BAB V DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Demografi Pemerintah Kabupaten Tabanan

BAB V DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 5.1.1 Demografi Pemerintah Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan merupakan salah satu dari 9 kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan

UU No. 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Secara geografis posisi Kabupaten Tabanan berada di tengah Pulau Bali terletak diantara 080-14’ 30” – 080 30’ 07” LS dan 1140 54’52” – 1150 12’57” BT. Secara administratif Kabupaten Tabanan terbagi 10 (sepuluh) kecamatan yang terdiri dari 133 desa dinas, 244 desa pekraman dan 795 banjar.

5.1.2

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tabanan Pemerintah Kabupaten Tabanan dipimpin oleh seorang Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah dengan masa jabatan selama lima tahun. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan didalamnya terdapat

Sekretariat

Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, 7 (Tujuh) Badan, 15 (Lima Belas) Dinas, 5 (Lima) Kantor, dan 10 (sepuluh) Kecamatan. Kelembagaan di Pemerintah Daerah mengalami

beberapa kali perubahan yang menyebabkan terjadinya

perputaran dan perpindahan Pegawai Negeri Sipil.

61

62

5.1.3

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan di dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana struktur organisasi pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggara, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang dibantu dengan Pembantu Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Pengelolaan Keuangan dimasingmasing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda sesuai dengan jabatannya. Pengguna Anggaran didalam pengelolaan keuangan lebih pada memberikan keputusan yang bersifat kebijakan sedangkan Pejabat Penatausahaan Keuangan melaksanakan tugas administrasi keuangan dari mempersiapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sampai pada penyusunan laporan keuangan. Pegawai pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada lampiran 2, dimana jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 9.049 orang dan yang berpendidikan ekonomi sebanyak 426 orang, dari pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang menjadi pengelola keuangan hanya sebanyak 80 orang dari 248 pengelola keuangan yang ditunjuk. Susunan atau struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah dimasing-masing SKPD lebih jelasnya disajikan pada Gambar 5.1.

63

Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran

PPTK

PPTK

PPK

Pembantu Bendahara

1. Menyiapkan SPM 2. Memverivikasi SPJ 3. Melaksanakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Membantu Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran

1. Mengendaliakan Pelaksanaan Kegiatan 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pelaksanaan Kegiatan

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Permendagri Nomor 13Tahun 2006. 5.2 Deskripsi Hasil Penelitian Jumlah kuisioner yang disebarkan sebanyak 80 dimana masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diambil 2 responden untuk menjawab pernyataan/pertanyaan kuisioner yang disiapkan, jumlah kuisioner yang kembali sesuai dengan kuisioner yang disebarkan dan semua kuisioner layak untuk di analisis. Pengumpulan data dari wawancara akan dilakukan dengan cara memilih

64

beberapa informan kunci yang berkaitan langsung dengan penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan misalnya dari Bappeda (Tim teknis TAPD), Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan (Kasubag Akuntansi/Admin), Dari Inspektorat (auditor), Badan Kepegawaian Daerah (Bidang Pengembangan). Jumlah kuisioner yang disebarkan, jumlah kuisioner yang kembali dan jumlah kuisioner yang layak dianalisis lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1. Tabel 5.1 Penyebaran dan Pengembalian Kuisioner Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan No

Keterangan

Kuisioner

1

Jumlah Kuisioner yang disebarkan

80

2

Jumlah kuisioner yang kembali

80

3

Jumlah kuisioner yang layak diolah

80

4

Response Rate

100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2015 Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, dapat dijelaskan mengenai karakteristik Pengelola Keuangan. Karakteristik Pengelola Keuangan dapat

dilihat

melalui demografi Pengelola Keuangan. Demografi tersebut

digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang pengelola keuangan pada pemerintah Kabupaten Tabanan. Demografi Pengelola keuangan pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, dan pendidikan. 5.2.1 Jenis kelamin Pengelola Keuangan Dilihat dari jenis kelamin, data menunjukkan dari 80 Pengelola Keuangan, 75

65

adalah laki-laki dan sisanya 5 perempuan.

Pengelola Keuangan dengan jenis

kelamin laki-laki lebih mendominasi dari yang berjenis kelamin perempuan seperti yang disajikan pada Tabel 5.2. Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Pengelola Keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan Menurut Jenis kelamin Tahun 2015 Jumlah Jenis Kelamin Orang (%) Perempuan

5

6,2

Laki-laki

75

93,8

Total

80

100

Sumber : Lampiran 4 Jika digambarkan karakteristik Pengelola Keuangan berdasarkan jenis kelamin di Pemerintah Kabupaten Tabanan lebih didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 93,8 persen sedangkan Pengelola Keuangan dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 6,2 persen. Dalam hal ketelitian dan kerapian administrasi perempuan biasanya jauh lebih teliti dan rapi dari laki-laki, sehingga dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam pencatatan administrasi, namun kenyataannya di Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam penunjukkan pejabat pengelola keuangan masih didominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki.

Untuk lebih

jelasnya Karakteristik Pengelola Keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 5.2.

66

6,2

Laki-laki Perempuan 93,8

Gambar 5.2 Karakteristik Pengelola Keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015 Sumber : Lampiran 4 5.2.2 Umur Pengelola Keuangan Ditinjau dari umur, Pengelola Keuangan berada pada rentang 35 tahun keatas, digolongkan menjadi lima kelompok umur seperti tersaji pada Tabel 5.3. Data menunjukkan Pengelola Keuangan dimasing-masing SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan cenderung lebih banyak berada pada kelompok umur diatas 45 Tahun dan yang paling banyak berada pada kelompok umur diatas 50 Tahun. Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Pengelola Keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan Menurut Umur Tahun 2015 Jumlah Umur

Orang

(%)

<35

3

3,8

35-39

4

5,0

40-44

8

10,0

45-49

24

30,0

50 +

41

51,2

80

100,0

Total Sumber : Lampiran 4

67

Karakteristik Pengelola Keuangan berdasarkan umur jika digambarkan akan terlihat seperti pada Gambar 5.3 yang menunjukkan bahwa Pengelola Keuangan yang ada di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pengelola keuangan yang berada pada umur 45 Tahun keatas. Umur pengelola keuangan dimasing –masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan 51,2 persen memiliki umur diatas 50 Tahun, 30 persen berada pada rentan umur 45 sampai dengan 49 tahun dan sisanya berada di bawah 45 Tahun. Penunjukkan Pengelola Keuangan dimasing-masing SKPD melekat dengan jabatan strukturalnya, dimana untuk dipromosikan dalam jabatan struktural dilihat dari golongan/pangkat pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5,2

5

10 <35

51,2

35-39 30

40-44 45-49 50 +

Gambar 5.3 Karakteristik Pengelola Keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan menurut Umur Tahun 2015 Sumber : Lampiran 4 5.2.3 Pendidikan Pengelola Keuangan Kualifikasi pendidikan Pengelola Keuangan disajikan pada Tabel 5.4. Umumnya pendidikan Pengelola Keuangan SKPD memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Ini terlihat dengan pendidikan yang dimiliki oleh Pengelola Keuangan

68

didominasi pada kelompok Sarjana, baik itu S1 maupun S2, dan hanya sebagian kecil yang memiliki kualifikasi pendidikan dibawah sarjana. Secara keseluruhan kualifikasi pendidikan yang dimiliki Pengelola Keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah relatif tinggi. Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Pengelola Keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan Menurut Pendidikan Tahun 2015 Jumlah Pendidikan Orang (%) SMA

1

1,3

D3

2

2,5

S1/D4

39

48,7

S2

38

47,5

Total

80

100,0

Sumber : Lampiran 4 Kualifikasi Pendidikan Pengelola Keuangan SKPD juga dapat dilihat pada gambar 5.4 tentang karakteristik Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pendidikan di Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan prosentasenya. Dimana 48,8 persen Pengelola Keuangan SKPD memiliki jenjang pendidikan S1/D4, 47,5 persen berpendidikan S2 dan sisanya dari D3 dan SMA. SDM di Pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi sebanyak 47 persen namun yang tersebar di dimasing-masing SKPD hanya 18,7 persen yang menjadi satuan pengelola keuangan daerah. Ini berarti bahwa SDM untuk satuan pengelola keuangan daerah di masing-masing SKPD dilihat dari segi latar belakang pendidikan belum optimal.

