BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1.
Danamon Simpan Pinjam Danamon Simpan Pinjam merupakan salah satu bentuk layanan dari Bank Danamon untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah, baik dalam hal pembiayaan (kredit) maupun simpanan (tabungan dan deposito). Dalam definisi Bank Danamon, usaha mikro dan kecil adalah usaha yang memiliki tingkat penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 2.000.000.000,00 ( Dua Milyar Rupiah ) atau memiliki kebutuhan pinjaman antara Rp 1.000.000,00 ( Satu Juta juta ) hingga Rp 500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah ). Danamon Simpan Pinjam terdiri dari 2 unit layanan bisnis yaitu : a.
Unit Pasar Modal Pada unit Pasar Model ini fokus melayani nasabah pada komunitas Pasar Inti dan Plasma, yang melayani individu dengan usaha sendiri yang bersifat informal dengan kebutuhan pembiayaan maksimal Rp. 500.000.000,00 ( Lima ratus Juta Rupiah ). Produk pinjaman yang saat ini telah disalurkan ke nasabah oleh DSP Pasar Model terdiri dari empat jenis, yaitu :
1) Dana Pinjam 50 (DP 50), yakni pinjaman dengan agunan untuk keperluan modal usaha dan investasi dengan nominal pinjaman antara Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) 2) Dana Pinjam 200 (DP 200), yakni pinjaman dengan agunan untuk keperluan modal usaha dan investasi dengan nominal pinjaman antara Rp. 50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) sampai dengan Rp 500.000.000,00.( Lima Ratus Juta Rupiah ) 3) Dana Siaga, yakni pinjaman tanpa agunan dengan plafon pinjaman Rp. 1.000.000,00 ( Satu Juta Rupiah ) sampai dengan Rp 50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) khusus untuk debitor yang sebelumnya telah menerima pinjaman di DSP dengan status lancar plafon pinjaman bisa sampai dengan Rp. 100.000.000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Produk 71
72
pinjaman ini diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki pinjaman di bank atau lembaga keuangan lain selama minimal 12 bulan dengan status pinjaman lancar 4) Dana Talangan, yakni pinjaman tanpa agunan dengan plafon pinjaman Rp. 250.000,00 ( Dua Ratus Ribu Rupiah ) sampai dengan Rp 10.000.000,00 ( Sepuluh Juta Rupiah ) diperuntukkan bagi nasabah yang telah memiliki tabungan di Bank Danamon Indonesia selama minimal 3 bulan. b.
Unit Solusi Modal Pada unit Solusi Modal ini fokus melayani individu yang memiliki usaha sendiri, dengan target utama para pengecer atau retailer. Kebutuhan pembiayaan yang diberikan maksimal Rp 50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) Produk pinjaman yang saat ini telah disalurkan kepada nasabah oleh DSP Solusi Modal adalah pinjaman tanpa agunan dengan plafon pinjaman minimal Rp 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) dan maksimal Rp. 50.000.000,00. ( Lima Puluh Juta Rupiah ) Dengan jangka waktu angsuran yang diberikan yaitu minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun, diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki usaha.104
2. Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Danamon Simpan Pinjam Unit palur karanganyar berdiri pada tahun 2004, bertempat di Jalan Solo - Karanganyar No. 166 Palur Karanganyar. Danamon Simpan Pinjam unit adalah merupakan Divisi Self employee mass market yang berada di bawah Bank Danamon Indonesia cluster Solo timur wilayah Regional Jawa Tengah. Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal itu sendiri di luncurkan pertama pada tahun 2008 dan merupakan salah satu divisi yang berfokus pada pembiayaan kredit tanpa agunan dan juga dalam penyimpanan dalam bentuk tabungan dan deposito. Pembiayaan yang disalurkan DSP solusi modal adalah kepada nasabah yang memiliki usaha sendiri dan ingin mengembangkan usahanya akan tetapi terkendala tidak 104
Hasil wawancara dengan unit manager Danamon simpan Pnjam ( Saudara Catur Supriyadi )
73
adanya jaminan. Dalam Satu unit DSP solusi Modal terdapat struktur organisasi yang terdiri dari 1 orang Unit manager, 2 orang Credit Officer, 2 orang Payment Officer, 6 orang account Officer dan 2 orang field Collection.105 3. Kredit pada Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Kredit yang disalurkan oleh Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar bernama kredit Solusi Modal. Produk kredit ini merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah debitor yang memiliki usaha, tanpa diperlukan adanya jaminan tambahan atau agunan. Ketentuan mengenai kredit pada DSP Solusi Modal adalah sebagai berikut : 1.
Sasaran Utama Kredit Tanpa Agunan di Danamon Simpan Pinjamt Solusi Modal Unit Palur. Sasaran utama kredit tanpa agunan di Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar adalah nasabah tetap Bank Danamon Unit Palur Karanganyar yang mempunyai kredibilitas dan karakter yang baik serta masuk kategori hot prospect yang telah di tentukan oleh pihak bank. Selain itu, relasi dari nasabah danamon yang masih setia yang bisa memberikan referensi kepada bank siapa-siapa saja yang layak utk mendapatkan kredit tanpa agunan. Sasaran lainnya diperoleh dari hasil door to door yang dilakukan oleh marketing dengan target sasaran seorang wirausaha yang mempunyai usaha yang mempunyai usaha bagus.106
2.
Plafon Kredit dan Jangka waktu pinjaman Ketentuan mengenai plafon kredit serta jangka waktu pinjaman yang diberikan oleh pihak Danamon Simpan Pinjam Unit Palur kepada nasabah debitornya adalah sebagai berikut : a.
Untuk plafon kredit yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000,00 ( Lima Juta Rupiah ) hingga Rp. 20.000.000,00 ( Dua Puluh Juta Rupiah ) maka jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah enam bulan sampai dengan tiga tahun dengan rate
105
Hasil wawancara dengan unit manager Danamon simpan Pnjam ( Saudara Catur Supriyadi )
74
2,8% per bulan. b.
Untuk plafon kredit yang diberikan sebesar Rp. 20.000.000,00 ( Dua Puluh Juta Rupiah ) hingga Rp. 30.000.000,00 ( Tiga Puluh Juta Rupiah ) maka jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah enam bulan sampai dengan tiga tahun dengan rate 2,5% per bulan.
c.
Untuk plafon kredit yang diberikan sebesar Rp. 30.000.000,00 ( Tiga Puluh Juta Rupiah ) hingga Rp. 50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) maka jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah enam bulan sampai dengan tiga tahun dengan rate 2,3% per bulan.
3. Persyaratan yang harus dipenuhi calon calon debitur persyaratan yang harus ditempuh dan dipenuhi dalam penyaluran kredit oleh Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar: a. Persyaratan calon debitor Pada saat pengajuan aplikasi permohonan kredit, calon debitor wajib memberikan persyaratan yang standar seperti halnya pengajuan kredit pada umumnya, seperti: identitas diri: KTP suami dan/atau istri (bagi yang telah berkeluarga), kartu keluarga; surat keterangan usaha; rekening listrik/telepon,air; dan persyaratan tambahan lainnya jika dibutuhkan. b. Persyaratan usaha calon debitor Mengingat bahwa adanya suatu usaha yang dimiliki calon debitor adalah menjadi hal yang diwajibkan dalam penyaluran kredit tanpa agunan oleh Danamon Simpan Pinjam Unit Palur, maka berikut ini adalah persyaratan yang sangat diperhatikan oleh pihak DSP mengenai kriteria usaha milik calon nasabah debitor : 1) Usaha permanen, artinya lokasi usaha tersebut tidak berpindahpindah dan juga tidak bongkar pasang. 2) Lama usaha minimal 2 tahun di tempat yang sama, artinya usaha
106
Wawancara dengen Account Officer Danamon Simpan Pinjam ( Biyan )
75
tersebut harus sudah beroperasi dengan baik selama 2 tahun sebelum nasabah mengajukan permohonan kredit. 3) Historikal dengan bank tidak ada masalah, artinya calon debitor diharapkan tidak mempunyai catatan buruk pada pihak Bank Danamon maupun pihak bank lainnya, sehubungan dengan adanya kredit macet maupun permasalahan lainnya. Hal ini dapat diketahui dengan dilakukannya BI-Checking. 4) Usaha harus milik sendiri, artinya calon nasabah debitor tidak melakukan join usaha dengan pihak lain, usaha juga tidak boleh frenchise. Data selengkapnya mengenai pelaporan baik yang terkait dengan unit pasar modal maupun solusi modal Periode Bulan Januari – Mei 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.1 Laporan Penyaluran Modal Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Palur karanganyar Periode Januari – Mei 2015 No Performance
1
2 3
Balance Sheet Outstanding Loan Total Solusi Modal %Solusi Modal Solusi Modal Khusus % solusi modal khusus DP 50 % DP 50 OS Net Growt ALL NOA OS TOTAL LOAN Solusi Modal %Solusi Modal Solusi Modal Khusus % solusi modal khusus DP 50
15-Jan Actual
15-Feb Actual
15-Mar Actual
15-Apr Actual
Mei - 15 Actual
6,374 6,197 97,21 % 94 1,48% 83 1,31 % 13 286 277 98,23 % 4 1,42 % 5
6,173 6,033 97,72 % 90 1,46 % 51 0,82 % (201) 281 273 96,81 % 4 1,42 % 4
5,881 5,746 97,71 % 86 1,45 % 49 0,84 % (292) 276 268 95,04 % 4 1,42 % 4
5,644 5,506 97,56 % 81 43% 57 1,01 % (237) 274 274 93,97 % 4 1,42 % 5
5,317 5,118 96,26 % 76 1,43 % 123 2,32 % (326) 266 266 91,13 % 4 1,42 % 5
76
4 5
6 7 8 9
10 11
12 13
14 15 16 17 18
% DP 50 NOA GROWTH ALL Disbursement New Top up (Fresh Money) Disbursement / Day Disbursement / Unit Disb /Day /Unit NOA Disbursement New Top up (Fresh Money) Restructure Run Off Early Normal % Run Off RR (Repayment Rate) % DPD 30 + Solusi Modal Solusi Modal Khusus DP 50 NPL % NPL Incremental WO Recovery COC % COC
1,77 % 4 330 308 22 16 330 16 15 13 2 317 15 1 4,98% 73,17% 12,99% 13,36% 0,00% 0,00% 313 4,90% 50 3 166 31,38%
1,42 % (5) 207 125 82 10 207 10 8 5 3 109 408 37 6 6,40% 74,24% 14,55% 14,89% 0,00% 0,00% 277 4,49% 98 5 84 15,94%
1,,42 % (5) 86 55 31 4 86 4 4 3 1 378 52 8 6,12% 72,68% 16,39% 16,77% 0,00% 0,00% 362 6,15% 46 16 92 18,18%
1,77 % (2) 131 90 41 6 131 6 6 5 1 368 90 6,27% 70,15% 20,24% 0,00% 0,00% 0,00% 628 12,12% 27 4 130 26,98%
1,77 % (8) 192 175 17 9 192 9 7 6 1 81 519 112 11 9,19% 74,74% 20,02% 20,80% 0,00% 0,00% 674 12,68% 123 6 104 23,05%
Sumber : Data DSP unit Palur
