BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT AMWAL DI BAPELURZAM CABANG WELERI DAERAH KENDAL A. Analisis Terhadap Sistem Pengumpulan Zakat Amwal Di Bapelurzam Cabang Weleri daerah Kendal. Ide tentang zakat amwal di Kendal pada umumnya dan weleri pada khususnya dimotori oleh Abdul Barie Sho’im, dari buah pemikirannya maka lahirlah konsep zakat amwal. Konsep inilah yang sampai sekarang
telah
direalisasikan oleh warga Muhammadiyah weleri dan Kendal pada umumnya Konsep zakat amwal menjadi pro dan kontra di masyarakat weleri pada khususnya dan Kendal pada umumnya, namun fenomena ini memberikan inspirasi bahwa rukun Islam yang ketiga akan dapat direalisasikan dengan baik jika diadakan reinterpretasi terhadap fiqh zakat. Hal ini terjadi berdasarkan buku-buku fiqh zakat yang selama ini dipahami oleh Abdul Barie Sho’im. zakat dikelompokkan menjadi beberapa jenis mulai dari masyiyah, tijarah, rikaz, nuqud.dan maqdan Ketika Abdul Barie Shoim memunculkan ide tentang amwal, bukan tanpa alasan, ada argumen yang cukup rajih, melihat kronologis dan cara berfikir tokoh Muhammadiyah Kendal tersebut, penulis memahami bahwa realisasi zakat memang harus diaplikasikan bahwa zakat bukan hanya teori saja namun yang diharapkan bagaimana realisasi yang sebenarnya. Untuk pemungutan dalam kasus weleri harus dikelompokkan dengan rinci, di mana dalam contoh buku laporan Pengelolaan Zakat periode XXVII
tahun 2005, terdapat banyak petugas yang ada di tingkat ranting. Perampingan amil menurut hemat penulis lebih efektif dengan konsekuensi adanya imbalan jasa atau honorarium. Sehingga amil Bapelurzam Cabang Weleri harus mulai mengarah
pada profesionalisme lembaga maupun tenaga kerja. Konsep
profesionalisme dan independesi institusi zakat untuk saat ini menurut penulis sangat penting. Ketika institusi zakat dimotori oleh organisasi tertentu dan diberi nama organisasi tersebut justru akan mempersempit gerak dan langkah amil, langkah yang akan ditempuh hanya pada golongan tertentu, padahal amil harus bersifat universal artinya umat Islam dari golongan mana saja dapat berkecimpung di lembaga tersebut. Model pengelolaan zakat di Bapelurzam Cabang Weleri menurut penulis merupakan pemaknaan terhadap teks dalam Alqur’an, adanya penafsiran yang belum selesai, dalam kajian ilmu ushul fiqh kalimat amwaalihim mengandung lafazh umum (am)1 yang masih membutuhkan penafsiran. Namun seperti penulis pahami kata amawaalihim masih sangat universal, nash tersebut diperjelas oleh hadis Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan bahwa zakat yang dimaksud adalah zakat 1. mal (harta) meliputi: a. zakat profesi, b. Binatang ternak, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing, 2. Emas dan perak, 3. Makanan yang mengenyangkan dan sejenisnya, 4. Buah-buahan 5. Harta Perniagaan.2 Jenis barang yang harus dizakati, kalau memang Allah menghendaki zakat berupa amwaalihim tentu Nabi
1
Yang dimaksud dengan lafazh umum (‘um) ialah lafazh yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku, lihat M. Abu Zahra, Ushul Fiqh, hlm. 236 2 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 1 op. cit, hlm. 17-18
