BAB V PERSEPSI PARA AKTOR TENTANG ANTISIPASI DAMPAK PENYELENGGARAANDESENTRALISASI ADMINISTRATIF DAN PEMERINTAHAN DAERAH DI TIMOR LESTE

BAB V PERSEPSI PARA AKTOR TENTANG ANTISIPASI DAMPAK PENYELENGGARAANDESENTRALISASI ADMINISTRATIF DAN PEMERINTAHAN DAERAH DI TIMOR LESTE

Pengantar Gagasan dalam pemikiran para aktor yang berkepentingan dalam pemerintahan, akademisi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan terhadap penyelenggaraan desentralisasi administratif dan pemerintahan daerah di Timor Leste merupakan rekomendasi hasil penjaringan aspirasi guna mengantisipasi pelbagai permasalahan yang timbul sebagai dampak dari desentralisasi. Karakteristik permasalahan desentralisasi dalam penelitian ini, secara selektif melalui penjaringan aspirasi para aktor dari pemerintah, akademisi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan telah melalu proses konsensus yakni kesepakatan bersama untuk memberikan batasan pada permasalahanpermasalahan yang potensial menghambat desentralisasi, sehingga dapat diketahui pokok permasalahan utama dan diantisipasi melalui berbagai strategi mencapai keberhasilan desentralisasi. Berdasarkan hal tersebut, akan diuraikan secara mendalam pendapat para aktor dari pemerintah, akademisi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan terkait penyelenggaraan desentralisasi di Timor Leste.

Persepsi Para Birokrat Melalui 3tahap proses pengumpulan data akhirnya para birokrat mencapai pada konsensus kesepakatan bersama dengan 53

menentukan potensi masalah yang akan dihadapi dan strategiantisipasi yang perlu dilakukan untuk menghindari gagalnya implementasi desentralisasi di Timor Leste. Tabel 5.1. Konsensus Masalah Masalah atau Isu 1.

Solusi untuk antisipasi

Sumber Daya Manusia (SDM);



Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor determinan bagi keberhasilan pembangunan di era desentralisasi, minimnya SDM di timor leste dilihat dari aspek kualitas  merupakan suatu masalah yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan daerah di berbagai sektor.

2.

Infrastruktur;



percepatan pembangunan infrastruktur fisik dasar yang masuk dalam kategori prioritas pada tahap pra kondisi pelaksanaan desentralisasi.



Mendorong pemerintah daerah utuk menerapkan system Good governance, Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan memberi ruang yang besar bagi partisipasi LSM dan media untuk ikut meLSMntrol jalannya pemerintahan derah.

Sektor infrastruktur merupakan masalah yang harus memperoleh perhatian dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, minimnya infrastruktur dasar akan berdampak pada lambatnya pelaksanaan desentralisasi di berbagai sektor. 3.

Penyalagunaan wewenang;

Potensi besarnya pengaruh politik dimana hal tersebut menyebabkan  hal-hal teknis dalam pembangunan diabaikan sehingah tujuan pembangunan terhambat dan munculnya KKN (isu ini sangat dominan saat ini) 4.

Managemen Daerah:

Keuangan 

Potensi masalah yang dapat menghambat pelaksanaan desentralisasi untuk mencapai tujuan yang  dicita-citakan adalah bagaimana memastikan agar daerah-daerah tersebut menggunakan dana yang

54

melakukan mapping asesment untuk mengidentifikasi SDM yang tersedia di masing-masing daerah dan melakukan Investment SDM sesuai area prioritas tiap-tiap daerah. Identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas/ ketrampilan dan Pelatihan pengembangan kappasitas terhadap aparat pemerintahan mulai dari tingkat pimpinan hinga staff di berbagai lembaga pemerintahan daerah.

Lakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah, berikan insentif bagi kinerja yang bagus dan sediakan bantuan teknis untuk mereka yang tertinggal. Penekanan pada implementasi good governance

disalurkan dengan sebaik-baiknya. 5.

Aspek hukum,



Perlunya lobi dan advocacy untuk mendorong penyusunan dan pengesahan UU yang yang bersifat mendesak untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi sebagai mana yang telah direncanakan, antara lain; a) UU organik tentang Kebijakan Desentralisasi Administratif. b) UU Pembagian wilayah administratif, c) UU desentralisasi administratf dan pemerintahan daerah.

Dasar hukum merupakan landasan kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu perlu menetapkan paket UU yang relefan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi. Tertundanya pengesahan UU dan masih belum memadainya UU untuk menunjang pelaksanaan desentralisasi berpotensi besar menghambat pelaksanaan desentralisasi daerah di Timor Leste. 6.

Sektor swasta:

Pemerintah daerah Sulit mencapai keman-dirian ekonomi karena sektor swasta di daerah sangat rapuh mengingat terbatasnya Modal usaha, minimnya ketrampilan dalam berwirausaha, kurang mandiri, termasuk kondisi infrastruktur yang masih terbatas, berdampak besar terhadap perekonomian daerah mengingat sektor swasta merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. 7.

Kelembagaan;

Sumberdaya Aparatur pemerintah yang minim, sifat ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat, kterbatasan Sarana dan prasarana, penetapan system birokrasi dan pelaksanaan standar pelayanan minimum yang belum tertata baik hal ini akan berdampak pada redahnya kualitas layanan publik dan hubungan kerja antar lembaga, termasuk antara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah.

  

 

 

Training pemberdayaan tentang kewirausahaan. Membentuk kamar dagang municipal Memberi isentif dalam bentuk kredit dengan bunga kecil.

Penataan kelembagaan yang baik, efisien dan efektif Mengadopsi e-Goverment untuk meningkatkan efisiensi: ICT membantu meningkatkan efisiensi tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. Pengembangan Kapasitas aparatur pemerintah daerah Membangun infrastruktur sarana prasarana untuk menfasilitasi kinerja lembaga pemerintahan daerah.

55

Tabel 5.2. Konsensus Prioritas Masalah Potensi Masalah

Govo1

Gov02

Gov03

Gov04

Gov05

Gov06

1 2 3 4 5 6 7

6 5 6 5 5 5 6

6 6 6 4 6 6 5

6 6 5 3 6 5 6

6 6 6 6 6 5 6

6 5 5 3 5 6 6

6 6 6 4 6 5 6

Rata 6 6 6 4 6 5 6

Tabel 5.3 Hasil Pengelolaan data Potensi Masalah 1 2 3 4 5 6 7

Rata 6 6 6 Eleminate 6 5 6

Metode Penilaian 1= Tidak berpotensi 2= Potensi rendah 3= Potensi sedang 4= Cukup Berpotensi 5=Berpotensi besar 6=sangat berpotensi

Kategori Low Risk

kategori High Risk

Tabel 5.4 Hasil Konsensus Prioritas Masalah Berdasarkan Hasil Pengelolaan Data Hasil Akhir Konsensus Masalah 1. Sumber Daya Manusia (SDM);

Solusi untuk antisipasi 



2. Infrastruktur;

56



melakukan mapping asesment untuk mengidentifikasi SDM yang tersedia di masingmasing daerah dan melakukan Investment SDM sesuai area prioritas tiap-tiap daerah. Identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas/ketrampilan dan Pelatihan pengembangan kapasitas terhadap aparat pemerintahan mulai dari tingkat pimpinan hinga staff di berbagai lembaga pemerintahan daerah. percepatan pembangunan infrastruktur fisik dasar yang masuk dalam kategori prioritas pada tahap pra kondisi pelaksanaan desentralisasi.