Sesuai data Bank Danamon Unit Simpan Pinjam total nasabah dari bulan januari – Mei 2015 berjumlah 266 NOA dengan perincian nasabah solusi modal 257 (91,13 %), solusi modal khusus 4 (1,42 %), DP 50 sebanyak 5 (1,77 %). Total Outstanding unit periode januari – mei 2015 adalah Rp 5.317.000.000,- dengan rincian solusi modal sebanyak 96,26 %, solusi modal khusus sebanyak 1,43 % dan DP 50 sebanyak 2,32 %. Data Repayment rate atau pembayaran kembali dari nasabah periode bulan mei adalah 74,74%. Hal ini berarti ada sejumlah 25,26 % nasabah kredit terindikasi mengalami kemunduran pembayaran ataupun kredit bermasalah. Untuk DPD 30 + atau disebut terlambat lebih dari 30 hari data pada bulan Mei 2015 menunjukan sejumlah 20,80 % hal ini juga akan
77
berdampak negatif pada Non Performing Loan (NPL) unit. Non performing Loan (NPL) merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kerja bank, ini artinya NPL merupakan indikasi adanya kredit bermasalah dalam bank tersebut yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi akan berdampak bahaya pada bank tersebut. Salah satu dampak negative meningkatnya Non performing Loan (NPL) adalah mengurangi jumlah modal bank. B. Pembahasan 1. Norma dan Kebijakan Terkait Prinsip Kehatian-Hatian Bank Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang diberikan izin oleh otoritas jasa keuangan dalam kegiatannya menyalurkan kredit, dalam ini tentunya tidak akan lepas dari segala risiko pada setiap aktivitas perkreditan yang dilaksanakan. Kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan oleh pihak bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian bank ( prudential Banking Principle ). Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat yang pada akhirnya berdampak positif terhadap perekonomian secara makro. Implementasi prinsip prudential Banking harus diterapkan secara menyeluruh sehingga tidak hanya menyangkut masalah pemberian kredit akan tetapi dimulai saat bank tersebut didirikan. Prinsip kehatihatian bank dapat dilihat dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati– hatian. Prinsip kehati-hatian ( Prudential Banking ) adalah adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati – hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
78
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah waktu tertentu dengan
pemberian bunga.
Pemberian
kredit
oleh suatu bank
mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Dalam upaya menjaga tingkat resiko, tingkat keuntungan, keselamatan dan kesehatan bank maka bank perlu melakukan diversifikasi pemberian kredit.107 Diserfikasi dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya pemberian kredit pada sektor ekonomi yang sudah jenuh dan tidak sesuai dengan visi dan misi bank. 108 Diserfikasi kredit dalam upaya bank menggunakan prinsip kehati-hatian sehingga dapat mengelola aset bank dengan baik sesuai dengan visi dan misi bank. Visi bank danamon simpan pinjam disini adalah “ kami peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan” misi danamon simpan pinjam yaitu “ Menjadi organisasi yang berorientasi ke nasabah yang melayani semua segmen dengan menawarkan nilai yang unik untuk masing-masing segmen, berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan degan di dukung oleh tehnologi kelas dunia. 109 Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko dan dapat berpengaruh pada kesehatan bank dan kelangsungan usaha bank. Bank sebagai lembaga intermediasi maka dalam pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan bank indonesia. Undang-Undang perbankan mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit, Bererapa regulasi antara lain mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank bagi bank umum, Batas maksimum pemberian kredit, Penilaian kualitas aktiva,
107
Ikatan Bankir Indonesia, op.cit., hlm. 7 Ibid 109 www.Danamon.co.id 108
79
sistem informasi debitor dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit. Penjelasan mengenai kebijakan Bank Indonesia dalam kredit sebagai berikut : a. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum Kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko dan dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, Sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat guna melindung dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat. Pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Bank indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia tersebut diatas maka bank umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh Dewan Komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut.( mengelola kredit secara sehat) 1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan; 2. Organisasi dan manajemen perkreditan; 3. Kebijakan persetujuan kredit; 4. Dokumentasi dan administrasi 5. Pengawasan kredit; 6. Penyelesaian kredit bermasalah Pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah tersusun secara konsisten dan konsekuen. b. Batas Maksimum Pemberian Kredit Salah satu penyebab kegagalan usaha bank adalah penyediaan
80
dana yang tidak didukung dengan kemampuan bank mengelola penyediaan dana secara efektif. Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank, bank wajib menetapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain dengan melakukan penyebaran portofolio penyediaan dana melalui pembatasan penyediaan dana. Portofolio didefinisikan sebagai pembagian pada beberapa sektor guna meminimalisasi resiko yang dapat terjadi ( Sektor industri, segmen kredit, dan penyebaran pada bagian lainnya). 110 Pembatasan penyediaan dana adalah presentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan batas maksimum pemberian kredit ( BMPK ). Batas maksimum pemberian kredit ( BMPK ) mendapatkan pengaturan dalam Undang-Undang perbankan, Pengaturan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Bank Indonesia dalam peraturan bank indonesia Indonesia (PBI) No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia
No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Umum. Tujuan Batas maksimum pemberian kredit ( BMPK ) adalah untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank. Dalam hal terjadi pelanggaran Batas maksimum pemberian kredit ( BMPK ) maka bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindakan penyelesaiannya
yang
setidaknya
memuat
langkah
–
untuk langkah
pelanggaran BMPK, serta target waktu penyelesaian sesuai ketentuan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia
No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
Bank Umum. Tujuan BMPK adalah untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, kegiatan bank dalam penyaluran dananya diwajibkan untuk mengurangi resiko dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK yang telah ditetapkan. Penyediaan dana bank tidak diperkenankan
110
Ikatan Bankir Indoneesia, op.cit., hlm. 6
81
terpusat pada peminjam ataupun suatu kelompok tertentu. Penyediaan dana dalam BMPK tidak hanya berupa kredit tetapi juga meliputi seluruh portofolio penyediaan dana yaitu penempatan surat berharga dan yang lainnya. Bank yang melakukan pelanggaran BMPK dan ataupun pelampauan BMPK akan dikenakan sanksi penilaian tungkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Pelanggran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat pemberian penyediaan dana. Pelanggaran yang dilakukan pihak bank dalam hal BMPK bank diwajibkan menyusun dan menyampaikan rencana tindakan ( action Plan ) untuk penyelesaian sesuai dengan ketentuan dalam PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia
No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Umum. c. Penilaian Kualitas Aktiva Karakteristik dari aset perbankan nasional pada saat ini maupun pada masa yang akan datang tetap dipengaruhi risiko kredit, yang apabila tidak dikelola secara efektif akan berpotensi menganggu kelangsungan usaha bank. Pengelolaan resiko kredit yang tidak efektif antara lain disebabkan kelemahan dalam penerapan kebijakan dan prosedur penyediaan dana, termasuk penetapan kualitas, kelemahan dalam mengelola portofolio aset bank, dan kelemahan dalam mengantisipasi perubahan faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas penyediaan dana. Pemeliharaan kelangsungan usaha bank perlu meminimalkan potensi kerugian atas penyediaan dana, antara lain dengan memelihara eksposur resiko kredit pada tingkat yang memadai. Eksposur mempunyai arti yaitu objek yang rentan terhadap risiko.111 Berkaitan dengan hal tersebut maka pihak bank wajib menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap jenis penyediaan
111
https://kholidarafin.wordpress.com, diakses 15 januari 2016; 21.23
82
dana dan melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan transaksi – transaksi tersebut. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 Perubahan Ketiga atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum., mewajibkan bank ( direksi )untum menilai, mematuhi, dan megambil langkah – langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva ( aktiva produktif dan aktiva non produktif ) senantiasa baik. Aktiva Produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi , tagihan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, transaksi rekening administratif dan bentuk dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Aktiva non produktif adalah aset bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang yang diambil alih. Dalam penilaian kualitas aktiva ini pihak bank melakukan analisis terhadap faktor – faktor yang meliputi prospek usaha, kinerja, dan kemampuan bayar debitor. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen – komponen yaitu Potensi pertumbuhan usaha debitor dan Kondisi pasar dan posisi debitor dalam persaingan, Sementara penilaian terhadap kinerja debitor meliputi perolehan laba dari usaha, struktur modal, kepekaan terhadap resiko pasar. Pihak bank danamon sendiri dalam upaya meminimalkan resiko kerugiannya menghindari kredit yang dibidang peternakan hal tersebut dinilai karena resiko yang akan terjadi terlalu besar. Penilaian selanjutnya mengarah pada kemampuan membayar yaitu ketepatan dalam membayar pokok dan bunga, informasi keuangan debitur yang akurat, kelengkapan dokumen kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana. Berdasarkan penilaian kualitas aktiva tersebut kredit ditetapkan atau digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet. Dalam mengantisipasi potensi kerugian maka bank wajib membentuk
83
penyisihan penghapusan aktiva terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif. Penyisihan penghapusan aktiva meliputi cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dan cadangan khusus untuk non produktif. d.
