131
BAB V PENUTUP 5.1 Simpulan Dari pembahasan tentang rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Bentuk penjabaran GCG dalam pengadaan barang dan jasa pada PLN Bali dapat dilihat pada penerapan prinsip Transparency dalam bentuk menyampaikan kebijakan/informasi kepada pemasok secara berkala dan adanya aplikasi e-procurement memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada pemasok barang/jasa untuk mengikuti pelelangan secara terbuka. Penerapan prinsip accountability dalam bentuk melakukan tender/lelang untuk mendapatkan harga yang terbaik. Penerapan prinsip responsibility dalam bentuk seleksi berdasarkan E-Procurement dengan persyaratan terukur (mengurangi kontak langsung). Penerapan prinsip independency dalam bentuk tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam menentukan pemenang penyedia barang dan jasa. Penerapan prinsip fairness dalam bentuk menyeleksi setiap kualifikasi sesuai persyaratan tanpa intervensi pihak ketiga bursa komponen untuk menjamin peluang yang sama. Dengan demikian, dalam pengadaan barang dan jasa pada PT PLN telah menjalankan konsep GCG dalam pelaksanaannya, yang mana didukung oleh seluruh stakeholder.
131
132
2. Bentuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada PLN Distribusi Bali ialah, hampir sama dengan pengadaan pada umunya. Namun, karena PLN ini merupakan BUMN maka aturan yang diikuti ialah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang diadopsi menjadi SK Direksi. Selain itu, dalam pengadaan barang/jasa pada umumnya melalui panitia sedangkan di PLN Bali melalui Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan yang memenuhi sertifikasi termasuk kriteria grade/ jenjang golongan. Metode pengadaan barang/jasa di PLN dibagi menjadi ; Pelelangan Terbatas, Pelelangan Terbuka, Penunjukan Langsung, dan Pengadaan langsung yang mana sudah tidak diatur dan diperbolehkan lagi menggunakan metode pemilihan langsung karena metode pemilihan langsung sistemnya langsung dipilih oleh pengguna barang dan jasa serta kurang menerapkan prinsip GCG. 5.2 Saran Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini ialah: 1. Penerapan GCG dalam pengadaan barang/jasa di PT PLN perlu didukung oleh seluruh stakeholder, tidak hanya Pejabat Perencana ataupun Pejabat Pelaksana Pengadaan agar apa yang menjadi harapan dari penjabaran GCG dalam Pengadaan Barang dan Jasa berjalan dengan optimal. Serta diperlukan adanya “reward” dan “punishment” bagi rekanan yang mematuhi dan menerapkan prinsip GCG dengan baik serta rekanan yang
133
mencoba melanggar prinsip GCG tersebut khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. 2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak dapat lepas dari beberapa masalah baik itu penyimpangan prosedur ataupun kelalaian, sehingga perlu pengawasan dari para stakeholder termasuk manajemen dan audit untuk memperingatkan jika ada kelalaian atau penyimpangan yang dilakukan atau jika memungkinkan PLN Bali secara klhusus ataupun PLN seca membentuk badan pengawasan yang secara khusus mengawasi pengadaan barang dan jasa di PLN.Selain itu lebih banyak lagi diklat - diklat untuk memberikan tambahan ilmu para pejabat perencana dan pelaksana, pembaruan sistem E-Procurement seiring dengan maraknya cybercrime agar pengadaan barang dan jasa makin transparan dan terhindar dari tindakan korupsi ataupun tindakan persekongkolan antar penyedia barang dan jasa.
134
DAFTAR BACAAN I. BUKU Achmad Daniri, Mas, 2014, Lead by GCG, Gagas Bisnis Indonesia, Jakarta. Adi Nugroho, Susanti, 2012, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Ali M.A, Zainuddin., 2010, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Asshidique,Jimmly, 2008, Pokok – Pokok Hukum tata Negara Pasca Reformasi, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. Ashshofa,Burhan, 1998, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta. Budi Untung,Hendrik,
2008, Corporate Social Responsibility, Sinar Grafika,
Jakarta. Corporate Academy,PLN, Materi E-procurement, Udiklat Pandaan, 2013, Pandaan. Dharmawan,Supasti, 2005, Metodelogi Penelitian Hukum Empiris, Universitas Udayana, Denpasar. Effendi, Muh.Arief, 2009, The Power of Good Corporate Governance; Teori dan Implementasi, Salemba Empat, Jakarta. Eko Indrajit,Richardus, dkk, 2002, E - Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Yogyakarta.
Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi, Andi,
135
Emirzon,Joni, 2007, Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia, Genta Press, Yogyakarta. Fernando, A.C, 2009, Corporate Governance: Principles, Policies and Practices, Dorling Kindersley, India. Fuady,Munir, 2000, Hukum Antimonopoli, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hamzah, Fahri, 2012, Negara, BUMN, dan Kesejahteraan Rakyat, Faham Indonesia. Hermansyah , 2009, Pokok – Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana, Jakarta. Ilmar,Aminudin, 2012, Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN, Prenada Media Group, Jakarta. Kamal Rokan, Mustafa, 2010, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), Raja Grafindo Persada, Jakarta. Khairandy,Ridwan, 2009, Perseroan Terbatas ; Doktrin, Peraturan Perundang – undangan, dan Yurisprudensi, Total Kreasi Media, Yogyakarta. Kurniawan, Wahyu,2012, Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Nasional Kebijakan Governance, Komite , 2006, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Jakarta. Malik,Alfian 2010, Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi, Penerbit Andi, Yogyakarta. Maman Suherman, Ade, 2010, Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement), Rajagrafindo Persada, Jakarta. Manzoor, Amir, 2010, E- Commerce An Introduction, LAP LAMBERT Academic Publishing GMBH &co.KG, Germany. Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik.: Andi, Yogyakarta.
136
Mercuro, Nicolas
and Steven G. Medema, 1999, Economic and The Law,
Princeton University Press. New Jersey. Moeljono,Djokosantoso, 2005, Good Corporate Culture sebagai inti dari Good Corporate Governance, PT Elex Media Komputindo, Jakarta. Mulhadi, 2010, Hukum Perusahaan Bentuk – bentuk badan Usaha di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor. Narbuko. Cholid dan H. Abu Achmadi, 2004, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta. Nyoman Tjager,I, dkk, 2002, Corporate Governance-Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia, Prenhallindo, Jakarta. Pramana,Tony, 2011, Manajemen Risiko Bisnis, Sinar Ilmu, Jakarta. Pramono,Nindyo, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Actual, Citra Aditya Bakti, Bandung. Public procurement Service of the Republic of Korea,2006, E- Procurement, United Nation Publication, Thailand. Purba, Marisi P, 2014, Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Graha Ilmu, Yogyakarta. Purwosusilo, 2014, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Prenamedia Group, Jakarta. Ramli, Samsul dan Fahrurrazi, 2014, Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visimedia,Jakarta. Rokhmatussa’dyah, Ana dan Suratman, 2011, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta. Sedarmayanti, 2012, Good Governance dan Good Corporate Governance bagian Ketga, CV Mandar Maju, Bandung. Sidabalok, Janus, 2012, Hukum Perusahaan- Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, Nuansa Mulia, Bandung.
137
Simamora, Y. Sogar, 2013, Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, Kantor Hukum WINS & Partners, Surabaya. Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia, 2009, Organ Perseroan Terbatas, Sinar Grafika,Jakarta. Sitompul,Josua, 2012, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT Tatanusa, Jakarta. Sjahputra Tunggal, Iman dan Amin Widjaja Tunggal, 2002, Membangun Good Corporate Governance, Harvarindo, Jakarta. Sjawie,
Hasbullah
F.
2013,
Direksi
Perseroan
Terbatas
serta
Pertanggungjawaban Pidana Korpoorasi, Citra Aditya Bakti, Bandung. Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Subroto, Bambang, 2005, Corporate Governance or Good Corruption Governance?, Gramedia, Jakarta. Sutedi, Adrian, 2010, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta. _______________, 2012, Good Corporate Governance, Sinar Grafika, Jakarta. Sukarmi, 2008, Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang – Bayang Pelaku Usaha, Pustaka Sutra, Bandung. Sunggono, Bambang, 2009, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. ________________, 2006, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
138
Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana, 2006, Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Susilo, Leo J dan Karlen Siamarmata, 2007, Good Corporate Governance pada Bank, PT hikayat Dunia, Bandung. Suswinarno, 2013, Mengantisipasi Risiko dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Visimedia, Jakarta. Vand Den Berghe, Lutgart 1999, International Standardization of GCG, Kluwer Academic Publishers, Netherlands. Wacks, Raymond, 2006, Philosophy of Law, Oxford University Press,Oxford. Waluyo. Bambang 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta. Wibowo, Eddie dkk, 2004, Memahami Good Government Governance & Good Corporate
Governace,
Yayasan
Pembaruan
Administrasi
Publik
Indonesia, Yogyakarta. Wilamarta, Misahardi, 2007, Penerapan Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas, Center for Education and Legal Studies, Jakarta. Yahya, Marzuqi dan Endah Fitri Susanti, 2012, Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Laskar Aksara Media, Jakarta. Zarkasyi, Moh. Wahyudin , 2008, Good Corporate Governace pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya,
Alfabeta,
Bandung.