Muhammad lebih mengetahui dan para sahabat akan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW selaku orang yang pertama kali berhak menafsirkan Al-qur’an. Mekanisme pengelolaan zakat amwal oleh Bapelurzam Cabang Weleri menurut penulis bukan merupakan sebuah ijtihad3, akan tetapi lebih diarahkan pada pengambilan hukum dengan meggunakan qiyas4. Hal ini dapat penulis pahami bahwa untuk dapat berijtihad tentu memerlukan beberapa syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Pertanyaannya adalah masih relevankah ijtihad yang di motori oleh Abdul Barie shoim...? Ketika qiyas yang diangkat dimungkinkan karena qiyas juga sebagai sumber hukum dalam Islam. Konsep zakat amwal oleh Bapelurzam Cabang Weleri munurut penulis bukan sesuatu yang baru, dimana dalam kitab-kitab fiqh sudah banyak disinggung, dan pandangan Abdul Barie Sho’im tentang zakat amwal di qiyaskan dengan nishab 2,5 % standar emas. Adapun argumen yang dipakai bahwa zakat yang selama ini diikuti oleh ulama fiqh ternyata justru menjadi penghambat pelaksanaan syariat zakat itu sendiri,.dengan konsep zakat yang dikelompokkan justru memberikan kesempatan bagi orang yang enggan membayar zakat. Kalimat ini yang menjadi landasan pemikiran Abdul Barie Sho’im untuk memberikan argumen dan mencetuskan ide tentang konsep zakat amwal. 3
Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar’i yang bersifat dhanni, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu dikutip oleh Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, Logos, Jakarta: 1995, hlm. 13 4 Qiyas adalah menganalogikan suatu ketentuan hukum dari suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya kepada suatu hukum yang ditegaskan dalam nash karena ada persamaan illat, dikutip Ahmad Rofiq Fiqh Kontekstual, op. cit, hlm 308.
Dalam pandangan syariat bahwa konsep zakat memang sudah jelas dan sudah ada nash5 baik dalam al-qur’an maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang peneliti penulis hanya memberikan deskripsi bahwa perintah zakat merupakan aturan yang harus dikerjakan sesuai dengan prosedur hukum. Sistem pengumpulan zakat di Bapelurzam Cabang Weleri menurut hemat penulis telah berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang digariskan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, hal ini menjadi acuan bagi pengurus Bapelurzam Cabang Weleri. Lahirnya konsep tentang zakat amwal merupakan sebuah pengembangan pemikiran para tokoh Muhammadiyah Kendal. Dengan melihat mekanisme dalam beristimbat, hal ini sangat menarik dan menjadi wacana baru terhadap konsep perzakatan di Indonesia.
Kasus di
Bapelurzam Cabang Weleri, menjadi wacana baru
terhadap reinterpratasi terhadap fiqh zakat, bagi praktisi hukum Islam untuk terus memberikan dan menggali hukum dalam beristimbat. Bagi pengurus Bapelurzam Cabang Weleri idealnya memahami konsep syariah secara benar. Hal ini mengindikasikan eksistensi amil Bapelurzam Cabang Weleri supaya berjalan
sesuai dengan aturan. Menurut penulis kinerja amil Bapelurzam
seharusnya lebih mengutamakan bagaimana usaha dan upaya untuk menyadarkan umat Islam supaya sadar dalam melaksanakan zakat serta benarbenar mampu merealisasi rukun Islam yang ketiga sesuai dengan aturan agama Islam.
