BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1.
Pengenalan Bab Bab ini berisi mengenai analisis yang dilakukan terhadap KJKS BMT
Beringharjo berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Diawali dengan profil dari KJKS BMT beringharjo, selanjutnya membahas bagaimana prosedur pembiayaan murabahah yang diterapkan di KJKS BMT Beringharjo, kemudian perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pembiayaan murabahah dengan kesesuaiannya terhadap PSAK 102, serta saran perbaikan yang diberikan peneliti untuk pencatatan akuntansi di KJKS BMT beringharjo. Hasil dari analisis dan pembahasan di bab ini berkorelasi dengan bab-bab sebelumnya, dimana hasilnya akan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat berlandaskan telaah teori dan juga metode penelitian yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. 4.2.
Sejarah dan Profil KJKS BMT Beringharjo
4.2.1
Sejarah Berdirinya KJKS BMT Beringharjo Berdirinya Baitul Maal wat Tamwil Beringharjo (BMT BDB) bermula
dari digelarnya Pendidikan dan Latihan (Diklat) Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Ekonomi Syariah di BPRS Amanah Ummah di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1-5 September 1994. Dra. Mursida Rambe dan Ninawati, SH yang kelak menjadi ketua dan sekretaris adalah dua orang peserta
63
yang mengikuti kegiatan diklat tersebut. Seusai keduanya mengikuti Diklat mereka kemudian mengikuti magang di BPR Syariah Margi Rizki Bahagia didaerah Bantul, Yogyakarta. BMT Beringharjo secara informal dengan bermodalkan hanya Rp1.000.000 berdiri pada 31 Desember 1994 dan secara resmi didirikan bersamaan dengan 17 BMT lainnya di Indonesia pada tanggal 21 April 1995 di Yogyakarta oleh Menristek kala itu yaitu Bapak Prof. DR. Ing. BJ. Habibie. Kantor pertama BMT Beringharjo berada di pelataran Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo Yogyakarta, dimana sesuai niatan pertama BMT ini yaitu untuk membantu pedagang di pasar beringharjo menghindari meminjam kepada rentenir dan juga menyakinkan pedagang yang saat itu masih memiliki kekhawatiran aturan peminjaman yang diterapkan perbankan pada saat itu. Penelitian ini sendiri dilaksanakan di kantor pusat KJKS BMT Beringharjo yang terletak di Ringroad Barat, RT/RW 8/15, Ds. Kaliabu, Kel. Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Yogyakarta 55293. KJKS BMT Beringharjo terdaftar sebagai badan hukum koperasi dengan nomer 157/BH/KWK-12/V/1997 pada tanggal 17 Mei 1997. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bey Arifin, S.IP, M.M selaku kepala marketing kantor pusat KJKS BMT Beringharjo dimana saat ini KJKS BMT beringharjo sudah menjadi BMT terbesar di Provinsi Yogyakarta (Arifin, 2016). Saat ini selain cabang yang ada di Pasar Beringharjo saat ini KJKS BMT Beringharjo memiliki dua cabang lagi di yogyakarta yang terletak di daerah
64
Kauman dan Malioboro, serta memiliki cabang di luar Yogyakrta yang berada di Ponorogo, 2 cabang di Madiun, Kediri, Bandung, Semarang, Ngawi, Nganjuk, Bintaro, serta cabang pembantu di Magetan dan Pare. KJKS BMT Beringharjo hingga tahun 2014 memiliki aset sebesar 98 Milyar dan untuk tahun 2015 yang masih dalam tahap perhitungan ditaksir mencapai 100 Milyar (Arifin, 2016). 4.2.2. Struktur Organisasi KJKS BMT Beringharjo Gambar 4.1 Struktur Organisasi KJKS BMT Beringharjo RAT Pengurus Director & Vice Director
Sharia Consultant Management Consultant Financing & Treasury Baitul Maal Manager
Credit Remedial Branch Manager
HRD
Branch Manager
Operational Affairs Branch Manager
Operational Head Unit
Marketing Head Unit Financial Officer
Teller
Lending Officer
Customer Service
Financial Administrator
Sumber : Laporan RAT 2014 KJKS BMT Beringharjo, 2016
L
65
Branch Manager
Monitoring & Audit Analysis Branch Manager
4.2.3. Visi, Misi, Tujuan, Tagline, dan Corporate Culture Visi
: BMT Terkemuka Mitra Bisnis Terpercaya Berbasis Syariah
Visi dicapai melalui
:
1. SDM yang visioner, kompeten, dan profesional serta memiliki komitmen nilai-nilai syari’ah 2. pertumbuhan & perkembangan usaha yang profitable 3. Penerapan Sistem Manajemen berbasis nilai (value base management) & proses bisnis yang accountable 4. Produk Syari’ah yang Inovatif Misi
: 1. Community Services (Pelayanan terbaik untuk anggota) 2. Community Development (Pemberdayaan berkelanjutan untuk anggota) 3. Community Relatation (Relasi yang memberikan banyak manfaat untuk anggota)
Tujuan
:
1. Tercapainya Sisa Hasil Usaha yang mampu mendorong pertumbuhan perkembangan usaha 2. Peningkatan Produktivitas Usaha yang Maksimal 3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
66
Tagline
:
“Trust Together”, Kepercayaan untuk bersama Corporate Culture
:
Holy Spirit 1. Mengembangkan edukasi syariah 2. Melakukan pemberdayaan umat 3. Menekan gerak langkah rentenir Budaya Kerja BERING CARE: Bina Edukasi Reportase Inovatif JejariNG Cepat Amanah Resik Empati 4.2.4 Produk-produk di KJKS BMT Beringharjo Secara fungsional KJKS BMT Beringharjo menjalankan fungsi lembaga keuangan mikro syariah seperti lazimnya, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkan pembiayaan, selain itu untuk mewujudkan cita-cita pendirian awalnya terdapat beberapa jasa lainnya yang diberikan oleh KJKS BMT Beringharjo, seperti BINAR (Bina Mandiri) dan SIM (Sahabat Ikhtiar Mandiri). 4.2.4.1. Penghimpun Dana Produk penghimpunan dana yang terdapat di KJKS BMT Beringharjo berupa produk simpanan (Tabungan) yang terdiri dari antara lain :
67
A. Simpanan Mudharabah Berjangka Simpanan layaknya deposito yang tidak dapat diambil sewaktuwaktu sesuai dengan akad yang telah ditentukan di awal, yakni periode 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dengan proporsi bagi hasil ( 3 bulan dengan nisbah 30%, 6 bulan dengan nisbah 35%, dan 12 bulan dengan nisbah 40%). B. Simpanan Mudharabah Biasa B.1) Simpanan Qurban Simpanan yang penarikannya diadakan untuk Qurban. Nisbah bagi hasil sebesar 25% dari pendapatan KJKS BMT Beringharjo. B.2) Simpanan Haji Simpanan yang penarikannya diaqadkan untuk menunaikan ibadah haji. Nisbah bagi hasil sebesar 25% dari pendapatan KJKS BMT Beringharjo. B.3) Simpanan Pendidikan Simpanan yang penarikannya diaqadkan untuk pendidikan. Nisbah bagi hasil sebesar 25% dari pendapatan KJKS BMT Beringharjo. B.4) Simpanan Walimahan Simpanan
yang
penarikannya
diaqadkan
untuk
walimah
(pernikahan). Nisbah bagi hasil sebesar 25% dari pendapatan KJKS BMT Beringharjo.
