BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan sebagai berikut : 1. Proses Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor Di FIF Finance Kota Palangka Raya. Pelaksanaan perjanjian sistem kredit di FIF Finance Kota Palangka Raya telah cukup lama merambah di kalangan masyarakat luas dan telah berjalan sebagaimana mestinya. Banyak peraturan-peraturan yang mengatur dalam pelaksanaan kredit ini, misalnya dalam Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995. Dan pengertian kredit ini sendiri berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan asas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar Bank dengan pihak lain yaitu mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan adanya peraturan-peraturan diatas, hal itu menjadi sebuah penekanan,
yang
mana
sistem
kredit
bukan
menjadi
sebuah
keharusan/wajib yang harus dilakukan, akan tetapi menjadi sebuah pilihan dalam pemenuhan aktifitas sehari-hari. Yang menjadi sebuah keharusan/wajib adalah proses pelaksanaan perjanjian dalam sistem
90
91
kredit itu sendiri. Karena dalam proses pelaksanaan perjanjiannya, hal tersebut menjadi aturan atau syarat-syarat yang harus dijalani. 2. Mekanisme Penyitaan Objek Leasing Kendaraan Bermotor Pada Jual Beli Kredit Di PT. FIF Finance Palangka Raya Sebagai salah satu pembiayaan yang bergerak dibidang sewa guna usaha, FIF Finance juga mengalami hambatan dalam pengembangan bisnisnya. Yaitu, FIF Finance tidak bisa serta merta menyita kendaraan dari orang yang tidak bisa melanjutkan memenuhi kewajibannya, dengan alasan telah terjadi kontrak, karena dalam hukum Indonesia yang berhak menyita adalah pengadilan. Namun sebenarnya, FIF Finance dapat mengatasnamakan kebebasan berkontrak yang dibuat dengan para konsumen/debitur, sehingga pihak FIF Finance berhak melakukan penyitaan objek leasing. Akan tetapi kontrak atau perjanjian tersebut bila diteliti lebih dalam dibatasi oleh 3 hal yaitu, kebiasaan, ketertiban umun dan Undang-Undang. Artinya, perjanjian kontrak bisa batal demi hukum jika melanggar Undang-Undang seperti adanya hak menyita barang yang dikredit jika tidak membayar angsuran dalam jangka waku tertentu, karena yang berhak melakukan penyitaan sesuai hukum Indonesia adalah pengadilan. Namun pada kenyataannya perusahaan leasing termasuk FIF Finance kota Palangka Raya, demi alasan keamanan perusahaan dan perjanjian kontrak, FIF Finance melakukan penyitaan kendaraan bermotor apabila debitur sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya.
92
3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Proses Jual Beli Secara Kredit Pada Kendaraan Bermotor di PT. FIF Finance Palangka Raya. Pelaksanaan perjanjian di FIF Finance kota Palangka Raya, cukup terlihat bagus seiring dengan kebutuhan masyarakat. Apabila suatu masyarakat sangat membutuhkan sebuah instrument untuk menunjang hidupnya, dimana instrument tersebut memiliki suatu ikatan atau perjanjian, maka pelaksanaan perjanjian tersebut akan terpenuhi. Secara umum Ekonomi Islam memandang hal tersebut bukan menjadi sebuah perilaku penyimpangan dari kaidah-kaidah hukum Islam, akan tetapi bila secara khusus, praktek jual beli secara kredit yang dilakukan PT. FIF Finance Palangka Raya,sedikit mengarah kepada penyimpangan dari kaidah Ekonomi Islam. Karena terlihat adanya 2 transaksi jual beli dalam 1 transaksi jual beli, maksudnya, apabila seseorang membeli barang kemudian penjual menawarkan dengan cara tunai dengan harga yang telah ditentukan dan dengan cara kredit pun harga telah ditentukan. Akan tetapi jual beli kredit secara kredit ini ada ditunjang dengan hukum Ekonomi Islam, apabila seseorang tidak mampu membeli barang secara tunai, maka terdapat sebuah jalan untuk mempermudah hal tersebut yaitu dengan cara kredit. 4. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyitaan Objek Leasing Pada Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor di PT. FIF Finance Palangka Raya. Proses penyitaan objek leasing yang terjadi di PT. FIF Finance Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang
93
