BAB IV HASIL DAN ANALISIS
Penelitian tentang program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang dilakulan oleh penulis ini bertujuan untuk melihat keterkaitan antara pelaksanaan program pensiun dilapangan dengan yang telah diatur dalam Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste Pasal 56, tentang perlindungan dan pelayanan sosial dimana pada pasal tersebut menyatakan bahwa 1) semua warga negara berhak atas perlindungan dan pelayanan sosial berdasarkan undang-undang, 2) negara wajib mengembangkan suatu sistem perlindung sosial sesuai dengan kemampuan nasional, dan 3) negara mendukung dan mengawasi kegiatan serta tata kerja lembaga-lembaga solidaritas sosial lainnya yang dikenal untuk kepentingan umum dan tidak bertujuan mencari keuntungan, berdasarkan undang-undang. Lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aturan yang berlaku di Timor Leste berkenaan dengan sistem perpensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta masalah yang muncul dalam penerapan aturan perpensiunan. 4.1. Gambaran Singkat Obyek Penelitian Lembaga Funçāo
Publica merupakan salah satu lembaga
Independen yang dimiliki oleh pemerintah Timor Leste yang berdiri pada tahun 2009 dengan jumlah karyawan saat ini sekitar 160 orang. Lembaga Funçāo
Publica didirikan dengan tujuan menyediakan
layanan kepada seluruh pegawai negeri sipil di Timor Leste. Secara umum tugas utama Lembaga Funçāo Publica antara lain; menetapkan undang-undang khusus untuk kepegawaian Timor Leste, menyediakan informasi kepada seluruh pegawai negeri sipil berhubungan dengan 20
ketentuan dan aturan yang diberlakukan kepada pegawai negeri sipil, menetapkan golongan dan gaji bagi tiap-tiap pegawai negeri sipil sesuai dengan aturan yang berlaku, dan
mengurus pengangkatan dan
pemberhentian pegawai negeri sipil sesuai dengan aturan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil di Timor Leste, 4.2. Profil Narasumber. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada pada Biro Kepegawaian Lembaga Kepegawaian (Funçāo
Publica), dimana jumlah narasumber bukan mewakili
populasi melainkan mewakili informan yang hendak diperoleh guna mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian maka wawancara dilakukan secara personal yang dibagi dalam dua kategori yakni
Director, Kepala Bagian pada Biro Kepegawaian Lembaga
Kepegawaian (Funçāo Publica) selaku pihak yang bertanggung jawab atas internal pada Biro Kepegawaian Lembaga Kepegawaian Funçāo Publica dan kategori yang berikutnya adalah karyawan (staff yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berada dibawa kontrol setiap kepala bidang masing – masing). Profil narasumber dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 1. Identitas Informan No.
Posisi
Jenis kelamin
Total
Umur
Pendidikan terakhir
Lama bekerja
1
Direktor
Laki-laki
1
38 Tahun
S2
6 Tahun
2
Kepala Bagian
Laki-laki
1
43 Tahun
S2
6 Tahun
3
Kepala Bagian
Perempuan
1
34 Tahun
S1
8 Tahun
21
4
Staf
Perempuan
1
30 Tahun
SMA
1 Tahun
5
Staf
Laki-laki
1
41 Tahun
SMA
1 Tahun
6
Staf
Perempuan
1
31 Tahun
SMA
1 Tahun
7
PNS
Laki-laki
1
40 Tahun
S1
7 Tahun
Sumber data : Data primer
Berdasarkan tabel di atas, peneliti berhasil mewawancarai 6 orang narasumber dari Lembaga Funçāo Publica yang memenuhi kriteria sebagai narasumber, dan 1 orang Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kesehatan Timor Leste, sehingga diperoleh narasumber dengan mayoritas laki–laki yang berjumlah 4 orang dan perempuan berjumlah 3 orang. 4.3. Gambaran Umum Penerapan Sistem Perpensiunan di Timor Leste Timor-Leste adalah Negara merdeka dan berdaulat dengan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2002. Dalam Konstitusi RDTL tersebut, terdapat salah satu pasal yang membahas mengenai perlindungan dan pelayanan sosial, yaitu pasal 56 ayat 1-3. Pasal tersebut berbunyi: 1) Semua warga negara berhak atas perlindungan dan pelayanan sosial, berdasarkan undang-undang, 2) Negara wajib mengembangkan suatu sistem perlindung sosial sesuai dengan kemampuan nasional, dan 3) Negara mendukung dan mengawasi kegiatan dan tata kerja lembaga-lembaga solidaritas sosial dan lain-lain yang dikenal untuk kepentingan umum dan tidak bertujuan mencari keuntungan berdasarkan undang-undang.
