BAB V PENUTUP
A.
KESIMPULAN 1. Implementasi unsur kebaruan dalam pemberian Sertifikat Desain Industri di Indonesia atas permohonan perlindungan bentuk dan atau konfigurasi Mengacu pada contoh perkara dalam pembahasan diatas, dapatlah kita menganalisa bahwa sebenarnya “kebaruan” atau “Novelty” jelaslah dalam Penerapannya tidak dilakukan dengan maksimal, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang memberi putusan menghukum Terdakwa Ali telah dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak membuat dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri” sehingga Terdakwa ALI di pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Meskipun secara Perdata Terdakwa Ali telah melakukan Gugatan Pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 49/desain Industri/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Putusannya telah membatalkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 008 651-D dan ID 0 008 650 –D tanggal 13 Juni 2006 atas nama PT.Charmindo Mitra Raharja selaku pemilik Sertifikat Desain Industri tersebut. Putusan pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 mengadili bahwa menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi PT Charmindo Mitra Raharjo.
83
Atas putusan Pengadilan Niaga dari tingkat Pertama sampai Kasasi telah dimenangkan Ali selaku pemilik Sertifikat Desain Industri dengan Nomor ID 0 010 156-D namun dalam ranah Pidana Ali telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak membuat dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Jelaslah bahwa penilaian kebaruan berpangkal dari tidak jelinya dan tidak memenuhi unsur kehati-hatian yang dilakukan oleh Pejabat Direktorat Jenderal HKI selaku pemberi ijin dan penerbit Sertifikat Desain Industri sehingga Ali sebagai korban. Dalam perkara ini seharusnya Ali selaku pemilik Sertifikat Hak Desain Industri tidak seharusnya dinyatakan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut jika Hakim pemeriksa perkara ini memahami bahwa pemohon desain industry adalah orang awam yang tidak mengetahui adanya desain yang mirip atau sama dengan desain miliknya sebelumnya, tidak ada niat untuk menjiplak, dan mengedarkan, menjual jiplakan tersebut dengan bukti telaah mendaftarkan desain industrinya sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara ini. Bahwa juga dalam perkara yang dialami oleh Honggo Siswanto dan Sylvyn AW, yang mana Honggo Siswanto selaku pemilik Sertifikat Desain Industri melaporkan Sylvyn AW karena menjual saklar pemutus listrik yang mempunyai persamaan konfigurasi dengan desain industri milik Honggo SIswanto, malahan mendapatkan gugatan balik dan pada akhirnya Sertifikat
84
Desain Industri milik Honggo Siswanto dibatalkan karena dinilai Majelis Hakim tidak baru berdasarkan bukti-bukti desain industri tersebut telah ada di Negara Taiwan. Ali dan Honggo Siswanto hanyalah segelintir orang yang karena ketidaktahuannya menjadi korban, patut kita menyatakan bahwa sebenarnya titik permasalah tersebut adalah pada pejabat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Desain Industri, bukan Ali atau Honggo Siswanto selaku orang yang hanya diberi hak eksklusif untuk menggunakan desain industrinya dengan diterbitkanya Sertifikat Desain Industri sebagai bukti kepemilikannya yang sah menurut UU Desain Industri. Permasalahan atas sengketa-sengketa yang timbul menurut penulis adalah berawal dari ketidak jelasan UU Desain Industri memberikan pengertian dan batasan-batasan mengenai kebaruan, bentuk dan atau konfigurasi dan kurangnya tahapan-tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Desain Industri sebelum diterbitkannya Sertifikat Desain Industri. Bahwa juga sudah seharusnya sistem online untuk mengecek Sertifikat Desain Industri yang telah terbit diseluruh dunia, sehingga tidak aka nada Sertifikat Desain Industri yang “sama” atau “mirip” atau telah menjadi milik umum (public domain) atau tidak baru karena telah terdaftar di Negara lain.
85
2. Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri terhadap pemegang hak Desain Industri atas bentuk dan atau konfigurasi Bahwa dengan ketidaktegasan undang-undang dalam mengatur metode pendekatan untuk menilai unsur kebaruan telah membuat hukum desain industri kita menjadi penuh ketidakpastian. Hal ini jelas sangat merugikan Indonesia, baik itu menambah morat-maritnya hukum, dan dapat menurunkan kualitas perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual seorang pendesain. Bahwa juga pengertian “bentuk” dan atau “konfigurasi” yang belum ada dalam UU Desain Industri, apabila terjadi sengketa di Pengadilan, pengertian tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pemahaman Majelis Hakim mengenai desain industri. Bahwa hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, yang mana putusan mengenai sengketa desain industri akan dijadikan yurisprudensi bagi sengketa desain industri selanjutnya. Bahwa semakin banyaknya sengketa bidang Industri dikarenakan ketidakjelasan unsur kebaruan pada Desain Industri adalah bukti bahwa Undang-Undang Desain Industri belum mampu melindungi para pemilik Sertifikat Desain Industri. Bahwa dengan adanya pemilik Sertifikat Desain Industri yang menjadi terdakwa dalam perkara Pidana dikarenakan ketidaktahuan mereka bahwa desain industrinya telah sama atau mirip dengan desain industri lain,
86
sedangkan mereka telah dengan itikad baik melakukan permohonan pendaftaran dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta telah mendaftarkan pada lembaga yang telah ditunjuk oleh negara untuk memberi ijin atau menerbitkan Sertifikat sebagai bukti kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual yakni Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan HAM RI.
B.
SARAN/REKOMENDASI Demi kepastian hukum, Kemanfaatan dan Keadilan penulis mengharapkan
revisi dari UU Desain Industri kepada Legislatif dan Eksekutif pembuat dan perumus Undang-Undang Desain Industri nantinya akan memasukan penjabaran mengenai bagaimana menilai unsur kebaruan dari sebuah desain industri, dan juga memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud mengenai “bentuk” dan atau “konfigurasi” serta memperbaiki sistem pendaftaran dengan sistem kemajuan tehnologi sekarang, sudah seharusnya data-data Sertifikat Desain Industri telah dilakukan secara online, sehingga tidak ada lagi pendaftaran yang ternyata dikemudian hari dinyatakan tidak baru karena sama atau mirip atau telah terdaftar di Negara lain. Bahwa hal tersebut akan membawa dampak positif bagi pemohon desain industri untuk terus mengembangkan kreasi dan inovasi di bidang desain industri sehingga Indonesia yang kaya akan sumber daya manusia dapat berkembang di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
87
