BAB III SAJIAN DAN ANALISIS DATA. mensosialisasikan Pemilu Legislatif Data yang diperoleh berasal dari proses

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB III SAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada Bab III ini akan dipaparkan sejumlah data yang berkaitan dengan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dalam mensosialisasikan Pemilu Legislatif 2014. Data yang diperoleh berasal dari proses wawancara mendalam (in depth interview) dan studi pustaka. Informan dalam penelitian ini dianggap sudah memenuhi prinsip keterwakilan data, di antaranya adalah: 1. Komisioner dan anggota KPU Kota Surakarta 2. Relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU Kota Surakarta 3. Kepanitiaan ad hoc dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kota Surakarta 4. Masyarakat sasaran sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 di Kota Surakarta

A. Tahap Persiapan / Perencanaan 1. Latar Belakang Penyusunan Strategi Sebagai penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggungjawab untuk mendorong partisipasi masyarakat. Kewajiban tersebut secara jelas telah tercantum pada PKPU No. 23 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Pasal 5, yang berbunyi sebagai berikut:

commit to user 69


digilib.uns.ac.id 70

(1) Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab: a. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu; dan c. mendorong Partisipasi Masyarakat. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.1

Pada poin c, disebutkan bahwa KPU memiliki tugas untuk mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dimaksud dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan Pemilu 2014, baik itu dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden 2014. Lebih jelasnya, pada pasal 8 diperinci apa saja jenis kegiatan yang dimaksudkan sebagai partisipasi masyarakat, yakni: (1) Partisipasi masyarakat pada Pemilu dapat dilakukan dalam bentuk: a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu; b. sosialisasi Pemilu; c. pendidikan politik bagi Pemilih; d. survei atau jajak pendapat; e. penghitungan cepat hasil Pemilu; dan f. pemantauan Pemilu.

1

PKPU No. 23 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

commit to user



(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi/kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan 2 perundangundangan.

Dalam kerangka mensukseskan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, salah satu cara yang ditempuh KPU adalah dengan melakukan sosialisasi dengan lebih intensif lagi kepada masyarakat. Bentuk dan cara sosialisasi secara garis besar telah diatur dalam PKPU No. 23 tahun 2013 pada pasal 13 sampai dengan 15, seperti berikut: Pasal 13 (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b kepada Pemilih. (2) Sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan: a. penyebarluasan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilu; b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang kepemiluan; c. mendorong peningkatan partisipasi Pemilih. Pasal 14 (1) Setiap warga negara dan/atau kelompok, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan hukum, serta media massa elektronik/cetak dapat melaksanakan sosialisasi Pemilu. (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan kelompok maupun organisasi kemasyarakatan, komunitas masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan hukum,

2

Ibid.

commit to user



lembaga pendidikan dan media massa elektronik/cetak dalam melaksanakan sosialisasi. Pasal 15 Sosialisasi Pemilu dilakukan kepada masyarakat melalui mobilisasi sosial, media massa (cetak dan elektronik), pengadaan bahan sosialisasi, serta pemanfaatan budaya lokal/tradisional, dan bentuk-bentuk lain sosialisasi yang memudahkan masyarakat dapat menerima informasi kepemiluan dengan baik.3

Berdasarkan PKPU No. 23 tahun 2013 telah dengan jelas diberikan gambaran, baik dari segi pesan yang harus disampaikan, sampai dengan saluran – saluran yang dapat digunakan sebagai alternatif. Posisi KPU Kota Surakarta yang berada di bawah KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI membuat KPU Kota Surakarta wajib untuk mengikuti segala peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh jajaran di atasnya. Termasuk dalam hal strategi komunikasi dalam sosialisasi Pemilu Legislatif 2014. Sehingga semua strategi yang sudah dirancang dan dipilih tetap didasarkan pada aturan dari KPU RI. Seperti yang diungkapkan oleh Komisioner KPU Kota Surakarta, Kajad Pamudji Joko Warsito sebagai berikut Kami dasarnya dari peraturan KPU. Sudah ada juknisnya bahwa sosialisasi itu harus melalui berbagai tahapan. Baik dengan menggunakan relawan demokrasi, kemudian sosialisasi dengan menggunakan media dan juga melalui RT/RW atau kepanitiaan ad hoc.4

3

Ibid. Wawancara dengan Kajad Pamudji Joko Waskito di KPU Kota Surakarta tanggal 14 Mei 2014 pukul 13:00. 4

commit to user



Namun diluar pedoman tersebut, diharapkan jajaran KPU di tiap kabupaten / kota mampu menerjemahkan sendiri dan mengimplementasikan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di kabupaten / kota yang bersangkutan. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Ketua KPU Kota Surakarta, Agus Sulistyo yang menyatakan bahwa: Kalau substansinya dibuat secara nasional, tetapi bagaimana ini membuat pilahan-pilahan ini, barangkali cuma di Solo. Kalau penentuan segmen ini secara nasional penentuannya. Tetapi bagaimana ini membuat konsep, strategi ini kita yang format sendiri. Untuk mempermudah, untuk menjangkau segmen itu.5

Selain itu, juga terdapat target partisipasi pemilih yang telah ditentukan sebelumnya oleh KPU RI. Salah satu cara untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih tentu dilakukan dengan sosialisasi. Sehingga keberadaan sosialisasi menjadi sangat vital sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Besaran target partisipasi pemilih diungkapkan oleh Setyo Budiarto, Kasubag Teknis dan Hubmas KPU Kota Surakarta melalui pernyataan di bawah ini: “Memang sudah menjadi program nasional dari KPU. Target nasional tingkat partisipasi pemilih adalah 75%. Jadi ya harus tercapai angka 75% itu.”6

5

Wawancara dengan Agus Sulistyo di KPU Kota Surakarta tanggal 27 Juni 2014 pukul

6

Wawancara dengan Setyo Budiarto di KPU Kota Surakarta tanggal 16 Mei 2014 pukul

13:00 13:00

commit to user



2. Strategi yang Direncanakan Berdasarkan Undang – Undang dan Petunjuk Pelaksanaan dari KPU, ada beberapa pembagian yang dirancang oleh KPU Kota Surakarta untuk memudahkan pelaksanaan sosialisasi. Pembagian tersebut dilakukan dengan memetakan dan mengelompokkan masyarakat yang menjadi sasaran dalam sosialisasi. Secara garis besar, dalam melakukan sosialisasi mengenai Pemilu Legislatif 2014, KPU Kota Surakarta memetakan strategi yang terbagi menjadi tiga garis besar, yaitu: a. Strategi Komunikasi Interpersonal Strategi komunikasi interpersonal adalah jenis strategi komunikasi yang memanfaatkan sarana komunikasi interpersonal dan komunikasi tatap muka kepada masyarakat. Baik KPU maupun komunikator lainnya yang ditunjuk hadir secara langsung di tengah – tengah masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan berbagai penjelasan lainnya. Beberapa strategi komunikasi interpersonal yang digunakan adalah: (i)

Sosialisasi terhadap struktur birokrasi pemerintah kota Surakarta

(ii)

Sosialisasi terhadap struktur penyelenggara Pemilu

(iii)

Sosialisasi kepada masyarakat di lokasi keramaian dan ruang publik

(iv)

Sosialisasi kepada kelompok – kelompok masyarakat dengan menggunakan program relawan demokrasi

commit to user



b. Strategi Komunikasi Media Jenis

strategi

komunikasi

lain

yang

diterapkan

adalah

dengan

menggunakan media sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Dengan memanfaatkan media, maka didapatkan manfaat pesan yang disampaikan akan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas. Media yang digunakan baik melalui media cetak, elektronik, media luar ruang dan tidak ketinggalan juga memanfaatkan keberadaan internet. c. Strategi Komunikasi Budaya Strategi komunikasi dengan memanfaatkan budaya merupakan salah satu pengembangan

yang

dilakukan

oleh

KPU

Kota

Surakarta

untuk

menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Mengingat Surakarta adalah kota yang terkenal dengan kebudayaannya, penggunaan budaya sebagai sarana sosialisasi diharapkan mampu dapat lebih lagi menarik perhatian masyarakat. Salah satu strategi yang merupakan instruksi langsung dari pusat adalah pembentukan Relawan Demokrasi. Dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Relawan Demokrasi, dijelaskan bahwa program Relawan Demokrasi adalah sebuah gerakan sosial yang dicanangkan oleh KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas pemilih. Program Relawan Demokrasi muncul akibat menurunnya angka partisipasi politik masyarakat pada Pemilu sebelumnya. Selain itu, KPU menilai terjadi penurunan kualitas Pemilu, dikarenakan dalam menggunakan hak pilihnya masyarakat seringkali tidak mengacu pada kualitas dan kapabilitas calon. Melainkan berdasarkan kepada perhitungan untung dan rugi, atau dengan kata lain sangat mudah terpengaruh oleh money politic.

commit to user



Program Relawan Demokrasi menyasar pada lima kelompok sasaran yang dirasa paling strategis dan mampu mencakup semua lapisan masyarakat. Berdasarkan Juklak Relawan Demokrasi, KPU membagi lima kelompok sasaran sebagai berikut: a. Kelompok keagamaan b. Kelompok perempuan c. Pemilih pemula d. Penyandang disabilitas e. Kelompok marginal Program relawan demokrasi sendiri memiliki tujuan untuk: a. Meningkatkan kualitas proses Pemilu b. Meningkatkan partisipasi pemilih c. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi d. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi, KPU sebagai pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:

commit to user



Tabel 3.1 Tugas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi PELAKSANA

TUGAS

KPU 1. Menentukan norma dan standar kegiatan Program Relawan Demokrasi. 2. Melakukan supervisi pelaksanaan Program Relawan Demokrasi. 3. Melakukan rekapitulasi dan evaluasi nasional. KPU PROVINSI

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Relawan Demokrasi di Kabupaten/Kota dalam lingkup provinsi. 2. Melakukan supervisi pelaksanaan Program Relawan Demokrasi di kab/kota wilayah provinsi terkait. 3. Melaporkan rekap pelaksanaan kegiatan Program relawan demokrasi di tingkat provinsi ybs kepada KPU.

KPU KAB/KOTA

1. Melakukan rekruitmen. 2. Memberikan pembekalan. 3. Mengkoordinir relawan demokrasi di setiap segmen 4. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan relawan demokrasi. 5. Membuat laporan bulanan pelaksanaan relawan demokrasi di wilayahnya. 6. Melaporkan kepada KPU provinsi.

commit to user



Untuk lebih jelasnya mengenai pemetaan dan pembagian strategi komunikasi dalam sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 dapat dilihat pada bagan berikut ini: Gambar 3.1 Pembagian Strategi dalam Sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 Oleh KPU Kota Surakarta

Strategi Komunikasi Interpersonal

Strategi Komunikasi Media

Sosialisasi kepada birokrasi Pemerintah Kota Surakarta

Media cetak

Sosialisasi kepada struktur penyelenggara Pemilu

Media elektronik

Strategi Komunikasi Budaya

Kirab Budaya Sosialisasi kepada masyarakat kota Surakarta di lokasi keramaian

Media luar ruang

Sosialisasi kepada komunitas komunitas dengan menggunakan Relawan Demiokrasi

Internet

Diakui oleh Komisioner KPU Kota Surakarta, Kajad Pamudji Joko Waskito bahwa titik berat sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 ini terdapat pada sosialisasi melalui jaringan penyelenggara pemilu dan sosialisasi melalui lima segmen atau komunitas. Yang dinyatakan sebagai berikut: Sosialisasi lebih mengedepankan sosialisasi kepada kelompok sektoral (sosialisasi kepada lima segmen masyarakat dengan menggunakan relawan

commit to user



demokrasi) dan sosialisasi penyelenggara Pemilu).7

kepada

kelompok

teritorial

(jaringan

Pernyataan tersebut sama dengan yang dikemukakan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jebres, Sumarmo seperti berikut: “Untuk Pemilu Legislatif ini sebagian besar sosialisasi kan dipegang oleh KPU. Artinya dalam anggaran itu banyak yang di KPU. Sementara untuk sosialisasi di tingkat PPK dan PPS relatif kecil sekali.” 8

Budi Cahyono, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sewu juga mengeluarkan pernyataan yang senada. Sosialisasi untuk Pemilu Legislatif tahun ini relatif berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya. Karena sekarang sudah ada relawan demokrasi, jadi yang lebih banyak bergerak adalah relawan demokrasi itu. Ditambah dengan sosialisasi melalui media massa dan KPU sendiri.9

3. Tujuan Penerapan Strategi Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh KPU Kota Surakarta dari tahapan – tahapan sosialisasi yang dilakukan. Tujuan tersebut diantaranya adalah: a. Memberikan pendidikan Pemilu kepada masyarakat Dengan melakukan sosialisasi, KPU Kota Surakarta berharap mampu memberikan

pendidikan

tentang

kepemiluan

yang

lengkap

kepada

masyarakat. Tujuan ini juga telah tercantum pada PKPU No. 23 tahun 2013 pasal 13 ayat 1 poin b, dimana sosialisasi yang dilakukan harus mampu 7

Wawancara dengan Kajad Pamudji Joko Waskito di KPU Kota Surakarta tanggal 14 Mei 2014 pukul 13:00. 8 Wawancara dengan Sumarmo di Kantor Kecamatan Jebres tanggal 28 Mei 2014 pukul 10:00. 9 Wawancara dengan Budi Cahyono tanggal 4 Juni 2014

commit to user



meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengenai kepemiluan. b.

Membangkitkan kesadaran masyarakat

mengenai Pemilu sebagai

kepentingan demokrasi Keberadaan Pemilu akhir – akhir ini sering disepelekan oleh masyarakat. Tidak

sedikit

warga

Indonesia

yang

mulai

memandang

apatis

penyelenggaraan Pemilu. Padahal sejatinya Pemilu adalah esensi dari sebuah negara demokrasi. KPU Kota Surakarta berharap masyarakat mulai menyadari kemabali pentingnya Pemilu melalui tahapan sosialisasi yang dilakukan dan tidak lagi memilih untuk golput. Tujuan tersebut sesuai dengan pernyataan Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kota Surakarta, Setyo Budiarto seperti berikut: Masyarakat sekarang memandang apatis Pemilu. Maka kita berusaha untuk membangkitkan kembali kesadaran mengenai Pemilu untuk kepentingan demokrasi itu. Kalau tidak melalui Pemilu, memang mau memilih pemimpin lewat apa? 10 Pernyataan yang sama juga dikeluarkan oleh salah seorang Relawan Demokrasi dari segmen perempuan, Atiek Supriyati. “Tujuan kita sosialisasi untuk membangun kepercayaan masyarakat. Mengajarkan bagaimana cara mencoblos itu. Serta mengajak untuk jangan jadi golput.” 11

10 11

Wawancara dengan Setyo Budiarto tanggal 16 Mei 2014 Wawancara dengan Atiek Supriyati di Purwosari tanggal 19 Mei 2014 pukul 19:00

commit to user



Setali tiga uang dengan dua pernyataan sebelumnya, Hindun Zulaikha, Relawan Demokrasi segmen agama juga memiliki pandangan yang sama. “Tujuannya agar merubah mereka dari yang sebelumnya apatis untuk menjadi pemilih.” 12

c. Masyarakat bisa menggunakan hak pilih yang mereka miliki dengan benar Pelaksanaan Pemilu, utamanya Pemilu Legislatif di masa sekarang seringkali menimbulkan kebingungan. Masyarakat sekarang memiliki kesempatan untuk memilih calon legislatif yang mereka inginkan secara langsung. Masyarakat berkesempatan untuk menentukan siapa – siapa saja yang berhak untuk duduk di pemerintahan, baik itu di tingkat DPRD Kabupaten / Kota, DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI. Jumlah surat suara yang lebih dari 1 dan banyaknya partai serta calon tidak jarang membuat masyarakat menjadi kebingungan untuk menyalurkan hak pilihnya. Sehingga keberadaan sosialisasi menjadi sangat penting untuk mencegah rusaknya suara masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Jebres, Sutardi di bawah ini: Tujuannya kita berharap masyarakat tahu, bahwa ketika menggunakan hak pilih itu seperti apa. Misalnya ketika setelah diberi surat suara dari KPPS kadang – kadang masyarakat tidak tahu ini harus diapakan. Intinya hanya itu kalau masyarakat. Mereka bisa menggunakan hak pilih dengan benar dan tepat. Lepas dari siapa yang mereka pilih. Itu terserah mereka.13

12 Wawancara dengan Hindun Zulaikha di Kantor Aisyiyah Surakarta tanggal 20 Mei 2014 pukul 09:00. 13 Wawancara dengan Sutardi di Ngoresan tanggal 4 Juni 2014 pukul 11:00.

commit to user



d. Menjadikan pemilih pemula menjadi pemilih yang cerdas dan rasional Pada pelaksanaan Pemilu 2014, KPU turut juga memberikan perhatian kepada kelompok pemilih pemula. Pemilih pemula sebelumnya seringkali diabaikan dalam sosialisasi Pemilu. Padahal sejatinya jumlah pemilih pemula cukup signifikan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Pemilih pemula merupakan golongan pemilih yang baru pertama kali mempunyai hak pilih dalam pelaksanaan Pemilu. Biasanya pemilih pemula berusia pada kisaran 17 – 21 tahun dan masih duduk di bangku SMA atau mahasiswa tingkat awal. Pengetahuan mereka yang minim mengenai Pemilu menjadi salah satu faktor pemicu tingkat golput yang tinggi pada pemilih pemula. Sehingga sosialisasi terhadap golongan pemilih pemula dinilai sangat penting. Terutama sosialisasi dilakukan agar pemilih pemula dapat dibentuk menjadi pemilih yang cerdas dan rasional. Salah satu Relawan Demokrasi dari segmen pemilih pemula, Nasichun Aviv Aluwi juga memiliki pemikiran yang sama. Untuk pemilih pemula targetnya adalah bagaimana mereka bisa menjadi pemilih yang cerdas. Bisa menentukan pilihan sesuai dengan hal – hal yang bersifat rasional. Jadi ketika mereka memilih itu sudah melalui proses panjang. Sudah benar – benar dilihat track recordnya, kemudian bagaimana program kerjanya, visi misinya. Ketika memilih tidak hanya berdasarkan figur, desakan orang tua, atau karena iklannya yang bagus.14

Senada dengan rekannya, Bintang Aji Permana, Relawan Demokrasi darI segemen pemilih pemula turut mengungkapkan hal yang serupa.