22
Selain itu, terdapat peraturan yang diatur dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 dan Konvensi ILO No. 2 Tahun 1952 mengenai HAM dan pentingnya penerapan jaminan sosial bagi kesejahteraan warga Negara. Menindaklanjuti kebijakan yang tertera dalam Konstitusi RDTL, deklarasi PBB, dan ILO, maka Pemerintah Timor Leste mengeluarkan kebijakan dan ketetapan terkait masalah perlindungan sosial. Kebijakan tersebut ditetapkan seiring disahkannya UU No. 8 Tahun 2004 Pasal 59 mengenai estatuto da função pública (status Pegawai Negeri Sipil) yang mengatur mengenai skema pensiun yang ditetapkan secara terpisah. Berdasarkan pada UU No. 8 Tahun 2004, maka dibuatlah Kebijakan mengenai perpensiunan pegawai negeri sipil pada tahun 2011, namun ketetapan tersebut sudah tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya karena terjadi pembengkakan anggaran dan ada beberapa hal yang dianggap tidak memenuhi standar (Belun, 2015). Pada tahun 2012
Pemerintah dibawah Institusi Lembaga
Funçāo Publica telah berusaha merubah kebijakan mengenai sistem pensiun yang telah ada dengan kebijakan dan keputusan mengenai aturan perpensiunan Pegawai Negeri Sipil di Timor Leste. Perubahan terhadap
kebijakan
dan
keputusan
tersebut
ditandai
dengan
dikeluarkannya kebijakan khusus pemerintah no. 6/2012 (29 Februari) dan Keputusan pemerintah no. 23/2012 (24 Mei) tantang regulasi transisi untuk jaminan sosial di usia tua, cacat dan kematian bagi pekerja Negara. Dari kebijakan dan keputusan tersebut diatas, Pemerintah Timor Leste bertujuan memberikan kompensasi guna memenuhi kebutuhan minimal bagi Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang 23
hilang akibat telah tibanya masa pensiun, cacat fisik dan mental serta bagi keluarga Pegawai Negeri Sipil yang ditinggalkan sesuai dengan Konstitusi RDTL Pasal 56 ayat 2, yang berbunyi; Negara wajib mengembangkan suatu sistem perlindung sosial sesuai dengan kemampuan nasional.
