.
5.
Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak.
6.
Mengembangkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi sebagai sebagai pusat pertumbuhan baru.
7.
Mewujudkan good govermance di lingkungan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, efektivitas pengawasan kinerja, memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan, serta
menyediakan
data
dan
informasi
untuk
kebijakan/manajemen dan informtasi publik. Sasaran Strategis dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara lain : 1.
Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat sebanyak 700.000 0rang.
2.
Terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja ( bursa kerja) di 551 Kab/Kota dan fasilitasi penempatan tenaga kerja sebanyak 8.000.000 0rang
3.
Terbentuknya Lembaga Kerja Sama ( LKS ) Bipartit di 20.000 perusahaan serta LKS Tripartitdi 33 provinsi dan 400 kab/kota.
4.
Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3 ) di 300.000 perusahaan.
5.
Terbangunnya 10 wilayah Pengembangan Transmigrasi ( WPT) dan 25 Lokasi Pemukiman Transmigrasi (LPT) baru
20
serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan 44.233 keluarga transmigran 6.
Terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kapasitas sumberdaya
manusia
dan
kelembagaan
masyarakat
transmigrasi untuk 86.200 keluarga kawasan transmigrasi ( 344.800 jiwa) di 478 permukiman transmigrasi serta berkembangnya 18 kawasan transmigrasi sebagai embrio pusat pertumbuhan baru. 7.
Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, akuntabel dan bersih dari KKN serta meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai acuan perumusan kebijakan, serta meningkatnya ketersediaan data dan informasi untuk kebijakan dn pelayanan informasi.
Kebijakan untuk melaksanakan
Visi dan Misi supaya pencapaian
sasaran strategis Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah : 1.
Peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing.
2.
Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, baik dalam maupun di luar negeri.
3.
Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis.
4.
Peningkatan
intensitas
dan
kualitas
pengawasan
ketenagkerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum. 5.
Mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam perdesaan terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dlam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Trnsmigrasi ( WPT) atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi ( LPT) serta fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi
21
kebutuhan sumberdaya manusia dan memberikan peluang usaha dikawasan transmigrasi. 6.
Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan pertumbuhan
kawasan baru
transmigrasi
dalam
sebagai
mendukung
pusat
pengembangan
perdesaan dan ekonomi lokal dan daerah untuk mewujudkan kemandirian
masyarakat
dan
daya
saing
kawasan
manajemen,
dukungan
transmigrasi. 7.
Peningkatan
fungsi
pembinaan
administratif, pengawasan fungsional, sumberdaya, serta peningkatan
fungsi
penelitian,
pengembangan
dan
pengelolaan data dan informasi.
3.3.2.
Telaahan Renstra Provinsi. Visi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah adalah : TERWUJUDNYA TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAN YANG MANDIRI BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA SERTA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Berdasarkan Visi tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah mempunyai Misi sebagai berikut : 1.
Menyusun kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
sesuai
kebijakan
Gubernur
serta
mengembangkan kerjasama di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antar daerah dan negara maupun lintas sektor. 2.
Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja dan berwirausaha di Jawa Tengah, luar daerah / Provinsi dan luar negeri
maupun
kesempatan
bertransmigrasi
serta
22
meningkatkan kualitas pelayanan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 3.
Membina tenaga kerja dan transmigran melalui pelatihan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja.
4.
Menetapkan
Upah
minimum,
pedoman
jaminan
kesejahteraan purna kerja, pengawasan pelaksanaan upah minimum, hubungan industrial, dan syarat kerja. 5.
Menetapkan kebijaksanaan dan mengawasi pelaksanaan per Undang – undangan dibidang Norma Kerja dan Jamsostek, Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (AKAD), Luar Negeri (AKAN), Penyandang Cacat (Penca), Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hygiene perusahaan dan lingkungan kerja dan ergonomi.
6.
mengembangkan dan meningkatkan sumber daya aparatur yang beretos kerja tinggi dan profesional,
sarana dan
prasarana perkantoran serta pelatihan dan pengujian yang memadai. Tujuan yang ingin dicapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang dengan mengacu pada visi, misi, dan obsesi Gubernur Jawa Tengah “ BALI DESO BANGUN DESO “ serta isu – isu dan analisa strategi. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan Kesempatan Kerja didalam dan diluar Negeri serta Kesempatan Berusaha disektor Informal
2.
Meningkatkan
kompetensi kualitas, produktivitas dan
profesionalisme tenaga kerja yang standar untuk mengisi kesempatan kerja didalam maupun diluar negeri, serta berusaha mandiri.
23
3.
Mengurangi jumlah penganggur dan setengah penganggur melalui peningkatan kualitas kemandirian dan daya saing
4.
Mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
5.
Meningkatan kuantitas dan kualitas program transmigrasi.
6.
Meningkatan kualitas dan kemandirian lembaga pelatihan kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar kerja dan penciptaan lapangan kerja.
