201
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penyajian dan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 1. Secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masa penugasan terhadap kualitas audit. Hasil pengujian hipotesis (H2) terlihat thitung variabel masa penugasan sebesar -5.120 < ttabel 2,012 dan probabilitas (sig.) ternyata n i l a i signifikan 0 , 0 0 0 berada di bawah alpha 0,05. 2. Adanya pengaruh variabel pendidikan auditor, dan pengalaman auditor terhadap Kualitas F
tabel
Audit. Hasil pengujian hipotesis (H3) terlihat F
hitung
>
atau 4883.258 > 1.667. semakin baik kompetensi auditor yang terdiri
dari pendidikan semakin tinggi dan pengalaman auditor yang semakin banyak maka kualitas audit emiten di JII akan meningkat. 3. Terdapat pengaruh
pendidikan auditor, masa penugasan audit, dan
pengalaman auditor terhadap Kualitas Audit. Hal ini dapat dilihat dari uji F yang menghasilkan nilai F F hitung > F tabel atau 5048.932 > 1.667. Semakin tinggi pendidikan auditor, masa penugasan auditor, dan pengalaman auditor secara bersama-sama akan semakin meningkatkan
kualitas audit auditor
yang mengaudit perusahaan yang terdaftar di jakarta Islamic Index (JII).
201
202
4. Audit syariah belum diterapkan seutuhnya di negara-negara yang menggunakan akuntansi syariah, seperti di Indonesia, Malaysia, Brunai, Iran, dan Pakistan. Audit syariah umumnya masih mengacu pada pedoman audit yang berlaku secara nasional asal tidak bertentangan dengan nilai syariah. Audit syariah memiliki kendala dalam perkembangannya misalnya : kurangnya auditor yang memiliki kualifikasi pemahaman akuntansi dan syariah secara bersama-sama,
kurangnya universitas yang menyediakan
silabus audit syariah, belum terlaksananya standar auditor syariah yang dibuat oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Intitutions (AAOIFI) dan belum adanya aturan dari pemerintah mengenai kewajiban pelaksanaan audit perusahaan-perusahaan yang tergabung di pasar modal syariah oleh auditor syariah. B. Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diberikan saran kepada: 1. Auditor yang mengaudit lembaga keuangan syariah, khususnya di pasar modal syariah seharusnya memiliki kompetensi pendidikan akuntansi dan syariah yang memadai Auditor harus terus meningkatkan pendidikan dan pengetahuan yang berkelanjutan agar memahami aturan dan konsep yang berlaku. Adanya keterbatasan kompetensi auditor syari’ah baik di Indonesia maupun di negara-negara lain seperti Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Brunai,Iran dan lain lain. Mengenai kurangnya SDM auditor syariah yang memahami secara sekaligus ilmu akuntansi dan syariah. Sehingga perlu
203
ditingkatkan kompetensi audit syariah baik pendidikan secara formal dan informal. Pengenalan silabus akuntansi syariah dan audit syariah bisa dilakukan secara formal sejak dari jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), dilanjutkan di tingkat sekolah profesi audit syariah, diploma, strata satu, strata dua, dan strata tiga. Pendidikan non formal bisa dilakuan pada tigkat pelatihan-pelatihan dan sertifikasi baik untuk sertifikat audit internal syariah dan sertifikat audit publik syariah. Adanya kewajiban dari pemerintah agar pelaku audit terhadap lembaga keuangan syariah harus memiliki sertifikat audit syariah. 2. Auditor harus dapat menggunakan pengalamannya dengan baik sehingga melakukan audit
cermat dan seksama serta menggunakan etika dan
menghindari ego. Diharapkan Auditor senior yang berpengalaman dapat mengarahkan dan berbagi ilmu kepada auditor junior. 3. Peningkatan kompetensi auditor syariah bisa juga dengan peningkatan penelitian audit syariah, pengadaan lomba-lomba terkait audit syariah, tersedianya buku-buku dan jurnal-jurnal audit syariah yang masih terbatas. 4. Auditor harus bersikap independen agar pengauditan tidak terpengaruh oleh keinginan klien sehingga hasil pengauditan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Auditor harus mengikuti aturan Bapepam tentang masa penugasan auditor yang berlaku. 5. Bapepam , bahwa Keputusan Ketua Bapepam-LK