14

12:00

Wawancara dengan Nasichun Aviv Aluwi di FISIP UNS tanggal 20 Mei 2014 pukul

commit to user



Kalau teman – teman pemilih pemula nggak disosialisasi, mereka hanya akan tahu partai politik yang ada di media saja. Yang lainnya mereka nggak akan tahu. Sehingga ujungnya nanti mereka hanya memilih yang mereka tahu. Pemilih pemula juga belum pernah nyoblos, jadi mereka juga belum tahu caranya. Tujuannya supaya mereka tahu tentang Pemilu dan kemudian tidak golput.15 4. Identifikasi Khalayak Dalam proses penyusunan strategi komunikasi, terdapat beberapa tahapan yang dilalui agar strategi yang direncanakan dapat mengenai sasaran dengan efektif. Salah satu langkah awal yang biasa dilakukan adalah dengan mengenal terlebih dahulu siapa – siapa saja masyarakat yang menjadi sasaran. Ketua KPU Kota Surakarta, Agus Sulistyo mengakui dalam penetuan masyarakat yang menjadi sasaran dalam sosialisasi tidak didahului dengan riset terlebih dahulu. “Nggak ada. Nggak ada riset. Hanya kemampuan otodidak, feelling saja. Kita lihat cocoknya pendekatannya seperti ini. Begitu saja.” 16

Serupa dengan yang diungkapkan oleh Kajad Pamudji Joko Warsito, Komisioner KPU Kota Surakarta seperti berikut: Tidak ada riset. Hanya sudah diberikan panduan melalui peraturan KPU. Sosialisasi untuk kelompok sektoral lebih terpilahkan, karena ada susunan kelompok tersebut. Baik dari marginal, pemula, keagamaan, difabel, perempuan, sudah ada struktur sendiri – sendiri. Ketika kita sosialisasi juga menggunakan relawan demokrasi, yang relatif sudah lebih lama bergerak di sektoral, sehingga mereka sudah memahami karakteristiknya. Untuk kelompok teritorial kaitannya dengan masyarakat di RT/RW. Tidak ada riset.17 15

Wawancara dengan Bintang Aji Permana di IAIN Surakarta tanggal 18 Mei 2014 pukul

16


10:00. 13:00. 17

Wawancara dengan Kajad Pamudji Joko Waskito di KPU Kota Surakarta tanggal 14 Mei 2014 pukul 13:00.

commit to user



Meskipun KPU Kota Surakarta tidak melakukan riset untuk mengidentifikasi masyarakat sasaran, namun komunikator yang ditunjuk untuk melakukan sosialisasi sudah dianggap mampu dan menguasai khalayak yang mereka hadapi. KPU Kota Surakarta beranggapan pengetahuan yang terdahulu tersebut sudah cukup untuk menguasai khalayak yang akan dihadapi. Kondisi tersebut terutama berlaku untuk sosialisasi dengan menggunakan relawan demokrasi. Sementara untuk sosialisasi dengan menggunakan jaringan birokrasi dan penyelenggara, KPU Kota Surakarta relatif sudah mengetahui karakteristik masyarakat yang akan dihadapi, karena memang sudah sering bersentuhan secara langsung. Berikut adalah gambaran karakteristik dari setiap kelompok masyarakat yang termasuk dalam tataran strategi komunikasi KPU Kota Surakarta untuk sosialisasi Pemilu Legislatif 2014. a. Kelompok struktur birokrasi Lapisan yang termasuk ke dalam kelompok struktur birokrasi adalah mereka yang bekeraja atau duduk di pemerintahan. Mengingat lingkup kerja KPU Kota Surakarta adalah wilayah kota Surakarta, maka birokrasi yang dimaksud tentunya adalah orang – orang yang duduk di pemerintah kota Surakarta. Struktur birokrasi meliputi seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota Surakarta. Masyarakat dalam kelompok struktur birokrasi biasanya memiliki karakteristik tingkat pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Pengetahuan dan pemahaman mengenai politik dan kepemiluan juga lebih baik apabila dibandingkan dengan

commit to user



kelompok – kelompok sebelumnya. Kondisi tersebut diperjelas dengan pernyataan Ketua KPU Kota Surakarta, Agus Sulistyo sebagai berikut: “Kalau birokrasi biasanya dia orang yang sibuk. Pendidikan politik itu pasti sudah belajar dan mengetahui sendiri, karena mereka kan orang yang terdidik.” 18 b. Kelompok struktur penyelenggara Sosialisasi yang dilakukan melalui struktur penyelenggara adalah bentuk sosialisasi yang dilakukan KPU dengan menggunakan kepanitiaan ad hoc yang telah dibentuk sebelumnya di kecamatan dan kelurahan. Baik PPK, PPS maupun juga pada akhirnya KPPS menjadi ujung tombak KPU untuk mendekati dan memberikan informasi yang selengkap mungkin mengenai Pemilu kepada masyarakat di sektor pemerintahan terkecil, seperti RT dan RW. Sosialisasi yang dilakukan melalui struktur penyelenggara relatif lebih sederhana apabila dibandingkan dengan sosialisasi melalui lima segmen pemilih dan program Relawan Demokrasi. Karakteristik masyarakat yang hampir mirip satu dengan yang lainnya memudahkan sosialisasi yang dilakukan oleh PPK dan PPS dari KPU Kota Surakarta. Selain itu faktor pendidikan yang tidak jarang lebih tinggi, serta pengalaman – pengalaman mengikuti Pemilu

terdahulu juga

menjadi salah satu

faktor

yang

mempermudah sosialisasi. PPS Kecamatan Jebres, Sutardi menyatakan sebagai berikut: 18

13:00.


commit to user



“Masyarakat saya katakan sebetulnya sangat kondusif sekali. Enak diajak bicara. Masyarakat juga sangat toleran dan partisipasinya cukup tinggi.”19 Komisioner KPU, Kajad Pamudji Joko Waskito memiliki penilaian yang serupa mengenai karakteristik kelompok struktur penyelenggara ini. “Mereka secara sosial ekonomi juga lebih mapan. Kebanyakan lebih cerdas juga kelihatannya. Mereka juga sudah sering mendapatkan sosialisasi sebelumnya.” 20 c. Pemilih pemula Menurut Relawan Demokrasi segmen pemilih pemula, kelompok pemilih pemula memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan kelompok lainnya. Menurut Nasichun Aviv Aluwi, Relawan Demokrasi segmen pemilih pemula, salah satunya adalah jumlah mereka yang cukup banyak. “Pemilih pemula adalah salah satu kelompok yang potensial dalam Pemilu. Kalau ditotal, di Surakarta sendiri jumlah pemilih pemula berkisar antara 8.000 sampai 15.000 pemilih.” 21 Selain itu, karena usia yang relatif masih muda, para pemilih pemula biasanya belum mempunyai pilihan atau preferensi sendiri. Sehingga mereka lebih mudah untuk dipengaruhi atau memilih karena ikut – ikutan orang di sekitar. Pengetahuan yang dimiliki mengenai Pemilu juga masih sangat minim apabila dibandingkan dengan segmen masyarakat lainnya. Pernyataan

19

Wawancara dengan Sutardi di Ngoresan tanggal 4 Juni 2014 pukul 11:00 Wawancara dengan Kajad Pamudji Joko Waskito di KPU Kota Surakarta tanggal 14 Mei 2014 pukul 13:00. 21 Wawancara dengan Nasichun Aviv Aluwi di FISIP UNS tanggal 20 Mei 2014 pukul 12:00. 20

commit to user



tersebut dikemukakan oleh Bintang Aji Permana, salah satu Relawan Demokrasi dari segmen pemilih pemula. “Pengetahuan tentang Pemilu mereka itu belum terlalu tahu. Selain itu mereka biasanya memilih karena diarahkan atau dipengaruhi oleh orang tua.”22 Nasichun

Aviv

Aluwi

melengkapi

pernyataan

tersebut

dengan

menambahkan istilah jikalau pemilih pemula adalah golongan yang belum stabil, dari segi psikologis. Pemilih pemula biasanya berusia antara 17 – 21 tahun. Kebanyakan masih siswa SMA atau mahasiswa semester 1 atau 2. Pendidikan politik yang mereka miliki masih sangat rendah. Sementara akses informasi sekarang sangat besar. Di satu sisi dia belum mendapatkan pengetahuan politik yang kuat tapi dibanjiri dengan arus informasi yang besar. Padahal kalau kita memandang media, sekarang media juga sudah tidak begitu netral. Secara psikologis ini menjadi tidak stabil. Kondisi ini bisa menjadi potensial, karena mereka nanti bisa menjadi pemilih yang dapat menentukan kesuksesan Pemilu. Tapi bisa juga menjadi hal yang sangat rawan, karena rentan untuk diselewengkan. 23 d. Perempuan Segmen perempuan adalah kelompok yang juga jarang mendapatkan perhatian dari KPU. Pada pelaksanaan sosialisasi Pemilu Legislatif 2014, segmen perempuan juga beroleh perhatian khusus yang disasar dalam sosialisasi. Mengingat dalam pelaksanaan Pemilu sebelumnya kelompok ini kurang diperhatikan, pengetahuan mereka tentang politik dan kepemiluan juga masih kecil. Walaupun biasanya anggota dari segmen perempuan sudah 22


23


10:00. 12:00.

commit to user



pernah menggunakan hak pilih dalam Pemilu sebelumnya. Pernyataan Atiek Supriyati,

Relawan

Demokrasi

segmen

perempuan

sedikit

banyak

memberikan gambaran mengenai segmen tersebut. Orang – orang di segmen perempuan itu minim pengetahuan politik. Ketika dilakukan sosialisasi kadang ada yang tahu, ada yang tidak dan kadang ada yang ngeyel. Ada juga yang tidak mau memilih. Mungkin karena pengalaman dari dulunya sehingga menjadi kecewa. Merasa kalau nyoblos nggak nyoblos kondisinya tetap sama saja.24 Komisioner KPU Kota Surakarta, Kajad Pamudji Joko Waskito menambahkan

pemilih

perempuan

seringkali

tidak

berani

untuk

mengungkapkan pilihan mereka. Mereka lebih sering memilih karena mengikuti pilihan suami. Menurutnya kondisi seperti ini juga menjadi perhatian sendiri dari KPU. Perempuan sekarang lebih dikedepankan. Dalam Pemilu sendiri calon legislatif juga lebih diproritaskan 30% calonnya adalah perempuan. Sehingga diharapkan bisa menghilangkan kebiasaan paternalistik dalam masyarakat.25 e. Kelompok Agama Kelompok agama merupakan salah satu segmen yang rentan dengan golput. Kondisi tersebut salah satunya diakibatkan karena kekecewaan mereka dengan pemimpin yang terpilih dari Pemilu sebelumnya. Hindun Zulaikha, Relawan Demokrasi segmen kelompok agama sering mendapati pernyataan semacam itu ketika melakukan sosialisasi Pemilu pada kelompok agama.

24

Wawancara dengan Atiek Supriyati di Purwosari tanggal 19 Mei 2014 pukul 19:00. Wawancara dengan Kajad Pamudji Joko Waskito di KPU Kota Surakarta tanggal 14 Mei 2014 pukul 13:00 25

commit to user



“Di kelompok agama banyak orang yang karena kejadian akhir – akhir ini banyak para pemimpin, wakil rakyat yang dipilih dulu akhirnya tidak amanah, tidak jujur menjadi ingin golput.”26 Selain golput yang disebabkan karena kekecewaaan, beberapa golongan dari kelompok agama juga memilih untuk golput karena tidak menyetujui sistem yang digunakan di Indonesia. Iwan Warseno, Relawan Demokrasi kelompok agama memberikan pernyataan yang mendukung fakta tersebut. Kemarin kita sempat berencana memberikan sosialisasi kepada jamaah Hizbut Tahrir Indonesia. Tetapi sebelum kita sosialisasi kita diberitahu dulu oleh komisioner kalau jamaah HTI itu menolak. Memang tidak secara langsung menyatakan menolak, tapi informasinya mereka memang tidak setuju dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Akhirnya kita mundur dan tidak jadi melakukan sosialisasi kesana.27 f. Penyandang disabilitas (difabel) Selama ini kaum difabel sering dipinggirkan dan tidak dianggap mampu untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Padahal sejatinya kaum difabel juga merupakan warga negara Indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Pemilu seperti warga negara yang lainnya. Keterbatasan yang mereka miliki tidak jarang membuat hak mereka diabaikan. Oleh karena itu pada pelaksanaa Pemilu 2014, KPU berusaha merangkul kaum difabel untuk mau dan mampu berpartisipasi dalam Pemilu. Sehingga secara khusus, KPU membuat segmen tersendiri untuk melakukan sosialisasi kepada mereka penyandang disabilitas. Kondisi mereka yang berbeda dengan masyarakat

26 Wawancara dengan Hindun Zulaikha di Kantor Aisyiyah Surakarta tanggal 20 Mei 2014 pukul 09:00. 27 Wawancara dengan Iwan Warseno di Ngoresan tanggal 17 Mei 2014 pukul 11:00.

commit to user



kebanyakan membuat kaum difabel memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Salah satu yang paling menonjol dari kaum difabel adalah sikap yang pemalu dan kurang bisa menunjukkan dirinya. Angga, Relawan Demokrasi untuk kelompok difabel menilai kondisi semacam ini juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat umum memandang keberadaan kaum difabel, dan cara memperlakukan mereka. Secara umum kelompok difabel memiliki mental yang pemalu. Tidak mau menunjukkan dirinya. Mereka juga sangat terpinggirkan, baik itu sosialnya yang terpinggirkan maupun juga dari segi komunikasi terpinggirkan. Selain itu diskriminasi terhadap difabel juga masih banyak. Aksesbilitasnya pun sangat kecil sekali. Sehingga membuat difabel menjadi sulit untuk berkomunikasi dan memahami sekitarnya.28 Estiono, Relawan Demokrasi segmen kelompok difabel juga menilai kondisi lingkungan dan masyarakat yang banyak membatasi berpengaruh kepada sikap dan kepribadian mereka. Tergantung oleh bentuk lingkungan, kemudian bagaimana ia bergaul. Keluarga juga sangat berpengaruh sekali. Secara umum mereka punya karakter yang sangat kuat untuk berkembang, tetapi kurang begitu percaya diri. Terutama dipegaruhi proses pendidikan di lingkungan keluarga. Jika sering dibatasi, maka dia juga akan membatasi diri.29 Latar belakang kelompok difabel yang demikian membawa implikasi terhadap pengetahuan mereka mengenai politik dan kepemiluan. Pengetahuan dan pemahaman mereka masih sangat rendah. Bahkan tidak jarang yang

19:00.

28

Wawancara dengan Angga Kusuma Dawami di Ngoresan tanggal 20 Mei 2014 pukul

29

Wawancara dengan Estiono di KPU Kota Surakarta tanggal 20 Mei 2014 pukul 14:00.

commit to user



merasa kalau Pemilu bukanlah suatu hal yang penting, karena tidak berdampak pada kondisi mereka. “Jangankan pengetahuan politik, pengetahuan untuk dirinya sendiri untuk bisa bergaul dengan masyarakat saja tidak bisa.”30 Pernyataan Angga di atas, sejalan dengan pandangan Estiono mengenai pengetahuan politik yang dimiliki oleh kelompok difabel seperti berikut: Informasi, pengetahuan itu sangat dipengaruhi oleh difabilitasnya. Kalau teman – teman tuli itu akan sangat minim referensi, karena tidak semua akses informasi dapat ia tangkap. Kalau teman – teman daksa, teman – teman netra sebenarnya mereka untuk mendapatkan informasi tidak sulit. Tetapi terkadang masih banyak informasi yang didapat itu cenderung mentah. Tidak ada upaya untuk mengolah lebih dalam.31 Salah satu kelompok disabilitas yang menjadi sasaran sosialisasi KPU Kota Surakarta adalah kelompok slow learner. Sosialisasi yang ditujukan kepada kelompok slow learner dapat dikatakan sebagai rintisan baru yang dilaksanakan pada Pemilu 2014 ini. Kalau yang slow learner itu lebih awal. Sebelumnya walaupun tidak optimal, paling tidak teman – teman difabel sudah mengenal, tapi belum paham, tentang Pemilu dan politik. Kalau slow learner tidak ada di sekolah yang memberikan pendidikan tentang politik, hak kewarganegaraan dan sebagainya. 32 Estiono menyatakan ada beberapa hambatan yang harus dilalui ketika ingin melakukan sosialisasi kepada kelompok slow learner. Hambatan yang paling besar dirasakan datang dari sekolah dan orang – orang yang ada di sekitar anak slow learner itu sendiri. 30


31

Wawancara dengan Estiono di KPU Kota Surakarta tanggal 20 Mei 2014 pukul 14:00. Wawancara dengan Estiono di KPU Kota Surakarta tanggal 20 Mei 2014 pukul 14:00.

19:00. 32

commit to user



Pendidikan untuk anak luar biasa itu masih menganggap hal – hal itu belum penting. Walaupun pada akhirnya kami bisa meluruskan pola pikir beliau yang bertanggungjawab di sana, tetapi diawal itu hampir semua pihak apakah guru, pembimbing atau kepala sekolah, bukan menolak, tapi juga bukan menyambut dengan aktif. Sempat beberapa kalimat muncul “Mas, untungnya pemerintah, untungnya KPU, untungnya partai politik memberikan pendidikan kepemiluan itu apa? Untungnya mereka ikut Pemilu itu apa?” Padahal kita melakukan ini bukan karena untungnya apa, tapi karena itu memang hak mereka.33 g. Kelompok Marginal Kelompok marginal adalah kelompok yang seringkali terpinggirkan dan terabaikan. Mayoritas kelompok marginal berasal dari masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Menurut Marbandi, Relawan Demokrasi kelompok marginal, ada beberapa kriteria sehingga seseorang dapat disebut sebagai kaum marginal. Yang dipandang marginal itu terutama orang-orang yang sekiranya bekerja hanya mencukupi keluarga itu. hanya cukup untuk keluarga saja, itupun kadang dapet kadang tidak.Kemudian marginal itu dibedakan ada beberapa kelompok. Kelompok difabel, kelompok PKL, becak, asongan, PRT,anak jalanan, pengamen, semua itu dikatakan marginal.34 Karakteristik kelompok marginal yang mayoritas rendah secara ekonomi membuat kelompok ini menjadi rentan terhadap praktek money politic. Marbandi mengakui posisi kelompok marginal yang rendah secara pendidikan dan ekonomi sangat rawan untuk dimanfaatkan oleh calon yang biasa menghalalkan segala cara untuk menang. SDM nya tidak tinggi. Hanya sedang-sedang saja, kadang malah rendah. Kalau pengetahuan politik itu bermacam-macam. Ada yang lebih tahu, ada yang “Halah pokoke nyoblos angger dike’i duit nyoblos yen ora yo ra 33 34

Wawancara dengan Estiono di KPU Kota Surakarta tanggal 20 Mei 2014 pukul 14:00. Wawancara dengan Marbandi di Manahan tanggal 21 Mei 2014 pukul 10:00

commit to user



nyoblos.” Jadi ada yang tahu ada yang tidak tahu, ada yang sedang-sedang. Kemudian ada yang sak karepe itu ya ada.35

5. Penyusunan Pesan Tahap kedua dalam penyusunan strategi komunikasi, adalah menyusun pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Setelah mengetahui masyarakat sasaran dan karakteristiknya, maka penyusunan pesan dapat menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Sebelumnya KPU Kota Surakarta tidak secara langsung melakukan riset mengenai masyarakat sasaran. Akan tetapi KPU Kota Surakarta menggarap secara serius pesan yang akan disampaikan. Tidak hanya pesan secara umum yang harus disampaikan kepada seluruh lapisan, juga termasuk pesan yang hanya dikhususkan kepada segmen – segmen tertentu. Secara umum, terdapat lima poin utama pesan yang wajib disampaikan oleh komunikator yang telah ditunjuk KPU kepada masyarakat sasaran. Pesan utama ini wajib disampaikan kepada seluruh lapisan dan seluruh masyarakat sasaran tanpa terkecuali. Lima pesan utama tersebut adalah: a. Slogan Pemilihan Umum 2014, “Pemilih Cerdas, Pemilu Berkualitas” Dalam pelaksanaan Pemilu 2014, KPU mengusung sebuah slogan yakni “Pemilih Cerdas, Pemilu Berkualitas”. Slogan ini dimaksudkan sebagai wujud gambaran Pemilu yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia pada tahun 2014. Terhitung sudah 10 kali bangsa Indonesia melaksankan Pemilu. Tak ayal banyak hal yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu sebelumnya dapat dijadikan koreksi bersama agar membawa Pemilu

35

Wawancara dengan Marbandi di Manahan tanggal 21 Mei 2014 pukul 10:00

commit to user



Indonesia ke arah yang lebih baik. Adapun, Kajad Pamudji Joko Waskito menjelaskan, slogan “Pemilih Cerdas, Pemilu Berkualitas” juga merupakan ajakan kepada masyarakat untuk memilih dengan menggunakan rasio. Bukan lagi memilih karena imbalan atau iming – iming tertentu. Maksud dari “Pemilih Cerdas, Pemilu Berkualitas” itu adalah bahwa dalam Pemilu ini masyarakat tidak hanya sekedar berbondong – bondong menggunakan hak pilih. Tapi juga harus berpikir dalam menggunakan hak pilihnya. Tapi itu tetap diserahkan pada pemilih itu sendiri. Kita tidak boleh memberikan gambaran partai mana yang bagus atau caleg mana yang bagus. 36 Setyo Budiarto menambahkan, dengan terwujudnya generasi pemilih yang cerdas maka Pemilu akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam artian orang – orang yang nantinya terpilih untuk menduduki jabatan sebagai anggota dewan adalah mereka yang benar – benar kompeten di bidangnya. b. Tanggal pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 Sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 tidak akan ada artinya jikalau KPU Kota

Surakarta

tidak

menyampaikan mengenai tanggal dan waktu

pemungutan suara. Sehingga pesan mengenai tanggal pemungutan suara (9 April 2014) adalah pesan yang wajib untuk diberitahukan kepada setiap lapisan masyarakat sasaran. c. Syarat – syarat untuk menjadi pemilih Permasalahan utama yang selalu muncul dalam setiap penyelenggaraan Pemilu adalah mengenai data pemilih. Proses pemuktahiran data seringkali berjalan tidak maksimal. Sehingga tidak menutup kemungkinan banyaknya 36

Wawancara dengan Kajad Pamudji Joko Waskito di KPU Kota Surakarta tangal 14 Mei 2014 pukul 13:00.

commit to user



warga negara yang sudah memiliki hak namun tidak terdaftar dalam DPT. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, KPU lebih memberikan kelonggaran

kepada

masyarakat

untuk

memastikan

dirinya

dapat

menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif 2014. Terdapat 4 jenis daftar pemilih yang diakui keabsahannya oleh KPU, yaitu DPT, DPT B, DPK, dan DPKTB. Masyarakat banyak yang belum paham mengenai perbedaan setiap daftar pemilih tersebut, sehingga tentunya sosialisasi wajib dilakukan oleh KPU dan jajarannya. Selain itu sosialisasi juga meliputi cara – cara yang harus mereka lakukan untuk memastikan bahwa namanya sudah benar – benar terdaftar dalam daftar pemilih. d. Kriteria suara sah dan tidak sah Salah satu poin yang sering membingungkan masyarakat dalam Pemilu adalah cara menggunakan hak pilih. Terutama dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif, terdapat banyak kolom, baik itu nama partai, nomor, nama caleg dan nomor urut caleg. Isi surat suara yang demikian tidak jarang membuat masyarakat bingung bagaimana cara yang tepat untuk memilih. Total jenis suara sah dan tidak sah yang diakui oleh KPU dalam Pemilu Legislatif 2014 ini ada 15 variasi coblosan. Bentuk – bentuk suara sah dan tidak sah yang demikian harus menjadi pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut bertujuan agar hak pilih yang digunakan masyarakat tidak menjadi sia – sia hanya karena kesalahan dalam memberikan suara yang mengakibatkan suara menjadi tidak sah. Eka Rochmawati, Koordinator Relawan Demokrasi mengakui pentingnya pesan tersebut untuk disampaikan.

commit to user



Yang penting untuk disampaikan itu tanggal jangan lupa. Lalu spesimen surat suara. Ada 4 suara untuk Pileg besok, DPR, DPRD Provinsi, DPD dan DPRD Kabupaten / Kota. Masing – masing surat suara memiliki keunikan tersendiri. Terus ada juga tata cara pencoblosan yang benar. Karena untuk Pemilu yang sekarang dengan Pemilu yang kemarin agak berbeda. 37 Sedikitnya terdapat 15 variasi suara sah yang diakui oleh KPU dan 4 variasi suara tidak sah, yakni sebagai berikut: Suara Sah (i) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama partai politik, suara dinyatakan sah 1 suara untuk partai politik. (ii) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota, suara dinyatakan sah 1 suara untuk calon yang bersangkutan. (iii) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama partai politik serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari partai politik yang bersangkutan, suara dinyatakan sah 1 suara untuk calon yang bersangkutan. (iv) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama partai politik serta tanda coblos lebih dari 1 calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari partai politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 suara untuk partai politik. (v) Tanda coblos pada kolom yang memuat lebih dari 1 calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari partai politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 suara untuk calon.