5
Menurut sebagian ulama madzhab Maliki dan Syafi’i menyatakan bahwa nash adalah lafazh yang tidak menerima kemungkinan arti lain ( ihtimal) di dalam dalalahnya. Kutipan oleh Muhammad Abu Zahra, op.cit, hlm. 170
Pengumpulan oleh amil Bapelurzam masih menggunakan tenaga konvensional. Selama bertahan pada menejemen sederhana, Bapelurzam Cabang Weleri sulit mengalami progresif. Menurut penulis amil Bapelurzam Cabang Weleri telah menjadi institusi zakat yang dapat menampung dana umat dan digunakan untuk umat. Namun satu hal yang menjadi masukan bahwa, mekanisme pengumpulan hendaknya mengarah pada profesiolisme amil. Pengumpulan menjadi faktor utama dalam mengelola zakat, Allah memerintahkan dalam QS. 9:103 bahwa zakat supaya dipungut, dari kata “pungutlah” secara normatife zakat harus diambil oleh amil. Realita dilapangan, Bapelurzam Cabang Weleri merealisasikan dengan konsep jemput bola, artinya tugas seorang amil bukan hanya berpangku tangan dan duduk manis di belakang meja, tetapi kinerja Bapelurzam Cabang Weleri secara aplikatif harus ditingkatkan sehingga dapat mengemban amanat warga Muhammadiyah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya. Ketika melaksanakan tugas pengambilan, ternyata masih banyak muzakki yang belum mampu membayar zakatnya, walau sudah mencapai nishab dan haul, inilah gerakan penyadaran yang harus dilakukan oleh amil Bapelurzam Cabang Weleri, dengan harapan amil Bapelurzam Cabang Weleri dapat bekerja lebih giat dan mampu memberikan motifasi secara spiritual. Kewajiban membayar zakat, jika harta telah mencapai nishab dan haul maka zakat harus dilaksanakan, mengingat firman Allah SWT memberi ancaman bagi manusia yang enggan membayar zakat (QS. 9:34 -35).
Sebagaimana telah penulis paparkan dalam bab II dan bab III bahwa Bapelurzam Cabang Weleri dalam melaksanakan aktifitasnya mengacu pada kebijakan pimpinan setempat. Untuk memungut zakat amwal berpedoman pada kebijakan dan tata tertib yang dibuat oleh pimpinan Muhammadiyah. Menurut hemat penulis aktifitas Bapelurzam Cabang Weleri sebagai amil bertugas memungut zakat, meski memiliki aturan yang legal dan menjadi pedoman dalam melaksanakan roda kepengurusan, Bapelurzam Cabang Weleri seharusnya dapat menunjukkan kinerjanya secara profesional, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap muzakki dan mustahik. Dalam Konteks Al-Qur’an bahwa zakat memang harus dipungut oleh amil. Interpretasi oleh Bapelurzam Cabang Weleri dalam menjemput bola (zakat) masih kurang mengena. Terbukti dalam melakukan pemungutan masih ada muzakki yang belum membayar zakatnya. Hal ini menjadi bahan evaluasi Bapelurzam Cabang Weleri, sehingga kedepan mampu bersaing dengan amil yang ada di Daerah Kendal, serta dapat menunjukkan kredibilitas amil. Lembaga ini harus benar-benar independen, trasparan dan terbuka untuk umum
sehingga
dapat
memberikan
kontribusi
untuk
meminimalisir
kemiskinan di Cabang Weleri Daerah Kendal. Mekanisme pemungutan zakat secara detail sebenarnya telah penulis paparkan pada bab III, disertai dengan jadwal pelaksanaan zakat yang rapi dan terinci, serta sub bagian yang terprogram. Adanya penentuan jadwal yang teratur serta berpegang pada mekanisme
zakat dengan haul
mengindikasikan bahwa zakat harus mencapai haul. Pemungutan zakat di
Bapelurzam Cabang Weleri dilaksanakan selama sepuluh hari, waktu sesingkat itu dimaksimalkan untuk mengambil zakat, serta untuk memberikan dakwah kepada muzakki, dengan harapan dapat membantu tersosialisasinya gerakan sadar zakat yang di perintahkan oleh Islam. Proses pemungutan zakat amwal di Bapelurzam Cabang Weleri terkesan masih konvensional, menurut penulis hendaknya mulai dikurangi serta mengacu pada menejemen profesional, dengan menggunakan tenaga ahli yang kompenten di bidang zakat, seperti akuntan, dan menejernya. Menurut penulis mekanisme kerja yang kurang profesional, akan menjadi penghambat dalam melangkah, dan akan terbendung oleh aturan yang lama serta