BAB III. SISTEM EKONOMI INDONESIA 3.1. SATUAN ACARA PERKULIAHAN a. Tujuan Umum Agar mahasiswa dapat memahami sistem dan perubahan sistem perekonomian Indonesia. b. Tujuan Khusus - Agar mahasiswa dapat memahami konsep sistem, khususnya konsep sistem ekonomi. - Agar mahasiswa dapat menjelaskan perekonomian Indonesia melalui pendekatan sistem. - Agar mahasiswa dapat memahami perbedaan berbagai sistem ekonomi yang berlaku di dunia, termasuk sistem ekonomi Pancasila. c. Materi Pembahasan - Konsep Sistem Ekonomi (1) Pengertian sistem dan sistem ekonomi (2) Unsur-unsur dalam sistem ekonomi -
Pendekatan melalui sistem ekonomi (1) Beberapa pendekatan dalam ilmu ekonomi (2) Kelebihan pendekatan dengan sistem ekonomi
-
Perbandingan sistem-sistem ekonomi : (1) Sistem Ekonom Kapitalis (Kapitalisme) (2) Sistem Ekonomi Sosialis (Sosialisme) (3) Sistem Ekonomi Campuran (Mixed Economy)
-
Sistem Ekonomi Pancasila (1) Dasar filosofinya (2) Dasar konstitusionalnya (3) Dasar Operasionalnya
3.2. PEMBAHASAN MATERI A. KONSEP SISTEM EKONOMI a. Pengertian Sistem dan Sistem Ekonomi - Istilah “sistem” berasal dari perkataan “systema” (bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai : keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. - Beberapa definisi tentang sistem antara lain : (1) Suatu sistem adalah seperangkat komponen, yang saling berhubungan satu samalain, yang memiliki batas yang menseleksi baik macamnya maupun banyaknya input yang masuk dan output yang keluar dari sistem tersebut. (2) Sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. (3) Sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumulan dari elemen-elemenn atau komponen-komonen dimana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu. (Dikutip dari beberapa sumber dalam Winardi, SE.Dr., 1986). -
Beberapa ciri dari sebuah sistem dirumuskan antara lain sebagai berikut : (1) Walaupun sistem itu mempunyai batas, akan tetapi sistem itu bersifat terbuka, dalam arti bertinteraksi juga dengan lingkungannya.
(2) Setiap sistem tidak hanya sekedar kumpulan berbagai bagian, unsur atau komponen, melainkan merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu, bersifat “wholism”. (3) Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. (dikutip dari Amirin dalam Suroso, 1994). -
Dari beberapa definisi dan ciri-ciri sebuah sistem dapat disimpulkan, bahwa setiap sistem sekurang-kurangnya terdiri dari lima unsur: elemen sistem, fungsi elemen, hubungan antar elemen, pranata (institusi) ekonomi, tujuan sistem ekonomi.
-
Secara singkat dan umum dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran.
b. Unsur-unsur Sistem Ekonomi (1) Elemen-elemen Sistem Ekonomi a) Unit-unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. b) Pelaku-pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, buruh, investor dan pejabat-pejabat yang terkait. c) Lingkungan Sumber Daya Alam (SDA) Dan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Kapital (SDK), Sumber Daya Teknologi (SDT). (2) Fungsi Elemen Sistem Ekonomi a) Masing-masing elemen (unit-unit ekonomi, pelaku-pelaku ekonmi) mempunyai fungsifungsi tertentu yang harus dijalankan selama berlangsungnya proses kegiatan ekonomi, seperti fungsi-fungsi produksi, konsumsi, distribusi, injvestasi, regulasi. b) Bagaimana hasil dari kegiatan ekonoim sanat tergantung bagaimana elemen-elemen sistem ekonomi tersebut menjalankann fungsinya. Dalam perjalanan fungsinya, setiap elemen bisa fungsional, bisa non fungsional atau disfungsional. (3) Hubungan antar Elemen Sistem Ekonomi a) Unit-unit ekonomi, pelaku-pekaku ekonomi, SDA dan SDM saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola hubungan tertentu, sehingga menimbulkan proses kegiatan ekonomi. b) Pola-pola hubungan tergantung dari sifat hubungan antar elemen, sebab hubunganhubungan itu ada yang bersifat interelasi, interaksi dan interdependensi serta hubungan fungsional, kausal. c) Dengan demikian proses kegiatan ekonomi bisa berlangsung secara efisien, tidak efisien atau produktif, kurang produktif, karena perbedaan dalam menjalankan fungsi elemen dan pola hubungan elemen. (4) Pranata (Institusi) Ekonomi a) Karena adanya hubungan antar elemen maka timbul produk kegiatan ekonomi, yang berlangsung secara berulang-ulang dan teratur menurut pola tertentu, sebab ada mekanisme (prosedur) yang mengaturnya. b) Mekanisme atau prosedur (aturan main) yang mengendalikan proses kegiatan ekonomi itu disebut institusi ekonomi yang terdiri dari : 1) Norma hidup, seperti norma agama, adat-istiadat, tradisi, etika profesi. 2) Peraturan hidup, seperti konstitusi (UUD), undang-undang, peraturan pemerintah (PP), Peraturan Darah (Perda), Keputusan Presiden (Keppres), Surat Keputusan/ Surat Edaran Pejabat Resmi, Perjanjian-perjanjian Bilateral/ Internasional. 3) Paham Hidup, seperti pandangan hidup, cara hidup, ideologi. (Grossman, Gregoary, 1967). (5) Tujuan Sistem Ekonomi
