BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Kantor Sekretariat PNPM MP Kecamatan Ranomeeto, maka adapun hasil penelitian yang didapatkan dapat digambarkan sebagai berikut: Efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan dalam rangka penanggulangan
kemiskinan
dan
pengangguran,
dapat
dilihat
dengan
menggunakan teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1986:53), yaitu dengan melihat pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam pembahasan di bawah ini : A. Pencapaian Tujuan Untuk dapat mengukur keberhasilan suatu program dapat dilihat dari seberapa jauh program itu mencapai tujuannya. Dimana dalam penelitian ini yang dimaksud pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan pencapaian sasaran/target yang telah ditentukan.
1. Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan SPP di Kecamatan Ranomeeto dilaksanakan dalam satu periode yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, program SPP dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan MAD sosialisasi, Musdes sosialisasi, musyawarah khusus perempuan (MKP), pengajuan proposal, tahapan verifikasi, MAD prioritas usulan, MAD penetapan usulan, serta tahapan pencairan dan pengembalian dana pinjaman. Kemudian dana yang telah dicairkan oleh UPK tersebut wajib dikembalikan oleh masing – masing kelompok SPP kepada UPK dalam waktu 10 bulan yang diangsur tiap bulan dengan bunga sebesar 1,5 persen dari jumlah pinjaman. Dan uang yang dikembalikan oleh kelompok SPP tersebut di kelola oleh pengurus UPK untuk digulirkan kembali kepada kelompok-kelompok lain yang telah mengajukan proposal. Dana yang digunakan dalam program SPP adalah dana yang diperoleh dari dana BLM yaitu sebesar 25% dari total BLM yang diperoleh. Adapun penyaluran SPP ini dilakukan 1 (satu) kali dalam satu periode anggaran. Pelaksanaan Program SPP di Kecamatan Ranomeeto dilaksanakan melalui beberapa proses dengan lama waktu yaitu : 1.
MAD Sosialisasi dimana pada tahapan ini dilakukan pengenalan awal pada masyarakat desa agar memahami adanya program PNPM
Mandiri
Perdesaan
khususnya
SPP
agar
dapat
dimanfaatkan dengan baik. MAD Sosialisasi ini memakan waktu selama 2 hari.
2. Musyawarah
Desa
(Musdes)
Sosialisasi
sebagai
ajang
penyebarluasan informasi mengenai PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Desa, tahapan ini memerlukan waktu 2 hari. 3. Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) yaitu dimana di dalamnya dihadiri oleh kaum perempuan yang dilakukan untuk membahas gagasan dari kelompok perempuan dan menetapkan usulan yang merupakan usulan perempuan dan ini memakan waktu 2 hari. Dalam tahapan ini juga dilakukan Pengajuan proposal oleh kaum perempuan yang memakan waktu 1 minggu setelah dilakukan MKP. 4. Verifikasi yaitu adalah tahapan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan setiap kelompok yang mengajukan proposal, waktu pelaksanaan tahapan ini memakan waktu 3 hari. 5. MAD Prioritas Usulan yaitu tahapan ini merupakan tahapan evaluasi
akhir
dengan
model
kompetisi
dengan
mempertimbangkan hasil verifikasi, tahapan ini dilakukan selama 2 hari. 6. MAD Penetapan Usulan pada tahap ini keputusan mencakup pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat perangkingan dapat didanai dengan BLM PNPM, dilakukan selama 1 hari. 7. Pencairan Dana, tahapan ini dilakukan setelah adanya dana dari pusat, jadi biasanya dalam pencairan dana tidak dapat diprediksi waktunya, tapi biasanya pencairan dana ini dapat terealisasikan dalam waktu 2 minggu setelah verifikasi dalam waktu 3 hari.
