BAB III. Terdakwa merupakan laki-laki yang bernama Marsaid Yushar, lahir di

BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2796/PID.SUS/2015/Pn-Mdn) A.

Kronologi Kasus Terdakwa merupakan laki-laki yang bernama Marsaid Yushar, lahir di

Tuntungan pada 63 Tahun silam yang bertempat tinggal di Jl. Mesjid Taufik No 123 Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan dan Jl. Satria Ujung perumahan mekar sari blok No.1-D Kec. Deli Tua Kab.Deli Serdang , beragama Islam dan memiliki pekerjaan sebagai di dosen dan merupakan Mantan Rektor di Universitas Labuhan Batu (UNISLA) dari sejak berdiri sampai pada tahun 2002, yang mana Universitas tersebut berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Ma’arif Labuhan Batu. Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Adapun kronologi perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut:101 1.

Kamis, 25 Juni 2015 pukul 10.00 WIB saksi SUCIPTO S, SH melakukan penyelidikan adanya kasus penjualan ijazah S1,S2 dan S3 yang diterbitkan 101

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Perkara Pidana Nomor 2796 / Pid.Sus / 2015/Pn-Mdn.

54

Universitas Sumatera Utara

55

oleh University Of Sumatera yang diketahui tidak memiliki izin penyelenggaraan pendidikan

tinggi dari pemerintah

(Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan) 2.

Pada hari yang sama pukul 11.0 WIB saksi SUCIPTO S, SH pergi menuju kantor PGRI Sumut yang berada dijalan Gatot Subroto no.177 dan bersebelahandengan kantor KNPI Sumut no.179, karena informasi yang didapat bahwa terdakwa seperti biasa masuk kantor PGRI sekitar pukul 10.00-11.00 WIB.

3.

Pada saat tiba dikantor PGRI Sumut saksi SUCIPTO menjumpai seorang yang ada didalam kantor tersebut dan bertanya tentang keberadaan terdakwa, akan tetapi terdakwa pada saat itu belum datang. Kemudian sekira pukul 11.30 saksi SUCIPTO mendatangi lagi kantor PGRI tersebut dan langsung bertanya kesalah seorang yang berada dikantor tersebut, dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah datang dan sedang berada di gang kedai kopi yang jaraknya lebih kurang 30 meter dari kantor PGRI .

4.

Kemudian saudara saksi SUCIPTO mendatangi terdakwa dan langsung duduk di sebelah terdakwa lalu bertanya “Pak GIMANA, APA BISA BANTU SAYA?” kemudian terdakwa menjawab,”TENTANG APA?” kemudian saksi mengatakan “TENTANG IJAZAH”, karena saksi membutuhkan ijazah S2. Kemudian terdakwa mengatakan “ORANG LAIN AJA BISA SAYA BANTU, KENAPA BAPAK TIDAK BISA SAYA BANTU”.


56

5.

Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa kalu ijazah S2 biayanya Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) kemudian saksi SUCIPTO mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu, namun pada saat itu terdakwa tidak menanggapinya, dan kemudian terdakwa menjelaskan “yang penting data aja dulu”.

6.

Kemudian terdakwa pergi kemobilnya dan mengambil data-data yang diperlukan, setelah mengambil data tersebut terdawak kembali menjumpai saksi SUCIPTO dengan membawa blangko/dokumen tentang persyaratan untuk mendapatkan ijazah S2. Kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi SUCIPTO agar cepat menyiapkan data-data yang diminta dan diantarkan kembali kepada terdakwa.

7.

Kemudian saksi dan terdakwa bernegoisasi tentang harga ijazah tesebut dan disepakatilah harganya Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan Blangko pun diserahkan kepada saksi SUCIPTO.

8.

Selanjutnya terdakwa memberikan blangko kepada saksi SUCIPTO , dan pada saat perjalanan pulang, saksi SUCIPTO ditelepon oleh terdakwa yang mengatakan “kalau ada uang Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sore ini ijazah S2 kepunyaan saksi sucipto langsung siap. Mendengar hal tersebut saksi SUCIPTO langsung melapor kepada atasannya. Selanjutnya saksi SUCIPTO mempersiapkan semua berkas yang diperlukan dan diminta terdakwa dan di bawa ke kantor KNPI Medan dan segera diantarkan pada pukul 13.30WIB.


57

9.

Kemudian terdakwa mengatakan bahwa ijazah S2 saksi SUCIPTO bisa diambil sore nanti pukul 16.30 WIB. Pada pukul 17.30 WIB saksi SUCIPTO bersama-sama dengan anggota Polresta Medan yaitu saksi ISWANTO, BOYKE BARUS, BAMBANG SUKENDRO dan saksi TOHONG pergi kekantor KNPI Medan untuk mengambil ijazah tersebut.

10.

Pada saat tiba di kantor KNPI di jl.Gatot Subroto saksi SUCIPTO langsung berjumpa dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan ijazah S2 beserta Transkrip nilai dan Skripsi/Thesis atas nama saksi SUCIPTO.

11.