7.
Mewujudkan
hubungan
industrial
yang
harmonis.dan
Meningkatkan Pelayanan Penyelesaian Kasus PHI/PHK. 8.
Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja.
9.
Meningkatkan kualitas SDM aparatur, serta kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran, serta pelatihan dan pengujian.
10.
Menciptakan kesempatan kerja dan berusaha melalui penciptaan wirausaha baru dengan diversifikasi usaha di pedesaan.
11.
Meningkatkan ketertiban dalam penempatan tenaga kerja dalam negeri (AKAD), luar negeri (AKAN), Penyandang Cacat (Penca), Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).
Sasaran yang yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 1.
Terwujudnya pengembangan dan penambahan jaringan Sistim Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
2.
Terselenggaranya
kerjasama
Ketenagakerjaan
dan
Ketransmigrasian antar daerah dan luar negeri
24
3.
Terwujudnya peningkatan Kesempatan kerja di dalam dan di luar Negeri serta kesempatan berusaha di sektor informal
4.
Terwujudnya akses pasar kerja melalui simnakertrans
5.
Terwujudnya peningkatan Kualitas dan Kuantitas Program Transmigrasi
6.
Terwujudnya peningkatan kualitas kemandirian dan daya saing melalui pelatihan
7.
Terwujudnya peningkatan relevansi lulusan pelatihan dengan kebutuhan pasar di dalam dan di luar negeri
8.
Terwujudnya
peningkatan
kualitas,
produktifitas
dan
kemandirian lembaga pelatihan tenaga kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar kerja dan penciptaan lapangan kerja . 9.
Terwujudnya proses penyelesaian kasus PHI/PHK tingkat Provinsi diluar PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) Hubungan industrial yang harmonis dan berkurangnya kasus PHI/ PHK
10.
Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi
lembaga
ketenagakerjaan dengan Indikator 11.
Terwujudnya
peningkatan
perlindungan
tenaga
kerja,
meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 12.
Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur yang beretos kerja tinggi
13.
Terkuranginya kasus-kasus penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri
14.
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Program Transmigrasi
25
Strategi untuk mencapai Misi : a.
Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penyerapan tenaga kerja, baik regional, nasional maupun internasional.
b.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pelatihan dan produktivitas.
c.
Meningkatkan
koordinasi
penyelenggaraan bursa
dan
kerjasama
kerja dan optimalisasi
dalam sistem
informasi bursa kerja yang mudah diakses oleh masyarakat. d.
Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja sesuai norma hukum yang berlaku, serta meningkatkan peran lembaga ketenagakerjaan.
e.
Peningkatan pengakuan kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
f.
Peningkatan kualitas dan optimalisasi kelembagaan pelatihan serta
pengembangan
Net
Working
pelatihan
dan
produktivitas. g.
Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia pelatihan.
h.
Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan.
i.
Peningkatan penerapan program Trhree in One di lembaga pelatihan kerja.
j.
Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja yang layak.
k.
Peningkatan perlindungan dan kebebasan berserikat.
l.
Meningkatkan fungsi pengawasan ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan hak-hak normatif tenaga kerja.
m.
Peningkatan
kelembagaan
aparatur
pengawasan
ketenagakerjaan.
26
n.
Peningkatan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
o.
Peningkatan
penyelesaian
kasus-kasus
ketenagakerjaan
secara cepat, mudah dan bermartabat. p.
Mengembangkan kerjasama dan koordinasi antar daerah serta pelibatan
pihak-pihak
terkait
dalam
penyelenggaraan
transmigrasi. q.
Mengoptimalkan media informasi untuk menyampaikan pesan program transmigrasi.
r.
Meningkatkan kemampuan aparat dalam penyelenggaraan transmigrasi.
s.
Meningkatkan ketrampilan calon transmigran sesuai dengan kondisi dan potensi SDA di lokasi tujuan.
t.
Meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan disiplin aparatur untuk pelayanan bagi masyarakat.
u.
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran dan pelatihan.
Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada : a.
Peningkatan dan perluasan lapangan pekerjaan di berbagai sektor.
b.
Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
c.
Penegakan hukum dan perlindungan tenaga kerja.
d.
Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
e.
Memantapkan hubungan industrial yang harmonis.
f.
Peningkatan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan dan pengembangan wilayah transmigrasi.
27
g.
Peningkatan
media
komunikasi,informasi
dan
edukasi
ketransmigrasian untuk menumbuhkan minat masyarakat. h.
Peningkatan calon transmigran melalui pelatihan.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi.