69

1 2

38 SMA

39

D3 S1/D4 S2

Gambar 5.4 Karakteristik Pengelola Keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan berdasarkan pendidikan Tahun 2015 Sumber : Lampiran 4 Pada bagian ini juga disajikan deskripsi variabel- variabel penelitian yang diukur melalui indikator-indikator masing-masing. Variabel seperti ini umumnya disebut dengan konstruk, yang terdiri dari konstruk eksogen yaitu Kompetensi SDM (X1), Penerapan SAP (X2), dan Pemanfaatan SIPKD (X3), serta konstruk endogen Penerapan SPIP (Y1) dan Kualitas LKPD (Y2). Berdasarkan atas tabulasi data jawaban kuisioner terhadap indikatorindikator yang digunakan dinilai atau diberikan skor dengan menggunakan skala likeart dengan ketentuan a) Nilai 5 = Sangat Setuju (SS), b) Nilai 4 = Setuju (S), c) Nilai 3 = Netral (N), d) nilai 2 = Tidak Setuju (TS) dan Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju (STS). Sebelum menunjukkan

hubungan

dilakukan antar

pengujian

konstruk

terhadap

tersebut,

didiskripsikan secara satu persatu pada bagian berikut.

maka

hipotesis

yang

datanya

akan

70

5.2.4

Kompetensi SDM (X1) Variabel Kompetensi SDM (X1) menunjukkan kemampuan SDM dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya yang diukur melalui lima indikator yaitu latar belakang pendidikan (X11),pemahaman terhadap peraturan dan standar (X12), interaksi dengan sistem (X13) , pelatihan dan bimtek (X14) serta pengalaman bekerja (X15). Distribusi frekuensi variabel Kompetensi SDM dapat disajikan seperti pada Tabel 5.5. Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi persepsi Pengelola Keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang variabel Kompetensi SDM Tahun 2015 Indikator Latar belakang Pendidikan Pemahaman thd peraturan dan standar Interaksi dg sistem Pelatihan dan bimtek Pengalaman bekerja Rata-Rata

Satuan

1

Orang Persen

-

Orang Persen Orang Persen Orang Persen Orang Persen persen

Skor 3

2 -

2,00 2,50

4

5

Total

Rataan Skor

39 39 48,75 48,75

80 100,00

4,46

1 2 - 1,25 2,50 1 12 - 1,25 15,00 1 2 - 1,25 2,50 3 - 3,75

44 55,00 54 67,50 54 67,50 56 70,00

33 41,25 13 16,25 23 28,75 21 26,25

80 100,00 80 100,00 80 100,00 80 100,00

4,36

- 0,75

61,75 32,25

100,00

4,26

5,25

3,99 4,24 4,23

Sumber : Lampiran 5 Data pada Tabel 5.5. menunjukkan bahwa variabel Kompetensi SDM terkonsentrasi pada nilai 4 dan 5 dan secara keseluruhan memiliki rataan skor lebih besar dari 4. Ini berarti bahwa Kompetensi SDM berada pada tingkat diatas rata-rata.

71

5.2.5 Penerapan SAP (X2) Untuk variabel penerapan SAP terdiri dari lima indikator yaitu akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Distribusi jawaban responden seperti tersaji pada Tabel 5.6. Data menunjukkan bahwa penerapan SAP sudah meningkat karena nilai jawaban Pengelola Keuangan cenderung pada nilai 4 dan 5 dan memiliki rataan skor diatas 4, ini berarti bahwa variabel penerapan SAP sudah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal karena masih ada jawaban Pengelola Keuangan yang beraada pada nilai dibawah nilai 3. Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi persepsi Pengelola Keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang variabel Penerapan SAP Tahun 2015 Indikator

Satuan

Akuntabilitas

Keseimbangan Antar generasi Evaluasi kinerja

Orang Persen Orang Persen Orang Persen Orang Persen Orang Persen

-

-

Rata-Rata

persen

-

0,00

Manajemen Transparansi

1

2

Skor 3 3 3,75 1 1,25 2 2,50 1 1,25

44 55,00 48 60,00 37 46,25 52 65,00 45 56,25

36 45,00 29 36,25 42 52,50 26 32,50 34 42,50

80 100,00 80 100,00 80 100,00 80 100,00 80 100,00

1,75

56,50

41,75

100,00

4

5

Total

Rataan Skor 4,45 4,33 4,51 4,30 4,41 4,40

Sumber : Lampiran 5 5.2.6

Pemanfaatan SIPKD (X3) Variabel pemanfaatan SIPKD terdiri dari lima indikator antara lain

kemajuan informasi komunikasi, perkembangan web dan teknologi internet, perubahan sistem pelaporan, sarana dan prasarana yang memadai dan pemeliharaan yang teratur. Melihat jawaban dari responden yang cenderung lebih

72

banyak pada nilai 4 dan 5 ini membuktikan bahwa pemanfaatan SIPKD memiliki pengaruh

yang positif

terhadap penyusunan

LKPD

yang akan

dapat

mempengaruhi kualitas LKPD yang disusun. Distribusi jawaban responden dilihat dari rataan skor berada diatas 4 menunjukkan bahwa SIPKD sangat bermanfaat dalam penyusunan LKPD. Data tentang pemanfaatan SIPKD disajikan pada Tabel 5.7. Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi persepsi Pengelola Keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang variabel Pemanfaatan SIPKD Tahun 2015 Indikator

Satuan

Kemajuan Informasi Perkembangan Web dan internet Sistem Pelaporan Sarana dan prasarana Pemeliharaan Yang teratur

Orang Persen Orang Persen Orang Persen Orang Persen Orang Persen

-

Rata-Rata

persen

-

1

1 1,25 4 5,00 1 1,25

Skor 3 1 1,25 9 11,25 1 1,25 5 6,25 7 8,75

4 37 46,25 43 53,75 44 55,00 48 60,00 40 50,00

42 52,50 27 33,75 35 43,75 23 28,75 32 40,00

Rataan Skor 80 4,51 100,00 80 4,20 100,00 80 4,43 100,00 80 4,13 100,00 80 4,29 100,00

1,50

5,75

53,00

39,75

100,00

2

5

Total

4,31

Sumber : Lampiran 5 5.2.7 Penerapan SPIP (Y1) Distribusi jawaban responden tentang variabel penerapan SPIP yang merupakan variabel perantara dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 5.8. Secara keseluruhan indikator-indikator dari variabel penerapan SPIP tersebut menunjukkan bahwa pengendalian intern yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan dengan baik terlihat dari nilai rataan skor berada diatas 4. Tetapi masih ada nilai jawaban responden pada nilai dibawah 3 ini menunjukkan bahwa penerapan SPIP masih memerlukan perhatian yang serius

