Perpustakaan Unika
BAB IV PEMBAHASAN
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang terdiri dari : 1.
Laba Usaha Daerah Adalah keuntungan yang diperoleh oleh daerah yang bergerak dibidang usaha barang maupun jasa.
2.
Pajak Daerah Adalah konstribusi wajib pajak kepada daerah berdasarkan Perda yang dapat dipaksakan untuk keperluan APBD.
3.
Retribusi Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
4.
Dana Perimbangan Adalah suatu aliran dana yang dikeluarkan atas pembagian keuntungan pusat maupun daerah.
5.
Bagi Hasil Pajak Adalah dana yang dibagi atas hasil pajak.
6.
Dana Alokasi Umum Adalah dana yang dikeluarkan Kepala Daerah untuk keperluan umum.
32
Perpustakaan Unika
7.
Dana Alokasi Khusus Adalah dana yang dikeluarkan Kepala Daerah untuk kegiatan atau keperluan khusus.
8.
Lain-lain Pendapatan yang Sah Adalah pendapatan yang lain yang termasuk Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Hal tersebut di atas merupakan jenis-jenis dari Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Seperti telah disebutkan, bahwa salah satu jenis PAD adalah Pajak Daerah, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada Pajak Daerah yang diperoleh dari Pajak Reklame tahun 2004 – 2006. Besarnya Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:
33
Perpustakaan Unika
Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2004-2006 TAHUN 2004 TAHUN 2006 TAHUN 2005 Pajak Daerah T Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Galian Gol. C
Pajak Parkir
14.000.000.0 00,00 12.100.000.0 00,00 3.600.000.00 0,00 9.000.000.00 0,00 50.490.000.0 00,00 80.000.000,0 0 1.750.000.00 0,00
Jumlah Pajak
91.020.000.0
Daerah
00,00
R
%
15.183.080.997,00
0,8%
13.144.048.368,00
0,09%
3.635.117.767,00
0,01%
9.754.020.625,00
0,01%
50.549.488.287,00
0,01%
80.206.684,00
0,01%
1.825.226.730,00
0,1%
T
R
15.000.000
16.314.120.538,00
.000,00 14.000.000 .000,00 4.500.000.
4.716.517.585,00
000,00 9.900.000.
9.969.447.500,00
000,00 51.000.000
54.745.012.698,00
.000,00 80.000.000
80.081.772,00
,00 2.000.000.
2.008.765.290,00
000,00 96.480.000
94.174.189.458,00
15.019.522.314,00
% 0,05%
0,07%
0,05%
0,01%
0,07%
0,001%
0,001%
102.853.467.724,00
.000,00
T
R
18.000.000.
19.366.490.201,00
000,00 15.500.000. 000,00 5.000.000.0
34
4.835.539.716,00
00,00 10.000.000.
10.406.369.250,00
000,00 60.100.000.
60.624.412.054,00
000,00 80.000.000,
81.664.008,00
00 2.250.000.0
2.252.624,280,00
00,00 11.093.000. 000,00
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2004-2006
17.003.299.089,00
114.570.395.598,00
% 1,3%
1,1%
0,09%
0,01%
0,01%
0,01%
0,1%
Perpustakaan Unika
Perhitungan persentase kenaikan atau penurunan pajak reklame dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Tahun 2004 ke tahun 2005 a) Perolehan Pajak Reklame kota Semarang tahun 2004 = Rp 9.754.020.625,00 b) Perolehan Pajak Reklame kota Semarang tahun 2005 = Rp 9.969.447.500,00 Selisih Perolehan Pajak Reklame Tahun 2004 ke tahun 2005 Rp 9.969.447.500,00 – Rp 9.754.020.625,00 = Rp 215.426.875,00
Persentase Kenaikan Pajak Reklame : Pendapatan 2005-Pendapatan 2004
2004 – 2005 =
=
=
Pendapatan 2004
Rp 9.969.447.500,00 - Rp 9.754.020.625,00 Rp 9.754.020.625,00
Rp 215.426.875,00 Rp 9.754.020.625,00
X 100 %
X 100 %
X 100 %
= 0,02208595%
= 0,02 %
Tahun 2005 ke tahun 2006 a. Perolehan Pajak Reklame kota Semarang tahun 2005 = Rp 9.969.447.500,00 b. Perolehan Pajak Reklame kota Semarang tahun 2006 = Rp 10.406.369.250,00 Selisih Perolehan Pajak Reklame Tahun 2005 ke tahun 2006 Rp 10.406.369.250,00 – Rp 9.969.447.500,00 = Rp 436.921.750,00 Persentase Kenaikan Pajak Reklame : 2005 - 2006 =
Pendapatan 2006-Pendapatan 2005 Pendapatan 2005
35
X 100 %
Perpustakaan Unika
Rp 10.406.369.250,00 - Rp 9.969.447.500,00 =
X 100 % Rp 9.969.447.500,00
=
Rp 436.921.750,00 Rp 9.969.447.500,00
X 100 %
= 0,04%
Berdasarkan angka diatas ini terjadi kenaikan pendapatan dari tahun ke tahun, akan tetapi faktanya pada tahun - tahun tersebut penerimaan pendapatan dari pajak reklame masih tidak sesuai target 0,02% dan 0,04%. Disebabkan pada tahun tersebut terjadi proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Yang seharusnya meningkat, akan tetapi pajak reklame untuk baliho atau iklan tersebut mendapatkan pemotongan pajak.
4. 2.
Konstribusi Pajak Reklame a) Konstribusi Pajak Reklame Pada Tahun 2004 Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.
Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2004 Jumlah Pajak Daerah Tahun 2004
Rp 9.754.020.625,00 Rp 94.174.189.458
36
X 100 %
X 100 %
Perpustakaan Unika
= 0,10% b) Konstribusi Pajak Reklame Pada Tahun 2005 Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.
Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2005 Jumlah Pajak Daerah Tahun 2005
Rp 9.969.447.500,00
X 100 %
X 100 %
Rp 102.583.467.724,00
= 0,097%
c) Konstribusi Pajak Reklame Pada Tahun 2006 Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.
Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2006 Jumlah Pajak Daerah Tahun 2006
Rp 10.406.369.250,00 Rp 114.570.395.598,00
X 100 %
X 100 %
= 0,09%
Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui konstribusi penerimaan pajak reklame dari tahun 2004 sampai tahun 2006 mengalami penurunan.
37
Perpustakaan Unika
Dilihat dari persentase dari tahun 2004 senilai 0,10% ke tahun 2005 senilai 0,96% turun 0,03% sedangkan pada tahun 2005 ke tahun 2006 turun 0,01%. Dengan persentase sedemikian rupa dapat kita ketahui bahwa penerimaan yang diperoleh Kas Daerah dari Pajak Reklame dari tahun 2004 sampai tahun 2006 mengalami penurunan. Disebabkan : a. Pada tahun 2005 sampai tahun 2006 setelah pemilu Presiden dan Wakil Presiden periode 2004-2009. konstribusi Pajak Reklame terhadap pemasukan Kas Daerah menurun, hal ini disebabkan pemasukan dari reklame tersebut banyak mendapatkan potongan pajak atau reduksi.
b. Banyak Perusahaan dari sektor menengah kebawah mengalami pailit, disebabkan krisis global yang sempat melanda Indonesia, Sehingga berdampak juga pada PAD Kota Semarang. Hal ini terjadi pada tahun 2004.
c. Karena beberapa Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan melakukan kecurangan pajak, yang bisa dilakukan dengan cara menunda kewajiban membayar pajak reklame hingga menunggak atau kecurangan lain-lainnya.
38
