BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Corporate Social Responsibility (CSR) telah lama diadakan di dunia usaha perusahaan multinasional. Dulu lebih dikenal dengan comunity development. CSR PT TIA Danone telah dirilis sejak Tahun 2006 sebagai keberlanjutan Danone way dan ISO 26000. PT TIA Danone Klaten telah lama menjadi kekuatan untuk mnguasai di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Klaten. CSR merupakan sebuah tanggung jawab perusahaan yang wajib dilakukan perusahaan untuk masyarakat sekitar perusahaan. Meskipun peraturan UU dan peraturan pemerintah telah ada yang berkaitan CSR yang mengatur perusahaan untuk melaksanakan CSR namun peraturan tersebut hanya berpengaruh minimal di tingkat lokal. Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo Klaten semenjak adanya CSR dari PT TIA Danone Klaten hanya mendapat program satu sampai tiga program saja. PT TIA Danone Klaten mengklaim bahwa sudah memberikan dana kompensasi pada Desa Ponggok sehingga tidak memberikan dana CSR. Hal ini memunculkan konflik terselubung di desa dan ada konflik secara langsung antar desa di Kecamatan Polanharjo. Perusahaan TIA Danone Klaten bergerak dalam bidang air dalam kemasan sehingga memunculkan kontra dari masyarakat tentang pengambilan air yang dilakukan perusahaan. Pemeriksaan AMDAL yang dilakukan pada setiap perusahaan secara berkala rutin. Bahkan untuk memperoleh
191
persetujuan setiap desa, perusahaan menawarkan iming-iming dana CSR secara tunai 50 juta pada pertengahan tahun 2013. PT TIA Danone Klaten tetap bekerja dengan logikanya dan terus menerus melakukan CSR sesuai keinginan perusahaan sehingga klaim dan kekuasaan tertinggi dimiliki perusahaan diantara pemerintah desa, LSM, dan masyarakat. Selama ini klaim PT TIA Danone Klaten tidak memberikan dana CSR atau program CSR masih terbatas di Desa Ponggok Klaten. Hal ini dikarenakan PT TIA Danone Klaten mampu mempengaruhi Pemerintah Desa Ponggok dan masyarakat Desa Ponggok. Artinya, PT TIA Danone Klaten memiliki karakter yang kuat bahwa relasi yang dibangun cenderung memiliki pesan patronase. Perusahaan TIA Danone Klaten membangun patronase bertujuan untuk mempermudahkan governance di Desa Ponggok Klaten. Perusahaan merupakan patron dan pemerintah desa merupakan klien. Namun Perusahaan dan Pemerintah menjadi patron dan masyarakat kebanyakan sebagai kliennya. Melalui patronase, masyarakat Desa Ponggok mau melakukan program CSR PT TIA Danone Klaten. Jika saja perusahaan mendekati pemimpin lokal setempat (Pemerintah Desa Ponggok), maka program CSR PT TIA Danone Klaten yang mereka siapkan akan sia-sia. Masyarakat hanya mengikuti tokoh masyarakat keagamaan maupun aparat pemerintah desa yang dinilai mengetahui tentang PT TIA Danone Klaten.