73

karena SPIP merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas LKPD. Tabel 5.8 Distribusi Frekuensi persepsi Pengelola Keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang variabel Penerapan SPIP Tahun 2015 Indikator

Satuan

Integritas data Ketepatan Posting data Prosedur otorisasi Tersimpannya Sumber data Pembagian tanggungjawab

Orang Persen Orang Persen Orang Persen Orang Persen Orang Persen

-

Rata-Rata

persen

-

1

1 1,25 -

Skor 3 1 1,25 2 2,50 3 3,75 4 5,00

40 50,00 36 45,00 43 53,75 38 47,50 29 36,25

39 48,75 42 52,50 33 41,25 42 52,50 47 58,75

80 100,00 80 100,00 80 100,00 80 100,00 80 100,00

0,25

2,50

46,50

50,75

100,00

2

4

5

Total

Rataan Skor 4,48 4,50 4,35 4,53 4,54 4,48

Sumber : Lampiran 5

5.2.8 Kualitas LKPD (Y2) Kualitas LKPD terdiri dari lima indikator yaitu LKPD disajikan secara andal, relevan, dapat dipahami, dapat dibandingkan serta sesuai dengan pedoman penyusunan LKPD. Data pada Tabel 5.9 menunjukkan bahwa kualitas LKPD sudah disusun sesuai pedoman penyusunan LKPD yang terlihat dengan nilai skor jawaban responden berada pada skor rataan di atas 4. Dalam Penyusunan LKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah berpedoman pada peraturan dan standar yang ada yang berpengaruh pada pemberian opini dari lembaga pemeriksa keuangan. Distribusi jawaban responden tentang kualitas LKPD tersaji pada Tabel 5.9.

74

Tabel 5.9 Distribusi Frekuensi persepsi Pengelola Keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang variabel Kualitas LKPD Tahun 2015 Indikator Relevan

Satuan

1

2

Dapat Dipahami Dapat Dibandingkan Sesuai dengan Pedoman

Orang Persen Orang Persen Orang Persen Orang Persen Orang Persen

-

-

Rata-rata

Persen

-

0,00

Andal

Skor 3 2 2,50 -

31 38,75 36 45,00 39 48,75 44 55,00 38 47,50

49 61,25 44 55,00 39 48,75 36 45,00 42 52,50

80 100,00 80 100,00 80 100,00 80 100,00 80 100,00

0,50

47,00

52,50

100,00

4

5

Total

Rataan Skor 4,61 4,55 4,46 4,45 4,53 4,52

Sumber : Lampiran 5 5.3 Hasil Analisis statistik Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kualitas LKPD Kabupaten Tabanan Dalam analisis dengan PLS ada 2 hal yang dilakukan, pertama, menilai outer model atau measurement model adalah penilaian terhadap reliabilitas dan validitas variabel penelitian. Ada beberapa kriteria untuk menilai outer model

yaitu: convergent validity dan discriminant validity. Kedua, menilai

inner model atau struktural model, Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh kompetensi SDM, Penerapan SAP, pemanfaatan SIPKD dan penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Secara keseluruhan full Model dari faktorfaktor yang mempengaruhi kualitas LKPD Kabupaten Tabanan sesuai dengan hasil perhitungan Partial Least Square (PLS) dapat dilihat pada Gambar 5.5.

75

Gambar 5.5 Full Model dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Sumber : Lampiran 6

1) Uji Validitas Outer Model Untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan untuk membentuk konstruk atau variabel laten adalah valid, maka dilakukan analisis sebagai berikut. a) Convergent Validity Hasil Output PLS ( Partial Least Square ) mengenai convergent validity disajikan pada Tabel 5.10.

76

Tabel 5.10 Outer Loading Indikator terhadap Konstruk Kompetensi SDM (X1), Penerapan SAP (X2), Pemanfaatan SIPKD (X3), Penerapan SPIP (Y1)dan Kualitas LKPD (Y2) Kabupaten Tabanan. Hubungan Antar Variabel

Loading

Sterr

T statistik

P value

X1.1<-Kompetensi SDM(X1) X1.2<-Kompetensi SDM(X1) X1.3<-Kompetensi SDM(X1) X1.4<-Kompetensi SDM(X1) X1.5<-Kompetensi SDM(X1)

0.877 0.883 0.774 0.813 0.853

0.027 0.035 0.063 0.053 0,035

32.198 25.505 12.293 15.288 24.204

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

X2.1<-Penerapan SAP (X2) X2.2<-Penerapan SAP (X2) X2.3<-Penerapan SAP (X2) X2.4<-Penerapan SAP (X2) X2.5<-Penerapan SAP (X2)

0.862 0.829 0.903 0.715 0.819

0.036 0.041 0.029 0.067 0.042

24.037 20.054 31.563 10.659 19.550

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

X3.1<-Pemanfaatan SIPKD (X3) X3.2<- Pemanfaatan SIPKD (X3) X3.3<- Pemanfaatan SIPKD (X3) X3.4<- Pemanfaatan SIPKD (X3) X3.5<- Pemanfaatan SIPKD (X3)

0.860 0.646 0.797 0.694 0.701

0.034 0.083 0.049 0.057 0.071

23.341 7.751 16.412 12.052 9.810

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Y1.1<-Penerapan SPIP (Y1) Y1.2<-Penerapan SPIP (Y1) Y1.3<-Penerapan SPIP (Y1) Y1.4<-Penerapan SPIP (Y1) Y1.5<-Penerapan SPIP (Y1)

0.899 0.896 0.687 0.873 0.821

0.023 0.026 0.114 0.031 0.042

38.308 34.220 6.023 27.771 19.490

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Y2.1<-Kualitas LKPD (Y2) Y2.2<- Kualitas LKPD (Y2) Y2.3<- Kualitas LKPD (Y2) Y2.4<- Kualitas LKPD (Y2) Y2.5<- Kualitas LKPD (Y2)

0.869 0.826 0.817 0.836 0.845

0.030 0.041 0.039 0.036 0.035

28.877 20.011 20.956 23.313 23.898

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sumber : Lampiran 6

77

Berdasarkan Tabel 5.10 dapat diketahui bahwa semua indikator yang membentuk konstruk Kompetensi SDM (X1), Penerapan SAP (X2), Pemanfaatan SIPKD (X3), Penerapan SPIP (Y1) dan Kualitas LKPD (Y2) secara statistik adalah signifikan dengan nilai t hitung lebih besar dari 1,96 dengan p value sebesar 0,000. Demikian juga nilai loading semuanya diatas 0,50, yang berarti bahwa konstruk yang dibuat telah memenuhi syarat convergent validity.

b) Discriminan Validity Untuk mengetahui validitas suatu konstruk juga dapat dilihat dari Discriminan Validity (DV) . Discriminan validity pada indikator reflektif adalah dengan melihat crossloading indikator terhadap konstruk atau latennya. DV yang bagus yang mana indikatornya memiliki crossloading pada konstruknya lebih besar dibandingkan dengan konstruk lainnya. Hasil crossloading indikator terhadap konstruk Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah

Daerah

Kabuapaten

Tabanan

pada

Tabel

5.11.

