278
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI
A. Simpulan Berdasarkan temuan lapangan yang sudah dijelaskan di Bab IV, disimpulkan bahwa instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU belum menetapkan seluruh kebijakan tentang manajemen pembiayaan dan implementasi hasil riset dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi organisasi. Walaupun setiap instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara regulasi dapat memanfaatkan fleksibilitas manajemen pembiayaan riset sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Badan Layanan Umum, namun instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU baru dapat menetapkan kebijakan tentang kriteria seleksi proposal riset; pola kerjasama dalam perencanaan kebutuhan riset dan pengelolaan alih teknologi hasil riset; mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan biaya riset; dan pengelolaan alih teknologi hasil riset. Namun demikian, instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU belum menetapkan kebijakan tentang standar biaya dan komponen pembiayaan riset; pola kerjasama dalam komersialaisasi hasil risetdan pengelolaan dampak komersialisasi hasil riset. Fleksibilitas BLU dan PTN-BH belum dimanfaatkan instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU untuk menentukan standar biaya khusus dalam aktivitas riset, baik dalam pengelolaan biaya riset yang bersumber dari internal maupun eksternal. UNS, UPI, dan BPTP sebagai lembaga pelaksana riset masing-masing sudah menetapkan kebijakan standar dan kriteria seleksi proposal riset yang berlaku secara internal. Sementara LPDP sebagai lembaga pemberi biaya riset sudah menetapkan kebijakan
standar dan
kriteria seleksi proposal riset yang berlaku secara intenal dan eksternal. Keempat instansi pemerintah masih menggunakan standar biaya umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.UNS sebagai perguruan tinggi
Mohammad Sofwan Effendi, 2015 MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAN IMPLEMENTASI HASIL RISET PADA INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU) Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu
279
dengan status BLU dan UPI sebagai PTN-BH belum menetapkan kebijakan standar biaya khusus untuk pembiayaan riset. Begitu juga BPTP dan LPDP sebagai lembaga yang menerapkan PK-BLU belum menetapkan kebijakan standar biaya dan komponen pembiayaan riset. Implementasi kebijakan dan pola kerja sama pengelolaan riset antara UNS dan UPI dengan mitra riset tidak mengalami hambatan dari segi regulasi pemerintah, karena mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan pendanaan dan dapat memotong siklus normal pengelolaan keuangan negara, khususnya tentang PNBP, namun masih terbatas pada perencanaan kebutuhan riset institusi dan pengelolaan alih teknologi hasil riset dengan tingkat kesiapan teknologi (TKT skala 6). Artinya belum sampai pada tingkat komersialisasi hasil riset ke ranah industri yang langsung menunjang pembangunan ekonomi Indonesia (TKT skala 9) dan pengelolaan dampak komersialisasi hasil riset berupa royalti. Pembobotan aspek administrasi pembiayaan dan aspek substansi riset dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi riset belum seragam di instansi pemerintah PK-BLU, dan cenderung difokuskan pada aspek substansi riset, sehingga dalam mekanisme pelaporan penggunaan pembiayaan riset dipandang kurang akuntabel. Unit khusus yang dibentuk di instansi pemerintah PK-BLU untuk alih teknologi hasil riset belum mampu berperan sebagai inkubasi bisnis atau unit transfer teknologi yang merupakan media bisnis ke arah start up company atau spin-off company. Sementara LPDP sebagai lembaga pemberi dana riset mengarahkan seluruh hasil riset yang dibiayai dalam bentuk RISPRO ke tahap alih teknologi paten atau bentuk kekayaan intelektual lainnya. Kebijakan komersialisasi hasil riset oleh perguruan tinggi BLU belum mampu memenuhi harapan perguruan tinggi untuk mengkomersialkan hasil risetnya dalam bentuk spin-off university, start-up company, atau joint venture. Hal ini menunjukkan belum sinkronnya kebijakan BLU yang mengatur fleksibilitas manajemen pembiayaan perguruan tinggi dengan kebijakan PNBP. Misalnya, UPI sebagai
PTN-BH belum optimal
Mohammad Sofwan Effendi, 2015 MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAN IMPLEMENTASI HASIL RISET PADA INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU) Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu
280
memanfaatkan
fleksibilitasnyauntuk
menentukan
standar
manajemen
komersialisasi yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan/atau masyarakat. Sementara UNS dan BPTP sebagai instansi BLU terkendala oleh regulasi keuangan negara dalam komersialisasi hasil riset ke tingkat industri masal. Sesuai regulasi perguruan tinggi dengan status PTN-BH dan status BLU mempunyai kewenangan untuk menentukan tarif layanan riset dan dampak komersialisasi produk dalam bentuk royalti. Namun demikian, UPI dengan status PTN-BH belum menetapkan tarif layanan internal royalti riset, di pihak lain UNS dan BPTP yang berstatus BLU sudah menetapkan tarif layanan royalti riset.
B. Implikasi Model manajemen pembiayaan dan implementasi hasil riset pada instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU mempunyai implikasi positif bagi lembaga pemberi bantuan dana riset, lembaga riset, dan mitra riset, serta bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Penjelasan implikasi untuk setiap lembaga adalah sebagai berikut. 1. Bagi Lembaga Pemberi Bantuan Dana Riset a.
Standardisasi seleksi proposal dapat meningkatkan kualitas proposal riset yang diterima dari lembaga riset;
b.
Standardisasi besaran biaya dan komponen pembiayaan riset dapat memudahkan verifikasi biaya riset yang diberikan kepada periset;
c.
Pola kerja sama riset dengan mitra industri dapat meningkatkan pembiayaan riset secara keseluruhan sehingga mampu menghasilkan produk riset yang lebih berkualitas;
d.