Angkatan Kerja Kota Semarang berdasar Kecamatan tahun 2009 berdasarkan hasil Survey dapat dilihat dalam tabel berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kecamatan Semarang Tengah Semarang Timur Semarang Selatan Gajah Mungkur Candi Sari Semarang Barat Semarang Utara Genuk Tugu Ngalian Gayamsari Pedurungan Tembalang Banyumanik Gunungpati Mijen Jumlah Jumlah
Angkatan Kerja Mencari Pekerjaan L P L P 15.524 12.862 2.408 2.563 14.376 13.680 4.698 5.053 25.235 25.224 2.859 2.860 14.848 9.287 1.780 1.113 17.673 14.185 3.248 1.361 46.705 7.286 4.846 2.423 34.189 14.680 2.951 2.899 20.471 18.103 764 887 8.153 4.813 749 398 23.436 19.596 6.780 5.418 19.751 17.821 223 211 25.326 25.248 12.538 9.904 44.577 28.385 769 596 34.412 23.357 992 598 2.672 1.113 17.324 4.635 12.355 6.788 1.840 1.645 359.703 242.428 64.769 42.564 602.131 107.333 Bekerja
Jumlah L P 17.932 15.425 19.074 18.733 28.094 28.084 16.628 10.400 20.921 15.546 51.551 9.709 37.140 17.579 21.235 18.990 8.902 5.211 30.216 25.014 19.974 18.032 37.864 35.152 45.346 28.981 35.404 23.955 19.996 5.748 14.195 8.i433 424.472 284.992 709.464
Jumlah 3.357 37.807 56.178 27.028 36.467 61.260 54.719 40.225 14.113 55.230 38.006 73.016 74.327 59.359 25.744 22.628 709.464
Dari Tabel tersebut diatas Jumlah Angkatan Kerja khususnya tenaga kerja yang masih mencari pekerjaan sebanyak 107.333 0rang di arahkan untuk mendukung kawasan kawasan industri antara lain : a.
Kawasan Industri Genuk.
b.
Kawasan Industri Candisari.
c.
Kawasan Industri Tugu.
d.
Kawasan Industri Candi.
e.
Kawasan Industri Mijen.
28
f.
Kawasan Industri Pergudangan Tanjung Emas
Dengan banyak tenaga kerja yang terserap di wilayah kawasan Industri tersebut maka akan meningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah kawasan industri. 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis.
1. Berdasarkan hasil survey penganggur tahun 2009 jumlah penduduk usia 10 tahun keatas sebanyak 1.296.304
0rang (85,77% ) dari jumlah penduduk total,
sedangkan jumlah penduduk usia kerja 15 – 59 tahun sebanyak .1.106.911.0rang. Usia produktif terjadi pada struktur usia antara 15 – 44 tahun sebesar 875.764 0rang ( 79,11 %) dari usia kerja dan lebih spesifik lagi pada usia 15 – 19 tahun sebanyak 138.584. 0rang ( .12,51.%) dari usia kerja. 2. Jumlah angkatan kerja tahun 2009 sebanyak 709.464. 0rang terdiri dari bekerja sebanyak 602.131 0rang (84,87.%) dan pencari kerja sebanyak .107.333.0rang ( 15,12.%). 3. Jumlah bukan angkatan kerja ( sekolah,mengurus rumah tangga dan lain – lain ) sebanyak 586.840 .0rang terdiri dari sekolah sebanyak 277.129 .0rang ( 47,22.%) , mengurus rumah tangga sebanyak 213.297.0rang ( 36,34.%) serta lain – lain 96.414.0rang ( 16,42.%). 4. Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk yang bekerja tahun 2009 untuk SD sebanyak 85.247 0rang ( 14,15.% ), SLTP sebanyak 132.298 .0rang ( 21,97.%) dan SLTA sebanyak 195.101.0rang ( 32,40.%) ,Sarjana muda 85.094..0rang (14,13.%) dan sarjana sebanyak 63,169.0rang (10,49.%) . 5. Jumlah pencari kerja tahun 2009 yang berpendidikan SD sebanyak 332. 0rang (0,56.%) ,SLTP sebanyak 1.034.0rang ( 1,76.%) ,SLTA sebanyak 16.569 .0rang ( 28,28.%) Sarjana Muda 12,064 .0rang ( 20,59.%) dan Sarjana 28.583 .0rang (.48,79.%) . Ada kecenderungan kenaikan pencari kerja terdidik. 6. Kesempatan kerja yang ada dalam negeri tidak sebanding dengan pencari kerja yang ada hal ini terbukti pada tahun 2009 jum lah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 58.582 0rang, jumlah lowongan yang ada sebanyak .17.589. lowongarn,
29
sedangkan yang dapat ditempatkan hanya sebanyak 8.449 0rang ( 48,03.%) dari jumlah lowongan kerja, sedangkan tingkat penyerapan pencari kerja sebanyak 14,42. % dari jumlah pencarai kerja yang ada. 7. Lembaga latihan kerja yang dikelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dalam bentuk Unit Pelaksanan Tehnis Daerah ( UPTD) yaitu Balai Latihan Kerja. 8. Rendahnya relevansi dan daya saing kompetensi lulusan pelatihan di lembaga kerja ( LPK ) dengan kebutuhan pasar. 9. Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja , sehingga perlu peningkatan pelatihan dan pengukuran untuk antara lain Pelatihan Motivasi Kerja, Total Quality Control ( TQC), Total Quality Manajement ( TQM) , Manajemen Usaha,Pengendalian Mutu Terpadu, Produktivitas Tenaga Kerja serta Pelatihan 5 S. 10. Hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha diatur dengan Peraturan Perusahaan (PP ) sebanyak 559 dan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) sebanyak 71. 11. Rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja / buruh dapat dilihat dari indikasi besaranya upah minimum karena adanya peningkatan biaya hidup.Upah Minimum kota / regional tahun 2009 sebesar Rp.838.500 sudah mencapai 100 % KHL, namun demikian masih ada sebagian pengusaha yang belum melaksanakan ketentuan yang menyangkut hak dasar pekerja seperti misalnya upah minimum, upah lembur, cutti tahunan maupun cuti haid bagi pekerja wanita , kebebasan berserikat bagi para pekerja / buruhnya. 12. Belum