8. Pengembalian Dana, yaitu tahapan akhir dari program SPP dimana pada tahap ini dilakukan proses pengangsuran oleh kelompok-kelompok peminjam, yang dilakukan selama 10 bulan. Adapun
gambaran
waktu
pelaksanaan
program
SPP
dapat
digambarkan dalam tabel 5, berikut ini : Tabel 5. Rincian Waktu Pelaksanaan Program PNPM MP SPP No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kegiatan MAD Sosialisasi Musdes Sosialisasi Musyawarah Khusus Perempuan Pengajuan Proposal Verifikasi MAD Prioritas Usulan MAD Penetapan Usulan Pencairan Dana Pengembalian Dana
Waktu 2 Hari 2 Hari 2 Hari 6 Hari 3 Hari 2 Hari 2 Hari 3 Hari 10 Bulan
Keterangan 3 desa / satu hari -
Sumber : Sekretariat PNPM Kecamatan Ranomeeto
Lebih lanjut Fasilitator Kecamatan, menyatakan bahwa : “...Namun dalam waktu pelaksanaan proses pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan sering mengalami keterlambatan hal ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan ditingkat kecamatan, dimana hal ini disebabkan oleh proses administrasi yang terlalu panjang. Sedangkan dalam SPP sendiri juga sering ditemui masalah khususnya pada saat pengembalian dana masih ada kelompok-kelompok yang sering menunggak angsuran.” (Hasil Wawancara, 14 Maret 2012).
Hal serupa juga dikemukakan oleh bendahara UPK Kecamatan menyatakan bahwa : “...dalam proses waktu pelaksanaannya di lapangan kegiatan dilakukan setelah adanya dana. Jika dana tersebut belum cair maka kegiatan tidak akan berjalan atau terhambat.” (Hasil Wawancara, 14 Maret 2012)
Selanjutnya menurut salah satu Ibu sebagai anggota kelompok matahari selaku penerima pinjaman mengungkapkan bahwa: “...masalah waktu pelaksanaan pemberian dana, biasanya kami dijanjikan diberikan dana bulan februari tapi ternyata pada bulan maret baru kami terima.” (Hasil Wawancara, 15 Maret 2012) Hal serupa juga dikemukakan oleh penerima pinjaman dana yang menyatakan bahwa: “...di desa kami terdapat 5 kelompok tapi kenapa ketika penyaluran hanya 3 kelompok yang disalurkan? Dan kami bertanya-tanya? Dan ternyata bulan depan baru disalurkan.” (Hasil Wawancara, 16 Maret 2012)
Berkenaan dengan waktu pelaksanaan program SPP penuturan Ketua UPK Kecamatan Ranomeeto, bahwa : “...waktu yang diberikan untuk menyelesaikan angsuran SPP yaitu 10 kali dalam waktu 10 bulan, dimana jika ada keterlambatan pengembalian pinjaman maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jika pengembalian pinjaman dilakukan tepat waktu oleh kelompok dalam artian tepat jatuh tempo mereka membayar, selama 10 bulan kami akan memberikan IPTW yaitu berupa bonus yang diambil dari dana surplus UPK kegiatan SPP.” (Hasil Wawancara, 17 Maret 2012)
“...Adapun beberapa kelompok yang tidak mendapatkan pinjaman, itu disebabkan oleh banyaknya kelompok yang mengajukan proposal, sehingga mereka dimasukkan dalam daftar tunggu, untuk menunggu dana yang sudah kembali atau kami masukkan dalam SPP perguliran tahap berikutnya. Selain itu juga dikarenakan oleh terlambatnya pencairan dana dari pusat.” (Hasil Wawancara, 17 Maret 2012) Dari beberapa hasil wawancara dari para informan maka dapat disimpulkan bahwa, waktu pelaksanaan SPP di Kecamatan Ranomeeto cukup efektif meskipun masih terdapat beberapa masalah-masalah teknis yang terjadi di lapangan masalah tersebut diantaranya, dalam hal keterlambatan pencaiaran dana dimana dalam hal proses administrasi