68
B.5) Simpanan Tamasya Mitra Simpanan yang penarikannya diaqadkan utnuk liburan atau berekreasi. Nisbah bagi hasil sebesar 25% dari pendapatan KJKS BMT Beringharjo. 4.2.4.2. Produk Pembiayaan Produk pembiayaan yang merupakan fungsi dari Baitul Taamwil terdiri dari: A. Musyarakah (MSA) Musyarakah atau syirkah ini berarti kerjasama antara pihak BMT Beringharjo sebagai pemodal dengan nasabah sebagai pengelola, dimana BMT Beringharjo akan menyertakan modalnya kepada usaha dari nasabah. Antara BMT dengan nasabah sama-sama memiliki modal, pembagian
hasilnya
berdasarkan
kesepakatan
bersama.
Untuk
kerjasama ini grace periode-nya paling lama dua tahun dengan pengebalian modal diangsur setiap bulan. B. Murabahah (MBA) Murabahah yaitu akad jual beli antara BMT Beringharjo dengan nasabah dimana pihak BMT menyediakan barang-barang investasi usaha, elektronik, maupun barang kebutuhan lain dengan pembayaran angsuran harian, mingguan, atau bulana. Grace Periode-nya paling lama dua tahun.
C. Ijarah Muntahia Bi Tamlik (IMBT)
69
Adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui upah sewa. Pada akhir akad akan diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. D. Qardul Hasan Qardul Hasan adalah akad pembayaran yang bersifat sosial, artinya jika realisasi pembayaran RP100.000 maka pengembaliannya juga RP100.000 dengan jumlah angsuran sesuai kemampuan. Apabila yang bersangkutan tidak sanggup untuk membayar angsuran karena tidak mampu maka dana tersebut menjadi hak mereka. Pembiayaan ini diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kriteria asnaf, yaitu : fakir, miskin, ghorim, dan fisabilillah. 4.2.4.3. Jasa - jasa lainnya A. Bina Mitra (BINAR) Program yang dimulai pada 2005 ini dilakukan sekali dalam setahun dengan bentuk pelatihan spiritual dengan penekanan pada mencapai usaha yang maksimal dan berkah. Diisi oleh bapak Eri Sudewo dan Jamil Azzaini dari dompet Dhuafa Republika. Binar merupakan pendampingan selama satu tahun yang terdiri dari pelatihan dan pembinaan dimana kurikulum yang diberikan berupa manajemen umum dan etika, manjemen keuangan, pedoman pembukuan, teknik kendali kualitas, manajemen pemasaran, dan teknologi informasi. B. Sahabat Ikhtiar Mandiri (SIM)
70
Program dari Baitul Maal KJKS BMT Beringharjo untuk berperan aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin (dhuafa) yang mempunyai usaha di sektor informal, mempunyai motivasi kuat untuk tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat mandiri. Metode ini diadopsi dari AIM (Amanah Ikhtiar Malaysia), Partisipatory Rural Appraisal, dan pendekatan lokal terpusat (kelompok sasaran) pada kegiatan mandiri (self help) yang bertujuan pada penciptaan peluang kerja dan peningkatan penghasilan rumah tangga, meningkatkan keberdayaan ekonomi rumah tangga dan individu. Pendekatan ini bersifat langsung dengan melibatkan kelompok sasaran yang difokuskan pada penduduk miskin (dhuafa). 4.2.5
Perkembangan Keuangan KJKS BMT Beringharjo Untuk menjelaskan perkembangan keuangan KJKS peneliti akan
memberikan beberapa data yang dapat merepresentasikan kondisi keuangan KJKS BMT Beringharjo dalam tabel sebagai berikut :
Keterangan
Tabel 4.1 Perkembangan Keuangan KJKS BMT Beringharjo 2012 2013 2014 Kenaikan 2012-2014
Aset
73.556.358.539 81.154.958.490
98.667.854.884
25.45%
Laba
632.493.070
303.161.972
668.742.204
5.42%
Simpanan
3.150.976.505
2.832.165.579
3.247.568.579
2.97%
Wadiah & Amanah
71
Simpanan
48.310.825.913
63.173.649.312 69.918.329.499
30.92%
Investasi tidak terikat Sumber : RAT 2014 KJKS BMT Beringharjo, 2016 Perkembangan keuangan KJKS BMT Beringharjo dapat dikatakan mengalami peningkatan apabila dilihat dari data diatas. Aset yang dimiliki KJKS BMT Beringharjo berdasarkan laporan tahun 2012 hanya sejumlah Rp 73.556.358.539 namun di tahun 2014 telah menyentuh angka Rp 98.667.854.884, dan menurut perkiraan Bapak Bey untuk tahun 2015 akan mencapai angka lebih dari 100 milyar (Arifin, 2015). Sedangkan untuk laba perusahaan jika dilihat data KJKS BMT Beringharjo sempat mengalami penurunan di tahun 2013 yang hanya Rp 303.161.972, namun pada tahun 2014 mengalami kenaikan kembali dan mencapai angka Rp 668.742.204. Sedangkan untuk simpanan wadiah & amanah juga mengalami kenaikan dari hanya Rp 3.150.976.505 pada tahun 2012 dan sempat menurun pada 2013 menjadi Rp 2.832.165.079, namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 menjadi Rp 3.247.568.579. Untuk simpanan investasi tidak terikat yang terdiri dari simpanan mudharabah biasa dan simpanan mudhrabah berjangka secara year on year (YoY) mengalami kenaikan, dari Rp 48.310.825.913 pada tahun 2012, kemudian naik menjadi Rp 63.173.649.312, dan pada tahun 2014 menyentuh angka Rp 69.918.329.499. Dari penjelasan diatas, perkembangan keuangan dari KJKS BMT Beringharjo dapat dilihat dalam grafik seperti berikut :