Selanjutnya saksi SUCIPTO memberikan uang RP.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada terdakwa, dan pada saat terdakwa menerima uang tersebut maka datang saksi ISWANTO, BOYKE BARUS, BAMBANG SUKENDRO dan saksi TOHONG untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B.

Dakwaan Jaksa penuntut umum mengajukan Terdakwa Marsaid Yusrah kedepan

pengadilan negeri medan dengan dakwaan sebagai berikut: 1.

Kesatu: Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi, yaitu dalam hal

Perseorangan, organisasi atau penyelenggaraan


58

pendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik,

gelar

vokasi,

gelar

profesi.

Perseorangan,

organisasi,

atau

penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Atau 2.

Kedua: Pada pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu dalam hal Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Atau 3.

Ketiga: Pada pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu dalam hal Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)8 dipidana dengan pidana penjara


59

paling

lama

sepuluh

tahun

dan/atau

pidana

denda

paling

banyak

Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

C.

Fakta Hukum

1.

Keterangan Saksi Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 (1) KUHAP).102 Keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain atau mempunyai keterangan yang sama. Berdasarkan keterangan beberapa saksi yang diperoleh bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin. Adapun saksi yang dimaksud ialah: 1)

Sucipto S, SH

a)

Pada 25 mei 2015 sekira pukul 18.00 WIB dikantor KNPI Jl. Gatot Subroto No.79 Medan terdakwa ditangkap karena Penjualan ijazah S1, S2 dan S3 tanpa harus mengikuti proses belajar/kuliah atau palsu, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Universitas yang dapat menerbitkan ijazah tanpa mengikuti perkuliahan/proses belajar mengajar, 102

H.M.A Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum( Malang: Umm Press, 2004), hlm 15.


60

lalu saksi mencari informasi melalui internet apakah benar Universitas yang dimaksud itu benar ilegal atau tidak dan saksi juga mencari brosur tentang perguruan tinggi tersebut selanjutnya saksi konfirmasi ke KOPERTIS apakah benar perguruan tinggi tersebut ada memiiki izin atau tidak setelah itu saksi melakukan penyamaran seolah-olah saksi membutuhkan ijazah S2 yang sebelumnya saksi terlebih dahulu mencari tahu tentang terdakwa dan keberadaannya, lalu tanggal 25 Mei 2015 antara jam 10.00 WIB – 11.00 WIB saya menuju Jl. Gatot Subroto Medan untuk menemui terdakwa setibanya saksi bertemu seseorang yang ada didalam kantor tersebut dan mengatakan terdakwa sudah datang dan terdakwa berada di gang kedai kopi yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari kantor PGRI, lalu saksi menemui terdakwa dan duduk disebelah terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa, apa bisa bantu karena saksi butuh ijazah sarjana S2, lalu terdakwa mengatakan bisa dengan biaya Rp.40.000.000,- lalu saksi Sucipto mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu, lalu terdakwa menjawab Rp.25.000.000,- saja. Kemudian terdakwa selanjutnya memberikan blangko kepada saksi dan saksi pulang membawa blanko tersebut namun ditengah perjalanan pulang saya ditelepon terdakwa yang mengatakan kalau ada uang Rp.15.000.000,- sore ini ijazah S2 langsung siap dan saksi disuruh mengantarkan dokumen berupa diantaranya fotocopy ijazah S1, paspoto 4x6 = 6 Lembar dan sekira pukul 13.30 WIB saya tiba dikantor KNPI dan langsung menjumpai terdakwa dengan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut sekira pukul 16.30 WIB


61

Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah menunggu di kantor KNPI di Jl. Gatot Subroto, selanjutnya saksi melaporkan hal ini pada pimpinan saksi; b)

Saksi- saksi pergi ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa yaitu gedung KNPI, setibanya saksu di tempat tersebut saksi serahkan uang uang Rp.15.000.000,- dan terdakwa menyerahkan 1 Ijazah, Transkrip Nilai dan Tesis, lalu terdakwa langsung kami tangkap dan benar setelah Terdakwa ditangkap saksi melakukan pengeledahan yaitu dirumah Terdakwa ditemukan blangko Ijazah S1,S2 dan S3, foto-foto wisuda, brosur-brosur University Of Sumatera sedangkan di gedung KNPI saksi sita computer dan beberapa Skripsi, dari percetakan ada kami sita blangkoblangko kosong dan brosur-brosur University Of Sumatera, saksi pernah melacak gedung kampus University Of Sumatera ternyata memang tidak ada gedungnya dan setelah saksi menemukan beberapa brosur University Of Sumatera dimana University Of Sumatera memiliki izin SK. Mendiknas No.53 / D / O / 2000 dengan akreditasi BAN – PT AKREDITAS B tahun 2013, setelah saksi pergi ke KOPERTIS untuk konfirmasi ternyata University Of Sumatera tidak terdaftar (illegal) dan izin SK. MENDIKNAS No.53/D/O/2000 bukan Izin University Of Sumatera melainkan izin Universitas Islam Al Wasliyah Labuhan Batu dan setelah dilakukannya pengecekan ternyata banyak korban dari perbuatan terdakwa namun semua nama tersebut hanya fiktif dan saksi-saksi membawa barang bukti yaitu Ijazah, Skripsi/Tesis dan Traskrip nilai;