Sistem Informasi Debitor Kelancaran proses kredit dan penerapan manajemen resiko kredit yang efektif dan ketersediaan informasi kualitas debitor yang didapat apabila didukung oleh sistem informasi debitor yang utuh dan tidak ada rekayasa mengenai profil
dan kondisi debitor. Dalam proses kredit
sistem informasi debitor akan mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Ketersediaan informasi kualitas debitor diperlukan untuk proses sinkronisasi Tujuan Informasi Debitor dalam PBI No. 9/14/PBI2007 tentang Sistem Informasi Debitur adalah diselenggarakan dalam rangka memperlancar
proses
penyediaan
dana,
Penerapan
resiko,
dan
identifikasi kualitas debitor untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.112 Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia No. 9/14/PBI2007 tentang
Sistem Informasi Debitur bank
umum, Penyelenggara kartu kredit selain bank, dan BPR yang memiliki total aset Rp 10.000.000.000,- ( sepuluh miliar rupiah ) atau lebih selama 6 ( enam ) bulan berturut- turut wajib menyampaikan laporan debitor kepada bank Indonesia.113 Dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan yang sehat selain melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia pemberian kredit secara umum pihak bank juga diwajibkan melakukan Pengorganisasian perkreditan. Pengorganisasian kredit dilakukan supaya mencapai tujuan dari pengeloaan risiko kredit memaksimalkan risk adjusted rate of return, yaitu dengan mengelola risiko exposure sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Penyususnan organisasi bidang perkreditan haruslah memperhatikan beberapa hal pokok/prinsip/dasar112 113
www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan
84
dasar antara lain fungsi dan proses kredit mulai dari aplikasi kredit sampai dengan penyelesaian kredit berdasarkan best practice yang telah diterapkan. Pengorganisasian kedit ini harus dilakukan dalam upaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kredit. Beberapa prinsip dalam pengorganisasian pengelolaan kredit yaitu : 114 a.
Adanya pemisahan fungsi bisnis/sale dan processing/administration
b. Adanya pemisahan fungsi pengendalian risiko kredit dan fungsi penjualan c. Adanya pemisahan fungsi administrasi kredit dengan fungsi pengendalian resiko kredit d. Adanya prinsip four eye principles dalam pengambilan keputusan kredit Adapun alasan wajib menggunakan prinsip-prinsip tersebut diatas adalah sebagai berikut : a. Supaya terdapat independensi b. adanya check dan balance c. adanya spesialisasi d. agar dalam dalam pemutusan kredit melibatkan sinergi antara unit bisnis yang bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan unit dan resiko kredit yang bertanggung jawab miminimalkan resiko. Four eye Principle merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan dalam pemberian kredit. Fungsi – Fungsi Organisasi Perkreditan Secara umum dalam organisai perkreditan terdapat empat fungsi pokok yaitu : 1. Fungsi Bisnis Bisnis kredit merupakan salah satu kegiatan bisnis utama bank, Bank melakukan perkreditan dengan tujuan untuk menjaga hubungan Yng saling menguntungkan baik dengan bank maupun dengan debitor. Credit officer yang bertindak sebagai customer
114
Ikatan bankir Indonesia, Op.cit., hlm 56
85
relationship manager mempunyai tugas utama memproses analisis atas permohonan kredit, Credit officer juga senantiasa selalu menjaga hubungan dengan semua debitor baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan kredit dalam kegiatan perkreditan dapat dilihat dari jumlah debitur, volume kredit, kualitas aset dan profitabilitasnya, Credit officer juga harus melakukan kegiatan mulai dari menerima aplikasi kredit, negosiasi dari kredit yang akan diberikan sampai dengan persetujuan kredit. Adapun fungsi credit officer adalah sebagai berikut : a. Merencanakan kunjungan – kunjungan kepada calon nasabah b. Membuat laporan berkala kunjungan nasabah c. Mengumpulkan dan meneliti data dan informasi nasabah dalam rangka memproses pemberian kredit d. Melakukan analisis kredit atas permohonan kredit dalam rangka memproses persetujuan kredit e. Memonitor pencairan dana
kredit maupun proses pelunasan
kredit f. Menerapkan prinsip Know your customer dalam hubungan dengan nasabah 2. Fungsi Pengambilan Keputusan Fungsi
pengambilan
keputusan
kredit
berhubungan
dengan
serangkaian kegiatan kredit, mulai dari pengumpulan informasi, analisi kredit, dan usulan kredit. Pengambilan keputusan kredit harus menganut four eye prinsiple dan adanya kredit limit. Four eye principles memiliki arti bahwa keputusan kredit tidak dapat diputuskan oleh satu orang, disamping itu dalam rangka prinsip kehati-hatian ddan prinsip risiko kredit. Kewenangan dalam pengambilan keputusan bisa dilihat berdasarkan jenjang jabatan, misalnya di bank danamon unit palur ini keputusan kredit terletak pada hasil dari analisis dari credit officer selanjutnya akan diputuskan oleh unit manager selama kredit tersebut masih dalam limit yang dimiliki oleh unit manager unit. 3. Fungsi Administrasi Kredit
86
Fungsi administrasi kredit adalah merupakan suatu fungsi kegiatan setelah fasilitas kredit sudah diputus/disetujui. Tugas pokok dari administrasi kredit adalah melakukan proses administrasi kredit dan memastikan bahwa dokumen kredit telah langkap dan layak, serta memastikan proses pengikatan dan penerimaan dokumen kredit telah dijalankan dengan benar. Adapun fungsi utama lainnya sebagai berikut : a. Membantu pimpinan untuk memastikan bahwa proses administrasi kredit telah dilakukan dengan benar b. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan kelayakan dokumen kredit serta jaminan keabsahan dokumen jaminan asli c. Memastikan seluruh alur pencairan dan pelunasan telah dilakukan dengan benar dan secara berkala d. Memastikan proses persiapan pengikatan dan penerimaan dokumen telah dijalankan dengan benar f. Memastikan telah dilakukannya verifikasi status debitor dengan dilakukan BI checking g. Memastikan dan memonitor dokumen dan penyimpanan dokumen kredit dan jaminan. 4.
Fungsi Kebijakan dan Monitoring Salah satu funsi yang sangat penting dalam organisasi pengelolaan kredit adalah fungsi kebijakan dan pengawasan kredit, baik yang dilakukan oleh audit internal maupun audit eksternal. Tujuan dari kebijakan kredit adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan, peraturan, arah dan strategi kredit bank. Sementara fungsi pengawasan adalah untuk memastikan apakah kebijakan yang telah diterapkan sudah dilaksanakan sebagai mestinya. Berikut fungsi uatama monitoring kredit adalah : a. Membantu direksi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, peraturan, arah, dan strategi kredit serta mengawasi pelaksanaan kebijakan kredit. b. Memantau
perkembangan
dan
kondisi
memberikan saran – saran langkah perbaikan
kualitas
kredit
serta
87
c. Mengevaluasi atas permohonan pemberian fasilitas kredit d. melakukan
analisis,
mengevaluasitingkat
resiko
kredit
dan
merekomendasikan setiap proposal kredit kepada pemutus kredit. e. Memastikan penilaian yang jujur, objektif, cermat, seksama dan terlepas dari pengaruh pihak – pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. f
Melakukan koordinasi dan memonitor langkah – langkah terkait pencegahan kredit bermasalah dan pelaksanaan penagihan pada debitor untuk meminimalkan kerugian bank
g. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam aktivitas perkreditan. 2. Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam pemberian kredit Tanpa Agunan Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar. Proses Pemberian Kredit Tanpa Agunan terdiri dari beberapa tahapan yaitu :115 1. Pengumpulan Informasi, Dokumen, dan Verifikasi ( Inisiasi ) a. Permohonan Kredit Pada tahahap ini bank menerima permohonan nasabah ataupun memberikan penawaran kredit kepada calon debitor. Sesuai ketentuan Bank Indonesia pihak bank hanya akan menilai permohonan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Kredit solusi modal merupakan kredit yang sangat sederhana oleh karena itu pendekatannya dilakukan dalam penetapan target market, yaitu berdasarkan kelompok debitor usaha sejenis yang potensial. Lokasi target market juga tidak boleh jauh dari jangkauan area bank, meskipun bersifat massal pihak bank harus benar – benar mengenali karakteristik calon debitor. Selain dari permohonan dari nasabah bank juga dapat melakukan penawaran dalam hal ini dilakukan oleh marketing kepada kelompok debitor yang potensial
115
Hasil wawancara dengan credit officer ( Biyan Muntoro )
88
setelah melakuakn analisa singkat dengan melihat kelayakan usaha calon debitor untuk memperoleh kredit. Syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh calon debior dalam pengajuan kredit solusi modal adalah sebagai berikut :
b.