72
Grafik 4.1 Grafik Perkembangan Keuangan KJKS BMT Beringharjo Perkembangan Keuangan KJKS BMT Beringharjo tahun 2012-2014 Rp100.000.000.000 Rp80.000.000.000 Rp60.000.000.000 Rp40.000.000.000 Rp20.000.000.000 Rp0 Simpanan Wadiah & Amanah
Simpanan Investasi Tidak Mengikat 2012
2013
Aset
Laba
2014
Sumber : RAT 2014 KJKS BMT Beringharjo, 2016 Berdasarkan grafik diatas perkembangan keuangan KJKS BMT Beringharjo mengalami perkembangan yang cukup menjanjikan, peningkatan yang terjadi adalah : 1. Simpanan wadiah dan amanah merupakan simpanan yang disetorkan nasabah tanpa adanya perjanjian bagi hasil, jika dilihat perkembangannya dari tahun 2012 hingga 2014 memang tidak memiliki kenaikan yang sangat signifikan karena hanya naik 2,97%, dikarenakan pada tahun 2013 terjadi penurunan simpanan dari nasabah, namun apabila data yang dilihat hanya dari 2013 maka kenaikannya pada tahun 2014 menjadi 12,80%. 2. Simpanan investasi tidak mengikat terdiri dari simpanan mudharabah berjangka yang bersifat seperti deposito berjangkadi bank umum dan simpanan mudharabah biasa yang terdiridari berbagai macam simpanan seperti Qurban, Haji, Pendidikan, Walimahan, Tamasya Mitra. Data
73
menunjukkan simpanan ini mengalami peningkatan terus setiap tahunnya. Peningkatan dari tahun 2012 hingga 2014 mencapai prosentase 30,92%. 3. Aset KJKS BMT Beringharjo menjadikannya BMT terbesar yang ada di Yogyakarta. Peningkatan asetnya juga sangat pesat yang menunjukkan adanya kenaikan sebesar 25,45%. 4. Laba KJKS BMT Beringharjo yang terdiri dari laba operasional dan non operasional juga mengalami peningkatan apabila data yang dilihat dari tahun 2012 hingga 2014 yang menunjukkan kenaikan sebesar 5.42%. kenaikan yang hanya satu digit ini dikarenakan pada tahun 2013 laba yang diperoleh KJKS BMT Beringharjo mengalami penurunan dibanding tahun 2012, sehingga kenaikannya yang signifikan akan dilihat apabila membandingkan laba pada 2013 dengan 2014 yang mengalami kenaikan 54,66%. 4.3.
Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah pada KJKS BMT
Beringharjo 4.3.1
Prosedur Pembiayaan Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bey selaku kepala
marketing kantor pusat KJKS BMT Beringharjo dan Ibu Lyza selaku bagian administrasi dan pembiayaan KJKS BMT Beringharjo Cabang Kauman maka prosedur pemberian pembiayaan murabahah di KJKS BMT Beringharjo berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dapat digambarkan sebagai berikut:
74
Gambar 4.2 Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah 1) Pengajuan Pembiayaan 2) Pengumpulan pengajuan pembiayaan dan
dokumen-dokumen yang dibutuhkan 3) Analisis awal oleh Marketing/AO 4) Silaturahmi
Jika ditolak maka akan diberikan pemberitahuan kepada nasabah
5) Analisa laporan hasil silaturahmi 6) Rapat Komite Jika ditolak maka akan diberikan pemberitahuan kepada nasabah
7) Pembuatan dan Penyampaian hasil
rapat komite kepada nasabah 8) Pencairan dan realisasi akad
murabahah 9) Pencatatan akad murabahah
10) Kontrol, pengecekan, penagihan sampai penanganan pembiayaan bermasalah oleh A/O dan CRD Sumber : SOP Pembiayaan Murabahah KJKS BMT Beringharjo, diolah kembali Berdasarkan skema prosedur pembiayaan murabahah yang terdapat didalam SOP pembiayaan murabahah KJKS BMT Beringharjo diatas maka pembagiannya dapat dijabarkan sebagai berikut:
75
1. Pengajuan Pembiayaan Menurut bapak Bey Arifin selaku kepala marketing KJKS BMT Beringharjo kantor pusat, proses pertama yang dilakukan adalah pengajuan permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah (Arifin, 2016). Nasabah akan mengisi formulir yang telah disediakan, formulir sendiri berisikan data diri nasabah, tujuan pembiayaan, nominal pembiayaan yang diminta, jaminan yang akan diberikan, jumlah uang muka yang akan disetorkan, serta beberapa dokumen yang harus disediakan seperi fotocopy KK dan FC KTP/KTM/SIM. Menurut ibu Nazlyzany sebagai bagian adminitrasi dan pembiayaan kantor cabang kauman formulir permohonan pembiayaan akan diakhiri dengan tanda tangan dari pihak nasabah maupun wali dari nasabah, hal ini sebagai langkah preventif agar dikemudian hari apabila terdapat masalah akan terdapat pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabnnya (Nazlyzany, 2016). Ibu lyza menambahkan nasabah yang mengajukan pembiayaan wajib merupakan anggota dari KJKS BMT Beringharjo. Sehingga apabila yang bersangkutan belum menjadi nasabah dari KJKS BMT Beringharjo dapat mengisi permohonan menjadi anggota dengan membayar simpanan awal Rp25.000 dengan simpanan pokok setiap bulannya Rp10.000 (Nazlyzany, 2016).