efektifnya
(
baik
kualitas
maupun
kuantitas
)
lembaga
ketenagakerjaan/sarana Hubungan Industrial, hal ini ditunjukan pada Peraturan Perusahaan ( PP ) yang ada 559 (37,19.% ) dari 1.503.perusahaan wajib PP, Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) yang ada 71 ( 12,86 %) dari Perserikatan Unit Kerja ( PUK ) SP/SB yang berjumlah 552, Lembaga Kerja ( LK) Bipartit berjumlah 44 ( 4,86 % ) dari 905 perusahaan wajib membentuk LK Bipartit.
30
13. Masih banyaknya kasus norma Kecelakaan kerja, dari 2.154 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 170.327 0rang terjadi 372 kasus akibat kecelakaan kerja dengan rincian luka ringan 363 kasus, cacat 5 kasus dan mati 4 kasus. 14. Kurangnya komitmen perusahaan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja kerja ( K3 ) yang di tandai : a. Baru ada 79 poliklinik dari 558 perusahaan wajib. b. Hanya terdapat 5 perusahaan yang telah memiliki sertifikasi Sistem Manajemen K3 ( SMK3) dari 558 yang wajib menyelenggarakan. c. Baru
ada 237 perushaan
yang telah terbentuk Pantia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( P2K3) dari 905 perushaan yang wajib P2K3. 15. Terdapat beberapa obyek K3 yang belum mendapatkan pengesahan / perijinan, yaitu : a. Pesawat uap sebanyak 380 yang memiliki ijin 371, operator pesawat uap 70 0rang ,yang memiliki sertifikat sebanyak 70 0rang. b. Pesawat angkat angkut sebanyak 400 buah yang memiliki pengesahan sebanyak 390 buah c. Instalasi listrik sebanyak 1.010 perusahaan yang memiliki
pengesahan
sebanyak 137 perusahaan. d. Pesawat lift sebanyak 430 buah yang memiliki pengesahan sebanyak 406 buah e. Instalasi penyalur petir sebanyak 500 buah yang memiliki pengesahan sebanyak 404 buah. f. Perusahaan jasa boga yang melayani tenaga kerja sebanyak 80 perushaan yang memiliki rekomendasi sebanyak 63 perusahaan
31
BAB.IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi SKPD A.
Visi. Visi merupakan pandangan jauh ke Depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antipatif, inovatif, inovatif serta produktif. Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang adalah : TERWUJUDNYA
IKLIM
KETENAGAKERJAAN
DAN
KETRANSMIGRASIAN YANG KONDUSIF DAN BERKUALITAS MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA.
B.
Misi Berdasarkan Visi tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang mempunyai Misi sebagai berikut : a.
Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja.
b.
Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penempatan transmigrasi.
c.
Meningkatkan pembinaan hubungan industrial
d.
Meningkatkan perlindungan tenaga kerja
e.
Meningkatkan
sarana
pelayanan
ketenagakerjaan
dan
ketransnmigrasian 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD A.
Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai selama 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahun yang akan datang dengan mengacu pada visi,misi serta isu isu dan analisa strategi. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang adalah sebagai berikut : 1.
Mengurangi jumlah pengangguran melaui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan.
32
2.
Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Kesempatan Berusaha disektor informal.
3.
Mengurangi jumlah penganggur dan setengah penganggur melalui peningkatan kualitas kemandirian dan daya saing.
4.
Menciptakan kesempatan kerja dan berusaha melalui penciptaan wirausaha baru dengan disverifikasi usaha.
5.
Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis , berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI / PHK
6.
Meningkatkan perlindungan
tenaga kerja dan peningkatan
keselamatan dan kesehatan kerja. 7.
Meningkatkan kualitas SDM aparatur, serta kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran.
B.
Sasaran 1.
Terwujudnya / Tersedianya tenaga kerja trampil dan tenaga kepelatihan yang profesional dengan indikator : a.
