BAB VI PENUTUP 6.1
Kesimpulan Kemenangan yang diraih masyarakat kontra semen terhadap PT. Semen
Gresik, tidak terlepas dari peran penting masyarakat Sedulur Sikep dalam menyuarakan penolakannya. Penolakan yang didasari atas kearifan lokal terhadap lingkungan,
telah
melahirkan
suatu
pergerakan
perjuangan
melawan
keterancaman lingkungan. Ajaran hidup sebagai petani telah memberikan kesadaran kepada masyarakat Sedulur Sikep untuk bersahabat dengan alam. Keintiman dengan alam inilah yang mendasari eratnya hubungan masyarakat Sedulur Sikep dengan lingkungan, khususnya Pegunungan Kendeng. Dengan begitu, maka rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Pati bekerja sama dengan PT. Semen Gresik yang akan membangun pabrik semen baru di Sukolilo dipahami masyarakat Sedulur Sikep akan merusak alam dan lingkungan. Pada dasarnya polemik yang terjadi atas rencana pendirian pabrik semen di Sukolilo, Pati merupakan pertarungan 2 perspektif. Pihak pertama perspektif berbasis kepentingan (interest-based issue) yaitu aktor yang pro terhadap rencana pendirian pabrik semen, pemerintah berpandangan potensi sumber daya alam yang melimpah seharusnya didayagunakan untuk tujuan meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi pembangunan, maka sarana dan prasarana serta infrastruktur akan semakin mudah dibangun. Bagi masyarakat pro semen, adanya pabrik semen di Pati, maka akan mengurangi arus urbanisasi dan dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat Sukolilo pada khususnya.
156
Sementara bagi pemodal, berkepentingan untuk semakin memacu produksinya agar dominasinya di pasar semen nasional tetap terjaga. Aktor yang mengusung perspektif ini adalah Pemerintah (Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pati), swasta (PT. Semen Gresik), dan masyarakat Sukolilo pro-tambang semen. Berbanding 180o dengan pihak kedua yang menggunakan perspektif berbasis nilai (values-based issue) yaitu masyarakat yang kontra terhadap rencana pendirian pabrik semen. Pihak yang terdiri dari masyarakat Sedulur Sikep, dan masyarakat kontra yang tergabung dalam JM-PPK dan KPPL Simbar Wareh memiliki cara pandang lain. Adanya pabrik semen akan mengganggu keseimbangan alam, terutama sumber mata air yang digunakan masyarakat seharihari untuk penghidupan dan kehidupan. Hal ini dapat dijelaskan, khususnya bagi masyarakat Sedulur Sikep yang kesehariannya bergantung pada pertanian. Apabila pabrik semen jadi terealisasi di Sukolilo, Pati, maka kebudayaan yang berlangsung hampir seabad tersebut akan menghilangkan eksistensinya. Selain itu, resiko yang ditimbulkan dari adanya pabrik semen adalah kekhawatiran terhadap resiko dampak sosial di masyarakat. Melihat polemik yang terus berkepanjangan dan kenyataan keterancaman lingkungan, terutama sumber daya air dan eksistensi masyarakat Sedulur Sikep yang notabene sebagai petani, para tokoh Sedulur Sikep berinisiatif menyadarkan masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng. Perjuangan masyarakat Sedulur Sikep untuk menyadarkan warga yang bermukim di wilayah Pegununga n Kendeng, telah “membangunkan” warga akan kemanfaatan Pegunungan Kendeng. Melalui kearifan lokal, masyarakat Sedulur Sikep melakukan srawung dari satu 157
rumah ke rumah, dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan, hingga dari kabupaten ke kabupaten. Dalam srawung tersebut, masyarakat Sedulur Sikep menjelaskan kepada warga akan kemanfaatan Pegunungan Kendeng dan ancaman lingkungan jika pabrik semen berdiri di Pegunungan Kendeng. Hingga pada akhirnya, tanpa disadari srawung tersebut mengalami suatu proses transformasi. Transformasi srawung inilah yang kemudian menjadi strategi advokasi kebijakan publik masyarakat Sedulur Sikep terhadap rencana pendirian pabrik semen di Sukolilo, Pati. Konsep advokasi kebijakan publik Socorro Reyes (1997) sepenuhnya bisa menjelaskan kasus pada penelitian ini. Secara ideal tujuan dari kerja advokasi adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Advokasi kebijakan publik yang dilakukan oleh masyarakat Sedulur Sikep merupakan upaya untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat dan mencegah munculnya kebijakan yang merugikan bagi masyarakat. Konsep kerangka kerja advokasi kebijakan publik, sangat relevan dengan penemuan kasus yang terjadi di lapangan. Isu strategis yang diusung masyarakat Sedulur Sikep dan masyarakat kontra, diantaranya adalah; Legitimasi yang dikeluarkan pemerintah bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan kajian ilmiah; Adanya kontroversi Amdal PT. Semen Gresik yang sarat dengan penyimpangan prosedural dan klaim hasil kajian speleologi dan hidrogeologi jauh dari kenyataan; Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, dan PT. Semen Gresik sangat ekslusif tanpa melibatkan masyarakat kontra semen, sehingga memicu timbulnya pro dan kontra; dan
158
Kesewenangan Pemerintah dan PT. Semen Grseik dalam aktivitas pembebasan lahan yang menimbulkan konflik horizontal dan vertikal.