37

Wawancara dengan Eka Rochmawati di Unisri tanggal 19 Mei 2014 pukul 10:30.

commit to user



(vi) Tanda coblos terletak diantara 2 calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari partai politik yang sama, suara sah 1 suara untuk partai politik. (vii) Tanda coblos terletak pada garis kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari partai politik yang sama, suara sah 1 suara untuk partai politik. (viii) Tanda coblos terletak selain di kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama partai politik dan nomor urut calon dan nama calon, namun masih satu tempat dengan kotak tersebut (berwarna abu – abu) suaranya sah 1 suara untuk partai politik. (ix) Tanda coblos terletak pada nomor urut calon tanpa nama, suara sah 1 suara untuk partai politik. (x) Tanda coblos lebih dari satu pada kolom yang memuat nomor urut, tannda gambar dan nama partai politik, suara dinyatakan sah 1 suara untuk partai politik. (xi) Tanda coblos tepat pada garis di kiri atau di kanan satu kolom yang memuat nomor urut dan nama calon, suaranya dinyatakan sah 1 suara untuk calon. (xii) Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut dan nama calon serta tanda coblos pada kolom abu – abu, suaranya dinyatakan sah 1 suara untuk calon. (xiii) Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut dan tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak

commit to user



lagi memenuhi syarat, dan tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari satu partai politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 suara untuk calon yang masih memenuhi syarat. (xiv) Tanda coblos pada lebih dari satu calon pada masing – masing kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari partai politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 suara untuk partai politik. (xv) Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urtu, nama dan tanda gambar partai politik yang tidak mempunyai daftar calon, suaranya dinyatakan sah 1 suara untuk partai politik. Suara Tidak Sah (i) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama partai politik, sedangkan tanda coblos calon terletak pada partai politik yang berbeda, suaranya dinyatakan tidak sah. (ii) Tanda coblos terletak hampir mengenai garis / di luar kolom pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama partai politik, suaranya dinyatakan tidak sah. (iii) Tanda coblos terletak diantara kolom partai politik, suaranya dinyatakan tidak sah. (iv) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama partai politik, dan tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon, serta ada tanda coblos di luar kolom, suaranya dinyatakan tidak sah.

commit to user



e. Ajakan untuk menggunakan hak pilih Tujuan utama KPU Kota Surakarta merancang beragam program dan pesan untuk sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 adalah peningkatan partisipasi politik masyarakat. Jika mengacu pada target nasional, partisipasi politik masyarakat pada Pileg 2014 harus menyentuh angka 75%. Selain memberikan pesan informatif dan edukatif mengenai pelaksanaan Pemilu 2014, KPU Kota Surakarta juga menambahkan pesan persuasif. Salah satu pesan persuasif yang wajib untuk dibicarakan pada setiap kelompok adalah ajakan untuk menggunakan hak pilih pada Pileg 2014. Setyo Budiarto mengakui pesan persuasif adalah salah satu instruksi dari pusat untuk disampaikan kepada masyarakat di daerah. “Pesan yang disampaikan kita mengacu Surat Edaran (SE) dari pusat saja. Intinya ya 9 April itu ada Pemilu, ajakan untuk datang ke TPS.”38 Relawan Demokrasi kelompok agama, Hindun Zulaikha menambahkan KPU Kota Surakarta memang sudah menitipkan pesan – pesan apa saja yang harus disampaikan kepada masyarakat. “Sebetulnya yang utama dan pokok adalah bagaimana para pemilih nanti tidak golput. Itu pesannya. Pokoknya mengajak semua berpartisipasi pada Pemilu.”39

Di samping lima pesan utama tersebut, segmen dan lapisan masyarakat yang berbeda juga menambahkan penekanan tertentu kepada masing – masing 38


13:00. 39

Wawancara dengan Hindun Zulaikha di Kantor Aisyiyah Surakarta tanggal 20 Mei 2014 pukul 09:00.

commit to user



kelompok sasaran. Tentu saja ini berarti berbeda kelompok sasaran maka akan terdapat beberapa perbedaan pesan yang disampaikan. Mayoritas pesan khusus yang disampaikan ini merupakan inisiatif sendiri dari komunikator di masing – masing lapisan. Komunikator yang sudah lebih memahami kondisi masyarakat sebelumnya merencanakan beberapa pesan yang dirasa mampu membuat kelompok sasaran mereka terdorong untuk memilih pada Pemilu Legislatif 2014. Pesan – pesan tersebut berbeda antara kelompok yang satu dan lainnya, walaupun pada prakteknya tidak semua kelompok memperoleh pesan khusus tersebut. Kelompok yang mendapatkan pesan – pesan khusus diantaranya adalah: a. Struktur penyelenggara Pemilu Sosialisasi yang dilakukan melalui struktur penyelenggara, memanfaatkan jaringan KPU Kota Surakarta ke bawah. Baik itu melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan dan Kelompok Penyelenggara dan Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat RT/RW. Pesan yang menjadi penekanan ketika sosialisasi melalui

struktur

penyelenggara

adalah

mengenai

peraturan

pemilu.

Mengingat posisi PPK, PPS dan KPPS yang merupakan panitia ad hoc dalam penyelenggaran Pemilu. Sehingga pengetahuan tentang peraturan dan undang – undang adalah hal yang utama. Sehingga dapat dikatakan untuk sosialisasi dengan memanfaatkan struktur penyelenggara tidak secara langsung berbicara mengenai peningkatan partisipasi politik. Ketua PPK Jebres, Sumarmo mengakui adanya penekanan tersebut.

commit to user



... (sosialisasi) kebanyakan tentang teknisnya. Misalkan kalau mulai tentang pendaftaran pemilih itu, ya pasti pemilih pendatang bagaimana caranya, pemilih yang pindah bagaimana caranya. Terutama kalau mahasiswa yang dari luar Jawa atau rumahnya jauh juga mungkin diijinkan. 40 Namun, Ketua KPU Kota Surakarta, Agus Sulistyo meyakini dengan mendapatkan pembekalan dan melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan peraturan pemilu, secara tidak langsung juga akan berimplikasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat. “Kalau penyelenggara memang sudah benar, penekanannya adalah teknis, teknis penyelenggaraan. Tapi itu berimplikasi secara tidak langsung pada peningkatan partisipasi.” 41 Masih berkaitan dengan pesan khusus peraturan pemilu melalui struktur penyelenggara, KPU Kota Surakarta melakukan sosialisasi peraturan sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan. Baik PPK, PPS dan KPPS telah menerima timeline atau jadwal dari KPU, sehingga sosialisasi yang dilakukan tinggal menyesuaikan. Anggota PPS Kelurahan Jebres, Sutardi menjelaskan sedikitnya ada tiga tahap sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok struktur penyelenggara. Tahapan awal menyangkut tanggal, pelaksanaan kemudian mekanismenya. Kemudian yang mendekati pemilu itu sosialisasinya mengenai proses cara pencoblosan. Bagaimana mencoblos yang sah, kemudian bagaimana yang

40

Wawancara dengan Sumarmo di Kantor Kecamatan Jebres tanggal 28 Mei 2014 pukul

41


10:00. 13:00.

commit to user



tidak sah seperti apa. Lalu ada sosialisasi kepada tokoh masyarakat mengenai kebutuhan KPPS.42 Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa KPU Kota Surakarta berusaha mengemas setiap tahapan dalam Pemilu dalam kerangka sosialisasi. Ketua KPU Kota Surakarta menginginkan sosialisasi tidak semata dimaknai memberitahukan kepada masyarakat tanggal pelaksanaan Pemilu semata, melainkan juga memperkenalkan tahapan Pemilu kepada masyarakat. Otomatis pesan yang disampaikan juga akan bervariasi. Kita tidak memaknai sosialisasi sebagai sebuah kegiatan yang terkotak. Hanya kapan nyoblos, kemudian tanggal berapa, jam berapa itu nggak. Tapi bagaimana kita memformat sebuah sosialisasi yang mencerdaskan masyarakat. Jadi masyarakat juga ada informasi lain.43 b. Pemilih Pemula Selain lima hal pokok yang harus disampaikan, ketika melakukan sosialisasi juga dimasukkan unsur pendidikan menganai Pemilu sebagai salah satu materi. Pendidikan Pemilu dimaksudkan agar masyarakat semakin mengenal apa itu Pemilu dan pentingnya Pemilu di Indonesia. Pendidikan dan pengetahuan tentang Pemilu ini terutama ditekankan kepada kelompok – kelompok sasaran yang sebelumnya tidak mempunyai hak pilih, seperti kelompok pemilih pemula dan difabel. Kelompok pemilih pemula adalah mereka yang baru mempunyai hak pilih dalam Pemilu 2014 ini, sehingga pengetahuan tentang Pemilu boleh dikatakan kurang apabila dibandingkan dengan kelompok lainnya. 42 43

13:00.

Wawancara dengan Sutardi di Ngoresan tanggal 4 Juni 2014 pukul 10:00. Wawancara dengan Agus Sulistyo di KPU Kota Surakarta tanggal 27 Juni 2014 pukul

commit to user



Di samping penekanan terhadap pentingnya Pemilu, terutama terhadap kelompok pemilih pemula sangat perlu diperkenalkan tentang apa itu Pemilu. Nasichun Aviv Aluwi, relawan demokrasi untuk pemilih pemula menyatakan yang paling mendasar untuk disampaikan kepada pemilih pemula adalah pengetahuan tentang Pemilu itu. Pesan lain yang disampaikan adalah tentang teknis penyelenggaraan Pemilu dengan memanfaatkan simulasi proses pemungutan suara. diharapkan nantinya kelompok pemilih pemula dan difabel sudah tidak lagi bingung ketika datang ke TPS. Setyo Budiarto menjelaskan konsep simulasi yang dilakukan sebagai berikut: Kalau pemula kan belum pernah memilih. Jadi kita jelaskan sampai detail, misal caranya membuka surat suara, masuk ke bilik itu bagaimana. Kita lakukan dengan simulasi. Kalau difabel lebih detail lagi. Didampingi berkali – kali sampai bisa benar. Lebih banyak prakteknya kalau difabel. 44 Akan tetapi, penggunaan simulasi tidak selalu mutlak menjadi satu – satunya metode yang digunakan untuk kelompok pemilih pemula. Nasichun Aviv Aluwi menyatakan tidak semua sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi mendapatkan kesempatan untuk melakukan simulasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Simulasi kadang dilakukan, tapi kalau simulasi itu nggak semua dapat simulasi. Karena kan ada juga itu tadi masalah waktu dan audiens yang terlalu banyak. Kemudian kita sesuaikan juga dengan kondisi yang ada di masing – masing SMA.45 44


45

Wawancara dengan Nasichun Aviv Aluwi di FISIP UNSI tanggal 20 Mei 2014 pukul

13:00. 12:00.

commit to user



Bintang Aji Permana menambahkan simulasi untuk kelompok pemilih pemula juga terkendala dengan jumlah relawan demokrasi yang hari itu siap melakukan sosialisasi. Mengingat ketika simulasi tidak sedikit alat peraga yang harus dibawa, baik itu bilik suara, spesimen surat suara sampai tinta tanda sudah memilih. Karena simulasi yang dilakukan harus benar – benar menyerupai kondisi asli di TPS pada hari pemungutan suara. “Ada simulasinya di sekolah ketika personelnya (relawan demokrasi) banyak. Kalau personelnya sedikit kan nggak mungkin juga bawa peralatan – peralatan itu.” 46 c. Difabel Berdasarkan karakteristiknya yang tidak dapat dengan mudah memperoleh informasi, kelompok difabel juga belum banyak memiliki pengetahuan Pemilu. Angga menjelaskan terutama untuk kelompok difabel sangat perlu ditekankan masalah pentingnya Pemilu ini agar mereka dapat tergerak menggunakan hak pilih yanng mereka miliki. Kalau dari Relasi (difabel) saya dan mas Tio konsen bener – bener kta semaksimal mungkin fokus untuk menyapaikan pesan kenapa Pemilu itu penting. Caranya kita mulai dari penyadaran mereka. Kehidupan mereka juga dipengaruhi oleh kebijakan. Kebijakan tentunya juga dipengaruhi Pemilu. Tidak bisa tidak. Karena sebenarnya ini penting. Cuma mereka nggak sadar akan hal itu.47

46


47


10:00. 19:00.

commit to user



Salah satu pesan khusus lainnya yang disosialisasikan oleh KPU adalah mengenai cara dan teknis dalam menggunakan hak pilih. Yang dimaksud adalah bagaimana alur dan proses masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilih yang mereka miliki. Keseriusan KPU dalam merancang pesan ini adalah merancang model sosialisasi dengan menggunakan simulasi. Terutama simulasi digunakan untuk sosialisasi terhadap kelompok difabel dan pemilih pemula, yang notabene masih awam dengan proses Pemilu. Simulasi yang dilakukan adalah dengan melibatkan peserta sosialisasi untuk memperagakan situasi yang akan dihadapi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga diharapkan nantinya kelompok pemilih pemula dan difabel sudah tidak lagi bingung ketika datang ke TPS. Setyo Budiarto menjelaskan konsep simulasi yang dilakukan sebagai berikut: Kalau pemula kan belum pernah memilih. Jadi kita jelaskan sampai detail, misal caranya membuka surat suara, masuk ke bilik itu bagaimana. Kita lakukan dengan simulasi. Kalau difabel lebih detail lagi. Didampingi berkali – kali sampai bisa benar. Lebih banyak prakteknya kalau difabel. 48

Estiono, Relawan Demokrasi kelompok difabel juga mengakui pentingnya dilakukan simulasi ketika melakukan sosialisasi kepada sasaran. Dengan diadakan simulasi, pemahaman kelompok difabel mengenai proses pemberian suara dalam Pemilu bisa menjadi lebih dalam. Terutama apabila berkaitan dengan sosialisasi kepada kelompok slow learner.

48

13:00.


commit to user



Karena kalau nggak praktek, terutama teman-teman yang slow learner dan tuna netra kan tidak paham. Terutama kalau dari temen-temen slow learner kemarin kita minta back up full dari KPU untuk membawa alat – alat peraga lengkap. 49 Estiono menambahkan, kelompok difabel juga sangat perlu untuk diberikan penyadaran mengenai pentingnya hak pilih yang mereka miliki. Kami berikan yang utama itu terkait membangun pemahaman mengenai apa pentingnya Pemilu. Dalam artian mengapa kita harus memilih itu, tapi kita kondisikan, kita kaitkan dengan kehidupan mereka. Misalnya kalau untuk teman – teman yang masih sekolah terkait apabila memilih pemimpin yang tidak tepat dalam Pemilu maka tidak akan ada sekolah, tidak ada penganggaran, tidak ada sistem dan sebagainya. Supaya mereka tahu manfaatnya yang bersinggungan langsung dengan mereka.50

d. Kelompok Agama Salah satu tujuan utama dilakukan sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 adalah agar masyarakat dapat menggunakan hak pilih yang mereka miliki. Akan tetapi tidak semua lapisan masyarakat menyadari hak tersebut. Beberapa malah mengabaikan hak pilih yang mereka miliki. Sehingga dirasa perlu bagi KPU dan jajaran yang ditunjuk untuk melakukan sosialisasi dengan memberikan pesan yang mampu berkaitan dengan membangkitkan kesadaran mengenai hak pilih. Walaupun cara – cara yang digunakan untuk membangkitkan kesadaran berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya.

49 50

Wawancara dengan Estiono di KPU Kota Surakarta tanggal 20 Mei 2014 pukul 14:00. Wawancara dengan Estiono di KPU Kota Surakarta tanggal 20 Mei 2014 pukul 14:00.

commit to user



Dalam melakukan sosialisasi pada beberapa kelompok, KPU beserta jajarannya juga sering mengalami kendala. Sehingga untuk meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya hak pilih dilakukan dengan cara sedikit represif. Salah satunya adalah untuk menghadapi beberapa kelompok agama. Tidak dapat dipungkiri ada beberapa kelompok agama yang mendukung gerakan untuk golput. Sehingga untuk mengantisipasinya, KPU mengutip salah satu fatwa MUI yang menyatakan bahwa golput itu haram. Dengan diberikan pesan tersebut, diharapkan masyarakat mampu menyadari pentingnya Pemilu dan kemudian menggunakan hak pilih yang mereka miliki. Setyo Budiarto, dalam wawancaranya juga memberikan pernyataan yang senada. “Kalau agama diberikan pesan ya bahwa golput itu haram. Apatis soalnya. Ketika dibekali oleh MUI kalau golput itu haram kan mereka langsung tersentuh.” 51 Untuk mendukung pesan tersebut, salah satu relawan demokrasi untuk kelompok agama, Hindun Zulaikha melengkapi sosialisasinya kepada sasaran dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran. “Karena saya dari keagamaan, saya berikan motivasi kepada mereka dengan menggunakan ayat – ayat AlQuran.” 52

51

Wawancara dengan Setyo Budiarto di KPU Kota Surakaera tanggal 16 Mei 2014 pukul

13:00. 52


commit to user



e. Kelompok Perempuan Pesan khusus yang diberikan kepada kelompok pemilih perempuan adalah untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak pilih yang mereka miliki. Cara yang digunakan untuk dapat meningkatkan kesadaran adalah dengan menunjukkan bahwa pilihan seseorang dalam Pemilu itu merupakan keputusan pribadi dan tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. KPU menginginkan masyarakat menyadari bahwa dalam menggunakan hak pilihnya, mereka tidak perlu memilih karena ikut – ikut orang lain. Setiap orang berhak untuk memberikan suara sesuai dengan pendapat masing – masing. Komisioner KPU Kota Surakarta, Kajad Pamudji Joko Waskito menilai permasalahan tersebut sering dihadapi oleh kelompok perempuan. “Untuk yang perempuan lebih kita beri kebebasan bagi perempuan untuk memilih. Tidak memilih karena ikut – ikutan suaminya atau paternalistik. Diberi kebebasan dan keterbukaan berpikir.”53 f. Kelompok Marginal Kesadaran mengenai hak pilih dapat dipancing melalui menunjukkan manfaat ketika kita menggunakan hak pilih yang kita miliki. Pola pesan seperti ini dirancang digunakan untuk menyasar pada kelompok marginal. Mengingat berdasarkan karakteristiknya kelompok marginal masih belum menganggap Pemilu itu penting. Bahkan tidak jarang enggan datang untuk menggunakan hak pilih karena mengganggu waktu mereka untuk bekerja.

53


commit to user



Sehingga perlu ditanamkan bahwa keberadaan Pemilu itu juga penting terlebih hak pilih yang mereka miliki. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Setyo Budiarto sebagai berikut: “Kelompok marginal penekanannya adalah untuk meluangkan waktu. Karena ini kepentingan nasional dan suara mereka menentukan.” 54 Kajad Pamudji Joko Waskito melengkapi sebagai berikut: “Kaum marginal lebih cenderung kita berikan manfaat. Manfaat dalam memberikan hak pilih. Misalnya kalau tidak memilih berarti tidak bisa menentukan calon yang mampu menampung aspirasi mereka.” 55 Salah satu relawan demokrasi untuk kelompok marginal, Marbandi juga memberikan pesan ini ketika melakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran. Salah satu cara untuk membujuknya adalah kita kasih tahu. Bahwa kalau mereka menggunakan hak pilih, dengan memilih dan berpartisipasi itu akibatnya seperti ini. Kalau tidak memilih itu akibatnya seperti ini. Sehingga mereka bisa berpikir. 56

6. Metode Penyampaian Pesan Salah satu yang harus menjadi perhatian setelah proses penyusunan pesan adalah cara atau metode yang dipakai untuk menyampaikan pesan. Tahap ini tidak kalah pentingnya dengan proses penyusunan pesan itu sendiri. Sebuah pesan yang 54


13:00. 55 Wawancara dengan Kajad Pamudji Joko Waskito di KPU Kota Surakarta tanggal 14 Mei 2014 pukul 13:00. 56 Wawancara dengan Marbandi di Manahan tanggal 21 Mei 2014 pukul 10:00.

commit to user



telah disusun dengan baik bisa menjadi sia – sia jika tidak diikuti dengan metode penyampaian yang baik pula. Metode penyampaian pesan yang digunakan boleh jadi berbeda – beda, menyesuaikan dengan karakteristik khalayak yang dihadapi. Metode penyampaian pesan yang sering digunakan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni redundancy dan canalizing. Mengingat kondisi khalayak yang dihadapi oleh KPU Kota Surakarta sebagai sasaran sosialisasi sangat variatif, maka kedua metode tersebut diaplikasikan untuk menyampaikan pesan. Tentunya penggunaannya juga disesuaikan dengan kondisi khalayak yang dihadapi. a. Redundancy (pengulangan) Metode redundancy adalah salah satu metode untuk menyampaikan pesan dengan cara memanfaatkan pengulangan. Pengulangan dimaksudkan agar masyarakat semakin memahami pesan yang disampaikan. Redundancy tergolong tepat untuk diaplikasikan apabila strategi komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan memiliki tujuan untuk mempengaruhi khalayak. Akan tetapi tidak jarang ketika terlalu banyak dilakukan pengulangan masyarakat cenderung menjadi bosan dan tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh komunikator. KPU Kota Surakarta juga menggunakan metode redundancy pada beberapa kelompok tertentu, salah satunya adalah sosialisasi pada kelompok difabel, khususnya tuna grahita atau slow learner. Salah satu kekurangan penyandang tuna grahita adalah mereka memiliki IQ dibawah rata – rata IQ anak normal seusia mereka. Sehingga otomatis daya ingat dan penerimaan penyandang tuna grahita juga relatif lemah.

commit to user



Kondisi tersebut membuat metode penyampaian yang digunakan harus melalui pengulangan – pengulangan, sehingga pesan yang disampaikan dapat sepenuhnya ditangkap. Estiono, Relawan Demokrasi untuk kelompok difabel menyatakan sebagai berikut: “Slow learner memang harus mengulang – ulang. Mengulangnya juga jangan dengan cara yang monoton. Harus dengan gaya yang atraktif.” 57 Selain dilakukan untuk kelompok slow learner sosialisasi dengan cara pengulangan juga dilakukan ketika KPU Kota Surakarta melakukan sosialisasi melalui jarinagn struktur penyelenggara. Terutama apabila poin yang

disosialisasikan berkaitan dengan

peraturan Pemilu.