Discriminant validity sudah terpenuhi dengan melihat crossloading sudah terpenuhi dengan baik karena indikatornya memiliki crossloading lebih pada konstruknya lainnya.

78

Tabel 5.11 Crossloading Indikator terhadap Konstruk Kompetensi SDM (X1), Penerapan SAP (X2), Pemanfaatan SIPKD (X3), Penerapan SPIP (Y1), dan Kualitas LKPD(Y2) Pemerintah Kabupaten Tabanan. Konstruk

Indika Kompetensi Penerapan tor SDM (X1) SAP (X2)

Pemanfaatan SIPKD(X3)

Penerapan Kualitas SPIP(Y1) LKPD (Y2)

Kompetensi SDM (X1)

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5

0.877 0.883 0.774 0.813 0.853

0.451 0.340 0.386 0.300 0.379

0.636 0.535 0.512 0.459 0.479

0.734 0.613 0.478 0.504 0.557

0.703 0.590 0.561 0.525 0.579

Penerapan SAP (X2)

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5

0.363 0.275 0.428 0.140 0.536

0.862 0.829 0.903 0.715 0.819

0.472 0.521 0.550 0.349 0.689

0.617 0.534 0.654 0.410 0.731

0.682 0.634 0.733 0.458 0.775

Pemanfaatan SIPKD (X3)

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5

0.507 0.472 0.475 0.465 0.433

0.597 0.327 0.586 0.359 0.442

0.860 0.646 0.797 0.684 0.701

0.776 0.469 0.677 0.510 0.557

0.805 0.527 0.716 0.566 0.588

Penerapan SPIP (Y1)

Y1.1 Y2.2 Y3.3 Y3.4 Y3.5

0.641 0.612 0.414 0.689 0.532

0.657 0.641 0.544 0.678 0.529

0.794 0.669 0.523 0.733 0.697

0.899 0.896 0.687 0.873 0.821

0.837 0.779 0.615 0.828 0.721

Kualitas LKPD (Y2)

Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 Y2.5

0.725 0,583 0.628 0.482 0.561

0.597 0,776 0.682 0.683 0.663

0.760 0.643 0.665 0.789 0.812

0.792 0.756 0.706 0.746 0.801

0.869 0.826 0.817 0.836 0.845

Sumber : Lampiran 6

Kelayakan konstruk yang dibuat juga dapat dilihat dari discriminant validity (DV) melalui Average Variance Extracted (AVE), composite reliability (ρc) umumnya digunakan untuk indikator reflektif yang bertujuan untuk mengukur

79

konsistensi internal suatu konstruk, dan Cronbach Alpha. Hasil olahan datanya disajikan pada Tabel 5.12. Tabel 5.12 Average Variance Extracted (AVE), composite reliability (ρc) dan Cronbach Alpha Konstruk Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Pemanfaatan SIPKD, Penerapan SPIP dan Kualitas LKPD Kabupaten Tabanan Variabel Konstruk Average Variance Composite Cronbach Extracted Reliability Alpha Kompetensi SDM (X1) 0.707 0.923 0.896 Penerapan SAP (X2) 0.685 0.915 0.885 Pemanfaatan SIPKD ( X3) 0.550 0.858 0.794 Penerapan SPIP (Y1) 0.704 0.922 0.892 Kualitas LKPD (Y2) 0.703 0.922 0.894 Sumber : Lampiran 6 Berdasarkan Tabel 5.12 dapat diketahui bahwa konstruk Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Pemanfaatan SIPKD, penerapan SPIP dan Kualitas LKPD sangat bagus, karena memiliki discriminant validity yang jauh lebih besar dari 0,50 untuk Average Variance Extracted ( AVE), composite Reliability dan cronbach alpa diatas 0,50. Metode lain untuk melihat discriminant validity (DV) adalah dengan melihat square root of Average Variance Extracted ( AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya seperti yang disajikan pada Tabel 5.13. Dilihat dari Tabel 5.13

dapat disimpulkan konstruk kompetensi SDM,

penerapan SAP, pemanfaatan SIPKD, penerapan SPIP dan kualitas LKPD juga valid. Hal ini dapat dilihat nilai akar kuadrat dari AVE yang dicetak dengan huruf tebal, memiliki nilai yang lebih besar dari korelasi antar konstruk, yaitu angka-angka yang ada di sebelah kirinya. Hanya variabel kualitas LKPD (Y2) memiliki diskriminan validity yang marjinal (kurang baik), karena angka akar AVE 0,839 lebih besar dari korelasi antara X3 dengan Y2, dan Y1 dengan Y2.

80

Tabel 5.13 Root Square Average Variance Extracted (RSAVE), dan Korelasi antar Konstruk Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP dan Kualitas LKPD Kabupaten Tabanan Variabel Konstruk

Kompetensi SDM ...........(X1) Penerapan SAP ...........(X2) PemanfaatanSIPKD ...........(X3) Penerapan SPIP ..........(Y1) Kualitas LKPD ..........(Y2) Sumber : Lampiran 6

Kompeten- Penerapsi SDM an SAP (X1) (X2)

Pemanfaatan SIPKD (X3)

Penerapan SPIP (Y1)

Kuali tas LKPD (Y2)

0.841 0.446

0.828

0.630

0.640

0.742

0.698

0.730

0.822

0.839

0.710

0.810

0.876

0.907

0.839

Outer Model sering juga disebut measurement model atau model pengukuran yang merupakan hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Sesuai dengan Gambar 5.5, dalam penelitian ini terdapat lima model pengukuran yang semuanya merupakan indikator reflektif, yaitu: a) kompetensi SDM, b) penerapan SAP, c) pemanfaatan SIPKD, d) penerapan SPIP, dan e) kualitas LKPD. Persamaan hubungan antara indikator dengan variabel latennya terlihat seperti berikut. a) Outer Model kompetensi SDM terdiri dari 5 indikator, dengan persamaan: X1.1 = 0.877X1 + 0.027 .................................................................(5.1) X1.2 = 0.883 X1 + 0.035 ...................................................................(5.2) X1.3 = 0.774X1 + 0.063 ...................................................................(5.3) X1.4 = 0.813X1 + 0.053 ..................................................................(5.4) X1.5 = 0.853 X1 + 0.035 ..................................................................(5.5)

81

Keterangan : X1 = Kompetensi SDM X1.1 = Latar belakang pendidikan X1.2 = Pemahaman terhadap peraturan dan standar X1.3 = interaksi dengan sistem X1.4 = Pelatihan dan Bimtek X1.5 = Pengalaman bekerja λ1, λ2, λ3, λ4, dan λ5 = Loading Factor v1, v2, v3, v4, dan v5 = Noise atau kesalahan pengukuran Melihat dari korelasi atau loading antara variabel terukur dengan variabel latennya dari masing-masing indikator kompetensi SDM nilainya berada di atas nilai toleransi minimal (0,50) dan t hitungnya dibawah 1,96 ( sesuai standar) maka dimana indikator pemahaman terhadap peraturan dan estándar memiliki nilai yang paling tinggi sedang untuk nilai yang paling rendah dari indikator interaksi dengan sistem. b) Outer Model penerapan SAP terdiri dari 5 indikator, dengan persamaan: X2.1 = 0.862 X2 + 0.036 ....................................................................(5.6) X2.2 = 0.829 X2 + 0.041 ....................................................................(5.7) X2.3 = 0.903 X2 + 0.029....................................................................(5.8) X2.4 = 0.715X2 + 0.067.....................................................................(5.9) X2.5 = 0.819 X2 + 0.042.................................................................. (5.10) Keterangan : X2 = Penerapan SAP X2.1 = Akuntabilitas X2.2 = Manajemen X2.3 = Transfaransi X2.4 = Keseimbangan antar generasi X2.5 = Evaluasi Kinerja λ1, λ2, λ3, λ4, dan λ5 = Loading Factor v1, v2, v3, v4, dan v5 = Noise atau kesalahan pengukuran