Sistem pensiun yang berlaku saat ini
menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat berhenti dari tugas dan pengabdiannya kepada Negara saat memasuki usia 60 tahun (Keputusan Pemerintah no. 23/2012 pasal 8; 1). Selain itu, besarnya dana pensiun yang dibayarkan kepada para Pegawai Negeri Sipil yang telah purna tugas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil dapat menikmati dana pensiun seumur hidup apabila mengalami cacat fisik. Namun, sistem dana pensiun di Timor Leste ini dianggap belum begitu memenuhi kriteria. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil yang masih bekerja, yang menyatakan bahwa nominal nilai dana pensiun yang diterima setiap bulan dirasakan sangat jauh dari kata memadai. Nominal dana pensiun yang diberikan tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan setelah purna tugas. Hal ini terjadi karena nilai nominal dana pensiun yang diterima hanya sebesar 75%
dari gaji
pokok terakhir (Keputusan Pemerintah no. 23/2012 pasal 22; besarnya dana pensiun bagi yang cacat mental/fisik ditentukan dengan aturan perhitungan. Selain itu, sampai saat ini Timor Leste belum menerapkan berbagai jenis tunjangan seperti tunjangan suami/istri, dan tunjangan anak. Selain nominal dana pensiun yang sangant kecil, kondisi tersebutlah yang membuat Pegawai Negeri Sipil di Timor Leste menjadi resah ketika memasuki usia pensiun. Selanjutnya, dalam menindaklanjuti aturan tersebut, terdapat dua hal yang masih menjadi pertimbangan pemerintah dalam 24
menetapkan sistem yang cocok dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil terkait sistem pensiun Pegawai Negeri Sipil di Timor Leste, walaupun saat ini pemerintah telah menerapkan sistem pensiun manfaat pasti. Pertimbangan pemerintah tersebut didasari oleh meningkatnya jumlah calon pensiun setiap tahun yang sangat berpengaruh pada besarnya jumlah anggaran negara yang terus meningkat mengikuti naiknya jumlah angka pensiun di Timor Leste. Penbayaran atau pembagian dana pensiun masih dianggap tidak merata karena tidak dapat dibagikan secara serentak. Sistem dan masalah administrative inilah yang pada akhirnya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang cocok bagi Pegawai Negeri Sipil di Timor Leste. Dalam pelaksanaan konstitusi RDTL Pasal 56, Pemerintah Timor Leste dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil, karena munculnya berbagai masalah terkait pelaksanaan sistem perpensiunan, khususnya dana pensiun.
Secara umum, terdapat dua jenis dana
pensiun yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Iuran Pasti. Sistem pendanaan program pensiun di Timor Leste dilakukan dengan program pensiun manfaat pasti, dimana dana pensiun tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Negara. Program pembayaran manfaat pensiun dilakukan untuk masing-masing dana pensiun usia tua, cacat dan kematian. Pembayaran manfaat pensiun dilakukan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemerintah No. 23/2012 Pasal 8, Pasal 14 dan 17, seperti dikutip dari wawancara dengan Kepala Bagian Kepengurusan Prosedur Administrasi sebagai berikut; “setiap pembayaran dana pensiun bagi PNS usia minimum untuk mendapatkan hak pensiunnya adalah usia 60 tahun dan bagi yang berhak atas dana pensiun cacat fisik maupun mental adalah bagi mereka yang secara resmi dinyatakan benar-benar orang tersebut tidak dapat bekerja lagi,
25
sedangkan bagi PNS yang meninggal dunia yang berhak atas dana pensiun adalah suami/istri/anak yang ditinggalkan”
Pola pembiayaan pensiun terdiri dari seluruh beban pembayaran pensiun menjadi beban pemerintah. Sesuai dengan Keputusan Pemerintah no. 23/2012 pasal 8; 1) usia minimum untuk mendapatkan hak pensiun adalah usia 60 tahun; dan 2) pemerintah memperhitungkan harapan hidup terhadap lanjut usia tua di Timor Leste. Dengan diadakannya program pensiun sesuai pasal di atas menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan segenap Pegawai Negeri Sipil serta warga masyarkatnya yang telah tergolong dalam masa usia tua. Sejalan dengan hal tersebut, Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste pada Pasal 56 tentang sosial,
perlindungan
dan pelayanan