Tujuan sistem ekonomi suatu bangsa atau suatu negara pada umumnya meliputi empat tugas pokok: a) Menentukan apa, berapa banyak dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan. b) Mengalokasikan produk nasional bruto (PNB) untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, investasi. c) Mendistribusikan pendapatan nasional (PN), diantara anggota masyarakat : sebagai upah/ gaji, keuntungan perusahaan, bunga dan sewa. d) Memelihara dan meningkatkann hubungan ekonomi dengan luar negeri. (Grossman, Gregoary, 1967). B. PENDEKATAN MELALLUI SISTEM EKONOMI a. Beberapa Pendekatann dalam Ilmu Ekonomi - Istilah “sistem” dapat dipergunakan dalam pengertian bermacam-macam sesuai dengann lingkup persoalan yang dihadapi, diantaranya adalah : (1) Istilah “sistem” yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara untuk memahami sesuatu persoalan atau sesuatu pekerjaan. Contohnya sistem mengetik sepuluh jari, sistem modul dalam pengajaran. (2) Istilah “sistem” yang menunjukkan adanya sekumpulan (himpunan) gagasan-gagasan (ide); yang mengandung prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, hukum-hukum, yang tersusun terorganisasikan dalam satu kesatuan yang logik. Contohnya seperti sistem demokrasi liberal, sistem ekonomi kapitalis. Istilah sistem (sistem ekonomi) di sini dipergunakan dalam pengertian yang pertama. Istilah sistem ekonomi yang tersusun dari lima unsur sebagaimana diuraikan di atas digunakan sebagai konsep pendekatan, sebagai salah satuu alat analisis dalam memahami persoalan ekonomi, khususnya memahami persoalan ekonomi Indonesia. -
Selama ini kita telah terbiasa memahami persoalan-persoalan ekonomi dengan pendekatan Teori Ekonomi Mikro, Teori Ekonomi Makro, Teori Keuangan dan lain-lain. Umumnya kita belum biasa menggunakan pendekatan sistem (system approach) untuk memahami dan memecahkan persoalan-persoalan ekonomi.
-
Tujuan dari pengajaran teori pada umumnya dan teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro pada khususnya, yaitu inter alia, menunjukkan cara-cara untukmenangkap dan menyederhanakan serta memecahkan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Untuk maksud ini disamping perlu uraian tentang konsep-konsep guna mencari hubungan sebabakibat (causal) atau interdependensi antara semua unsur-unsur yang terkandung dalam konsep itu secara verbal, dipergunakan pula alat-alat analisa grafis dan matematis (Sudarsono, 1983).
b. Kelebihan Pendekatan Sistem Ekonomi -
Beberapa dengan pendekatan teori ekonomi yang melihat persoalan-persoalan ekonomisecara “terkotak-kotak” maka pendekatan sistem ekonomi melihat persoalan ekonomi secara utuh, sistem ekonomi dipandang sebagai suatu totalitas. Dengan demikian setiap persoalan ekonomi yang kita hadapi, kita lihat secara menyeluruh – dilihat dari kelima unsur sistem ekonomi – sehingga seluruh fakta yang berkaitan dengan persoalan tersebut bisa terungkap secara lengkap.
-
Salah satu konsep pokok dalam teori sistem adalah : “Keseluruhan bukan hanya jumlah dari pada bagian-bagian”, (jadi keseluruhan bisa melebihi jumlah dari bagian-bagian). Karena itu penerapan cara pendekatan sistem bisa membantu kita mencapai suatu efek sinergistik (synergistic effect), dimana tindakantindakan berbagai bagian yang berbeda dalam sistem itu yang dipersatukan, menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dari pada bagian-bagian yang beraneka ragam itu.
C. PERBANDINGAN SISTEM-SISTEM EKONOMI -
Ada dua cara penggolongan penggolongan sistem ekonomi. Pertama berdasarkan yang mengatur mekanisme : a) Sistem ekonomi tradisional, b) sistem ekonomi pasar, c) sistem ekonomi komando/ terpimpin. Kedua bedasarkan yang mengatur kepemilikan aset: a) sistem ekonomi kapitalis, b) sistem ekonomi sosialis, c) sistem ekonomi campuran, (Grossman, Gregory, 1967).
a. Sistem Ekonomi Kapitalis (Kapitalisme) (1) Ciri-ciri Kapitalisme a) Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu Inidividu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya. b) Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar Pasar berfungsi memberikan “signal” kepda produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “The Invisible Hand” yang mengatur perekonomian menjadi efisien. c) Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingann (keuntungan) sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme). (Deliarnov, 1995) (2) Kebaikan-kebaikan Kapitalisme a) Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. b) Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya. c) Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil. (Deliarnov, 12995). Kelemahan-kelemahan Kapitalisme a) Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. b) Sistsem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor-faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lainlain). (Deliarnov, 1995) (3) Kecenderungan Bisnis dalam Kapitalisme Perkembangan bisnis sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku. Kecenderungan bisnis dalam kapitalisme dewasa ini: a) adanya spesialisasi, b) adanya produksi massa, c) adanya perusahaan berskala besar, d) adanya perkembangan penelitian.