II. Pertemuan Ilmiah TII, 2014, Directorate Briefing, Program PLN Bersih : Bisnis Tanpa Suap, Makalah disampaikan pada saat Diklat pelopor PLN Bersih di PLN Udiklat Pandaan tanggal 12 Juni 2014
139
IV. Peraturan Perundang – undangan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Putusan Menteri BUMN Nomor 05 tahun 2008 jo Peraturan Menteri BUMN Nomor 15 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per – 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 620 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT PLN (Persero)
140
DAFTAR INFORMAN
1. Nama
: I Gede Ketut Anom
Tempat/ Tanggal Lahir
: Tabanan, 14 Agustus 1959
Alamat
: Denpasar
Jabatan
: Pejabat Perencana Pengadaan
2. Nama
: Ketut Mindiawan
Tempat/ Tanggal Lahir
: Buduk, 31 Desember 1959
Alamat
: Buduk, Mengwi
Jabatan
: Pejabat Pelaksana Pengadaan
3. Nama
: I Gde Arie Widyantara Partha
Tempat/Tanggal Lahir
: Amlapura, 23 Maret 1985
Alamat
: Jalan Nusa Indah, Denpasar
Jabatan
: Supervisor Pelaksana Pengadaan
4. Nama
: Ratna
Tempat/Tanggal Lahir
: Banyuwangi, 21 April 1974
Alamat
: Jalan Antasura, Br.Umadesa Peguyangan
Jabatan
: Bidang Administrasi pada PT Ristu Darma
141
PENJABARAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT PLN (PERSERO) NO
PRINSIP
UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN
UU No 40 Tahun 2007 tentang PT
1.
Transparency 1.Pada pasal 5 ayat 3 yaitu, dalam melaksanakan 1. Pasal 44 ayat 2; “Direksi wajib memberitahukan tugasnya, anggota keputusan sebagaimana Direksi harus mematuhi dimaksud pada ayat 1 anggaran dasar BUMN (yaitu tentang pengurangan dan peraturan modal) kepada semua perundang-undangan kreditor dengan serta wajib mengumumkan dalam 1 melaksanakan prinsip(satu) atau lebih surat kabar prinsip profesionalisme, dalam jangka waktu paling efisiensi, transparansi, lambat 7 (tujuh) hari kemandirian,akuntabilita terhitung sejak tanggal s, pertanggungjawaban, keputusan RUPS.” Ini serta kewajaran. berarti suatu perusahaan hanya melakukan 2.Pasal 6 ayat 3 transparansi sejauh yang
SK Direksi PT PLN PELAKSANAAN (Persero) No.620 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) Pada Bab I Petunjuk 1.Memberikan informasi setara untuk Teknis Pelaksanaan yang standar kualifikasi dan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT spesifikasi ke semua PLN (Persero),yaitu pemasok 2.Menyampaikan No. kebijakan/informasi 1.4.4 Asas transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon
kepada pemasok secara berkala.
142
menyebutkan bahwa diwajibkan oleh Undangdalam melaksanakan Undang saja. tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus 2. Pasal 50 ayat 2; Selain daftar pemegang saham mematuhi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Dasar BUMN dan ayat 1, Direksi perseroan ketentuan peraturan wajib mengadakan dan perundang-undangan menyimpan daftar khusus serta wajib yang memuat keterangan melaksanakan prinsipmengenai saham anggota prinsip profesionalisme, direksi dan dewan komisaris efisiensi, transparansi, beserta keluarganya dalam kemandirian, perseroan dan/atau pada akuntabilitas, perseroan lain serta tanggal pertanggungjawaban, saham itu diperoleh.” serta kewajaran.
Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat.