Terwujudnya
peningkatan
profesionalisme
tenaga
kepelatihan sebanyak 670 0rang b.
Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja sebanyak 330 0rang
c.
Terwujudnya peningkatan pelatihan berbasis pemagangan sebanyak 415 0rang
d.
Terwujudnya ketrampilan bagi pncari kerja sebanyak 2.310 0rang
e.
2.
Meningkatnya kompetensi tenaga kepelatihan 25 %
Terwujudnya peningkatan Kesempatan Kerja serta kesempatan berusaha di sektor informal dengan indikator : a.
Menurunya jumlah pengangguran sebesar 2,5 %
b.
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja sebesar 66,71 %
c.
Angka partisipasi angkatan kerja sebesar 63,51 %
33
d.
Tingkat mendapatkan kesempatan Kerja(TKSP )sebanyak 1.050. 0rang
e.
Tingkat mendapatkan kesempatan berusaha di sektor inf Ormal ( padat karya produktif ) sebanyak 1.980 0rang
c. 3.
Penempatan calon transmigran sebanyak 75 0rang
Terwujudnya akses pasar kerja melalui Simnakertrans dengan indikator : a.
Terwujudnya pelayanan bursa Kerja On line dan Job Fair sebanyak 10 kali
b. 4.
Menempatkan tenaga kerja sebanyak 49.050 0rang
Terwujudnya peningkatan kualitas kemandirian dan daya saing melalui pelatihan dengan indikator :. a.
Terwujudnya kemandirian tenaga kerja melalui pelatihan wirausaha baru sebanyak 2.970. 0rang dan Tenaga kerja Mandiri sebanyak 1.250 0rang.
5.
Meningkatkan efektifitas lembaga-lembaga ketenagakerjaan dan sarana – sarana hubungan industrial dengan indikator: a.
Adanya
rekomendasi
LKS
Tripartit
di
bidang
ketenagakerjaan sebanyak 10 rekom.
6.
b.
Pendataan / pencatatan SP/SB sebayak 100 SP/SB
c.
Terbentuknya LKS Bipartit sebanyak 75 LKS
Meningkatkan syarat – syarat kerja ( PP,PKB) dan kesejahteraan pekerja / buruh dengan indikator : a.
Terbentuknya koperasi karyawan sebanyak 180 koperasi
b.
Terbentuknya PP/PKB yang berkualitas sebanyak 240 PP/PKB.
7.
c.
Tersedianya angka KHL sebanyak 60 KHL
d.
Tersedianya usulan UMK sebanyak 5 UMK
Meningkatkan pelayanan penyelesaian perselisihan dan unjuk rasa / mogok kerja dengan indikator :
34
a.
Menurunya angka perselisihan hubungan industrial PHI / PHK / Unjuk Rasa 2 % pertahun.
b.
Terselesaikannya kasus hubungan industrial sebanyak 1.000 kasus.
c.
Terselesaiakanya pencegahan keresahan sebanyak 50 perusahaan.
d.
Terselesaikanya stiap unjuk rasa / mogok sebanyak 25 perusahaan.
8.
Terwujudnya
peningkatan
perlindungan
tenaga
kerja,
meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan indikator: a.
Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan K3 /Keselamatan
dan
kesehatan
kerja
sebanyak
570
perusahaan ( 45,8 % ) 9.
Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur yang beretos kerja tinggi dengan indikator : a.
Terwujudnya pola kerja yang lancar dan nyaman dalam penyelesaian tugas
4.3.
Strategi dan Kebijakan Untuk
dapat
mewujudkan
Visi
”
TERWUJUDNYA
IKLIM
KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN YANG KONDUSIF DAN BERKUALITAS MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA. ” tersebut Strategi dan Kebijakan dalam pelaksanaan misi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang sebagai berikut : 4.3.1. Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja Strategi untuk mencapai Misi Pertama sebagai berikut ; b.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pelatihan dan produktivitas.
c.
Peningkatan pengakuan kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
35
d.
Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Pelatihan.
e.
Peningkatan Penerapan Program Tree In One di Lembaga Pelatihan Kerja.
f.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan.
Sedangkan kebijakan dari Strategi untuk mencapai sasaran Misi Pertama sebagai berikut: a.
Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
b.
Meningkatkan koordinasi fungsional antar instansi / lembaga untuk lebih mengefektifkan program – program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
4.3.2. Meningkatkan
perluasan
kesempatan
kerja
dan
penempatan
transmigrasi Strategi untuk mencapai Misi Kedua sebagai berikut ; b.
Meningkatkan kerja sama dengan pihak – pihak terkait dalam penyerapan tenaga kerja, baik regional, nasional maupun internasional.
c.
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan bursa kerja dan optimalisasi sistem informasi bursa kerja yang mudah diakses oleh masyarakat.
d.
Memperluas dan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah penganggur dengan mendorong tumbuh kembangkannya berusaha di sektor informal / usaha mandiri atau pada perusahaan padat karya.
e.