Hasil Akhir Konsensus Masalah 3. Penyalagunaan wewenang;

Solusi untuk antisipasi  

4. Aspek hukum,



5. Sektor swasta:

  

6. Kelembagaan;

 

 

Mendorong pemerintah daerah utuk menerapkan system Good governance, Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan memberi ruang yang besar bagi partisipasi LSM dan media untuk ikut mengontrol jalannya pemerintahan derah. Perlunya lobi dan advocacy untuk mendorong penyusunan dan pengesahan UU yang yang bersifat mendesak untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi sebagai mana yang telah direncanakan, antara lain; a) UU organik tentang Kebijakan Desentralisasi Administratif. b) UU Pembagian wilayah administratif, c) UU desentralisasi administratf dan pemerintahan daerah. Training pemberdayaan tentang kewirausahaan. Membentuk kamar dagang municipal Memberi isentif dalam bentuk kredit dengan bunga kecil. Penataan kelembagaan yang baik, efisien dan efektif Mengadopsi e-Goverment untuk meningkatkan efisiensi: ICT membantu meningkatkan efisiensi tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. Pengembangan Kapasitas aparatur pemerintah daerah Membangun infrastruktur sarana prasarana untuk menfasilitasi kinerja lembaga pemerintahan daerah.

Dari hasil konsensus tersebut maka Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas utama dalam pandangan para aktor selaku pengambil kebijakan di pemerintahan Timor Leste. Informan yang teribat dalam penelitian ini memberikan nilai tertinggi pada permasalahan SDM dengan nilai enam. PandanganProf. Dr. Faustino Cardoso Gomes, B.A, Msi(Presiden komisi Pegawai Negeri Sipil) menunjukan bahwa kualitas SDM merupakan faktor determinan bagi keberhasilan pembangunan di era desentralisasi, minimnya SDM di Timor Leste apabila dilihat dari aspek kualitas merupakan masalah yang menghambat pelaksanaan pembangunan daerah. Sehingga perlu 57

dilakukan penilaian dan pemetaan untuk mengidentifikasi SDM yang tersedia di setiap daerah dan melakukan investasi SDM di setiap daerah. Selain itu, dapat dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas atau peningkatan keterampilan melalui pelatihan terhadap aparat pemerintahan mulai dari pimpinan maupun karyawan di berbagai institusi pemerintahan. Kondisi infrastruktur merupakan masalah kedua yang penting untuk segera diantisipasi dalam penyelenggaraan desentralisasi di Timor Leste. Sebagaimana pandangan Sir.Nuno Reis(Staff Hukum )yang menunjukan bahwa minimnya infrastruktur dasar akan berdampak pada lambatnya pelaksanaan desentralisasi sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur fisik dasar yang masuk dalam kategori prioritas pada tahap pra kondisi pelaksanaan desentralisasi di Timor Leste. Setelah itu, permasalahan yang perlu diantisipasi selanjutnya ialah penyalahgunaan wewenang. Pandangan Sir. Fransisco Da Costa Soares (Sekertaris negara)menunjukan bahwa politik memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembangunan sehingga berpotensi menimbulkan Korupsi Kolusi dan Nepotismme (KKN), oleh sebab itu perlu dilakukan upaya untuk mendorong pemerintah dalam menerapkan sistem tatakelola yang baik (good governance) serta melakukan pemberdayaan masyarakat dan memberi ruang yang besar bagi partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media untuk ikut mengendalikan jalannya pemerintahan daerah. Permasalahan selanjutnya yang harus diantisipasi dalam penyelenggaraan desentralisasi di Timor Leste ialah manajemen keuangan daerah. Pandangan Sir. Abilio Jose Caitano (CEO Desentralisasi administrasi) menunjukan bahwa manajemen keuangan diperlukan agar dapat dipastikan alur penggunaan dana di daerah secara optimal. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan memberikan insentif bagi kinerja pegawai yang berprestasi dan menyediakan bantuan untuk pegawai yang dikategorikan kurang mampu serta menekankan implementasi good governance. Selanjutnya, masalah yang patut diantisipasi dalam penyelenggaraan desentralisasi administratif dan pemerintahan daerah 58

di Timor Leste ialah dasar hukum. Pandangan Jacinto Paijo (Direktur Executive pusat Logistics National dan hubungan desentralisasi) menunjukan bahwa dasar hukum merupakan landasan kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga perlu ditetapkan undang-undang yang relevan guna mendukung pelaksanaan desentralisasi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan advokasi dalam penyusunan dan pengesahan undang-undang terutama yang mendukung pelaksanaan desentralisasi yakni kebijakan desentralisasi administratif, undang-undang pembagian wilayah administratif dan pemerintah daerah. Kemandirian ekonomi menjadi bagian yang sangat esensial dalam desentralisasi administratif dan pemerintahan daerah. Pandangan Aderito Manuel Alves Guteres (Deputi Perencanaan Nasional Pembangunan Desa) menunjukan bahwa pemerintah sulit mencapai kemandirian ekonomi apabila sektor swasta masih sangat rapuh karena keterbatasan akses terhadap modal usaha atau minimnya keterampilan dalam berwirausaha, tidak mandiri serta terbatasanya infrastruktur penunjang yang merupakan bagian penting dalam upaya menumbuhkan perekonomian daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pelatihan dalam bentuk pemberdayaan tentang kewirausahaan, menyediakan pasar, membantu pengusaha dalam mengakses modal usaha. Disisi lain, masalah kelembagaan juga perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan desentralisasi administratif dan pemerintahan daerah. Menurutnya, sumberdaya aparatur pemerintahan yang masih sangat minim serta ketergantungan pada pemerintah pusat, keterbatasan sarana dan prasarana, penetapan sistem birokrasi dan pelaksanaan standar pelayanan minimum yang belum tertata dengan baik sehingga mempengaruhi standar kualitas pelayanan publik serta hubungan kerja antar lembaga, harus dioptimalkan dengan menatakelola kelembagaan yang baik, efisien dan efektif, mengadopsi e-government untuk meningkatkan efisiensi terutama dalam operasi administrasi publik atau proses data yang banyak, serta membangun infrastruktur sarana dan prasarana untuk memobilisasi kinerja lembaga pemerintah. 59

Secara umum, persepsi birokrat menunjukan bahwa hanya beberapa masalah yang disepakati untuk diantisipasi yaitu masalah kapasitas manajemen daerah; sumber daya manusia; infrastruktur fisik; UU penyelenggaraan pemerintah daerah; sektor swasta; penyalagunaan wewenang; dan kelembagaan. Sedangkan masalah yang berdasarkan persepsi birokrat tidak diprioritaskan ialah masalah pendapatan daerah; agenda politik; kebijakan fiskal;perbankan; pembagian wilayah pusat administratif; partisipasi masyarakat; monitoring dan evaluasi; dan blueprint. Masalah yang paling penting untuk di antisipasi berdasarkan skala prioritas adalah sebagai berikut : pertama, sumber daya manusia; kedua, infrastruktur; ketiga, penyalagunaan wewenang; keempat, aspek hukum, kelima, sektor swasta; dan kelembagaan. Dengan demikian berdasarkan persepsi birokrat, sumber daya manusia menjadi prioritas dalam mengantisipasi masalah penyelenggaraan desentralisasi di Timor Leste.

Persepsi Akademisi Hasil capaian konsensus bersama kelompok akademsisi dalam menentukan Potensi Masalah dan antisipasi yang dianggap perlu untuk menghindari gagalnya implementasi desentralisasi di Timor Leste. Tabel 5.5 Konsensus Masalah Daftar Masalah atau Isu  1.