realisasi gerakan zakat yang di cita-citakan semakin terabaikan. Kurangnya fasilitas amil Bapelurzam Cabang Weleri, akan menjadi bumerang di lembaga tersebut. Untuk memungut zakat, amil harus difasilitasi sesuai dengan kebutuhan, sehingga akan memudahkan Bapelurzam Cabang Weleri dan berimplikasi terhadap kesuksesan Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal . Menurut Sulis Mardiyono dalam melakukan tugas amil Bapelurzam Cabang Weleri menggunakan sarana pribadi seperti kendaraan roda dua6 Hal ini akan memberikan kesan negatif ditingkat amil Bapelurzam Cabang Weleri maupun muzakki. Kerja keras harus ditingkatkan oleh amil Bapelurzam Cabang Weleri dengan kinerja yang sesuai dengan prosedur akan mudah melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang di amanahkan oleh pengurus Bapelurzam Cabang Weleri. Untuk memberikan service kepada muzakki amil Bapelurzam
6
Hasil wawancara dengan Bapak Sulis Mardiyono, di Weleri September 2005
Cabang Weleri harus mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, jujur dn transparan, terahadap apa yang diembannya sesuai dengan kemampuan, bertanggung jawab terhadap muzakki, PCM Weleri yang disertai tembusan ke PDM dan memberikan lapran secaran tertulis setiap tahun. B. Analisis Terhadap Sistem Penyimpanan Zakat Amwal di Bapelurzam Cabang Weleri daerah Kendal. Sebagai amil, Bapelurzam Cabang Weleri melaksanakan tugas dimulai dari pemungutan sampai pendistribusian, untuk penyimpanan uang zakat, amil Bapelurzam Cabang Weleri mengawal dan menyimpan sesuai dengan rutinitas Bapelurzam Cabang Weleri. Dalam tahap penyimpanan, hasil pengumpulan zakat amwal disimpan di Kospin jasa Weleri. Dalam konteks syari’ah, penyimpanan zakat di Kospin Jasa Weleri menjadi kurang jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa Kospin Jasa tersebut masih menggunakan sistem bunga. Uang hasil penarikan zakat amwal tersebut untuk tahun zakat 2005 nilai nominalnya mencapai ratusan juta. Sebagai contoh untuk tahun zakat periode 2005 mencapai Rp 247 juta7. Hal
ini
menunjukkan
kinerja
Bapelurzam
Cabang
Weleri
membutuhkan restrukturisasi atau penyatuan kembali antara pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian yang merupakan satu rangkaian yang tidak bisa di pisahkan. Menurut penulis, bahwa lembaga yang dipilih (Kospin Jasa) Weleri masih memakai mekanisme kerja konvensional, sedang Islam menentang pemberlakuan terhadap riba, QS.2:275
7
lihat pada buku laporan Zakat Amwal Bapelurzam cabang weleri tahun 2005
Menurut pandangan Mustofa penyimpanan uang di Kospin Jasa Weleri sudah menjadi rekanan yang sudah lama dan saling percaya.8 Dewasa ini telah banyak berdiri lembaga keuangan syari’ah yang berupa bank syari’ah, lembaga ini telah beroperasi sejak tahun sembilan puluhan sampai sekarang. Kenapa Bapelurzam Cabang Weleri tidak menyimpan uangnya di bank yang benar-benar memakai sistem syari’ah. Menurut penulis Bapelurzam Cabang Weleri sudah saatnya hijrah dari bank konvensional menuju bank syari’ah, dengan ikhtiyat seperti ini insya Allah akan terhindar dari konsep riba. C. Analisis Terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Di Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal. Pendistribusian menjadi tugas amil yang sangat penting, tugas ini pula yang membuat mustahik memperoleh atau tidak memperoleh zakat. Kelalaian amil mendistribusikan zakat akan memberikan implikasi negatif terhadap eksistensi amil. Bapelurzam Cabang Weleri sebagai satu-satunya amil zakat di bawah bendera Muhammadiyah, memiliki wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Mengacu pada kebijakan
Majelis
Wakaf
dan
Kehartabendaan
Pimpinan
Pusat
Muhammadiyah, dalam pendistribusian, amil memiliki hak untuk menentukan mustahik yang dikehendaki berdasarkan keputusan rapat pra tasharuf. Selain yang termaktub dalam QS. 9:103 sebagaimana penulis paparkan di bab II dan III bahwa zakat memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan.