Peningkatan system informasi pasar kerja , pengaturan dan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal ( AKL ), Antar Kerja Daerah ( AKAD ), Antar Kerja Antar Negara ( AKAN), Antar Kerja Khusus dan Transmigrasi.
36
Sedangkan kebijakan dari Strategi untuk mencapai sasaran Misi Kedua sebagai berikut: a.
Peningkatan dan perluasan lapangan pekerjan di berbagai sektor.
b.
Perluasan kesempatan perlu lebih dimantapkan melalui usahausaha dan langkah - langkah menyeluruh dan terpadu.
c.
Pemanfaatnan jumlah angkat kerja yang besar sebagi kekuatan pembangunan perlu dilakukan dengan peningkatan usaha – usaha pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.
4.3.3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial Strategi untuk mencapai Misi Ketiga sebagai berikut ; a.
Fasilitasi
penyelesaian
prosedur
penyelesaian
perselesihan
hubungan industrial. b.
Fasilitasi penyelesaian, perlindungan hukum dan jaminan sosial.
c.
Sosialisasi
berbagai
peraturan
Pelaksanaan
tentang
ketenagakerjaan.
Sedangkan kebijakan dari Strategi untuk mencapai sasaran Misi Ketiga sebagai berikut: a.
Memantapkan ketenangan bekerja dan berusaha.
b.
Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh.
c.
Mencegah terjadinya keresahan hubungan industrial.
4.3.4. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja Strategi untuk mencapai Misi Keempat sebagai berikut ; a.
Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja sesuai norma hukum yang berlaku,serta meningkatkan peran lembaga ketenagakerjaan.
b.
Meningkatkan
fungsi
pengawasan
ketenagakerjan
untuk
memberikan perlindungan hak – hak normatif tenaga kerja.
37
Sedangkan kebijakan dari Strategi untuk mencapai sasaran Misi Keempat sebagai berikut: a.
Penegakan hukum dan perlindungan tenaga kerja.
b.
Peningkatan pelaksanaan pengawasan norma kerja ,norma perempuan dan anak
4.3.5. Meningkatkan
sarana
pelayanan
ketenagakerjaan
dan
ketransnmigrasian Strategi untuk mencapai Misi Kelima sebagai berikut ; a.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan disiplin aparatur untuk pelayanan bagi masyarakat.
b.
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
Sedangkan kebijakan dari Strategi untuk mencapai sasaran Misi Kelima sebagai berikut: a.
Mengembangkan kemampuan
kualitas dan kuantitas layanan
sumber
bidang
daya
manusia
di
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian. b.
Mengembangkan sarana dan prasarana perkantoran.
38
BAB.V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Perencanaan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2010 – 2015 meliputi Program kewenangan urusan wajib, program urusan pilihan ,pelaksanaan tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta pelaksanaan tugas umum pemerintahan. 1.
Kewenangan Urusan Wajib Ketenagakerjaan. a.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut : 1.
2.
Program Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan : a.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.
b.
Penyediaan Jasa kebersihan kantor.
c.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
d.
Penyediaan alat tulis kantor.
e.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan..
f.
Penyediaan makanan dan minuman
g.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan :
3.
a.
Pengadaan perlengkapan gedungkantor.
b.
Pengadaan peralatan gedung kantor.
c.
Pengadaan Mebelair
d.
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.
e.
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
f.
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor.
g.
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.
h.
Pemeliharaan rutin / berkala mebeleair.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan :
39
a. 4.
Sosialisasi peraturan perundang undangan.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dengan kegiatan : a.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
b.
Penunjang Kinerja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu.
c.
Penyusunan Lakip ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )
d.
Penyusunan LKPJ ( Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban )
5.
e.
Penyusunan Renja ( Rencana Kerja Tahunan )
f.
Penyusunan Program Kerja SKPD
g.
Penyusunan Profil SKPD
h.
Penyusunan RKA dan DPA Murni serta Perubahan.
i.
Penyusunan Buku Data Base
j.
Penyusunan Buku Informasi Ketenagakerjaan
k.
Penyusunan Buku Saku.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Dengan Kegiatan : a.
Peningkatan
profesionalisme tenaga kepelatihan dan
instruktur BLK.
6.
b.
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja.
c.
Peningkatan produktivitas tenaga kerja.
d.
Pemagangan.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja.dengan Kegiatan : a.
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja.
b.
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.
c.
Penyiapan tenaga kerja siap pakai.
40
d.
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan..
e.
Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat.
7.
f.
Penempatan Transmigrasi.
g.
Padat karya produktif.
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan Kegiatan : a.
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
b.
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
c.
Sosialisasi
berbagai
peraturan
pelaksanaan
tentang
ketenagakerjaan. d.
Peningkatan pengawasan , perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
b.