60

Sumberdaya manusia (SDM) dan Kapasitas manajemen daerah; a) Minimnya sumberdaya manusia (SDM) dilihat dari aspek Kualitas untuk mengisi posisi-posisi estrategis di  pemerintahan daerah. b) Sistem manajemen daerah yang belum memadai karena Masih terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah daerah c) Urbanisasi, perpindahan penduduk ke kota berdampak pada menumpuknya SDM di 

Solusi untuk antisipasi Strategy pengembangan SDM berdasarkan hasil asesment yang berorientasi pada prioritas kebutuhan pemerintah daerah untuk posisi-posisi teknis yang masih kurang SDMnya. Pelatihan kepada aparatur melalui; a) kapacity building need assesemnt; b) design cepacity building plan; c) Strategy pengembangan kapasitas kepada aparatur pemerintah; dan d) program pelatihan dan evaluasi. Lakukan pemantauan terhadap

Daftar Masalah atau Isu Pusat sementara daerah Municipal mengalami kekurangan SDM yang diperlukan guna mengisi posisi posisi teknis yang strategis dalam pelaksanaan desentralisasi kedepannya.

Solusi untuk antisipasi kinerja pemerintah daerah, sediakan bantuan teknis untuk mendukung pemerintahan daerah pengendalian urbanisasi melalui pembukaan lapangan kerja dan memperbaiki infrastruktur dasar di tingkat Municipal dapat mendorong masyarakat yang bermukim di kota kembali ke daerah asal masingmasing



Strategy pengembangan SDM berdasarkan hasil asesment yang berorientasi pada prioritas kebutuhan pemerintah daerah untuk posisi-posisi teknis yang masih kurang SDMnya.

2. Infrastruktur Fisik;  Potensi untuk merealisasikan desentralisasi akan lambat dan memakan waktu yang cukup banyak akibat minimnya facilitas infrastruktur dasar di daerah pada masa transisi atau persiapan desentralisasi.

Percepatan pembangunan infrastruktur Fisik dasar yang masuk dalam kategori prioritas pada tahap pra kondisi untuk menciptakan kondisi bagi pelaksanaan desentralisasi.

3.

UU Penyelengaraan pemerintah  daerah; Potensi implementasi pelaksanaan Desentralisasi akan terus mengalami penundaan atau akan cukup memakan waktu akibat Masih terbatasnya perundang-undangan yang mengikat dan mengatur berbagai aspek penyelenggaraan Desentralisasi pemerintahan daerah.

Lobi Politik oleh berbagai elemen yang berkepentingan dan advokasi untuk mendorong percepatan Penyusunan Peraturan Pendukung UU Pemerintah Daerah.

4. Pendapatan daerah;  Potensi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan tinggi akibat Minimnya sumberdaya alam (SDA) dan minimnya potensi ekonomi lainnya sebagai sumber pendapatan daerah di sejumlah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. 

Pemberlakuan desentralisasi fiscal dan mendorong pemerintahan daerah untuk meLSMptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi Sumbersumber pendapatan asli daerah berupa: pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha milik daerah dan pendapatan lain yang sah. Pemerintah memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah

61

Daftar Masalah atau Isu

Solusi untuk antisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendukung programprogram yang bersifat berkelanjutan untuk memperkuat perekonomian daerah.

5.

Minimnya partisipasi  Masyarakat; Potensi gagalnya mencapai tujuan desentralisasi akibat Banyak program  pemerintah yang meleset dan tidak merespon kebutuhan masyarakat akibat minimnya partisipasi masyarakat karena dampak dari minimnya sosialisasi pemerintah kepada msayarakat dan minimnya pemberdayaan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif termasuk lemahnya LSM dan Media local.

Melakukan penyuluhan dan empower comunity agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif memberi ruang kepada LSM dan LSM agar ikut berpartisipasi aktif sebagai social control.

6. Agenda Politik Terselubung;  Potensi gagalnya desentralisasi akibat banyak program pemerintah  yang meleset karena elit politik mengabaikan agenda pembangunan yang sebenarnya dan justru mengutamakan agenda politik atau kepentingan pribadi/kelompok yang penuh dengan KKN.

Penerapan good govrnance meliputi; a) Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan; b) Penegakan disiplin dan pembangunan kultur birokrasi yang berbasis etika; c) Penerapan asas profesionalisme yang berbasis kompetensi dan integritas dalam rekrutmen dan promosi; d) Pemberian imbalan yang sesuai kinerja dan kontribusi masingmasing organisasi dan personil yang bekerja dilingkungan pemerintahan. Lakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah, berikan insentif bagi kinerja yang bagus dan sediakan bantuan teknis untuk daerah yang tertinggal.



62

Daftar Masalah atau Isu  7.

Lemahnya komitmen pemerintah untuk merealisasikan desentralisasi pemerintahan daerah karena tekanan politik.

Solusi untuk antisipasi Lobi Politik oleh berbagai elemen yang berkepentingan dan advokasi untuk menekan pemerintah untuk merealisasikan desentralisasi sesuai amanah UU TL pasal 5 tentang desentralisasi administrative.

8. Monitoring dan Evaluasi;  Tidak adanya asesment dan evaluasi terhadap beberapa program ujicoba desentralisasi, antaralin seperti program PDD, PDL dan ADN akan  berdampak pada potensi munculnya banyak hambatan dan masalah untuk membangun strategy pelaksanaan desentralisasi yang baik, efektif dan efesien kedepannya.

membangun system Monitoring dan evaluasi yang komprehensif terhadap semua program ujicoba terkait desentralisasi. Laporan hasil evaluasi programprogram ujicoba terkait desentralisasi.

Penggunaan definisi atau kata  kunci; Pengunaan kata kunci yang yang masih rancu dan membingunkan berpotensi terjadinya salahpaham dan salah interpertasi terhadap konsep-konsep kunci terkait desentralisasi.

Para pembuat kebijakan perlu lebih konsisten dalam mengunakan kata kunci yang dapat mengantarkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk lebih mengenal berbagai istilah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sehinga dapat menghindari pemahaman yang rancu, hal ini bisa dilakukan melalui membuat sebuah "Glosarium" Glosariu yang telah disusun perlu disosialisasikan mulai dari tingkat para pembuat kebijakan hingga masyarakat biasa agar adanya keseragaman pemahaman istilahistilah yang muncul.

9.



10. Blueprint;  Dengan tidak adanya Blueprint sebagai arahan kerangka terperinci pelaksanaan desentralisasi dan sebagai landasan pelaksanaan desentralisasi menyebabkan sulitnya memahami arah persiapan pelaksanaan desentralisasi, Tujuan yang ingin dicapai, waktu pelaksanaan, cara pengendalian dll. hal ini berpotensi terhadap lemahnya persiapan yang dilakukan dan

Menyusun Blueprint sebagai landasan pelaksanaan desentralisasi dengan Penetapan tujuan dan sasaran, strategi Pelaksanaan program dan fokus kegiatan, · Langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan.

63

Daftar Masalah atau Isu berdampak pada penundaan atau kegagalan pelaksanaan desentralisasi yang berujung pada mahalnya biaya untuk melakukan pengendalian.

Solusi untuk antisipasi

Tabel 5.6 Konsensus Prioritas Masalah Potensi Masalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AC0 1 6 6 6 4 5 5 2 2 2 4

AC0 2

AC0 3

AC0 4

AC0 5

AC0 6

AC0 7

AC0 8

6 6 5 5 5 6 4 3 3 2

6 6 6 6 6 5 4 3 2 6

6 6 6 5 4 3 2 4 3 4

6 6 5 4 6 5 6 3 3 3

6 6 6 5 6 5 4 3 6 4

6 6 6 5 6 5 4 3 6 4

6 6 6 5 5 5 4 3 3 4

Rata 6 6 6 5 5 5 4 3 4 4

Tabel 5.7 Hasil Pengelolaan Data Potensi Masalah 1 2 3 4 5 6

64

Rata 6 6 6 6 5 5

7 8 9 10

eleminate eleminate eleminate eleminate

11

eleminate

Metode Penilaian 1= Tidak berpotensi 2= Potensi rendah

Kategori Low Risk

3= Potensi sedang 4= Cukup Berpotensi 5=Berpotensi besar 6=sangat berpotensi

kategori High Risk

Tabel 5.8 Hasil Konsensus Prioritas masalah berdasarkan hasil penggelolaan Data Hasil Akhir Konsesnsus Masalah 1. Sumberdaya manusia (SDM) dan Kapasitas manajemen daerah; a) Minimnya sumberdaya manusia (SDM) dilihat dari aspek kualitas dan kualitas untuk mengisi posisi-posisi estrategis di pemerintahan daerah. b) Sistem manajemen daerah yang belum memadai karena Masih terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah daerah c) Urbanisasi, perpindahan penduduk ke kota berdampak pada menumpuknya SDM di Pusat sementara daerah Municipal mengalami kekurangan SDM yang diperlukan guna mengisi posisi-posisi teknis yang strategis dalam pelaksanaan desentralisasi kedepannya









2.