Beberapa

perubahan peraturan membuat KPU harus memastikan seluruh anggota kepanitiaan ad hoc mengetahui aturan yang baru. Sehingga tidak menimbulkan masalah nantinya. “Kita tinggal langsung ke pengulangan – pengulangan peraturan, PKPU yang ada. Supaya lebih paham. Termasuk ke teknis nanti untuk memberikan hak pilih.” 58 b. Canalizing Alternatif metode penyampaian pesan lain adalah canalizing. Berbeda dengan sebelumnya, canalizing lebih menekankan pada penyesuaian dengan motif dan kondisi khalayak. Dengan kata lain komunikator menganalisa 57

Wawancara dengan Estiono di KPU Kota Surakarta tanggal 20 Mei 2014 pukul 14:00. Wawancara dengan Kajad Pamudji Joko Waskito di KPU Kota Surakarta tanggal 14 Mei 2014 pukul 13:00. 58

commit to user



terlebih dahulu bagaimana kondisi khalayak yang dihadapi. Kemudian memanfaatkan kondisi tersebut untuk menarik perhatian khalayak baru kemudian perlahan – lahan disisipi dengan tujuan yang diinginkan oleh komunikator. Terdapat setidaknya dua jenis metode canalizing yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta. Yang pertama adalah menyesuaikan dengan pengetahuan masyarakat yang dihadapi. Dengan menyesuaikan pesan yang disampaikan dengan tingkat pengetahuan masyarakat akan membuat masyarakat lebih mudah dalam menerima pesan. Penyesuaian yang dilakukan tidak hanya berupa penyesuaian isi pesan, melainkan termasuk juga penyesuaian terhadap pilihan kata yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Masyarakat awam tentunya akan sulit memahami isi pesan apabila menggunakan pilihan kata yang sulit. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga dengan prioritas pesan yang disampaikan. Tingkat pengetahuan masyarakat menjadi tolok ukur prioritas. Apabila masyarakat yang dihaapi sudah memiliki pengetahuan lebih mengenai Pemilu maka isi pesan akan lebih dprioritaskan pada penekanan pentingnya menggunakan hak pilih. Akan tetapi jika masyarakat yang dihadapi sama sekali belum memahami tentang Pemilu maka yang menjadi prioritas adalah menjelaskan mengenai Pemilu kepada masyarakat. Metode semacam ini salah satunya diterapkan pada sosialisasi kepada pemilih pemula. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu Relawan Demokrasi untuk pemilih pemula sebagai berikut:

commit to user



Saya lebih melihat ke konteks kondisi teman – teman (sasaran) yang ada. Kita lihat dulu kondisi waktu di forum seperti apa. Kalau sudah ada kecerdasan lebih nanti penekanannya beda. Jadi menyesuaikan dengan kondisi dan forum yang ada. 59 Selain menyesuaikan dengan pengetahuan masyarakat, salah satu penyesuaian yang juga dilakukan adalah menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Penyesuaian lain yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan pada kondisi masyarakat yang dihadapi. Yang dimaksud dengan kondisi masyarakat adalah, komunikator harus peka membaca situasi ketika melakukan sosialisasi. Ada kalanya masyarakat menjadi bosan ketika kita melakukan pemaparan dan menjadi tidak memperhatikan pesan yang disampaikan. Sebagai komunikator harus mampu menyesuaikan dengan kondisi tersebut dan mencari cara agar masyarakat kembali memperhatikan dan memahami pesan yang disampaikan. Penyesuaian ini salah satunya dilakukan oleh Hindun Zulaikha, Relawan Demokrasi dari kelompok agama. Saya metode ceramahnya mengambil latar belakang saya sebagai seorang mubaligh. Saya gunakan itu bagaimana menghadapi masyarakat agar tidak jenuh. Saya melihat kondisi dan situasi. Kalau sudah tidak tertarik, saya alihkan ke materi lain.60

c. Diskusi Metode yang juga sering dipakai untuk menyampaikan pesan adalah dengan cara melakukan diskusi. Metode diskusi digunakan agar masyarakat

59


12:00. 60


commit to user



terlibat dalam proses sosialisasi secara aktif. Baik itu dengan mendiskusikan masalah – masalah yang sering mereka alami berkaitan dengan Pemilu. Atau dengan melakukan tanya jawab usai komunikator melakukan sosialisasi. Metode ini banyak dipakai oleh komunikator, karena dinilai lebih mudah dan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan penerimaan masyarakat atas pesan yang baru saja disampaikan. Di samping dua metode penyampaian tersebut, perbedaan jenis pesan yang disampaikan juga memberikan pengaruh. Jenis pesan yang biasa diterapkan dalam merancang strategi komunikasi ada empat macam, yakni pesan informatif, persuasif, edukatif dan kursif. Empat jenis pesan ini memiliki ciri khas tersendiri. Dalam penerapannya, KPU Kota Surakarta tidak hanya menggunakan satu jenis pesan saja, melainkan campuran empat jenis pesan tersebut. Sebenarnya semua masuk. Hanya prosentase yang disampaikan apakah informatif, persuasif ataukah edukatif dan kursif itu kan bergantung pada audiens yang kita hadapi. Informatif perlu bahwa kita harus menginformasikan segala hal yang kita terima dari atas untuk diterima langsung oleh audiens. Edukatif jelas kita sudah bicara soal motto kita, “pemilih cerdas untuk pemilu berkualitas”. Kalau kursif itu lebih cenderung pada sosialisasi di tingkat teman – teman ad hoc yang kaitannya dengan pembuatan berita acara.61

7. Instrumen (Alat Peraga) yang digunakan Untuk mendukung implementasi strategi komunikasi, salah satu materi pendukung yang tidak dapat ditinggalkan adalah media. Media merupakan

61

Wawancara dengan Kajad Pamudji Joko Waskito tanggal 14 Mei 2014

commit to user



sarana yang dapat digunakan oleh komunikator untuk mendukung proses penyampaian pesan. KPU Kota Surakarta telah menyiapkan beberapa alat peraga yang digunakan ketika sosialisasi, diantaranya adalah sebagai berikut: a. Leaflet Leaflet adalah salah satu alat yang digunakan oleh KPU Kota Surakarta ketika melakukan sosialisasi. Leaflet tersebut dibagi – bagikan kepada masyarakat ketika KPU tengah melakukan sosialisasi. Leaflet tersebut berisi beragam informasi yang diperlukan masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, baik itu partai yang berpartisipasi, visi misi parpol dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara. Kita menyiapkan leaflet. Leaflet ada gambarnya partai politik itu, 12. Mengapa langsung ke nomor 14 dan 15 karena ada partai Aceh. Itu juga kita sampaikan. Kemudian visi dan misi parpol juga kita sampaikan, itu ada. Kemudian tanggal pemilihan juga, 9 April. 62

b. Spesimen surat suara Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta, salah satu materi yang diberikan dalam untuk mengenalkan Pemilu Legislatif 2014 adalah pengenalan surat suara. Pengenalan surat suara dimaksudkan agar pemilih mengetahui bentuk surat suara yang akan mereka terima besok dan terutama bagaimana mereka membuka dan kembali melipat surat sura usai mencoblos. Akan tetapi, untuk menghindari persepsi negatif masyarakat, 62

13:00.


commit to user



maka surat suara yang digunakan bukanlah surat suara asli, melainkan hanya spesimen. Terdapat dua jenis spesimen surat suara yang digunakan, spesimen pertama adalah contoh surat suara dengan menggunakan gambar buah – buahan sebagai pengganti parpol. Spesimen yang kedua merupakan contoh surat suara yang mirip dengan surat suara sebenaranya, hanya pada kolom nama calon tidak tercantum nama calon yang diusung dari partai yang bersangkutan. Kedua spesimen surat suara ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan surat suara asli yang akan digunakan pada hari H pemungutan suara. Gambar 3.2 Spesimen Surat Suara dengan Gambar Partai Politik

commit to user



Gambar 3.3 Spesimen Surat Suara dengan Gambar Buah

c. Poster Untuk mendukung sosialisasi yang disampaikan, KPU Kota Surakarta juga menyediakan berbagai desain poster untuk menarik perhatian masyarakat. Poster tersebut berisi beragam pesan yang intinya untuk mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada 9 April 2014. Serta tidak ketinggalan, poster yang berisi himbauan kepada masyarakat untuk meneliti kembali latar belakang calon pilihan mereka sebelum memutuskan untuk memilih calon tersebut.

commit to user



Gambar 3.4 Jenis – Jenis Poster Sosialisasi

d. Alat Peraga Simulasi

d. Kelengkapan Pemilu Salah satu metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Surakarta adalah dengan mengadakan simulasi Pemilu. Simulasi terutama dilakukan jika masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi adalah pemilih pemula dan difabel. Penggunaan simulasi dimaksudkan agar dua kelompok masyarakat tersebut mempunyai gambaran tentang apa yang harus dilakukan di TPS pada hari H pemungutan suara. Simulasi dirancang sehingga kondisinya sangat

commit to user



mendekati kondisi di TPS. Sehingga diperlukan berbagai perlengkapan agar proses simulasi berjalan lancar. Eka Rochmawati, Koordinator Relawan Demokrasi mengungkapkan ketika simulasi mereka wajib untuk membawa bilik suara, kotak suara, alat coblos dan bahkan tinta Pemilu sebagai tanda seseorang telah menggunakan hak pilihnya. Angga Kusuma Dawami mengakui perlengkapan semacam ini memang sangat diperlukan. Menggunakan media yang menyerupai Pemilu yang sesungguhnya. Kita harus membawa kotak suara, bilik suara, surat suara, ya seperti asli lah. Kalau yang lain biasanya hanya brosur dibagi – bagikan, kalau difabel tidak bisa. Harus selengkap – lengkapnya, mendekati Pemilu yang asli. Karena itu yang bisa kita lakukan. Kalau nggak gitu, apalagi yang teman – teman slow learner, mereka akan salah terus menerus.63

e. Video Sosialisasi yang menyasar pada pemilih pemula seringkali meminimalisir penggunaan metode ceramah dan lebih banyak menggunakan video sebagai gantinya. Oleh karena itu keberadaan video – video yang berkaitan dengan Pemilu menjadi salah satu perhatian. Selain video mars dan jingle Pemilu, terdapat juga beberapa video lain yang sering digunakan oleh Relawan Demokrasi dari pemilih pemula ketika melakukan sosialisasi. Bintang Aji Permana, Relawan Demokrasi pemilih pemula menyatakan pemutaran video lain berkaitan dengan Pemilu dapat dikatakan adalah inisiatif dari Relawan sendiri.

63

19:00.

Wawanacara dengan Angga Kusuma Dawami di Ngoresan tanggal 20 Mei 2014 pukul

commit to user



Kalau video kebanyakan cari sendiri. Ya cari di youtube seperti itu. Kalau yang dari KPU lagu itu aja ya. 64 Gambar 3.5 Video Jingle Pemilu

Gambar 3.6 Video Mars Pemilu

64

Wawancara dengan Bintang Aji Permana tanggal 18 Mei 2014

commit to user



Gambar 3.7 Video Komentar Public Figure Mengenai Pemilu

8. Persiapan Komunikator Dalam melaksanakan berbagai program dan strategi yang telah direncanakan untuk sosialisasi Pemilu Legislatif 2014, KPU Kota Surakarta tidak bekerja sendiri. Keterbatasan staff dan komisioner membuat kerjasama dengan pihak luar menjadi sangat penting. Untuk sosialisasi melalui struktur birokrasi, KPU Kota Surakarta bisa dikatakan tidak mengalami kesulitan yang berarti. Akan tetapi untuk menjangkau kalangan masyarakat lainnya dibutuhkan perpanjangan tangan dari KPU Kota Surakarta. Sehingga KPU Kota Surakarta menunjuk beberapa orang yang sudah dilatih dan dibekali untuk melakukan sosialisasi. Komunikator yang ditunjuk terutama ditugaskan untuk melakukan sosialisasi pada kelompok struktur penyelenggara dan komunitas. Pada sosialisasi untuk kelompok struktur

commit to user



penyelenggara, KPU Kota Surakarta memanfaatkan kepanitiaan ad hoc Pemilu untuk menjadi komunikator. Sementara, sosialisasi yang menyasar pada kelompok komunitas menggunakan peran Relawan Demokrasi sebagai komunikator. a. Kepanitiaan ad hoc Kepanitiaan ad hoc adalah bagian dari setiap penyelenggaraan Pemilu. Tugas kepanitiaan ad hoc dapat dikatakan hampir mirip dengan KPU, hanya dengan lingkup tugas yang jauh lebih kecil. Jajaran kepanitiaan ad hoc dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara dan Pemungutan Suara (KPPS). PPK, PPS dan KPPS biasanya merupakan tokoh masyarakat di daerah masing – masing yang dianggap mampu untuk mengkoordinir penyelenggaran pemungutan suara di daerah masing – masing. Jumlah anggota PPK adalah 5 orang untuk tiap kecamatan, anggota PPS adalah 3 orang untuk tiap desa / kelurahan dan KPPS adalah 7 orang untuk tiap TPS. Berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2011 ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang mencalonkan / dicalonkan menjadi PPK, PPS maupun KPPS, yakni: Pasal 53 Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi: a. warga negara Indonesia; b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

commit to user



c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; g. mampu secara jasmani dan rohani; h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, dan PPLN; dan i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.65

Selain harus memenuhi persyaratan tersebut, calon anggota PPK, PPS maupun KPPS juga diharuskan untuk mengikuti seleksi dengan komisioner KPU Kota Surakarta sebelum diangkat menjadi bagian dari kepanitiaan ad hoc Pemilu. Kita juga harus mengikuti seleksi. Seleksi yang diselenggarakan oleh KPU. Ditanya tentang wawasan penyelenggaran Pemilu. Jadi sesuai dengan UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Khususnya untuk Pemilu Legislatif itu juga harus memahami UU No. 8 tahun 2013 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.66

65 66

10:00.

UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Wawancara dengan Sumarmo di Kantor Kecamatan Jebres tanggal 28 Mei 2014 pukul

commit to user



Mengacu pada UU Nomor 15 tahun 2011 mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas yang harus dilakukan oleh PPK dan PPS adalah melakukan sosialisasi Pemilu. Agar dapat menjalankan sosialisasi dan tugas lain sesuai dengan konstitusi, maka perlu diadakan pelatihan terhadap semua anggota PPK dan PPS. Ketua PPK Jebres, Sumarmo menyatakan pelatihan atau biasa disebut sebagai bimbingan teknis, dilakukan oleh KPU Kota Surakarta sesuai dengan tahapan yang tengah berlangsung. Bimbingan teknis itu tinggal tahapannya nanti. Misalnya tahapan yang harus dilakukan oleh PPK apa, nanti kan mesti disosialisasikan ke bawah. Misalnya tentang susunan daftar pemilih, setelah itu nanti mengarahkan kepada PPS untuk membentuk Pantarlih, Panitia Pendaftar Pemilih. Ya seperti itu.67

Ketua PPS Kelurahan Sewu, Budi Susanto menambahkan sebagai berikut: Otamatis ada pelatihan. Pelatihan untuk pendataan pemilih yang pertama waktu itu. Kemudian bimbingan teknis untuk pemuktahiran data dan juga penghitungan untuk hari pemungutan suaranya. Setelah kita mendapat bimtek, kita juga memberikan bimtek pada petugas KPPS.68

b. Relawan Demokrasi Relawan Demokrasi adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh KPU Kota

Surakarta

sebagai

komunikator

untuk

melakukan

sosialisasi

penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 kepada lima kelompok masyarakat, yaitu pemilih pemula, perempuan, kelompok agama, marginal dan difabel.

10:00.

67

Wawancara dengan Sumarmo di Kantor Kecamatan Jebres tanggal 28 Mei 2014 pukul

68

Wawancara dengan Budi Susanto tanggal 4 Juni 2014

commit to user



Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan program Relawan Demokrasi, setiap KPU Kabupaten / Kota wajib untuk mengangkat 25 Relawan Demokrasi untuk menjalankan program tersebut di daerah mereka. Untuk dapat menjadi Relawan Demokrasi ada beberapa syarat yang wajib untuk dipenuhi pendaftar, yakni: (i) Warga Negara Indonesia. (ii) Berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus untuk relawan pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun. (iii) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat. (iv) Berdomisili di wilayah setempat. (v) Non-partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir. (vi) Memiliki komitmen menjadi relawan pemilu (vii) Terdaftar sebagai pemilih (viii) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik (ix) Bertanggungjawab dan berakhlak baik (x) Bukan bagian dari penyelenggara pemilu (xi) Memiliki pengalaman terkait kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan. (xii) Tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana.69

Di samping persyaratan tersebut, calon Relawan Demokrasi yang sudah lolos dalam tahap seleksi berkas juga harus mengikuti seleksi tahap selanjutnya, yakni wawancara dengan KPU Kota Surakarta. Melalui proses

69

Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu tahun 2014

commit to user



wawancara akan digali pengetahuan calon mengenai Pemilu dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Kasubag Teknis dan Hubmas KPU Kota Surakarta berikut ini. Wawancaranya ya seputar pengetahuan umum. Misalnya Kecamatan Laweyan kelurahannya mana saja. Kan mereka mau ke lapangan masa tidak tahu. Jadi wilayahnya dikuasai dan juga bisa ngomong (menyampaikan sosialisasi).70

KPU Kota Surakarta pada mulanya sempat menghadapi kesulitan untuk merekrut 25 orang sebagai Relawan Demokrasi. Kurangnya sosialisasi mengenai program Relawan Demokrasi diyakini menjadi penyebab sedikitnya pendaftar yang masuk. Sehingga KPU Kota Surakarta kemudian melakukan

pendekatan

kepada

komunitas,

LSM

dan ormas

untuk

mengirimkan delegasi sebagai Relawan Demokrasi. Walaupun demikian semua tahap proses seleksi tetap dilakukan agar Relawan Demokrasi yang terpilih memang berkualitas. Saya dari organisasi gerakan di HIPMI. Waktu itu ada pemberitahuan dari KPU bagi gerakan organisasi untuk ikut berpartisipasi dalam peningkatan partisipasi pemilih dengan kebijakan Relawan Demokrasi. Lewatnya dari organisasi, tapi tetap ada proses administratif dan wawancara.71

70

Wawancara dengan Setyo Budiarto di KPU Kota Surakara tanggal 16 Mei 2014 pukul

71


13:00. 12:00.

commit to user



“Sebelumnya saya sudah aktif di Kelurahan dari PKK. Kebetulan disuruh teman ikut mencoba jadi Relawan Demokrasi. Kemudian di tes juga.” 72 Dari lembaga Aisyiyah mendapat edaran dari KPU, dijatah untuk menjadi relawan sebanyak tiga orang. Diseleksi juga dengan wawancara. Ditanya tujuan dan sebagainya. Yang diwakilkan ke sana kan ketua majelis, jadi sudah biasa ngomong, biasa dakwah, biasa ngisi.73

Koordinator Relawan Demokrasi, Eka Rochmawati mengakui, Relawan Demokrasi yang dipilih oleh KPU Kota Surakarta adalah orang – orang yang sudah mempunyai jaringan luas di komunitas mereka. Sehingga akan sangat memudahkan pelaksanaan sosialisasi pada komunitas masing – masing. Yang bisa masuk Relawan Demokrasi itu memang orang – orang yang punya kemampuan pertama. Kedua mempunyai jaringan, dan ketiga mempunyai jiwa relawan. Misalnya ada satu relawan yang dia itu sudah punya massa 1000 lebih. Jadi benar – benar mereka yang sudah punya massa yang dipilih. 74

KPU Kota Surakarta juga mengadakan bimbingan teknis (bimtek) untuk membekali para Relawan Demokrasi yang terpilih. Materi bimbingan teknis yang diberikan berbeda dengan bimbingan teknis untuk kepanitiaan ad hoc (PPK dan PPS) karena terdapat perbedaan tugas dan lingkup kerja. PPK dan PPS merupakan perpanjangan tangan KPU di wilayah masing – masing, dengan tugas yang hampir sama dengan tugas KPU Kota Surakarta. Sementara Relawan Demokrasi hanya bertugas untuk memberikan sosialisasi 72

Wawancara dengan Atiek Supriyati di Purwosari tanggal 19 Mei 2014 pukul 19:00. Wawancara dengan Hindun Zulaikha di Kantor Aisyiyah Surakarta tanggal 20 Mei 2014 pukul 09:00 74 Wawancara dengan Eka Rochmawati di UNISRI tanggal 19 Mei 2014 pukul 11:00. 73

commit to user



mengenai Pemilu Legislatif 2014 pada kelompok sasaran masing – masing. Bimbingan teknis untuk Relawan Demokrasi dilakukan dua kali. Bimbingan teknis pertama dilaksanakan di Pose In Hotel dengan materi pengenalan modul untuk Relawan demokrasi dan pembagian relawan untuk masuk ke kelompok sasaran masing – masing. Awalnya ada pengenalan modul semua relawan, baik yang marginal, kelompok agama semua lima elemen itu di hotel Pose In. Kegiatannya ya dibagi menjadi lima segmen, kita kasih tahu tata cara pencoblosan, tata cara penghitungan, terus soal sejarah juga.75

Usai penyelenggaran bimbingan teknis tahap pertama, KPU Kota Surakarta melanjutkan dengan bimbingan teknis tahap kedua untuk relawan pada tanggal 17 – 19 Januari di Tawangmangu. Pada bimbingan teknis kedua ini, relawan dibekali dengan lebih mendetail lagi sehingga mampu terlatih untuk berbicara dan memberikan sosialisasi di depan umum. Setelah terpilih, ada bimtek juga di Tawangmangu. Nginep 2 malam 3 hari. Ada materi tentang Pemilu, jadi penjelasan soal Pemilu. Juga modul yang harus disampaikan. Pembawaan diri juga diberikan, harus bersikap rendah hati dan sopan misalnya. Cara berpakaian yang rapi juga dan terutama jangan sampai ketika sosialisasi menyuruh untuk mencoblos partai tertentu.76

75 76

13:00.