1.
Foto Copy Identitas Diri ( KTP suami/istri )
2.
Foto Copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah
3.
Surat Keterangan Usaha / Domisili
4.
Rekening Listrik , Telepon, air
5.
Syarat tambahan jika dibutuhkan
Pengumpulan Informasi dan Dokumen Sebelum melakukan analisis yang mendalam pihak bank danamon simpan pinjam mengumpulkan data dan informasi nasabah yang disesuaikan dengan kebutuhan, Untuk analisis kredit tanpa agunan ini diperlukan data dan informasi antara lain : -
Syarat Permohonan Kredit
-
Data informasi keuangan debitor
-
Hasil ID dari bank indonesia
-
Data dari sumber lain seperti : pelanggan ataupun pihak lain yang dipandang perlu oleh bank
-
Laporan hasil kunjungan ke lokasi tempat usaha/ tempat tinggal calon debitor
c.
Verifikasi Data Keputusan kredit sangat dipengaruhi oleh keakuratan data dan memastikan kesesuaian data dan dokumen pihak bank melakukan verifikasi. Beberapa hal yang perlu diverifikasi antara lain : -
Verifikasi dokumen Pihak bank melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang diserahkan calon debitor dan mencocokan kesesuaian nama dan alamat pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan rekening pribadi termasuk kesesuaian dengan surat izin usaha (Wirausaha ). Syarat permohonan kredit yang harus dipenuhi oleh calon debitor yang paling utama adalah debitor memenuhi persyaratan untuk
89
bertindak secara sah menurut hukum, hal tersebut sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yang salah satu syaratnya adalah adanya kecapakan untuk membuat suatu perikatan. -
Verifikasi penghasilan Pihak bank melakukan pengecekan atas informasi yang diberikan calon debitor berkaitan dengan penghasilan calon debitor yaitu dengan cara : a. Interview baik melalui kunjungan ke lokasi usaha ataupun kepada calon debitor b. Pengecekan silang dengan data yang disampaikan calon debitor seperti tabungan atau laporan keuangan c. Mencari perbandingan dengan usaha dan ukuran usaha sejenis dalam area lokasi yang sama.
Hasil dari verifikasi penghasilan ini nantinya akan digunakan pihak bank untuk menghitung kemampuan bayar calon debitor atau debt service ratio ( DSR ), Pengertian dari DSR adalah perbandingan antara besarnya angsuran kredit yang diajukan terhadap penghasilan. -
Verifikasi Pinjaman Lainnya Verifikasi ini meliputi pinjaman meliputi angsuran kepada bank, pembiayaan, koperasi atau instansi lain yangtelah dimiliki oleh calon debitor dan wajib dipastikan melalui : a. Jika fasilitas kredit calon debitor dilaporkan kepada bank indonesia maka pihak bank akan melakukan melalui pengecekan informasi debitor individu ( IDI ) BI b. Jika fasilitas kredit tidak dilaporkan oleh pemberi kredit kepada bank indonesia maka bank akan melakukan konfirmasi kepada pemberi kredit calon debitor mengenai historis pembayaran, jumlah angsuran dan jangka waktu
Pinjaman lain ini akan sangat mempengaruhi kemampuan bayar calon debitor ( DSR ), dalam verifikasi ini dapat dilakuka dengan beberapa metode: a.
Wawancara (Interview )
90
Interview atau wawancara secara langsung dengan calon debitor dilakukan
untuk
memperoleh
keterangan
dan
mengecek
kebenaran data yang diterima oleh pihak bank. Pelaksanaan wawancara dilakukan sedemikian rupa sehingga calon debitor merasa
nyaman
dan
kepercayaan
calon
debitor
untuk
memberikan informasi sedetail-detailnya dan secara terbuka dan jujur kepada bank b.
Kunjungan ke lokasi ( On The Spot ) Kunjungan ini dimaksutkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat langsung secara fisik tempat usaha, serta melakukan konfirmasi data kepada orang – orang di sekitar calon debitor
c.
Bank Checking Bank Checking dilakukan untuk memperoleh informasi calon debitor dalam hubungan dangan bank, fasilitas kredit yang diperoleh, kolektibilitas dan informasikredit lainnya. Metode bank checking dapat dilakukan melalui sistem intern bank atau informasi debitor individual Bank Indonesia
d.
Trade Checking Trade checking dilakukan secara sederhana kepada pihak yang berkaitan dengan usaha calon debitor seperti pelanggan, supplier, perkumpulan usaha, atau pihak lain yang dianggap perlu oleh bank.
2. Analisis Kredit Dalam menganalisis kredit solusi modal ini diburtuhkan ketelitian yang mendalam sebagai dampak dari ketiadaan agunan oleh karena itu pihak bank dalam memperoleh keyakinan bahwa calon debitor mampu dan sanggup mengembalikan kredit sesuai jangka waktunya maka sebelum melakukan analisis kredit baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas data usaha calon debitor. Analisis atas data usaha calon debitor dilakukan
91 dengan rumus 5C, 7P, 3R dan studi kelayakan.116 Analisis disusun agar pengambilan keputusan dapat memutuskan dengan tepat apakah permohonan pembiayaan dapat disetujui atau ditolak.terkait dengan proses ini pihak bank melaksanakan sesuai kebijakan dari Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer ) yang dijabarkan dalam prinsip 6C, 7P, dan 3 R. Dalam analisis kredit pada intinya terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif yang berisi prinsip – prinsip kredit. 1. Analisis Kualitatif a. Aspek Legalitas Analisis aspek kualitatif ditekankan pada kewenangan bertindak dari pemohon kredit dan kelengkapan perizinan sesuai bidang usaha calon debitor kredit ( perorangan atau badan usaha ) b. Aspek Karakter Analisis aspek karakter dan manajemen ditekankan pada penelahan karakter dan reputasi dari pemohon kredit. Dalam menilai pihak bank harus berhati-hati dalam menyimpulkan. Sumber informasi untuk mengetahui karakter biaanya melalui bank checking. 2.
Anailisi Kuantitatif Anailisis ditekankan pada pembahasan keuangan calon debitor. Hasil anailisiaspek keuangan calon debitor pada dasarnya akan memberikan gambaran secara menyeluruh apakah usaha calon debitor telah di manage dengan baik atau tidak dengan cara melihat laporan keuangan usaha debitor.