8
Wawancara dengan Bapak Mustofa September 2005.
Pola pendistribusian yang ada pada amil Bapelurzam Cabang Weleri dikelompokkan menjadi 2 besar antara lain : 1. Kelompok Dhuafa Kelompok ini pendistribusiannya diarahkan pada santunan secara konsumtif bagi mustahik yang tidak mampu untuk bekerja, sedangkan bagi mustahik yang masih mampu untuk mencari nafkah diberi kail atau alat untuk berusaha sebagai wahana mempertahankan hidup pemberian modal kerja atau ekonomi produktif. Menurut hemat penulis mekanisme pembagian khusus untuk dhuafa hendaknya sesuai dengan haknya serta adanya upaya untuk memberikan jaminan terhadap kesejahteraan dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan. 2. Kelompok Sabilillah Realisasi zakat menjadi prioritas, dasar pendistribusian yang ideal bagaimana mustahik dapat menjadi muzakki. Fakir miskin menjadi prioritas dalam pembagian zakat amwal. Kasus Weleri menjadi pelajaran yang sangat berharga, oleh karena itu pendistribusian yang baik berorientasi bahwa zakat berarti tumbuh, hal ini juga berlaku mustahik harus diangkat dari kemiskinan menjadi muzakki. Seiring dengan perkembangan zaman dan pergeseran waktu dalam pendanaan Bapelurzam Cabang Weleri ada perubahan tentang mustahik yang terbagi dalam 8 asnaf. Pembagian zakat memiliki tujuan sebagaimana disampaikan oleh H Muslim Rohmadi bahwa tujuan zakat adalah untuk merubah agar umat Islam sadar melaksanakan kewajiban zakat sebagaimana
kewajiban shalat serta keberhasilan zakat dapat dilihat jika jumlah muzakki semakin meningkat.9 Mekanisme pembagian zakat amwal di Bapelurzam Cabang Weleri sesuai dengan kebijakan pimpinan Muhammadiyah setempat. Pendistribusian zakat diberikan dalam bentuk “konsumtif” berjangka panjang seperti, pemberian beasiswa berkelanjutan, modal kerja atau investasi
(produktif). Dengan
demikian
sekurang-kurangnya
mustahik
dapat
memperbaiki
atau
merencanakan secara lahiriah untuk merubah jalan (nasib) hidupnya dengan bekal ilmu pengetahuan atau memutar modal, sehingga mereka dapat makan lebih lama dan berkesinambungan.10 Kinerja di Bapelurzam Cabang Weleri masih terfokus pada pendistribusian yang bersifat konvensional dan produktif semata, menurut penulis, pendistribusian zakat diarahkan pada pemberian skill, pelatihan kewirausahaan, serta pendistribusian uang zakat berupa saham, dengan persetujuan mustahik dan atas nama mustahik, selain itu mustahik diarahkan dan diberi materi tentang hidup santun yang sesuai dengan norma-norma agama Islam. D. Mekanisme Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal Relevansinya Dengan Ketentuan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Lahirnya UU No. 38 tahun 1999 memberikan implikasi positif
tentang pengelolaan zakat
bagi institusi zakat di Indonesia. Dengan
munculnya UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat secara institusi 9
Hasil wawancara dengan Bapak H Muslim Rohmadi di Weleri September 2005 Ahmad Rofiq, “Reaktualisasi Pengelolaan Zakat”, Suara Merdeka, Semarang, 6 Januari 2000
10