76
2. Pengumpulan pengajuan pembiayaan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Nasabah yang telah mengisi lengkap formulir pengajuan pembiayaan murabahah menyerahkan formulir kepada marketing/AO yang ada. Pak Bey menjelaskan nantinya AO akan memeriksa kelengkapan yang sudah dipersyaratkan, apabila masih terdapat kesalahan ataupun kurang dalam berkas-berkas administrasi yang diberikan maka AO akan menyerahkan kembali kepada nasabah untuk diperbaiki (Arifin, 2016). 3. Analisis Awal Tahapan ini seluruh berkas yang telah diberikan oleh nasabah akan direview oleh AO. Proses analisa yang dilakuakn oleh AO akan melihat apakah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah diimbangi dengan kemampuan dalam membayarnya berdasarkan data yang ditulis di formulir pembiayaan. AO juga akan memerika legalitas dari setiap dokumen yang diberikan, sehingga tidak ada sertifikat ataupun surat-surat yang dipalsukan nasabah. Menurut Ibu Lyza apabila dalam analisa awal ini nasabah dirasa tidak layak untuk diberikan pembiayaan maka AO akan meminta administrasi untuk membuat surat permohonan penolakan pengajuan pembiayaan kepada nasabah yang bersangkutan (Nazlyzany, 2016). 4. Silaturahmi Pada tahapan ini adalah salah satu hal yang menjadi penting dari pemberian pembiayaan kepada nasabah. Menurut Bapak Bey silaturahmi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang riil mengenai keadaan dari
77
nasabah yang mengajukan pembiayaan (Arifin, 2016). AO akan melihat apakah terdapat markup ataupun markdown dalam pengisian formulir, termasuk melihat apakah jaminan yang diberikan oleh pihak nasabah sesuai dengan apa yang diajukan. Di dalam silaturahmi apabila terdapat dokumen yang dirasa masih belum mecukupi dapat diminta juga oleh pihak AO kepada nasabah. Selain itu, untuk menambah keyakinan dari pihak AO dan apabila nasabah tersebut masih baru dan belum memiliki track record yang diketahui oleh AO sendiri maka AO melakukan peninjauan kepada tetangga dari nasabah ataupun aparat setempat, seperti ketua RT atau RW (Nazlyzany, 2016). 5.
Analisa laporan hasil silaturahmi Setelah AO melaksanakan silaturahmi ke tempat nasabah maka AO
sudah mengetahui kondisi riil dari nasabah sehingga AO akan membuat laporan kegiatan silaturahmi tersebut. Menurut Ibu Lyza laporan ini akan menjadi bahan untuk diajukan ke rapat komite yang akan memutuskan pembiayaan murabahah dapat diberikan ataupun tidak (Nazlyzany, 2016). 6. Rapat Komite Setelah semua berkas selesai diproses maka akan dibawa ke rapat komite yang berperan untuk memutuskan apakah pembiayaan murabahah dapat diberikan atau tidak. Berdasarkan keterangan Bapak Bey dan Ibu Lyza terdapat batasan dalam validasi pembiayaan murabahah didasarkan dari besaran pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Pembagian tersebut dibagi berdasarkan :
78
Pembiayaan Rp 0 – Rp 25.000.000, maka wewenang keputusan dapat diberikan kepada kantor cabang yang terdiri dari Manager cabang, AO, dan juga CRD. Rapat pembiayaan di kantor cabang sendiri dilakukan setiap hari senin. -
Pembiayaan > Rp 25.000.000, maka wewenang berada di kantor pusat yang terdiri dari direktur, FT (Financing and Treasury), AO, dan CRD. Rapat pembiayaan di kantor pusat sendiri dilakukan setiap hari rabu (Arifin,2016; Nazlyzany, 2016). Menurut Bapak Bey Arifin analisis 5C (Capacity, Character,
Collateral, Capital, Condition) menjadi hal penting karena itu menjadi penentu besaran pembiayaan yang diberikan (Arifin, 2016). Apabila collateral (jaminan) yang diberikan oleh nasabah tidak sebanding dengan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah maka pihak BMT dapat meminta tambahan jaminan lain. Setelah rapat maka didapatkan keputusan pembiayaan dapat diberikan atau tidak serta besaran pembiayaan yang akan diberikan. 7. Pembuatan dan Penyampaian hasil rapat komite kepada nasabah Menurut Ibu Lyza setelah terdapat keputusan dari komite maka bagian administrasi dan pembiayaan akan membuat surat penerimaan pembayaran dan menyerahkannya kepada nasabah termasuk kapan pencairan dana tersebut dilakukan. Namun apabila rapat komite memutuskan untuk menolak pegajuan pembiayaan maka administrasi dan pembiayaan aan
79
memberikan surat penolakan pengajuan pembiayaan tersebut kepada nasabah (Nazlyzany, 2016). 8. Pencairan dan realisasi akad murabahah
Setelah proses izin pembiayaan diberikan dan adminitrasi telah selesai dilengkapi maka tahap selanjutnya adalah realisasi akad murabahah. Menurut Ibu Lyza pencairan dan realisasi dapat dilakukan secara bersama. Dalam proses pencairan dana pertama-tama nasabah akan menarik uang dari tabungan yang ada di rekening nasabah, fungsi ini agar terdapat pencatatan yang jelas mengenai keluar masuknya uang yang ada di rekening nasabah (Nazlyzany, 2016). Pada tahap ini nasabah juga diwajibkan membayar uang muka (urbun) dimana KJKS BMT Beringharjo mensyaratkan miminal 20% untuk barang baru dan 30% untuk barang second (Arifin, 2016). Setelah pencairan dana dilakukan oleh nasabah maka nasabah bersama dengan AO akan merealisasikan pembiayaan tersebut dalam jual-beli barang, hal ini diwajibkan oleh KJKS BMT Beringharjo agar tidak terdapat penyimpangan dalam pembiayaan murabahah karena di dalam fatwa MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) murabahah merupakan proses jual beli barang sehingga haram hukumnya apabila hanya sekedar menyerahkan uang kepada nasabah, hal ini dikarenakan juga dalam KJKS BMT Beringharjo tidak mengenal istilah wakalah atau perwakilan dalam jual-beli dengan nasabah. Realisasi akad secara bersama antara nasabah dengan AO juga dimaksudkan untuk mengetahui detail barang yang akan dibeli oleh nasabah (Arifin, 2016; Nazlyzany, 2016).