b. Sistem Ekonomi Sosialis (Sosialisme) (1) Ciri-ciri Sosialisme a) Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme) - Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka. - Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis. b) Peran pemerintah sangat kuat - Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. - Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. c) Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi - Pola produksi (aset dikuasai masyarakat) melahirkan kesadaran kolektivisme (masyarakat sosialis) - Pola produksi (aset dikuasai individu) melahirkan kesadaran individualisme (masyarakat kapitalis). (2) Kelemahan-kelemahan Sosialisme a) Teori pertentangan kelas tidak berlaku umum - Tidak banyak kasus, hanya terjadi pada saat revolusi industri (abad pertengahan) dan revolusi Bolsevik tahun 1917). - Di India banyak kasta, tapi tidak pernah terjadi revolusi sosial. b) Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan - Maka kreativitas masyarakat tehambat, produktivitas menurun, produksi dan perekonomian akan mandeg. c) Tidak ada insentive untuk kerja keras - Maka tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik, prestasi dan produksi menurun, ekonomi mundur. d) Tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi - Karl Marx hanya mengkritik keburukan kapitalisme, tapi tidak menjelaskann mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme. (Deliarnov, 1995). (3) Sosialisme tidak sama dengan komunisme - Sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme. - Komunisme merupakan tahap akhir perkembangan masyarakat (The Six Major Historical Stages): primitive communism slaery feudalism, capitalism, sosialism dan full communism (Grossman, Gregoary, 1967). c. Sistem Ekonomi Campuran (Mixed Economy) (1) Ciri-ciri Ekonomi Campuran a) Kedua sektor ekonomi hidup berdampingan - Ada kegiatan ekonomi yang dilakukan pribadi (swasta) dan sebagian lagi (yang menyangkut hidup orang banyak) dikelola oleh negara/ pemerintah. b) Interaksi ekonomi terjadi di pasar - Tapi di sana sini ada campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan. c) Persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan - Tetapi gerak-geriknya diawasi oleh pemerintah agar tidak mengarah saling merugikan (mencegah konsentrasi ekonomi/ monopoli). (2) Campur Tangan Pemerintah a) Ada yang sifatnya keras, ada yang lunak - Keras : sifat menyeluruh, merencanakan, melaksanakan, mengawasi - Lunak : melakukan perencanaan melalui mekanisme pasar untuk menjamin pemerataan dan keadilan. b) Alasan perlunya campur tangann pemerintah
- Mencegah perusahaan-perusahaan besar turut mempengaruhi kbijaksanaan politik dan ekonomi - Mencegah organisasi buruh (gabungan) menekan pengusaha dalam menentukan harga barang (Deliarnov, 2995). (3) Peran dan Campur Tangan Pemerintah Indonesia a) Amanat Konstitusi (pembukaan UUD 1945) : memajukan kesejahteraan umum, memajukan kecerdasan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. b) Pasal 33, 34, dan 27 ayat 2, menyelenggarakan kesejahteraan sosial seluruh rakyat memalui antara lain: - Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting - Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar - Penyediaan lapangan kerja. (Undang-Undang Dasar 1945). c) Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) 1) Rumusan Mubyarto (mengacu pada GBHN) a) Perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral b) Ada kehendak masyarkaat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi c) Nasionalisme selalu menjiawi kebijaksanaan ekonomi d) Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional e) Ada keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam kebijaksanaan ekonomi. SEP tidak liberal-kapitalistik, juga bukan sistem ekonomi yang etastik. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian (Mubyarto, 1988). 2) Rumusan Emil Salim (mengacu pada Pancasila dan UUD 1945) a) Sistem Ekonomi yang khas Indonesia sebaiknya berpegang pada pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam Pancasila b) Dari Pancasila, sila keadilan sosial yang paling relevan untuk ekonomii. c) Sila keadilan sosial mengandung dua makna : - Prinsip pembagiann pendapatan yang adil - Prinsip demokrasi ekonomi d) Pembagian pendapatann masa penjajahan tidak adil, karena ekonomi berlangsung berdasarkan free fight liberalisme e) Prinsip demokrasi ekonomi ditegaskan (diatur) dalam UUD 1945 pada pasalpasal 23, 27, 33, 34. 2) Landasan Filosofis : PANCASILA a) Ketuhanan Yang Maha Esa : landasan moral dan etik spiritual untuk pembangunan b) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab: pedoman agar dalam pembangunan semakin meningkatkan martabat manusia yang utuh. c) Persatuan Indonesia: pedoman agar selalu meningkatkan rasa kesetiakawanan d) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan : pedoman untuk meningkatkann sistem dan semangat demokrasi dalam bidang politik maupun ekonomi. 3) Landasan Konstitusional : UUD – 1945 a) Prinsip-prinsip Demokrasi Ekonomi 1) Pasal 23 : menegaskan hak-hak DPR untuk : - Menyetujui/ menoloak RAPBN dengan UU - Menetapkan pajak dengan UU - Menetapkan macam dan nilai Mata uang dengan UU - Memeriksa pertanggung jawaban keuangan negara (laporan BPK) dengan UU.