Mekanisme
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
riset
dan
penggunaan dana riset yang efektif dapat meningkatkan efektivitas riset dan akuntabilitas penggunaan dana riset; e.
Komersialisasi hasil riset dapat meningkatkan pendapatan lembaga pemberi bantuan dana riset secara finansial berupa royalti.
Mohammad Sofwan Effendi, 2015 MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAN IMPLEMENTASI HASIL RISET PADA INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU) Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu
281
2. Bagi Lembaga Riset a.
Standardisasi seleksi proposal dapat meningkatkan kualitas proposal riset baik yang diajukan kepada lembaga riset internal maupun kepada lembaga pemberi bantuan dana riset;
b.
Standardisasi besaran biaya dan komponen pembiayaan riset dapat meningkatkan produktivitas riset melalui perolehan hibah atau bantuan pembiayaan riset dari lembaga pemberi bantuan dana riset;
c.
Pola kerja sama riset dengan lembaga pemberi dana riset dan mitra industri dapat meningkatkan pembiayaan riset dan menumbuhkan minat periset untuk meningkatkan kesiapan teknologi hasil riset dan/atau tingkat kesiapan inovasi produk riset ke arah komersialisasi atau implementasi;
d.
Mekanisme
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
riset
dan
penggunaan dana riset yang efektif dapat meningkatkan efektivitas riset dan akuntabilitas penggunaan dana riset; e.
Pengelolaan alih teknologi hasil riset yang efektif dapat meningkatkan produktivitas riset khusunya bagi kelompok periset yang mempunyai hak kekayaan
intelektual dapat dijamin dan dihargai baik secara
akademik maupun secara finansial; f.
Komersialisasi hasil riset dapat meningkatkan pendapatan lembaga riset secara finansial berupa royalti atau tumbuhnya industri pemula (star-up company) lingkungan lembaga riset dan spin off company, dan joint venture di lingkungan lembaga riset.
3. Bagi Mitra Riset a.
Pola kerja sama riset dengan lembaga riset dan lembaga pemberi dana riset dapat meningkatkan pembiayaan riset secara keseluruhan sehingga mampu menghasilkan produk riset yang lebih berkualitas;
b.
Komersialisasi hasil riset dapat meningkatkan kualitas proses atau produk di lingkungan mitra riset karena produk riset mengarah
Mohammad Sofwan Effendi, 2015 MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAN IMPLEMENTASI HASIL RISET PADA INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU) Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu
282
mempunyai tingkat kesiapan teknologi yang tepat dan mampu mendorong inovasi hasil riset.
4. Bagi bangsa Indonesia a.
Pengelolaan alih teknologi hasil riset yang efektif berupa kekayaan intelektual dalam bentuk paten atau kekayaan intelektual lainnya mampu meningkatkan tingkat produktivitas nasional dan tingkat inovasi nasional;
b.
Komersialisasi hasil riset dapat meningkatkan kualitas produk riset dan produktivitas nasional yang mampu bersaing di tingkat internasional;
c.
Tumbuhnya industri pemula (star-up company) dan spin-off company dan joint venture berbasis riset akan berdampak pada penguatan ekonomi nasional.
Tabel berikut menggambarkan hubungan implikasi ketujuh komponen pembahasan riset bagi lembaga pemberi bantuan dana riset, lembaga riset, mitra riset, dan bangsa Indonesia. Tabel 5.1, Implikasi model manajemen pembiayaan dan implementasi hasil riset. Komponen Lembaga Lembaga Lembaga Bangsa Pemberi Riset Mitra Riset Indonesia Bantuan Impilkasi Dana Riset Standar seleksi √ √ X X proposal riset Standar biaya dan komponen √ √ X X pembiayaan riset Pola kerja sama √ √ √ X riset Mekanisme monitoring dan √ √ X X evauasi Alih teknologi X √ X √ hasil riset
Mohammad Sofwan Effendi, 2015 MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAN IMPLEMENTASI HASIL RISET PADA INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU) Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu
283
Komponen
Lembaga Lembaga Pemberi Riset Bantuan Impilkasi Dana Riset Komersialisasi √ √ hasil riset Dampak komersialisasi √ √ hasil riset √ = Mempunyai Implikasi X = Tidak Mempunyai Implikasi
Lembaga Mitra Riset
Bangsa Indonesia
√
√
√
√
C. Rekomendasi Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang disajikan dalam Bab IV, direkomendasikan untuk penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen pembiayaan dan implementasi hasil riset pada instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU, sebagai berikut. Pertama,pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan agar mengkaji ulang PP 23/2005 tentang Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka sinkronisasi kebijakan alih teknologi hasil riset dan komersialisasi hasil riset di lingkungan perguruan tinggi yang menerapkan PK-BLU agar mampu meningkatkan hilirisasi hasil riset dalam bentuk lisensi atau kerja sama (start up company, spin-off company, dan joint venture). Kedua, pemerintah dalam hal ini Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi
agar
menetapkan
Tingkat
Kesiapan
Teknologi
(Technology Readiness Level) dan Tingkat Kesiapan Inovasi (Innovation Readiness Level) sebagai acuan kebijakan hilirisasi hasil riset. Ketiga, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merumuskan kebijakan pembiayaan riset dalam bentuk block grantuntuk jangka waktu pelaksanaan riset yang efektif.
Mohammad Sofwan Effendi, 2015 MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAN IMPLEMENTASI HASIL RISET PADA INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU) Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu
284
Keempat, lembaga riset dan PTN BLU dapat menerapkan model manajemen pembiayaan dan implementasi hasil riset sebagai bagian di kebijakan dan manajemen riset di lingkungannya.
Mohammad Sofwan Effendi, 2015 MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAN IMPLEMENTASI HASIL RISET PADA INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU) Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu
[Type text]