80
9. Pencatatan akad murabahah
Setelah realisasi jual beli dilakukan maka teller dan bagian pembukuan akan mencatat akad tersebut. Pencatatan termasuk jumlah piutang yang akan menjadi tangunggan nasabah dan jumlah angsuran yang harus dibayarkan nasabah setiap periode pembayarannya (Nazlyzany, 2016). 10. Kontrol, pengecekan, penagihan sampai penanganan pembiayaan
bermasalah oleh A/O dan CRD Tahapan ini merupakan tahap yang berkelanjutan setelah terjadinya realisasi akad murabahah. Ini merupakan tahapan monitoring dari AO terhadap nasabahnya sehingga tidak terjadi kemacetan dalam hal pembayaran. Apabila terjadi gagal bayar atau Non-Performing Finance (NPF) maka dalam hal ini pihak AO akan meminta surat peringatan (SP) kepada bagian adminitrasi dan pembayaran yang ditujukan kepada nasabah (Nazlyzany, 2016). Apabila nasabah tidak dapat membayar maka CRD akan melakukan analisis apakah perlu dilakukan re-scheduling ataupun jika dirasa sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar dan nasabah telah ikhlas maka dilakukan proses eksekusi dimana barang akan dilelang untuk menutupi kekurangan pembayaran nasabah (Arifin, 2016).
4.3.2
Analisis Proses Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada KJKS BMT
Beringharjo Semua transaksi murabahah di KJKS BMT Beringharjo merupakan murabahah pesanan dan bersifat mengikat karena nasabah diharuskan mengisi formulir yang
81
menyebutkan barang yang akan dibeli. Kemudian untuk semua prosedur yang diatur dalam fatwa DSN MUI terkait dengan proses pemberian pembiayaan murabahah hingga proses pembuatan dan pencatatan akad telah dilakukan dan tidak terdapat penyimpangan atas aturan tersebut di KJKS BMT Beringharjo. Proses penilaian kelayakan juga telah dilakukan dengan baik seperti yang terdapat dalam pedoman PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil) mulai dari permohonan pembiayaan calon nasabah hingga analisis 5C juga telah dilakukan sehingga kemampuan dari calon nasabah juga sudah diukur. Penyimpangan dalam realiasi akad yang banyak terjadi di transaksi murabahah juga dapat dihindari oleh KJKS BMT Beringharjo dengan mewajibkan transaksi jual beli barang melibatkan pihak marketing/AO dari KJKS BMT Beringharjo sehingga menghindari posisi KJKS BMT Beringharjo hanya sebagai penyedia uang. 4.4 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Beringharjo dan Kesesuaiannya dengan PSAK 102 4.4.1 Analisis keseuaian pencatatan pembiayaan murabahah terhadap PSAK 102 di KJKS BMT Beringharjo Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bagian akuntansi KJKS BMT Beringharjo Cabang Kauman Ibu Ledi Susilowati, S.E. semua pencatatan akuntansi di KJKS BMT Beringharjo sudah melalui sistem yang dinamakan IMS (Islamic Micro Finance) dan modulnya bernama CSBO sebelumnya menggunakan software bernama SysLKMS, dimana modul CSBO ini telah diterapkan pada KJKS BMT Beringharjo selama tiga tahun. Perbedaan yang terdapat dengan sistem sebelumnya
82
adalah pada sistem sebelumnya yaitu SysLKMS tidak memiliki kemampuan untuk intrakoneksi sehingga pencatatan yang ada tidak saling terintegrasi. Pencatatan transaksi yang dilakukan di KJKS BMT Beringharjo menggunakan dasar akrual (Accrual basis) sehingga pencatatan dilakukan pada saat keterjadian ekonominya bukan pada saat menerima kas/uang (cash basis) (Susilowati, 2016). Berdasarkan data yang diberikan baik dari wawancara maupun dokumentasi yang didapatkan di KJKS BMT Beringharjo, maka analisis kesesuaian terhadap PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah yang dapat diberikan adalah : Tabel 4.2 Analisis kesesuaian perlakuan akuntansi dengan PSAK 102
83
No
1
2
3
Pengakuan dan
Perlakuan pada KJKS BMT
Perlakuan Akuntansi Menurut PSAK 102
Pengukuran
Beringharjo
Aktiva (Persedian
Pada saat pembelian/realisasi akad
Pada saat perolehan, aset murabahah diakui
barang Murabahah)
murabahah barang dicatat sebesar nilai
sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
(PSAK 102,
barang tersebut tanpa melihat pembiayaan
Paragraf 18)
yang diajukan
Uang Muka
Pada saat uang muka diberikan (20%
*Uang muka diakui sebagai uang muka
(urbun) (PSAK
barang baru, 30% barang second) dicatat
pembelian sebesar jumlah yang diterima.