Wawancara dengan Eka Rochmawati di UNISRI tanggal 19 Mei 2014 pukul 11:00. Wawancara dengan Setyo Budiarto di KPU Kota Surakarta tanggal 16 Mei 2014 pukul

commit to user



B. Tahap Pelaksanaan / Implementasi 1. Strategi komunikasi yang dilaksanakan Pada sub bab sebelumnya telah disajikan pembahasan mengenai macam – macam strategi komunikasi yang akan dijalankan oleh KPU Kota Surakarta. Rangkaian strategi komunikasi tersebut dimaksudkan untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 kepada masyarakat, khususnya mereka yang telah mempunyai hak pilih. Dalam perencanaannya, banyak pihak dilibatkan oleh KPU Kota Surakarta agar sosialisasi yang dilakukan dapat berjalan secara maksimal. Strategi yang direncanakan oleh KPU Kota Surakarta juga sudah berusaha mencakup semua sisi dan lapisan masyarakat, baik itu elit birokrasi dan masyarakat pada umumnya. Bahkan lapisan – lapisan yang belum dapat terjangkau pada sosialisasi Pemilu sebelumnya juga sudah dimasukkan dalam tataran strategi komunikasi KPU Kota Surakarta. Berangkat dari kerangka strategi yang telah direncanakan, maka berikut ini akan disajikan data mengenai strategi komunikasi yang telah dijalankan oleh KPU Kota Surakarta dan jajaran pendukungnya : a. Strategi Komunikasi Interpersonal – Sosialisasi kepada Birokrasi Pemkot Surakarta KPU Kota Surakarta memanfaatkan relasi dengan struktur birokrasi Pemerintah Kota Surakarta sebagai saluran sosialisasi. Dalam perencanaan strategi yang dibuat, sosialisasi dengan memanfaatkan struktur birokrasi akan menyasar kepada pegawai pemerintahan yang bekerja di wilayah Pemkot

commit to user



Surakarta. Ketua KPU Kota Surakarta, Agus Sulistyo menyatakan bahwa metode sosialisasi melalui struktur birokrasi telah dilaksanakan oleh KPU Kota Surakarta. Yang jelas dengan birokrasi itu kita membangun kesepahaman. Di birokrasi itu ada yang namanya desk. Desk Pemilu itu dalam kerangka untuk memberikan, memfasilitasi dan mensukseskan Pemilu. Bisa bentuknya sosialisasi, bisa pemantauan dan bisa yang lainnya.77

Selain itu, berdasarkan karakteristik masyarakat dari struktur birokrasi yang relatif lebih sibuk daripada kelompok lainnya, sosialisasi melalui pertemuan tatap muka antara KPU Kota Surakarta dengan sasaran sedikit sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, agar kelompok sasaran ini dapat memperoleh sosialisasi mengenai Pemilu, KPU Kota Surakarta kemudian menjalin kerjasama dengan pemegang jabatan di lingkungan Pemkot Surakarta. Kita membangun sebuah komunikasi dengan pemerintah kota, misalnya pak walikota dan sekda. Jadi setiap event atau kegiatan pemerintah kota baik pak walikota, wawali, sekda selalu mengingatkan ke bawah, ke kepala dinas dan sebagainya tentang tanggal 9 (9 April 2014 - tanggal pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014). Juga menekankan suksesnya Pemilu di Kota Solo adalah sukses kita semua. Itu melalui jalur birokrasi.78

77


78


13:00. 13:00.

commit to user



Gambar 3.8 Jajaran Muspida Melakukan Komitmen Anti Golput (Salah satu bentuk kerjasama dengan struktur birokrasi Pemkot Surakarta)

Sumber : Joglosemar Maret 2014 b. Strategi Komunikasi Interpersonal – Sosialisasi kepada struktur penyelenggara Pemilu Sosialisasi melalui jaringan struktur penyelenggara adalah sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta dengan memanfaatkan keberadaan kepanitiaan ad hoc. Kepanitiaan ad hoc yang dimaksud meliputi baik itu PP K maupun PPS yang berada di wilayah masing – masing. Sosialisasi melalui struktur penyelenggara terutama menyasar kepada tokoh masyarakat di wilayah kerja PPK dan PPS tersebut. Selain itu sosialisasi juga dilakukan

commit to user



untuk membekali jajaran penyelenggara terkecil (KPPS) agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Minimnya dana yang dialokasikan untuk sosialisasi melalui struktur penyelenggara membuat sebagian besar sosialisasi tidak ditujukan secara langsung kepada masyarakat. “Kalau PPS memang kebanyakan (sosialisasi) ke tokoh masyarakat. Tapi kalau misalnya LPMK, pak lurah ini kan bisa langsung terjun ke masyarakat.”79 Namun, dengan melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat pesan yang disampaikan dimaksudkan untuk dapat diteruskan kepada masyarakat. Walaupun pada prakteknya tidak menutup kemungkinan petugas PPK dan PPS mendatangi masyarakat ketika ada jadwal – jadwal pertemuan wilayah. Setelah memberikan sosialisasi kepada tokoh masyarakat di wilayah masing – masing, kepanitiaan ad hoc juga perlu menjalin kerjasama dengan struktur pemerintahan di wilayah kerja yang bersangkutan. Kerjasama dimaksudkan untuk memastikan sosialisasi yang sudah disampaikan oleh kepanitiaan ad hoc benar – benar telah diterima oleh masyarakat. Sutardi, salah satu anggota PPS Kelurahan Jebres mengakui perlunya PPS menjalin kerjasama dengan perangkat Kelurahan lainnya demi mensukseskan sosialisasi mengenai Pemilu Legislatif 2014.

79

Wawancara dengan Sutardi di Ngoresan tanggal 4 Juni 2014 pukul 10:00.

commit to user



PPS itu harus bisa bekerjasama dengan LPMK, harus bisa bekerjasama dengan pemerintah Kelurahan. Apabila yang hadir di situ (pertemuan dengan warga) LPMK, LPMK mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada warga. Kalau yang hadir pak lurah atau perangkatnya, pak lurah mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada warga.80

Tugas kepanitiaan ad hoc dalam melakukan sosialisasi tidak berfokus pada sosialisasi untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat. Materi yang disampaikan lebih luas dan variatif. Terutama yang menjadi fokus adalah sosialisasi mengenai peraturan pada Pemilu Legislatif tahun 2014. Meskipun demikian, ketua KPU Kota Surakarta, Agus Sulistyo meyakini sosialisasi yang dilakukan akan memberikan dampak secara tidak langsung pada peningkatan partisipasi politik masyarakat. Itu berimplikasi secara tidak langsung pada peningkatan partisipasi. Misalnya secara teknis sah dan tidak sah tidak kita sampaikan. Lalu satu suara itu dicoblos dua. Satu coblos partai yang satu calon. Nah, bagi yang tidak tahu kan dianggap tidak sah. Akhirnya KPPS menulis sebagai suara rusak. Kalau suara rusak kan berarti tidak berpartisipasi. Ini masalah persepsi, kalau tidak disosialisasikan akan mengurangi kualiras. Kemudian kalau KPPS tidak tahu boleh memilih dengan KTP setempat kalau belum terdaftar. Ditanya undangan, tidak bisa menunjukkan kan ditolak. Kalau ditolak tidak berpartisipasi. 81

80 81

13:00.

Wawancara dengan Sutardi di Ngoresan tanggal 4 Juni 2014 pukul 10:00. Wawancara dengan Agus Sulistyo di KPU Kota Surakarta tanggal 27 Juni 2014 pukul

commit to user



c. Strategi Komunikasi Interpersonal – Sosialisasi terhadap komunitas – komunitas dengan memanfaatkan Relawan Demokrasi Sosialisasi melalui komunitas digunakan oleh KPU Kota Surakarta untuk menjangkau

kelompok

masyarakat

yang

jarang

diperhatikan

dalam

pelaksanaan Pemilu sebelumnya. KPU Kota Surakarta sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi, telah mengangkat 25 orang sebagai anggota Relawan Demokrasi. 25 orang yang terpilih menjadi Relawan Demokrasi tersebut dibagi untuk ditempatkan dalam lima kelompok masyarakat, antara lain : pemilih pemula, difabel, agama, perempuan dan marginal. Usai memperoleh bimbingan teknis dari KPU Kota Surakarta, maka seluruh anggota Relawan Demokrasi ditugaskan untuk melakukan sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 dalam kurun waktu Januari – April 2014 Kita merekrut relawan, terdiri dari 25 orang yang kebetulan 12 putri yang 13 putra. Itu dari 5 segmen. Pemilih pemula, perempuan, segmen keagamaan, segmen disabilitas atau difabel yang terakhir segmen marginal atau pinggiran. Lima segmen itu saling kolaborasi, saling bantu. Karena kan di lima segmen itu kan misalnya ada perempuan yang juga masuk disabilitas, pemilih pemula juga ada yang masuk kelompok agama. Jadi lima segmen itu saling bantu.82

Berikut adalah daftar 25 Relawan Demokrasi yang telah direkrut oleh KPU Kota Surakarta:

82

Wawancara dengan Setyo Budiarto tanggal 16 Mei 2014

commit to user



Tabel 3.2 Relawan Demokrasi KPU Kota Surakarta No

Nama

1.

Okky Meidia Fajar

2.

Siti Maesaroh, S.Ag

Kelompok

Agama 3.

Hindun Zulaikhah

4.

Vincencia Widiastuti

5.

Iwan Warseno

6.

Masruchan

7.

Sechah Wal Afiah

8.

Atiek Supriyati

9.

Roch kustati

10.

Diyah Ayu Wetjaningsih

11.

Hj. Rodhiyah Hadirin

12

Dwi Miyarni Sri Subekti

13.

MM. Nunung Purwanti

14.

Noor Fijriyah Happy

15.

Irwan Sehabudin

16.

Nasichun Aviv Aluwi

17.

Tohar Muchlasin

18.

Hilya Malihah Nur Himmati

19.

Bintang Aji Permana Caromalela

Agama

Perempuan

Pemilih Pemula

commit to user



20.

Eka Rohmawati

21.

Wagino

22.

Marbandi

23.

Muhammad Burhanuddin Noor

24.

Angga Kusuma Dawami

25.

Estiono

Marginal

Difabel

Sumber : KPU Kota Surakarta Tabel 3.3 Sosialisasi Oleh Relawan Demokrasi Kelompok Pemilih Pemula No

Tanggal

Tempat

1.

29 Januari 2014

SMA Muhammadiyah 6 Surakarta

2.

30 Januari 2014

SMA Al-Muayyad Surakarta

3.

31 Januari 2014

MA Al-Muayyad Surakarta

4.

13 Februari 2014

SMKN 9 Surakarta

5.

17 Februari 2014

SMKN 8 Surakarta

6.

20 Februari 2014

SMA St. Yosef Surakarta

7.

23 Februari 2014

Pengurus Kuliah Subuh Pemuda Muhammadiyah Surakarta

8.

28 Februari 2014

SMK 2 Muhammadiyah Surakarta

9.

4 Maret 2014

BEM Universitas Surakarta

10.

5 Maret 2014

Krida Satria Muda Surakarta

commit to user



11.

7 Maret 2014

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Indonesia

12

10 Maret 2014

DPC GMNI Kota Surakarta

13.

11 Maret 2014

Forum Remaja Tipes

14.

13 Maret 2014

SMKN 3 Surakarta

15.

14 Maret 2014

MAN 1 Surakarta

16.

15 Maret 2014

SMK Sahid Surakarta

17.

16 Maret 2014

MA Al-Islam Surakarta

18.

19 Maret 2014

SMK Bina Mandiri Indonesia Surakarta

19.

23 Maret 2014

SMEA N 1 Surakarta

20.

28 Maret 2014

SMA Muhammadiyah 2 Surakarta

21.

30 Maret 2014

Karang Taruna RW VI, Bratan, Pajang, Surakarta

22.

1 April 2014

Karang Taruna Randusari

23.

2 April 2014

SMAN 7 Surakarta

24.

3 April 2014

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

25.

3 April 2014

Ikatan Pelajar NU Cabang Surakarta Sumber: KPU Kota Surakarta Tabel 3.4

Sosialisasi Oleh Relawan Demokrasi Kelompok Difabel No

Tanggal

Tempat

1.

7 Februari 2014

SLB –B (YRTRW) Surakarta

2.

7 Februari 2014

Asosiasi Penyandang Cacat Marginal Surakarta

commit to user



3.

9 Februari 2014

Self Help Group (SHG) Surakarta

4.

16 Februari 2014

Gerkatin Surakarta

5.

16 Februari 2014

Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia – DPC Surakarta

6.

22 Februari 2014

SLB – C (YSSD) Surakarta

7.

1 Maret 2014

SLB – C (YSSD) Surakarta

8.

7 Maret 2014

Badan Rehabilitasi Sosial Bhakti Chandrasa

9.

8 Maret 2014

SLBN Surakarta

10.

9 Maret 2014

Forum

Solidaritas

Cacat

Marjinal

Surakarta

(FCMS) 11.

12 Maret 2014

Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta

12.

22 Maret 2014

SLB – C (YPSLB) Sumber : KPU Kota Surakarta Tabel 3.5

Sosialisasi Oleh Relawan Demokrasi Kelompok Agama No

Tanggal

Tempat

1.

20 Januari 2014

Jamaah Al-Rochili Purwosari, Laweyan, Surakarta

2.

22 Januari 2014

Pimpinan Ranting Aisyiyah Keprabon

3.

23 Januari 2014

Umat Katholik Lingkungan St. Thomas, Purwosari

4.

23 Januari 2014

Masjid Al-Huda, Tapen RT 01/V, Nusukan

5.

24 Januari 2014

Kantor PPAI Banjarsari, Surakarta

commit to user



6.

25 Januari 2014

Pimpinan Ranting Aisyiyah Joho

7.

26 Januari 2014

Masjid Al-Amin, RT 07/II, Kadipiro

8.

27 Januari 2014

Pimpinan Ranting Aisyiyah Jayengan

9.

28 Januari 2014

Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gandekan

10.

28 Januari 2014

Umat Katholik Lingkungan St. Marcus

11.

28 Januari 2014

Umat Katholik Lingkungan Evangelista

12

29 Januari 2014

PimpinanRanting Aisyiyah Banyuanyar

13.

29 Januari 2014

Forum Perekat Bangsa (FPB) Surakarta

14.

30 Januari 2014

Masjid Al-Amien Gandekan

15.

31 Januari 2014

Pimpinan Ranting Aisyiyah Jagalan

16.

31 Januari 2014

Asrama Haji Donohudan

17.

31 Januari 2014

Umat Katholik Wilayah St. Matheus

18.

31 Januari 2014

PC NU Surakarta

19.

31 Januari 2014

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surakarta

20.

31 Januari 2014

Lakpesdam Surakarta

21.

2 Februari 2014

Masjid Subulussalam Komplang

22.

2 Februari 2014

Balai Muhammadiyah Surakarta

23.

3 Februari 2014

Wanita Katholik RI Ranting Kecamatan Jebres

24.

4 Februari 2014

Wanita Katholik RI Ranting Kecamatan Banjarsari

25.

4 Februari 2014

Masjid Al-Amin Bibis Luhur

26.

4 Februari 2014

Wanita Katholik RI Ranting Kecamatan Serengan

commit to user



27.

6 Februari 2014

Wanita

Katholik

RI

Anak

Ranting

Perum

Mojosongo 28.

8 Februari 2014

Kelompok Getsemane GKJ RW XXVI, Kadipiro

29.

8 Februari 2014

Wanita Katholik RI Ranting Kecamatan Laweyan

30.

10 Februari 2014

Wanita Katholik RI Anak Ranting Joyosuran

31.

13 Februari 2014

Pengurus Ranting NU

32.

16 Februari 2014

Majelis Tafsir Al-Qur’an Surakarta

33.

17 Februari 2014

Pimpinan Cabang Aisyiyah Solo Utara

34.

18 Februari 2014

Gereja St. Paulus Kleco, Surakarta

35.

24 Februari 2014

Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Surakarta

36.

26 Februari 2014

Lingkungan St. Maria Regina Purbowardayan

37.

2 Maret 2014

Harlah Nahdlatul Ulama Ke 88

38.

3 Maret 2014

Wanita Katholik RI Ranting Pasar Kliwon

39.

3 Maret 2014

Masjid Al-Mu’min Kleco

40.

4 Maret 2014

Pimpinan Ranting Aisyiyah Timuran

41.

4 Maret 2014

Pengajian Fatayat NU Kota Surakarta

42.

5 Maret 2014

Wanita Katholik RI Gereja Purbayan

43.

6 Maret 2014

PCNU Kota Surakarta

44.

7 Maret 2014

Pimpinan Ranting Aisyiyah Kratonan

45.

8 Maret 2014

Pimpinan Ranting Aisyiyah Tipes

46.

13 Maret 2014

Pengajian Asma’ul Husna, Semanggi

47.

14 Maret 2014

Pimpinan Ranting Aisyiyah Banyuanyar

commit to user



48.

16 Maret 2014

Pimpinan Ranting Aisyiyah Serengan

49.

19 Maret 2014

Wanita Katholik RI Mangkubumen

50.

20 Maret 2014

Lingkungan St. Marcus Purwosari Utara

51.

21 Maret 2014

Masjid Al-Ikhlas, Bayan Krajan

52.

18 Maret 2014

Pimpinan Cabang Aisyiyah Majelis Dikdasmen Solo Selatan

53.

22 Maret 2014

Masjid Al-Munir, Jebres

54.

23 Maret 2014

Kelompok

Bimbingan

Haji

Amal

Syuhada’,

Yayasan Al-Ikhwan 55.

25 Maret 2014

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Solo Selatan

56.

26 Maret 2014

Pimpinan Ranting Muhammadiyah Serengan

57.

31 Maret 2014

Masjid Al-Huda, Griyan, Pajang

58.

1 April 2014

Pengurus Masjid Kelurahan Purwosari

59.

2 April 2014

PKU Muhammadiyah

60.

3 April 2014

PKU Muhammadiyah

61.

3 April 2014

Masjid Syuhada’

62.

2 April 2014

Forsap Surakarta Sumber : KPU Kota Surakarta

commit to user



Tabel 3.6 Sosialisasi Oleh Relawan Demokrasi Kelompok Perempuan No

Tanggal

Tempat

1.

8 Januari 2014

Kelompok Belajar Usaha Kelurahan Sewu

2.

18 Januari 2014

Pagutri Pasar Kliwon

3.

10 Januari 2014

Kaukus Perempuan Surakarta

4.

13 Januari 2014

Forum Komunikasi Kader Posyandu Surakarta

5.

15 Januari 2014

LKM Pajang Sejahtera

6.

21 Januari 2014

PKK RT 01/XIII, Purwosari

7.

23 Januari 2014

Forum

Komunikasi

Pembantu

Pembina

Kedunglumbu 8.

25 Januari 2014

Warga RT 04/III, Kedunglumbu

9.

25 Januari 2014

Warga RT 03/VII, Cinderejo

10.

25 Januari 2014

Warga RT 05/VIII, Cinderejo

11.

26 Januari 2014

Warga RT 04/VIII, Cinderejo

12.

26 Januari 2014

PKK RT 03/XIII, Purwosari

13.

29 Januari 2014

Paguyuban RT/RW Kelurahan Jayengan

14.

4 Februari 2014

Warga RT 03/VII, Karangasem

15.

7 Februari 2014

Ibu –Ibu Arisan Sekar Wangi

16.

8 Februari 2014

PKK RT 01/I, Jajar

17.

10 Februari 2014

LKM Purwo Kuncoro

18.

12 Februari 2014

Kelompok Ibu –Ibu Jayanti

commit to user

KB,



19.

12 Februari 2014

Jaringan Perempuan Usaha Kecil

20.