menyatakan bahwa semua warga negara berhak atas
perlindungan dan pelayanan sosial berdasarkan undang-undang. Atas dasar kebijakan tersebut, pemerintah Timor Leste menerapkan sistem pensiun bukan hanya terhadap Pegawai Negeri Sipil, namun dana pensiun tersebut juga diperuntukan bagi orang tua lanjut usia dan para Veteran Perang yang terdapat di tiga belas (13) Kabupaten di Timor Leste. Menurut data statistik, jumlah total pensiunan pada tahun 2006 mencapai 17,000 orang, dan saat ini jumlah pensiunan telah mencapai 86,000 orang. Namun, berdasarkan data yang ada dari tahun 2006 – 2011, yang telah mendapatkan hak pensiun hanyalah sejumlah 81.000 orang, sedangkan dana yang dialokasikan untuk para pensiunan sejumlah 40.00 juta USD (LaporanTim Ewer, 2015). 4.3.1. Undang-Undang dan Aturan Perpensiunan Dalam memberikan perlindungan serta meningkatkan harkat dan martabat setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Pemerintah Timor Leste berusaha kembali kepada apa yang menjadi tujuan negara. 26
Tujuan negara tersebut tertuang dalam Undang-Undang Administrasi Publik pada Pasal 137 ayat 1 yang berbunyi: Penyelengaraan Pemerintahan Umum bertujuan untuk melaksanakan kepentingan umum dalam hal menghormati kepentingan dan hak asasi warga negara, dan hak badan-badan konstitusional. Dengan mendasarkan pada tujuan Negara tersebut, dan yang telah dipertegas dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 tentang HAM dan Konvensi ILO No. 2 Tahun 1952, dapat dilihat secara jelas bahwa Negara berupaya
untuk
melaksanakan
kepentingan
umum
dalam
hal
menghormati kepentingan dan hak asasi warga negara dan hak badanbadan konstitusionalnya, serta memberi perlindungan dan pelayanan sosial bagi kesejahteraan terhadap warga negaranya. Dengan demikian, melalui penegakkan transparansi peraturan, dalam hal ini peraturan pemberian pensiun, Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu, dalam kaitanya dengan batas usia, pemutusan hubungan kerja, dan kematian yang telah diatur dalam Konstitusi RDTL Pasal 56 ayat 1 dan 2, pemerintah sebagai pemberi kerja berkewajiban untuk membayar sejumlah uang pensiun dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima karyawan. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Direktur Kepegawaian
Komisi
Pelayanan
Publik
dalam
wawancaranya
menyatakan bahwa: “pada pasal 56 Konstitusi RDTL tentang Perlindungan dan pelayanan sosial terdapat pada ayat 1 dan 2, semua warga negara berhak atas perlindungan dan pelayanan sosial, berdasarkan undang-undang; dan negara wajib mengembangkan suatu sistem perlindung sosial sesuai dengan kemampuan nasional”.
27
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya yang tidak hanya diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan tentang pertahanan dan keamanan, akan tetapi lebih mencakup pada segenap apa yang dibutuhkan. Dalam hal ini adalah tunjangan hidup bagi Pegawai Negeri Sipil yang termasuk dalam keharusan yang perlu dilindungi oleh Negara khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara. Dalam menindaklanjuti pasal 56 tentang perlindungan dan pelayanan sosial, maka lebih lanjut pernyataan Direktur Biro Kepegawaian
Komisi
Pelayanan
Publik
dalam
wawancaranya
mengatakan bahwa: “Melalui pasal 56 ini, dikeluarkanlah undang-undang no. 8/2004 (16 Juni) pasal 59 tentang aturan yang mengatur skema pensiun ditetapkan oleh peraturan terpisah”.
Sehingga dalam pelaksanaannya dibentuklah perundang-undangan umum pelayanan sipil Timor Leste. Didalam wawancaranya, Direktur Biro Kepegawaian Komisi Pelayanan Publik menambahkan bahwa; “Terdapat kebijakan pemerintah no. 6/2012 (29 Februari) tentang pengaturan transisi untuk jaminan sosial di usia tua, cacat dan kematian bagi pekerja negara dan Keputusan pemerintah no. 23/2012 (24 Mei) tentang regulasi transisi untuk jaminan sosial di usia tua, cacat dan kematian bagi pekerja Negara. Untuk masa sekarang kita sedang mengunakan aturan masa transisi, sambil menunggu kebijakan defenitif/kebijakan tetap dan dengan kebijakan tetap ini, ke depan akan mendapat perubahan demi manjawab tuntutan para pegawai negeri sipil guna pemenuhan kebutuhan dan penerimaan dana pensiun seumur hidaup dapat terlaksana”.