82

Melihat dari korelasi atau loading antara variabel terukur dengan variabel latennya dari masing-masing indikator penerapan SDM nilainya berada di atas nilai toleransi minimal (0,50) dan t hitungnya dibawah 1,96 ( sesuai standar) maka dapat dikatakan semua indikator berkorelasi antara variabel terukur dengan variabel latennya, dimana indikator transparansi memiliki nilai yang paling tinggi sedang untuk indikator keseimbangan antar generasi memiliki nilai yang paling rendah. c) Outer Model pemanfaatan SIPKD terdiri dari 5 indikator, dengan persamaan: X3.1 = 0.860 X3 + 0.034.................................................................(5.11) X3.2 = 0.646 X3 + 0.083.................................................................(5.12) X3.3 = 0.797 X3 + 0.049.................................................................(5.13) X3.4 = 0.694 X3 + 0.057..................................................................(5.14) X3.5 = 0.701 X3 + 0.071.................................................................(5.15) Keterangan : X3 = Pemanfaatan SIPKD X3.1 = Kemajuan Informasi komunikasi X3.2 = Perkembangan Web dan Teknologi internet X3.3 = perubahan sistem pelaporan X3.4 = sarana dan prasarana yang memadai X3.5 = pemeliharaan yang teratur λ1, λ2, λ3, λ4, dan λ5 = Loading Factor v1, v2, v3, v4, dan v5 = Noise atau kesalahan pengukuran Melihat dari korelasi atau loading antara variabel terukur dengan variabel latennya dari masing-masing indikator pemanfaatan SIPKD nilainya berada di atas nilai toleransi minimal (0,50) dan t hitungnya dibawah 1,96 ( sesuai standar) maka dimana indikator perkembangan Web dan Teknologi internet memiliki nilai

83

yang paling rendah dan yang memiliki nilai tertinggi dari indikator kemajuan informasi komunikasi. d) Outer Model penerapan SPIP terdiri dari 5 indikator, dengan persamaan: Y1.1 = 0.899 Y1 + 0.023 .............................................................(5.16) Y1.2 = 0.896 Y1 + 0.026 .............................................................(5.17) Y1.3 = 0.687 Y1 + 0.114................................................................(5.18) Y1.4 = 0.873 Y1 + 0.031................................................................(5.19) Y1.5 = 0.821Y1 + 0.042................................................................(5.20) Keterangan : Y1 = Penerapan SPIP Y1.1 = integritas data Y1.2 = ketepatan posting dan input data Y1.3 = prosedur otorisasi dokumen transaksi Y1.4 = tersimpannya dokumen sumber data Y1.5 = pembagian tanggung jawab λ1, λ2, λ3, λ4, dan λ5 = Loading Factor v1, v2, v3, v4, dan v5 = Noise atau kesalahan pengukuran Melihat dari korelasi atau loading antara variabel terukur dengan variabel latennya dari masing-masing indikator penerapan SPIP nilainya berada di atas nilai toleransi minimal (0,50) dan t hitungnya dibawah 1,96 ( sesuai standar) maka semua indikator berkorelasi, dimana indikator integritas data memiliki nilai yang tinggi sedangkan ketepatan posting data dan input data nilainya yang paling rendah. e) Outer Model kualitas Lapaoran Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari 5 indikator, dengan persamaan: Y2.1 = 0.869 Y2 + 0.030..................................................................(5.21) Y2.2 = 0.826 Y2 + 0.041..................................................................(5.22)

84

Y2.3 = 0.817 Y2 + 0.039..................................................................(5.23) Y2.4 = 0.836 Y2 + 0.036 ..................................................................(5.24) Y2.5 = 0.845 Y2 + 0.035 ................................................................ (5.25) Keterangan : Y2 = Kualitas LKPD Y2.1 = Laporan keuangan disajikan secara relevan Y2.2 = Laporan keuangan disajikan secara andal Y2.3 = Laporan keuangan disajikan dapat dipahami Y2.4 = Laporan Keuangan disajikan dapat dibandingkan Y2.5 = Laporan keuangan disajikan sesuai pedoman Penyusunan LKPD λ1, λ2, λ3, λ4, dan λ5 = Loading Factor v1, v2, v3, v4, dan v5 = Noise atau kesalahan pengukuran Melihat dari korelasi atau loading antara variabel terukur dengan variabel latennya dari masing-masing indikator Kualitas LKPD nilainya berada di atas nilai toleransi minimal (0,50) dan t hitungnya dibawah 1,96 ( sesuai standar) maka semua indikator berkorelasi terhadap variabel latennya, dimana indikator laporan keuangan yang disajikan secara relevan memiliki nilai tertinggi sedangkan laporan keuangan yang mudah dipahami memiliki nilai yang paling rendah 2) Uji Inner Model Uji Inner Model yang disebut juga pengujian antar konstruk pertama-tama dilakukan dengan melihat pengaruh signifikan antar konstruk yang diuji, seperti yang disajikan pada Tabel 5.14. Dalam PLS inner model juga disebut inner relation yang menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan substansi teori. Model persamaan dalam penelitian ini adalah. Y1 = 0.069 X1 + 0.089 X2 + 0.102 X3 .................................(5.26) Y2 = 0.062 X1 + 0.046X2 + 0.087 X3 + 0.087Y1 ................(5.27)

85

Keterangan : X1 = Kompetensi SDM X2 = Penerapan SAP X3 = Pemanfaatan SIPKD Y1 = Penerapan SPIP Y2 = Kualitas LKPD β1, β2, ….β7 = koefisien jalur ε1, ε2 = inner residual Tabel 5.14 Pengaruh Langsung Antar Variabel Hubungan Antar Variabel Kompetensi Penerapan SDM (X1) SPIP (Y1) Kompetensi Kualitas SDM (X1) LKPD (Y2

Loading 0.276

Sterr 0.069

T statistik 3.980

ρ value 0.000

Ket Sig

0.151

0.062

2.446

0.015

Sig

Penerapan SAP (X2) Penerapan SAP (X2)

Penerapan SPIP (Y1) Kualitas LKPD (Y2

0.326

0.089

3.650

0.000

Sig

0.308

0.046

6.646

0.000

Sig

Pemanfaatan SIPKD (X3) Pemanfaatan SIPKD (X3)

Penerapan SPIP (Y1) Kualitas LKPD (Y2

0.439

0.102

4.307

0.000

Sig

0.339

0.087

3.908

0.000

Sig

Penerapan SPIP (Y1)

Kualitas LKPD (Y2

0.299

0.087

3.443

0.001

Sig

Sumber : Lampiran 6 Dari Tabel 5.14 dapat dilihat bahwa semua konstruk berhubungan positif dan signifikan dengan probabilitas kurang dari 1 persen. Variabel yang berpengaruh lebih besar terhadap Kualitas LKPD (Y2) di Kabupaten Tabanan adalah Kompetensi SDM (X1) dibandingkan dengan Penerapan SAP (X2), Pemanfaatan SIPKD (X3), dan Penerapan SPIP (Y1). Hubungan langsung antar variabel juga dapat dilihat pada Gambar 5.6.