Pola Analisis kredit antar satu bank dengan bank yang lain berbedabeda namun secara garis besar tidak jauh berbeda. Analisi kredit merupakan suatu kegiatan evaluasi sebelum kredit diputuskan atau ditetapkan. Analisis ini perlu terlebih dahulu dilakukan dalam rangka prinsip kehati-hatian bank 116
Moh. Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999, hlm.94
92
dalam menilai kelayakan kredit. Adapun tujuan dari analisi kredit tersebut untuk menghindari kredit yang dibiayai nantinya bermasalah dan dalam upaya menjaga kesehatan bank. Bilamana terjadi kredit bermasalah maka akan menimbulkan kerugian dipihak bank, kerugian ini timbul karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman sekaligus beban bunga dan angsuran pokoknya.Dampak negatif dari kegagalan pemberian kredit dapat pula mengancam kelangsungan hidup bank. Berikut ini adalah prinsip – prinsip ataupun pedoman dalam melakukan analisis kredit.117 a. Analisis 6C Kelayakan keamanan kredit kepada debitor per debitor dilihat dari aspek 5 C yaitu
Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition dan
Contrains. b. Analisis 7 P Penilaian kredit yang digunakan pihak bank untuk menilai calon debitor juga dilihat dari aspek 7P yaitu personality (Kepribadian), Party (Klasifikasi tertentu), Purpose (tujuan nasabah), prospect (penilaian usaha dimasa yang akan datang), payment (pengembalian), profitability (keuntungan), protection (perlindungan) c. Prinsip kedit 3R Prinsip 3R yaitu Return ( laba yang diperoleh ), Risk Bearing ability ( Kemampuan menanggung resiko ) Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar berpedoman dan mengikuti ketentuanketentuan yang ditetapkan oleh Direksi Bank Danamon dan UU Perbankan, serta peraturan- peraturan yang dikeluarkan oleh BI dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaan penilaian kredit pihak Bank Danamon Simpan Pinjam juga menpunyai tolak ukur yang telah ditetapkan oleh pihak managemen kantor pusat Bank Danamon , berikut adalah prinsip yang digunakan oleh team analis kredit Bank Danamon Simpan Pinjam :
117
Kasmir, op.cit., hlm. 95
93
Tabel 4.2. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit pada Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Palur Karanganyar Prinsip-prinsip Pemberian Tolak Ukur pada Bank Danamon Kredit (prinsip 5C) 1. Character 1.. Dilihat dari aplikasi permohonan kredit yang dibuat oleh calon debitor 2. Dari hasil wawancara antara analisis kredit Bank Danamon dengan calon debitor 3. Bank Indonesia Checking 2. Capacity 1. Dilihat dari penghasilan calon debitor dikurangi dengan biaya hidup /bulan. Biasanya 70% dari penghasilan bersih 2. Dilihat dari usaha yang dijalankan oleh calon debitor apakah usaha tersebut mempunyai prospektif yang baik. 3. Capital Capital ini hanya berlaku bagi kredit yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha rakyat (KUR). Biasanya Bank Danamon memberikan 70% kredit dari total modal yang diperlukan. Dengan melihat prospek usaha dan perputaran modal calon debitor 4. Colleteral 1. Dilihat dari sertifikat tanah dan bangunan. Taksasi harga jual tanah dan bangunan ini harus melebihi dari jumlah yang diberikan untuk kredit konsumtif. 2. Untuk KUR jaminannya dapat berupa BPKB kendaraan yang harganya melebihi jumlah kredit yang diberikan setealh ditaksasi oleh analisis kredit Bank Danamon 5. Condition 1. Suku Bunga Bank Indonesia 2. Tingkat Inflasi Sumber : Data dari DSP Unit Palur
Etika atau yang kerap disebut dengan istilah perilaku merupakan penjabaran nilai – nilai organisasi dalam melaksanakan kegiatan sebagai panduan bagi suatu organ dan semua anggotanya. Credit officer merupakan salah satu dari profesi bankir yang mempunyai kompetensi dalam bidang perkreditan dan bekerja dalam industri perbankan. Dalam menjalankan tugasnya seorang analis kredit atau juga di sebut Credit Officer di dalam organisasi unit di dalam bank danamon simpan pinjam harus bekerja secara independen sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, Prinsip ini
94
menuntut seorang credit officer agar dapat bertindak mandiri sesuai dengan sistem operasional bank yang berlaku. Terkait dengan teori yang di dipakai dalam penulisan ini yaitu bekerjanya hukum mengutip pendapat Lawrence M Friedman mengenai struktur hukum sebagai kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Berdasarkan penjelasan friedman diatas maka struktur adalah pola yang menunjukan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukan bagaimana para bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan badan hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa agunan di bank danamaon simpan pinjam unit palur ini menggambarkan bagaimana seharusnya proses kredit dijalankan menurut kebijakan yang berlaku. Peranan seorang pemutus kredit berperan sangat penting dalam berjalannya kredit sehingga seorang credit officer dan juga unit manager harus bekerja dalam sistem perbankan harus mematuhi dan melaksanakan etika sesuai dengan profesinya demi mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien perbankan merupakan salah satu pemain indutri keuangan yang memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional. Prinsip kehati-hatian juga diatur oleh ketentuan-ketentuan Bank Indonesia, yang antara lain: SK Dir Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyusunan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 8 No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia
No. 7/3/2005 tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Pada dasarnya, prinsip kehatihatian merupakan prinsip yang perlu diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar selalu sesuai dengan ketentuanketentuan perbankan yang berlaku, sehingga dapat menghindari diri dari penyimpangan-penyimpangan yang merupakan praktik perbankan yang tidak sehat, dan sekaligus memperkecil kemungkinan timbulnya kerugian. Teori prudence dikemukakan oleh Adam Smith, merupakan keutamaan moral yang berkaitan dengan tindakan yang tertuju pada diri sendiri. Keutamaan ini
95
adalah kearifan jenis khusus yang digambarkan Smith sebagai : “keadaan batin yang waspada, jeli dan sangat hati-hati, selalu penuh perhatian terhadap konsekuensi-konsekuensi yang paling jauh dari setiap tindakan ... untuk memperleh kebaikan yang paling besar dan untuk menghindari kejahatan yang paling besar”. Frasa prudential principle, atau prinsip kehati-hatian, bertitik tolak pada kata prudence. Menurut Adam Smith, prudence adalah kebajikan moral dan intelektual yang paling sempurna, dan sekaligus merupakan kebijakan dengan kebajikan yang paling sempurna pula. Adam Smith memberikan sejumlah karakteristik dari orang yang memiliki sikap kehati-hatian atau prudent man. Dari sejumlah atribut yang dikemukakan oleh Adam Smith, sebagian adalah sebagai berikut: Orang dengan sikap hati-hati selalu mempelajari secara serius dan sungguhsungguh apa yang harus dipahaminya dari segi profesi, selalu tulus, dan hanya mengatakan yang benar, serta selalu bersikap hati-hati dalam setiap tindakannya, termasuk ketika berbicara. Ia selalu menghargai sesuatu yang tidak berlebihan dan kewajaran, penuh dengan diskresi dalam batas yang wajar, serta bertingkah laku baik. Sebagai reputasi bagi profesinya, ia selalu melakukan transaksi berdasarkan kemantapan dari pengetahuan dan kemampuannya Berdasarkan pendapat Adam Smith diatas maka seorang credit officer diharapkan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya dalam bekerja dan juga dapat menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan jika terdapat pertentangan kepentingan sehingga dapat tercipta budaya perbankan yang sehat. 3. Pemutusan/ Persetujuan Kredit Pemutusan kredit pada umumnya dilakukan oleh pemegang kewenangan di unit yaitu unit manager dengan mempertimbangkan hasil pengolahan scoring dari analis credit officer unit. Scoring sistem akan dikembangkan oleh pihak risk management kantor pusat. 4. Perjanjian Kredit ( PK ) Perjanjian kredit merupakan perikatan pinjam meminjam uang secara tertulis antar bank ( sebagai kreditor ) dengan pihak lain ( sebagai debitor ) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya pinjam
96
meminjam uang. Aplikasi dari kebijakan perkreditan bank secara tertulis adalah menuangkan permohonan kredit telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk Akad Kredit (Perjanjian Kredit). Klausul yang dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit bank Bank Danamon untuk kresit solusi modal ini antar alain adalah syarat- syarat klausul mengenai besarnya pinjaman, klausul jangka waktu kredit, klausul mengenai bunga pinjaman, klausul jumlah angsuran, klausul mengenai administrasi, klausul mengenai denda dan perlunasan dipercerpat, klausul mengenai fasilitas kredit, klausul mengenai pengunaan kredit, klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh nasabah, klausul ketaatan pada ketentuan bank. 5. Administrasi dan Dokumentasi Kredit Sebelum pencairan kredit pihak bank harus meneliti setiap dokumen yang diterbitkan oleh bank atau yang diterima dari pemohon, dokumen harus dipastikan terpenuhi persyaratan hukum. Seluruh dokumen kemudian di file dan di simpan dalam tempat yang aman dan tahan api ( strong room ). Pada kredit retail yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan – kelengkapan dokumentasi sebagai berikut : -
Dokumen permohonan kredit lengkap dan surat permohonan kredit telah di tanda tangani oleh pihak yang berwenang.
6.
-
Dokumen hasil verifikasi lengkap
-
Dokumen hasil analisi kredit ( benar – benar valid )
-
Dokumen keputusan kredit
-
Dokumen perjanjian kredit
-
Dokumen pencairan kredit
-
Dokumen pelaksanaan monitoring kredit
Pencairan dan Penarikan kredit Pencairan kredit harus memperhatikan bahwa seluruh persyaratan pencairan kredit yang ditetapkan telah dipenuhi oleh calon debitor. Dalam kredit solusi modal ini pencairan dilakukan dengan cara dimasukan ke rekening debitor yang telah membuka rekening pada bagian front liner yaitu teller pada saat telah diketahui bahwa kredit telah disetujui,. Pencairan dilakukan sekaligus karena bersifat non revolving yang artinya penarikan
97
kredit dilakukan secara sekaligus dan akan dibayar dengan cicilan tetap setiap bulannya yang akan didebet dari rekening debitor. Semua biaya yang timbul dari krdit tersebut seperti biaya provisi, administrasi akan dipotong dari hasil pencairan tersebut dengan debet rekening jadi nasabah akan menerima pencairan kredit tersebut dikurangi dengan potongan biaya administrasi. 7.
Pemantauan Kredit Kredit solusi modal ini adalah merupakan mass product ( Jumlah debitor yang banyak ) dan jumlah kreditnya relatif kecil – kecil sehingga pemantauan kredit lebih dilakukan oleh pihak danamon simpan pinjam secara portofolio, namun demikian pemantauan harus dilakukan terhadap individu debitor. Pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank dengan memonitoring ketepatan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati. Dalam menjaga komunikasi yang baik pihak bank juga melakukan komunikasi baik melalui telepon secara berkala maupun kunjungan on site sekaligus memastikan bahwa kondisi usaha debitor dalam kondisi baik dan lancar.
2.