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa walaupun telah mengunakan
perundang-undangan,
kebijakan
dan
keputusan
pemerintah yang mengatur sistem dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil terutama mengenai jaminan sosial di usia tua, cacat dan kematian bagi pekerja negara, tetapi belum terealisasi secara maksimal karena 28
negara masih dalam masa transisi. Namun, pemerintah tetap berkomitmen dan berupaya untuk memberikan kesejahteraan terhadap warga negaranya. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai aturan dan kebijakan yang didalamnya terdapat program jaminan sosial, asuransi sosial bagi pemenuhan kebutuhan pekerja yang masih aktif terhadap berbagai resiko dan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja setelah masa pensiun. Berikut akan dibahas mengenai aturan dan syarat mendapatkan dana pensiun dan jumlah dana pensiun yang akan diterima berdasarkan ketentuan yang ada (Legislação Geral, Edisi 2). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah purna tugas atau telah mencapai batas usia pensiun 60 tahun, harus mengumpulkan berkas sebagai berikut: a) Surat permohonan perorangan calon penerima pensiun, b) Foto kopy KTP dan kartu indentitas Pegawai Negeri Sipil, c) Surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, e) Kartu Pegawai Negeri Sipil, f) Surat masa kerja asli dari Komisi Pelayanan Publik g) Foto kopy rekening bank Berikut rumusan manfaat pensiun untuk pembayaran pensiun manfaat pasti bagi yang akan memasuki masa pensiun dihitung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pemerintah no. 23/2012 pasal 21; nilai bagi usia pensiun ditentukan dengan aturan perhitungan sebagai berikut: PV = SM x 0, 75, dimana PV = usia pensiun SM = nilai rata-rata
29
Contoh perhitungannya: PV = 120 usd x 0, 75 PV = 90 usd Bagi Pegawai Negeri Sipil yang nengalami kecacatan baik fisik/mental, kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi adalah: a. Surat permohonan perorangan calon penerima pensiun, b. Foto kopi KTP dan kartu indentitas Pegawai Negeri Sipil, c. Surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, d. Kartu Pegawai Negeri Sipil, e. Surat masa kerja asli dari Komisi Pelayanan Publik f. Foto kopi rekening bank g. Surat keterangan dari rumah sakit bahwa Pegawai Negeri Sipil bersangkutan tidak mampu melanjutkan pekerjaanya Berikut rumusan manfaat pensiun pada pembayaran pensiun cacat mental/fisik dihitung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pemerintah no. 23/2012 pasal 22; besarnya dana pensiun bagiyang cacat mental/fisik ditentukan dengan aturan perhitungan sebagai berikut: PI = SM x 0, 75, dimana PI = pensiun cacat SM = nilai gaji rata-rata Contoh perhitungannya: PI = 100 usd x 0,75 PI = 75 usd
30
Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam masa aktif kerja, kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh suami/istri/anak adalah: a. Surat permohonan perorangan calon penerima pensiun, b. Foto kopi KTP dan kartu indentitas Pegawai Negeri Sipil, c. Surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, d. Kartu Pegawai Negeri Sipil, e. Surat masa kerja asli dari Komisi Pelayanan Publik f. Foto kopi rekening bank g. Surat keterangan Kematian h. Foto kopi surat nikah dan i. Akte kelahiran anak kandung Menindaklanjuti aturan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, berdasarkan Keputusan Pemerintah no. 23/2012 pasal 18, yang berhak menerima manfaat pensiun adalah: a) pasangan dari penerima; b) anak kecil dari penerima atau tanggungan dari pasangan, termasuk yang belum lahir dan diadopsi oleh deklarasi peradilan. Yang berhak atas manfaat dana pensiun adalah anggota keluarga dari penerima manfaat pensiun pada usia tua, cacat dan yang telah secara hukum dinyatakan meninggal dunia. Hal tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah no. 6/2012 Pasal 19 berbunyi periode penerima pensiun diberikan kepada: a) pasangan hidup penerima tanpa anak kecil berhak menerima dana pensiun selama satu (1) tahun; b) pasangan hidup dari penerima dengan anak kecil dari pasangan, berhak atas dana pensiun sampai saat terakhir mencapai usia 17 tahun, hal ini sesuai kutipan wawancara dengan bapak Kepala Bagian Kepengurusan Prosedur Administrasi bahwa;
31
“bagi PNS yang meninggal dunia, cara perhitungannya menggunakan tabel gaji dengan 2 cara yaitu; cara perhitungan untuk istri/suami, akan mendapatkan jumlah dana pensiun sebesar 65% sedangkan untuk anak akan mendapatkan 100%. Penerimaan dana pensiun untuk istri/suami yang masih aktif (tidak memiliki anak), berhak menerima dana pensiun selama 1 tahun, setelah mengenapi 1 tahun dana pensiun akan diberhentikan. Sedangkan, bila suami/istri meninggal dunia, dan memiliki anak, maka anak memiliki hak penuh atas dana pensiun tersebut sampai berumur 17 tahun, bila anak sudah berumur 17 tahun ketas, maka dana pensiun akan diberhentikan. Lain hal bila, anak pertama sudah mencapai 18 tahun dan anak tersebut masih memiliki adik kandung yang masih dibawah umur (0-17 tahun), maka dana pensiun akan dialihkan kepada anak ke dua atau berikutnya, sedangkan bagi PNS pensiun murni berhak atas dana pensiun sebesar 75 % kali gaji pokok”.
