BAB l PENDAHULUAN
I.I. Latar Belakang
Dalam perkembangan suatu organisasi, implementasi teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, bahkan sampai dengan pengendalian dari proses-proses yang ada di dalam tahapan kegiatan manajemen tersebut. Demikian pula halnya dengan organisasi pemerintahan seperti Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan
(BPKP).
Penerapan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan untuk menunjang jalannya roda organisasi. Sebagai organisasi pemerintah, BPKP memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai aktivitas, proses dan output yang dihasilkan kepada eksekutif, terutama yang terkait dengan kompetensinya di bidang pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan BPKP merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Disamping melaksanakan tugas yang telah direncanakan
(rencana
pengawasan),
BPKP' juga
menerima
penugasan yang bersifat mandatory, seperti audit Rekening Dana lnvestasi (RDI), Kredit Usaha Tani (KUT), Dana Kompensasi BBM dan verifikasi dana nasabah bank yang dicabut ijinnya.
Audit Dana Kompensasi BBM merupakan audit penugasan (mandatory) dari pemerintah yang mencakup kegiatan suatu program lintas sektoral. BPKP telah melaksanakan audit atas program ini untuk empat tahun anggaran, yaitu tahun 2000,2001,2002 dan 2003. Tahun 2000, program kompensasi BBM ini bernama Dana Kompensasi Sosial berubah nama menjadi Program
(DKS). Tahun selanjutnya,
Pengurangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE). Tahun 2002 dan 2003, program ini disebut Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM). Pelaksanaan audit atas program ini menghadapi berbagai kendala, seperti anggaran audit yang terlambat turun, perbedaan kemampuan dan persepsi level manajemen dan pelaksana di lapangan
dalam melaksanakan pedoman audit serta
waktu
penyelesaian pekerjaan yang mundur dari jadual yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan kendala internal yang seharusnya dapat diatasi jika komunikasi dan koordinasi disamping adanya standar pemahaman atas proses dan kegiatan audit berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berangkat
dari
ha1
diatas,
membangun
pengetahuan
komprehensif yang berbasis teknologi informasi untuk perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi menjadi alat yang dapat membantu manajemen audit di dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
ldentifikasi Masalah
1.2
Perrnasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan audit kinerja dana kompensasi sosial adalah sebagai berikut:
1. lnformasi dan data yang ada tersebar, tidak tertata dan juga tidak terdokurnentasi dengan baik dari proses perencanaan sampai proses monitoring dan evaluasi. 2. Tidak adanya suatu repositories pengetahuan yang bersifat lengkaplkomprehensif, terstruktur dan mudah diakses serta up to date sehingga rnernudahkan tirn pengendali dan auditor dalam merencanakan, mendisain, mengimplementasikan serta rnemonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. 3. Menyiapkan bahan-bahan dalam perencanaan audit untuk di
masa-masa yang akan datang.
4. Menjadi model untuk perencanaan kegiatan serupa di rnasa yang akan datang.
1.3.
Batasan Masalah Penelitian
memfokuskan
pada
pengembangan
sistem
knowledge management berbasis teknologi informasi, sedangkan irnplementasinya menjadi kewenangan pirnpinan BPKP. Sistem KM yang akan dibangun dikhususkan pada kegiatan audit Dana Kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan diharapkan rnenjadi
prototype untuk membangun sistem knowledge management di lingkungan BPKP yang berbasis teknologi informasi.
Rumusan Masalah
1.4.
Bagaimana mengembangkan sistem knowledge managemenf yang dapat memenuhi kebutuhan tim pengendali dan pelaksana audit dana kompensasi bahan-bakar minyak (BBM) di lingkungan BPKP.
1.5.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: Melakukan
analisis
dan
perancangan
sistem
knowledge
managemenf berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan dalam aktivitas perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi untuk semua tingkat organisasi dari tim pengendali pusat, tim pengendali daerah dan pelaksana audit. Penelitian ini juga menganaiisis kebutuhan sistem informasi yang diperlukan untuk pengembangan knowledge management dan membuat prototipe sistem.
1.6.
Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di lingkup BPKP dengan kondisi
sebagai berikut:
1. Penelitian dilakukan pada aktivitas audit kinerja Dana Kompensasi Sosial (DKS) tahun anggaran 2000, PPD-PSE tahun anggaran 2001 dan PKPS-BBM tahun anggaran 2002 dan 2003. 2. Selain mencakup tim pengendali di pusat, penelitian juga
melibatkan unit BPKP yang terkait dengan kegiatan audit dana kompensasi sosial, yaitu deputi pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian, deputi pengawasan instansi pemerintah bidang politik sosial dan keamanan, deputi pengawasan akuntan negara, pusat informasi pengawasan, biro keuangan dan
biro
perencanaan di Sekretariat Utama.
1.7.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan prototype sistem
knowledge management yang dapat dipakai management semua lapisan yang terlibat aktivitas audit dana kompensasi sosial dan menjadi masukan bagi pengembangan knowledge management di BPKP.