86

Gambar 5.6 Pengaruh Langsung antar Variabel Sumber : Lampiran 6 Validitas model struktural atau inner model dapat dilihat dari R2 dan variabel konstruk dependen dan f2. Untuk R2 dalam penelitian ini terdapat tiga konstruk independen, yaitu Kompetensi SDM (X1), Penerapan SAP (X2), Pemanfaatan SIPKD (X3). Dilihat dari nilai R2 untuk Y1 sebesar 0.791 sedangkan Y2 sebesar 0.924, Karena R2 lebih besar dari 0,67 ( sesuai dengan standard jika nilai R2 sekitar 0,67 dikatakan baik, sebesar 0,33 dikatakan moderat, sedangkan 0,19 dikatakan lemah), maka validitas model struktural dikatakan baik, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh variabel laten tertentu terhadap variabel laten independen memiliki pengaruh yang substantif.

87

Q2 = 1-(1-R12)(1-R22) = 1-(0,209)(0.076) = 1- 0,019 = 0,98 2

Dari hasil Q diperoleh nilai sebesar 0,98 dan dapat disimpulkan bahwa 98 persen kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan di pengaruhi oleh kompetensi SDM, penerapan SAP, pemanfaatan SIPKD, melalui mediasi variabel penerapan SPIP, sedangkan sisanya sebesar 0,02 atau 2 persen di pengaruhi oleh faktor-faktor lain. 5.3.1 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Hasil

pengujian

hipotesis

menunjukkan

bahwa

kompetensi

SDM

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan dengan koefisien regresi 0,151. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM yang diwakili oleh responden menentukan kualitas LKPD yang dihasilkan yang akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK-RI. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi (Tabel 5.5) sebagian besar dari indikator kompetensi SDM (latar belakang pendidikan, pemahaman terhadap peraturan dan standar, pelatihan dan bimtek, serta pengalaman bekerja) memiliki rata-rata skor diatas 4. Ini menandakan bahwa kompetensi SDM untuk dapat meningkatkan kualitas LKPD memiliki tingkat yang tinggi. Berbeda halnya dengan indikator yang lain (interaksi dengan sistem) memiliki rataan skor

88

dibawah 4. Ini menandakan bahwa kompetensi SDM dalam hal berinteraksi dengan sistem belum optimal dalam meningkatkan kualitas LKPD yang disusun. 5.3.2 Pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Hasil hipotesis menunjukkan penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan dengan melihat koefisien regresi sebesar 0.308. Ini berarti

pemahaman dan penerapan SAP dalam

pegelolaan keuangan dan dalam penyusunan LKPD menentukan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Berdasarkan distribusi frekuensi (Tabel 5.6) menunjukkan bahwa indikator dari penerapan SAP (akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja) memiliki rata-rata skor di atas 4. Ini menandakan bahwa penerapan SAP memiliki pengaruh yang positif dan dipercaya mampu meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan sehingga mampu meraih opini yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dari BPK-RI. Standar Akuntansi Pemerintahan dikatakan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena dalam standar akuntansi sudah terkandung komponen-komponen lengkap yang harus ada dalam laporan keuangan. Jika SAP dapat diterapkan dengan baik dan selalu dipakai acuan dalam penyusunan laporan keuangan maka Pemerintah Daerah akan memiliki kualitas informasi laporan keuangan yang baik dan benar. Dengan terciptanya laporan keuangan yang baik dan benar maka akan terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukan nya hal tersebut

89

agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan diterapkannya SAP yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena LKPD harus sesuai dengan SAP. 5.3.3 Pengaruh pemanfaatan SIPKD terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SIPKD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan dengan koefisien regresi 0,339. Ini berarti adanya upaya perbaikan kualitas LKPD melalui pemanfaatan SIPKD. Dengan kata lain kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sangat dibantu oleh sistem informasi yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan dan dalam pelaporan/penyusunan laporan keuangan. Ini dibuktikan dari indikator pemanfaatan SIPKD (kemajuan informasi komunikasi, perkembanga web dan teknologi internet, perubahan sistem pelaporan, sarana prasarana yang memadai dan pemeliharaan yang teratur) memiliki skor rataan diatas 4 seperti yang tersaji pada Tabel 5.7. Ini menunjukkan bahwa SIPKD mempunyai kontribusi terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Berdasarkan distribusi frekuensi (Tabel 5.7) menunjukkan bahwa semua indikator dari pemanfaatan SIPKD memiliki rata-rata skor diatas 4. Ini berarti bahwa pemanfaatan SIPKD memiliki peran dalam meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan karena melalui SIPKD laporan keuangan yang dihasilkan lebih cepat, tepat, dan akurat sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat terselesaikan secara tepat waktu.

90

5.3.4 Pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SPIP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan dengan koefisien regresi 0,229. Ini berarti adanya upaya perbaikan kualitas LKPD melalui penerapan SPIP. Dengan kata lain kualitas laporan keuangan ditentukan oleh kuat lemahnya SPIP yang dimiliki. Ini dibuktikan dari indikator penerapan SPIP (integritas data, ketepatan posting dan input data, prosedur otorisasi dokumen transaksi, tersimpannya dokumen sumber data, dan pembagian tanggung jawab) memiliki skor rataan diatas 4 seperti yang tersaji pada Tabel 5.8. Ini menunjukkan bahwa penerapan SPIP mempunyai kontribusi yang besar terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Berdasarkan distribusi frekuensi (Tabel 5.8) menunjukkan bahwa semua indikator dari penerapan SPIP memiliki rata-rata skor diatas 4. Ini berarti bahwa penerapan SPIP memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan

karena melalui penerapan SPIP laporan keuangan yang

dihasilkan lebih terintegritas, tepat, dan sesuai dengan prosedur dan terkendali sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat disusun dan terselesaikan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. 3) Pengaruh Tidak Langsung Pengaruh tidak langsung antar variabel dapat dilihat dari hasil analisis indirect effect atau pengaruh tidak langsung antar variabel yang tersaji pada Tabel 5.15 dan hubungan tidak langsung variabel independen terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui peran mediasi penerapan SPIP.

91

Tabel 5.15 Hubungan Tidak Langsung/ indirect effects antar variabel Hubungan Antar Variabel

Original sampel 0.082

Sterr 00.031

T statistik 2.640

P value 0.009

Kompetensi SDM ..........(X1)

Kualitas LKPD (Y2)

Penerapan SAP .........(X2)

Kualitas LKPD (Y2)

0.097

00.036

2.713

0.007

Pemanfaatan SIPKD Kualitas LKPD .........(X3) (Y2) Sumber : Lampiran 5

0.131

0.060

2.201

0.028

5.3.5 Pengaruh tidak langsung Kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP. Hasil Penelitian pengaruh tidak langsung variabel bebas (kompetensi SDM) dengan satu variabel terikat (kualitas LKPD) melalui satu variabel perantara (penerapan SPIP) dengan melihat koefisien regresi sebesar 0.082 (Tabel 5.15). Ini berarti bahwa variabel kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP. Ini membuktikan bahwa SPIP merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Kuat lemahnya sistem Pengendalian Intern yang didukung oleh kompetensi SDM menentukan kualitas LKPD yang dihasilkan.