14 Februari 2014

PKK RW VII, Pajang

21.

15 Februari 2014

LKM Bengawan Sewu Makmur

22.

15 Februari 2014

Warga RT 04/II, Kadipiro

23.

16 Februari 2014

Kelurahan Kadipiro

24.

2 Februari 2014

Warga RT 05/VIII, Karangasem

25.

23 Februari 2014

Warga RW XXV, Kadipiro

26.

23 Februari 2014

Warga RT 01/XII, Sumber Trangkilan

27.

25 Februari 2014

Yayasan Dharma Ibu Cabang Surakarta

28.

28 Februari 2014

Warga RT 06/XX, Kadipiro

29.

9 Maret 2014

PKK Kelurahan Jebres

30.

16 Maret 2014

Warga RW VI, Kadipiro

31.

16 Maret 2014

Pengajian Ibu – Ibu Banyuagung

32.

4 Maret 2014

Warga RT 04/XVI, Pajang

33.

20 Maret 2014

Warga RW XV, Semanggi

34.

24 Maret 2014

Warga RT 06/II, Karangasem

35.

5 Maret 2014

Paguyuban RW VIII, Panularan

36.

5 Maret 2014

Forum Komunikasi Kader Posyandu Jebres

37.

7 Maret 2014

Warga RT 08/XIII, Gilingan

38.

10 Maret 2014

Posyandu RW VI, Pajang

39.

5 Maret 2014

Dharma Wanita Kota Surakarta

40.

10 Maret 2014

PKK Kecamatan Banjarsari

commit to user



41.

12 Maret 2014

KB Mawar, Kedunglumbu

42.

15 Maret 2014

Sanggar Kegiatan Belajar Kota Surakarta

43.

8 Maret 2014

Posyandu Lansia Wredha Utama, Purwosari

44.

9 Maret 2014

Warga RT 02/IV, Purwosari

45.

13 Maret 2014

Kelurahan Kerten

46.

14 Maret 2014

Warga RT 03/XI, Purwosari

47.

16 Maret 2014

PKK Kelurahan Laweyan

48.

16 Maret 2014

PKK RW VIII, Jayengan

49.

9 Maret 2014

Warga RT 02/IV, Purwosari

50.

11 Maret 2014

Kelurahan Kerten

51.

14 Maret 2014

Warga RT 03/XI, Purwosari

52

15 Maret 2014

Posyandu Lansia RW VI, Pajang

53.

16 Maret 2014

Kaukus Perempuan Surakarta

54.

11 Maret 2014

Kelurahan Mangkubumen

55.

13 Maret 2014

Dharma Wanita Dinas Dikpora

56.

14 Maret 2014

PKK RW I, Tegalsari

57.

15 Maret 2014

PKK RW XI, Semanggi

58.

16 Maret 2014

PKK RW VI, Semanggi

59.

16 Maret 2014

Warga RT 01/II, Kerten

60.

17 Maret 2014

Warga RT 02/II, Kerten

61.

18 Maret 2014

Paguyuban Ibu – Ibu Purwotomo

62.

21 Maret 2014

LPMK Jayengan

commit to user



63.

20 Maret 2014

Warga RT 01/VII, Sangkrah

64.

28 Maret 2014

Pertemuan Biro Perempuan Perjuangan

65.

29 Maret 2014

Gerakan Sayang Ibu

66.

1 April 2014

Himpaudi Kota Surakarta

67.

29 Maret 2014

Warga RT 01/VII, Purwosari

68.

3 April 2014

Yayasan Krida Paramita Surakarta

69.

4 April 2014

Warga RW V, Gilingan

70.

4 April 2014

Kelurahan Purwosari Sumber : KPU Kota Surakarta Tabel 3.7

Sosialisasi Oleh Relawan Demokrasi Kelompok Marginal No

Tanggal

Tempat

1.

23 Januari 2014

Sanggar Kegiatan Belajar Semanggi

2.

29 Januari 2014

Paguyuban Pedagang Kaki Lima

3.

8 Februari 2014

Solidaritas Masyarakat Pinggiran Surakarta

4.

11 Februari 2014

Himpunan Seniman Jalanan Surakarta

5.

12 Februari 2014

Asosiasi Pedagang & PKL Hasanudin

6.

18 Februari 2014

Solidaritas Masyarakat Pinggiran Surakarta

7.

27 Februari 2014

Paguyuban Asongan Semangat Kerja Surakarta

8.

3 Maret 2014

Pengajian Paguyuban Tukang Becak Tegalsari

9.

17 Maret 2014

Pedagang Pasar Mojosongo

commit to user



10.

18 Maret 2014

Yayasan LSK Bina Bakat

11.

26 Maret 2014

Kelompok Usaha Bersama Surakarta

12.

31 Maret 2014

DPD APKLI Kota Surakarta

13.

22 Maret 2014

Bakso & Mie Ayam “OO”

14.

1 April 2014

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Sumber : KPU Kota Surakarta

d. Strategi Komunikasi Interpersonal - Sosialisasi di Ruang Publik Metode sosialisasi tatap muka yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta di samping memberikan pengarahan di komunitas, juga dilakukan melalui memberikan informasi kepada masyarakat di ruang – ruang publik. KPU Kota Surakarta mendatangi pusat keramaian seperti pasar, terminal, stasiun dan Solo Car Free Day dimana masyarakat banyak melakukan aktifitas di sana. Sosialisasi melalui ruang publik dilakukan oleh KPU Kota Surakarta dengan membagikan leaflet, stiker, dan memperkenalkan kertas suara juga mengingatkan tanggal pemungutan suara. Di Car Free Day itu kita bekerjasama dengan Diskominfo Kota Surakarta. Kita buka stand di depan Sriwedari, menyajikan informasi tentang Pemilu 9 April sambil membagikan leaflet dan menunjukkan contoh surat suara. Kemudian di Solo Grand Mall kita dua kali kesana, menginformasikan kalau 9 April ada Pemilu. Juga di Solo Balapan dan Teminal Tirtonadi.83

83

13:00.


commit to user



Salah satu Relawan Demokrasi untuk kelompok marginal, Marbandi adalah salah seorang yang selalu ikut dalam rangkaian sosialisasi Pemilu di pasar – pasar tradisional. Menurutnya ketika blusukan di pasar, sosialisasi dilakukan dengan membagi – bagikan leaflet dan stiker kepada para pedagang pasar. “Kalau di pasar – pasar itu sekadar memberi brosur, memberi stiker. Mengingatkan ‘jangan lupa bu, tanggal 9 nanti nyoblos’. Misalkan ada pertanyaan lalu nanti kita menjelaskan.” 84 Sosialisasi melalui ruang publik ini adalah salah satu bentuk inovasi dari KPU Kota Surakarta. Melihat kinerja beberapa Relawan Demokrasi yang kurang maksimal, kemudian dibuat program sosialisasi yang baru agar kinerja Relawan Demokrasi dapat terpacu menjadi lebih baik. Berikut adalah data sosialisasi di ruang publik yang telah dilakukan oleh KPU Kota Surakarta:

84

Wawancara dengan Marbandi di Manahan tanggal 21 Mei 2014 pukul 10:00.

commit to user



Tabel 3.8 Sosialisasi di Ruang Publik

NO HARI/TANGGAL 1. Minggu, 9 Februari 2014 2.

Minggu, 16 Februari 2014

3.

Minggu, 23 Februari 2014

4.

Minggu, 2 Maret 2014

5.


6.


7.


8.

Jumat, 4 April 2014

LOKASI

Solo Car Free Day, Jl. Slamet Riyadi

Selama Solo Car Free

(Bekerjasama dengan

Day

Diskominfo)

Pasar Nangka

06.15 sd 07.00 WIB

Pasar Legi

07.15 sd. 08.00 WIB

Solo Balapan

16.30 & 18.30 WIB

Terminal Tirtonadi

9.

Sabtu, 5 April 2014

WAKTU

14.30 WIB

Pasar Nusukan

06.15 sd 07.00 WIB

Pasar Mojosongo

07.15 sd. 08.00 WIB

Komunitas motor di Jl.

Malam hari

Slamet Riyadi 10.

11.

12.

Pasar Ledoksari

06.15 sd 07.00 WIB

Pasar Gede

07.15 sd. 08.00 WIB.

Pasar Harjodaksino

06.15 sd 07.00 WIB

Pasar Kadipolo

07.15 sd. 08.00 WIB

Pasar Gading

06.15 sd 07.00 WIB

Pasar Notoharjo

07.15 sd. 08.00 WIB

Minggu, 6 April 2014

Senin, 7 April 2014

Selasa, 8 April 2013 Sumber : KPU Kota Surakarta

commit to user



e. Strategi Komunikasi Media - Sosialisasi Media Cetak Salah satu sarana sosialisasi yang tidak dapat ditinggalkan adalah sosialisasi melalui media massa. Media massa dapat dibagi menjadi beberapa bagian lagi, salah satunya adalah media cetak. KPU Kota Surakarta juga memanfaatkan media cetak lokal seperti koran Joglosemar dan Solopos untuk memberitakan perkembangan persiapan Pemilu Legislatif 2014 maupun sosialisasi yang telah dilakukan. Ketua KPU Kota Surakarta, Agus Sulistyo menyatakan bahwa sosialisasi melalui media cetak tidak hanya dimaknai ketika KPU Kota Surakarta memasang iklan di media tersebut. Melainkan segala jenis pemberitaan yang berkaitan dengan KPU Kota Surakarta juga menjadi sebuah bentuk sosialisasi tersendiri, walaupun tidak secara langsung. Setiap tahapan, setiap masuk koran itu adalah strategi. Ada wartawan datang kesini, ingin ambil foto kegiatan, berita yang lagi heboh kemudian melakukan wawancara. Barangkali ada juga yang kita bayar. Misalnya mengumumkan Dafrar Calon Tetap DPRD Surakarta.85

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui koran Joglosemar dan Solopos, dalam kurun waktu Januari 2014 sampai dengan April 2014 ditemukan 45 berita yang terkait dengan KPU Kota Surakarta di Joglosemar. Sementara di koran Solopos, ditemukan 35 berita yang berkaitan dengan KPU Kota Surakarta. Daftar lengkap berita tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

85

13:00.


commit to user



Tabel 3.9 Berita Mengenai KPU Kota Surakarta di Koran Joglosemar (Januari – April 2014) No

Tanggal

Berita

1.

Sabtu, 18 Januari 2014

Daftar Pemilih Tetap Berkurang 738 Orang

2.

Selasa, 21 Januari 2014

Parpol Tunggu Aturan Pemberian Suara

3.

Selasa,4 Februari 2014

KPU Terima 2.742 Botol Tinta Pemilu

4.

Rabu,5 Februari 2014

Aturan B aru KPU. Coblos Dua Caleg Dihitung Sah

5.

Jumat,21 Februari 2014

834.260 Surat Suara Tiba di KPU

6.

Senin,24 Februari 2014

Suara di TPS Bisa Langsung Diakses

7.

Rabu,26 Februari 2014

PKPU Dinilai Ganjal Industri Kreaftif

8.

Jumat,29 Februari 2014

9.

Minggu,2 Maret 2014

PPK dan PPS Banjarsari Pertanyakan Macetnya Anggaran Siswa Tunagrahita Kesulitan Beri Hak Pilih

10.

Senin,3 Maret 2014

Tekan Angka Golput, Mahasiswa Berorasi di CFD

11.

Selasa,4 Maret 2014

Lima Parpol Harus Perbaiki Laporan

12.

Rabu,5 Maret 2014

Kampanye Pileg Dimulai 16 Maret

13.

Rabu,5 Maret 2014

14.

Rabu,5 Maret 2014

Jadwal Kampanye Rapat Umum Parpol/DPD Pileg 2014 Surakarta Rusak, 30 Ton Surat Suara Akan Dimusnahkan

15.

Jumat,7 Maret 2014

PDIP Terkuat,PPP Terkecil

16.

Sabtu,8 Maret 2014

Panwascam Terima 10 Aduan Pelanggaran Pemilu

17.

Minggu,9 Maret 2014

Minim Anggaran, KPPS Terpilih Tanpa Dilantik

18.

Senin,10 Maret 2014

8.000 Pemilih Rawan Golput

19.

Selasa,11 Maret 2014

Pasien Diminta Nyoblos ke TPS Terdekat

commit to user



20.

Kamis,13 Maret 2014

21.

Jumat,14 Maret 2014

Jelang Kampanye Bersama Akhir Pekan,Parpol Kompak Usung Budaya Warga Golput Bakal Dicatat

22.

Jumat,14 Maret 2014

Ingat, 27 Hari Lagi Coblosan!

23.

Sabtu,15 Maret 2014

Golput Bakal Ditandai. Warga Merasa Disudutkan

24.

Sabtu,15 Maret 2014

Kampanye Bersama, 32 Jalan Ditutup

25.

Rabu,19 Maret 2014

PKS Solo Pilih Pawai

26.

Selasa,25 Maret 2014

Kampanye Simpatik, PDIP Bagikan Bunga

27.

Rabu,26 Maret 2014

PPK Jebres Diganjar Surat Peringatan

28.

Rabu,26 Maret 2014

29.

Rabu,26 Maret 2014

Kampanye Dengan Fasilitas Negara. Panwaslu Serahkan Keputusan ke Gakkumdu Golkar Yakin Taklukan Jateng

30.

Kamis,27 Maret 2014

31.

Kamis,27 Maret 2014

Bedah Rumah Dari Golkar Terindikasi Money Politic KPU Tegur Empat Parpol

32.

Kamis,27 Maret 2014

Anak Harusnya Bermain, Bukan Kampanye

33.

Kamis,27 Maret 2014

Kampanye, PPP Pilih Ziarah

34.

Jumat, 28 Maret 2014

35.


Panwaslu Pantau Reses di Masa Kampanye. Anggota Dewan Dijatah Rp17 Juta 5.738 Surat Suara Rusak

36.

Sabtu, 29 Maret 2014

37.


KPU Tetapkan Jadwal Baru. Kampanye Terbuka Bisa Rawan Gesekan Caleg Golkar Tolak Politik Uang

38.

Selasa, 1 April 2014

TPS Harus Ramah Difabel

39.

Kamis, 3 April 2014

Solo Kekurangan 8000-an Undangan Pemilih

40.

Jumat, 4 April 2014

Relawan Difabel Dilibatkan Awasi Pemilu 2014

41.

Sabtu, 5 April 2014

H-5 Pemilu KPU Gencarkan Sosialisasi

commit to user



42.


109 Warga Tercecer Pendataan Pemilu

43.

Selasa, 8 April 2014

Logistik Siap Masuk ke TPS

Tabel 3.10 Berita Mengenai KPU Kota Surakarta di Koran Solopos (Januari – April 2014) No

Tanggal

Berita

1.

Jumat, 7 Februari 2014

Logistik KPU Solo Belum Lengkap

2.

834.260 Surat Suara Tiba di KPU

3.

Minggu, 23 Februari 2014 Rabu, 26 Februari 2014

4.


Ruang Gerak Dibatasi, Asppro Solo Protes Peraturan KPU 20 Siswa SLB Simulasi Nyoblos

5.

Selasa, 4 Maret 2014

Parpol Mendapat Kesempatan 3 Kali Kampanye

6.

Rabu, 5 Maret 2014

Pelipat Kertas Suara Pun Dilarang Bawa Tas

7.

Kamis, 6 Maret 2014

Pelipatan dan Penyortiran Surat Suara Salahi SOP

8.

Kamis, 6 Maret 2014

KPU Terima 839.260 Surat Suara

9.

Jumat, 7 Maret 2014

KPU Solo Temukan 766 Surat Suara Rusak

10.


8000 Pemilih Pemula Rentan Golput

11.

Senin, 10 Maret 2014

KPU "Kampanye" Lewat Jalan Sehat

12.


KPU Kekurangan 3000 Surat Suara

13.

Rabu, 12 Maret 2014

14.

Kamis, 13 Maret 2014

15.

Kamis, 13 Maret 2014

Pelipatan Kertas Suara, KPU Pakai Gelanggang Pemuda KPU Ingatkan Parpol Serahkan Nama Jurkam Maksimal H-3 KPU Pertanyakan Keamanan Logistik

commit to user



16.


17.


Panwascam Menyoal Kertas Sosialisasi Mirip Surat Suara 12 Parpol Beratraksi

18.


Kertas Mirip Surat Suara Tidak Digunakan

19.


Parpol Janji Pemilu Damai

20.


Pejabat Kedubes AS Pelajari Demokrasi di Solo

21.

Rabu, 19 Maret 2014

PPK Jebres Menata 1.436 Kotak Suara

22.


KPU Cari Lokasi Pengepakan Logistik TPS

23.


KPU Minta Klarifikasi PPK dan PPS

24.


KPU Beri Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS

25.


KPU Ubah Jadwal Kampanye, Parpol Kecele

26.

Rabu, 2 April 2014

Petugas TPS Diminta Memindai Formulir C1

27.

Kamis, 3 April 2014

Logistik Pemilu Belum Beres

28.

Kamis, 3 April 2014

2.742 Petugas Linmas Dapat Honor

29.

Kamis, 3 April 2014

KPU Sosialisasikan Pemilu di Rutan

30.

Jumat, 4 April 2014

2 Anggota KPPS Terancam Dipecat

31.

Jumat, 4 April 2014

DPTb Susut menjadi 516 Pemilih

32.

Sabtu, 5 April 2014

Partisipasi Pemilih Pengaruhi BPP

33.

Sabtu, 5 April 2014

Rela Lembur Hingga Dini Hari Demi Logistik

34.

Sabtu, 5 April 2014

KPU Blusukan ke Pasar Tradisional

35.


Hari Ini, Logistik Pemilu Mulai Didistribusikan

commit to user



f. Strategi Komunikasi Media - Sosialisasi Media Elektronik Selain media cetak, media lain yang digunakan sebagai sarana sosialisasi adalah media elektronik. Sosialisasi dilakukan oleh KPU Kota Surakarta melalui pemasangan iklan di radio, talkshow di radio dan tv serta pemasangan iklan memanfaatkan jasa TV iklan dan website situs berita. Untuk sosialisasi melalu pemasangan iklan radio, KPU Kota Surakarta menjalin kerjasama dengan 10 stasiun radio lokal Surakarta. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua KPU Kota Surakarta, Agus Sulistyo sebagai berikut: “Media elektronik kita menggunakan beberapa strategi. Yang pertama radio. Kita ada di 10 stasiun radio, baik yang swasta maupun pemerintah. Satu hari 5 – 10 kali diputar (iklan) di 10 stasiun radio.”86 Kasubag Teknis dan Hubmas, Setyo Budiarto melengkapi pernyataan tersebut sebagai berikut: “Kalau di radio itu juga misalnya di Solopos FM, JPI dan RRI. Seperti iklan satu menit itu. Kemudian setiap dua hari sekali saya sendiri ditelpon oleh JPI. Jadi tanya perkembangannya dan disiarkan secara langsung.”87 Selain melakukan sosialisasi dalam bentuk pemasangan iklan, KPU Kota Surakarta juga memanfaatkan undangan untuk talkshow dari beberapa stasiun radio dan TV lokal sebagai sarana sosialisasi.

86


87


13:00. 13:00.

commit to user



“Untuk media kami juga menjadi narasumber. Misalnya dalam dialog interaktif atau debat publik.”88 Akan tetapi, karena kebanyakan undangan untuk menjadi narasumber dalam acara di stasiun TV atau radio diterima secara informal (via telepon atau SMS), maka KPU Kota Surakarta mengalami kesulitan untuk mendata secara lengkap talkshow yang sudah diisi baik oleh Ketua maupun Komisioner KPU Kota Surakarta. Kalau diundang, selama ini kita selalu siap. Kalau saya itu gampang tinggal di SMS dan dijadwalkan. Temanya apa urusan belakangan, asal masih berhubungan dengan Pemilu. Di RRI, di TATV itu banyak (talkshow) tidak terhitung. Belum kalau setiap ada event, selalu ngabari wartawan. Itu salah satu strategi kami. Kami nggak ada anggaran tapi bagaimana kegiatan KPU Surakarta bisa kelihatan.89 Berikut adalah data talkshow melalui stasiun TV dan radio lokal yang berhasil ditelusuri oleh KPU Kota Surakarta: Tabel 3.11 Talkshow di Stasiun TV dan Radio Lokal No 1.

Tanggal 8 April 2014

Tempat Studio 1 TATV

Tema Masih

Perlukah

Kuota

Perempuan Dipertahankan

88

Wawancara dengan Kajad Pamudji Joko Waskito di KPU Kota Surakarta tanggal 14 Mei 2014 pukul 13:00. 89 Wawancara dengan Agus Sulistyo di KPU Kota Surakarta tanggal 27 Juni 2014 pukul 13:00.

commit to user

30%



2.

21 Februari 2014

Studio RRI

Upaya

KPU Menaikkan Jumlah

Partisipasi Pemilih 3.

4.

10 Maret 2014

13 Maret 2014

Kampus

Politeknik RRI Goes to Campus “Nyoblos Itu

Indonusa

Keren”

Kampus Unisri

RRI Goes to Campus “Nyoblos Itu Keren”

5.