Program pensiun sesuai pada pasal 19 diatas bertujuan memberikan keberlangsungan pendapatan pasca pekerja meninggal dunia kepada janda/duda. Namun disisi lain nilai manfaat ini tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hal ini terjadi karena nilai nominal manfaat pensiun yang diterima sebesar 75% dari gaji pokok terakhir bagi yang pensiun normal dan bagi istri/suami/anak dari yang meninggal dunia berhak mendapatkan dana pensiun satu tahun dengan nominal 65% dan bagi anak yang ditinggalkan berhak atas dana pensiun selama usia masih dibawah 17 tahun dengan nilai nominal 100%. Berikut adalah prosedur yang perlu diikuti oleh peserta penerima dana pensiun regular, cacat fisik/mental dan yang meninggal dunia sesuai kutipan wawancara dengan Kepala Bagian Analisis dokumen; “pada dasarnya semua telah diatur sesuai ketentuan dan prosedurnya pun jelas yaitu 1) calon pensiun memasukan surat permohonan pensiun di sertai semua dokumen resmi ke instansi dimana PNS bekerja;2) instansi terkait mencek semua dokumen sebelum mendapat persetujuan dari direktur umum untuk kemudian diserahkan ke biro kepegawaian; 3) biro kepegawaian mengverifikasi kebenaran berkas dan mengatualisasikan ke sistem SINGAP/sistem manajemen terpadu administrasi publik (sistem data base) mengenai gaji selama bekerja, selanjutnya mengirim berkas ke Kementrian
32
Dinas Sosial; 4) kementrian dinas sosial mengverifikasi dokumen, mencatat ke sistem pensiun guna pengambilan keputusan; 5) setelah semua aplikasi benar, diikuti dengan penghitungan gaji pensiun; 6) kementrian dinas sosial mencetak lembar kerja, mengirim ke dinas kepegawaian dan daftar gaji dikirim ke kementrian keuangan; 7) kementrian keuangan melakukan pengajian setiap bulan ke rekening bank peserta pensiun; dan 8) calon pensiun membawa bukti kartu penerimaan gaji pensiun (asli) ke kementrian dinas social”.
Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa setiap pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang pensiunan regular, cacat fisik dan mental maupun yang meninggal dunia, sebelum mendapatkan hak pensiunnya perlu mengikuti dan mengisi beberapa pesyaratan yang telah ditentukan sambil menunggu proses kelanjutannya sampai calon pensiun benarbenar mendapatkan hak pensiunnya. Berikut data hasil pendataan Pegawai Negeri Sipil Timor Leste yang telah
dilakukan
oleh
Lembaga
Pelayanan
Publik
Biro
Kepegawaian, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki masa pensiun, cacat fisik/mental dan yang telah meninggal dunia dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Tabel 2. Daftar PNS Pensiun dan Meninggal Dunia Resmi Tahun 2012 s/d 2015 Periode Pensiun No
TOTAL
Tipe 2012
Pensiun
2013 Total P
P
L
Total
P
L
Total
P
L
Total
19 45
64
14
54
68
6
36
42
39
146
185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
11
15
128 143 33
159
192
16
63
79
65
360
425
20
22
34 173
99
121
104
506
610
L
1
Pensiun 0
11
11
2
Cacat
0
0
3 Kematian 2 2
TOTAL
2015
Total
P
Total :
2014
L
207
47 213
33
260 22
Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa jumlah total Pegawai Negeri Sipil yang pensiun karena telah purna tugas sebanyak 185 orang, sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang pensiun karena telah meninggal dunia sebanyak 426 orang. Selanjutnya, dapat diketahui pula bahwapensiunan terbanyak terjadi pada tahun 2014, dengan jumlah laki-laki sebanyak 213 orang dan jumlah pensiunan perempuan sebanyak 47 orang. Tabel 3. Jumlah Usia Pensiun Berdasarkan Jenis Kelamin dari Tahun 2000 s/d 2015 No
Total
Jenis Kelamin
PNS
%
1
Laki-laki
793
74%
2
Perempuan
280
26%
1073
100%
Total
Berdasarkan data pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah angka pensiun berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil laki-laki sebanyak 793 dengan prosentase 74%. Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan hanya 280 orang, dengan prosentase 26 %. Tabel 4. Jumlah Usia Pensiun Berdasarkan Instansi Kementrian dari Tahun 2000 s/d 2015 No
Instansi Kementrian
Total PNS
1 Komisi Pelayanan Publik
1
2 Kabinet Kementrian
3
3 Kabinet Protokol Kementrian
2
4 Kabinet Perdana Menteri
2
5 Kementrian Administrasi Negara
47
34
6 Kementrian Pertanian dan Perikanan
11
7 Departemen Pendidikan
762
8 kementerian Kehakiman
14
9 Kementerian Kesehatan
98
10 Kementerian Sosial Soliadaridade
7
11 Kementerian Keuangan
10
12 Kementrian Pekerjaan Umum
30
13 Kementrian Ekonomi dan Perdagangan
2
14 Kementerian Hubungan Kerja Sama Luar Negeri
7
15 Kementrian Perhubungan dan Telekomunikasi
18
16 Parlemen Nasional
4
17 kejaksaan Agung Republik Demokratik Timor Leste
1
18 Radio Televisi Timor Leste
2
19 Sekretaris Negara Urusan Pemuda dan Olahraga
1
20 Sekretaris Negara Urusan Keamanan
36
21 Sekretaris Negara Urusan Pelatihan dan
Ketenagakerjaan 22 Universitas Nasional Timor Lorosae
3 12 1073
Total :
Data pada Tabel 4 di atas terlihat bahwa jumlah keseluruhan peserta Pegawai Negeri Sipil untuk semua kementrian adalah sebesar 1073 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan perincian jumlah pensiunan teratas adalah Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Kementrian Pendidikan dengan total peserta pensiunan mencapai 762 orang Pegawai Negeri Sipil, di ikuti dengan instansi Kementerian Kesehatan dengan jumlah peserta Pegawai Negeri Sipil sebanyak 98 orang Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Instansi Kementrian dengan jumlah pensiunan 35
Pegawai
Negeri Sipil terendah adalah Komisi Pelayanan Publik dan Sekretaris Negara Urusan Pelatihan dan Ketenagakerjaan dengan masing-masing peserta 1 orang Pegawai Negeri Sipil. Tabel 5. Total Usia Pensiun Berdasarkan Kategori dari Tahun 2000 s/d 2015 No
Kategori Golongan
Total PNS
1 Teknik Senior/A
4
2 Teknik Senior/B
24
3 Teknik Profesional/C
40