192
Setelah hadirnya PT TIA Danone Klaten di Desa Ponggok, terdapat tipe masyarakat yang terbagi karena pengaruh pelaksanaan CSR perusahaan. Tipe masyarakat di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten ada tiga yakni Pertama, masyarakat yang berserah pada nasibnya yang penting dibangun oleh perusahaan TIA danone Klaten. Kedua, masyarakat Desa Ponggok yang menghindari konflik. Ketiga, masyarakat yang merasa menjadi korban sehingga melakukan perlawanan. Sebelum perusahaan masuk di Desa Ponggok, pemerintah sudah memberikan program pembangunan namun desa ini merupakan desa termiskin tingkat Kabupaten Klaten. Namun setelah PT TIA Danone Klaten melakukan produksi yang berlokasi di Desa Ponggok maka desa ini menjadi Desa Terkaya tingkat Kabupaten Klaten. Relasi aktor dalam penganggaran dana CSR terbagi menjadi tiga relasi yakni Pertama, relasi Pemerintah Desa Ponggok dengan PT TIA Danone Klaten yang membentuk kesepakatan bersama sehingga aparat desa mudah diatur dengan kordinasi antara pihak perusahaan dan kepala desa. PT TIA Danone Klaten merupakan patron yang sangat kuat untuk mempengaruhi pihak aparat Desa Ponggok. Dalam penganggaran dana CSR memang tidak ada dilibatkan pemerintah Desa. Namun pihak perusahaan memberikan dana kompensasi pada desa tersebut. Perusahaan membentuk relasi yang erat dengan pemerintah Desa ponggok untuk mendapatkan jalan yang mudah dalam perizinan operasional untuk perusahaan dan elit pada aparat pemerintah Desa Ponggok mendapatkan kesempatan ekonomi. Dana kompensasi PT TIA Danone Klaten diharapkan mampu meningkatkan pembangunan di Desa Ponggok. Perusahaan telah
193
melanggar konsep CSR yakni social obligation, social responsibility dan social responsiveness. Relasi kedua terlihat dari PT TIA Danone Klaten dengan masyarakat Desa Ponggok yang mana terwujud masyarakat sebagai klien. Walaupun tipe masyarakat terbagi menjadi tiga yakni masyarakat berserah nasibnya, masyarakat yang menghindari konflik, masyarakat yang merasa dirinya korban sehingga melakukan perlawanan. Tipe masyarakat tersebut ternyata hanya berdampak pada pelaksanaan CSR. Dalam hal relasiantara PT TIA Danone Klaten dengan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ponggok tunduk dengan perusahaan karena penerimaan pegawai perusahaan yang diambil 40% dari Desa Ponggok dan dana kompensasi yang diberikan perusahaan melalui Pemerintah Desa Ponggok. Masyarakat sebagai klien ingin membalas perusahaan atas bantuan yang telah diberikan. Hal ini merupakan kuatnya kepatuhan masyarakat sebagai klien dari perusahaan. konsekuensinya dalam menjalankan governance di Desa Ponggok Klaten tidak terlepas patronase. Relasi Pemerintah Desa Ponggok memiliki akses kekuasaan di tingkat lokal akses besar mengontrol masyarakat desa. Pemerintah Desa ponggok mampu memiliki posisi tawar menawar dengan masyarakat. Penguasaan sumber daya alam yang berupa produksi air dilakukan dengan pemerintah Desa Ponggok sebagai klien perusahaan mengikat masyarakat melalui program yang menarik yang bersumber dari dana kompensasi PT TIA Danone Klaten. Padahal jelas dalam UUD pasal 33 1945 bahwa air merupakan sumber daya alam yang bisa diakses seluruh masyarakat. Namun selama ini PT TIA Danone Klaten lebih kuasa karena telah mendapatkan izin dari Pemerintah
194
Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten. Perusahaan TIA Danone hanya mengklaim telah melakukan CSR dan dana kompensasi. Governance diharapkan mampu menghubungkan relasi antara tiga aktor yakni Pemerintah Desa Ponggok, PT TIA Danone Klaten dan masyarakat Desa Ponggok. Selama ini penganggaran dana CSR PT TIA Danone Klaten tidak melibatkan pihak Pemerintah Desa Ponggok dan masyarakat. Governance tidak terwujud dalam relasi tiga aktor tersebut. Selama ini
relasi yang terbentuk
hubungan timbal balik antara tiga aktor tersebut dan adanya patronase dalam kontestasi. Program yang dilaksanakan CSR PT TIA Danone Klaten masih kurang dalam partisipasi masyarakat karena program CSR tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Implementasi CSR PT TIA Danone Klaten pada masyarakat Desa Ponggok terdapat dampak positif dan dampak negatif. Selama ini CSR PT TIA Danone Klaten sekedar untuk
