BAB III PRAKTIK PERALIHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM di KUA KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012 – 2013
Pernikahan merupakan akad yang istimewa dari pada akad-akad lainnya seperti jual-beli atau gadai. Akad nikah dianggap oleh ulama sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati (aqd khatir) karena akan berimplikasi kepada anak dan hal-hal lain yang ditimbulkan karena pernikahan seperti hak warisan. Proses pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama bagi seorang yang akan melangsungkan pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dalam keadaan apapun bagi seorang yang akan melangsungkan pernikahan harus ada wali nikah. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan, berdasarkan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor : 517 Tahun 2001 KUA memiliki kedudukan sebagai pelaksana sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan. Tugas KUA meliputi melaksanakan pelayanan Nikah dan Rujuk, Kemasjidan, Ibadah sosial, Pengembangan Keluarga Sakinah dan Kependudukan.1 Sebagaimana disebutkan di atas bahwa salah satu tugas dan fungsi pokok KUA yaitu sebagai pelayan masyarakat dalam bidang pernikahan, Peran Penghulu sangat strategis ditengah-tengah masyarakat yang majemuk, kritis dan tuntutan
1
KMA No. 517 Tahun 2001
50
51
pelayanan yang semakin meningkat, sehingga sikap profesionalisme sangatlah dibutuhkan, khususnya dalam hal pelayanan Nikah dan Rujuk.2 Kaitannya dengan bidang pernikahan, dari jumlah peristiwa nikah yang tercatat di KUA Kecamatan Wonopringgo tidak semuanya berjalan lancar, ada beberapa peristiwa nikah yang pada awalnya terdapat kendala-kendala hukum yang membutuhkan kearifan dan kejelian para penghulu untuk menyelesaikannya. Apalagi pelayanan masyarakat di bidang pernikahan membutuhkan pelayanan yang tepat, cepat dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Belum lagi tuntutan pelayanan yang harus sesuai dengan kehendak masyarakat dan adat istiadat yang mereka yakini termasuk masalah waktu pelaksanaan. Salah satu kendala yang mengakibatkan tidak lancarnya pernikahan tersebut adalah ketika menentukan wali nikah. Menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah adalah hal yang sangat penting bagi sebuah perkawinan mengingat wali merupakan salah satu rukun nikah, oleh karenanya dalam hal penentuan wali nikah ini, dibutuhkan kejelian dan kehati-hatian para penghulu untuk menentukan wali nikah.3 Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa yang lebih berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab, namun apabila terdapat alasan-alasan tertentu boleh berpindah kepada wali hakim. Perpindahan hak wali nikah ini dalam term fiqh dikenal dengan intiqal wali nikah. Di KUA Kecamatan Wonopringgo terdapat kasus-kasus perpindahan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim. Pada tahun 2012 tercatat ada 462 peristiwa 2
Laporan Tahunan KUA Kec. Wonopringgo Tahun 2012 Abdul Ghoni, Kepala KUA Kec. Wonopringgo, Wawancara pribadi, Pekalongan, 28 November 2014 3
52
nikah. Dari 462 peristiwa tersebut, 17 peristiwa diantaranya menggunakan wali hakim. Dan pada tahun 2013 tercatat sebanyak 514 peristiwa dengan 17 peristiwa menggunakan wali hakim.4 Dengan demikian dapat diketahui dari tahun 2012 sampai 2013 terdapat 34 kasus wali hakim dari 976 peristiwa nikah. Sebagai contoh kasus-kasus intiqal wali nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Wonopringgo antara lain sebagai berikut : Kasus yang pertama, yaitu pasangan IA dan R. Pada dasarnya yang paling berhak menjadi wali nikah pasangan ini adalah wali nasab dari kelompok pertama terlebih dahulu yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas. Ayah R beserta kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas sudah tidak ada (meninggal dunia), kemudian beralih pada kelompok kedua yaitu kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Pada kelompok kedua ini, R tidak memiliki saudara laki-laki kandung, dan R juga tidak mempunyai saudara dari kelompok ketiga yaitu kelompok kerabat paman, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Maka dari itu setelah wali nasab ditelusuri sudah habis semua, maka walinya otomatis berpindah kepada wali hakim. Kasus yang kedua, yaitu: pasangan RH dan DA, walaupun sebenarnya ayah DA yang bertindak sebagai wali nasab masih ada, pasangan ini menikah dengan wali hakim sebab DA (calon pengantin wanita) adalah anak hasil dari hubungan luar nikah.5 Menurut penjelasan dari Pegawai Pencatat Nikah jarak antara pernikahan orang tua DA dengan lahirnya DA hanya 5 bulan 14 hari.