5.3.6 Pengaruh tidak langsung penerapan SAP terhadap LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan SAP memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP ini terlihat melalui koefisien regresi yang dihasilkan yaitu 0.097.

92

Hasil penelitian seperti yang tersaji pada Tabel 5.15, Ini berarti Penerapan SAP dalam penyusunan LKPD Kabupaten Tabanan yang didukung dengan SPIP yang kuat akan dapat meningkatkan kualitas LKPD yang dihasilkan.

5.3.7 Pengaruh tidak langsung pemanfaatan SIPKD terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SIPKD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP ini terlihat melalui koefisien regresi yang dihasilkan yaitu 0.131. Hasil penelitian seperti yang tersaji pada Tabel 5.15, Ini berarti pemanfaatan SIPKD dalam penyusunan LKPD Kabupaten Tabanan harus didukung dengan SPIP. Kuat atau lemahnya SPIP yang dimiliki akan dapat mempengaruhi kualitas LKPD yang dihasilkan. Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas LKPD. Pengaruh tidak langsung kompetensi SDM, penerapan SAP, pemanfaatan SIPKD terhadap kualitas LKPD melalui penerapan SPIP dilihat dari indirect effects antar variabel menunjukkan termasuk hubungan partial mediasi dimana secara langsung variabel bebas ( kompetensi SDM, penerapan SAP, pemanfaatan SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat ( kualitas LKPD), secara tidak langsung melalui variabel intervening ( penerapan SPIP) juga menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan.

93

5.4. Pembahasan 5.4.1. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Hasil analisis dalam penelitian ini yang menyatakan pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan sejalan dengan hasil penelitian Arsyiati (2008) yang menyatakan bahwa pengaruh SDM mempunyai pengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yag dibuktikan Widiastuti (2013) dan Yuliarta (2013) yang membuktikan bahwa kompetensi SDM dibidang akuntansi dan Pejabat Penatausahaan Keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai LKPD. Penelitian Rahmawati (2010) menyimpulkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh signifikan terhadap nilai laporan keuangan. Hal ini disebabkan kondisi pegawai bagian keuangan sudah mendukung dan diimbangi dengan mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Syafarudin alwi, M.S (2008), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia adalah sebagai kunci keuanggulan kompetitif bagi organisasi. Membentuk kompetensi-kompetensi dan komitmen pegawai baik secara individu atau kelompok guna memenuhi kebutuhan organisasi dan mengintegrasikan kompetensi-kompetensi tersebut dalam sistem manajemen yang dijalankan organisasi. Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yag dibuktikan Ruri Widiastuti (2013) dan Yuliarta (2013) yang membuktikan bahwa kompetensi SDM dibidang akuntansi dan Pejabat Penatausahaan Keuangan memiliki

94

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai laporan keuangan yang Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian

Ayu

Darmayani (2014) yang menyimpulkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai laporan keuangan. Sebaliknya penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sri Wardani (2013) yang menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara SDM dengan kualitas laporan Keuangan. Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kabupaten Tabanan dilihat dari pendidikan memang sudah memadai dari data pegawai Badan Kepegawaian Daerah

Pemerintah Kabupaten Tabanan 47 persen memiliki latar belakang

pendidikan ekonomi namun dari 40 SKPD yang tersebar di dimasing-masing SKPD hanya 18,7 persen yang menjadi satuan pengelola keuangan daerah. Ini berarti bahwa Sumber Daya Manusia untuk satuan pengelola keuangan daerah di masing-masing SKPD dilihat dari segi latar belakang pendidikan belum optimal. Hal ini juga dikemukakan oleh Kabid Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan, Ni Luh Putu Mahadi Santi Dewi, SSTP, M.Si mengenai kompetensi SDM dilihat dari latar belakang pendidikan yaitu. “Kompetensi SDM dapat meningkatkan kinerja yang dihasilkan, SDM (pengelola keuangan) yang berkompeten dapat meningkatkan kualitas LKPD yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah memiliki SDM/PNS yang berlatar belakang ekonomi tetapi jumlahnya memang masih terbatas, penempatan pegawai sudah dioptimalkan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan organisasi hanya saja karena keterbatasan jumlah pegawai dengan kualifikasi yang diinginkan, sehingga dalam penunjukkan pengelola keuangan di masing-masing SKPD diberdayakan SDM yang ada dengan diberikan pelatihan dan bimtek untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan meningkatnya Kompetensi SDM yang dimiliki dapat mempengaruhi kualitas LKPD yang dihasilkan, sedangkan untuk mengatasi keterbatasan SDM yang ada, dalam perekrutan CPNS untuk tenaga administrasi khususnya Sarjana

95

Ekonomi Akuntansi telah dilakukan namun selama dua tahun terakhir formasi yang dicari lebih banyak untuk tenaga teknis (guru dan tenaga medis) sehingga formasi untuk tenaga administrasi lebih sedikit”. Pengelola Keuangan di masing-masing SKPD dilihat dari segi umur lebih banyak berada pada umur diatas 50 tahun, sehingga untuk berinteraksi dengan sistem yang ada cenderung kurang optimal karena daya ingat dan kemampuan mengikuti perkembangan teknologi sudah semakin menurun. Untuk mengoptimalkan interaksi dengan sistem memerlukan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan. Hal ini juga dikemukakan oleh Bapak I Gusti Ngurah Astana,SE Kepala Sub Bidang Pelatihan Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan yaitu. “Pelatihan dan Bimtek sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan undang-undang Aparatur Sipil Negara, karena kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tabanan sangat terbatas sehingga pelatihan dan Bimtek belum dapat dilaksanakan secara optimal, pelatihan dan bimtek tentang pengelola keuangan daerah telah dilaksanakan namun belum secara rutin tiap tahunnya bisa diadakan”. Sejalan dengan pernyataan diatas, Kepala Bidang Sosbud Bappeda Kabupaten Tabanan selaku anggota Tim Teknis TAPD, Bapak I G N Oka Kamasan,ST,M.Si mengemukakan bahwa. “Anggaran pelatihan dan Bimtek telah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan mengingat pentingnya pelaksanaan pelatihan-pelatihan dan Bimtek untuk meningkatkan kompetensi SDM. Dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah yang kecil dan masih ketergantungan terhadap dana-dana perimbangan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi sehingga prioritas anggaran untuk pelatihan dan bimtek belum bisa dioptimalkan”. Untuk mengoptimalkan SDM dalam berinteraksi dengan sistem maka pelatihan dan Bimtek sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pernyataan-pernyataan dari hasil wawancara

96

mendalam menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh kompetensi SDM.

5.4.2 Pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Hasil hipotesis menunjukkan penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Bastian (2005) bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dan upaya dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori Mardiasmo (2006) yang menyatakan bahwa Kualitas LKPD dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang disimpulkan oleh Nugraheni (2008) bahwa penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Selain itu hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dibuktikan oleh Roviyantie (2011) yang menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Penerapan SAP di Pemerintah Kabupaten Tabanan dilihat dari hasil distribusi responden sudah menunjukkan peningkatan tetapi pelaksanaannya masih belum optimal. Kurangnya pemahaman SDM tentang SAP akan berpengaruh terhadap hasil laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini juga dikemukakan oleh Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Tabanan

97

selaku Tim Reviuw LKPD , I Gusti Ngurah Nyoman Semarajaya,SE mengenai Penerapan SAP yaitu. “ Penerapan SAP dalam penyusunan LKPD di Pemerintah Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan sebagai pedoman dalam pembinaan maupun pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, namun dalam penyajian laporan keuangan masih terdapat kendala-kendala karena pemahaman SDM dimasingmasing SKPD berbeda dalam penerapan SAP tersebut, hal ini karena kurangnya pelatihan dan bimtek untuk menyamakan persepsi terhadap pedoman yang digunakan, jika laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan SAP maka dapat meningkatkan kualitas LKPD yang dihasilkan”.