meningkatkan citra perusahaan. Dampak positif
implementasi CSR PT TIA Danone Klaten yakni pola masyarakat Dusun kiringan yang berubah ke arah pola hidup bersih dan sehat. Pelajar berprestasi di Desa Ponggok juga mendapatkan beasiswa yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Namun selama ini beasiswa yang berasal dari PT TIA Danone Klaten masih terbatas jumlahnya. Seharusnya perusahaan memberikan beasiswa untuk masyarakat tidak mampu. Dampak Positif bagi perusahaan lebih banyak diperoleh seperti peningkatan citra perusahaan dan peningkatan penjualan AMDK. Sedangkan Pemerintah Desa Ponggok mendapatkan dana kompensasi dan
195
program CSR yang sedikit. Pemerintah Desa melakukan kebijakan populis dari dana kompensasi yang bersumber dari PT TIA Danone Klaten. Dampak negatif implementasi CSR PT TIA Danone Klaten yakni adanya konflik antar desa di kecamatan Polanharjo, kekerabatan masyarakat Desa Ponggok menurun, masyarakat Desa Ponggok ketergantungan dengan PT TIA Danone Klaten. Selain itu dampak yang mengancam lingkungan adalah sumber daya air yang menurun akibat pengaruh pengambilan air di atas lahan yang tidak jauh dari umbul Si Gedang Klaten. Pengalaman Desa Ponggok menunjukkan bahwa baik pemerintah Desa Ponggok maupun PT TIA Danone Klaten belum mampu melaksanakan governance. Relasi yang terbangun dalam melaksanakan CSR PT TIA Danone Klaten karena patronase yang kuat. Refleksi Teoritis Dari penelitian Politik CSR diambil sebagai pelajaran dari cerita relasi tiga aktor yakni Pemerintah Desa Ponggok, PT TIA Danone Klaten dan masyarakat Desa Ponggok dalam penganggaran dana CSR PT TIA Danone Klaten? setidaknya ada dua hal pokok yang bisa dipelajari dari pengalaman Desa Ponggok. Pertama, pengalaman relasi yang terjalin antara PT TIA Danone Klaten, Pemerintah Desa Ponggok, dan masyarakat Desa Ponggok melukiskan betapa dashyat
sesungguhnya
kekuasaan
perusahaan
multinasionnal.
Kekuasaan
Perusahaan dan klaim izin perusahaan yang telah disetujui pemerintah provinsi dibawa sebagai legitimasi untuk menjalankan produksi dan operasional
196
perusahaan. Peningkatan citra perusahaan melalui CSR yang sesungguhnya merupakan tujuan perusahaan harus mampu terwujud dilaksanakan. Kewajiban perusahaan akibat aturan UU dan peraturan pemerintah dalam melaksanakan CSR dengan governance belum berhasil karena tipe masyarakat yang ada di Desa Ponggok tidak sama. Walaupun penganggaran dana CSR PT TIA Danone Klaten tidak ada, perusahaan memanfaatkan patronase agar tujuan CSR perusahaan berjalan sesuai harapan keuntungan saja. Praktik patronase di Desa Ponggok hendaklah tidak kemudian dipandang sebagai keberhasilan pelaksanaan CSR PT TIA Danone Klaten. Governance tidak memperkuat dalam pembangunan CSR yang dilakukan PT TIA Danone Klaten. Konsep Governance seakan –akan diwujudkan perusahaan dengan kerjasama antar aktor, namun yang terjadi hanyalah praktik patronase. Perusahaan hanya mengendalikan Pemerintah Desa Ponggok dan masyarakat Desa Ponggok. Governace tidak mampu dilakukan sehingga aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan CSR tidak ada. Melainkan, cerita Desa Ponggok menunjukkan lemahnya relasi yang dilakukan masyarakat Desa Ponggok terhadap pemerintah desa dan perusahaan. Perencanaan CSR PT TIA Danone Klaten dalam mapping sosial sudah baik, namun dalam penganggaran dana CSR tidak ada transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat Desa Ponggok. Bagi saya, relasi tiga aktor tersebut tidak berpusat pada kekuasaan perusahaan yang dominan dalam penganggaran. Hal ini akan berpengaruh dalam pelaksanaan CSR yang mana program tidak sesuai masyarakat. Masyarakat Desa Ponggok Klaten dan Pemerintah Desa Ponggok harus memiliki posisi tawar yang kuat dengan perusahaan. jangan hanya menjadi
197