22 Maret 2014

Studio RRI

Dialog Interaktif “Aspirasi Merah Putih Pemilu Untuk Difabilitas”

Sumber : KPU Kota Surakarta Metode lain yang ditempuh oleh KPU Kota Surakarta untuk melakukan sosialisasi adalah melalui pemasangan iklan lewat Wall-TV. Wall-TV adalah salah satu metode untuk beriklan menggunakan media televisi yang diletakan di tempat – tempat keramaian di Surakarta seperti restoran dan rumah sakit. Melalui Wall-TV,

KPU

Kota

Surakarta

menayangkan iklan untuk

mengingatkan kepada masyarakat tanggal 9 April 2014 adalah hari pemungutan suara untuk Pemilu Legislatif 2014 Media lain kita menggunakan Wall-TV. Wall-TV itu hanya ada di beberapa titik. Misalnya di Mbok Giyem, ruang tunggu RS, dan stasiun. Hanya ada 32 titik di Surakarta, ada di pusat – pusat kerumunan. Kita mengingatkan tanggal 9, jadi cuma 1 menit. Secara tidak langsung, misal menunggu orang sakit bisa lihat. Wall-TV itu sehari ditayangkan 60 kali selama 1 bulan. Entah itu masuk atau tidak ya kita coba.90

90

Wawancara dengan Agus Sulistyo tanggal 27 Juni 2014

commit to user



Salah satu metode sosialisasi yang tergolong baru dan diterapkan oleh KPU Kota Surakarta adalah memasang iklan pada website timlo.net. Jikalau masyarakat mengakses timlo.net, maka dalam tampilan website tersebut terdapat iklan sosialisasi oleh KPU di bagian pojok situs. Sosialisasi dilakukan selama 1 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Ketua KPU Kota Surakarta menyatakan strategi – strategi ini merupakan pengembangan dan kreativitas dari yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Setiap buka (timlo.net) sudah ada sosialisasi. Di situ sudah ada, di bagian pojok. Selama 1 bulan itu. pengunjungnay menurut versi timlo ada 15.000 orang selama 1 bulan. Cuma itu barangkali kan tidak menyasar wilayah Surakarta saja. Kalau pasang iklan di TATV, misalnya 5 juta itu untuk 1 jam. Padahal kalau streaming bisa 1 ½ bulan. Bayar TATV juga belum tentu masyarakat nonton semua. Sama – sama belum tentu nonton, ya mending yang 1 ½ bulan.91

g. Strategi Komunikasi Media - Sosialisasi Media Luar Ruang Metode sosialisasi yang juga selalu ada dalam setiap pelaksanaan Pemilu adalah sosialisasi dengan memanfaatkan media luar ruang. KPU Kota Surakarta melakukan pemasangan baliho dan spanduk di beberapa titik strategis di Kota Surakarta. Titik – titik pemasangan baliho dan spanduk sejatinya sudah diatur dalam surat edaran dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Baliho dan spanduk harus terpasang di setiap kantor Kecamatan dan Kelurahan serta tempat keramaian atau berkumpulnya masyarakat. KPU Kota Surakarta selain melakukan pemasangan baliho dan spanduk di lokasi 91

13:00.


commit to user



tersebut, juga memasang baliho di hampir semua persimpangan jalan di Surakarta, terutama yang ramai dan sering dilalui oleh masyarakat. Baliho dan spanduk yang dipasang mayoritas berisi ajakan untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 9 April 2014 disertai dengan gambar maskot Pemilu. Namun terdapat juga beberapa spanduk yang memuat nama dan foto daftar calon wakil rakyat pada Pemilu Legislatif 2014 Gambar 3.9 Baliho Sosialisasi di Kota Surakarta

Sumber : Joglosemar dan Solopos April 2014

commit to user



h. Strategi Komunikasi Budaya – Kirab Budaya Pemilu Sosialisasi melalui jalur budaya salah satunya ditempuh KPU Kota Surakarta melalui acara kirab budaya. Sejatinya, acara kirab budaya merupakan kemasan lain dari deklarasi Pemilu damai, yang dibuat menyesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal Kota Surakarta. Ketua KPU Kota Surakarta mengakui, keberadaan Surakarta yang terkenal sebagai kota budaya harus dimanfaatkan sebagai salah satu sarana sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga untuk memperkenalkan Pemilu dan partai politik peserta Pemilu 2014, pada tanggal 15 Maret 2014 KPU Kota Surakarta mengadakan gelaran kirab budaya. Acara kirab budaya dikemas menyerupai karnaval dengan rute dari Stadion Manahan hingga Balaikota Surakarta, melalui Jalan Slamet Riyadi. Dalam kirab budaya tersebut, baik partai politik maupun perangkat Pemilu lainnya menampilkan berbagai aktrasi kebudayaan untuk menghibur masyarakat yang menyaksikan. Kirab budaya itu sebenarnya dalam kerangka deklarasi Pemilu damai. Namun kemudian kita keas sebagai sebuah acara kirab budaya. Jadi 12 parpol kita ajak semua, mengeluarkan maksimal 150 massa dan menampilkan 3 kesenian daerah.92

92

13:00.


commit to user



Gambar 3.10 Sosialisasi Melalui Kirab Budaya

Sumber : Dokumentasi KPU Kota Surakarta

commit to user



2. Pendekatan kepada sasaran Berdasarkan tahap perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya, pendekatan terhadap sasaran untuk komunikasi tatap muka dibagi dalam dua garis besar. Yakni pendekatan secara formal melalui birokrasi dan pendekatan secara informal. Pada pelaksanaannya, kedua pendekatan tersebut diterapkan oleh KPU Kota Surakarta beserta jajarannya untuk menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran. a. Pendekatan secara formal Pendekatan

secara

formal

dilakukan

melalui

meminta

izin dan

memberikan surat secara resmi kepada instansi atau kelompok yang menjadi sasaran sosialisasi. Metode pendekatan formal digunakan oleh kelompok pemilih pemula dan difabel dengan lokasi sosialisasi di sekolah – sekolah. Pendekatan secara formal selain memberikan surat tertulis dari KPU, juga dengan menjalin kerjasama dengan Dikpora agar mendapat kemudahan ketika melakukan sosialisasi. Kerjasama dengan Dikpora perlu dilakukan, karena sosialisasi yang menyasar ke sekolah – sekolah sempat ditolak oleh pihak sekolah yang bersangkutan. “Semula kita kesulitan lho meminta waktu untuk sosialisasi. Selanjutnya kita beri pengertian, kita tembusi surat, kepala sekolahnya kemudian malah meminta.”93

93

13:00.


commit to user



Pendekatan secara birokrasi itu kan yang di sekolah – sekolah. KPU Surakarta sudah ada pendekatan juga dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Terus dengan SMA di Surakarta kita lewat itu. Jadi mengirim surat ke sekolah – sekolah untuk mengadakan sosialisasi di sana. Itu untuk yang formal.94

b. Pendekatan secara informal Metode pendekatan secara informal dilakukan kepada hampir semua jenis komunikasi tatap muka. Baik itu komunikasi melalui struktur birokrasi, struktur

penyelenggara maupun komunitas. Bahkan untuk

pemilih pemula dan difabel, selain menggunakan proses pendekatan formal juga menggunakan metode pendekatan secara informal. Umumnya pendekatan secara informal digunakan ketika memberikan sosialisasi di komunitas pemuda dan komunitas difabel di luar lingkup sekolah. Pendekatan informal dilakukan tanpa memberikan surat resmi terlebih dahulu pada komunitas yang akan didatangi. Komunikator hanya membuat janji dengan kelompok sasaran untuk datang dan memberikan sosialisasi di acara rutin yang digelar komunitas tersebut. Mengingat komunikator yang dipilih oleh KPU Kota Surakarta adalah tokoh masyarakat dan aktif di komunitas – komunitas, maka pendekatan informal relatif sangat mudah untuk dilakukan. Seperti yang dialami oleh Atiek Supriyati sebagai berikut ini: Saya kan jadi sekretaris PKK di Kelurahan, jadi mau ngisi kemana – mana yo udah tinggal tanya ‘bu, PKKmu tanggal berapa? Opo meh tak 94

12:00.


commit to user



isi?’, terus dipersilahkan mengisi. Malah dikasih waktu, dikasih kesempatan nggak hanya diberi 15 menit. Tapi monggo mau 30 menit atau 45 menit, monggo.95

Marbandi, Relawan Demokrasi kelompok marginal juga

tidak

mengalami kesulitan untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, walau hanya dengan menggunakan pendekatan secara informal. Sompis itu kan Solidaritas Masyarakat Pinggiran Surakarta, itu punya 11 komunitas. Jadi PKL, becak, asongan, pemulung, PRT, PSK, anak jalanan dan sebagainya. Jadi mengumpulkan kaum marginal itu kalau bagi saya tidak sulit. Karena tinggal kontak saja.96

3. Pesan yang disampaikan Dalam tahap pelaksanaan, pesan yang disampaikan sama dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Terdapat lima pesan utama yang disosialisasikan kepada seluruh lapisan dan lima pesan khusus yang disosialisasikan kepada kelompok masyarakat tertentu. Pesan utama yang disampaikan adalah: a. Slogan Pemilu, “Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas” b. Tanggal pelaksanaan Pemilu Legislatif, 9 April 2014 c. Syarat menjadi pemilih d. Kriteria suara sah dan tidak sah e. Ajakan untuk menggunakan hak pilih, tidak golput 95 96

Wawancara dengan Atiek Supriyati di Purwosari tanggal 19 Mei 2014 pukul 19:00. Wawancara dengan Marbandi di Manahan tanggal 21 Mei 2014 pukul 10:00.

commit to user



Lima pesan khusus yang disampaikan adalah: a. Pengetahuan tentang Pemilu : menjelaskan menganai keberadaan Pemilu, pesan ini digunakan untuk menyasar pada kelompok pemilih pemula. b. Kesadaran mengenai hak pilih : menjelaskan mengenai pentingnya hak pilih, pesan ini digunakan untuk menyasar pada kelompok pemilih pemula. c. Teknis menggunakan hak pilih dan simulasi Pemilu : menjelaskan mengenai cara untuk memberikan suara dalam Pemilu dengan menggunakan simulasi. Digunakan untuk menjelaskan kepada kelompok difabel. d. Peraturan Pemilu : menjelaskan mengenai aturan yang berlaku dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Digunakan untuk melakukan sosialisasi kepada jaringan struktur penyelenggara. e. Teknis sesuai tahapan : menjelaskan mengenai tahapan dan proses yang harus dilalui sebelum pelaksanaan Pemilu. Digunakan untuk melakukan sosialisasi kepada jaringan struktur penyelenggara.

4. Metode penyampaian pesan Dalam pelaksanaan sosialisasi, metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan tidak berbeda dengan apa yang telah direncanakan oleh KPU Kota Surakarta. KPU beserta jajarannya menggunakan metode redundancy dan canalizing untuk memaksimalkan proses penyampaian pesan.

commit to user



a. Redundancy Metode redundancy dalam perencanaan banyak digunakan sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pesan kepada anak difabel. Pada prakteknya, metode ini telah digunakan dalam melakukan sosialisasi, salah satunya kepada anak tuna grahita di SLB-C YSSD. KPU Kota Surakarta beserta Relawan Demokrasi terjun melakukan sosialisasi kepada siswa SLB-C YSSD sebanyak dua kali. Dengan mengulang materi yang sudah disampaikan sebelumnya, agar anak – anak dengan tuna grahita dapat benar – benar memahami pesan yang disampaikan. Selain digunakan pada kelompok difabel, sosialisasi dengan metode ini juga

dirancang

penyelenggara.

untuk Akan

mensosialisasikan tetapi

mengingat

peraturan sosialisasi

melalui melalui

stuktur struktur

penyelenggara terkendala oleh satu dan lain hal, maka untuk memaksimalkan pengulangan peraturan, PPS Kecamatan Jebres membagikan CD sosialisasi kepada jajaran di bawahnya. CD sosialisasi tersebut berisi kriteria dan variasi suara sah dalam Pemilu. Dengan adanya CD tersebut sosialisasi menjadi lebih efektif. b. Canalizing Metode penyesuaian atau canalizing adalah metode yang sering dipakai ketika melakukan sosialisasi. Pada pelaksanaannya, penyesuaian yang dilakukan dapat berdasarkan pada dua faktor, yakni penyesuaian pesan dengan tingkat pengetahuan masyarakat dan penyesuaian pesan dengan

commit to user



kondisi masyarakat. Penyesuaian dengan pengetahuan masyarakat dilakukan dengan membedakan pesan yang disampaikan kepada audiens. Kalau sudah ada kesadaran nanti penekanannya beda. Misalnya adalah menjadi pemilih yang aktif dan cerdas. Kalau audiensnya masih blank dijelaskan tentang pengetahuan kepemiluan dan pentingnya kenapa memilih.97

Jenis penyesuaian kedua yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan kondisi audiens saat itu. Ketika audiens sudah terlihat tidak antusisas, komunikator harus memiliki cara agar audiens menjadi segar dan tertarik kembali. “Saya melihat kondisi dan situasi. Kalau mereka sudah tidak tertarik, saya alihkan ke materi lain yang terkini biar mereka semangat lagi, fresh lagi.” 98 c. Diskusi Sama seperti dalam proses perencanaan, metode diskusi juga digunakan dalam proses penyampaian pesan. Seusai melakukan sosialisasi, komunikator menggunakan metode diskusi untuk menggali pertanyaan dan pengetahuan dari audiens yang mereka hadapi. Yang jelas ketika sosialisasi itu menyampaikan lebih dulu bagaimana pengertian Pemilu. Menyampaikan materi sekitar 10 – 15 menit. 97


12:00. 98


commit to user



“Kemudian saya ajak tanya jawab. Apa saja yang tidak paham, apa saja yang ditanyakan saya jawab.” 99 “Kalau kita sosialisasi ya cuma sekali ya secara garis besar. Kemudian saya buka tanya jawab. Lebih enak begitu, mending langsung saja terus banyak diskusinya.” 100

5. Mengatasi berbagai tipe audiens Dalam melaksanakan sosialisasi, seorang komunikator akan menemukan banyak tipe audiens. Tidak jarang ekspektasi kita terhadap audiens berbanding terbalik dengan kenyataan yang dihadapi. Agar sosialisasi dapat berjalan dengan baik, dan gagasan yang disampaikan diterima, komunikator diharuskan mampu berimprovisasi dalam membawakan pesan yang disampaikan. Tipe audiens dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis, yakni audiens yang recpetive, neutral dan unreceptive. Audiens dengan tipe receptive adalah mereka yang sudah memiliki pemahaman yang sama dengan gagasan yang akan disampaikan. Sementara audiens dengan tipe neutral adalah mereka yang belum memiliki keputusan apakah menerima atau menolak ide dan gagasan yang hendak disampaikan. Terakhir, audiens dengan tipe unreceptive adalah audiens yang sedari awal sudah memiliki pendirian yang berseberangan dengan gagasan komunikator. KPU Surakarta dalam melakukan sosialisasi tentu berhadapan dengan beragam tipe

99

Wawancara dengan Marbandi di Manahan tanggal 21 Mei 2014 pukul 10:00 Wawancara dengan Budi Susanto di Kantor Kelurahan Sewu tanggal 4 Juni 2014 pukul 16:00. 100

commit to user



audiens tersebut. Terdapat beberapa cara agar audiens yang berbeda dapat menerima dengan baik gagasan yang disampaikan dalam sosialisasi, yakni: a. Receptive Audiens dengan tipe receptive adalah audiens yang sangat diharapkan oleh komunikator. Karena sudah memiliki prinsip dan gagasan yang sama membuat proses sosialisasi dan penanaman ide kepada audiens ini menjadi relatif mudah. Komunikator juga tidak perlu khawatir mengalami penolakan ketika hendak melakukan sosialisasi. “Tentunya lebih mudah. Jadi biasanya langsung pada apa yang mau disampaikan . Langsung pada pesannya kita mau mengajak untuk apa.”101 Namun bukan berarti sosialisasi kepada audiens receptive dapat disepelekan begitu saja. Persiapan dan pesan yang kurang matang dapat membuat audiens meragukan apa yang disampaikan dan berujung pada penolakan. Ditambah apabila yang disampaikan oleh komunikator adalah hal – hal umum yang juga sudah mereka pahami dan ketahui, bukan tidak mungkin audiens menjadi bosan dan tidak berfokus pada komunikator ketika menyampaikan pesan. Kondisi tersebut dapat membuat pesan yang disampaikan tidak tertangkap dengan sempurna oleh audiens. KPU Kota Surakarta menyiasati tipe audiens ini dengan melakukan sosialisasi yang lebih berkaitan dengan permasalahan – permasalahan teknis

101

Wawancara dengan Estiono di KPU Kota Surakarta tanggal 20 Mei 2014 pukul 14:00.

commit to user



Pemilu Legislatif 2014, salah satu contohnya adalah melakukan sosialisasi yang terkait dengan tahapan dan peraturan yang berlaku. Audiens yang terbuka kita pasti lebih enak. Kita tinggal sosialisasi peraturan yang ada. Kita sosialisasikan tahapan tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Bagaimana menjadi pemilih, bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara dan bagaimana menggunakan hak pilih. 102

Selain itu, sosialisasi dapat dilakukan dengan membentuk pola pikir masyarakat untuk dapat menjadi pemilih yang aktif dan cerdas. Dalam artian tidak hanya tahu kalau tanggal 9 April ada pemungutan suara, namun juga terdapat keinginan lebih untuk lebih aktif mencari informasi yang berkaitan dengan Pemilu. Kalau sudah ada kesadaran lebih, lebih pada menjadi pemilih yang aktif. Pemilih yang tidak hanya menunggu. Misalnya yang sering kita sampaikan adalah sudah mengecek masuk ke DPT apa belum. Itu yang penting. Itu yang ditekankan, cara ngecek bagaimana. Lalu kalau belum masuk DPT apa yang harus dilakukan. 103

b. Neutral Dalam menghadapi audiens yang memiliki sikap netral, komunikator harus lebih memiliki kemampuan persuasif. Dalam artian harus dapat mempengaruhi masyarakat agar bertindak sesuai dengan gagasan yang akan ditanamkan. Dengan kata lain komunikator harus mampu mempromosikan 102

Wawancara dengan Kajad Pamudji Joko Waskito di KPU Kota Surakarta tanggal 14 Mei 2014 pukul 12:00. 103 Wawancara dengan Nasichun Aviv Aluwi di FISIP UNS tanggal 20 Mei 2014 pukul 12:00.

commit to user



keberadaan Pemilu sebagai sesuatu yang penting. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menjelaskan apa saja manfaat yang dapat diperoleh masyarakat ketika mereka memutuskan untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Cenderung memberikan pesan informatif edukatif. Jadi bagaimana kalau bapak – bapak audiens ini kalau menggunakan hak pilih apa keuntungannya. Kalau tidak menggunakan hak pilih seperti apa.104

Kita mendekonstruksi pemikiran. Jadi seperti ini lho, ngapain harus memilih. Kenapa memilih itu penting. Akhirnya timbul kesadaran dan kemudian ketertarikan. Kita tekankan bahwa waktu memilih yang cuma lima menit akan menentukan lima tahun ke depan. Jadi nggak mungkin nggak berpengaruh.105

c. Unreceptive Audiens yang termasuk dalam tipe unreceptive adalah audiens yang memerlukan kerja ekstra dari komunikator. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi salah satu tanggung jawab komunikator adalah minimal membuat audiens mau mendengarkan apa yang dipaparkan. Tidak mudah memang menghadapi audiens dengan tipe semacam ini. Salah satu cara untuk menghadapinya adalah tidak serta merta langsung menyampaikan gagasan yang kita bawa, melainkan dengan melakukan berbagai manuver di awal terlebih dahulu.

104

Wawancara dengan Kajad Pamudji Joko Waskito di KPU Kota Surakarta tanggal 14 Mei 2014 pukul 13:00. 105 Wawancara dengan Nasichun Aviv Aluwi di FISIP UNS tanggal 20 Mei 2014 pukul 12:00.

commit to user



Untuk yang apatis biasanya saya pakai beberapa manuver. Berusaha mengotak – atik, membolak – balik pesannya. Walaupun tujuan kami untuk menginformasikan, menyadarkan, tapi dengan manuver dulu. Nggak langsung “kamu itu nggak boleh kaya gitu.”, itu tentu akan membuat mereka lebih apatis106

Setelah

komunikator

mampu

memasuki audiens,

baru

kemudian

disampaikan pesan dan gagasan utama yang dibawa oleh komunikator. Hanya memang penyampaian kepada kelompok yang apatis sebatas mengenalkan hal – hal yang mendasar seputar penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. “Ditekankan untuk jangan golput. Datanglah ke TPS. Jangan sampai tidak datang. Misalkan tidak suka sama calonnya, mungkin bisa dicoblo s partainya saja.”107 Hanya saja, jikalau audiens tetap berkeras untuk berseberangan pendapat dengan komunikator, maka komunikator tidak akan terlalu bersikeras memaksakan gagasan kepada mereka. “Kita dekati sebisa kita mendekati. Dia kemudian mau percaya atau tidak, yang penting kita sudah menyampaikan. Sebenarnya kalau nggak percaya kan juga susah. Negara mau jadi apa.”108 Meskipun demikian, prosentase audiens yang termasuk dalam kategori unreceptive relatif paling kecil. Sehingga tidak terlalu mempengaruhi

106

Wawancara dengan Estiono di KPU Kota Surakarta tanggal 20 Mei 2014 pukul 14:00. Wawancara dengan Eka Rochmawati di UNISRI tanggal 19 Mei 2014 pukul 10:00. 108 Wawancara dengan Atiek Supriyati di Purwosari tanggal 19 Mei 2014 pukul 19:00. 107

commit to user



keseluruhan jalannya proses sosialisasi yang dijalankan oleh KPU Kota Surakarta.