Sasaran
:
1. Tersedianya tenaga kerja dan tenaga kepelatihan yang profesional dengan indikator : a. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan sebanyak 670 0rang b. Peningkatan produktivitas tenaga kerja sebanyak 330 0rang c. Peningkatan pelatihan berbasis pemagangan sebanyak 415 0rang d. Peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja sebanyak 2.310 0rang e. Meningkatnya kompetensi tenaga kepelatihan 25 %. 2. Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 63,51 % dengan indikator : a. Angka partisipasi angkatan kerja sebesar 63,51 %
41
3. Meningkatnya Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,71 % dengan indikator : a. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,71 % 4. Meningkatnya pencari yang ditempatkan sebesar 25 % dengan indikator : a. Penempatan pencari kerja sebanyak 49.050 0rang 5. Menurunya tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,5 % dengan indikator : a. Menurunya jumlah pengangguran sebesar 0,5% per tahun. 6. Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha disektor informal sebanyak 3.105 0rang dengan indikator : a. Tingkat mendapatkan kesempatan kerja, kesempatan berusaha disektor informal sebanyak 3.105 0rang. 7. Terwujudnya
akses
pasar
kerja
melalui
sistem
informasi
ketenagakerjaan ( siketan ) sebanyak 49.050 0rang dengan indikator : a. Pelayanan bursa kerja online dan job fair sebanyak 10 kali b. Penempatan tenaga kerja sebanyak 49.050 0rang. 8. Terwujudnya
peningkatan kualitas kemandirian dan daya saing
melalui pelatihan wirausaha sebanyak 4.220 0rang dengan indikator : a. Kemandirian tenaga kerja melalui pelatihan wirausaha rsebanyak 4.220 0rang 9. Menurunya angka sengketa pengusaha dan pekerja sebesar 10
%
dengan indikator : a. Menurunya perselisihan hubungan industrial ( PHI,PHK, Unjuk rasa/Mogok ) 2 % per tahun. 10. Meningkatkan efektifitas lembaga – lembaga ketenagakerjaan dan sarana-sarana hubungan industrial dengan indikator : a. Adanya rekomendasi LKS tripartit sebanyak 10 tripartit. b. Pendataan SP/SB sebanyak 225 SP/SB c. Terbentuknya LKS Bipartir sebanyak 50 LKS
42
11. Meningkatkan syarat-sayarat ( PP/PKB) dan kesejahteraan pekerja / buruh dengan indikator : a. Terbentuknya koperasi karyawan sebanyak 180 koperasi. b. Terbentuknya PP/PKB sebanyak 240 PP/PKB c. Tersedianya angka KHL sebanyak 60 KHl d. Tersedianya usulan UMK sebanyak 5 UMK 12. Meningkatkan pelayanan penyelesaian perselisihan dan unjuk rasa / mogok kerja dengan indikator : a. Terselesaikanya 1.000 kasus hubungan industrial. b. Terlaksananya pencegahan keresahan sebanyak 50 perusahaan c. Terselesaikanya 25 kasus mogok kerja 13. Meningkatkan
perlindungan
tenaga
kerja
dan
peningkatan
keselamatan dan kesehatan kerja dengan indikator : a. Meningkatkanya jumlah perusahaan yang menerapkan K3 /Keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 570 perusahaan. ( 45,8 % ) b. Penyuluhan K3 sebanyak 290 perusahaan c. Pemeriksaan ketenagakerjaan 3.401 perusahaan 14. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia ( SDM ) aparatur yang beretos kerja tinggi. Dengan indikator : a. Terwujudnya pola kerja yang lancar dan nyaman dalam menyelesaikan tugas 2.
Kewenangan Urusan Pilihan Transmigrasi. Untuk urusan pilihan transmigrasi tidak melaksanakan di karenakan kegiatan penempatan transmigrasi sudah dimasukan dalam program peningkatan kesepatan kerja . Dari tiga program pembangunan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Semarang yang menrupakan Program Unggulan adalah Program Peningkatan Kesempatan Kerja sedangkan dua program pembanguan yang lainya merupakan pendukung dari pada program unggulan.
43
Untuk lebih jelasnya lihat matrik RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .
44
BAB.VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN RPJMD
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA Tahun 0
1 I 1.
2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
3
280 0rang 28 /478 0rg instrk
Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
4
5
6
7
8
9
2. 3.
Ketrampilan pencari kerja Meningkatnya kompetensi tenaga kepelatihan 25 % Profesinalisme tenaga pelatihan :
380
420
460
500
550
2.310
5%
5%
5%
5%
5%
25 % 670
a.
Pengelola LPK
40
40
40
40
20
20
160
b.
Instruktur
40
0
20
0
20
20
60
c.
Uji Kompetensi
40
40
30
30
30
0
130
d.
Fasilitasi pelatihan tenaga kerja
-
60
60
60
60
60
300
e.
Akreditasi LPK
-
0
5
5
5
5
20
f.
Identifikasi pelatihan tenaga kerja
-
0
0
0
0
0
0
g.