62

2)

ISWANTO

a)

Pada 25 mei 2015 sekira pukul 18.00 WIB dikantor KNPI Jl. Gatot Subroto No.79 Medan terdakwa ditangkap karena Penjualan ijazah S1, S2 dan S3 tanpa harus mengikuti proses belajar/kuliah atau palsu, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Universitas yang dapat menerbitkan ijazah tanpa mengikuti perkuliahan/proses belajar mengajar, lalu saksi mencari informasi melalui internet apakah benar Universitas yang dimaksud itu benar ilegal atau tidak dan saksi juga mencari brosur tentang perguruan tinggi tersebut selanjutnya saksi konfirmasi ke KOPERTIS apakah benar perguruan tinggi tersebut ada memiiki izin atau tidak setelah itu saksi melakukan penyamaran seolah-olah saksi membutuhkan ijazah S2 yang sebelumnya saksi terlebih dahulu mencari tahu tentang terdakwa dan keberadaannya, lalu tanggal 25 Mei 2015 antara jam 10.00 WIB – 11.00 WIB saya menuju Jl. Gatot Subroto Medan untuk menemui terdakwa setibanya saksi bertemu seseorang yang ada didalam kantor tersebut dan mengatakan terdakwa sudah datang dan terdakwa berada di gang kedai kopi yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari kantor PGRI, lalu saksi menemui terdakwa dan duduk disebelah terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa, apa bisa bantu karena saksi butuh ijazah sarjana S2, lalu terdakwa mengatakan bisa dengan biaya Rp.40.000.000,- lalu saksi Sucipto mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu, lalu terdakwa menjawab Rp.25.000.000,- saja. Kemudian terdakwa selanjutnya memberikan blangko kepada saksi dan saksi pulang membawa blanko


63

tersebut namun ditengah perjalanan pulang saya ditelepon terdakwa yang mengatakan kalau ada uang Rp.15.000.000,- sore ini ijazah S2 langsung siap dan saksi disuruh mengantarkan dokumen berupa diantaranya fotocopy ijazah S1, paspoto 4x6 = 6 Lembar dan sekira pukul 13.30 WIB saya tiba dikantor KNPI dan langsung menjumpai terdakwa dengan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah menunggu di kantor KNPI di Jl. Gatot Subroto, selanjutnya saksi melaporkan hal ini pada pimpinan saksi; b)

Saksi- saksi pergi ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa yaitu gedung KNPI, setibanya saksu di tempat tersebut saksi serahkan uang uang Rp.15.000.000,- dan terdakwa menyerahkan 1 Ijazah, Transkrip Nilai dan Tesis, lalu terdakwa langsung kami tangkap dan benar setelah Terdakwa ditangkap saksi melakukan pengeledahan yaitu dirumah Terdakwa ditemukan blangko Ijazah S1,S2 dan S3, foto-foto wisuda, brosur-brosur University Of Sumatera sedangkan di gedung KNPI saksi sita computer dan beberapa Skripsi, dari percetakan ada kami sita blangkoblangko kosong dan brosur-brosur University Of Sumatera, saksi pernah melacak gedung kampus University Of Sumatera ternyata memang tidak ada gedungnya dan setelah saksi menemukan beberapa brosur University Of Sumatera dimana University Of Sumatera memiliki izin SK. Mendiknas No.53 / D / O / 2000 dengan akreditasi BAN – PT AKREDITAS B tahun 2013, setelah saksi pergi ke KOPERTIS untuk


64

konfirmasi ternyata University Of Sumatera tidak terdaftar (illegal) dan izin SK. MENDIKNAS No.53/D/O/2000 bukan Izin University Of Sumatera melainkan izin Universitas Islam Al Wasliyah Labuhan Batu dan setelah dilakukannya pengecekan ternyata banyak korban dari perbuatan terdakwa namun semua nama tersebut hanya fiktif dan saksi-saksi membawa barang bukti yaitu Ijazah, Skripsi/Tesis dan Traskrip nilai. 3)

TOHONG

a)

Pada 25 mei 2015 sekira pukul 18.00 WIB dikantor KNPI Jl. Gatot Subroto No.79 Medan terdakwa ditangkap karena Penjualan ijazah S1, S2 dan S3 tanpa harus mengikuti proses belajar/kuliah atau palsu, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Universitas yang dapat menerbitkan ijazah tanpa mengikuti perkuliahan/proses belajar mengajar, lalu saksi mencari informasi melalui internet apakah benar Universitas yang dimaksud itu benar ilegal atau tidak dan saksi juga mencari brosur tentang perguruan tinggi tersebut selanjutnya saksi konfirmasi ke KOPERTIS apakah benar perguruan tinggi tersebut ada memiiki izin atau tidak setelah itu saksi melakukan penyamaran seolah-olah saksi membutuhkan ijazah S2 yang sebelumnya saksi terlebih dahulu mencari tahu tentang terdakwa dan keberadaannya, lalu tanggal 25 Mei 2015 antara jam 10.00 WIB – 11.00 WIB saya menuju Jl. Gatot Subroto Medan untuk menemui terdakwa setibanya saksi bertemu seseorang yang ada didalam kantor tersebut dan mengatakan terdakwa sudah datang dan terdakwa berada di gang kedai kopi yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari kantor