pencairan dana tersebut dinilai cukup panjang sehingga alokasi dana dari pusat ke tingkat kecamatan sering kali mengalami keterlambatan, hal ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Selain itu juga adanya penunggakan dan keterlambatan pengembalian dana dari kelompok peminjam. Untuk menanggulangi hal tersebut, pengelola menyiasati dengan cara memberikan kesempatan kepada peminjam sebanyak 3 kali, apabila dalam kesempatan tiga kali tersebut mereka tetap melakukan penunggakan maka pihak pengelola akan melakukan penyitaan barang jaminan serta tidak dibolehkan lagi untuk mengajukan pinjaman pada periode selanjutnya. Selain itu untuk mendapatkan dana pinjaman ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, tahapan itu diantaranya, tahapan MAD sosialisasi, Musdes sosialisasi, musyawarah khusus perempuan (MKP), pengajuan proposal, tahapan verifikasi, MAD prioritas usulan, MAD penetapan usulan, serta tahapan pencairan dan pengembalian dana pinjaman selama kurun waktu yang telah ditentukan. 2. Sasaran / Tujuan Efektivitas pelaksanaan program SPP dapat di lihat juga dari sejauh mana pelaksanaan program ini mencapai sasaran atau tujuannya. Apabila suatu program dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya maka program tersebut dapat dikatakan efektif, namun sebaliknya apabila suatu program tidak mencapai sasaran yang ditetapkan sebelumnya maka program tersebut tidak efektif.
Sasaran
dari
pelaksanaan
program
SPP
ini
adalah
untuk
mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja baru. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran program SPP di Kecamatan Ranomeeto ini dapat dilihat dari apakah kegiatan SPP ini telah mencapai sasaran kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro bagi rumah tangga miskin (RTM) atau malah sebaliknya dan dapat dilihat juga dari apakah masing-masing kelompok itu mengalami peningkatan usaha yang dilakukan setelah pemberian tambahan modal yang dipinjamkan oleh UPK dan apakah hal tersebut dapat bermanfaat bagi anggota kelompok peminjam atau tidak. Adapun pencapaian sasaran/tujuan dari pelaksanaan program simpan pinjam perempuan di Kecamatan Ranomeeto, dapat dilihat pada tabel 6. berikut ini:
Tabel 6. Pencapaian Sasaran/Tujuan dari Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Ranomeeto NO 1
SASARAN YANG INGIN DICAPAI
REALITA
HARAPAN -
KET
Mengembangkan
Kegiatan SPP telah
Hasil ini dapat
potensi kegiatan
memberikan manfaat
dikatakan
simpan pinjam
bagi kaum perempuan
sasaran yang
perdesaan
di Kec.Ranomeeto
ingin dicapai dari
dalam hal mengelola
pelaksanaan
keuangan sederhana
program ini
dilihat dari
tercapai.
pembukuanpembukuan yang telah dibuat oleh masing-masing kelompok. 2
-
Dapat memenuhi
Bagi para pemanfaat
Hal tersebut
kebutuhan
program ini, dana
sudah dapat
pendanaan sosial
yang dipinjamkan
dikatakan efektif
dasar
memang sangat membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar.
3
Kemudahan akses
Meskipun program ini
Harusnya program
Program ini
pendanaan usaha
diperuntukan untuk
ini tidak memberikan
belum efektif
skala mikro dan
masyarakat rumah
persyaratan-
dalam hal
Mendorong
tangga miskin, namun
persyaratan yang
mengurangi
pengurangan
dalam kenyataannya
berat bagi para
rumah tangga
rumah tangga
masih banyak
peminjam agar
miskin, karena
miskin
masyarakat miskin
kemudahan akses
orang miskin
yang tidak bisa
rumah tangga miskin
susah
mengakses program
dalam program ini
mendapatkan
ini karena diberatkan
4
dapat dilakukan
pinjaman dana
oleh persyaratan
karena diberatkan
sehingga masyarakat
dengan
yang lebih mampulah
persyaratan-
yang mendapat
persyaratan
bantuan program.