1.5.3 Strategi Pengadaan PLN berbasis kemitraan, berjangka panjang dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan good practice yang berlaku, sehingga PLN akan bermitra dengan perusahaan yang 3.Pasal 101 ayat 1; Anggota berkinerja baik untuk direksi wajib melaporkan berbagi manfaat dan kepada perseroan mengenai biaya secara terbuka. saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. 4. Pasal 116 poin b ; Dewan komisaris wajib melaporkan
143
kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain. 5.Pasal 50 ayat 2, 101 ayat 1 dan 116 poin b memberikan pengertian suatu perusahaan secara aktif melakukan keterbukaan (transparency) dengan menerapkan prinsip manajemen secara terbuka dengan memberikan secara akurat, tepat waktu dan sasaran terhadap sebanyak mungkin adanya akses kepada pihak pemegang saham maupun stakeholders lainnya dalam perusahaan tersebut. 2.
Accountability 1.Pasal 108 ayat 1, Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya,
Pada Bab IX Petunjuk 1.Melakukan tender / lelang untuk Teknis Pelaksanaan mendapatkan harga Pengadaan Barang dan yang terbaik. Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero), yaitu : 2.Memastikkan bahwa SOP
(Standar
144
baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi. Hal ini mencerminkan adanya kejelasan fungsi, struktur dari organ perusahaan yang mana direksi menjalankan operasional perusahaan dan sisi lain dewan komisaris melakukan pengawasan.
3.
Independency
Operating Procedure) No.9.1.1 dan kebijakan Sebagai bagian dari perusahaan telah komitmen Good dijalankan dengan Governance, PLN benar. memelihara sistem pengendalian internal yang sehat, termasuk dalam hal proses pengadaan barang/ jasa. 9.3.3. Probity termasuk identifikasi, analisa dan manajemen terhadap risiko terkait Pengadaan Barang/ Jasa, dan aspek good governance , terhadap proses Pengadaan Barang/ Jasa tersebut. Pada Bab I Petunjuk 1. Tidak ada tekanan Teknis Pelaksanaan dari pihak manapun Pengadaan Barang dan dalam menentukan Jasa di Lingkungan PT pemenang penyedia PLN (Persero), yaitu : barang dan jasa No.1.4.5, yaitu asas asalkan sudah sesuai adil dan wajar, dengan aturan; memberikan perlakuan 2. Membuka yang sama bagi semua kesempatan yang
145
Calon Penyedia Barang/ Jasa yang memenuhi syarat.
4.
Responsibility
Pada Bab I Petunjuk 1. Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero), yaitu : No.1.4.6, yaitu harus mencapai sasaran dan 2. dapat dipertanggungjawabka n sehingga menjauhkan 2. Pasal 114 ayat 4, Dalam hal dari potensi dewan komisaris terdiri dari penyalahgunaan dan 3. 2 orang anggota dewan penyimpangan. komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 4. 1. Pasal 97 ayat 4, Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi
sama pada semua calon penyedia barang dan jasa untuk mengajukan penawaran tanpa adanya pemilihan langsung, dikarenakan metode pengadaan pemilihan langsung sudah tidak berlaku lagi di PT PLN. Dengan melakukan pelatihan Eprocurement, penerapan ISO 140001, green procurement; Seleksi berdasarkan E-procurement dengan persyaratan terukur (mengurangi kontak langsung); Melakukan pengukuran kualitatif (check and balance); Berperan dalam
146
pasal 3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris
membangun industri penunjang;
3. Pasal 152 ayat 1, Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan. 5.
Fairness 1.Pasal 53 ayat 2, “ Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Dalam pasal ini mencerminkan bahwa setiap keputusan dan kepentingan diambil untuk kepentingan bersama karena para stakeholder harus mendapatkan perlakuan yang sama.
Dalam Petunjuk Teknis No.4.6.11.11 tentang evaluasi harga penawaran bahwa dalam hal semua penawaran HPS, proses pengadaan barang/ jasa dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi kepada penawar terendah dengan tujuan mendapatkan harga perjanjian/kontrak di bawah HPS dengan tetap memperhatikan prinsip GCG.
1. Membangun kemitraan, menyeleksi setiap kualifikasi sesuai persyaratan tanpa intervensi pihak ketiga; 2.Menetapkan code of conduct dalam berhubungan dengan pemasok; 3.Survey tingkat kepuasan pemasok terhadap perusahaan; 4.Bursa komponen untuk menjamin peluang yang sama;
147
