61
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian tentang “Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Tempat Tinggal Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman” ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa : 1. Pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk tempat tinggal di Kabupaten Sleman, sebagian besar telah menjalankan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian menjadi tempat tinggal pada tahun 2014 sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Adapun prosedurnya alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk tempat tingal di Kabupaten Sleman, bahwa setiap masyarakat yang ingin melakukan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian
harus melakukan
ijin
lokasi,
ijin
penggunaan
pemanfaatan tanah, ijin mendirikan bangunan, dan disesuaikan dengan penataan ruang yang berlaku.
61
62
2. Hambatan yang timbul dalam proses alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk tempat tinggal adalah proses administrasi yang sulit dan merasa tidak perlu melakukan proses perijinan dalam alih fungsi tanah. Hambatan yang dirasakan pihak pemerintah daerah Kabupaten Sleman adalah kelengkapan syarat-syarat yang tidak lengkap membuat proses menjadi terhambat seperti fotocopy SHM, SPT PBB, Site Plan, foto lokasi. B.
Saran Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah: 1. Pemerintah Kabupaten Sleman harus segera membuat Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) yang masih berupa kajian, serta Instansi yang
berkaitan dengan pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian sebaiknya dapat melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai alih fungsi tanah pertanian menjadi nonpertanian, sehingga dapat meminimalisir banyaknya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian agar tanah pertanian tidak berkurang, sehingga petani tidak kehilangan mata pencahariannya. 2.
Bagi masyarakat yang ingin melakukan proses alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian untuk tempat tinggal diharapkan dapat melakukan alih fungsi tanah pertanian sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan kelengkapan berkas yang maksimal agar tidak menghambat proses di instansi tertentu, dan tidak sembarangan
63
mengubah tanah pertanian menjadi nonpertanian tanpa memiliki izin agar tidak merugikan pihak lain yang berada disekitar lingkungan tanah pertanian yang ingin dijadikan tempat tinggal.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU: Abdurahman, 1978, Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia,Penerbit Alumni, Kotak Pos 272, Bandung Adi Sasono dalam Ali Sofyan Husein, 1995,Ekonomi Politik Penguasaan Tanah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undangundang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan,Jakarta. Effendi Perangin, 1994, Hukum Agraria di Indonesia, Penerbit Manajemen PT Raja Grafindo Persada Jakarta, Jakarta. H.Ali Achmad Chomah,2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka , Jakarta Hasni, 2008, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH, PT Rajagrafindo Persada,Jakarta Lutfi Effendi, 2003,Pokok-pokok Hukum Administrasi ,Cetakan Pertama, Bayumedia Publising JW.Muliawan. ,2009,Pemberian Hak milik untuk Rumah Tinggal 2009 , Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta Indonesia 2009 Mudjiono, Politik Hukum Agraria, Liberty Yogyakarta , Yogyakarta 55112, 1997 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu, Yogyakarta, 55283 P.N.H. Simanjuntak, 2009, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan 2, UII Press, Yogyakarta R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, Hukum orang dan keluarga (Personen en Familie – Recht), Airlangga University Press, Surabaya
Ronny Hanitijo Soemitro , Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,Jakarta Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta Philipus M.Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika. Rusmadi Murad, Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya Praktek,Penerbit Mandar Maju, 1997, Bandung
dalam
Yanuar Arifin, Panduan Lengkap Mengurus Dokumen Properti (Tanah dan Rumah), Diva Press , Januari 2013, Banguntapan Yogyakarta JURNAL: Petriani Ajeng Rita, 2013, Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian menjadi non Pertanian di Sekitar Jalan Lingkar Klaten, Jurnal Bumi Indonesia, Vol.2 Nomor 1 Tahun 2013, Fakultas Geografi UGM. ENSIKLOPEDI,KAMUS: Kamus besar Bahasa Indonesia Lengkap ARTIKEL DARI SURAT KABAR : Harian Jogja, Alih Fungsi lahan menyebabkan sawah di Kota Jogja hanya tinggal 65 hektare, Sabtut 6 Juni 2015, Yogyakarta PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Peraturan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 590/11108/SJ tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 WEBSITE: http://nursaid92.blogspot.co.id/2014/03/kebijakan-alih-fungsi-lahan-sawahke.html http://desymoody.blogspot.co.id/2013/07/alih-fungsi-lahan-pertanian.html https://agribisnis14.wordpress.com/2015/03/03/alih-fungsi-lahan-pertanian/ http://el-kawaqi.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-implementasi-menurutpara.html http://kppd.slemankab.go.id/perijinan/ijin-tanah