Permasalahan yang timbulkan dari kredit tanpa agunan tersebut dan bagaimana penyelesaiannya Undang-Undang Perbankan tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai klasifikasi kualitas kredit, sedangkan Bank Indonesia telah menetapkan mengenai penggolongan kualitas kredit yang terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30/267/KEP/DIR jo Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 30/16/UPPB tanggal 27 Febuari 1998 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bank Umum. Berdasarkan penilaian kualitas aktiva tersebut kredit ditetapkan atau digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet Menurut penulis, dalam hal ini pihak Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar ataupun pihak Bank Danamon Indonesia dimungkinkan untuk menetapkan penggolongan kredit macet yang berbeda selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank
98
Indonesia. Adanya perbedaan kriteria kredit macet ini merupakan sebuah upaya dari DSP untuk dapat memelihara dan meningkatkan kredit lancar di DSP agar tidak menjadi kredit dalam status macet/loss menurut ketentuan Bank Indonesia. Ditetapkannya suatu kredit menjadi macet oleh DSP dimana kredit tersebut belum dianggap macet/loss menurut kriteria Bank Indonesia, maka akan lebih memudahkan bagi DSP untuk merubah atau meningkatkan kredit tersebut menjadi lancar kembali, supaya kredit macet (menurut DSP) tersebut tidak berkembang menjadi kredit macet/loss menurut Bank Indonesia. Ketentuan mengenai penggolongan kualitas kredit yang terdapat pada Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar dilihat dari usia ketertinggalan atau keterlambatan pembayaran angsuran yang dihitung sejak debitor jatuh tempo. Usia ketertinggalan ini biasanya dinyatakan dalam istilah Day Past Due (DPD). Kredit bermasalah yang timbul harus segera ditangani oleh pihak unit hal ini akan berdampak bagi performance unit, Faktor Penyebab suatu kredit bermasalah ada bermacam-macam salah satunya adalah mengenai tingkat kolektibilitasnya. Berikut data kolektibilitas unit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak managemen Bank Danamon Simpan Pinjam118 : a.
Keterlambatan nol hari dari jatuh tempo masuk dalam kategori Kolektabilitas 1 ( lancar )
b.
Keterlambatan 1 – 60 hari masuk dalam kategori Kolektabilitas 2.
c.
Keterlambatan 61 - 120 hari masuk dalam kategori Kolektabilitas 3.
d.
Keterlambatan 121 – 150 hari masuk dalam kategori Kolektabilitas 4.
e.
Keterlambatan 151 – 180 hari masuk dalam kategori Kolektabilitas 5.
Guna menanggani kredit yang bermasalah maka unit membentuk tim untuk menanggani kredit yang bermasalah tersebut yaitu : a. Keterlambatan 1 – 30 hari maka akan ditanggani oleh AO ( marketing unit) b. Keterlambatan 31 – 60 akan ditanggani bagian Soft Collection
118
Wawancara dengan unit manager Dsp palur ( catur supriyadi )
99 c. Keterlambatan 61 – 180 akan ditanggani oleh bagian Front End d. Keterlambatan > 180 akan ditanggani oleh Back End Penangganan terhadap semua debitur yang bermasalah adalah dengan dilakukannya penagihan dan teguran disertai dengan surat peringatan. Ketentuan yang ditempuh dalam menghadapi kredit macet yang telah ditetapkan oleh Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Memorandum Review Penyelesaian Kredit versi 6.00/11/2014 adalah sebagai berikut : a.
Unit melakukan dengan cara Penagihan terhadap debitor. Pada langkah ini terbagi dalam tiga tahap penagihan yang juga disertai dengan diberikannya Surat Peringatan kepada debitor macet, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Tahap 1 Penagihan tahap 1 diterapkan pada DPD lebih dari 30 hari, yang disertai dengan Surat Peringatan pertama 2) Tahap 2 Penagihan tahap 2 diterapkan pada 15 hari setelah dikeluarkannya urat peringatan yang pertama, yang disertai dengan Surat Peringatan kedua 3) Tahap 3 Penagihan tahap 3 diterapkan pada 15 hari setelah dikeluarkannya surat peringatan yang kedua, yang disertai dengan Surat Peringatan ketiga.
b.
Seluruh debitor yang bermasalah akan didatangi oleh bagian soft collection dengan tujuan untuk menagih pembayaran angsuran. Selama ini yang terjadi di Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar, pihak bank tidak perlu menunggu sampai penagihan dan surat peringatan ketiga terlebih dahulu untuk dapat mencari jalan keluarnya. Artinya adalah, apabila setelah dilakukannya penagihan dan surat peringatan yang pertama maka debitor sudah menunjukkan itikad baiknya maka tidak perlu menunggu penagihan kedua dan ketiga untuk menentukan tindakan penyelesaian lebih lanjut. Dalam hal ini yang dilakukan unit adalah melakukan pendekatan secara emosional dengan debitor dengan melakukan maintain secara rutin dengan menjaga hubungan baik dengan semua debitor.
100 Masalah – masalah yang sering timbul dari kredit solusi modal di Bank Danamon unit palur adalah sebagai berikut 119: a.
Usaha Debitor menurun
b.
Usaha Debitor Bangkrut
c.
Debitor Meninggal Dunia
Penangganan unit dalam melakukan penyelamatan kredit adalah sebagai berikut: a.
Penangganan Usaha Debitor menurun Apabila suatu suatu kredit berindikasi macet maka pihak Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar dalam hal ini adalah Credit Officer akan melakukan survey dan analisa ulang terhadap debitor yang mengalami kesulitan dalam usahanya dan segi kondisi keuangannya. Hal ini bertujuan agar pihak DSP mengetahui keadaan atau kondisi keuangan debitor yang sebenarnya, yang kemungkinan keadaan atau kondisi debitor tersebut telah berubah dari keadaan awal. Selanjutnya dapat diketahui langkah apa yang tepat dan dapat ditempuh untuk menyelesaikan kredit macet tersebut. Pihak unit akan melakukan penjadwalan kembali atas kredit yang telah berjalan dengan jalan restrukturisasi dan jika setelah dilakukan restruktur debitor juga masih mengalami keberatan maka pihak bank dapat melakukan restruktur kembali atas kredit tersebut setelah berjalan minimal 6 bulan. MRK ( Memo restruktur kredit ) dapat dilakukan berulang – ulang jika usaha debitor masih terdapat pemasukan dan pihak bank menilai debitor masih mempunyai itikad baik. Memo Restruktur Kredit adalah adanya suatu perubahan persyaratan kredit dengan menjadikannya suatu perjanjian kredit yang baru. Perubahan persyaratan kredit tersebut meliputi konversi seluruh tunggakan menjadi pokok kredit baru yang disertai dengan perubahan mengenai jangka waktu kredit, jadwal pembayaran serta perubahan pada bunga yang dikenakan. Penggunaan memo Memo Intern Permohonan keringanan dalam restruktur kredit dibuat oleh bank selaku kreditor dengan memberikan potongan
119
Wawancara dengan Creditt offiicer ( Biyan )
101
angsuran untuk bayar pokok saja bagi nasabah debitor yang memiliki keterlambatan 1 – 90 hari. Kesempatan ini hanya diberikan satu kali saja bagi debitor macet. Memo intern permohonan keringanan, merupakan ketentuan yang ditetapkan pihak DSP dengan mengacu pada ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam usaha perkreditan agar penanggung hutang dapat memenuhi kewajibannya. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan pokok, perpanjangan waktu, penambahan hutang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar, maka dapat penulis ketahui data-data mengenai debitor yang telah dilakukan penangganan untuk upaya penyelamatan kredit pada bulan Februari 2015 unit telah melakukan restrukturisasi sebanyak 109 noa dari total 281 noa (38.8 %) dan pada bulan Mei 2015 unit telah melakukan restrukturisasi sebanyak 81 noa dari total 266 noa (30.5 %) dengan melihat data diatas pihak Bank dalam memberikan kredit harus sangat berhati – hati dan harus mempunyai keyakinan yang kuat dalam menganalisa kredit yang akan disalurkan demi terciptanya performance unit yang sehat. Dalam hal keuangan debitor yang ternyata tidak mampu melakukan pembayaran angsuran dengan nominal yang telah ditentukan tetapi debitor tersebut
memiliki
itikad
baik
untuk
membayar
angsuran,
maka
dimungkinkan adanya pembayaran angsuran oleh debitor dengan sistem parsial. Maksudnya dari parsial adalah, dari pihak unit yaitu teller pickup akan mengambil uang dari debitor sesuai kemampuan sebagai pembayaran angsuran kredit, jumlah nominal yang diserahkan rata – rata dibawah nominal angsuran yang telah ditetapkan. Sistem parsial ini juga dikenal dengan istilah “menyicil”, dalam artian debitor menyicil pembayaran angsurannya, Apabila debitor telah membayar angsuran dengan sistem
102
parsial, maka pihak DSP belum akan melakukan tindakan penyelesaian lebih lanjut meskipun debitor telah membayar angsurannya dengan sistem parsial, namun debitor itu tetap dianggap sebagai debitor macet karena jumlah angsuran yang dibayarnya (dengan menyicil) masih kurang atau belum sesuai dengan nominal yang semestinya. Menurut penulis, walaupun dalam aturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia tidak ada pengaturan mengenai pembayaran dengan sistem parsial namun hal ini dimungkinkan untuk dilakukan oleh debitor. Berdasarkan Pasal 1390 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “tiada seorang berutang dapat memaksa orang yang mengutangkan padanya menerima pembayaran utangnya sebagian demi sebagian, meskipun utangnya itu dapat dibagi-bagi”, artinya adalah debitor tidak dapat memaksakan kepada pihak DSP untuk membayar angsurannya dengan sistem parsial seperti ini, namun dalam hal ini pihak DSP lah yang menawarkan kepada debitor untuk membayar angsuran dengan sistem parsial. Pada penanganan dengan menggunakan sistem ini maka setiap aktivitas yeng telah dilakukan oleh unit akan diupdate pada kartu debitor sebagai laporan dari unit kepada kantor pusat bahwa unit benar - benar melakukan penangganan terhadap debitor tersebut. Penulis mengambil contoh dalam permasalahan Tn. JS yang memiliki usaha toko kelontong yang mempunyai tunggakan pembayaran dengan keterlambatan 65 hari permasalahan timbul karena usaha toko tersebut mengalami penurunan dikarenakan istri tuan Tn JS sedang sakit dan membutuhkan biaya yang banyak sehingga Tn. JS mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran. Langkah yang ditempuh oleh pihak Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar adalah dengan melakukan analisa ulang terhadap keuangan debitor tersebut. Melihat dari keadaan Tn. JS yang sudah tidak seperti kondisi awal pihak Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar
menyarankan
kepada
Tn.