65

PGRI, lalu saksi menemui terdakwa dan duduk disebelah terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa, apa bisa bantu karena saksi butuh ijazah sarjana S2, lalu terdakwa mengatakan bisa dengan biaya Rp.40.000.000,- lalu saksi Sucipto mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu, lalu terdakwa menjawab Rp.25.000.000,- saja. Kemudian terdakwa selanjutnya memberikan blangko kepada saksi dan saksi pulang membawa blanko tersebut namun ditengah perjalanan pulang saya ditelepon terdakwa yang mengatakan kalau ada uang Rp.15.000.000,- sore ini ijazah S2 langsung siap dan saksi disuruh mengantarkan dokumen berupa diantaranya fotocopy ijazah S1, paspoto 4x6 = 6 Lembar dan sekira pukul 13.30 WIB saya tiba dikantor KNPI dan langsung menjumpai terdakwa dengan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah menunggu di kantor KNPI di Jl. Gatot Subroto, selanjutnya saksi melaporkan hal ini pada pimpinan saksi; b)

Saksi- saksi pergi ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa yaitu gedung KNPI, setibanya saksu di tempat tersebut saksi serahkan uang uang Rp.15.000.000,- dan terdakwa menyerahkan 1 Ijazah, Transkrip Nilai dan Tesis, lalu terdakwa langsung kami tangkap dan benar setelah Terdakwa ditangkap saksi melakukan pengeledahan yaitu dirumah Terdakwa ditemukan blangko Ijazah S1,S2 dan S3, foto-foto wisuda, brosur-brosur University Of Sumatera sedangkan di gedung KNPI saksi sita computer dan beberapa Skripsi, dari percetakan ada kami sita blangko-


66

blangko kosong dan brosur-brosur University Of Sumatera, saksi pernah melacak gedung kampus University Of Sumatera ternyata memang tidak ada gedungnya dan setelah saksi menemukan beberapa brosur University Of Sumatera dimana University Of Sumatera memiliki izin SK. Mendiknas No.53 / D / O / 2000 dengan akreditasi BAN – PT AKREDITAS B tahun 2013, setelah saksi pergi ke KOPERTIS untuk konfirmasi ternyata University Of Sumatera tidak terdaftar (illegal) dan izin SK. MENDIKNAS No.53/D/O/2000 bukan Izin University Of Sumatera melainkan izin Universitas Islam Al Wasliyah Labuhan Batu dan setelah dilakukannya pengecekan ternyata banyak korban dari perbuatan terdakwa namun semua nama tersebut hanya fiktif dan saksi-saksi membawa barang bukti yaitu Ijazah, Skripsi/Tesis dan Traskrip nilai.

4)

ISMAIL RITONGA :

a)

Pada 25 mei 2015 sekira pukul 18.00 WIB dikantor KNPI Jl. Gatot Subroto No.79 Medan terdakwa ditangkap karena Penjualan ijazah S1, S2 dan S3 tanpa harus mengikuti proses belajar/kuliah atau palsu, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Universitas yang dapat menerbitkan ijazah tanpa mengikuti perkuliahan/proses belajar mengajar, lalu saksi mencari informasi melalui internet apakah benar Universitas yang dimaksud itu benar ilegal atau tidak dan saksi juga mencari brosur tentang perguruan tinggi tersebut selanjutnya saksi konfirmasi ke


67

KOPERTIS apakah benar perguruan tinggi tersebut ada memiiki izin atau tidak setelah itu saksi melakukan penyamaran seolah-olah saksi membutuhkan ijazah S2 yang sebelumnya saksi terlebih dahulu mencari tahu tentang terdakwa dan keberadaannya, lalu tanggal 25 Mei 2015 antara jam 10.00 WIB – 11.00 WIB saya menuju Jl. Gatot Subroto Medan untuk menemui terdakwa setibanya saksi bertemu seseorang yang ada didalam kantor tersebut dan mengatakan terdakwa sudah datang dan terdakwa berada di gang kedai kopi yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari kantor PGRI, lalu saksi menemui terdakwa dan duduk disebelah terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa, apa bisa bantu karena saksi butuh ijazah sarjana S2, lalu terdakwa mengatakan bisa dengan biaya Rp.40.000.000,- lalu saksi Sucipto mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu, lalu terdakwa menjawab Rp.25.000.000,- saja. Kemudian terdakwa selanjutnya memberikan blangko kepada saksi dan saksi pulang membawa blanko tersebut namun ditengah perjalanan pulang saya ditelepon terdakwa yang mengatakan kalau ada uang Rp.15.000.000,- sore ini ijazah S2 langsung siap dan saksi disuruh mengantarkan dokumen berupa diantaranya fotocopy ijazah S1, paspoto 4x6 = 6 Lembar dan sekira pukul 13.30 WIB saya tiba dikantor KNPI dan langsung menjumpai terdakwa dengan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah menunggu di kantor KNPI di Jl. Gatot Subroto, selanjutnya saksi melaporkan hal ini pada pimpinan saksi;Saksi- saksi pergi ke tempat yang


