BAB V PENUTUP
Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan mengenai penerapan dan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Politeknik Negeri Padang. Kemudian berdasarkan temuan penelitian dapat diberikan saran untuk perbaikan dengan harapan bisa dipertimbangkan dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Politeknik Negeri Padang.
5.1. Kesimpulan Setelah melakukan penelitian terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Politeknik Negeri Padang, maka dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan daftar uji sistem pengendalian intern diperoleh nilai 83,87% yang berada pada level “Baik”. Nilai 83,87% diperoleh dari penjumlahan dari kelima unsur SPIP yaitu (1) lingkungan pengendalian sebesar 16,98%, (2) penilaian risiko sebesar 8,25%, (3) kegiatan pengendalian sebesar 34,91%, (4) informasi dan komunikasi sebesar 9,33% dan (5) pemantauan sebesar 14,40%. Penilaian ini cukup signifikan dalam menilai potensi dan kelemahan dalam penerapan kelima unsur SPIP.
101
2. Nilai 83,87% menunjukkan bahwa SPIP di Politeknik Negeri Padang telah diterapkan dan sesuai dengan aturan yang dimaksudkan dalam PP 60 Tahun 2008. Sebaliknya kekurangan dari nilai 100% yaitu sebesar 16,13% menunjukkan porsi ketidaksesuaian atau bagian dari PP 60 Tahun 2008 tersebut yang belum diterapkan. Ketidaksesuaian atau belum diterapkannya PP 60 tahun 2008 di Politeknik Negeri Padang adalah penandatanganan pernyataan komitmen untuk menerapkan aturan perilaku belum dilakukan secara berkala, belum ada dokumentasi mengenai intervensi atau pengabaian terhadap pengendalian intern, uraian jabatan belum dimutakhirkan, belum terdapat penilaian dan penanganan risiko, pimpinan belum menerapkan manajemen berbasis kinerja, belum terselenggara program pelatihan berkesinambungan untuk para pegawai, dan peranan Satuan Pengawasan Intern belum maksimal. 3. Berdasarkan tabulasi dari kuesioner yang telah diolah, diperoleh fakta bahwa hasil penilaian terhadap maturitas/kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Politeknik Negeri Padang tahun
2015, menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “Intuitif/ Berkembang” atau “Level 2”. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan, nilai maturitas SPIP sebesar “2,56”. 4. Angka “2,56” secara umum menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Padang telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unsur sivitas akademika. Efektivitas pengendalian belum
102
dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. 5. Upaya yang dilakukan Politeknik Negeri Padang dalam meningkatkan penerapan SPIP diantaranya adalah dengan mensosialisasikan tentang SPIP kepada seluruh jajaran pimpinan, peningkatan kapasitas APIP dengan mengikutkan berbagai pelatihan dan studi banding ke berbagai perguruan tinggi yang sudah menerapkan SPIP secara optimum.
5.2. Saran Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: A. Saran dalam penerapan SPIP Dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Politeknik Negeri Padang, ada beberapa hal yang dapat disarankan: 1. Mengupayakan penyamaan persepsi dan kesadaran semua unsur sivitas akademika, terutama ditingkat pimpinan dan seluruh jajaran pejabat ditingkat jurusan serta para pegawai, terhadap pentingnya penerapan SPIP di lingkungan dan setiap aktivitas kerja. 2. Peningkatan komitmen pimpinan dalam penerapan SPIP. 3. Pimpinan sebaiknya melakukan identifikasi, analisis dan penilaian risiko baik yang berasal dari intern maupun ekstern untuk semua kegiatan dan menetapkan suatu struktur pengendalian penanganan risiko. 4. Memaksimalkan peran dan fungsi Tim SPI sebagaimana yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 47 Tahun 2011 Pasal 3 dan 4.
103
B. Saran dalam peningkatan maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat “intuitif/berkembang” adalah: 1.
Perlu melakukan penyusunan kebijakan dan prosedur pengendalian intern untuk semua kegiatan pokok instansi.
2.
Mensosialisasikan atau diseminasi kebijakan dan prosedur tersebut kepada seluruh pegawai.
3.
Mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya.
4.
Mengevaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian.
5.
Melakukan
pemantauan
yang terintegrasi
dalam
kegiatan
secara
otomatis/online”. 6.
Melakukan pengembangan berkesinambungan dan terus menerus terkait penerapan SPIP, karena kondisi yang dihadapi instansi pemerintah cenderung berubah sehingga efektivitas SPIP dapat tercapai dengan maksimal.
5.3. Keterbatasan Penelitian Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan penelitian. Namun demikian penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu: 1. Hasil pengukuran tingkat maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP pada objek penelitian tidak sepenuhnya mengikuti formulir yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor: S-354/SATGAS PP SPIP/2014 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
104
Intern Pemerintah (SPIP)
Pada Instansi Pemerintah. Penelitian dilakukan
mulai dari survey persepsi awal terhadap responden, kemudian dilanjutkan dengan validasi atas konsistensi jawaban responden melalui wawancara serta penelusuran terhadap dokumen sebagai bukti pendukung. Sementara itu dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor: S-354/SATGAS PP SPIP/2014 ada beberapa formulir baku yang sudah ditentukan untuk dipakai dalam mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Namun hal itu tidak mengurangi hasil akhir dari pengukuran tingkat maturitas tersebut.
105