102, Paragraf 30
sebesar yang diterima, kemudia
*jika barang dibeli oleh pembeli, maka uang
dimasukkan ke rekening nasabah sebagai
muka diakui sebagai pembayaran piutang
bagian pelunasan piutang
(merupakan bagian pokok)
Piutang Murabahah
Jumlah yang dicatatat adalah sejumlah
Pada saat akad murabahah, piutang
(PSAK 102,
biaya yang dikeluarkan untuk pembelian
murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset
Paragraf 22)
barang murabahah ditambah dengan
murabahah ditambah keuntungan yang
margin yang disepakati, dengan
disepakati.
Keses uaian
84
Sesuai
Sesuai
Sesuai
pemberitahuan jumlah piutang sebenarnya kepada nasabah 4
Keuntungan
Pengakuan piutang diakui secara
*Apabila tidak melebihi satu tahun keuntungan
Murabahah
proporsional sebesar kas yang diterima
dilakukan secara tunai sebesar kas yang
(PSAK 102,
sehingga akan menggurangi nilai
diterima (A)
Paragraf 23,
keuntungan yang masih ditangguhkan
Sesuai
*Apabila lebih dari satu tahun ada tiga metode :
Section A & B)
a. Diakui saat penyerahan asset b. Diakui proporsional dengan besaran kas yang ditagih c. Diakui saat seluruh piutang berhasil ditagih (B)
5
Diskon dari
Apabila terdapat diskon maka hal itu
*Pengurang biaya perolehan aset murabahah,
pemasok (PSAK
menjadi hak dari nasabah, perlakuannya
jika terjadi sebelum akad murabahah.
102, Paragraf 20)
bisa menjadi penggurang dari pembiayaan yang dikeluarkan BMT atau pembiayaan
85
Sesuai
tidak mengalami pengurangan namun
*kewajiban kepada pembeli, jika terjadi
diskon/potongan diberikan kepada
setelah akad murabahah dan sesuai akad yang
nasabah dalam bentuk cashback
disepakati menjadi hak pembeli. *tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual. *pendapatan operasi lain, jika setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.
6
Potongan
Potongan pelunasan diberikan apabila
Potongan pelunasan piutang murabahah yang
Pelunasan (PSAK
nasabah mampu membayar sebelum jatuh
diberikan kepada pembeli yang melunasi
102, Paragraf 26-
tempo, dengan persentase yang
secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu
27)
ditentukan, dan langsung mengurangi
yang disepakati dan diakui sebagai pengurang
keuntungan dari BMT tanpa nasabah
keuntungan murabahah.
86
Sesuai
perlu membayar semua piutangnya
*Terdapat dua metode dalam pemberian
terlebih dahulu.
potongan pelunasan: a. potongan diberikan pada saat pelunasan b. potongan potongan pelunasan diberikan setelah pelunasan (penjual menerima pelunasan dan membayarkan potongan pada pembeli.
Penyajian dan Pengungkapan No
1
Penyajian dan
Perlakuan pada KJKS BMT
Perlakuan Akuntansi Menurut PSAK 102
Pengungkapan
Beringharjo
Piutang Murabahah
Piutang murabahah dilaporkan sebesar
Piutang Murabahah disajikan sebesar nilai
(PSAK 102,
nilai yang dapat direalisasi oleh BMT,
netto yang dapat direalisasi, yaitu saldo
Paragraf 37)
sehingga yang disajikan di laporan
Keses uaian
87
Sesuai
keuangan merupakan saldo yang telah
piutang murabahah dikurangi kerugian
dikurangi penyisihan untuk kerugian
penyisihan piutang
piutang yang tidak tertagih. 2
Keuntungan
Keuntungan murabahah disajikan
disajikan di laporan laba rugi pada bagian
Murabahah (PSAK
dilaporan laba rugi konsolidasian BMT.
pendapatan dengan nama rekening keuntungan
102, Paragraf 39)
Sesuai
murabahah. Rekening keuntungan murabahah merupakan gabungan total saldo murabahah akrual dan total saldo murabahah kas.
3
Margin Murabahah
Margin dari murabahah yang masih
disajikan di neraca pada bagian aset dengan
Ditangguhkan
belum tertagih menjadi pengurang piutang
nama keuntungan murabahah tangguhan
(PSAK 102,
murabahah.
sebagai pengurang (contra account) piutang
Paragraf 38) 4
Sesuai
murabahah.
Pengungkapan atas
Hal-hal yang diungkapan adalah biaya
Mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan
catatan laporan
perolehan aset, perhitungan dari margin
transaksi murabahah, tapi tidak terbatas pada:
keuangan (PSAK
murabahah, potongan pelunasan apabila
a. Harga perolehan aset murabahah.
88
Sesuai
102, Paragraf 40-
terdapat pembayaran lebih dini,
41)
persediaan lain-lain
b. Janji pemesanan murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
Sumber : Catatan Akuntansi KJKS BMT Beringharjo, diolah kembali
89
4.4.2 Analisis Pencatatan Pembiayaan Murabahah KJKS BMT Beringharjo Berdasarkan analisis keseuaian pencatatan pembiayaan murabahah terhadap PSAK 102 diatas maka baik dari pengukuran (measurement), Pengakuan (recognition), Penyajian (Presentation), maupun Pengungkapan (disclosure) telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam PSAK 102. Ketidaksesuaian yang sering terjadi dalam perlakuan akuntansi BMT seperti dalam pencatatan uang muka, pengukuran piutang murabahah, ataupun pemerolehan aset murabahah tidak terdapat di dalam KJKS BMT Beringharjo. Dari semua komponen pengakuan dan pengukuran yang tidak terdapat didalam KJKS BMT Beringharjo adalah mengenai penggunaan denda. Menurut Bapak Bey selaku kepala marketing kantor pusat KJKS BMT Beringharjo penerapan denda tidak ada di BMT Beringharjo (Arifin, 2016). Berdasarkan fatwa DSN MUI yang kemudian diatur di PSAK 102 penggunaan denda diizinkan untuk nasabah
yang memiliki
kemampuan membayar namun
menunda-nunda
pembayarannya. Sedangkan dari pengakuan keuntungan pendapatan murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 namun masih terdapat kurang kesesuaian pencatatan apabila menganut asas akrual (accrual basis) yaitu pada saat angsuran telah jatuh tempo namun belum ada pembayaran dari nasabah tidak ada pencatatan akuntansi di KJKS BMT Beringharjo.