termuat dalam isi perjanjian yang berlaku. Apabila seseorang tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati sebagai debitur maka konsekuensi yang diterima adalah penyitaan objek leasing. Namun menurut pandangan Ekonomi Islam beranggapan berbeda, karena menurut pandangan Ekonomi yang memiliki kaidah-kaidah hukum Islam, apabila seorang debitur tersebut memang benar-benar berada dalam kondisi kesukaran sehingga tidak melakukan kewajibannya tanpa adanya unsur kesengajaan, maka debitur tersebut patutlah mendapatkan tangguh sampai debitur tersebut berkelapangan. Akan tetapi ada yang beranggapan bahwa, apabila perusahaan memberikan tangguh kepada debitur-debitur yang berada dalam masa kesukaran maka perusahaan akan mengalami bangkrut. Sedangkan menurut ajaran Islam bahwa, apabila seseorang mau bersedekah dalam bentuk apapun tanpa batas apapun, maka seseorang tidak akan mengalami kerugian, dan Allah SWT menjanjikan hal tersebut kepada umatnya. Namun kesadaran akan perilaku itu sekarang telah bergeser karena tertutup pandangan dimana hanya mencari keuntungan semata. B. Saran-saran Setelah melihat kondisi yang terjadi dan kebijkan-kebijakan yang dilakukan oleh PT. FIF Finance Palangka Raya, penulis memberikan saran, yaitu, dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit tidak ada eksploitasi penetapan harga dalam angsurannya, sehingga menjadi berbeda antara harga secara pembayaran tunai dan pembayaran secara kredit apabila
94
dijumlahkan maka terlihat lebih tinggi harga kredit daripada harga pembelian tunai. Karena hal ini terkadang memberatkan kepada para calon debitur. Terlalu mudahnya untuk pembelian kendaraan bermotor secara kredit, sehingga resiko dalam proses penyitaan pun sangat mudah dan kerap terjadi. Seharusnya perlunya keseimbangan harga yang diukur dengan pola kebutuhan hidup masyarakat. Dengan kata lain, pembelian kendaraan bermotor harus diklarifikasi antara kebutuhan dan keinginan, dengan begitu akan berdampak positif bagi debitur dan kreditur. Dan hal ini pun berdampak positif bagi semua lapisan masyarakat, misalnya secara tidak langsung mengurangi perilaku konsumtif pada BBM yang semakin hari kian meningkat dan masalah kemacetan lalu lintas. Serta perlu adanya peninjauan yang signifikan terhadap proses penyitaan objek leasing pada debitur yang tidak melakukan kewajibannya, antara debitur yang dengan sengaja dan yang tidak sengaja. Hal ini harus tepat penekanan kepada para debitur yang benar-benar berada dalam kondisi kesukaran, dengan begitu perusahaan leasse perlu memberikan tangguhan hingga debitur berkelapangan, tentunya dengan pertimbangan pihak perusahaan dan alasan debitur itu sendiri, agar dari pihak perusahaan tidak merasakan kerugian yang berarti dan dari pihak debitur tidak merasa terbebani dengan kewajibannya yang tidak dapat dipenuhinya lagi. Dan untuk perusahaan leasse yang didalamnya ada memiliki produk secara Islami atau Syari’ah seperti produk pembiayaan Murabahah, hendaklah hal ini diterapkan sebagaimana mestinya, karena hal inilah yang membedakan antara pembiayaan secara konvensional dan Syari’ah.
95
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Abdullah, Taufik dan Rusli Karim, Metodologi Penelitian Agama; Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989. Albani, M. Nashirudin, Terjemah Shahih Sunan Abu Daud/, Jakarta: Pusataka Azam, 2006. Anwari, Achmad, Praktek Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi), Jakarta : Balai Aksara, 1980. Badroen, Faisal, Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta : Kencana, UIN Jakarta Press, 2006. Badrulzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank, Bandung : Alumni, 1983. Binjai, Syekh. H. Abdul Halim Hasan, Tafsir Al Ahkam, Jakarta;Kencana, 2011. Bouman, P.J, Sosiologi Pengertian dan Masalah, (Terj.) Sugito-Sujitno, Jakarta : Kanisius, 1971. Chapra, Umar, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Terj.) Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000. Daryanto, SS., Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo: Surabaya, 1997. Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta : Depag RI, 2005. Dewi, Gemala, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006. Djambatan/Asyhadie Zaeni, Pengertian Pokok Hukum Dagang Pengetahuan Dasar Hukum Dagang. Jakarta: Pustaka Progresif, 2005. Firdaus, Muhammad NH, Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah, Jakarta: Renaisan, 2005. Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Jilid 1, Yogyakarta : Andi, 2004. Hamka, Tafsir Al Azhar, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982. Merdalis, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.