2) Pasal 27 :
Menegaskan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 3) Pasal 34 : Faktir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara 4) Pasal 33 : Antara lain menegaskan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan (Emil Salim, Kompas 30-6-1966) b) Azas Kekeluargaan dan koperasi - Pasal 33 diilhami oleh sila-sila dalam Pancasila : (1) Ketuhana yang maha esa Bangsa Indonesia selalu mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sesuai perintah Tuhan, kesejahteraan harus dibagi-bagikan sseara merata di antara wara negara secara adil (2) Sila persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial - Koperasi sebagai sokoguru ekonomi, karena berazaskan kekeluargaan - Koperasi adalah organisasi ekonomi yang demokratis dan berwatak sosial (Soemitro Djojohadikusumo, 1985) 4) Landasan Operasional : GBHN a. Demokrasi pancasila dan demokrasi ekonomi b. Konsep “Tingal Landas” : dari ajaran WW. Rostow (the Stages of Economic Growth) : - Tahap “traditional society” (tradisonal statis - Tahap “precondition for take-off” (Masa transisi) - Tahap “take-off” (lepas landas: disyaratkan antara lain tingkat investasi lebih 10% PN) - Tahap “the drive to maturity” (Economi sudah matang/ dewasa) - Tahap “The age of high mass consumption” (konsumsi massa yang melimpah) (B.S. Muljana, 1983). c. Trilogi Pembangunan - Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi - Pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan - Stabilitas nasional yang mantap d. Pembangunan Jangka panjang dan Pembangunan Lima Tahun e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) - Anggaran berimbang = defisit anggaran ditutup dengan nilai lawan - Struktur APBN diformulasikan (sektor domestic dan foreign) G=R G = Df + Dd R = R f + Rd Gf + Gd = Rf + Rd Gd - Rd = Rf – Gf Dimana : G = goernment expenditure R = government revenue Gf = foreign government expenditure Gd = domestic government expenditure Rf = foreign government revenue Rd = domestic government revenue Gd – Rd = defisit anggaran domestic, ditutup Rf – Gf = surplus anggaran foreign (Anwar Nasution, 1985)
PERAN DAN PELAKU EKONOMI 1. Peran BUMN, BUMS sepanjang Sejarah Perekonomian Indonesia : a. Peran sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Sampai awal tahun 1980-an BUMN memegang peranan penting. Sejak akhir tahun 1980-an BUMS yang pegang peranan penting. BUMN dan BUMS skala USB memiliki modal besar. b. Peran sebagai Pencipta lapangan kerja BUMS terutama yang berskala USM dan USK (UKM, UMKM) karena jumlahnya yang besar tersebar diseluruh Indonesia, bersifat padat karya. c. Peran sebagai menjaga kelestarian alam/ lingkungan BUMN, karena milik negara, kepanjangan tangan pemerintah sehingga bisa menjalankan semua kebijakan pemerintah sesuai UU lingkungan hidup. 2. Perbedaan Sifat BUMN, BUMS dan Koperasi Perihal a. Pendiriannya b. Modal c. Daya Tahan d. Kecenderungan
BUMN BUMS Pemerintah + DPR Pemilik modal dengan undang- swasta undang Dari negara Dari pemilik modal perorangan Tergantung Tergantung keuangan negara perkembangan pasar Etatisme, sosialism Individualisme, kapitalisme
Koperasi Para anggota yang setuju Dari simpanan para anggota Partisipasi anggota dan kejujuran pengurus Bersifat campuran/ kolektivisme + individualisme
3. Penyebab Inefisiensi pada BUMN a. Bersumber pada dua elemen esensial pada BUMN - Tujuan sosial (public) : cenderung banyak pengeluaran, mementingkan efektivitas - Tujuan bisnis (enterprise) : cednderung mengurangi pengukuran, mementingkan efisiensi - Sikap manajemen sering ragu-ragu tidak tegas karena dua ukuran tersebut sehingga efeknya inefisiensi b. Bersumger dari sejarah pendiriannya : - BUMN adalah produk politik, didirikan oleh pemerintah bersama DPR dengan UU - Operasi BUMN banyak melibatkan birokasi dengan pemerintah maupun dengan DPR. Keputusan-keputusan manajemen selalu lambat dan bersifat kompromis, karena itu tidak efektif dan tidak efisien. 4. Alasan Pemerintah melepas saham BUMN (swastanisasi) Alasan pemerintah melepas saham (swastanisasi) BUMN adalah : a. Kesulitan mendapatkan dana untuk menutup defisit APBN b. Untuk menarik investor domestik atau asing dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. c. Telah terikat pada kesepakatan (perjanjian) dengan IMF sewaktu Indonesia mendapat bantuan hutang.
5. Dampak Positif dan negatif pelepasan saham a. Bagi Perusahaan - Positif : mendapat tambahan modal, meningkatkan kinerja dan laba - Negatif : pengendalian pemerintah berkurang/ hilang, campur tangan swsata / asing sangat kuat. b. Bagi Perekonomian Indonesia - Positif : tambahan investasi, pertumbuhan ekonomi meningkat. - Negatif : sebagian / seluruh laba BUMN di transfer ke Luar Negeri, mengurangi cadangan devisa 6. Kriteria dalam melaksanakan privatisasi a. BUMN yang diprivatisasi sudah sehat b. BUMN yang diprivatisasi tidak menguasai selumber kebutuhan rakyat banyak c. Proses privatisasi transsparan, sesuai prosedur dan perundangan yang belraku
BAB IV. PELAKU DAN PERAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
4.1. SATUAN ACARA PERKULIAHAN a. Tujuan Umum Agar mahasiswa dapat memahami para pelaku ekonomi dan peran yang diembannya. b. Tujuan Khusus Agar mahasiswa dapat menjelaskan : - Pelaku-pelaku ekonomi - Peran serta fungsinya bagi perekonomian - Analisis kebijakan yang relevan c. Materi Pembahasan - Pelaku-pelaku Ekonomi : Berdasarkan Kepemilikan Modal / Aset : 1. BUMN 2. SWASTA (BUMS) 3. KOPERASI Berdasarkan Besar-kecilnya modal/ aset : 1. Perusahaan Besar/Usaha Skala Besar (USB) 2. Perusahaan Menengah/ Usaha Skala Menengah (USM) 3. Perusahaan Kecil/Usaha Skala Kcil (USK) - Peranan dan Fungsinya bagi Perekonomian Peran seagai penggerak pertumbuhan ekonomi Peran sebagai pencipta lapangan kerja Fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat - Analisis Kebijakan yang Relevan : Kebijakan peningkatan kinerja dan daya saing Kebijakan pemberdayaan perusahaan kecil menengah Kebijakan pembinaan kemitraan usaha 4.2. PEMBAHASAN MATERI A. PELAKU-PELAKU EKONOMI a. Berdasarkan Kepemilikan Modal/ Aset : 1) Badan usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN, yaitu : a) BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah b) BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya. c) BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional/ asing di mana negara memiliki saham mayoritas minimal 51%. (Pandji Anoraga, 1995).