68

sudah dijanjikan oleh Terdakwa yaitu gedung KNPI, setibanya saksu di tempat tersebut saksi serahkan uang uang Rp.15.000.000,- dan terdakwa menyerahkan 1 Ijazah, Transkrip Nilai dan Tesis, lalu terdakwa langsung kami tangkap dan benar setelah Terdakwa ditangkap saksi melakukan pengeledahan yaitu dirumah Terdakwa ditemukan blangko Ijazah S1,S2 dan S3, foto-foto wisuda, brosur-brosur University Of Sumatera sedangkan di gedung KNPI saksi sita computer dan beberapa Skripsi, dari percetakan ada kami sita blangko-blangko kosong dan brosur-brosur University Of Sumatera, saksi pernah melacak gedung kampus University Of Sumatera ternyata memang tidak ada gedungnya dan setelah saksi menemukan beberapa brosur University Of Sumatera dimana University Of Sumatera memiliki izin SK. Mendiknas No.53 / D / O / 2000 dengan akreditasi BAN – PT AKREDITAS B tahun 2013, setelah saksi pergi ke KOPERTIS untuk konfirmasi ternyata University Of Sumatera tidak terdaftar (illegal) dan izin SK. MENDIKNAS No.53/D/O/2000 bukan Izin University Of Sumatera melainkan izin Universitas Islam Al Wasliyah Labuhan Batu dan setelah dilakukannya pengecekan ternyata banyak korban dari perbuatan terdakwa namun semua nama tersebut hanya fiktif dan saksi-saksi membawa barang bukti yaitu Ijazah, Skripsi/Tesis dan Traskrip nilai.

2.

Keterangan Ahli


69

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tidak semua keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi syarat-syarat kesaksian adalah yang diberikan dimuka persidangan (Pasal 186 KUHAP).103 Penjelasan Pasal ini mengatakan, keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

1)

Prof. DIAN ARTANTO, M.Pd.,MA.,M.Sc.,Ph.D:

a)

Ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik, riwayat pekerjaan ahli adalah:

i.

Dosen UNIMED sejak 1988 – Sekarang

ii.

Ketua Prodi Pendidikan Dasar Pascasarjana UNIMED 103

Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Bandung: CV.Mandar Maju,1999), hlm 108.


70

iii.

Koordinator KOPERTIS I SUMUT sejak 2012 – Sekarang b)

Ahli menerangkan Syarat untuk PTS (Perguruan Tinggi Swasta): Yayasan sebagai badan penyelenggaraan terdaftar di KEMENKUMHAM (Legalitas badan Penyelenggara); PTS (Perguruan Tinggi Swasta) memiliki izin operasional dari DIKTI; terakreditasi BAN – PT dan Dosen dan Mahasiswa terdaftar dipangkalan data pendidikan tinggi di DIKTI, yayasan sebagai badan Penyelenggara terdaftar di KEMENKUMHAM (Legalitas badan Penyelenggara); PTS (Perguruan Tinggi Swasta) memiliki izin operasional dari DIKTI; terakreditasi BAN – PT dan Dosen dan Mahasiswa terdaftar dipangkalan data pendidikan tinggi di DIKTI; ketersediaan lahan untuk Kampus; Rekomendasi KOPERTIS; Rancangan dan Rencana Strategi (RENSTRA); Rancangan Statua PTS; Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); Studi Kelayakan PTS; Laporan Keuangan Yayasan; dan Rancangan Program Akademi dalam bentuk Proposal Prodi;

c)

Ahli mengenal terdakwa ketika tahun 2013 untuk mengajukan izin dan mengklarifikasi

legalitas PTS yang dimiliki oleh terdakwa, ternyata

bahwa University Of Sumatera tidak memiliki izin. Izin yang ditunjukan adalah izin dari Universitas Islam Labuhan Batu; d)

Ahli dan teman-teman pergi kejalan pancing untuk melihat Plang nama University Of Sumatera dimana izin ada tercantum dalam papan plang nama tersebut ternyata disana perkuliahan tidak ada;


71

e)

Kemudian saksi ada diundang untuk menghadiri acara wisuda pada tahun 2014 di Hotel Royal Perintis dan pada saat itu ahli menerangkan kepada terdakwabahwa University Of Sumatera tidak memiliki izin (ilegal) dan tidak boleh melakukan wisuda, atas kejadian tersebut ahli selaku Koordinator KOPERTIS Wilayah I Sumut melaporkan ke pihak POLRESTA Medan. Bahwa setiap perguruan tinggi memiliki izin tidak dibenarkan mengeluarkan ijazah tanpa melalui proses belajar-mengajar atau perkuliahan;

f)