90
4.5 Perbaikan atau Saran Kepada KJKS BMT Beringharjo Untuk Meningkatkan Efektivitas Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK 102 dalam Pembiayaan Murabahah Salah satu tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah bagaimana membandingkan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan dalam hal penerapan PSAK 102 terhadap pembiayaan murabahah. Diharapkan terdapat feedback yang positif dari penelitian ini terhadap praktik secara umum, oleh karena itu setelah melakukan analisis hasil wawancara dan data yang ada maka dapat diberikan saran dan juga perbaikan di beberapa hal, antara lain : A. Terkait dengan denda dalam transaksi pembiayaan murabahah Berdasarkan hasil wawancara dari tiga narasumber (Arifin, 2016; Nazlyzany, 2015; Susilowati, 2016) salah satu masalah yang ada adalah seringnya nasabah yang melakukan penunggakan bayaran, selain itu banyak nasabah yang menganggap BMT merupakan lembaga mikro yang tidak memiliki kekuatan di dalam hukum sehingga banyak nasabah yang memiliki kemampuan membayar namun menunggak untuk melakukan angsuran pembayaran. Pemberian denda terhadap menurut aturan yang diterbitakn oleh MUI melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang denda bagi nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran merupakan suatu hal yang diperbolehkan dengan syarat perjanjian mengenai denda bagi nasabah yang sengaja menunda pembayaran diatur di dalam akad
91
termasuk besarannya dan hasil dari denda tersebut dimasukkan ke dalam dana sosial/dan kebajikan (Qardhul Hasan). Oleh karena itu, DSAS IAI berdasarkan aturan dari DSN tersebut mengizinkan penggunaan denda yang diatur di dalam PSAK 102 paragraf 29. Dalam hal pencatatan menurut PSAK 102 dapat dilakukan penjurnalan sebagai berikut : Tabel 4.3 Pencatatan denda bagi nasabah telat membayar Nama Akun
Debit
Dana Kebajikan – Kas
Rp xx
Dana Kebajikan – Pendapatan Denda
Kredit
Rp xx
B. Pengakuan Keuntungan Pendapatan yang Telah Jatuh Tempo dan Belum Dibayar (Accrual Basis) Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ledi selaku bagian akuntansi, pencatatan yang dilakukan di dalam KJKS BMT Beringharjo menggunakan accrual basis sehingga setiap pencatatan akuntansi dilakukan pada saat terjadinya bukan pada saat diterimanya uang. Namun catatan pengakuan keuntungan yang telah jatuh tempo yang belum dibayarkan oleh nasabah baru sebatas pencatatan manual di kartu angsuran yang dipegang oleh pihak marketing belum sampai ke pencatatan akuntansi (Susilowati, 2016). Oleh karena itu, untuk menyesuaikan metode secara accrual basis perlu dilakukan pencatatan akuntansi apabila di saat jatuh tempo belum terdapat
92
pembayaran. Jurnal menurut PSAK 102 untuk mengakui keuntungan pada saat jatuh tempo dan belum dilakukan pembayaran adalah : Tabel 4.4 Pencatatan keuntungan yang telah jatuh tempo Nama Akun
Debit
Piutang Murabahah Jatuh Tempo
Rp xx
Piutang Murabahah Margin Murabahah yang Ditangguhkan
Kredit
Rp xx Rp xx
Pendapatan Margin Murabahah - Akrual
Rp xx
Apabila telah dilakukan pembayaran dari nasabah maka jurnal menurut PSAK 102 adalah : Tabel 4.5 Pencatatan Keuntungan akrual yang direalisasi Nama Akun
Debit
Kas/Rekening Nasabah
Rp xx
Piutang Murabahah Jatuh Tempo Pendapatan Margin Murabahah – Akrual
Kredit
Rp xx Rp xx
Pendapatan Margin Murabahah
Rp xx
C. Terkait Perbedaan Waktu dalam Metode Mengakui Keuntungan Murabahah Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ledi pengakuan keuntungan murabahah baik untuk piutang murabahah dengan jangka waktu satu tahun
93
ataupun lebih dari satu tahun menggunakan satu metode yaitu diakui secara proporsional berdasarkan jumlah kas yang diterima (Susilowati, 2016). Di dalam PSAK 102 Paragraf 23 Section B yang mengatur pengakuan keuntungan murabahah untuk jangka waktu lebih dari setahun mengizinkan tiga penggunaan metode yang berbeda berdasarkan resiko piutang yang tertagih menurut BMT. Sebagai BMT dengan transaksi pembiayaan murabahah yang sangat tinggi dan terdiri dari banyak tipe nasabah dengan resiko yang beragam KJKS BMT Beringharjo selama ini hanya menggunakan metode pengakuan secara proporsional, maka masih terdapat dua metode lagi dalam hal pencatatan pengakuan pendapatan yang dapat dilakukan. Kedua metode tersebut adalah : A. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif rendah. Jurnal menurut PSAK 102 paragraf 23 (b) yang diperlukan untuk mencatat pengakuan keuntungan dengan metode ini adalah : Tabel 4.6 Pencatatan pengakuan saat penyerahan aset murabahah (Jurnal saat akad disepakati) Nama Akun
Debit
Piutang Murabahah
Rp xx
Kredit
Persediaan Aset Murabahah
Rp xx
Pendapatan Margin Murabahah
Rp xx
Tabel 4.7 94
Pencatatan pengakuan saat penyerahan aset murabahah (Jurnal saat pembayaran angsuran oleh nasabah) Nama Akun