96
Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1999. Mudjib, Abdul, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa’idul Fiqhiyyah), Jakarta : Kalam Mulia, 2001. Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta: BPFE, 2004. Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakthi, 1999. Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007. Muhyiddin, Ahmad, Etika Bisnis Perbankan,Yogyakarta : CV Mulia Sari, 1994. Nasir, Ash-Shiddiqi, Tafsir Al-Qur’an, Yogyakarta : Bulan Bintang: 1965 . Pulungan, Syahid Mu’ammar, Manusia Dalam Al Quran, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1984. Putra, Edy, The Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Yogyakarta : Liberty, 1989. Qadir, Abdul, Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Ilmiah STAIN Palangka Raya, Palangka Raya, t.tp. R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung : Alumni, 1975. Rahardja, Dawam, Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi, Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 2001. Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam, (Terj.) Soeroyo dan Nastangi, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995. Sa’diyatul Haramain, Terjemah Shahih Sunan An-Nasa’i, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007. Saefudin, Imam, Sistem, Prinsip dan, Tujuan Ekonomi Islam, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. Salim, Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Surabaya: PT. Bina Ilmu , 1987.
97
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 12, (terj.) H. Kamaludin A. Marzuki, Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1998. Sinungan, Muchdarsyah, Dasar-Dasar dan Tehnik Managemen Kredit, Jakarta : Bina Aksara, 2003. Sistem Hukum Islam terdapat prinsip Hukum Fikih ‘Al Hakimu Huwalah’, bahwa Allah SWT adalah hakim yang sesungguhnya sedangkan rumusan dari ahli hukum fikih hanya bersifat sangkaan saja dan masih dapat dikoreksi oleh ahli hukum lainnya. Sudarsono, Heri, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Yogyakarta : Ekonisia, 2006. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Al-Fabeta, 2006. Sumber: http//www.asysyariah.com//online tanggal 21/04/2011 Sunarto, Achmad, Terjemah Shahih Bukhari Muslim Jilid III, Semarang : CV. Asy Syifa, 1992. TIM, Pedoman Penulisan Skripsi STAIN, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2007. Usman, Husaini dan Puswanto Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Bandung: PT. Bumi Aksara, 1995. B. Internet dan Jurnal www.google.com/http//:kredit_dalam_islam.html/ 2011)
(online
tanggal
20-04-
http://blog.spot.co.id//Ahmad_Sabiq_Abu_Yusuf,Artikel_2_Hukum-JualBeli-Kredit-Dalam-Islam.html. Online tanggal 20/04/2011 http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metodepenelitian-kualitatif.html Yonas Perwiratama, “Sistem Jual-Beli Kredit Motor Di UD Sabar Motor Ditinjau Menurut Hukum Islam”, Skripsi, t,dt, Fakultas Hukum dan Agama Islam Universitas Muhammadiyah,Surakarta,2010, http//typecat.com/SISTEM_JUAL_BELI_KREDIT_MOTOR DI_UD_SABAR_MOTOR_DITINJAU_HUKUM_ISLAM//(online tanggal 21/04/2011 ). Nanang Andreyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Proses Jual Beli Perumahan Secara Kredit”, Skripsi, t,dt. Fakultas hukum
98
Muhammadiyah Surakarta 2009. http://typecat.com/ PERLINDUNGAN-HUKUM-TERHADAP-PROSES-JUAL-BELIPERUMAHAN-SECARA-KREDIT/.(online tanggal 20/04/2011 ) Niswatin Hasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Objek Leasing Pada Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor, Skripsi, t,dt. Universitas IAIN Sunan Ampel, 2009. http ://blog.spot.co.id/IAIN-Sunan_Ampel/. (Online tanggal 20/04/2011). R.A Rivai dan Wirasasmita Hadiwidjaja “Analisis Kredit, Penerbit Pionir Jaya, Bandung) Indonesia, Undang-Undang Tentang Pokok Perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, LN, 182 Tahun 1998. TLN No. 3790. Pasal 1 butir 11. Djamil, Faturrahman, Jurnal Hukum Bisnis ‘Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia’ Tahun 2002. PT. Mega Auto Finance, Leasing ‘Perjanjian Pembiayaan Konsumen’, 2011