Sumberdaya manusia (SDM);



3.

Infrastruktur Fisik;



Solusi untuk antisipasi Strategy pengembangan SDM berdasarkan hasil asesment yang berorientasi pada prioritas kebutuhan pemerintah daerah untuk posisi-posisi teknis yang masih kurang SDMnya. Pelatihan kepada aparatur melalui; a) kapacity building need assesemnt; b) design cepacity building plan; c) Strategy pengembangan kapasitas kepada aparatur pemerintah; dan d) program pelatihan dan evaluasi. Lakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah, sediakan bantuan teknis untuk mendukung pemerintahan daerah pengendalian urbanisasi melalui pembukaan lapangan kerja dan memperbaiki infrastruktur dasar di tingkat Municipal dapat mendorong masyarakat yang bermukim di kota kembali ke daerah asal masingmasing Strategy pengembangan SDM berdasarkan hasil asesment yang berorientasi pada prioritas kebutuhan pemerintah daerah untuk posisi-posisi teknis yang masih kurang SDMnya. Percepatan pembangunan infrastruktur Fisik dasar yang masuk dalam kategori prioritas pada tahap pra kondisi untuk menciptakan kondisi bagi pelaksanaan desentralisasi.

65

Hasil Akhir Konsesnsus Masalah 4. UU Penyelengaraan pemerintah  daerah;

5.



Pendapatan daerah;



6.

Minimnya Masyarakat;

Partisipasi  

7.

Agenda Politik terselubung;





66

Solusi untuk antisipasi Lobi Politik oleh berbagai elemen yang berkepentingan dan advokasi untuk mendorong percepatan Penyusunan Peraturan Pendukung UU Pemerintah Daerah. Pemberlakuan desentralisasi fiscal dan mendorong pemerintahan daerah untuk meLSMptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi Sumber-sumber pendapatan asli daerah berupa: pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha milik daerah dan pendapatan lain yang sah. Pemerintah memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendukung program-program yang bersifat berkelanjutan untuk memperkuat rekonomian daerah. Melakukan penyuluhan dan empower comunity agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif memberi ruang kepada LSM dan LSM agar ikut berpartisipasi aktif sebagai social control. Penerapan good govrnance meliputi; a) Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan; b) Penegakan disiplin dan pembangunan kultur birokrasi yang berbasis etika; c) Penerapan asas profesionalisme yang berbasis kompetensi dan integritas dalam rekrutmen dan promosi; d) Pemberian imbalan yang sesuai kinerja dan kontribusi masingmasing organisasi dan personil yang bekerja dilingkungan pemerintahan. Lakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah, berikan insentif bagi kinerja yang bagus dan sediakan bantuan teknis untuk daerah yang tertinggal.

Dari hasil uraian diatas maka Kapasitas manajemen daerah merupakan permasalahan utama yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pandangan Joao Cancio Freitas (Desen dan Ex mentri Pendidikan dan Kebudayaan Timor Leste) menunjukan bahwa kapasitas daerah di Timor Leste belum memadai karena masih terbatasnya aparatur pemerintahan daerah sehingga diperlukan pelatihan kepada aparatur melalui: penilaian penguatan kapasitas; merancang program peningkatan kapasitas serta strategi pengembangan; melakukan program pelatihan dan evaluasi hasil kegiatan. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya, masalah yang patut diantisipasi dalam penyelenggaraan desentralisasi administratif dan pemerintahan daerah ialah SDM. Pandangan Camilo Ximenes Almmeida (Dosen Fisipol, focal dalam isu Desentralisasi administratif dan pemerintahan daerah), Lukus Medis Sarmento (Dosen Fisipol, focal dalam isu Desentralisasi administratif dan pemerintahan daerah) dan DomiLSMs Henrique (Dosen Fisipol, focal dalam isu Desentralisasi administratif dan pemerintahan daerah) menunjukan bahwa minimnya SDM dapat dilihat dari kualitas untuk mengisi posisi strategis dalam pemerintahan, sehingga perlu dirancang strategi pengembangan SDM berdasarkan hasil penilaian yang berorientasi pada kebutuhan pemerintah daerah untuk posisi teknis yang masih minim,lebih lanjut isu Urbanisasi, perpindahan penduduk ke kota berdampak pada menumpuknya SDM di Pusat sementara daerah Municipal mengalami kekurangan SDM yang diperlukan guna mengisi posisi-posisi teknis yang strategis dalam pelaksanaan desentralisasi kedepannya.Selain itu, Infrastruktur fisik menjadi permasalahan yang perlu diantisipasi. Pandangan Amelia C De Araujo Andrade, L.CG., MAP (Dosen UNPAZ) dan dan Eurico Celestinho Dos Reis (Dosen UNTL Fkultas Ilmu sosial) yang menunjukan bahwa potensi untuk merealisasikan desentralisasi akan lambat dan memakan waktu cukup banyak akibat minimnya fasilitas atau infrastruktur penunjang di daerah pada masa transisi atau persiapan desentralisasi. Sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur fisik dasar yang masuk dalam kategori 67

prioritas pada tahap pra kondisi guna mempermudah proses pelaksanaan desentralisasi di Timor Leste. Hukum dan kebijakan dapat menjadi penyangga keberhasilan pelaksanaan desentralisasi administratif dan pemerintahan daerah. Pandangan Jaime Maia menunjukan bahwa undang-undang penyelenggaraan daerah dapat menjadi masalah yang menghambat desentralisasi oleh sebab itu perlu dirancang dasar hukum dan kebijakan yang mampu mengikat dan mengatur berbagai aspek penyelenggaraan desentralisasi pemerintah daerah. Oleh sebab itu, lobi politik oleh berbagai elemen yang berkepentingan serta advokasi percepatan penyusunan peraturan pendukung desentralisasi diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan. Disisi lain, pendapatan daerah juga berpotensi menimbulkan masalah yang patut diperhatikan dalam proses penyelenggaraan desentralisasi. Pandangan Silverster Sufa menunjukan bahwa potensi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan tinggi, akibat minimnya sumber daya alam dan minimnya potensi ekonomi lainnya sebagai sumber pendapatan daerah di sejumlah daerah. Dengan demikian, pemberlakuan desentralisasi fiskal harus dilakukan dengan mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah berupa : pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha milik daerah dna pendapatan lainnya. Selain itu, pemerintah dapat memberikan biaya transfer yang dapat dikelola untuk pembiayaan penyelenggaraan desentralisasi dan program berkelanjutan dalam memperkuat perekonomian daerah. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan desentralisasi menjadi sangat penting untuk meLSMptimalkan fungsi pemerintahan. Pandangan Benezato Riberio (Dosen Unpaz Fakultas Fisipol) yang menunjukan bahwa potensi gagalnya mencapai tujuan desentralisasi ialah banyaknya program pemerintah yang tidak tepat sasaran dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat karena minimnya partisipasi masyarakat, minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, serta minimnya pemberdayaan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif termasuk lemahnya Lembaga Swadaya 68