C. Evaluasi 1. Hambatan yang dihadapi dan cara mengatasinya Meskipun strategi komunikasi sudah direncanakan dan diimplementasikan sedemikian rupa, bukan berarti tidak ditemukan kekurangan sama sekali. Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh KPU Kota Surakarta dan jajarannya. Terutama berkaitan dengan sosialisasi dengan menggunakan media pertemuan tatap muka dengan masyarakat. Hambatan yang sempat dihadapi di tengah pelaksanaan sosialisasi diantaranya adalah: a. Waktu Kendala yang sering dihadapi ketika melaksanakan sosialisasi adalah waktu. Mengingat jumlah masyarakat sasaran yang ditetapkan untuk menerima sosialisasi cukup besar dengan waktu yang sangat mepet. Kondisi ini membuat KPU Kota Surakarta beserta jajaran yang ditunjuk untuk melakukan sosialisasi harus bekerja ekstra agar dapat mencapai seluruh target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hambatan yang paling banyak ya terlalu banyaknya target yang harus kita capai, dibandingkan dengan waktu yang diberikan. Itu kita nggak bisa mencapai semua target itu. Padahal permintaannya bahkan hampir semua

commit to user



SMA / SMK itu kemudian sangan interest untuk mendapatkan pendidikan pemilih pemula. 109

Selain itu, sosialisasi yang menyasar pada pemilih pemula terkendala oleh jadwal ujian. Sehingga baik KPU Kota Surakarta maupun relawan sedikit menghadapi kendala ketika melakukan penjadwalan untuk sosialisasi di sekolah – sekolah. Yang agak ribet itu menyesuaikan waktu dan tanggal. Karena memang ngepasi dengan ujian sekolah waktu itu. Pemilih pemula kan dari SMA itu kelas 3 semua. Jadi mereka bentrok dengan ujian sekolah dan ujian yang lain – lain kan. Memang harus cari waktu yang bener – bener luang ketika mereka nggak ujian atau setelah mereka selesai ujian.110

Kesulitan menjadwalkan waktu untuk sosialisasi tak hanya dihadapi oleh Relawan Demokrasi untuk pemilih pemula saja. Marbandi, Relawan Demokrasi kelompok marginal juga menghadapi kendala yang serupa. Masalah hambatan, yang utama ya waktu. Kita harus mencari waktu di komunitas. Waktunya kadang sulit untuk menemukan. Kadang pas di sini ada pertemuan saya nggak bisa. Waktu saya bisa hadir, jadwal tidak ada. Jadi hambatannya adalah waktu.111

Salah satu faktor lain yang menyebabkan jadwal sosialisasi di sektor penyelenggara menjadi mepet adalah PKPU tentang teknis pemungutan suara

109


12:00. 110 Wawancara dengan Bintang Aji Permana di IAIN Surakarta tanggal 18 Mei 2014 pukul 10:00. 111 Wawancara dengan Marbandi di Manahan tanggal 21 Mei 2014 pukul 10:00.

commit to user



yang sedikit terlambat datang. PKPU tersebut menjadi sangat penting, karena merupakan salah satu esensi pesan yang disampaikan. “Walaupun untuk waktu dan tempat pemungutan suara sudah lama diberitahukan, namun untuk teknis memang waktu sangat mepet. Karena PKPU datangnya mepet juga.” 112 Kendala tersebut kemudian diatasi dengan menjalin komunikasi seintensif mungkin dengan masyarakat sasaran, sehingga dapat menemukan tanggal dan waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi. Baik Relawan Demokrasi, kepanitiaan ad hoc maupun KPU Kota Surakarta sendiri berusaha meluangkan waktu semaksimal mungkin untuk melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan Pemilu Legislatif 2014. b. Birokrasi Hambatan yang sering juga dihadapi oleh KPU Kota Surakarta, terutama Relawan Demokrasi ketika melakukan sosialisasi adalah birokrasi. Terutama kendala ini dihadapi oleh Relawan Demokrasi dari pemilih pemula dan difabel. Hambatan yang dihadapi adalah kesulitan untuk meminta izin melakukan sosialisasi di sekolah – sekolah yang menjadi sasaran. Bahkan tidak sedikit sekolah yang menolak diadakan sosialisasi berkaitan dengan Pemilu Legislatif 2014 ini. Salah satunya adalah yang dialami oleh Estiono, Relawan Demokrasi untuk kelompok difabel demikian ini:

112


commit to user



Yang agak menyita waktu itu adalah koordinasi dengan pihak sekolah sebenarnya. Bahkan SMKN 9 itu sampai 7 kali koordinasi. Ganti orang, tanya lagi persoalannya. Jadi itu paling yang agak menghambat. Tapi saya menganggapnya biasa karena memang sudah biasa berproses dengan birokrasi. 113

Eka Rochmawati, koordinator Relawan Demokrasi juga memiliki pengalaman yang hampir serupa. Kalau untuk pemilih pemula kemarin itu ada yang harus pakai surat Dikpora juga. Tapi ada juga yang langsung menerima juga. Bahkan saya sendiri dulu pernah ditolak di SMA BK. Walaupun memang menolaknya dengan cara yang halus. Waktu itu mereka beralasan sudah ada guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk melaksanakan sosialisasi. Memang ada kesulitan untuk lobi. Karena masuk sekolah itu tidak semua langsung menerima.114

KPU Kota Surakarta menyadari banyaknya kesulitan birokrasi yang dihadapi oleh Relawan Demokrasi. Sehingga kemudian KPU mengambil langkah solusi dengan menjalin kerjasama dengan Dikpora Kota Surakarta. Akhirnya kita surati, tembusi ke Dikpora. Dikpora menelepon ke sekolah – sekolah itu dan menyatakan kalau ini program pemerintah. Akhirnya kemudian mereka mau membuka diri. 115

Hambatan lain yang berkaitan dengan birokrasi juga dihadapi ketika KPU Kota Surakarta melakukan sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 dengan

113

Wawancara dengan Estiono di KPU Kota Surakarta tanggal 20 Mei 2014 pukul 14:00. Wawancara dengan Eka Rochmawati di UNISRI tanggal 19 Mei 2014 pukul 10:00 115 Wawancara dengan Setyo Budiarto di KPU Kota Surakarta tanggal 16 Mei 2014 pukul 114

13:00.

commit to user



mendatangi pasar – pasar. Petugas KPU dan relawan yang hendak melakukan sosialisasi sempat tidak diberikan izin untuk melakukan aktivitasnya. Kita parkir mobil, woro – woro itu dilok’e. Mbrebeki katanya. Padahal itu ya sudah izin. Dipikirnya woro –woro jamu itu. Akhirnya di pasar yang lain saya telepon dulu, minta disiapkan lokasi karena saya mau kesana. Yang pertama kan langsung datang itu. Lurah pasarnya juga pas belum datang. 116

c. Prasangka terhadap komunikator Relawan Demokrasi adalah sebuah program yang baru digunakan oleh KPU untuk melakukan sosialisasi pada Pemilu Legislatif 2014 ini. Sehingga masih banyak pihak yang belum mengetahui keberadaan Relawan Demokrasi sebagai perpanjangan tangan dari KPU untuk melakukan sosialisasi. Ketidaktahuan ini kemudian menimbulkan sedikit salah paham. Terdapat beberapa prasangka dari masyarakat yang menganggap Relawan Demokrasi adalah orang – orang yang diutus oleh parpol untuk berkampanye. Sehingga pada awalnya masyarakat sasaran menjadi sedikit acuh terhadap keberadaan Relawan Demokrasi. Bahkan terdapat beberapa kejadian Relawan Demokrasi ditolak oleh masyarakat ketika hendak melakukan sosialisasi. Memang tidak semua itu menerima. Dikiranya malah saya itu caleg. Seperti kemarin saya (sosialisasi) juga ke Manahan, disana juga awalnya ditolak. Di kelompok itu jadi acuh. Ketika saya datang pertama kali pasti acuh. 117

116

Wawancara dengan Setyo Budiarto di KPU Kota Surakarta tanggal 16 Mei 2014 pukul 13:00. 117 Wawancara dengan Hindun Zulaikha di Kantor Aisyiyah Surakarta tanggal 20 Mei 2014 pukul 09:00.

commit to user



Akan tetapi setelah menjelaskan kepada masyarakat apa itu Relawan Demokrasi dan posisi serta tugasnya, masyarakat kemudian dapat menerima sosialisasi yang diberikan dengan baik. Kita memperkenalkan diri pertama kali bahwa saya itu bukan caleg. Tidak mensukseskan satu caleg atau partai. Kami ini relawan dari KPU. Mereka kemudian bisa menerima ketika saya jelaskan kalau kendaraan saya dari KPU.118

d.Hambatan mekanis Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta menggunakan beragam alat peraga sebagai pendukung. Alat peraga yang digunakan juga bervariasi, mulai dari poster, leaflet, spesimen surat suara hingga video dan alat peraga simulasi. Ketika melakukan sosialisasi tidak jarang keberadaan alat peraga menjadi salah satu hambatan. Salah satu yang sering dihadapi adalah kendala teknis ketika sosialisasi yang dilakukan menggunakan berbagai peranti elektronik seperti laptop dan proyektor. Hambatan mekanis itu sering terjadi kalau misalnya di sekolah – sekolah. Terkait dengan penggunaan video. Biasanya kita kan menggunakan alat – alat sendiri. Jadi yang kita gunakan kita bawa laptop sendiri. Kalau dari sekolah biasanya menyediakan proyektor. Tapi yang sering luput itu masalah speaker, sound jadi tidak bisa menjangkau.119

118

Wawancara dengan Hindun Zulaikha di Kantor Aisyiyah Surakarta tanggal 20 Mei 2014 pukul 09:00. 119 Wawancara dengan Nasichun Aviv Aluwi di FISIP UNS tanggal 20 Mei 2014 pukul 12:00.

commit to user



Selain itu permasalahan lain yang dihadapi adalah kesalahan cetak pada spesimen surat suara. Cetakan garis panduan untuk melipat pada spesimen surat suara terdapat kesalahan cetak, sehingga menjadi tidak presisi. Ada salah sedikit dari percetakannya sendiri. Jadi (spesimen) surat suara itu nggak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tidak sama antara pelipatan dengan garisnya. Biasa mengikuti garisnya kan, tapi kemarin agak melenceng. Jadi kita terjun ke lapangan ya kita tekankan besok kalau melipat surat suara harus sama besar.120

Pengadaan alat peraga simulasi juga sempat menjadi kendala. Mengingat ketika melakukan simulasi, alat peraga yang harus dibawa harus menyerupai Pemilu aslinya. Sehingga relawan sedikit mengalami kerepotan ketika harus membawa semua alat peraga dari KPU menuju lokasi sosialisasi. Hambatan ini diatasi dengan membawa personil relawan lengkap ketika harus melakukan simulasi di sekolah atau kelompok sasaran lainnya. e. Hambatan lingkungan Ketika melakukan sosialisasi, permasalahan lokasi sosialisasi dapat menjadi suatu kendala. Kondisi lingkungan sekitar yang bising dan panas dapat membuat audiens tidak konsentrasi dan pesan yang disampaikan tidak dapat menjangkau secara maksimal. Permasalahan semacam ini pernah dialami oleh Marbandi, relawan untuk kelompok marginal ketika melakukan sosialisasi untuk para PKL di Ronggolawe. Sosialisasi yang dilakukan di pinggir jalan membuat suara tidak dapat didengar secara maksimal.

120

Wawancara dengan Eka Rochmawati di UNISRI tanggal 19 Mei 2014 pukul 10:00.

commit to user



“Saya pernah sosialisasi di jalan, waktu di PKL Ronggolawe itu. Tempatnya kan di pinggir jalan, untuk berbicara tidak ada mikrofon. Jadi saya harus bersuara sangat keras supaya terdengar.” 121 Relawan yang melakukan sosialisasi untuk pemilih pemula juga mengalami kejadian yang serupa. Kondisi tersebut pernah dialami ketika harus melakukan sosialisasi dengan jumlah audiens yang banyak dan ruangan yang cukup luas. Terkadang relawan tidak mampu mengendalikan audiens, sehingga menimbulkan suara yang ribut. Lingkungan yang tidak mendukung semacam ini tentunya dapat mengganggu proses penyampaian dan penerimaan pesan. Akan tetapi permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dan guru agar dapat membantu mengontrol audiens. Waktu di SMKN 3 itu satu angkatan ada sekitar 300an lebih orang di dalam satu ruangan yang tidak begitu luas. Akhirnya bising. Yang kita sampaikan tidak dapat mencakup semua. Kita menggunakan trik biasanya supaya mereka bisa fokus. Kita buat games, lalu tunjuk dari semua sisi untuk berpartisipasi meramaikan suasana. Kemudian ada bantuan dari pihak sekolah. Kalau sudah mulai nggak fokus lagi, guru menyampaikan supaya kembali fokus.122

f. Dana sosialisasi untuk kepanitiaan ad hoc

121 122

12:00.

Wawancara dengan Marbandi di Manahan tanggal 21 Mei 2014 pukul 10:00. Wawancara dengan Nasichun Aviv Aluwi di FISIP UNS tanggal 20 Mei 2014 pukul

commit to user



Salah satu tugas yang harus dilakukan oleh kepanitiaan ad hoc menurut undang – undang adalah melakukan sosialisasi Pemilu. Tak terkecuali sosialisasi untuk pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Akan tetapi kondisi yang terjadi di lapangan, tidak banyak anggota PPK / PPS yang melakukan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat atau jajaran di bawahnya. Kendala yang sering ditemui adalah kurangnya dana yang dialokasikan oleh KPU untuk sosialisasi di tingkat kepanitiaan ad hoc. Memang ada keterbatasan anggaran. Mengumpulkan orang itu ya apa cukup dikumpulkan saja, apa ya mereka mau? Pasti kan kita paling tidak menyediakan snack, seperti itu. Kalau dari segi penyelenggara kami hambatannya kurangnya anggaran untuk sosialisasi itu. 123

Meskipun

demikian,

keterbatasan

ini

dapat

diatasi

dengan

menyelenggarakan sosialisasi dengan menumpang pada acara – acara rutin yang ada di wilayah. Sehingga sosialisasi dapat dilakukan, pesan dari KPU dapat disampaikan kepada masyarakat serta tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk melakukan sosialisasi dan mengumpulkan masyarakat. Untungnya kalau di Kecamatan Jebres itu sering ada pertemuan, misalnya ada anjangsana PKK. Satu kelurahan PKK dikumpulkan di satu RW, bergiliran. Itu kan kesempatan untuk bisa masuk. PPS atau mungkin saya sendiri bisa masuk. Itu kan kesempatan tanpa biaya, bisa masuk ke situ. Walaupun tidak ada dananya tapi saya masih punya niat untuk Jebres yang terbaik.124

123 124

Wawancara dengan Sumarmo di Ngoresan tanggal 27 Mei 2014 pukul 10:00. Wawancara dengan Sumarmo di Ngoresan tanggal 27 Mei 2014 pukul 10:00.

commit to user



2. Tanggapan Masyarakat Serangkaian strategi dan proses sosialisasi telah dilaksanakan oleh KPU untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. Baik itu sosialisasi melalui struktur, kultur maupun melalui media lainnya. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah masyarakat sudah dapat menangkap pesan – pesan yang telah disampaikan oleh komunikator dengan sempurna. Ketika melakukan sosialisasi, komunikator menggunakan beberapa metode untuk mengetahui pengetahuan masyarakat sasaran pasca dilakukan sosialisasi. Sehingga akan nampak apakah masyarakat sudah benar – benar paham dan pesan dapat tersampaikan dengan sempurna, atau malah sama sekali belum paham. Usai melakukan sosialisasi, komunikator biasanya memancing pengetahuan masyarakat dengan melempar beberapa pertanyan. Tentunya pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan sosialisasi yang baru saja usai dilakukan. Apabila masyarakat dapat menanggapi dengan benar, maka dapat disimpulkan pesan sudah tersampaikan dengan baik. Alternatif lainnya adalah membiarkan masyarakat meresapi pesan yang disampaikan kemudian mengajukan tanggapan atau pertanyaan kepada komunikator jika dirasa ada hal yang kurang dapat dipahami. Untuk memancing agar masyarakat mampu memberikan tanggapan secara aktif, biasanya komunikator sudah menyiapkan beberapa souvenir sebagai hadiah bagi yang mau bertanya atau menanggapi. Peneliti mendatangi kembali beberapa kelompok masyarakat yang sempat menjadi sasaran dalam sosialisasi. Mereka mengatakan pesan yang disampaikan

commit to user



ketika sosialisasi antara lain adalah untuk memilih sesuai hati nurani, cara mencoblos, partai yang berpartisipasi, tanggal pelaksanaan, serta ajakan untuk menggunakan hak pilih. Salah satunya diungkapkan oleh Lastri, warga Bibis Luhur sebagai berikut: Awalnya ada siraman rohani, karena memang yang mengisi pengajian ibu itu. Lalu ada sosialisasi juga. Kalau nggak salah, disampaikan cara mencoblos yang benar seperti apa. Lalu juga diberitahu untuk memilih sesuai hati nurani. Jangan karena ada iming – iming lain. 125

Suharto Putro, salah satu PKL yang berjualan di kawasan Ronggolawe juga mengungkapkan hal yang serupa. “Masalah pertama yang disosialisasikan itu hari dan tanggal. Kemudian hak pilih kita dan cara mencoblos yang benar. Seperti itu kurang lebihnya.” 126 Sunarto, kepala sekolah SLB C YSSD menyatakan relawan dan KPU juga sempat melakukan sosialisasi terhadap anak – anak slow learner di sekolahnya. Berdasarkan pengamatannya,

selain

dilakukan dengan metode

ceramah,

sosialisasi juga dilakukan dengan simulasi. Sehingga anak – anak slow learner dapat benar – benar memahami pesan yang disampaikan oleh relawan dan KPU. Intinya adalah partisipasi anak difabel. Maksud relawan itu biar bagaimana anak difabel juga mempunyai hak, tahu cara mencoblos yang betul. Menurut saya sosialisasinya memang mudah dimengerti. Mereka hanya menekankan untuk mencoblos gambar. Pokoknya nanti pilih gambar salah satu. Coblosnya di gambar kan sudah sah itu.127

125

Wawancara dengan Lastri di Bibis Luhur tanggal 26 Mei 2014 pukul 08:00. Wawancara dengan Suharto Putro di Ronggolawe tanggal 22 Mei 2014 pukul 11:00. 127 Wawancara dengan Sunarto di SLB-C YSSD tanggal 2 Juni 2014 pukul 10:00. 126

commit to user



Selain pesan yang disampaikan, penggunaan relawan ketika melakukan sosialisasi

juga

menarik

perhatian

tersendiri

dari

masyarakat.

Dalam

penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, masyarakat, khususnya yang terbagi dalam lima kelompok yang menjadi fokus program Relawan Demokrasi belum pernah menerima sosialisasi yang sedemikian. Sehingga pada proses Pemilu Legislatif 2014 ini mereka lebih merasa dihargai dengan perhatian yang diberikan oleh KPU tersebut. Pembawa sosialisasi yang juga memang sudah dekat dengan dunia mereka membuat masyarakat menjadi lebih nyaman. Seperti ketika sosialisasi terhadap kelompok pemilih pemula, karena tidak terdapat kesenjangan usia yang terlalu jauh membuat audiens juga lebih merasa nyaman dan mampu lebih fokus. “Kita lebih terbuka, lebih bebas kalau teman sendiri. Dari bahasa penyampaian itu lebih mengena. Kadang kalau dari KPU kan terlalu formal, bahasanya terlalu kaku. Kalau teman sendiri kan santai. Bahasa kawan lah.” 128 Sebaliknya, apabila sosialisasi dilakukan dengan menyasar pada struktur penyelenggara, audiens lebih memilih yang menyampaikan pesan adalah pihak KPU secara langsung, terutama komisioner KPU. Masyarakat di struktur penyelenggara kebanyakan merasa lebih puas apabila KPU yang menyampaikan pesan. Selain

sosialisasi

melalui

komunikasi

tatap

muka,

KPU

juga

menyelenggarakan sosialisasi dengan metode yang lainnya, seperti kirab budaya,

128

Wawancara dengan Suharto Putro di Ronngolawe tanggal 22 Mei 2014 pukul 11:00.

commit to user



sosialisasi ke pasar atau tempat keramaian dan juga melalui media massa. Sosialisasi dengan kirab budaya mendapatkan tanggapan yang antusias dari masyarakat. Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang kemudian berjajar di pinggir jalan untuk menyaksikan jalannya kirab budaya yang diselenggarakan oleh KPU Kota Surakarta. Sosialisasi yang dilakukan di pasar dan tempat keramaian juga dapat dikatakan memperoleh sambutan yang baik. Masyarakat yang didatangi antusias untuk bertanya dan mendengarkan penjelasan singkat dari relawan dan KPU. Tanggapan yang kurang baik juga pernah didapati oleh relawan ketika melakukan sosialisasi di pusat perbelanjaan modern. Ketika H-5 itu kita mengadakan blusukan pasar. Ada yang ketika kita datangi itu cuek sama sekali dan tidak peduli itu yang di SGM. Tapi kalau mereka yang ada di pasar, misalnya di Klewer, Pasar Gede, Pasar Nongko itu ya lebih aktif dan menghargai. Mungkin ketika berkunjung ke Grand Mall mereka tujuannya untuk hiburan ya. Tapi ketika kita hanya membagikan stiker saja itu sulit sekali.129

129

Wawancara dengan Eka Rochmawati di UNISRI tanggal 19 Mei 2014 pukul 10:00.

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user

BAB III SAJIAN DAN ANALISIS DATA. mensosialisasikan Pemilu Legislatif Data yang diperoleh berasal dari proses

Recommend Documents