5.4.3 Pengaruh pemanfaatan SIPKD terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SIPKD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan Ini berarti adanya upaya perbaikan kualitas LKPD melalui pemanfaatan SIPKD. Dengan kata lain kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sangat dibantu oleh sistem informasi yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan dan dalam pelaporan/penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yosefrinaldi (2008) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD , dimana semakin baik pemanfaatan sistem informasi teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas LKPD yang dihasilkan. Penelitian ini juga sama dengan hasil penelitian Indriasari (2008) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Begitu juga penelitian Yudianta (2012) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi pada pelaporan

98

keuangan SKPD. Penelitian ini sejalan dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Ayu Darmayani (2014) yang membuktikan bahwa Pengaruh Penerapan SIPKD terhadap Nilai Laporan Keuangan Hasil analisis data secara statistik membuktikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel penerapan SIPKD, Penelitian ini menemukan pengaruh yang searah terhadap nilai laporan keuangan. Bagi Pemerintah Daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks, teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer, internet dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Begitu pula di Pemerintah daerah Kabupaten Tabanan sudah diterapkannya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah hal ini bertujuan untuk memudahkan bagian akuntansi dalam menyusun LKPD Kabupaten Tabanan lebih tepat waktu. Didukung dengan akses internet memudahkan setiap SKPD untuk menginput data laporan keuangan yang akan di susun di Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan. Dari teori SIPKD merupakan aplikasi yang mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Untuk itu Pemerintah Daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya. Dari deskriptif hasil penelitian tentang pemanfaatan SIPKD di Pemerintah Kabupaten Tabanan menunjukkan bahwa SIPKD sangat bermanfaat dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat mempengaruhi kualitas

99

laporan keuangan yang disusun. Hal ini juga sependapat dengan yang dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Anggaran

Bagian Keuangan Setda

Kabupaten Tabanan, I Gusti Ngurah Agung Suardika,SE

yang juga selaku

Koordinator Admin SIPKD yaitu. “Pemanfaatan SIPKD dirasakan sangat mendukung dan membantu dalam (perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan), dengan adanya SIPKD data yang dihasilkan untuk mendukung laporan keuangan dapat terintergrasi lebih mudah, cepat dan akurat, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala seperti jaringan online yang ada sering mengalami gangguan, sarana prasarana yang digunakan dari segi kualitas dan kuantitas belum memadai. Disamping itu SDM yang pengoperasikan SIPKD sering mengalami pergantian personel sehingga memerlukan pelatihan dan pemahaman tentang pemanfaatan SIPKD”. Pemanfaatan SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah berpengaruh dalam peningkatan

kualitas

laporan

keuangan

yang

dihasilkan,

dan

dalam

pelaksanaannya harus didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memadai serta pemeliharaan sistem dan jaringan harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

5.4.4 Pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SPIP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan Ini berarti upaya peningkatan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan di lakukan melalui penerapan SPIP. Dengan kata lain kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sangat didukung oleh kuat lemahnya SPIP yang dimiliki dan yang

100

diterapkan dalam pengelolaan keuangan khususnya dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dibuktikan oleh Sri Wardani (2013) bahwa Sistem Pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga sejalan oleh penelitian Ari Udiyanti (2014) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Ni Nengah Mirahwati,S.Sos, selaku auditor pada Inspektorat Kabupaten Tabanan yang menyatakan bahwa. “Penerapan SPIP memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas LKPD. Dalam setiap rekomendasi dari BPK-RI terkait temuan atas laporan keuangan menunjukkan bahwa masih lemahnya SPI yang dimiliki serta penerapan SPIP yang belum optimal sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan yang dihasilkan yang berdampak pada pemberian opini. Penerapan SPIP dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas”. 5.4.5 Pengaruh tidak langsung Kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP. Hasil Penelitian pengaruh tidak langsung variabel bebas (kompetensi SDM) dengan satu variabel terikat (Kualitas LKPD) melalui satu variabel perantara (Penerapan SPIP) dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Ini berarti bahwa variabel kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Rahmawati,celviana (2010), yang menyimpulkan bahwa pengaruh SDM terhadap keterandalan pelaporan keuangan

101

Pemerintah Daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Menurut Alimbudiono & Fidelis (2004) (dalam Indriasari 2008) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara SDM dengan keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pendapat dari Bapak I Wayan Restu Taufan, selaku auditor pada Inspektorat Kabupaten Tabanan, mengemukakan bahwa. “Penerapan SPIP dapat mempengaruhi kualitas LKPD yang disusun, karena pengendalian dan pengawasan yang dilakukan baik dari SDM, peraturan dan sistem yang ada akan dapat meminimalisir terjadinya penyimpanganpenyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan, Pengendalian dapat dimulai dari SDM/Pengelola Keuangan di masing-masing SKPD yang secara rutin dapat dilakukan, apakah kinerja yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan dibantu dengan sistem yang ada sehingga informasi atau laporan keuangan dapat disajikan secara benar”.

5.4.6 Pengaruh tidak langsung penerapan SAP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan yang didukung dengan pengendalian intern Pemerintah yang kuat akan dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan. Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan yang didalamnya memuat bahwa teknologi informasi atau yang disebut SIPKD, Sistem Pengendalian Interm Pemerintah

102

memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Penelitian ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali bahwa kualitas LKPD yang dihasilkan sesuai dengan sistem pengendalian Intern Pemerintah. Sama halnya dengan penelitian Rama Mahaputra dan Wayan Putra (2014) menyimpulkan bahwa sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi akuntansi pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak I Gede Dharmayasa,SE (Kasubag Umum dan Administrasi pada Inspektorat Kabupaten Tabanan) yang menyatakan bahwa. “Penerapan SPIP berperan penting dalam meningkatkan kualitas LKPD yang dihasilkan karena SPIP merupakan cara untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan agar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpanganpenyimpangan, penerapan SPIP telah dilaksanakan melalui pembinaan atau pemeriksaaan secara rutin dan telah diupayakan secara optimal namun masih terkendala oleh SDM yang dimiliki, pemahaman SDM tentang penerapan SPIP dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal”.

5.4.7 Pengaruh tidak langsung pemanfaatan SIPKD terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Ini berarti pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam

103

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan harus didukung dengan pengendalian intern pemerintah. Kuat atau lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dimiliki akan dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian yang dinyatakan oleh Yosefrinaldi (2008) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sistem Pengendalian Internal merupakan salah satu tolak ukur yang harus di gencarkan Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Karena Sistem Pengendalian Internal mampu membentuk struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem pengendalian internal yaitu, menyajikan data yang dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong pelaksanaan kebijakan yang ada, melindungi harta milik perusahaan, memeriksa kecermatan dan kehandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, mendorong ditaatinya kebijakan yang telah digariskan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.