4
Laporan Tahunan KUA Kecamatan Wonopringgo Tahun 2012-2013 Mustholeh, P3N Desa Wonopringgo Kec. Wonopringgo, Wawancara pribadi, Pekalongan, 1 Desember 2014 5
53
Keputusan menentukan wali hakim terhadap pasangan tersebut, tidak semata-mata ditentukan oleh penghulu, namun penentuan tersebut diambil setelah melalui proses pemeriksaan berkas administrasi kehendak nikah dari calon istri dan wali nikah. PPN/Penghulu tidak hanya memeniksa berkas
administrasi
semata. Pemeriksaan juga dilakukan kepada calon pengantin dan wali nikahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun secara individual, maka PPN baru bisa menentukan siapa wali nikah dari calon pengantin tersebut.6 Penentuan DA adalah anak hasil nikah hamil kedua orangnya pada waktu itu adalah pekerjaan yang sulit. Hal ini dikarenakan tidak ada catatan khusus dalam Kutipan Akta Nikah yang menunjukkan bahwa orang tua DA menikah dalam keadaan hamil. Bahkan dalam register nikahpun tidak tertulis peristiwa tersebut. Disamping itu orang tua DA pasti akan merasa malu bila peristiwa terdahulu diungkit-ungkit lagi. Untuk mengetahui DA adalah anak hasil luar nikah, dengan cara mencocokkan antara tahun kelahiran DA yang tertera pada Akta Kelahiran dengan tahun menikahnya orang tua DA yang tertera pada Kutipan Akta Nikah. Ditambah dari proses pemeriksaan pasangan RH dan DA beserta wali yang datang ke KUA saat mendaftar untuk melakukan pernikahan yang dilakukan dengan cara mewawancarainya. Berbeda dengan kasus yang ketiga, yaitu pasangan D dan SB menikah menggunakan wali hakim sebab wali nasab mafqud (hilang/tidak diketahui keberadaanya). Pada dasarnya yang paling berhak menjadi wali nikah pasangan D 6
2014
Baroroh, Staff KUA Kec. Wonopringgo, wawancara pribadi, pekalongan, 2 Desember
54
dan SB ini adalah wali nasab dari kelompok pertama terlebih dahulu yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas. Ayah SB beserta kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas sudah tidak ada (meninggal dunia), kemudian beralih pada kelompok kedua yaitu kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Pada kelompok kedua ini, SB tidak memiliki saudara kandung karena anak tunggal. Akan tetapi SB masih mempunyai saudara laki-laki seayah dari ibu yang berbeda yaitu K. Maka dalam pernikahan pasangan D dan SB yang berhak menjadi wali adalah K. Sedangkan K sendiri setelah dicari keberadaannya tidak ada yang mengetahui (mafqud).7 Sedangkan kasus yang terakhir sebut saja W dan NA, pasangan tersebut melakukan pernikahan dengan wali hakim walaupun sebenarnya wali nasabnya masih ada. Karena faktor tidak direstui oleh walinya (dalam hal ini yang menjadi wali adalah kakak kandung NA karena ayah kandung NA sudah meninggal dunia), sehingga mereka nekat nikah tanpa menggunakan wali nasab. Keadaan inilah yang memaksa kedua pasangan tersebut (W dan NA) untuk melaksanakan pernikahan karena mereka sudah saling mencintai dan sudah hidup bersama dalam satu rumah.8 Pada waktu itu W sudah berusaha membujuk kakak kandung NA agar mau melamar W. Dan W sempat melamar NA, akan tetapi kakak kandung NA menolak dengan alasan W sering menikah (dalam bahasa jawa disebut tukang kawin). Waktu itu W tidak begitu saja merasa putus asa dengan ditolaknya
7
A. Yani, P3N Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo, Wawancara pribadi, Pekalongan, 1 Desember 2014 8 Munaseh, P3N Desa Surobayan Kec. Wonopringgo, Wawancara pribadi, Pekalongan, 1 Desember 2014
55
lamaran dari kakak kandung NA, sebab menurut W bahwa NA masih memiliki adik yang bisa menjadi wali apabila kakak kandung NA tidak mau menikahkan. Kemudian W meminta kepada adik NA untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Awalnya adik NA bersedia menjadi wali, namun karena diancam oleh kakak kandung NA, maka adik NA pun juga menolak untuk menjadi wali nikah NA. Dari ketiga kasus peristiwa nikah di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan harus menggunakan wali sebab keberadaan wali dalam suatu pernikahan merupakan hal yang sangat penting. Dan dari ketiga kasus tersebut sebenarnya keberadaan wali nasab yang notabene lebih berhak menjadi wali masih ada, tetapi dalam pelaksanaan pernikahan berpindah mengunakan wali hakim. Padahal telah jelas jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab, dan wali hakim tidak dapat menjadi wali nikah selama masih ada wali nasab.9 Adapun kasus-kasus peristiwa nikah yang menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Wonopringgo Tahun 2012 – 2013 adalah sebagai berikut:
No
Tanggal Pelaksanaan Nikah
1
07/02/2012
2
09/03/2012
3
26/04/2012
9
Nama M. Mukhlisin Anik Afifah Haristyawan Eka Yuliyanti Adi Winarto Isrotun Nisa
No Akta Nikah 029/09/II/2012 073/13/III/2012 101/06/IV/2012
Sebab/Alasan Kurang 6 bulan Wali nasab habis Mafqud
Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.78.