Bahasa Asing BUMN adalah public enterprise. Dengan demikian berisikan dua elemen esensil, yakni unsur pemerintah (public) dan unsur bisnis (enterprise). Berapa besar presentase masing-masing elemen itu di suatu BUMn tergantung pada jenis atau tipe BUMN-nya. Untuk eprsero unsur bisnisnya lebih dominan. PERUM boleh dikatakan fifty-fifty. (Chariuman Armia, 1989)
Karena BUMN diciptakan oleh undang-undang, diusulkan pemerintah dan disetujui DPR, maka jadilah dia suatu produk politik. Itulah sebabnya dikatakan politik merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari BUMN. Apabila elemen politik sampai ditiadakan maka akan hilanglah relevansi dari keberadaan BUMN itu. (Pandji Anoraga, 1995.
2) SWASTA Pasal 33 UU 1945 menyatakan tigas sektor kegiata perekonomian, yaitu sektor pemerintah, swsta dan koperasi. Dewasa ini semakin jelas adanya trikotomi bangun usaha di Indonesia, yaitu BUMN, Swsata dan Koperasi. Peran swasta dan cara kerja swasta semakin banyak disorot karena memang ada kecenderungan sektor ini bisa bekerja lebih efisien dari pada sektor negara yang terkekang oleh birokrasi, sedangkan koperasi karena masih lemah belum mampu mengembangkan diri (Mubyarto, 1988). Umumnya dikonsepsikan bahwa tujuan pendirian perusahaan swasta adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal. Dalam zaman modern ini keuntungan maksimal bukan merupakan satu-satunya tujuan masih ada tujuan lain yang leibh penting dan kadang-kadang lebih mendesak misalnya pertumbuhan skala organisasinya, kepentingan sosial dan sebagainya. Pengusaha yang berpandangan jauh ke depan sangat mementingkan “goodwill” dari masyarkaat (Sudarono, 1983). 3) KOPERASI Koperasi dari perkataan co dan operation, yang mengandung arti bekerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu koperasi adalah suatu perkumpulan yang memberikan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan Jasmaniah para anggotanya A(rifinal Chaniago, 1984). Menurut undang-undang koperasi yang lama (Undang-undang Koperasi No. 12 Tahun 1967) didefinisikan: Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. b. Berdasarkan Besar-kecilnya Aset/ Modal Biro Pusat Statistik (BPS) menggolongkan perussahaan di Indonesia sebagai berikut : Perusahaan Besar : memiliki pekerja 100 orang lebih Perusahaan sedang : memiliki pekerja 20 – 99 orang Perusahaan kecil : memiliki pekerja 5 – 19 orang Kerajinan R. Tangga : memiliki pekerja kurang 5 orang
Istilah-istilah lain yang sering dipergunakan : Usaha Skala Besar (USS), Industri Skala Besar (ISB) Usaha Skala Menegah (USM), Industri Skala Menengah (ISM) Usaha Skala Kecil (USK), Industri Skala Kecil (ISK) 1) Perusahaan Kecil (USK, ISK a) Definisi : Sebelum lahirnya UU NO. 9 / 1995 tentang usaha kecil tidak ada persamaan definisi USK dari berbagai instansi, seperti : (1) Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia = total aset diluar tanah dan bangunan dibawah Rp 600 juta. (2) Departemen Perdagangan = modal aktif di bawah Rp 25 juta Lahirnya UU No. 9/ 1995 yang menetapkan hanya dengan pendekatna jumlah aset yakni di bawah Rp 200 juta merupakan akhir dari berbedanya definisi antar lembaga selama ini (lukman Hakim, 1996).
b) Kelemahan dan Kelebihan USK Kelemahannya : (1) Modalnya sangat terbatas (2) Teknologi yang digunakan sangat sederhana (3) Organisasi/ manajemen bersifat informal/ kekeluargaan (4) Lingkup pemasaran terbats (lokal) (5) Produknya bahan makanan atau kebutuhan sehari-hari. Kelebihan : (1) Lebih cepat dalam mengambil keputusan (2) Lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan (3) Pangsa pasar produk makanan dan kebutuhan sehari-hari lebih stabil c) Perkembangan ISK Yang sangat menentukan keberadaan atau pertumbuhan ISK, terutama IRT di negara-negara sedang berkembang bukan hanya tingkat pembangunan atau pendapatan riil per kapita, tetapi dan terutama ditentukan oleh distrubsi pendapatan. Selama kelompok masyarakat berpendapatan rendah masih besar, ISK tetap diperlukan. Ini berarti bahwa ISK masih bisa survive walau ditengah-tengah pertumbuhan Ism dan ISB yang pesat dan menghadapi persaingan yang semakin berart dari kelompok industri tersebut dan dari barang-barang impor. ISK dan ISB, karena ISK mempunyai segmen pasar tersendiri, yakni dari golongan masyarakat berpendapatan rendah. (Tulus Tambunan, 1996). Tabel Peningkatan Output, Nilai Tambah dan Produktivitas ISK menurut Subsektor, 1986 – 1990 ISIC Output (Jut Rp) Nilai Tb (jt/Rp) Produktivitas Code (jt/orang) 1986 1990 1986 1990 1986 1990 31 47,84 48,40 37,08 25,08 3,29 4,50 32 17,70 25,05 17,01 29,84 2,91 5,52 33 11,35 7,85 14,33 20,95 2,34 3,47 Sumber : BPS (dikutip dari Tulus Tambunan, 1996) Keterangan : 31 = makanan, minuman dan tembakau 32 = tekstil, pakaian jadi dan kulit 33 = kayu dan produk dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga dari kayu Kasus di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam studi Saragih dan Krisnamurthi (1994) menunjukkan bahwa pada tahun 1990 jumlah industri pengolah hasil pertanian tercatata pada 894,000 unit dan 99,7% diantaranya berskala kecil. Fakta ini menunjukkan bahwa di Idnoensia agroindustri pada umumnya masih merupakan kegiatan ISK (catatan: tidak dijelaskan berapa besar nilai produk atau nilai tambah ISK tersebut). d) Kendala Struktural yang Dihadapi ISK Perkembangan agroindustri menghadapi banyak kendala, yaitu ; (1) Kegiatan pertanian belum memberikan dukungan optimal, karena pola produksi pertanian belum terpusat. (2) Diersifikasi kegiatan pertanian masih rendah (3) Ketrbatasan dana/ modal (tergantung grosir di kota) (4) Menghadapi kesulitan pemasaran (kurang informasi) (5) Biaya transportasi (output maupun input) relatif masih tinggi. (6) Teknologi, manajemen dan tenaga trampil yang sangat kurang.