memililiki payung hukum dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilegalkannya UU No 38. Tahun 1999 menjadi motivasi bagi amil zakat khususnya Bapelurzam Cabang Weleri. Pengelolaan zakat yang terjadi pada Bapelurzam Cabang Weleri daerah Kendal menurut hemat penulis bersifat top down dan mentaati kebijakan pimpinan Muhammadiyah serta merujuk pada UU No 38. Tahun 1999 yang telah ada, Menurut H. Muslim satu hal yang menjadi point khusus adalah bahwa sebelum UU No 38 dilegalkan oleh DPR RI, konsep RUU tersebut meminta masukan dari Bapelurzam daerah Kendal. Salah seorang staf pemerintah yang bernama DR. Darmaji menyempatkan diri untuk mencari informasi tentang bagaimana konsep dan format UU ke depan Datangnya staf pemerintah tersebut untuk meminta masukan dari Bapelurzam Kendal11 karena Bapelurzam merasa diperhatikan kemudian memberikan masukan yang terbaik buat RUU, di legalkan menjadi UU No. 38 tahun 1999 tentang pegelolaan zakat merupakan sebuah kesuksesan . Setelah penulis memahami beberapa pasal pada uu no. 38 tersebut terdapat satu pasal yang memberikan ancaman (sanksi) bagi petugas atau amil zakat yang sengaja tidak melaporkan secara administratif. Bagi LAZ yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut: 1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. 2. Menyusun laporan (termasuk laporan keuangan)
11
Wawancara dengan H .Muslim September 2005
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media masa. 4. Menyerahkan laporan ke pemerintah pasal 11 ayat 1 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. d/291 tahun. 2000. Walaupun UU No. 38 telah di legalkan dan menjadi satu-satunya payung hukum untuk lembaga zakat, namun masih banyak terjadi kesimpang siuran dan ketidakjelasan apakah semua aturan yang ada dalam UU No. 38 benar-benar telah sempurna. Kalau penulis amati kasus yang terjadi pada lembaga zakat (amil Bapelurzam) Cabang Weleri, telah berupaya untuk tunduk terhadap ketentuan UU Zakat No. 38 Tahun 1999, sebagai manivestasi ketaatan terhadap UU yang telah ada. Bapelurzam Cabang Weleri masih ternyata hanya mengelola uang zakat artinya lembaga tersebut tidak mengelola infaq dan shadaqah. Tetapi lebih konsen terhadap penangan zakat amwal. Sebagaimana penulis amati Bapelurzam Cabang Weleri telah memiliki buku pedoman zakat, buku tersebut dibuat oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal, dengan Judul “Zakat Kita” buku ini menjadi rujukan bagi amil zakat Muhamadiyah cabang di daerah Kendal. Terbitnya buku itu jangan di jadikan alasan untuk menghindar dari aturan yang ada dalam UU zakat.
E. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Zakat Amwal di Bapelurzam Cabang Weleri daerah Kendal Pengelolaan zakat di Bepelurzam cabang Weleri kalau ditinjau dari perspektif hukum Islam menjadi kajian yang cukup urgen. Salah satu persoalan yang muncul adalah adanya ide tentang konsep zakat amwal. Islam dengan konsep fiqh telah mendeskripsikan zakat baik dalam konsep fiqh klasik Firman Allah SWT dalam (QS.9: 103) kemudian dipertegas Hadis Rasulullah SAW. Ide tentang zakat amwal merupakan sebuah pemikiran yang cukup brilian, hal ini didasarkan pada konsep fiqh yang selama ini sangat konvensional. Sehingga implementasi pengelolaan zakat tidak akan berjalan, selama masih bertahan pada sistem tradisional, secara subtantif penulis menganalisis bahwa konsep zakat amwal yang di tawarkan oleh Abdul Barie Sho’im sebagai tokoh Muhammadiyah Kendal sebagai metode untuk merealisaskikan zakat, Namun secara normatif zakat telah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Inilah yang menjadi titik lemah fiqh klasik dengan konsep terkotak-kotak justru
peluang untuk merealisasikan zakat
mejadi terabaikan. Zakat amwal merupakan seluruh harta kekayaaan yang harus dikeluarkan oleh pemilik harta selama satu periode (satu tahun). Konsep zakat amwal merupakan sebuah tawaran dari tokoh Muhammadiyah Kendal, selama 27 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan dapat diraih meski masih banyak persoalan yang menghadang.