Debit
Kas
Rp xx
Piutang Murabahah
Kredit
Rp xx
B. Keutungan diakui saat piutang berhasil ditagih seluruhnya. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Jurnal menurut PSAK 102 paragraf 23 (b) yang diperlukan untuk mencatat pengakuan keuntungan dengan metode ini adalah : Tabel 4.8 Pencatatan pengakuan saat piutang murabahah berhasil ditagih seluruhnya (Jurnal saat akad d isepakati) Nama Akun
Debit
Piutang Murabahah
Rp xx
Kredit
Persediaan Aset Murabahah
Rp xx
Margin yang ditangguhkan
Rp xx
95
Tabel 4.9 Pencatatan pengakuan saat piutang murabahah berhasil ditagih seluruhnya (Jurnal saat pembayaran angsuran oleh nasabah) Nama Akun
Debit
Kas
Rp xx
Piutang Murabahah
Kredit
Rp xx
Tabel 4.10 Pencatatan pengakuan saat piutang murabahah berhasil ditagih seluruhnya (Jurnal saat pembayaran angsuran terakhir oleh nasabah) Nama Akun
Debit
Kas
Rp xx
Kredit
Piutang Murabahah
Rp xx
Margin yang ditangguhkan
Rp xx
Pendapatan Margin
Rp xx
4.6 Kesimpulan Bab Berdasarkan pembahasan pada bab ini KJKS BMT Beringharjo mulai didirikan secara informal pada tanggal 31 desember 1994 dan didirikan secara resmi barulah pada tanggal 21 april 1995. Saat ini KJKS BMT Beringharjo merupakan BMT terbesar yang ada di Yogyakarta dan telah memiliki 12 kantor cabang dan 2 kantor cabang pembantu (Arifin, 2016). Berdasarkan laporan
96
keuangan tahunan pada 2014 aset KJKS BMT Beringharjo mencapai 98 Milyar dan pada tahun 2015 ditaksir mencapai 100 Milyar. Proses pemberian pembiayaan murabahah yang dilaksanakan KJKS BMT Beringharjo secara umum tidak terdapat pelanggaran syariat dan telah sesuai dengan semua fatwa dari Dewan Syariah Nasioanal (DSN) mengenai pembiayaan murabahah. Proses pemberian murabahah secara umum dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah yang diwujudkan dalam pengisian formulir, setelah itu formulir diberikan kepada AO (account officer) yang bertanggungjawab untuk melakukan analisa awal apakah layak dilajutkan prosesnya, setelah dinilai layak selanjutnya adalah proses silaturahmi oleh pihak AO ke kediaman calon nasabah untuk mengetahui secara langsung kondisi calon nasabah tersebut. Setelah itu pihak AO akan menyiapkan berkas yang akan diajukan ke rapat komite dengan rincian pembiayaan dibawah 25 juta dilakukan di kantor cabang setiap senin dan pembiayaan diatas 25 juta dilakukan di kantor pusat setiap hari rabu, setelah diberikan izin pembiayaan oleh rapat komite maka disampaikanlah kepada nasabah dan setelahnya nasabah bisa merealisasikan pembiayaan tersebut dengan didampingi oleh AO agar tidak terdapat penyimpangan dalam akad murabahah, setelah realisasi terjadi maka dilakukanlah pencatatan pembiayaan murabahah tersebut dan dilakukan pengawasan berkala agar pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dapat berjalan lancar. Sedangkan untuk perlakuan akuntansi yang terdapat di KJKS BMT Beringharjo telah sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah,
97
baik untuk pengukuran, pengakuan, penyajian, maupun pengungkapan. Pencatatan akuntansi yang dilakukan di KJKS BMT Beringharjo menganut asas akrual (accrual basis) dan menggunakan software yang dinamakan IMF dengan modulnya CSBO yang telah dioperasikan selama 3 tahun. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaporan keuangan KJKS BMT Beringharjo maka perbaikan dan saran yang dapat diberikan pertama adalah penerapan denda, dimana KJKS BMT Beringharjo selama ini tidak menerapkan sistem denda dan dengan pertumbuhan pembiayaan murabahah yang cukup tinggi ini maka resiko nasabah yang memiliki kemampuan membayar namun menundanya akan semakin tinggi. Penggunaan denda ini telah diizinkan oleh fatwa DSN asalkan sistematikanya diatur dan nasabah telah mengetahuinya serta hasil dari denda tersebut digunakan sebagai dana sosial atau dana kebajikan. Perbaikan kedua adalah pencatatan pengakuan keuntungan yang telah jatuh tempo, hal ini dikarenakan KJKS BMT Beringharjo menganut sistem akrual sehingga apabila telah jatuh tempo maka KJKS BMT Beringharjo dapat mengakui (mengakrual) keuntungan tersebut dalam catatan akuntansi, dimana selama ini pencatatan hanya secara manual dibuku angsuran AO/marketing. Usulan ketiga adalah menggunakan metode pengakuan keuntungan yang berbeda berdasarkan resiko piutang dari nasabah, dimana terdapat tiga metode pengakuan keuntungan berdasarkan PSAK 102 paragraf 23 (b). Selama ini KJKS BMT Beringharjo menggunakan metode pengakuan keuntungan secara proporsional sebesar yang ditagih, namun apabila resiko piutang rendah maka
98
pengakuan keuntungan pada saat barang murabahah diserahkan dapat diterapkan sedangkan apabila resiko dari piutang tinggi maka pengakuan keuntungan dapat ditangguhkan hingga semua piutang ditagih di akhir.
99