(Tulus, Tambunan, 1996). 2) PERUSHAAN MENENGAH (USM, ISM) a) Definisi : perusahaan kecil dan menengah ini sering digabung menjadi satu golongan, yaitu golingan Usaka Skala Kecil Menengah (UKM). UKM didefinisikan sebagia usaha-usaha yang memiliki aset sampai dengan Rp 200 juta – meskipun sebenarnya 90% lebih berada jauh di bawah ambang batas kategori itu, yakni memiliki aset kurang atau sama dengan Rp 50 juta. (Mudaris, Alli Masyhud, 1995). Dalam perspektif ini maka koperasi dan pra koperasi primer atau koperasi informal pada umumnya dapat dimasukkan dalam kategori ini. b) Perkembangan UKM Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), populasi UKM ini mencapai 33,45 juta unit, dan lebih dari separuhnya bergerak di sektorp edesaan. Di pedesaan yang lazimnya diusahakan rakyat seperti kerajinan rakyat, pertanian, perkebunan rakyat, aneka pertambangan rakyat, pertambakan dan penggaraman rakyat. Sektor-sektor yang lazim bergerak di perkotaan antara lain jasa perdagangan, transportasi rakyat dan industri makanan rakyat. Disamping itu ada sektor lain yang bergerak baik di pedesaan maupun di perkotaan, yaitu perkreditan rakyat. (Mudaris Ali Masyud, 1995). Drs. Chaeruddin, Direktur Bina Program Ditjen. Aneka Industri memaparkan perkembangan UKM yang khussu bergerak di bidang industri. Sampai akhir PJP-I, jumlah industri kecil dan menengah sekitar 2 juta unit usaha nilai produksi sebesar Rp 20 triliun atau 13,5% dari total produksi industri nasional. Sedang nilai ekspor mencapai US$2,6 miliar atau 10% dari ekspor industri nasional. (Chaeruddin, 1995). 3) PERUSHAAN BESAR (USB, ISB) a) Sejarah munculnya Pengusaha Besar Sesjarah sektor swasta di Indonesia relatif masih muda, dan hubungan antara sektor swasta dengan pemerintah dan hubungan antara sektor swasta dengan pemerintah sesudah kemerdekaan mengalami pasang surut. Awal tahun 1950-an pemerintah menerapkan kebijaksanaan proteksi, yang dikenal dengan sebutan kebijaksanaan “benteng”. Dalam masa Orde baru muncul para pengusaha besar keturunan yang berkembang pesat berkat usaha patungannya dengan pemerintah atau BUMN, terutama dalam hubungannya dengan penanaman modal asing. Ada kecenderungan parapengusaha asing – terutama dari Jepang lebih suka bekerja sama dengan para pengusaha keturunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada dekade 1970-1980 juga telah memunculkan pengusaha besar pribumi seperti Probosutejdo dan Sukamdani Gitosardjono, tetapi secarak eseluruhan jumlah pengusaha keturunan yang menjadi besar jauh lebih banyak. Munculnya banyak pengusaha keturunan yang besar dan kelompok-kelompok pengusaha lain termasuk yang pribumi merupakan fenomena baru dalam perekonomian Indonesia. (Mubyarto, 1988). b) Monopoli, Oligopoli dan Konglomerasi Setelah masa deregulasi dan debirokratisasi dengan iklim keterbukaan, berbagaiperusahaan swasta memasuki era “go public”. Dengan makin terbukanya informasi bisnis maka diperolehberbagai peta struktur pasar, malahan tidak hanya monopolli dan oligopoli, tetapi kiranya telah lama lahir bentuk konglomerasi. Dalam konglomerasi ini dapat terjadi penguasaan asset nasional yang berintegrasi secara vertical maupun horisontal. (Nurimansyah Hasibuan, 1995).