56
4
15/05/2012
5
29/05/2012
6
30/05/2012
7
17/06/2012
8
26/06/2012
9
02/07/2012
10
18/07/2012
11
30/08/2012
12
30/08/2012
13
30/08/2012
14
30/08/2012
15
09/11/2012
16
14/11/2012
17
23/12/2012
18
06/03/2013
19
08/03/2013
20
08/04/2013
21
30/04/2013
22
12/05/2013
23
04/06/2013
24
17/06/2013
25
15/08/2013
26
19/08/2013
Murdiyanto Riskiyah M. Zidna Zidan Dewi Kurniasih Dayoso Mujenah Sukatno Arina Hidayah Winto Tia Kurniawati Rosadi Yatimul Maulida Subaidi Eka Lestari M. Nasikhun Ani Santiani M. Zainul Wimarasih Darmanto Nur Istiqomah Sugono Winda Prasetian Bukit Nirmala Titin Setyowati Wahyudin Nur Azizah Maulana Ervina Daryanto Sri Baitin M. Samsul Huda Imroatul Azizah Palal Kasturah Samiri Sakdiyah Kasdiyono Siti Khulaiyah Ikhsan Ahyadi Rokhmawati Khusaini Dewi Purnawati Hadi Purwanto Umaroh Khundori
131/27/V/2012
Wali nasab habis
141/37/V/2012
Mafqud
142/38/V/2012
Wali nasab habis
162/20/VI/2012
Mafqud
183/41/VI/2012 189/02/VII/2012 209/22/VII/2012 294/82/VIII/2012 297/85/VIII/2012 304/92/VIII/2012 315/103/VIII/2012 432/47/XI/2012
Wali nasab habis Wali nasab habis Kurang 6 bulan Kurang 6 bulan Mafqud Wali nasab habis Kurang 6 bulan Wali nasab habis
446/61/XI/2012
Adhol
457/09/XII/2012
Wali nasab habis
097/06/III/2013
Mafqud
102/11/III/2013
Kurang 6 bulan
123/04/IV/2013
Mafqud
165/46/IV/2013 176/09/V/2013 215/12/VI/2013 227/24/VI/2013 315/68/VIII/2013 332/83/VIII/2013
Wali nasab habis Wali nasab habis Wali nasab habis Wali nasab habis Kurang 6 bulan Wali nasab
57
27
25/08/2013
28
29/08/2013
29
16/10/2013
30
22/10/2013
31
30/10/2013
32
21/12/2013
33
31/12/2013
34
31/12/2013
Yuni Marystuti Dwi Agus Kurnia Dewi endang puspa Waryani Murni Eko Susilo Susi Wijayanti Agus Musyafak Yatimah Wahyudin Rochana Aprilia Rosyi Maula Diaun Nurfinda Dedi Harwanto Dwi Anggraini Madrois Muamalah
349/102/VIII/2013 360/113/VIII/2013 400/26/X/2013 430/56/X/2013 467/93/X/2013 494/16/XII/2013 506/28/XII/2013 514/36/XII/2013
habis Wali nasab habis Wali nasab habis Kurang 6 bulan Wali nasab habis Wali nasab habis Kurang 6 bulan Kurang 6 bulan Wali nasab habis
Data diatas menunjukan bahwa pernikahan yang menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Wonopringgo tahun 2012 – 2013 terdapat 34 kasus. Dari 34 kasus tersebut dapat diketahui ada 4 sebab/alasan yang menjadikan berpindahnya wali nasab ke wali hakim. Yaitu kasus yang pertama sebab wali habis/tidak ada, kasus yang kedua sebab anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya, kasus yang ketiga sebab wali mafqud (wali hilang/tidak diketahui keberadaanya), dan kasus yang ke empat sebab wali adhol (wali mogok/enggan). Dari 4 sebab/alasan menggunakan wali hakim tersebut kasus yang paling tinggi adalah sebab wali nasab habis yaitu sejumlah18 kasus. Kemudian disusul dengan kasus sebab anak yang lahir kurang dari 6 bulan yaitu sebanyak 9 kasus. Adapun sebab wali mafqud hanya ada 6 kasus, dan yang paling terendah yaitu kasus wali adhol yang berjumlah hanya 1 kasus saja.