tertentu. -
Meningkatkan
Kelompok yang ikut
Hal tersebut
Usahanya
dalam kegiatan ini,
sudah dapat
memang mengalami
dikatakan efektif
peningkatan dalam usahanya serta penghasilannya meningkat Sumber :Hasil olah data wawancara dan observasi
Beberapa hasil wawancara dengan beberapa Informan mengenai masalah sasaran/tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program ini Fasilitas Kecamatan Ranomeeto, yang mengatakan bahwa : “...sasaran pelaksanaan program ini adalah perempuan rumah tangga miskin (RTM) yang memiliki usaha dan tidak boleh PNS, ini sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MP. “(Hasil Wawancara, 14 Maret 2012) Selanjutnya pendapat Camat Ranomeeto adalah: “...Program SPP ini juga memberikan fasilitas bantuan pendanaan permodalan kepada masyarakat miskin yang memiliki kelompok dan usaha serta memberikan kemudahan akses dalam hal mendapatkan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan untuk usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan sosial dasar.” (Hasil Wawancara, 17 Maret 2012) Selain itu kegiatan SPP juga dianggap dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan usaha warga yang sudah ada dan menstimulasi warga untuk menciptakan lapangan kerja baru. Seorang informan mengatakan bahwa:
“...Setelah saya mengikuti program SPP ini, saya mendapatkan modal pinjaman sehingga saya dapat mengembangkan usaha saya dengan baik, sehingga mengalami peningkatan pendapatan. Selain itu juga saya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.” (Hasil Wawancara, 17 Maret 2012).
Pendapat lain juga dikemukakan oleh salah satu ketua kelompok yang mendapat pinjaman SPP ini bahwa : “...seperti saya sekarang modal dari PNPM, saya buka usaha dan berkembang.” (Hasil Wawancara, 17 Maret 2012). Hal yang
sama juga dikemukakan oleh Ibu Hartini,
beliau
mengatakan bahwa: “...Saya merasa senang dengan adanya program SPP karena yang tadinya saya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Tetapi dengan adanya pinjaman modal, sekarang saya bisa mendapat uang tambahan dan penghasilan dari usaha saya.” (Hasil Wawancara, 17 Maret 2012)
Pendapat dari pihak UPK oleh Ketua UPK menjelaskan bahwa: “...Adanya program SPP sangatlah membantu untuk masyarakat miskin yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, dan ini sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam program SPP, yaitu dimana ibu-ibu atau kaum perempuan yang ingin mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan usahanya dapat diperoleh melalui pinjaman modal program SPP yang diadakan oleh PNPM. Selain itu pula dengan adanya kegiatan ini kaum perempuan dapat mandiri dalam menghasilkan pendapatan tanpa mengharapkan dari pendapatan suami mereka, dan ini dapat mendorong pengutan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.” (Hasil Wawancara, 19 Maret 2012)
Meskipun demikian, Dari hasil pengamatan dan wawancara yang ditemui dilapangan dalam hal pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya kegiatan SPP di Kecamatan Ranomeeto terdapat beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa belum puas dengan program yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini khususnya program SPP.