Masyarakat (LSM) dan media lokal. Oleh sebab itu, penting untuk dilakukan penyuluhan atau upaya mendorong masyarakat lokal dalam berpartisipasi aktif serta memberikan ruang kepada LSM untuk ikut berpartisipasi aktif sebagai pengendali sosial. Disisi lain, permasalahan yang timbul akibat agenda politik juga berpotensi menghambat penyelenggaraan. Pandangan Amelia C. De Araujo Andrade (dosen Unpaz) menunjukan bahwa potensi gagalnya desentralisasi akibat banyak program pemerintah yang tidak tepat sasaran disebabkan oleh elit politik yang mengabaikan agenda pembangunan sebenarnya dan mengutamakan agenda politik atau kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, perlu diterapkan tatakelola yang baik (good governance) yakni penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan; penegakan disiplin dan membangun budaya birokrasi yang beretika; menerapkan asa profesionalisme yang berbasis kompetensi dan integritas dalam penerimaan pegawai dan promosi; memberikan imbalan yang sesuai dengan kinerja dan kontribusi masing-masing organisasi dan pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Selain itu, dapat dilakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, memberikan insentif bagi yang berprestasi dan menyediakan bantuan bagi pegawai di daerah tertinggal. Secara umum, persepsi akademisi menunjukan bahwa hanya beberapa masalah yang disepakati untuk diantisipasi yaitu masalah kapasitas manajemen daerah; sumber daya manusia; infrastruktur fisik; UU penyelenggaraan pemerintah daerah; pendapatan daerah; partisipasi masyarakat; dan agenda politik. Sedangkan masalah yang berdasarkan persepsi akademisi tidak diprioritaskan ialah masalah kebijakan fiskal; sektor swasta; penyalahgunaan wewenang; kelembagaan; perbankan; pembagian wilayah pusat administratif; partisipasi masyarakat; monitoring dan evaluasi; dan blueprint. Masalah yang paling penting untuk di antisipasi berdasarkan skala prioritas adalah sebagai berikut : pertama, kapasitas manajemen daerah; kedua, sumber daya manusia; ketiga, infrastruktur; keempat, UU penyelenggaraan pemerintah daerah; kelima, pendapatan daerah; dan keenam, agenda politik. Dengan demikian berdasarkan persepsi 69

akademisi, kapasitas manajemen daerah menjadi prioritas dalam mengantisipasi masalah penyelenggaraan desentralisasi di Timor Leste.

Persepsi Pengusaha Hasil capaian konsensus bersama kelompok Pengusaha dalam menentukan Potensi Masalah dan antisipasi yang dianggap perlu untuk menghindari gagalnya implementasi desentralisasi di Timor Leste. Tabel 5.9. Konsensus Masalah Daftar Konsesnsus Prioritas masalah/Isu

Solusi untuk mengantisipasi 

1.

Sumber Daya Manusia (SDM);

Kapasitas manajemen daerah saat ini belum memadai dan minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia merupakan suatu masalah  yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan daerah di berbagai sektor.

2.

Infrastruktur Fisik;



Sektor infrastruktur merupakan masalah yang harus memperoleh perhatian dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, minimnya infrastruktur dasar akan berdampak pada lambatnya pelaksanaan desentralisasi di berbagai sektor. 3.

70

tidak tercapainya kesejahteraan  masyarakat akibat minimnya sumber pendapatan Asli daerah atau Kemampuan keuangan  daerah yang terbatas. 

Identifikasi kebutuhan are kapasitas yang perlu dikembangkan dan Pelatihan terhadap aparat pemerintah (yang sudah ada) di masing-masing daerah. melakukan mapping asesment untuk mengidentifikasi SDM yang tersedia di masing-masing daerah dan melakukan Investment SDM sesuai area prioritas tiap-tiap daerah. percepatan pembangunan infrastruktur Fisik dasar yang masuk dalam kategori prioritas pada tahap pra kondisi pelaksanaan desentralisasi.

Penelitian untuk mengidentifikasi potensi-potensi rill yang unggul untuk di kembangkan. Membangun strategy Pembangunan ekonomi daerah Desentralisasi fiskal, dimana Pemerintah daerah diberikan sumber- sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.



4.

Kebijakan Fiskal;



Salah satu wujud pelaksanaan Desentralisasi adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal, dimana Pemerintah daerah diberikan sumbersumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, oleh karena itu UU yang mengatur tentang Kemandirian Desentralisasi Fiskal harus jelas hal ini untuk mengantisipasi pemerintah daerah tergantung pada dana bantuan pemerintah pusat dan mendorong pemerintah daerah agar meLSMptimalisasikan pengunaan sumber-sumber keuangan daerah untuk membiayai pembangunan ekonomi pemerintah daerah.

5.

Perbankan;

Perbangkan menjadi salahsatu isu utama dalam pelaksanaan desentralisasi, Peran dan fungsi Banksangat penting dan diharapkan dapat menghidupkan dan memacu perekonomian daerah. sistem perbankan yang buruk dapat menghambat proses pembangunan ekonomi daerah dan berimbas pada gagalnya desentralisasi .



Dana bantuan daerah dari pusta di infestasikan pada sektor rill yang etrategis terutama untuk membangun pembangunan ekonomi daerah yang dianggap potensial berdasarkan strategy pembangunan ekonomi daerah. Penetapan UU yang mengatur Desentralisasi fiskal, dimana Pemerintah daerah diberikan sumber- sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pemerintah menjamin dan mendorong expansi perbankan ke daerah dengan system perbankan yang baik melalui pengunaan teknologi dan system perbankan modern untuk menjalankan fungsinya sebagai a) Lembaga keuangan yang dapat meminjamkan uang. b) Lembaga keuangan yang memberi jasa pengiriman uang. dan c) mendukung sirkulasi keuangan daerah untuk mendorong perekonomian daerah.

71

6.

Wilayah 

Pembagian Administratif;

Pelaksanaan desentralisasi yang dibagi dalam bentuk 13 wilayah, berpotensi menyebabab Lebih dari setengah dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan penyediaan layanan kepada masyarakat digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan administrasi pemerintahan. 7.



Sektor swasta:

Pemerintah daerah Sulit  mencapai kemandirian ekonomi karena sektor swasta di daerah sangat rapuh mengingat terbatasnya Modal usaha,  minimnya ketrampilan dalam berwirausaha, kurang mandiri, termasuk kondisi infrastruktur yang masih terbatas, berdampak besar terhadap perekonomian daerah mengingat sektor swasta merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pembagian wilayah administratif dalam bentuk regional, yaitu Regional satu meliputi wilayah Barat, Regional dua meliputi wilayah tengah, regional tiga meliputi wilayah Timur sedangkan Oecusse masuk pada Zona espesial Ekonomi.

Training pemberdayaan tentang kewirausahaan. Membentuk kamar dagang municipal Memberi isentif dalam bentuk kredit dengan bunga kecil.

Tabel 5.10. Konsensus Prioritas Masalah Potensi Masalah 1 2 3 4 5 6 7

72

EEXP 01 6 5 4 5 5 4 6

EEXP 02 6 6 4 6 6 4 5

EEXP 03 6 6 5 6 6 5 6

EEXP0 4 6 6 4 5 6 4 6

EEXP 05 6 5 5 5 5 3 6

EEXP 06 6 6 4 6 6 4 6

Rata 6 6 4 6 6 4 6

Tabel 5.11 Hasil Pengelolaan Data Potensi Masalah

Rata

1 2 3 4 5 6 7

Metode Penilaian 1= Tidak berpotensi 2= Potensi rendah 3= Potensi sedang 4= Cukup Berpotensi 5=Berpotensi besar 6=sangat berpotensi

6 6 4 6 6 4 6

Kategori Low Risk

kategori High Risk

Tabel 5.12 Hasil Konsensus Prioritas masalah berdasarkan hasil penggelolaan Data. Daftar Konsesnsus Prioritas masalah/Isu

Solusi untuk mengantisipasi 

1.

