BAB IV KEPENTINGAN INDONESIA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PERBURUHAN
Fakta bahwa Indonesia tidak meratifikasi konvensi ILO No.131 dan No. 95 memang terkait dengan tidak mewajibkan meratifikasi konvensi tersebut. Namun, Pada bab ini akan membahas lebih mendalam mengapa kebijakan tidak mewajibkan meratifikasi konvensi No.131 dan No. 95 yang dipilih. Sementara itu perumusan kebijakan perburuhan relative sesuai dengan standar ketenagakerjaan internasional. Ini menjadi bagian kedua dalam bab ini. A. Kepentingan Pembangunan Sumber Daya Industri Indonesia dan negara-negara lain yang menjadi anggota ILO memiliki tujuan yang sama sesuai prinsip-prinsip dasar dari tujuan deklarasi ILO yang mereka adopsi dari prinsip dasar Organisasi Perburuhan Internasional menyatakan bahwa: “kemiskinan yang ada di mana pun menyimpan bahaya yang mengancam kemakmuran yang ada di mana pun”.1 Untuk memerangi bahaya kemiskinan pemerintah telah menyusun program yang dimasukan kedalam Undang-undang Perindustrian tujuannya yaitu untuk melakukan “Pembangunan Sumber Daya Industri”. Tujuan ini dibuat untuk meningkatkan perekonomian nasional sebagai bentuk menuntaskan persoalan kemiskinan dengan melalui cara menciptakan pembangunan sumber daya manusia ini di jadikan sebagai langkah awal untuk 1
Lihat pada isi lampiran 4
65
mencipatakan tujuan nasional. Tujuan ini telah diatur lebih lengakap dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian pada pasal 3 yang berbunyi:2 a. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; b. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri; c. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau; d. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; f. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah
Indonesia
guna
memperkuat
dan
memperkukuh
ketahanan nasional; dan g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan; Kepentingan inilah yang menjadi sikap pemerintah memutuskan untuk cukup hanya sebatas mengadopsi konvensi ILO nomor 131 dan nomor 95 belum sampai melakukan pengratifikasian terhadap kedua konvensi tersebut karena melihat kebutuhan Indonesia yang masih dalam tahap proses Pembangunan Sumber Daya Industri yang di atur didalamnya meliputi Pembangunan Sumber
2
Pasal 3 UU No 13 Tahun 2014 Tentang perindustrian
66
Daya Manusia.3 Hal ini di sesuaikan dengan pasal 16 ayat 1 tentang Perindustrian yang berbunyi;4 “pembangunan
sumber
daya
manusia
industri
dilakukan
untuk
menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang industri” Dengan demikian, dalam menciptakan kesejahteraan sosial di nasionalnya pemerintah mengupayakan mengurangi jumlah angka pengangguran yang merupakan berhubungan erat dengan kemiskinan dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan melalui pembagunan sumber daya industri agar para angkatan kerja dapat memenuhi kebutuhan hidup sehingga dapat terlepas dari jeratan kemiskinan. Dalam proses produksi adalah tenaga buruh yang memiliki peran dominan. Kementerian Perindustrian akan mengembangkan sektor industri yang memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif antara lain industri yang berbasis sumber daya alam (baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan), sumber daya manusia, teknologi, pemenuhan kebutuhan pasar (domestik dan global), dan budaya. Pemerintah memiliki beberapa strategi utama dalam rangka akselerasi industrialisasi antara lain mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur, percepatan proses pengambilan keputusan pemerintah, reorientasi kebijakan ekspor bahan mentah dan sumber energi, mendorong peningkatan
3 4
Lihat lampiran 2 dan 3 Pasal 16 Ayat 1 UU No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
67
produktivitas dan daya saing, serta meningkatkan integrasi pasar domestik. Cara yang digunakan pemerintah untuk menarik investor agar mau melakukan investasi adalah dengan merendahkan upah buruh. Tidak terlalu tingginya upah buruh Indonesia di berlakukan sebagai upaya menarik para investor agar mau melakukan investasi ke dalam negeri. Dengan begitu penyerapan tenaga kerja pun bisa terjadi dan apabila semakin banyaknya investor yang melakukan inventasi di dalam negeri maka akan mempercepat berkurangnya jumlah pengangguran di Indonesia. Kebijakan ini merupakan bukan hal yang buruk karena dapat dilihat dari kebijakan pemerintah dalam merendahkan upah buruh tetap berlandaskan dengan adopsi dari konvensi No.131 dan menjamin perlindungan upah berlandaskan konvensi No. 95 yang diatur dalam perumusan kebijakannya seperti yang telah dibahas dibab sebelumnya.5 Dengan tujuan untuk Menarik para investor yang dianggap mampu memperkuat kesempatan kerja dan meningkatkan jumlah
lapangan kerja di sektor perekonomian formal di Indonesia dalam menuju kesejahteraan sosial bagi buruh. B. Kepentingan Pembangunan Sumber Daya Manusia Dari tujuan pembangunan sumber daya industri tercermin bahwa sebagai titik sentral pembangunan adalah pemberdayaan sumber daya manusia termasuk tenaga kerja, baik sebagai sasaran pembangunan maupun sebagai pelaku pembangunan. Dengan demikian, pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan pembangunan nasional. Tujuan ini 5