Karena masyarakat miskin merasa kesulitan dalam mengakses SPP, karena dalam program SPP tersebut terdapat persyaratan-persyaratan yang memberatkan masyarakat miskin, salah satunya adalah persyaratan yang mengharuskan kelompok yang akan meminjam dana SPP tersebut memiiki usaha dasar sendiri serta harus memiliki barang jaminan, sementara
ada
beberapa
kelompok
masyarakat
yang
berminat
melakukan pinjaman dana SPP tersebut tidak mempunyai dasar usaha karena memang mereka memiliki perekonomian dibawah rata-rata. Jadi, mereka beranggapan bahwa program ini hanya diberikan pada kelompokkelompok yang mempunyai taraf kehidupan berkecukupan/mampu. Hal ini tentunya bertentangan dengan sasaran utama dalam PNPM Mandiri Perdesaan yaitu rumah tangga miskin (RTM). Hal ini sesuai dengan pernyataan beberapa informan yaitu sebagai berikut : “...Seharusnya pinjaman diperuntukkan kepada orang miskin, tetapi kalau yang miskin sekali malah tidak dipinjami. Orang miskin yang belum punya usaha juga dilarang pinjam karena dianggap tidak bisa mengembalikan.” (Hasil Wawancara, 19 Maret 2012) “...Sedang untuk SPP, kelihatannya tidak ada ibu-ibu dari keluarga miskin yang mau meminjam. Soalnya, tidak memiliki jaminan untuk melakukan pinjaman.” (Hasil Wawancara, 18 Maret 2012) “...Jika persoalan itu, memang saya lihat banyak perempuan yang aktif dalam beberapa kelompok, tapi saya tidak mau karena saya merasa diberatkan dalam kelompok yang harus menerima pinjaman dan dikembalikan dengan bunga yang cukup besar dan mensyaratkan memiliki usaha dan jaminan.” (Hasil Wawancara, 19 Maret 2012)
Dari hasil wawancara yang melibatkan beberapa anggota kelompok dan pengelola di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, sasaran/
tujuan program SPP di wilayah Kecamatan Ranomeeto ini dapat dikatakan belum berhasil secara sempurna. Dimana ada beberapa kelompok yang terggolong dalam rumah tangga miskin tidak dapat memperoleh bantuan pinjaman dana SPP, hal itu dikarenakan kelompokkelompok tersebut tidak mempunyai usaha dasar dan barang jaminan seperti yang disyaratkan oleh pengelola. Tetapi selain itu, dibalik ketidakberhasilan
sasaran
program
SPP
tersebut
terdapat
pula
keberhasilan dari adanya program SPP, dimana hal itu dapat ditunjukkan dari adanya kelompok-kelompok yang telah merasa puas dengan adanya dana pinjaman SPP ini, dan itu dapat dilihat dari beberapa usaha yang mereka kelola mengalami peningkatan. B. Integrasi Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dalam penelitian ini integrasi mempunyai pengertian pengukuran terhadap tingkat kemampuan aparatur untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan SPP dalam usaha
penanggulangan
kemiskinan
dan
pengangguran
di
Kecamatan
Ranomeeto. Untuk mengukur keberhasilan dalam proses sosialisasi dapat diukur atau dilihat dari bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh organisasi dalam hal ini pihak PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranomeeto kepada masyarakat dan seberapa jauh masyarakat atau kelompok yang meminjam dana SPP dapat mengetahui informasi-informasi yang didapat dari sosialisasi tersebut
apakah mereka memahami/mengerti atau bahkan sebaliknya. Untuk membahas lebih lanjut bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola yang terkait dalam pelaksanaan PNPM MP SPP di Kecamatan Ranomeeto yakni sebagai berikut : Proses sosialisasi dalam penelitian ini adalah proses pengenalan PNPM MP SPP dalam usaha penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempumyai kegiatan simpan pinjam. Dimana untuk melakukan proses sosialisasi mengenai program, yaitu terjadi antara pembuat kebijakan dan pelaksana program, agar apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dapat tercapai. Selain itu penyampaian informasi tentang program
juga harus dilakukan antara pelaksana program
kebijakan dengan target group dalam hal ini adalah masyarakat. Proses penyampaian informasi atau sosialisasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana program ini menyangkut keterkaitan antara keputusan yang telah dibuat dengan aturan mengenai pelaksanaannya, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan,