Sumber Daya Manusia (SDM); 

Identifikasi kebutuhan are kapasitas yang perlu dikembangkan dan Pelatihan terhadap aparat pemerintah (yang sudah ada) di masing-masing daerah. melakukan mapping asesment untuk mengidentifikasi SDM yang tersedia di masingmasing daerah dan melakukan Investment SDM sesuai area prioritas tiap-tiap daerah. percepatan pembangunan infrastruktur Fisik dasar yang masuk dalam kategori prioritas pada tahap pra kondisi pelaksanaan desentralisasi.

2.

Infrastruktur Fisik;



3.

Kebijakan Fiskal



Penetapan UU yang mengatur Desentralisasi fiskal, dimana Pemerintah daerah diberikan sumbersumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

4.

Perbankan;



Pemerintah menjamin dan mendorong expansi perbankan ke daerah dengan system perbankan yang baik melalui pengunaan teknologi dan system perbankan modern untuk menjalankan fungsinya sebagai a) Lembaga keuangan yang dapat meminjamkan uang. b) Lembaga keuangan yang memberi jasa pengiriman uang. dan c) mendukung sirkulasi keuangan daerah untuk mendorong perekonomian daerah.

73

Daftar Konsesnsus Prioritas masalah/Isu 5. Sektor swasta:

Solusi untuk mengantisipasi   

Training pemberdayaan tentang kewirausahaan. Membentuk kamar dagang municipal Memberi isentif dalam bentuk kredit dengan bunga kecil.

Dari hasil konsensus diatas menunjukan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu diperhatikan dalam penyelenggaran desentralisasi. Menurut Adolnando Amaral (Econom dan sector Swasta) bahwa kapasitas manajemen yang belum memadai serta minimnya kualitas SDM dapat menjadi masalah dalam penyeleggaraan desentralisasi di berbagai daerah. Sehingga, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dan kapasitas yang perlu dikembangkan melalui pelatihan terhadap aparatur pemerintah di setiap daerah. Disisi lain, Infrastruktur harus dikembangkan. Pandangan Lucas menunjukan bahwa masalah yang harus memperoleh perhatian dalam penyelenggaraan desentralisasi minimnya infrastruktur penunjang sehingga diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur. Kebijakan fiskal merupakan bagian yang sangat esensial dalam pemanfaatan sumber dana pengembangan daerah. Pandangan Estevao Da Costa Belo (ekonom dan rektor Unpaz) menunjukan bahwa salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah diberikan sumber keuangan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang menjadi hak pemerintah daerah. Oleh sebab itu undang-undang yangmengatur tentang kemandirian desentralisasi fiskal harus jelas sehingga dapat diantisipasi masalah yang timbul dari pemanfaatan dana untuk pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk ditetapkan undang-undang yang mengatur desentralisasi fiskal dalam desentralisasi. Perbankan menjadi salah satu isu utama dalam pelaksanaan desentralisasi. Pandangan Oscar Lima (Presiden Kamar Dagang Timor 74

Leste) yang menunjukan bahwa peran dan funsi Bank sangat penting dan diharapkan dapat menghidupkan serta memacu perekonomian daerah. Sistem perbankan yang buruk dapat menghambat proses pembangunan ekonomi daerah yang berdampak pada gagalnya desentralisasi. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu menjamin dan mendorong serta memperluas perbankan ke daerah dengan sistem perbankan yang baik, melalui penggunaan teknologi dan sistem perbankan modern untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang dapat meminjamkan uang kepada masyarakat untuk berwirausaha, lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa pengiriman atau transaksi, mendukung sirkulasi keuangan daerah. Disisi lain, pemerintah daerah akan sulit mencapai kemandirian ekonomi tanpa keterlibatan sektor swasta. Pandangan Rui Gomes (Ekonom dan Director Organisasi sipil Presiden Repoblik Timor Leste) menunjukan bahwa minimnya sektor swasta di daerah disebabkan oleh terbatasnya akses terhaadap modal usaha oleh sebab itu perlu dilakukan pelatihan tentang kewirausahaan, menyediakan pasar serta meminjamkan modal untuk memulai, mengembangkan dan mempertahankan usaha demi pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi harus diperhatikan. Pandangan Fernando Baptista Anuno (Econom dan Dekan Fakultas Ekonomi)menunjukan bahwa tidak tercapainya kesejahteraan masyrakat juga diakibatkan oleh minimnya PAD dan terbatasnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi potensi rill yang dapat dikembangkan, merancang strategi pembangunan ekonomi daerah, desentralisasi fiskal yang memungkinkan pemerintah daerah diberikan sumber keuangan untuk meLSMptimalkan urusan pemerintahan di daerah, memperoleh dana bantuan dari pusat yang diinvestasikan pada sektor rill terutama untuk meningkatkan perekonomian daerah. Secara umum, persepsi pengusaha menunjukan bahwa hanya beberapa masalah yang disepakati untuk diantisipasi yaitu masalah sumber daya manusia; infrastruktur fisik; kebijakan fiskal; perbankan; 75

dan sektor swasta. Sedangkan masalah yang berdasarkan persepsi pengusaha tidak diprioritaskan ialah masalah kapasitas manajemen daerah; UU penyelenggaraan pemerintah daerah; pendapatan daerah; agenda politik; penyalahgunaan wewenang; kelembagaan; pembagian wilayah pusat administratif; partisipasi masyarakat; monitoring dan evaluasi; dan blueprint. Masalah yang paling penting untuk di antisipasi berdasarkan skala prioritas adalah sebagai berikut : pertama, sumber daya manusia; kedua, infrastruktur; ketiga, kebijakan fiskal; keempat, perbankan; kelima, sektor swasta. Dengan demikian berdasarkan persepsi pengusaha, sumber daya manusia menjadi prioritas dalam mengantisipasi masalah penyelenggaraan desentralisasi di Timor Leste.

Persepsi Aktor Organisasi Kemasyarakatan (LSM) Proses penjaringan Presepsi LSM dilakukan mengunakan metode Fokus Group Diskusi, Mula-mula Peneliti menyebarkan Kuesioner kepada kelompok LSM kemudian hasil kuesioner tersebut dirangkum dan dijadikan bahan FGD. Tahap selanjutnya pada hari pelaksanaan FGD Peneliti mempersentasikan hasil rangkuman kemudian anggota kelompok diberi waktu untuk mendiskusikan dan menentukan isu mana yang perlu dibahas dan isu mana yang perlu di eliminasi. pada tahap selanjutnya dalam proses FGD adalah kesepakatan dalam mencapai konsensus tentang identifikasi isu mana yang menjadi prioritas berdasarkan urutan. proses tersebut berjalan dalam diskusi dan tidak mengunakan teknik pemberian bobot nilai karena tidak ada intervensi dari anggota lain dan proses tersebut berjalan tampa ada perdebatan berarti karena konsensus dihasilkan melalui persetujuan bersama.

76

Tabel 5.13 Hasil Konsensus FGD LSM Daftar Masalah atau Isu 1. Infrastruktur;

Solusi untuk antisipasi 

percepatan pembangunan infrastruktur fisik dasar yang masuk dalam kategori prioritas pada tahap pra kondisi pelaksanaan desentralisasi.



Mendorong pemerintah daerah utuk menerapkan system Good governance, Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan memberi ruang yang besar bagi partisipasi LSM dan media untuk ikut meLSMntrol jalannya pemerintahan derah. Pembagian wilayah administratif dalam bentuk regional, yaitu Regional satu meliputi wilayah Barat, Regional dua meliputi wilayah tengah, regional tiga meliputi wilayah Timur sedangkan Oecusse masuk pada Zona espesial Ekonomi.