Lihat pada lampiran 2 dan 3 skripsi
68
mengambarkan usaha Pemerintah dalam membuat kepentingan tetap memegang prinsip mendasar ILO. Upaya mencegah negara dari kemiskinan hingga ke dampak yang lebih buruk membuat pemerintah memutuskan langkah-langkah mengurangi pengangguran melalui pembangunan sumber daya manusia dalam pembangunan sumber daya industri. pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses melakukan perubahan, dalam rangka perbaikan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kesejahteraan terkait dengan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup rakyat, baik material maupun mental dan spiritual. Adapun kualitas SDM terkait dengan derajat kemampuan, termasuk kreatifitas, dan moralitas pelaku-pelaku pembangunan.Atas dasar ini, proses perubahan yang diupayakan melalui pembangunan seharusnya menjangkau perbaikan semua sektor secara menyeluruh dan berimbang. Perbaikan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah fokus dari pembangunan sektor ekonomi, dengan tujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan yang bersifat fisik dan material, baik kebutuhan primer, sekunder, tertier maupun kuarter. Dan hal ini juga telah diatur dalam Peraturan pelaksana terkait upah minimum yang diatur dalam Permenakertrans No. 01 Tahun 1999 tentang Upah minimum Juncto Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000 tentang perubahan beberapa pasal dalam Permenaketrans No 01 tahun 1999. Usulan besaran upah minimum yang disampaikan oleh dewan pengupahan merupakan hasil survei kebutuhan hidup
69
seorang pekerja lajang yang diatur tersendiri dalam peraturan menteri tenaga kerja tentang Komponen kebutuhan hidup pekerja lajang. 6 Untuk membuktikan upaya pemerintah dalam mengambil jalan keputusan seperti ini merupakan bukanlah cara yang sia-sia, data yang akan di bahas selanjut dalam penulisan ini akan mencoba menggambar kondisi sumber daya manusia dari tahun ke tahun yang merupakan hasil dari kebijakan perburuhan di Indonesia. Yang pertama ada Tingkat Penganguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan Kerja Pada tahun 2010. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 67,72%, sedang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,14% (Gambar 3.) Gambar 4.3 Sumber: Data BPS (Diolah)
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) &PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) 2010-2014 80.%
67.72% 68.34% 67.88% 66.90%
60.%
66.60%
40.% 20.%
TPT
7.14% 6.56%
0.%
2010
6
2011
6.13%
2012
TPAK
6.17%
2013
Pasal 8 ayat 1 Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000
70
5.94%
2014
Secara perlahan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat hingga mencapai 68,34% pada 2011 dan menurun hingga 66,60% pada 2014 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun hingga mencapai 5,94% persen pada tahun 2014. Tingkat partisipasi kerja (TPAK) mengalami kenaikan secara perlahan seiring menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Gambar 4.4 Sumber: data BPS (olahan)
ANGKATAN KERJA (JUTA ORANG) 2008-2013 120.00 118.19
118.00 116.00 114.00 112.00
111.95
110.00 108.00 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Angkatan kerja
Angkatan Kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pada gambar 4. memperlihatkan karakteristik dasar angkatan kerja Indonesia yang mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebanyak 118.19 juta yang sebelumnya pada tahun 2008 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 111.95 juta. Kenaikan jumlah
71
Angkatan Kerja dan TPAK ini disebabkan pertumbuhan alamiah, yaitu didorong oleh pertumbuhan penduduk. Tingginya partisispasi angkatan kerja di Indonesia memberikan gambaran bahwa banyaknya individu-individu untuk menjadi pekerja demi mendapatkan upah untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa upah yang di tetapkan dalam setiap tahunnya terus meningkat memacu pertambahan angka Angkatan Kerja. Berarti sistem penetapan upah minimum yang di sesuaikan dengan situasi ekonomi di setiap daerah telah cukup mengurangi angka Pengangguran. Peningkatan nilai Upah dapat dilihat pada Gambar 5. secara nasional. Besaran nilai upah dapat di lihat dari hasil Suvei Upah Buruh (SUB), yaitu Upah Rata-Rata Industri Kecil dan UMP Rata-Rata Nasional yang dilakukan olen Badan pusat statistic (BPS), Dari tahun 2008 rata-rata upah Nasional sebesar 743.2 juta dan meningkat hingga 2013 sebesar 1,332.4 juta. Hal serupa juga terjadi pada rata-rata upah industri kecil pada tahun 2008 hanya 394.0 juta dan terus meningkat 598.0 juta.
72
Gambar 4.5 Sumber: Statistik Upah (BPS) dan Kemenakertrans UPAH INDUSTRI KECIL DAN UMP RATA-RATA NASIONAL TAHUN 2008-2013 (DALAM RIBUAN RUPIAH) 1,400.0
1,332.40
1,200.0 1,119.10 1,000.0 800.0
830.7
988.8 Upah Rata-Rata Industri Kecil
743.2
600.0 400.0
908.8
563.1 394.0
570.7
553.9
590.8
399.7
200.0 0.0 2008
2009
2010
2011
73
2012
2013
UMP Rata-Rata Nasional