Dalam membangun opini dan fakta sebagai pendukung advokasi yang berbasis bukti, masyarakat Sedulur Sikep melakukan beberapa hal, diantaranya; Opini yang dibangun masyarakat Sedulur Sikep adalah melakukan srawung ke 14 Desa yang diproyeksikan menjadi calon lokasi berdirinya pabrik semen (terkait isu strategis); Mendirikan posko lingkungan untuk memberikan informasi mengenai kemanfaatan Pegunungan Kendeng; Mengikuti/menyelenggarakan diskusi dan seminar publik terkait rencana pendirian pabrik semen; dan Membuat media sosial di internet. Sedangkan faktanya, masyarakat Sedulur Sikep mengadakan studi
banding ke Tuban, Jawa Timur untuk mengungkapkan fakta di lapangan dan Bekerja sama dengan berbagai akademisi, organisasi lingkungan, dan LSM untuk membuktikan klaim hasil kajian speleologi dan hidrogeologi Amdal PT. Semen Gresik. Sebagai masyarakat adat, tentunya masyarakat Sedulur Sikep mempunyai standar sendiri dalam me mahami sistem kebijakan, standar yang dipakai dalam memahami rencana pendirian pabrik semen adalah dengan falsafah kejujuran. Banyak legitimasi yang dikeluarkan adalah hasil dari ketidakjujuran pemerintah, karena tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat yang diproyeksikan menjadi “korban” rencana pendirian pabrik semen, sebagai contohnya adalah pada Surat Pernyataan Bupati Pati No. 131/1814/2008 tentang Surat Pernyataan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Karst Lindung Sukolilo,
159
kawasan yang semula pertanian dan pariwisata dialihfungsikan sebagai kawasan pertambangan dan industri. Pembangunan koalisi dilakukan masyarakat Sedulur Sikep dengan cara kearifan lokalnya yang khas yaitu dengan transformasi srawung. Bentuk dari transformasi srawung tersebut adalah organisasi lokal, jaringan sosial, dan Wungon Rebo Pon/Ruang Publik. Melalui organisasi lokal yang dibentuk, FMPL, JM-PPK dan KPPL Simber Wareh, masyarakat Sedulur Sikep mampu untuk memperkuat basis gerakan dan mempunyai bargaining posisition yang kuat. Tidak hanya itu, untuk menguatkan advokasi kebijakan publik berbasis data, masyarakat Sedulur Sikep mampu menciptakan jaringan sosial dari pelbagai kalangan. Jaringan yang tercipta tidak hanya masyarakat yang kontra semen saja, akan tetapi meliputi Budayawan, Seniman, Akademisi, Birokrat, Politisi Lokal, Kelompok Aliran Agama, dan LSM. Sementara untuk memperkuat ikatan esoterik dan menyadarkan masyarakat akan kemanfaatan Pegunungan Kendeng dalam kehidupan ekologis dan dampak keterancaman lingkungan, masyarakat Sedulur Sikep mengadakan wungon rebo pon/ruang publik. Dalam merancang sasaran dan strategi, masyarakat Sedulur Sikep sudah merencanakan dengan matang. Sasaran advokasi yang akan dituju adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, PT. Semen Gresik. Sementara strategi aksi demo dan kampanye dengan Press Releases; Melakukan Lobby dan Negosiasi; dan mengajukan Legal Standing. Untuk mengimplementasikan strategi advokasi kebijakan publik, masyarakat Sedulur Sikep melakukan banyak cara antara lain: Melakukan Aksi Demo dan Kampanye penolakan rencana pendirian pabrik semen de ngan Press Release 160
sebagai dasar penolakan rencana pendirian pabrik semen; dan Melakukan Lobby dan Negosiasi terhadap pemangku kebijakan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati; Legal Standing terhadap Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008 tentang Lokasi Penambangan Batu Kapur dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Karst Lindung Sukolilo. Kemenangan yang diraih masyarakat kontra semen yang berada di wilayah Pegunungan Kendeng, terutama masyarakat Sedulur Sikep adalah perjuangan panjang dan berliku. Evaluasi yang dilakukan pada akhirnya adalah dicabutnya Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008 tentang Lokasi Penambangan Batu Kapur di PTUN Semarang pada 6 Agustus 2012 dan pencabutan ini diperkuat oleh keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 27 Mei 2010. Dengan dicabutnya surat izin PT. Semen Gresik, maka Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 591/058/2008 tentang Izin Lokasi eksploitasi daerah Pati dan Keputusan Kepala
Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kabupaten
Pati
Nomor
541/052/2008 tentang Lokasi Penambangan Tanah Liat juga ikut tercabut. 6.2
Rekomendasi Pada dasarnya proses pembuatan kebijakan publik harus menyentuh aspek
esensial di masyarakat, seperti keberagaman konstruksi pengetahuan lokal dan budaya masayarakat setempat (adat, red). Artinya, dalam proses pembuatan kebijakan publik, masyarakat harus ikut berpartisipasi dan ambil bagian dari
161