No. 86/2011, yang
merevisi Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 20/2002 tentang masa masa
204
iddah dari KAP. Jika sebelumnya KAP tidak diperbolehkan melakukan audit klien yang sama sebelum jeda tiga tahun, kini diperingan dengan jeda 1 tahun saja. Hal ini seperti yang terjadi pada Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk, dimana setelah tiga tahun dengan Akuntan Publik yang sama, namun setelah tahun ke empat diganti oleh Akuntan Publik yang lain , pada tahun kelima berganti ke Akuntan Publik yang sama sebelumnya walau dengan nama Kantor Akuntan Publik yang berbeda. Hal ini terlihat kurangnya independensinya auditor. Makin lama masa hubungan berarti makin erat hubungan antara auditor dan klien. Kedekatan hubungan ini pada akhirnya bisa menimbulkan konflik kepentingan dalam diri auditor. Kasus Arthur Andersen dalam skandal Enron bisa menjadi contoh. 6. Saran untuk Bapepam , bahwa bahwa Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 86/2011 yang
merevisi
Keputusan Ketua Bapepam-LK
No.
20/2002
menyebutkan KAP bisa memberikan jasa audit 6 tahun berturut-turut. Masa penugasan ini lebih panjang dari peraturan sebelumnya yang mensyaratkan batas maksimal lima tahun lima tahun kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) sering disalahgunakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana KAP yang berbeda mengaudit suatu perusahaan, namun tetap KAP-KAP yang mengaudit perusahaan yang sama, KAP-KAP tersebut masih berada dibawah afiliasi internasional yang sama. Hal ini terlihat kurangnya independensinya auditor. Untuk kedepannya perlu diberlakukan kebijaksanaan yang membatasi KAP di
205
suatu perusahaan selama lima tahun dan KAP penggantinya tidak berada dibawah afiliasi international yang sama. 7. Peraturan Pemerintah tentang Akuntan Publik No. 20 tahun 2015 pasal 11 yaitu tentang pemberian terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi
paling lama 5 tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat
memberikan kembali jasa audit terhadap entitas yang sama setelah 2 tahun berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.1 8. Adanya pembubaran KAP Haryanto Sahari & Rekan yang merupakan afiliasi dari PWC. Setelah itu Haryanto Sahari masuk sebagai rekan di KAP Tanudiredja , Wibisana dan Rekan yang juga merupakan afiliasi dari PWC. Hal ini terlihat bahwa pada saat KAP bubar dikarenakan adanya bubar, izin tidak berlaku atau dicabut maka rekanan dari KAP yang bubar bisa dengan mudahnya masuk ke KAP lain mengindikasikan kredibilitas auditor kurang baik. 9. Pada PT Telkom terdapat ketidak profesionalisme pada tahun 2008 dan tahun 2009, sehingga terjadi audit delay. Audit delay adalah pelaporan dari auditor yang terlambat lebih dari tanggal 31 Maret. Sebelumnya terdapat juga kasus Telkom tentang tidak diakuinya KAP Eddy Pianto oleh SEC tahun 2002 dimana SEC tentu memiliki alasan khusus mengapa mereka tidak mengakui keberadaan KAP Eddy Pianto. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap
1
www.iapi.or.id pada 2 Agustus 2015 pukul 03.40
206
kredibilitas
laporan
keuangan
auditor.
Keterlambatan
pelaporan
mengindikasikan bahwa adanya laporan keuangan yang kurang baik. Bisa jadi telat karena adanya laporan keuangan yang harus diubah karena adanya suatu hal yang perlu diperbaiki. Terlambat bisa juga karena adanya negosiasi antara klien dan auditor sehingga pelaporan audit dibuat wajar. 10. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel selain yang telah dibahas oleh peneliti untuk menilai kualitas audit, misalnya variabel auditor yang berpendidikan syariah dan auditor yang tidak berpendidikan syariah, variabel etika islam, ataupun variabel-variabel lainnya.