JS
untuk
memperpanjang
pinjamannya dengan merubah jangka waktu kredit yang pada awalnya akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2016 dan jumlah angsuran per bulan Rp. 1.850.000,- setelah dilakukan Memorandum Restruktur Solusi Modal
103
Nomor : 0000003/PPPK/08767/0715 angsuran Tn. JS menjadi lebih kecil menjadi Rp 1.050.714,- dengan di rubah jangka waktu kredit menjadi 30 bulan yang dimulai pada tanggal 27 Juli 2015 dan berakhir pada tanggal 03 Februari 2018.. b.
Penangganan Usaha Debitur Bangkrut Beberapa faktor penyebab kemacetan dari usaha debitor yang salah satu adalah diantaranya banyaknya kewajiban debitor yang harus dipenuhi selain kepada pihak bank Danamon, usaha debitor bankrut karena faktor internal antara lain ketidakseimbangan modal yang dimiliki dengan jumlah piutang yang dimiliki sehingga pembayaran angsuran debitor memperoleh dananya dari hasil penjualan aset sehingga cashflow debitor hampir tidak ada untuk perputaran usaha mereka kembali. Menunjuk Memo Collection dari kantor pusat bank Danamon No. B.661/MM/0807 maka pihak Danamon simpan pinjam unit palur dalam menanggani masalah seperti usaha nasabah bangkrut adalah dengan melakukan penyelesaian dengan Cutloss Unsecured Loan / MRPK. Cutloss Unsecured Loan adalah pemberian keringanan pelunasan dengan membebaskan semua tunggakan bunga, denda dan juga pinalty. Penulis mengambil contoh dalam permasalahan Tn. DA yang memiliki usaha konveksi dengan keterlambatan 91 hari dimana usaha mengalami kebangkrutan akibat tidak ada ketidak adanya perputaran uang dalam usahanya akibat ditipu oleh rekan kerja dan usaha debitor juga sudah tidak
dapat
dijalankan
sehingga
kesulitan
dalam
melaksanakan
kewajibannya maka langkah yang ditempuh oleh pihak Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar adalah dengan melakukan kunjungan untuk menentukan kemampuan bayar Tn. DA kemudian melakukan analisa ulang terhadap keuangan debitor tersebut. Melihat dari keadaan Tn. DA yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan usahanya tersebut, maka pihak Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar menyarankan kepada Tn. DA untuk melunasi sisa pinjamannya dengan mendapat potongan. Sisa pinjaman yang dimiliki DA adalah Rp. 9.723.887,- karena mendapat cutloss tersebut (nomor B.220 / SEMM/ 0111) dari pihak bank sebesar Rp
104
7.723.887 ( 79% ) dari total outstanding maka yang harus dibayarkan oleh Tn. DA adalah sebesar Rp. 2.000.000,- ( Permohonan cutloss disetujui karena kemampuan bayar maksimal debitor hanya sebatas Rp 2.000.000,dari hasil penjualan aset ) Potongan yang diberikan kepada Tn. DA sebesar 79% ( Rp. 7.723.887,- ) dianggap sebagai bunga yang dibebaskan atau tidak perlu dibayar oleh Tn. DA karena melakukan pelunasan sisa pinjamannya. c.
Penangganan Debitur Meninggal Penangganan pertama jika Debitor Meninggal dunia yaitu dengan melakukan mediasi dengan pihak ahli waris untuk menemukan jalan keluar yang terbaik apakah nantinya pihak ahli waris akan melanjutkan kredit ini sampai selesai atau apakah akan dilakukan pelunasan dengan diberikan keringanan ( Cutloss ). Mediasi adalah suatu proses pembuatan keputusan dalam mana para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang pihak ketiga yaitu mediator untuk membantu para pihak mencapai suatu hasil yang disetujui oleh para pihak.120
Dari hasil penelitian penulis
mendapatkan informasi bahwa dari kali pertama divisi berdiri yaitu tahun 2008 hingga posisi bulan mei 2015 terdapat 2 debitor yang meninggal, Salah satu ahli waris debitor melakukan langkah untuk melanjutkan kredit yang telah berjalan dan yang satunya melakukan pelunasan dengan menggunakan memo intern Cut Lose. Memo Intern Cut Lose adalah pelunasan suatu kredit yang hanya bayar pokok saja, Artinya adalah jika ahli waris dalam pembayaran pelunasan tersebut hanya dibebankan untuk melakukan pelunasan terhadap sebagian tunggakannya saja, yaitu tunggakan pokoknya. Pada intinya debitor tersebut dibebaskan dari bunga kreditnya seperti yang dilakukan pihak unit pada saat penyelesaian usaha debitor bangkrut yaitu dengan MRPK. 3.
Perlindungan Hukum Terhadap Bank selaku kreditor atas Pemberian Kredit Tanpa Agunan Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat modern yang sebagian besar dalam
120
Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, op.cit., hlm. 87
105
mencukupi kebutuhannya menggunakan media perbankan sebagai sarana untuk pemenuhannya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dinyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dunia perbankan seringkali timbul permasalahan- permasalahan yang akan berdampak bagi para pelaku yang bersangkutan, salah satu diantaranya adalah bagaimana sistem kredit yang tidak menggunakan agunan ataupun jaminan serta bagaimana perlindungan hukumnya terhadap bank selaku kreditor. Kepercayaan yang di kedepankan oleh pihak bank selaku kreditor dalam memberikan kredit tanpa agunan kepada debitor seringkali di diabaikan oleh pihak debitor, Hal ini menimbulkan dampak dikemudian hari sebagai akibat dari pemberian kredit tanpa agunan. Orang yang beri’tikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan
yang
dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan – kesulitan.121 Hal inilah yang menjadi dasar dalam pemberian kredit tanpa agunan solusi modal di Danamon Simpan Pinjam. Hukum sebagai salah satu norma sosial bertugas membingkai polapola yang jumlah dan ragamnya banyak sehingga hukum itu sendiri akan memasuki aspek-aspek kehidupan sosia kemasyarakatan. Pemahaman hukum akan dipengaruhi oleh banyak aspek.122 Pokok Permasalahan ini bagaimana perwujudan perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan dalam membatasi manusia mengatur kehidupan masyarakat dalam pelaksanaannya yang sangat bergantung pada aspek-aspek kemasyarakatan. Friedman menyatakan bahwa hukum sebagai norma sosial perkembangannya tidak semata ditentuka oleh hukum itu sendiri, tetapi lebih bergantung pada masyarakat hukum itu berada.123 Dalam setiap kesepakatan bersama yang mengandung sebab dan 121 122 123
R. Soebekti, Hukum perjanjian, PT. Intermasa, jakarta, 2001, hlm. 45 B.Curzon, Jurisprudence, Evan Ltd, 1979, Estover Plymouth, hlm. 148 Ibid., hlm. 149
106
akibat terhadap kedua belah pihak maka para pihak wajib mengikuti dan mematuhi apa yang menjadi kesepakatan, Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 11 undang - undang perbankan No.10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.124 Pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini dapat dimaknai bahwa semua perjanjian mempunyai kebebasan berkontrak akan tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa sehingga para pihak harus menaatinya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yangdengantegas dinyatakan didalamnya tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian harus ada kepatutan, kebiasaan atau undang-undang yang biasa dikenal dengan asaa itikad baik. Asas itikad baik berarti bahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan di antara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tipu muslihat, tanpa akal-akalam=n dan tidak hanya melihat pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain.125 Dalam hal ini jika sudah terjadi kesepakatan maka segala aspek yuridis yang tertera maka kedua belah pihak harus sama dalam memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yaitu harta kekayaan milik dari debitor seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh debitor. Akibat dari kelalaian dari debitor maka pihak bank dapat melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek – subyek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan 124 125
R. Soebekti, Ibid; hlm. 17 Daeng Naja, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 95
107
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dalam melindungi perjanjian kredit tanpa agunan ini pihak danamon simpan pinjam unit palur menggunakan 2 perlindungan hukum yaitu : a.
