BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengamanan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. UKC Temanggung, sebagaimana telah diuraikan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 1.
Alasan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung Memberikan Kredit Dengan Jaminan Fidusia. a) Memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan termasuk juga UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. b) Jaminan fidusia untuk menambah atau melengkapi jumlah jaminan. Jaminan fidusia yang dijumpai pada PT Bank BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung adalah jaminan fidusia yang merupakan jaminan pelengkap dari jaminan pokok berupa hak tanggungan yang setelah dilakukan analisa ternyata masih kurang untuk menjamin hutang yang diberikan.
101
102
c) Jaminan fidusia sebagai pengaman tambahan. Bank BNI Temanggung juga menggunakan jaminan fidusia sebagai pengaman tambahan dalam pemberian kredit. Terkadang dalam pemberian kredit sebenarnya pengikatan jaminan pokok yang diikat dengan hak tanggungan sudah cukup untuk menjamin kembalinya hutang yang diberikan. Akan tetapi karena melihat umur ekonomis benda tersebut yang sewaktu-waktu dapat turun, maka diperlukan jaminan berupa benda bergerak yang diikat dengan fidusia yang digunakan untuk pengaman tambahan dalam pemberian kredit.
2.
Cara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung Mengamankan Kreditnya Yang Dijamin Dengan Jaminan Fidusia. a). Penilaian 5 C’s of Credits PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat secara aktif memberikan kredit kepada nasabah, dalam menyalurkan kredit didasarkan kepada prinsip kehati-hatian, dan ini terlihat dalam sistim penilaian yang dilakukan berdasarkan prinsip keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya dengan melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari
103
debitur. Prinsip ini lebih dikenal dengan istilah 5 C’s yakni Character (watak, kepribadian), Capital (modal), Collateral (jaminan, agunan), Capacity (kemampuan), dan Conditions of Economic (kondisi ekonomi). b). Melakukan penggolongan kredit Kredit macet merupakan suatu risiko yang sangat mungkin terjadi dalam pemberian kredit, oleh sebab itu maka PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan menggolongkan kreditnya dalam beberapa kategori yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. c). Perjanjian fidusia dibuat dengan akta notariil dan dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) Untuk memberikan kepastian hukum, maka dengan berdasarkan pasal 11 UU Jaminan Fidusia, benda yang dibebani jaminan fidusia di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung akan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan memberikan kuasa pada notaris yang ditunjuk. Dengan dibuatnya akta jaminan fidusia secara notariil dalam perjanjian kredit di bank BNI Temanggung, maka akta tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
104
Pendaftaran jaminan fidusia yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung dilakukan oleh notaris, dengan cara memberikan kuasa kepada notaris yang ditunjuk yang akan membuat akta jaminan fidusia dan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang dimaksud ke kantor pendaftaran fidusia (KPF) Jawa Tengah. e). Jaminan fidusia diasuransikan Dalam setiap perjanjian kredit yang dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung mengharuskan adanya pengikatan atau perlindungan terhadap benda jaminan debitur melalui perusahaan asuransi khususnya terhadap benda jaminan bergerak, hal ini merupakan syarat penting yang bertujuan untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di kemudian hari.
105
B. Saran 1.
Seharusnya ketika jaminan pokok yang diberikan oleh debitur yang diikat dengan hak tanggungan sudah cukup untuk menjamin hutang yang diberikan, maka bank tidak perlu untuk mengikat jaminan berupa benda bergerak dengan fidusia.
2.
Jaminan fidusia ini memiliki kelemahan karena objek yang dijaminkan berada dalam penguasaan debitur sehingga debitur yang mempunyai itikad tidak baik dapat melakukan kecurangan dan sulit untuk dipantau. Oleh karena itu perlu dibuat peraturan pelaksana agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan baik.
106
DAFTAR PUSTAKA
Buku: Adrian Sutedi, 2007, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika A Ridwan Halim, 2007, Pengantar Hukum Indonesia: Dalam Tanya Jawab. Bogor: Ghalia Indonesia Burhan Bugin, 2003, Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta ---------, 2001, Metode Penelitian Kualitatif: Akualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Press Djumadi, 2008, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Gunawan Widjaja, 2006, Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada HR Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Kasmir, 2002, Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ---------, 2006, Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Lexy J. Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya ---------, 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya ---------, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya Marian Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti --------, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan (dalam rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun). Bandung: PT Citra Aditya Bakti Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama R. Subekti, 1982, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung: Alumni ---------, 1996, Hukum Perjanjian. Bandung: PT. Bina Cipta Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3)
107
Salim HS, 2001, Pengantar Hukum Perdata Tertulis [BW]. Jakarta: Sinar Grafika ---------, 2005, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada Sentosa Sembiring, 2000, Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju Sri Soedewi Masjhoen Sofan, 1980, Hukum Jaminan Di Indonesia, PokokPokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: Bina Usaha Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta ---------, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia: suatu kebutuhan yang didambakan. Bandung: PT. Alumni Wiryono Prodjodikoro, 1985, Asas-asas Hukum Perjanjian. Bandung: Bale
Undang-Undang: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Peraturan Yang Lain: PP No. 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) KEPRES RI Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Provinsi Negara Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakinam dan HAM No.M.08.PR.07.01 Tahun 2000 Tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia Surat Edaran Dirjen AHU tertanggal 5 maret 2013, nomor AHU-06.OT.03.01 tahun 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System)
108
Internet: Sumut Pos Tanggal 28 November 2012 putusan.mahkamahagung.go.id http://www.bni.go.id http://skalanews.com/news/detail/97162/4/ma-tolak-pk-bank-mandiri-ataseksekusi-lelang-kopi-tripanca.html http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bbec58dab38c/penjamin-pt-fitumenolak-dipailitkan