c) Perkembangan Konglomerat di Indonesia Dunia usaha perdaganagn, transportasi, konstruksi dan properti, keuangan dan asuransi, mediamasa, pendidikan, kesehatan dan lahan-lahan tambak ikan serta perkebunan serempak dikuasai. Dewasa ini sekitar 200 konglomerat menguasai penjualan barang-barang dan jasa sekitar 57% dari pendapatan nasional Indonesia. Suatu kenyataan yang menarik adalah bahwa dalam sektor industri pengolahan Indonesia, sekitar 72% nilai tambah diciptakan oleh industri-industri yang mempunyai struktur oligopolistik dengan konsentrasi tinggi (Nurimansyah Hasibuan, 1995). PDBI menyatakan bahwa 300 konglomerat Indonesia memiliki jumlah penjualan (1988) Rp 70 triliun. Dari ruang lingkup nasional memang konglomerrat sudah mendominasi perekonomian Indonesia. Mereka telah mencapai skala kegiatan kira-kira dua kali lipat dari APBN Indonesia 1989-1990, sekitar Rp 36 triliun. (Pandji Anoraga, 1995). B. PERAN DAN FUNGSI BAGI PEREKONOMIAN Triologi Pembangunan yang meliputi pemerataan pembangunan dan hasil-basilnya, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, ketiganya mengikat keseluruhan pelaku eknomi yang ada. Jadi, adalah keliru jika beranggapan bahwa tugas-tugas dari koperasi hanyalah melaksanakan pemertaan, swasta melaksanakan pertumbuhan dan BUMN melaksanakan stabilitas saja. Baik KOPERASI, SWASTA maupun BUMN ketiganya berkewajiban melaksanakan tugastugas triologi itu (Sri Edi Swasono, 1990). a. Peran Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Di masa yang lalu, terutama masa ekonomi terpimpin Orde Lama (1959-1965) peran BUMN dalam perekonomian Indonesia sangat dominan. BUMN melakukan kegiatan dan menguasai hampir di semua sektor ekkonomi, seperti sektor keuangan/ perbankan, pertambangan, perkebunan, kehutanan, industri, perdagangan, transportasi dan jasa-jasa lain. Jadi saat itu BUMN berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dimasa Orde Baru peran BUMN sedikit demi sedikit mulai berkurang terutama sejak digulirkan deregulasi-deregulasi tahun 1980-an. Pemerintah memandang sudah saatnya sektor swasta diberi peran yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi. Hal ini bisa kita pahami seab sejak 1982/1983 (pasca oil boom) penerimaan pemerintah dari sumber migas terus menurun sebagai akibat terus merosotnya harga minyak di paar internasional dari US$35 per barel (1982) sampai titik terendah US$ 9 per barel (1986). Maka pergeseran peran sektor BUMN kepada sektor swasta mulai terjadi sejak awal tahun 1980-an. Nilai produksi dari industri manufaktur berdasarkan pemilikan (perusahaan) sebagai berikut : sektor pemerintah menurun dari 25,0% (1975) menjadi 14,4% (1983): sektor swasta meningkat dari 50,7% (1975) menjadi 56,9% (1983); sedangkan sektor (swasta) asing menurun dari 10,2% 91975) menjadi 1,5% (1983); namun patungan swasta/ asing meningkat dari 10,5% (1975) menjadi 21,1 (1983). (Gunawan Sumodiningrat, 1990) Jadi peran sektor swasta dan patungan swasta/ asing sejak awal tahun 1980-an menjadi dominan dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi karena memberi sumbangan pada produk industri manufaktur sebesar 78,0%. Lebih-lebih setelah terjadi proes konsentrasi ekonomi pada kelompok swasta besar atau parakonglomerat yang menguasai 57% dari pendapatan nasional dan omzet penjualan mereka mencapai Rp 70 triliun (dua kali lipat APBN 1989/1990). b. Peran Sebagai Pencipta Lapangan Pekerjaan Jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur menurut skala usaha (dalam prosentase) berturutturut sebagai berikut ; ISK (Ik + IRT) sebanyak 86,0% 91974/1975); 80,6% (1979) dan
68,3% (1986), sedang Ism dan ISB sebanyak 13,5% (1974), 19,4% (1979) dan 31,7% (1986). (Tulus Tambunan, 1996). Pangsa tenaga kerja pada Isk yang terdiri dari industri kecil (IK) dan Industri Rumah Tangga (IRT) cenderung makin menurun, meskipun pada tahun 1986 masih tetap lebih besar, yaitu 68,3% di bandingkan pangsa Ism dan ISB sebesar 31,7%. Hal ini, menurut Anderson, disebabkan karena ada relasi negatif antar apertumbuhan ekonomi dengan perkembangan daya serap tenaga kerja ISK. Artinya bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka daya serap tenaga kerja pada ISK akan menurun. Kasus di Idnoensia adalah bahwa selam amasa Pelita I sampai Pelita III (1969-1983) pertumbuhan ekonomi meningkat akibat adanya kenaikan harga minyak selama masa oil boom 91973-1982).