sehingga
pelaksana
tidak
mengalami
kesalahan
dalam
melaksanakan program yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan dari Fasilitator Kecamatan yang menyatakan bahwa : “Proses penyampaian informasi mengenai program PNPM Mandiri Perdesaan telah dijelaskan melalui beberapa peraturan pemerintah. Sedangkan tata cara pelaksanaan program tertuang dalam Buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan dan juga diberikan melalui pelatihan-pelatihan.” (Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2012)
Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Kepala PJOK Kecamatan bahwa: “Sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan program dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang dipusatkan di Kabupaten, dimana para petugas yang akan melaksanakan program dibekali dengan beberapa pengetahuan tentang tujuan dan tata cara pelaksanaan program ini.” (hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2012)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana diberikan melalui pelatihanpelatihan serta tata cara pelaksanaan program dituangkan dalam Buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yang diberikan kepada para pengelola-pengelola di tingkat kecamatan maupun desa. Selain proses sosialisasi dari pembuat kebijakan dengan pelaksana program seperti yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi dari pelaksana program kepada target group atau masyarakat khususnya kaum perempuan. Agar anggota masyarakat yang dimaksud mengerti tentang sasaran ataupun manfaat dari program tersebut. Adapun pada program PNPM Mandiri Perdesaan sistem penyampaian isi dan tujuan dari program ini kepada masyarakat khususnya kaum perempuan, dilakukan melalui proses sosialisasi. Dimana hal ini sesuai dengan PTO PNPM Mandiri Perdesaan yang menjelaskan bahwa tahapan persiapan kegiatan meliputi tahapan persiapan dan sosialisasi awal, pernyataan dari Ketua UPK, yang menyatakan bahwa: “Proses penyampaian informasi kepada masyarakat sudah dilakukan melalui beberapa proses sosialisasi, misalnya melalui penyebaran pamflet-pamflet, bahkan sosialisasi langsung ke masyarakat melalui forum MAD Sosialisasi dan Musdes Sosialisasi.” (Hasil wawancara pada tanggal 17 maret 2012)
Hal ini juga dikemukakan oleh Fasilitator Kecamatan yaitu: “sosialisasi berjalan terus menerus, karena ketika ada program yang sosialisanya terbatas maka kegagalan mudah terjadi.Adapun proses sosialisasi dilakukan pada`tahapan musyawarah antar desa sosialisasi dan pada tahapan musyawarah desa sosialisasi.” (Hasil Wawancara, 17 Maret 2012)
Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu Ibu yang memanfaatkan program SPP, bahwa: “Program PNPM Mandiri Perdesaan Khususnya SPP, ini saya ketahui melalui pamflet-pamflet yang dipasang di beberapa tempat di desa saya. Oleh karena itu, saya bisa mengetahui bahwa ada suatu program yang sedang berjalan di kecamatan.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2012)
Hal serupa juga dibenarkan oleh Ibu yang juga memanfaatkan program ini, bahwa : “Program ini saya tahu dari papan baliho yang terpajang dipinggir jalan, kemudian saya konfirmasi ke salah satu keluarga yang bekerja dikantor kecamatan dan dia menjelaskan lebih rinci tentang manfaat dari program ini” (Hasil wawancara pada tanggal 20 maret 2012) Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi atau proses penyampaian informasi dari pelaksana ke masyarakat khususnya kaum perempuan yaitu melalui sosialisasi dengan berbagai media seperti, pamflet-pamflet, spanduk, baliho, bahkan sosialisasi langsung ke masyarakat melalui forum MAD Sosialisasi dan Musdes Sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang memperlihatkan pengetahuan masyarakat akan adanya program ini di Kecamatan Ranomeeto maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian tujuan, isi serta manfaat program PNPM Mandiri Perdesaan dari pelaksana kepada masyarakat sudah berjalan dengan optimal.