Sektor infrastruktur merupakan masalah yang harus memperoleh perhatian dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, minimnya infrastruktur dasar akan berdampak pada lambatnya pelaksanaan desentralisasi di berbagai sektor. 2. Penyalagunaan wewenang;

Potensi besarnya pengaruh politik dimana hal tersebut menyebabkan  hal-hal teknis dalam pembangunan diabaikan sehingah tujuan pembangunan terhambat dan munculnya KKN (isu ini sangat dominan saat ini) 3. Pembagian Wilayah Administratif;



Pelaksanaan desentralisasi yang dibagi dalam bentuk 13 wilayah, berpotensi menyebabab Lebih dari setengah dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan penyediaan layanan kepada masyarakat digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan administrasi pemerintahan.

4. Kelembagaan;



Sumberdaya Aparatur  pemerintah yang minim, sifat ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat, kterbatasan Sarana dan prasarana, penetapan system birokrasi dan pelaksanaan standar pelayanan minimum yang belum tertata  baik hal ini akan berdampak pada redahnya kualitas layanan publik dan  hubungan kerja antar lembaga, termasuk antara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah.

Penataan kelembagaan yang baik, efisien dan efektif Mengadopsi e-Goverment untuk meningkatkan efisiensi: ICT membantu meningkatkan efisiensi tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. Pengembangan Kapasitas aparatur pemerintah daerah Membangun infrastruktur sarana prasarana untuk menfasilitasi kinerja lembaga pemerintahan daerah.

77

Daftar Masalah atau Isu 5. Kapasitas manajemen daerah;

Solusi untuk antisipasi 

Kapasitas Daerah yang belum memadai karena Masih terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah daerah 

6. Potensi minimnya Masyarakat;

Partisipasi 

Potensi gagalnya mencapai  tujuan desentralisasi akibat Banyak program pemerintah yang meleset dan tidak merespon kebutuhan masyarakat akibat minimnya partisipasi masyarakat karena dampak dari minimnya sosialisasi pemerintah kepada msayarakat dan minimnya pemberdayaan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif termasuk lemahnya LSM dan Media local. 7. Agenda Politik; Potensi gagalnya desentralisasi akibat banyak program pemerintah yang meleset karena elit politik mengabaikan agenda pembangunan yang sebenarnya dan justru mengutamakan agenda politik atau kepentingan pribadi/kelompok yang penuh dengan KKN.

 



8. Monitoring dan Evaluasi;



Tidak adanya asesment dan evaluasi terhadap beberapa program ujicoba desentralisasi, antaralin seperti  program PDD, PDL dan ADN akan

78

Pelatihan kepada aparatur melalui; a) kapacity building need assesemnt; b) design cepacity building plan; c) Strategy pengembangan kapasitas kepada aparatur pemerintah; dan d) program pelatihan dan evaluasi. Lakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah, sediakan bantuan teknis untuk mendukung pemerintahan daerah Melakukan penyuluhan dan empower comunity agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif memberi ruang kepada LSM dan LSM agar ikut berpartisipasi aktif sebagai social control.

Penerapan good govrnance meliputi; a) Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan; b) Penegakan disiplin dan pembangunan kultur birokrasi yang berbasis etika; c) Penerapan asas profesionalisme yang berbasis kompetensi dan integritas dalam rekrutmen dan promosi; d) Pemberian imbalan yang sesuai kinerja dan kontribusi masing-masing organisasi dan personil yang bekerja dilingkungan pemerintahan. Lakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah, berikan insentif bagi kinerja yang bagus dan sediakan bantuan teknis untuk daerah yang tertinggal. membangun system Monitoring dan evaluasi yang komprehensif terhadap semua program ujicoba terkait desentralisasi. Laporan hasil evaluasi programprogram ujicoba terkait

Daftar Masalah atau Isu

Solusi untuk antisipasi

berdampak pada potensi munculnya banyak hambatan dan masalah untuk membangun strategy pelaksanaan desentralisasi yang baik, efektif dan efesien kedepannya. 9. Blueprint; Dengan tidak adanya Blueprint sebagai arahan kerangka terperinci pelaksanaan desentralisasi dan sebagai landasan pelaksanaan desentralisasi menyebabkan sulitnya memahami arah persiapan pelaksanaan desentralisasi, Tujuan yang ingin dicapai, waktu pelaksanaan, cara pengendalian dll. hal ini berpotensi terhadap lemahnya persiapan yang dilakukan dan berdampak pada penundaan atau kegagalan pelaksanaan desentralisasi yang berujung pada mahalnya biaya untuk melakukan pengendalian.

desentralisasi.



Menyusun Blueprint sebagai landasan pelaksanaan desentralisasi dengan Penetapan tujuan dan sasaran, strategi Pelaksanaan program dan fokus kegiatan, Langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan.

Berikut adalah beberapa kesepakatan antara para aktor terkait dengan persiapan penyelenggaran desentralisasi administratif dan pemerintahan daerah di Timor Leste. Pandangan Saturnino Amaral menunjukan bahwa infrastruktur menjadi prioritas pertama dalam mengantisipasi masalah yang timbul akibat desentralisasi. Menurutnya, infrastruktur yang minim akan berdampak pada terhambatnya penyelenggaraan desentralisasi sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur fisik dasar. Selain itu, Dinora juga berpendapat bahwa penyalahgunaan wewenang menjadi prioritas ke dua karena memiliki kaitannya dengan politik juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembangunan terkait dengan adanya tindak korup dari pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan dapat menerapkan sistem tatakelola yang baik serta melakukan pemberdayaan masayarakat untuk meLSMntrol jalannya pemerintahan.

79

Pembagian wilayah pusat administratif menjadi penting untuk diantisipasi dalam proses penyelenggaraan desentralisasi. Pandangan Hugo Fernades(Director For Public Policy and institucional estrangtening The Asia Foundation) menunjukan bahwa pelaksanaan desentralisasi yang dibagi dalam bentuk 13 wilayahmunicipal, berpotensi menyebabkan lebih dari setengah dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan penyediaan layanan kepada masyarakat, dialihkan untuk membiayai gaji pegawai dan administrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembagian wilayah administratif dalam bentuk regional satu meliputi wilayah barat, regional dua meliputi wilayah tengah, regional tiga meliputi wilayah timur sedangkan Oecusse masuk pada wilayah ekonomi khusus. Selain itu, pandangan Jenilto Neves (Directu LSM Asociasaun Mane Kontra Violensia) menunjukan bahwa kelembagaan juga menjadi penting untuk dioptimalkan, sehingga perlu ditatakelola struktur dan fungsi lembaga yang baik, efisien dan efektir dengan mengadopsi sistem pemerintahan yang memadai. Disisi lain, pandangan Adilson Da Costa (Peneiti di LSM Lao Hamutuk) menunjukan bahwa kapasitas manajemen daerah masih perlu ditingkatkan melalui berbagai program pengendalian dan pelatihan kepada aparatur pemerintah daerah sehingga mampu mendukung penyelenggaraan desentralisasi. Partisipasi masyarakat dalam desentralisasi perlu ditingkatkan sehingga mendukung penyelenggaraan desentralisasi. Pandangan Estefanus Koli (Kordinator LSM Mata Dalan Ba Instituto) menunjukan bahwa melalui adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan desentraliasi, fungsi pemerintahan dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat karena sasaran pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta memberikan peluang kepada komunitas atau organisasi berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjalankan fungsinya sebagai pengendali sosial di Timor Leste. Selain itu,pandangan Arsenio Prreira da Silva (Direktur Forum LSM Timor Leste) mengingatkan kembali tentang dampak dari politik terhadap penyelenggaraan desentralisasi, sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Tidak hanya penilaian dan evaluasi terhadap program ujicoba desentralisasi seperti program PDD, PDL dan ADN melainkan 80