Secaraa syar’i bahwa zakat memang telah dikelompokkan oleh alqur’an kemudian Nabi Muhammad juga sudah memberikan argumen. Disinilah ternyata pandangan tokoh Muhammadiyah Kendal memberikan peafsiran terhadap kata
Amwaalihim yang diartikan harta kekayaan terpadu
secara menyeluruh. Pemikiran ini dijadikan sebagai argumen untuk merealisasikan zakat amwal. Satu hal yang menjadi kelemahan adalah bahwa reinterpretasi terhadap fiqh zakat masih bersifat inklusif, artinya zakat hanya dikalangan Muhammmadiyah, sehingga hal ni justru akan menjadi bumerang bagi realisasi gerakan zakat di kalangan umat Islam. Realisasi gerakan zakat sebagai bentuk pemikiran tokoh yang teah melakukan penyegaran kembali terhadap gerakan zakat. Berbicara teori dengan menggunakan dasar pemikiran yang cukup logis dan didukug oleh dalil- dalil syar’i. Pengelolaan zakat dalam perspektif Islam idealnya dikelola oleh lembaga yang netral artinya bukan pada golonan tertentu . ketika lembaga zakat dikelola oleh pemerintah maka subyektifitas dan kepentingan hanya pada umat, dalam Islam Zakat di kelola oleh Pemerintah sebagaimana Rasulullah memerintahkan Muadz keyamaan untuk mengambil zakat. kasus di Weleri memliki kelemahan, secara syar’i zakat diambil oleh amil dan ayat yang memerintahkan QS. 9:103, kinerja Bapelurzam cabang Weleri harus lebih jelas dan transparan, disisi lain mekanisme pendistribusian masih inklusif, artinya hanya gologan tertentu yang mendapat. Sebagai contoh sabilillah hanya ada di tingkat Muhammadiyah saja, inilah satu hal yang
menjadi sorotan. Penangan zakat membutuhkan keseriusan dan menejerial, ahli. Eksistensi lembaga zakat benar-benar independen, transparan dan terbuka untuk umum. Melihat realitas yang terjadi pada Bapelurzam cabang Weleri daerah Kendal dengan konsep amwal ternyata masih memiliki kelemahan yang sangat urgen, yaitu relevansinya dengan penyimpanan uang zakat terkesan masih bersifat tradisional . bagaimana mungkin dapat terealisasi gerakan zakat yang representatif ketika gerakan zakat
masih terjadi
kontradiksi dengan konsep syari’ah. Islam melarang dan mengharamkan riba (QS. 2:275). Realisasi di Bapelurzam cabang Weleri daerah Kendal ternyata masih melakukan hal tersebut. Hal ini dapat penulis paparkan relevansinya dengan penyimpanan, mekanisme penyimpanan dilakukan di Kospin Jasa Weleri yang masih mengunakan konsep riba, inilah bentuk inkonsistensi pengurus Bapelurzam cabang Weleri daerah Kendal yang masih berkiprah pada dataran tradisional. Namun menurut penulis mulai detik ini, pengurus Bapelurzama cabang Weleri mulai melakukan penataan dan perubahan terhadap penyimpanan uang yang sesuai dengan konsep syari’ah. Dewasa ini telah berdiri bank syari’ah maupun lembaga keuangan dengan sistem syari’ah, sudah saatnya pengurus Bapelurzam cabang Weleri untuk melakukan hijrah dari Kospin Jasa Weleri ke Bank syari’ah antisipasi terhadap riba, sebagai bentuk ihtiyat (kehati-hatian). munculnya zakat amwal menjadi wacana bagi umat Islam untuk kembali menegok kepada konsep Fiqh yang telah ada.