Dengan menggunakan proses sosialisasi yang baik dalam proses pelaksanaan suatu program dapat menyadarkan semua pihak yang terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu program, sehingga tidak ada ketimpangan dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan khususnya SPP ini, perlu adanya sosialisasi yang baik kepada seluruh target group, sehingga mereka tahu mengenai keberadaan serta tujuan program tersebut. Selain itu perlu adanya bentuk penyampaian informasi yang lebih menjangkau keseluruh lapisan masyarakat, begitupun dari sisi masyarakat itu sendiri sebagai komunikan atau penerima informasi perlu ditumbuhkan kesadaran untuk lebih partisipatif dalam proses penerimaan informasi agar informasi yang ada dapat tersampaikan dengan baik kepada semua pihak yang terkait, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. C. Adaptasi Adaptasi
adalah
proses
penyesuaian
diri
yang
dilakukan untuk
menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dalam penelitian ini adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan organisasi PNPM khususnya pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan dengan melakukan pengadaan dan pengisian tenaga kerja (sumber daya manusia).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator Teknik Kecamatan Ranomeeto, yang mengatakan bahwa : “Dalam pelaksanaan PNPM ini, tentu saja kita membutuhkan pelaksana, dimana PNPM ini mengikuti sistem yang memang sudah ada di Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranomeeto”. (Hasil wawancara pada tanggal 17 maret 2012)
Dalam hal ketersediaan sumber daya pelaksana, didalamnya termasuk adalah jumlah pelaksana atau kuantitas yang memadai, Hal ini sesuai yang dikemukakan lebih lanjut oleh beliau yang menyatakan bahwa : “Menurut saya jumlah pelaksana program ini sudah sangat memadai, baik dibagian pengelola dan pelaksana kegiatan dilapangan. Meskipun para pelaksana kadang harus bekerja lebih lama dalam rangka pelaksanaannya, namun secara umum jumlah pelaksana program ini sudah sangat memadai”. (hasil wawancara pada tanggal 16 maret 2012). Hal yang serupa juga dikemukakan oleh salah seorang Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Ranomeeto, yang menyatakan bahwa: “Secara umum pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan ini sudah sangat memadai, apalagi dengan adanya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang melaksanakan tugas-tugas merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK.” (Hasil wawancara pada tanggal 17 maret 2012) Berdasarkan hasil wawancara dan data jumlah pelaksana dari beberapa informan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa secara kuantitas pelaksana dari PNPM Mandiri Perdesaan khususnya SPP ini sudah sangat memadai dan hal yang paling penting adalah partisipasi aktif oleh pihak-pihak yang terkait, karena jumlah pelaksana yang mencukupi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan program. Selain jumlah pelaksana yang memadai juga diperlukan adanya pelaksana yang kompeten dalam menjalankan program tersebut, karena apabila
jumlah pelaksana telah mencukupi, namun tanpa diimbangi dengan kemampuan atau keahlian dalam menjalankan program, maka dalam proses pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan maksimal. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil merupakan hal yang sangat penting agar pelaksanaan program lebih efisien dan efektif, dimana kadangkala pelaksanaan suatu kegiatan terhambat bukan karena jumlah pelaksana yang tidak memadai, tetapi lebih pada kurangnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana. Pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini, menurut Fasilitator Kecamatan bahwa : “Para pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Ranomeeto secara umum telah memiliki kemampuan yang memadai karena dalam proses pengisian para pelaksana ini telah memalui beberapa tahapan seleksi, terlebih lagi telah dilakukan beberapa kali pelatihan di tingkat Kabupaten sehingga secara langsung dapat menambah keterampilan dan keahlian masing-masing pelaksana dalam melaksanakan tugasnya masing-masing”. (hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2012). Sebagaimana diketahui bahwa latar belakang dan tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Beliau juga menambahkan bahwa : “Para pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Ranomeeto pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang hampir sama. Rata-rata merupakan lulusan Strata 1 (S1), Diploma 3 (D3) dan adapun yang tamatan SMA sedang melakukan studinya.” (hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2012).
Adapun susunan jumlah para pelaksana PNPM dan spesifikasi pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 7. di bawah ini :
Tabel.7 Susunan jumlah pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranomeeto dan spesifikasi pendidikannya No 1 2 3 4 5 6
Bagian Fasilitator Kecamatan Fasilitator Teknik BKAD Tim Verifikasi BP-UPK UPK
Jumlah 1 1 3 4 3 3
Spesifikasi Pendidikan S1 D3 D3 S1 dan D3 S1 dan D3 D3 dan SMA
Sumber: Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranomeeto
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa secara umum keterampilan dan keahlian para pelaksana dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada program SPP sudah sangat memadai. Dimana jumlah dan kualitas pelaksana yang memadai sangat memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan program.