dapat menjadi strategi yang baik, efektif dan efisien. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengendalian penuh terhadap semua program uji coba desentralisasi di Timor Leste. Selain itu, Blueprint menjadi sangat penting. Tidak adanya blueprint sebagai arah pembangunan atau kerangka pelaksanaan desentralisasi yang jelas maka sulit untuk mencapai tujuan desentralisasi. Oleh sebab itu perlu dilaksanakan progam dan fokus kegiatan berdasarkan kerangka yang jelas untuk diimplementasikan, terutama pada proses penyelenggaraan desentralisasi. Secara umum, persepsi aktor organisasi kemasyarakat menunjukan bahwa hanya beberapa masalah yang disepakati untuk diantisipasi yaitu masalah sumber daya manusia; infrastruktur fisik; penyalahgunaan wewenang; kelembagaan; pembagian wilayah administratif; partisipasi masyarakat; agenda politik; monitoring dan evaluasi; blueprint. Sedangkan masalah yang berdasarkan persepsi aktor organisasi kemasyarakatan tidak diprioritaskan ialah masalah kapasitas manajemen daerah; UU penyelenggaraan pemerintah daerah; pendapatan daerah; agenda politik; kebijakan fiskal; perbankan; sektor swasta. Berdasarkan hasil konsensus persepsi para aktor organisasi kemasyarakatan ditemukan bahwa semua masalah yang dibahas bersifat esensial dan penting untuk diantisipasi tanpa harus menggunakan skala prioritas.

Hasil Prioritas Potensi Masalah berdasarkan Perbandingan Presepsi Birokrat, Akademisi, Pengusaha dan LSM Untuk mengetahui presepsi isu atau masalah yang menjadi prioritas dari ke 4 kelompok narasumber atau pakar, maka selanjutnya peneliti melakukan perbandingan hasil konsensus prioritas presepsi masalah termasuk bobot nilai dari ke empat actor yang telah diuraikan diatas yakni Birokrat, Akademik, Pengusaha dan LSM. hasil dari perbandingan konsensus tersebut diukur berdasarkan nilai atau bobot yang diberikan oleh masing-masing kelompok. 81

Tabel 5.14 Hasil Perbandingan berdasarkan prioritas dari empat kelompok Narasumber/aktor

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Isue Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Manajemen daerah Infrastruktur Fisik Penyalagunaan wewenang; UU Penyelengaraan pemerintah daerah; Sektor swasta: Kelembagaan; Pendapatan Daerah Sektor swasta: Potensi minimnya Partisipasi masyarakat Agenda Politik terselubung Kebijakan Fiskal Perbankan; Pembagian Wilayah Administratif; Monitoring dan Evaluasi; Blueprint;

Birokrasi

Nilai AkaPeng demisi usaha LSM

6

6

6

6

24

6 6

6 -

6 -

6 6

24 12

6 5 6 -

6 5 -

6

6 -

12 5 12 5 6

-

5 5 -

6 6

6 6 -

11 11 6 6

-

-

-

6 6 6

6 6 6

Total Nilai

Dilihat dari bobot nilai berdasarkan hasil Tabel 5.14 diatas, dapat diketahui bahwa birokrat, akademisi, pengusaha dan LSM sepakat mengangkat isu Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur sebagai masalah yang berpotensi besar dalam menghambat jalannya desentralisasi. selanjutnya hasil analisis diatas dapat dilihat pula bahwa terdapat masalah prioritas kedua yang juga memiliki potensi sebagai penghambat pelaksanaan desentralisasi yang dalam hal ini perlu mendapat perhatian guna melakukan antisipasi yaitu isu UU Penyelenggaraan Desentralisasi Pemerintah daerah yang belum disahkan, kelembagaan yang masih rapuh, Potensi Minimnya Partisipasi masyarakat dan agenda politik terseblubung oleh elit politik lokal.

82

Tabel 5.15 Prioritas Masalah Utama berdasarkan Hasil Perbandingan konsensus dilihat dari nilai/bobot.

No 1 2

Isue Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Manajemen daerah Infrastruktur Fisik

Birokrasi

Nilai Akade Pengumisi saha LSM

6 6

6 6

6 6

Total Nilai

24 24

6 6

Tabel 5.16 Prioritas Masalah kedua berdasarkan Hasil Perbandingan konsensus dilihat dari nilai/bobot. Birokrasi

Nilai Akade Pengu misi saha LSM

Penyalagunaan wewenang; UU Penyelengaraan pemerintah daerah;

6

-

-

6

12

6

6

-

-

12

Kelembagaan; Potensi minimnya Partisipasi masyarakat

6

-

-

6

12

-

5

-

6

11

Agenda Politik terselubung

-

5

-

6

11

No 3 4 6 9 10

Isue

Total Nilai

Kesimpulan Hasil penjaringan persepsi para aktor yakni birokrat, akademisi, pengusaha/ekonom dan organisasi kemasyarakatan ditemukan bahwa terdapat dua presepsi masalah yang menjadi prioritas dalam mengantisipasi masalah penyelenggaraan desentralisasi di Timor Leste. Prioritas tersebut adalah; pertama, Sumberdaya Manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar utama sekaligus penggerak roda dalam mewujudkan pelaksanaan desentralisasi di Timor Leste sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan. kelompok birokrat, Akademisi pengusaha dan LSM berpersepsi bahwa ketersediaan SDM dilihat dari segi kuantitas dan kualitas masih terbatas untuk menduduki posisi-posisi strategis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan desentralisasi, selain itu kapasitas pemerintah 83

daerah yang masih minim akan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan manajemen daerah sehinga berdampak pada kinerja daerah dan akhirnya berpengaruh terhadap lambatnya pelaksanaan pembangunan di daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, selain itu isu tingginya jumlah penduduk ke kota (urbanisasi)1 berdampak pada menumpuknya SDM di Pusat sementara daerah Municipal mengalami kekurangan SDM yang diperlukan guna menduduki posisi-posisi teknis yang strategis dalam pelaksanaan desentralisasi kedepannya. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan diatas, kelompok birokrat, Akademsi dan swasta merekomendasikan perlunya dilakukan pemetaan (mapping) di masing-masing municipal untuk mengedentifikasi SDM yang tersedia dan melakukan investasi SDM sesuai area prioritas masing-masing daerah otonom, Identifikasi celah "gaps" terkait kebutuhan kapasitas daerah yang perlu dikembangkan dan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas berdasarkan area-area prioritas yang ditetpkan oleh pemerintah daerah, selain itu pengendalian urbanisasi melalui pembukaan lapangan kerja dan memperbaiki infrastruktur dasar di tingkat Municipal dapat menekan angka urbanisasi dan berpotensi mendorong masyarakat yang bermukim di kota kembali ke daerah asal masing-masing. Kedua, Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang esensial guna mendukung pelaksanaan desentralisasi. Kelompok birokrat, Akademisi pengusaha dan LSM berpresepsi bahwa minimnya infrastruktur dasar di berbagai daerah berpotensi terhadap gagalnya pelaksanaan desentralisasi karena pemerintahan daerah tidak dikondisikan pada persiapan yang baik dan justru akan dihadapkan pada banyak permasalahan pada masa pelaksanaan desentralisasi. lemahnya 1

Urbanisasi; Perpindahan penduduk dari desa ke kota.

84

infrastruktur daerah akan menghambat sistem pelayanan kepada masyarakat dan menghambat pembangunan ekonomi hal ini memiliki potensi besar terhadap lambatnya pembangunan daerah diberbagai sektor yang berpotensi mendorong desentralisasi justru masuk ke arah yang berlawanan dengantujuannya. Untuk merespon isu-isu diatas maka kelompok kelompok birokrat, Akademisi pengusaha dan LSM berpresepsi merekomendasikan percepatan pembangunan infrastrutur fisik dasar yang masuk dalam kategori prioritas oleh masing-masing daerah otonom pada masa pra kondisi.

85