F. Studi Komparatif Terhadap Lembaga Zakat (Dompet Dhuafa) Salah satu lembaga zakat di Indonesia yang memiliki jaringan cukup luas adalah dompet Dhuafa yang disingkat degan DD lembaga ini telah berkembang selama 13 tahun. Satu hal yang membutuhkan perhatian adalah mengenai mekanisme pengelolaan pqda lembaga tersebut. Lembaga ini memiliki visi dan mesi yang sangat jelas. Tugas pokok DD sebagai lembaga amil zakat adalah menghimpun, megelola, menyalurkan dan mengembangkan dana zakat, infak dan shadaqah dan wakaf dari masyarakat luas, dana tersebut dikelola oleh sistem menejemen yang disebut kendali Jejaring Multi Koridor (JMK).12 Berangkat dari tugas pokok itu, maka visi dan misi DD dirumuskan dengan mengacu pada prinsip kemandirian dan pemberdayaan uammat.dalam buku Annual Report DD tahun 2003 disebutkan bahwa DD hendak menjadi lembaga pengelola ZIS terunggul yang amanah dan profesional dan berupaya menumbuhkembangkan jiwa kemandirian masyarakat yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem ekonomi yang berkeadilan. Misi DD ada empat poin. Pertama membangun diri menjadi lembaga yang berfungsi sebagai
lokomotif
gerakan
pemberdayaan
masyarakat,
kedua,
menumbuhkembangkan jaringan lembaga pemberdayaan masyarakat, ketiga, menumbuhkembangkan dan mendayagunakan asset masyarakat yang berbasis kekuatan sendiri, dan keempat, mengavokasi paradigma ekonomi yang berkeadilan. Konsep transparansi dan akuntabilitas mejadi kunci kesuksesan DD. 12
pada
masa
awal
berdirinya,
transparansi
Chaider S. Bamualim (Ed). Revitalisasi, Op.cit, hlm.95
dilakukan
dengan
mengumumkan penggalangan dan dana pada kolom harian umum Republika. Upaya ini dilakukan secara kontinyu selam 4 tahun pertama. Strategi penghimpunan dan penggalangan dana. DD dalam merealiswasikan gerakan penghimpunan dana mencanagkan prinsip “Jemput bola”, dan memilih 3 (tiga) Strategi penghimpunan dan penggalangan dana yakni strategi mencari donatur dari kelompok menengah, strategi marketing dan strategi bekerjasama dengan media. # Target Pendistribusian donasi : pendayagunaan dan pemberdayaan dhuafa Dana zakat hanya didistribusikan kepada 8 golongan atau asnaf (fakir miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibn sabil). Penyaluaran donasi dikelompokkan pada tiga kategori : pemberdayaan ekonomi, pendidikan dhuafa dan karitas. Alokasi dana untuk pemberdayaan ekonomi produktif 50 % , untuk pemberdayaan pendidikan dan beasiswa 25 % sedangkan untuk hibah sosial seperti korban bencana alam maupun lainlainnya25 %13, satu hal yang menjadi kelebihan dari lembaga ini bertahan di sebuah ibu kota dan ditangani oleh tenaga profesional., sehingga mampu menahan arus yang ada. Namun kalau melihat pada kasus Bapelurzam penulis memberikan penilaian yang bersifar inklusif. Satu hal yang menjadi pelajaran berharga bahwa lembaga zakat merupakan sarana untuk menggalang dana ummat. Dengan berdirinya lembaga zakat baik yang berskala lokal maupun nasional hendaknya mampu meminimalisr kemiskinan, sehingga kesejahteraan dapat terwujudkan dikalangan mustahik.
13
Ibid1 hlm. 08