Menurut ahli memang benar University Of Sumatera tidak memiliki izin operesional dari DIKTI dan tidak terdaftar di Pangkan Data Pendidikan Tinggi (PDPT atau PD DIKTI) dari Dirjen DIKTI. University Of Sumatera juga tidak terdaftar didirektori KOPERTIS I Sumut;

g)

Saksi menerangkan KOPERTIS bukan sebagai pihak yang mengurus izin atau legalitas dari suatu PTS, dimana segala bentuk izin maupun surat yang bersifat permohonan, dapat diajukan langsung oleh PTS yang bersangkutan dimana setelah izin dari Kementerian itu dikeluarkan, maka KOPERTIS hanya

mendapatkan surat pemberitahuan yang bersifat

tebusan dari Kementerian Pendidikan Nasional; h)

Ahli mengatakan tidak pernah mengirimkan surat atau menegur secara administrative kepada University Of Sumatera karena KOPERTIS hanya bertugas untuk mengkoordinir PTS yang ada diwilayahnya bukan mengeluarkan legalitas maupun izin untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu PTS itu beroperasi;


72

3.

Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alamai sendiri (pasal 189 KUHAP). Keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan, sedangkan keterangan terdakwa yang dibarikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja104. Keterangan terdakwa ialah sebagai berikut: a)

Terdakwa menjadi rektor UNISLA sejak berdirinya UNISLA sampai dengan tahun 2002 terdakwa ditetapkan sebagai rektor UNISLA oleh ketua yayasan lembaga pendidikan Ma’arif di rantau prapat;

b)

Terdakwa bertemu dengan saksi SUCIPTO pertama kali tanggal 25 Mei 2015 diwarung kopi kedai kopi yang jaraknya ±30 Meter dari kantor PGRI tersebut. Dijalan gatot subroto saksi datang menemui terdakwa karena dia minta tolong agar dapat ikut Wisuda S2 di University Of Sumatera yang wisudanya akan dilaksanakan di kota Lhokseumawe Provinsi Aceh ,sekira pukul 11.30 WIB saksi SUCIPTO mendatanginya dikedai kopi yang terletak diantara gedung PGRI dan gedung KNPI saksi SUCIPTO bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa bisa bantu saksi mengenai ijazah S2 karena saksi sucipto memerlukan Ijazah S2 untuk kerjaannya sebagai pegawai asuransi. Kemudian terdakwa

mengatakan bisa

membantu saksi SUCIPTO untuk membuat ijazah S2 dengan kesepakatan biayanya sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), kemudian 104

Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm

145.


73

sekira pukul 18.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota polisi POLRESTA Medan pada saat menyerahkan Ijazah S2 dan transkrip nilai atas nama SUCIPTO; c)

University Of Sumatera memiliki ijin dari pemerintah yaitu SK: Nomor. 53/0/D/2000 tanggal 1 Mei 2000 dari Kemendiknas berdasarkan akta perubahan dan pendirian pengurus yang dibuat oleh notaris dan telah mendapat pengesahan dari KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI No. AHU/1083/AH/01/04 dan SK dari Kemenkumham tersebut sama sekali belum pernah dibatalkan oleh sebuah putusan dari pengadilan;

d)

Terdakwa benar dihukum pada tahun 2006 oleh pengadilan negeri rokan hilir dikarenakan mengunakan SK Mendiknas No.53/D/O/2000 tanggal 1 Mei 2000 yang merupakan ijin milik UNISLA menjadi University Of Sumatera;

e)

Bahwa University Of Sumatera berdiri sejak tahun 2003 dan memiliki ijin yaitu SK: No.53/O/D/2000, dan tidak pernah teradakwa menjanjikan Ijazah S1, S2, S3 tanpa mengikuti perkuliahan dan terdakwa mengaku bersalah karena saksi SUCIPTO telah menjebak terdakwa dengan mengaku bahwa saksi tersebut membutuhkan Ijazah S2;

f)

Bahwa plang papan University Of Sumatera terdakwa yang pasang dan ada mengundang KOPERTIS saat melaksanakan wisuda University Of Sumatera dan yang hadir saat itu MUSYRI selaku kepala tata usaha KOPERTIS wilayah I;


74

g)

Pihak KOPERTIS maupun pihak Kepolisian tidak ada melarang saat dilakukan wisuda atau kegiatan perkuliahan University Of Sumatera dan terdakwa yang langsung mengurus Ijin dan legalitas University Of Sumatera ke Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta dan oleh BAN – PT University Of Sumatera mendapat Akreditasi B;

h)

Bahwa para lulusan University Of Sumatera tidak ada mengalami masalah terkait dengan Ijazah yang dimiliki.

4.

Barang bukti105 Barang bukti tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita,

barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa), misalnya saksi mengatakan, peluru ini saya rampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada berupa: a)

11 (sebelas) buah stempel Dekan Setiap Fakultas di University Of Sumatera

b)

1 (satu) buah stempel Rektor

c)

4 (Empat) buku Skripsi Mahasiswa University Of Sumatera

d)

919 (Sembilan ratus sembilan belas) buah Surat (Ijazah S1, S2, S3, Akta VI, Transkrip Nilai, Blanko Ijazah)

e)

1 (satu) buku University Of Sumatera STATUTA Sarjana (S1), Master (S2) dan Ph.D (S3) Degree Programs

105

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm

259.