objek pembangunan saja. Kunci keberhasilan Governance dalam CSR PT TIA Danone Klaten yakni adanya transparansi dan relasi yang terbuka antar aktor dalam penganggaran dana CSR PT TIA Danone Klaten. Kedua, jika dikaitkan dengan dinamika politik lokal di Indonesia, cerita relasi aktor dalam penganggaran CSR PT TIA Danone Klaten tersebut sesungguhnya ingin memberikan gambaran lain dalam memahami politik lokal. Selama ini studi tentang politik lokal di Indonesia cenderung menitikberatkan kepada governance. Governance pada dasarnya fokus pada keterlibatan aktor pemerintah, swasta dan masyarakat yang masing-masing memiliki peranan yang saling mendukung. Governance tidak akan terwujud jika hanya patronase yang ada di Desa Ponggok. Hal ini karena relasi antar tiga aktor tersebut kuat dengan kekuasaan perusahaan. Pelaksanaan CSR perusahaan memiliki prinsip CSR namun perusahaan selama ini masih merupakan aktor yang kekuatannya dominan dalam menguasai SDA untuk mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan prinsip dan etika CSR. Pemerintah Desa Ponggok Klaten kekuatannya lemah tanpa melakukan perlawanan pada perusahaan. Seharusnya pemerintah desa mampu mengawasi dan mengontrol kewajiban perusahaan yang melanggar kewajiban untuk masyarakat. Pemerintah Desa Ponggok terutama aparat desa mempunyai tujuan pribadi dibalik relasi yang dengan perusahaan. Masyarakat Desa Ponggok hanya mengikuti Pemerintah Desa Ponggok sehingga posisi tawar masyarakat dengan pemerintah desa hanya timbal balik yang berkaitan dengan program inovasi desa dengan masyarakat yang mengikuti pemerintah desa pada PT TIA Danone Klaten. Prinsip CSR belum mampu diterapkan PT TIA Danone
198
Klaten. Governance belum mampu memperkuat relasi yang ada terkait CSR PT TIA Danone Klaten. Oleh sebab itu, letak kajian ini dalam kajian politik lokal yang selama ini dilakukan adalah mencoba relasi tiga aktor yang saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan timbal balik yang sebenarnya memberikan karakter dalam politik CSR di Indonesia. Selama ini belum ada aturan yang detail
mengenai
CSR pada Politik
Lokal. Model
CSR
Multistakeholder dengan kombinasi Perda CSR diharapkan mampu menjawab tantangan politik CSR di Indonesia. B. Saran Bagi Pemerintah : 1. Pemerintah Daerah seharusnya membuat Perda CSR untuk mengatur kewajiban perusahaan dan aturan CSR. 2. Pentingnya
Governance
dalam
penerapan
CSR
yang
dilakukan
perusahaan. Pemerintah Desa dan masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi pada CSR PT TIA Danone Klaten. 3. Model CSR multistakeholder dengan kombinasi Perda CSR akan membawa dampak positif bagi semua pihak aktor baik itu Pemerintah Desa, Masyarakat Desa Ponggok, PT TIA Danone Klaten dan Pemerintah Kabupaten Klaten. Bagi Pemerintah Desa Ponggok : 1. Memberikan ruang untuk masyarakat mengenal CSR dan program CSR dari perusahaan
199
2. Pemerintah Desa Ponggok harus memiliki bargaining yang kuat dengan perusahaan. Sumber daya alam yang berupa air jangan sampai habis dan dieksploitasi perusahaan asing. Pemerintah Desa Ponggok harus mengawasi amdal, pelaksanaan CSR perusahaan dalam bidang lingkungan pada daerah pengambilan air untuk industri air dalam kemasan (AMDK). Bargaining CSR juga diperjuangkan untuk masyarakat Desa Ponggok. Pemerintah Desa Ponggok jangan hanya menerima dana kompensasi air saja. 3. Pemerintah Desa Ponggok kerjasama dengan PSLH UGM atau lembaga independen untuk kajian lingkungan yang berkaitan eksploitasi air yang dilakukan PT TIA Danone Klaten. 4. Pemerintah Desa harus berani memutuskan kontrak pengambilan air dari Desa Ponggok jika CSR tidak dilakukan dan aspek lingkungan dilanggar perusahaan. Bagi masyarakat Desa Ponggok : 1. Masyarakat Desa Ponggok seharusnya berpartisipasi pada CSR PT TIA Danone Klaten dan aktif dalam mencari informasi CSR. Jangan sampai hanya dijadikan obyek pembangunan dan menerima keputusan perusahaan secara sepihak. 2. Melakukan advokasi untuk keadilan masalah lingkungan dan debit air, dan dana CSR bagi masyarakat.
200
Bagi Perusahaan TIA Danone Klaten : 1. Perusahaan harus melaksanakan prinsip dan etika CSR Perusahaan, perda CSR yang telah diatur dalam UU, Peraturan pemerintah maupun Perda CSR yang akan diatur Pemerintah Kabupaten Klaten. 2. Perusahaan memberikan sosialisasi umum tntang CSR pada semua aktor. 3. Perusahaan harus memberikan laporan perencanaan dan laporan pelaksanaan CSR pada semua
aktor sehingga transparansi dan
akuntabilitas terlaksana.
201
