BAB V KESIMPULAN Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau yang lebih dikenal saat ini dengan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga telah mengalami perjalanan historisnya yang panjang dan sangat dinamis. Kabupaten Magelang telah menancapkan sejarah sebagai akar kemunculan mereka para kader PKK secara nasional. Daerah ini menjadi saksi sebuah transformasi alur PKK, yang berawal dari paket formulasi kesejahteraan keluarga atau yang lebih dikenal dengan nama 10 Segi Pokok PKK menjadi sebuah gerakan sistematis yang “dikendalikan” oleh kepentingan-kepentingan negara, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru. Materi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga mulai masuk ke dalam Kabupaten Magelang pada sekitar tahun 1963. Pada masa itu materi
ini
disebarkan
di
Gedung
Pusat
Latihan
Pendidikan
Masyarakat (PLPM) Salaman dengan pesertanya kaum perempuan di desa-desa. Pada tahun 1964 Kabupaten Magelang dijadikan sebagai Proyek PLPKK (Pusat Latihan PKK) pertama di Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Salaman. Para pelatihnya didatangkan langsung dari kader-kader yang sudah dibentuk di PLPKK pusat, Jakarta. Setelah
145
tidak ada kemajuan yang berarti, baik dari kaum perempuan maupun masyarakat secara umum, pada tahun 1967 atas Instruksi dari Gubernur Jawa Tengah yang memerintahkan agar bupati dan walikota
yang
termasuk
dalam
Provinsi
Jawa
Tengah
untuk
menyelenggarakan dan membentuk PLPKK di daerahnya masingmasing dengan mengikutsertakan secara aktif pengurus Pertiwi dari tingkat provinsi hingga desa. Setelah penyelenggaran latihan para kader di tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1967, mulailah muncul para kader-kader PKK, termasuk kader PKK di Kabupaten Magelang. Di Kabupaten Magelang, PKK mulai muncul sebagai sebuah gerakan atau kita bisa juga menyebutnya sebagai sebuah organisasi terpadu pada akhir tahun 1969. Pada masa “perintisan” yang diketuai oleh Ibu Achmad ini, PKK Kabupaten Magelang lebih mengarahkan programnya kepada reproduksi kader PKK secara massal hingga ke desa-desa di seluruh Kabupaten Magelang. Selanjutnya pada tahun 1979 terjadi pergantian kepengurusan PKK Kabupaten Magelang, dengan Ibu Soepardi yang menjabat sebagai ketuanya. Pada masa ini, gerakan PKK di Kabupaten Magelang semakin terintegrasi dengan program-program pemerintah. Hal ini ditunjang pula oleh intervensi pemerintah yang akhirnya merubah
146
beberapa point dan mengganti nama 10 Segi Pokok PKK menjadi 10 Program Pokok PKK. Asas-asas seperti Pancasila, Koperasi, dan Gotong
Royong
mulai
menjadi
program-program
yang
tidak
terpisahkan dari gerakan PKK Magelang semenjak saat itu. Secara organisasi dibentuk pula Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Magelang dengan kepengurusan yang mengikuti pola sebelumnya. Pada
masa
Ibu
Soepardi
ini
sebenarnya
pembentukan
Kelompok Kerja atau yang lebih dikenal dengan nama Pokja sudah terbentuk. Hanya pelaksanaan dan implementasinya masih jauh dari sempurna. Di dalam kepengurusan ini menandai di mulainya program khusus PKK dari Kementerian Urusan Wanita yakni P2WKSS atau
Program Pengembangan
Wanita Keluarga Sehat
Sejahtera. Ada 3 desa yang telah diberikan Program P2WKSS pada masa ini, diantaranya Desa Progowati, Desa Grabag dan salah satu desa di Kecamatan Borobudur. Masa jabatan
Ibu
Pardi
selesai
pada tahun
1984
dan
digantikan oleh Istri Bupati Magelang pada masa itu, yakni Ibu Solihin. Periode ini juga menandai gerakan PKK yang lebih modern, terorganisir dari pusat hingga daerah dan arah yang lebih jelas. Hal ini merupakan pengaruh dari TP PKK Pusat yang pada masa itu
147
dikomandoi oleh Ibu Soepardjo Roestam selaku isteri Menteri Dalam Negeri. Salah satu buktinya adalah ditemukannya laporan kegiatan mulai dari periode 1984 hingga awal 1994 yang diteruskan kepada TP PKK Jawa Tengah. Untuk urusan pendanaan juga mengalami peningkatan dengan masuknya anggaran-anggaran pemerintah, baik propinsi maupun kabupaten, seperti APBD Tingkat I, APBD Tingkat II, Perwari Kabupaten Magelang, Stimulans TP PKK Provinsi Jawa Tengah, dan Usaha PKK. Pada tahun 1994 Ibu Solihin melepaskan jabatannya
sebagai
Ketua
TP
PKK
Kabupaten
Magelang
dan
digantikan dengan Ibu Kardi Ibu Kardi mulai menjalankan jabatan sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Magelang setelah dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional ke IV PKK di Jakarta pada tahun 1993. Pada periode ini, pematangan gerakan Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang semakin terlihat. Spesifikasi dan pembagian kerja terlihat lebih matang dan jelas. Di dalam pelaksanaan kegiatannya, TP PKK Kabupaten Magelang periode Ibu Kardi membagi menjadi 3 bagian, yakni pelaksanaan kegiatan
umum,
pelaksanaan
kegiatan
secara
khusus,
dan
pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK. Di dalam masa ini pula
dibentuk
SPEM
atau
Supervisi
Pemantauan/pembinaan,
Evaluasi dan Monitoring. Urusan ini bertanggung jawab terhadap
148
pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. SPEM dilaksanakan secara rutin dalam setahun dengan mengambil sampel 2 desa per kecamatan. Huru-hara 1998 dan politik nasional yang pada masa itu masih bergejolak mempengaruhi kinerja TP PKK Kabupaten Magelang. Ini sangat terlihat pada Laporan Kegiatan PKK tahun 1998-1999, banyak program kerja yang tidak terlaksana dikarenakan masalah ini. Secara umum peran Negara Orde Baru dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap program-program PKK sangat ketat. Bahkan cenderung mengikat terutama melalui pembentukan badan eksekutif PKK di setiap jenjang pemerintahan hingga ke desa. Dengan kontrol dan pengawasan yang ketat di dalam menjalankan setiap program-programnya Gerakan PKK yang didominasi oleh kaum perempuan ini melupakan persoalan-persoalan pokok perempuan yang
mestinya
mereka
pikirkan
terlebih
dahulu
dibanding
menjalankan kewajiban sosial sebagai isteri. Beberapa persoalan perempuan seperti kasus perkosaan, kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual, subordinat di dalam pendidikan, pekerja murah dan lain sebagainya bisa dikatakan luput dari program-program gerakan ini.