75

f)

1 ( Satu) lembar foto wisuda S1 , Pascasarjana S2 (Master), dan S3 (Ph.D) University Of Sumatera di Hotel Royal Perintis Medan tanggal 22 November 2014

g)

2 (Dua) buah Plat (Master Film) Ijazah dan Transkrip Nilai University Of Sumatera

h)

100 (Seratus) lembar Blanko kartu mahasiswa

i)

1 (satu) perangkat Komputer

j)

Uang Tunai sbesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

D.

Amar Putusan Amar putusan ialah berupa putusan hakim dimana putusan hakim adalah

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan Terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara diatur dalam undang-undang ini. Suatu putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik aduan tidak ada surat pengaduan dilampirkan pada berkas perkara atau aduan ditarik kembali, atau delik itu telah lewat waktu atau alasan Non bis in idem.106 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

106

Ibid, hlm 262-263.


76

Sesuai dengan pasal 93 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggidan pasal-pasal dari Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari Undangundang dari peraturan lain yang bersangkutan; maka Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut: 1.

Menyatakan terdakwa MARSAID YUSHAR. PHD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari menteri, dilarang memberikan Ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi”;

2.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan membayar denda Rp.500.000.000,(Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dilkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5.

Menyatakan barang bukti berupa:

a)

11 (sebelas) buah stempel Dekan Setiap Fakultas di University Of Sumatera

b)

1 (satu) buah stempel Rektor

c)

4 (Empat) buku Skripsi Mahasiswa University Of Sumatera


77

d)

919 (Sembilan ratus sembilan belas) buah Surat (Ijazah S1, S2, S3, Akta VI, Transkrip Nilai, Blanko Ijazah)

e)

1 (satu) buku University Of Sumatera STATUTA Sarjana (S1), Master (S2) dan Ph.D (S3) Degree Programs

f)

1 ( Satu) lembar foto wisuda S1 , Pascasarjana S2 (Master), dan S3 (Ph.D) University Of Sumatera di Hotel Royal Perintis Medan tanggal 22 November 2014

g)

2 (Dua) buah Plat (Master Film) Ijazah dan Transkrip Nilai University Of Sumatera

h)

100 (Seratus) lembar Blanko kartu mahasiswa

i)

1 (satu) perangkat Komputer

j)

Uang Tunai sbesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

6.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah)

E.

Analisa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 2796/Pid.SUS/2015/PNMdn. Berdasarkan Putusan PN Medan No. 2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn,

terdakwa diputuskan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari menteri, dilarang memberikan Ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” dan dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar


78

harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Atas putusan ini, maka penulis melakukan analisa sebagai berikut: 1.

Unsur subjektif tindak pidana Unsur subjektif yaitu unsur setiap orang. Setiap orang yang dimaksud

disini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin. Setiap orang yang dimaksud dalam kasus ini adalah terdakwa Marsaid Yushar, Phd. Terkait dengan unsur subjektif ini, kemampuan bertanggungjawab terdakwa adalah fokus yang harus dikaji. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:107 a.

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum.

b.

Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Maka dapat disimpulkan di dalam hal kemampuan bertanggungjawab, keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidanalah yang menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran – ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.108

107

Moeljatno, op.cit, hlm. 165. 108 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, ( Jakarta :Ghalia Indonesia ,1986), hlm. 78


79

Dalam kasus ini sesuai fakta persidangan, kemampuan bertanggungjawab terdakwa dapat dinilai dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: a.

Terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

b.

Dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan majelis hakim terdakwa telah menerangkan identitas yang sama dengan identitas sesuai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

c.

Selama persidangan berlangsung terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar serta tidak ditemukan adanya kelainan pada diri terdakwa sebagai manusia normal dan sadar akan perbuatannya; Atas pertimbangan inilah maka terdakwa telah terbukti dalam keadaan

sehat dan sempurna akal sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi. 2.

Unsur objektif Unsur

objektif

dapat

dilihat

dalam

Putusan

PN

Medan

No.

2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn, di mana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari menteri, dilarang memberikan Ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi. Pertimbangan telah terpenuhinya unsur objektif dari kasus ini adalah bahwa sesuai kronologi kasus yang telah menjadi fakta persidangan telah


80

terungkap bahwa terdakwa menjanjikan ijazah S2 tanpa mengikuti proses perkuliahan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan meminta sejumlah uang imbalan tertentu, dan terungkap pula bahwa lembaga Pendidikan Tinggi yang bersangkutan (University of Sumatra) tidak memiliki izin, yang merupakan komponen inti dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa UU Pendidikan Tinggi menuntut penyelenggara pendidikan tinggi untuk memiliki izin, sebagaimana secara spesifik diatur dalam ketentuan pasal 60 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi yang berbunyi: “PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.” Adanya aturan ini menyebabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi tanpa izin menjadi tidak sah termasuk mengeluarkan ijazah, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 28 ayat (6) dan ayat (7) Pendidikan Tinggi, yang berbunyi: (6)

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7)

Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi. Dakwaan dalam Putusan PN Medan No. 2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn

merupakan dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan


81

bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dakwaan tersebut antara lain: 1.