c. Fungsi Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Ada dua konsep mengenai tanggung jawab sosial suatu perusahaan, yaitu : 1. Howard R. Bowen dalam bukunya “Social Responsibility of the Businessman” menganjurkan bahwa perusahaan-perusahaan hendaknya mempertimbangkan dampakdampak sosial dari keputusan yang dibuatnya. 2. Konsep “Social Responsibility”, yaitu adanya perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mengaitkan kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakannya dengan lingkungan sosial sedemikian rupa sehingga bermanfaat atau menguntungkan baik bagi perusahaan maupun masyarakat. (Asep Hermawan, 1995) 3. Adnan Putra menjelaskan bahwa pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam GBHN, yaitu bahwa pembangunan di Indonesia berwawasan lingkungan. Yang dimaksud pembangunan berwawasan lingkungan menurut pasal 1 butir 13 UU Lingkungan Hidup tahun 1982 adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang bekresinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Dengan demikian lingkungan itu mengandung arti luas, secara dimensional mencakup lingkungan phisik (ekologi/ekosistem) dan non phisik (budaya/ tradisi/ nilai), secara struktural organisatorik mencakup lingkungan internal dan eksternal. (Asep Hermawan, 1995)
d. Daya Serap Tenaga kerja Setelah Krisis 1997 Melemahnya permintaan domestik dan berbagai kendala yang timbul dalam proses produksi sebagai akibat dampak krisis moneter menyebabkan sebagian besar perusahaan mengurangi bahkan menghentikan produksi, sehingga terjadi peningkatan PHK. Berdasarkan laporan Departemen Tenaga Kerja pada tahun 1997 ada 93 perusahaan yang secara resmi melakukan PHK terhadap 41.716 orang pekerja, 10 perusahaan dalam proses PHK terhadap 2.068 pekerja dan diperkirakan akan terjadi PHK atas 6.523 pekerja (Laporan tahunan BI 1997/1998). Disisi pasokan tenaga kerja, jumlah angkatan kerja tahun 1997 diperkirakan mengalami peningkatan dari 92,8 juta orang (1996) menjadi 95,5 juta orang. Dengan perkembangan tersebut, jumlah pengangguran terbuka pada tahun 1997 meningkat sampai sekitar 7 juta orang atau 7,5% dari angkatan kerja. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian pada tahun 2000, maka tingkat pengangguran terbuka (perbandingan jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja) menurun dari 6,0% (1999) menjadi 5,9%. Indikator Ketenagakerjaan : Indikator Penduduk usia kerja Jumlah angkatan kerja
1998 13,5 92,8
Juta Penduduk 1999 2000 141,1 141,3 94,8 95,7
2001 0,,15 0,95
Bekerja 87,7 88,9 Pengangguran terbuka 5,1 6,0 Tingkat pengangguran terbuka % 5,5 6,4 PTAK % 66,9 67,2 Sumber : Badan Pusat Statistik (dalam Laporan BI, 2000)
89,9 5,9 6,1 67,7
1,04 -1,64 -2,60 0,73
Indikator lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu ratio antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, meningkat dari 67,2% (1999) menjadi 67,7%. Hal ini berkaitan dengan menurunnya jumlah pengangguran terbuka dan PHK cenderung menurun Meskipun angka pengangguran menurun, jumlah orang menganggur cukup tinggi, yaitu 5,9 juta orang. Dilihat dari tingkat pendidikannya: 62,0% SD, 16,0% SMP, 18% SMA, Diploma dan Universitas 4%.
C. ANALISIS KEBIJAKAN YANG RELEVAN a. Kebijakan Peningkatan Kinerja dan Daya Saing Dalam World Competitiveness Report 1996, Indonesia erada di ranking 41 dalam hal tingkat daya saing dari 46 negara (turun dari ranking 33 pada tahun 1995). Sedangkan untuk ASEAN lainnya umumnya naik, yakni ranking tahun 1996 untuk Filipina (31), Thailand (30), Malaysia (23) dan Singapura (2). Hal ini sebagai akibat masa PJP-I yang umumnya hampir bersifat total inward looking (IWL) dengan penerapan strategi industrialisasi substitusi import (ISI) secara penuh dengan politik proteksi dan subsidi yang mengiringinya, telah menghasilkan kinerja efisiensi produk industri dan ekonomi yang berbiaya tinggi dengan kualitas rendah diukur oleh harga dan kualitas internasional. Dalam situasi inefisiensi industrialisasi dan kebocoran pembangunan yang tinggi (Sumitro menyebutkan sekitar 30%), pemerintah mengandalkan solusinya dengan langkah deregulasi, swastanisasi dan debirokratisasi secara amat lamban dalam bentuk paket-paket kebijaksanaan yang berlangsung sejak tahun 1983 hingga tahun 1996. b. Kebijakan Pemberdayaan Perusahaan Kecil Menengah Kebijakan makro antara lain melalui kebijakan kredit diharapkan akan mampu memelihara kestabilan ekonomi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerj baru. Sedangkan melalui kebijakan mikro antara lain dapat meningkatkan dan memperluas akses usaha kecil dan koperasi kepada lembaga keuangan/ perbankan, akses pasar, berupa pengenalan, pembinaan produk-produk baru yang lebih mendekati selera pasar, atau kegiatan-kegiatan lain yang besifat produktif dari usaha yang bersangkutan. (A. Daniel Uphadi, 1995). Pola kredit bersubsidi yang telah diluncurkan pemerintah sejak tahun 1973 antara lain: Kredit Investasi Kecil/ KIK Dan Kredit Modal Kerja Permanen / KMKP, Kredit Bimas Dan Inmas, Kredit Umum Pedesaan/ KUP. Bank Indonesia (BI) selain memberikan bantuan keuangan, juga memberikan bantuan teknis kepada perbankan melaluli Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK-BI) antara lain melakukan identifikasi peluang investasi pada semua sektor ekonomi (A. Daniel Uphadi, 1995). Pemerintah telah menjalankan berbagai cara untuk menangani hal itu : 1. Januari 1990 Presiden menghimbau agar koperasi hendaknya diberi saham oleh perusahaan-perusahaan besar, sampai 25% dari total saham perusahaan. 2. 15 Mei 1996, pemerintah mencanangkan Gerakan Kemitraan Nasional, yang bertujuan menggalang kekuatan semua pihak agar peduli dengan masalah kemitraan usaha (Lukman Hakim, 1996). Selama ini kemitraan usaha lebih banyak didasarkan atas pertimbangan politik dari pada atas dasar pertimbangan ekonomi. Dasar pertimbangan ekonomi untuk melakukan kemitraan usaha adalah adanya keterkaitan produksi, yaitu keterkaitan produksi ke depan
(forward production lingkage) atau keterkaitan produksi ke belakang (backward production linkage). Forward production linkage artinya hasil produksi (output) dari UKM dibeli (dipakai) oleh USB untuk diproses menjadi finish goods. Backward production linkage artinya input (bahan baku) UKM diperoleh atau dibeli dari USB.