Jejaring pelatihan
-
0
0
0
0
0
0
h.
Pelatihan berbasis kompetensi
16
0
0
0
0
0
0
I
Pembinaan LPK
40
0
0
0
0
0
0
2.
Produktivitas Tenaga Kerja
a.
Pelatihan Peningkatan produktivitas
40
60
65
65
70
70
330
b.
Identifikasi dan pengukuran
-
0
0
0
0
0
0
c.
Produktivitas tenaga kerja
-
0
0
0
0
0
0
3.
Pemagangan
a.
Pra magang
-
15
15
15
15
15
75
b.
Sosialisasi ke instansi
-
0
0
0
0
0
0
c.
Pelatihan berbasis pemagangan
40
60
60
60
80
80
340
415
45
II 1 2 3 4
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA . Menurunya Tingkat pengangguran terbuka 2,5 % Angka partispasi angkatan kerja ( 63,51% ) Tingkat partisipasi angkatan kerja ( 66,71% ) Pencari kerja yang ditempatkan 49.050 0rg ( 25 %)
14,96%
14,26% (0,70%)
13,66% (0,60%)
13,16% (0,50%)
12,76% (0,40%)
12,46% (0,30%)
12,46% (2,5%)
62,21%
62,47%
62,73%
62,99%
63,25%
63,51%
63,51%
64,75% 8.449 0rang
65,40%
65,73%
66,05%
66,38%
66,71%
66,71%
9.350
9.800
10.250
217
315
315
315
315
315
1.575
8900
10.750
49.050
a
Penyusunan buku IPK
b
Pendaftaran pencaker
20.000
21000
21500
22000
22500
23000
110.000
c
Lowongan
10.000
10100
10500
11000
11500
12000
55.100
d
Bursa Kerja
2
2
2
2
2
2
10
e
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
100
100
225
250
175
300
1.050
f
Pelatihan wirausaha baru
150
190
350
360
370
380
1.650
g
Tenaga kerja mandiri ( TKM)
15
50
75
100
125
150
500
h
Pelatihan wirausaha baru DBHCHT
240
240
240
260
280
300
1.320
i
Tenaga kerja mandiri ( TKM)DBHCHT
-
125
125
150
150
200
750
j
Padat karya produktif
-
198
264
396
528
594
1.980
k
Penempatan Transmigrasi PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN Menurunya Angka perselisihan hubungan industrial PHI/PHK/Unjukrasa 2 % pertahun
10
15
15
15
15
15
75
256 kasus 40
246 ks 10
241 ks 10
236 ks 10
232 ks 10
227 ks 10
227 ks 50
200
200
200
200
200
200
1.000
III 1
a.
Pencegahan keresahan 50 persh
b c d e f g h i
Penyelesaian kasus 1000 kasus Penanganan mogok kerja 25 kasus Pembentukan LKS Bipartit 75 LKS Rekomendasi LKS Tripartit sebanyak 10 Rekomendasi Verivikasi /pendataan SP/SB 225 0rganisasi Pementukan Koperasi karya wan 180 Koperasi Pembinaan PP/PKB 240.pers Survey Harga Pasar / penyusu
5
5
5
5
5
5
25
14
15
15
15
15
15
75
2
2
2
2
2
2
10
0
45
45
45
45
45
225
10
36
36
36
36
36
180
25
48
48
48
48
48
240
12
12
12
12
12
12
60
46
nan Angka KHL 60 kali Sosialisasi UMK 5 kali Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang ketenagakerjaan 400 persh
j k
2
Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan K3 /Keselamatan dan perlindungan sebanyak 570 persh ( 45,8%)
0
1
1
1
1
1
5
40
80
80
80
80
80
400
237 persh
329 48
382 53
439 57
502 63
570 68
570 289
a
Terbentuknya kelembagaan K3 (P2K3) di Perusahaan sebanyak 570 persh
b
Penyuluhan K3
30
50
55
55
65
65
c
Pemeriksaan ketenagakerjaan
468
521
720
720
720
720
290 3.401
47
BAB.VII. PENUTUP
Penyusunan
Rencana
Strategis
(RENSTRA)
Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi Kota Semarang digunakan sebagai acuan, pedoman, arahan, dan tolok ukur dalam
melaksanakan
kegiatan
pembangunan
di
Bidang Ketenagakerjaan
dan
Ketransmigrasian selama kurun waktu 2010 - 2015, agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Rencana Strategis yang telah dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dokumen perencanaan jangka menengah daerah akan dapat berhasil dengan asumsi adanya dukungan alokasi dana serta komitmen penuh dan dukungan sepenuhnya oleh berbagai pihak yang terkait Koordinasi merupakan prinsip yang paling penting dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hingga pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan.
Semarang,
14 Pebruari 2011
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG
GUNAWAN SAPTOGIRI, SH., MM. Pembina Tk. I NIP. 19620502 198903 1 018
48