Dakwaan Pertama:

“Perseorangan, organisasi atau penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

2.

Dakwaan Kedua: “Perseorangan,

organisasi

atau

penyelenggara

pendidikan

yang

memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi tanpa hak” berdasarkan Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3.

Dakwaan Ketiga: “Penyelenggaran

Satuan

Pendidikan

yang

Didirikan

Tanpa

Izin

pemerintah dan pemerintah daerah”, berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu


82

telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Penggunaan dakwaan ini adalah tepat karena kejadian berdasarkan kronologis kasus memang identik dengan pemberian gelar oleh institusi yang tidak berhak (tidak memiliki izin). Dalam hal ini penulis setuju dengan putusan hakim yang menghukum terdakwa dengan berdasarkan pada dakwaan pertama, yakni karena telah melakukan tindak pidana yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi, yaitu “tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari menteri, dilarang memberikan Ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi”. Diterapkannya pidana berdasarkan dakwaan pertama ini lebih tepat dibandingkan dakwaan kedua, karena penggunaan Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi dibandingkan Pasal 67 ayat (1) UU Sisdiknas merupakan bentuk diakuinya asas hukum lex specialis derogat lex generalis dikarenakan kedudukan UU Pendidikan Tinggi merupakan lex specialis dari UU Sisdiknas sehingga lebih tepat untuk digunakan dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin. Sedangkan jika dibandingkan dengan dakwaan ketiga, sesungguhnya apabila melihat pada kronologi kasus, selain adanya perbuatan penyelenggaraan pendidikan tanpa izin, dalam kasus ini juga terdapat pelanggaran mengeluarkan gelar akademis tertentu oleh pendidikan tinggi tanpa izin tersebut, sehingga penggunaan Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi lebih komprehensif jika dibandingkan dengan hanya memperasalahkan izin sebagaimana ketentuan Pasal 71 UU Sisdiknas.


83

Maka penulis juga setuju terhadap putusan hakim yang menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Putusan ini telah tepat sebab tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi ini telah terjadi sejak pendirian University of Sumatera, yang sudah merupakan tindak pidana omisi sejak semula karena didirikan tanpa izin, dan gelar akademik, gelar, vokasi, dan gelar profesi yang dikeluarkannya merupakan gelar yang diberikan tanpa hak, ditambah dengan civil effect dari perbuatan ini yang merusak tatanan sistem pendidikan nasional, sehingga tepatlah hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.


BAB IV PENUTUP

A.

Kesimpulan

1.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh PTN dan PTS ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan dalam

prosesnya

dibentuklah

suatu

standar

pendidikan

nasional

berdasarkan Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk menjamin setiap perguruan tinggi yang berdiri baik negeri maupun swasta tetap berada di jalur yang seharusnya. UU Pendidikan Tinggi memuat sanksi pidana administrasi yang berarti merupakan

fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi

hukum

pidana di bidang penyelengaraan pendidikan tinggi. Sanksi pidana yang dimaksud diatur pada Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi dan dirumuskan secara alternatif kumulatif dengan diaturya sanksi pidana penjara dan/atau denda. Tindak pidana yang menjadi fokus adalah “tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan Ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 93, yang merupakan delik omisi karena tidak dilalukannya kewajiban yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) yang mewajibkan PTS didirikan atas izin menteri. 2.

Penerapan hukum dalam Putusan PN Medan No. 2796/Pid.SUS/2015/PNMdn oleh majelis hakim adalah dengan memutuskan pidana terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana

84


85

denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa. Pidana tersebut berdasarkan dakwaan pertama JPU yaitu pelaku terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan telah melakukan perbuatan “tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari menteri, dilarang memberikan Ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi. Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tersebut dilihat dari unsur obyektif perbuatan pidana tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi dan khususnya telah melanggar kewajiban yang diatur pada

Pasal

60

ayat

mempertanggungjawabkan

(2),

terdakwa

perbuatannya

juga secara

dianggap

mampu

pidana

dengan

terpenuhinya unsur subjektif sehingga dapat dijatuhi hukuman.

B.

Saran

1.

Perlu kiranya pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin ini dalam UU Pendidikan Tinggi dibuat menjadi tindak pidana komisi, dengan adanya “larangan” langsung untuk mendirikan perguruan tinggi tanpa izin, agar penindakan terhadap perbuatan ini di masa yang akan datang tidak terkesan ragu-ragu dengan tidak adanya kalimat yang secara langsung melarang perbuatan tersebut.


86

Perlu kiranya dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap ketentuan Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan membuat sistem pengawasan yang lebih visioner, seperti pengawas independen yang tidak terkait kepada institusi tertentu misalnya untuk melakukan pengawasan terhadapmenjamurnya penyelenggara pendidikan tinggi dewasa ini.


BAB III. Terdakwa merupakan laki-laki yang bernama Marsaid Yushar, lahir di

Recommend Documents