4 Teknik Profesional/D
49
5 Teknik Profesional/E
72
6 Assisten/F
54
7 Assisten/G
54
8 Profesional Senior
0
9 Profesional
485
10 Profesional N3
9
11 Profesional N2
200
12 Profesional N1D
2
13 Profesional N1E
5
14 Perawat Umum Junior B
29
15 Assisten Perawat
33
16 Perawat Profesional Junior A
2
17 TDTSP Geral Junior/A
3
18 TDTSP Geral Junior/B
2
19 Protokol Senior C2
1
20 Protokol Senior C4
2
21 Protokol Senior C5
3
Total :
1073
36
Data di atas terlihat bahwa jumlah kategori pangkat/golongan yang telah memasuki masa pensiun dari tahun 2000 sampai dengan 2015, yang menduduki urutan teratas adalah kategori Professional dengan jumlah peserta sebesar 485 orang, sedangkan pada kategori Professional Senior adalah tidak ada yang masuk dalam daftar pensiun. 4.3.2. Tanggapan Pegawai Negeri Sipil Terhadap Sistem Pensiun di Timor Leste Kebijakan terkait dengan sistem pensiun Pegawai Negeri Sipil saat ini di Timor Leste, Pemerintah sedang menjalankan pembayaran dana pensiun dengan sistem manfaat pasti. Dengan adanya peningkatan jumlah pensiunan Pegawai Negeri Sipil setiap tahun dan mengingat pengeluaran dana pensiun akan semakin besar, maka pemerintah untuk masa yang akan datang telah merencanakan untuk menerapkan system iuran pasti untuk pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan sistem pembayaran pensiun tersebut berfokus pada bagaimana menyiasati agar dana pensiun tidak membebani anggaran negara selamanya. Rencana perubahan sistem dan mekanisme pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil sejatinya akan diberlakukan pada tahun 2016 mendatang. Dengan diterapkannya sistem iuran pasti, maka gaji Pegawai Negeri Sipil akan di potong beberapa prosen sesuai aturan yang berlaku, dana ini sebagai simpanan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk masa pensiun mendatang atau sebagai uang pengganti dana pensiun dari pemerintah. Bila hal ini terjadi, tentu akan berdampak pada kehidupan seorang Pegawai Negeri Sipil yang gajinya sangatlah minim, seperti pada kutipan tanggapan dari bapak Fransisco sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Institusi / Lembaga Funçāo Publica bahwa;
37
“Menurut pendapat saya, diterapkannya sistem iuran pasti tentu kondisi demikian akan sangat memberatkan seorang PNS yang gajinya sangat kecil. Mungkin orang tua yang anaknya masih duduk di bangku SMA atau Perguruan Tinggi, ini akan mengakibatkan orang bisa stress dan sakit menghadapi kondisi demikian, bagi saya ini sangat berat, sekarang bagaimana pemerintah bisa melihat lebih serius terlebih akan dilakukannya regime defenitivo/aturan tetap untuk masa yang akan datang”.
Selain itu, hal ini juga didukung dengan hasil wawancara bapak Rodolfo sebagai Pegawai Negeri Sipil pada dinas Kesehatan seperti pada kutipan berikut “ “sebagai seorang PNS, saya melihat bahwa sistem perpensiunan yang kita anut sekarang adalah sistem manfaat pasti, bila pemerintah ingin menerapkan sistem iuran pasti, maka pemerintah melalui Lembaga Funçāo Publica harus mensosialisasikan aturan ini kepada seluruh PNS, sehingga seorang PNS bila saat menerima gaji bulanan dia tidak merasa kaget bahwa dulu saya menerima gaji sebesar ini, tapi sekarang dengan sistem ini saya menerima gaji sebesar ini saja, tentu hal ini sangat berpengaruh kepada kehidupan dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari”.
Menanggapi hal tersebut, dari hasil wawancara diketahui bahwa para Pegawai Negeri Sipil mengharapkan adanya sosialisasi mengenai kejelasan sistem pensiun yang sedang berlaku, terlebih didalam masa transisi perubahan sistem pensiun dari manfaat pasti ke iuran pasti. Selain itu, pemerintah perlu meninjau atau meneliti kembali hal-hal yang berkaitan dengan masalah pensiun yang terjadi di Timor Leste. Dengan demikian, diharapkan tidak ada kesalahapahaman antara pemerintah dan masyarakat Timor Leste terutama Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara.
38