Perlindungan Hukum Preventif Pihak danamon simpan pinjam unit palur dalam memberikan kredit solusi modal tanpa agunan ini telah menjalankan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pihak terkait yaitu menurut undang – undang perbankan
dan
peraturan
dari
bank
Indonesia
yaitu
dengan
memperhatikan proses analisa yang mendalam berdasarkan prinsip kehati – hatian yang baik dan sehat dan menaruh kepercayaan kepada calon debitor bahwa calon debitor sanggup dan benar – benar mampu untuk mengembalikan piutang dan memenuhi kewajiban sebagai debitor sesuai dengan yang disyaratkan dalam perjanjian kredit. Dalam mengantisipasi kredit yang bermasalah pihak danamon simpan pinjam memerlukan formula isi yang tepat untuk dapat memuat dalam perjanjian kredit tanpa agunan ketika terjadi kelalaian ataupun hal – hal yang diluar prediksi dalam pelaksanaan penyelesaian kredit yang dapat mengikat sehingga debitor menyetujuinya. Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dibangun oleh Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasinya, karena dalam lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Pihak bank selaku kreditor atau penyedia dana dalam hal
ini membuat peraturan – peraturan yang
ditujukan kepada pihak debitor selaku penerima dana yang pada intinya untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang dicantumkan dalam klausula perjanjian kredit yang telah disepakati sehingga kedua belah pihak akan mendapatkan perlindungan yang seimbang dimana pihak debitur akan mendapatkan sejumlah modal untuk usaha dan pihak kreditur menerima pengembalian pokok beserta hutangnya. Dalam perlindungan preventif ini pihak danamon simpan pinjam
108
pada awalnya berdiri
telah memakai maskapai asuransi untuk
mengantisipasi adanya kerugian akibat hal yang diluar prediksi tersebut namun pada kenyataannya karena terdapat kendala pada saat realisasi terdapat debitor yang meninggal dunia maka dengan berbagai pertimbangan pihak danamon simpan pinjam unit palur menghentikan penggunaan maskapai asuransi tersebut karena dinilai pihak asuransi tidak sesuai komitmen. Adanya beberapa klausula yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit agar nantinya dapat memudahkan dalam proses penyelesaian kredit. Formula klausula yang tertuang dalam perjanjian kredit dalam pemberian kredit tanpa agunan ini digunakan sebaga langkah perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh pihak danamon simpan pinjam, yaitu : 1) Debitor dilarang menjual atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan, baik barang bergerak maupun tidak kecuali untuk menjalankan usaha debitor a. Debitor dilarang menjaminkan dangan cara apapun kekayaan debitor kepada pihak lain kecuali kepada pihak bank sebagaimana termaktub dalam ketentuan umum. b. Debitor dilarang mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban debitor untuk membayar kepada pihak ketiga 2) Debitor dilarang memberikan pinjaman pinjaman kepada atau menerima pinjaman
dari pihak lain kecuali dalam rangka
menjalankan usaha debitor sehari – hari 3) Apabila Debitor meninggal dunia maka ahli waris dari debitor wajib menanggung atas semua fasilitas kredit yang diterima debitor. ( Pokok dan bunga ) Tidak adanya ketentuan awal dari pihak bank tentang agunan menjadi persoalan maka Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yaitu harta kekayaan milik dari debitor seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh debitor. Akibat dari kelalaian dari debitor maka pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Persoalan agunan
109
yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yaitu kedua pasal tersebut membahas tentang piutang – piutang yang diistimewakan. Pasal 1131 KUHPerdata mengatakan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan b.
Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaiakan suatu sengketa yang dapat menimbulkan kerugian. Perlindungan ini digunakan sebagai langkah terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari bagian usaha yang dilakukan oleh bank. Perlindungan hukum bagi kreditor yang memberikan kredit tanpa agunan apabila terjadi kelalaian dari pihak debitor akan mengandung resiko yang lebih besar. Penerapan prinsip kehati -hatian dalam setiap pemberian kredit kepada debitor dengan menggunakan jaminan adalah salah satu dari upaya pihak kreditor untuk meminimalisir resiko kerugian yang akan diderita sebagai akibat debitor tidak dapat mengembalikan kreditnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dalam kredit tanpa agunan ini apabila ketika terjadi kredit macet ataupun bermasalah maka diperlukan suatu penyelesaian kredit yang tidak merugikan kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Pada langkah ini, dimungkinkan bagi pihak Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar untuk menempuh upaya hukum (litigasi) dalam setiap penyelesaian kreditnya, hal ini dapat dilihat dalam perjanjian kredit yang menyebutkan adanya persyaratan ataupun klausula-klausula dalam perjanjian kredit bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa pada kantor pengadilan negeri setempat. DSP sebagai salah satu divisi pada Bank Danamon Indonesia yang notabene ialah salah satu bank swasta di Indonesia, maka dapat mengajukan gugatan perdata kepada debitor ke Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Dalam hal ini segala barang milik debitor macet menjadi jaminan pelunasan atas hutangnya kepada pihak DSP, jadi apabila debitor wanprestasi maka pihak DSP berhak menuntut debitor untuk menjual harta kekayaannya dan kemudian hasil penjualan
110
harta debitor tersebut menjadi sumber pelunasan bagi hutangnya kepada pihak DSP. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa sejak didirikannya hingga sampai pada saat ini pihak Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar belum pernah melakukan penyelesaian kredit macet melalui prosedur hukum ( Litigasi ) karena dianggap tidak efisien dan efektif. Krisis yang dialami oleh pengadilan sebagai bentuk pendekatan litigatif menyebabkan penggunaan paradigma litigatif tidak lagi efisien dan efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis.126 Pihak bank memilih untuk tidak menempuh upaya hukum dikarenakan melihat dari faktor biaya dan waktu yang lama dalam prosesnya, sehingga segala upaya untuk mengatasi kredit di danamon simpan pinjam tersebut dilakukan dengan jalan non litigasi dengan cara melakukan mediasi para pihak yang mengadakan perjanjian.
126
Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, Hukum Ekonomi sebagai Panglima, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm. 131
BAB V PENUTUP
A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan simpulan sebagai berikut : Dalam Kegiatan perbankan agar senantiasa tetap aman dan sehat maka pihak bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam hal ini pemberian fasilitas kredit bank telah melaksanakan sesuai dengan Undang-undang maupun ketentuan yang di dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, self regulatory banking ataupun kegiatan usaha lainnya telah diatur oleh Bank Indonesia dilakukan dalam kapasitasnya sebagai otoritas perbankan sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Bank Indonesia dan Undang-Undang Perbankan untuk mewujudkan perbankan yang sehat. Pelaksanaan
kegiatan
perbankan
dengan
prinsip
kehati-hatian
dalam
pelaksanaannya adalah menjadi tanggung jawab setiap bank untuk mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku menurut regulasi perbankan yang telah ditetapkan. Perlindungan Hukum terhadap Bank selaku kreditor dalam pemberian fasilitas kredit tanpa agunan mengacu pada Pasal 1338 KUH perdata yang mana pihak bank memuat ataupun mencantumkan klausula-klausula sebagai upaya pencegahan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitor atas kredit modal kerja tanpa agunan ini sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak bank. bentuk Perlindungan hukum yang dibuat oleh pihak bank dalam pemberian fasilitas kredit tanpa agunan tersebut berupa perlindunga secara preventif dan represif dalam upaya melindungi berbagai kepentingan pihak bank terkait dengan kredit solusi modal tersebut.
111
112
B. Implikasi Implikasi yang dapat dikemukakan sesuai dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Bentuk-bentuk Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan Danamon Simpan Pinjam Unit Palur dimaksudkan untuk mengurangi resiko kredit bermasalah atau macet (non performing loan) mengingat ketiadaan jaminan dalam
pemberian
kreditnya.
Apabila
prinsip
kehati-hatian
tidak
dilaksanakan pihak Bank dengan benar maka dapat mempengaruhi likuiditas bank tersebut, dan yang dapat mengakibatkan tersendatnya program untuk memberikan / menyalurkan kredit, khususnya kredit usaha mikro
kepada
masyarakat
guna
meningkatkan
penghasilan
dan
kesejahterahan pada umumnya guna membangun perekonomian bangsa Indonesia. 2.
Permasalahan yang timbulkan dari kredit tanpa agunan apabila tidak dievaluasi dan dianalisa secara seksama oleh bank dalam pemberian kredit yang akan datang, maka kemungkinan kredit bermasalah akan semakin besar jumlahnya. Hal ini dapat saja terjadi jika dikaitkan dengan adanya kebijakan-kebijakan dasar yang dibuat oleh Pemerintah seperti dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang memang tidak mensyaratkan adanya agunan.
3.
Tingkat kegagalan pengembalian kredit pada kredit tanpa agunan ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan kredit dengan agunan. Pengawasan dan kerjasama yang baik, serta pengecekan melalui Bank Indonesia Checking juga dapat meminimalisasi resiko kredit. Perlindungan hukum secara umum yang diberikan undang-undang dapat dilihat dalam Pasal 1131 dan Pasa1 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. perlunya
diadakan
pengaturan lebih lanjut tentang pengalihan resiko kepada pihak ketiga (pihak asuransi kredit), sumber dana bank-bank swasta, besarnya dana, batas maksimum penyaluran kredit tanpa agunan, tata cara pengawasan kredit tanpa agunan, eksekusi perbankan dalam hal terjadinya wanprestasi ataupun kelalaian dalam kredit tanpa agunan.
113
C. Saran Berdasarkan simpulan yang ada di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 1.
PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur diharapkan dalam melaksanakan pemberian kredit modal kerja tanpa kepada pelaku usaha mikro benar-benar berdasarkan pada prinsip kehati-hatian bank. penanaman moral yang kuat bagi pemutus kredit di unit sangat penting dan utama dalam melaksanakan tugasnya sehingga kredit yang di salurkan benar-benar pada target yang sesungguhnya dan bukan karena tuntutan target unit yang harus terpenuhi.
2.
PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur diharapkan dapat lebih selektif lagi dalam memberikan kredit kepada calon debitor berdasarkan hasil analisis laporan yang nyata dilapangan, sehingga dapat mengurangi permasalahan kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur. Terhadap kredit yang belum terselesaikan supaya sesegera mungkin untuk menghindari kerugian bagi pihak bank.
3.
PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur diharapkan supaya menggunakan maskapai asuransi jiwa kembali dan perlunya dilakukan akta pengakuan hutang di hadapan notaris untuk setiap pemberian fasilitas kredit tanpa agunan yang disalurkan sehingga pada saat debitor cidera janji ataupun sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya pihak bank ataupun kreditor dapat melakukan eksekusi.
