BAB III PEMBAHASAN. yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di. Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB III PEMBAHASAN A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 1. Sejarah Perusahaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS merupakan badan hukum nirlaba (Wikipedia.org). Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS

dilakukan

secara bertahap. PT Askes

bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada

awal tahun

2014,

selanjutnya pada 2015 PT Jamsostek yang akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan (Wikipedia.org). BPJS bertanggung jawab terhadap Presiden. BPJS berkantor pusat di Jakarta, dan memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor commit to user cabang di tingkat kabupaten kota (Wikipedia.org).

20

21 digilib.uns.ac.id


2. Struktur Organisasi Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPJS Kesehatan

Sumber : bpjs-kesehatan.go.id Berikut adalah pembagian wewenang, tugas serta tanggung jawab dari masing-masing unit kerja yang ada di BPJS Kesehatan sesuai dengan struktur organisasi yang telah disajikan diatas: 1. Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan a. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta yang berkaitan dengan kepesertaan dan pelayanan pelanggan. b. Mengelola administrasi kepesertaan yang mencakup pendaftaran, verifikasi, pencatatan dan pemutakhiran data. commit to user c. Melaksanakan pendistribusian kartu peserta.



d. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada peserta. e. Berkoordinasi dengan kantor pusat/regional dalam memberikan masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pedoman kepesertaan dan pelayanan pelanggan apabila diperlukan. 2. Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan (MPKR) a. Merumuskan dan menyusun perencanaan kegiatan kemitraan pelayanan kesehatan. b. Melaksanakan analisa dan telaah kebutuhan akan PPK (Penyedia Pelayanan Kesehatan). c. Menyusun direktori jaringan PPK yang berdomisili dalam wilayah BPJS Kesehatan kabupaten/kota yang bersangkutan. d. Mengidentifikasi calon PPK potensial. e. Melaksanakan seleksi dari calon PPK potensial. f. Melaksanakan negosiasi tarif dan bentuk pelayanan dengan calon PPK. g. Melaksanakan sosialisasi ke PPK mengenai ketentuan pelayanan kesehatan bagi peserta. h. Menjalin dan mengelola hubungan kemitraan dengan PPK. i.

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PPK kepada peserta.

commit to user



3.

Pemasaran a. Bertindak sebagai pembentuk citra bagi perusahaan dan memitigasi segala macam risiko yang dapat mengurangi citra perusahaan di masyarakat. b. Memperluas hubungan dengan pihak eksternal sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. c. Menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk

mendukung pelaksanaan

rencana

kerja

yang

telah

dicanangkan. d. Melaksanakan kegiatan pemasaran sesuai dengan program yang disusun. e. Melaksanakan pendataan calon peserta yang terjaring dalam program pemasaran untuk kemudian dikoordinasikan kepada bagian kepesertaan dan pelayanan pelanggan untuk administrasi kepesertaan. 4. MPRP (Manajemen Pelayanan Rujukan Primer) a. Menyusun draft perjanjian kerjasama dan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan PPK Primer sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Melaksanakan analisa dan telaah kebutuhan akan PPK Primer. c. Menyusun direktori jaringan PPK Primer yang berdomisili dalam wilayah BPJS Kesehatan kabupaten/kota yang bersangkutan. commit to user



d. Mengidentifikasi, menyeleksi, dan melakukan negosiasi tarif dengan calon PPK Primer potensial. e. Melaksanakan sosialisasi ke PPK Primer mengenai ketentuan pelayanan kesehatan bagi peserta. f. Menjalin dan mengelola hubungan kemitraan dengan PPK Primer. 5. Umum dan Teknologi Informasi a. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung aktivitas BPJS Kesehatan. b. Melaksanakan pemeliharaan aset. c. Melaksanakan inventarisasi aset. 6. Keuangan dan Penagihan a. Mengelola penerimaan dan pengeluaran kas. b. Memastikan ketersediaan kas untuk melakukan operasional harian. c. Melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi yang terjadi. 3. Visi dan Misi Visi dan misi BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut (bpjskesehatan.go.id): Visi BPJS Kesehatan: CAKUPAN SEMESTA 2019 Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan commit to user



kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. Misi BPJS Kesehatan: a. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). b. Menjalankan

dan memantapkan

sistem

jaminan

pelayanan

kesehatan yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan. c. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program. d. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsipprinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul. e. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan. f. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan. commit to user



B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1. Syarat-syarat menjadi anggota BPJS Kesehatan Proses Pendaftaran menjadi peserta BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara kolektif maupun perorangan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pekerja Penerima Upah 1) Pendaftaran secara kolektif: a) Mengisi dan menyerahkan formulir daftar isian peserta serta melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar. b) Pendaftaran secara berkelompok kolektif

disampaikan

dalam bentuk format data yang disepakati. 2) Pendaftaran secara perorangan: a) Pemberi Kerja Penyelenggara Negara, terdiri dari: 1) Pejabat Negara: Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dilampiri dengan pas foto berwarna terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita), serta menunjukkan atau memperlihatkan dokumen sebagai berikut: a) Asli/foto copy petikan SK Penetapan sebagai Pejabat Negara yang dilegalisasi. b) Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja. commit to user



c) Asli/foto copy KP4 yang dilegalisasi. d) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik). e) Foto copy surat nikah f) Foto copy akte kelahiran anak /surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk anak angkat. g) Surat Keterangan dari sekolah/perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun). 2) Pegawai Negeri Sipil: Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) yang di tanda tangani oleh pimpinan unit kerja dan stempel unit kerja. Daftar Isian Peserta dilampiri dengan pas foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita), serta menunjukkan/memperlihatkan dokumen sebagai berikut: a) Asli/foto copy SK PNS terakhir b) Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja. c) Asli/foto copy KP4 yang dilegalisasi d) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik). e) Foto copy surat nikah commit to user



f) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri

untuk satu anak angkat yang

ditanggung. g) Surat Keterangan dari sekolah/perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun). 3) Pegawai

negeri

Sipil

yang

dipekerjakan

pada

BUMN/BUMD: Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) yang di tanda tangani oleh pimpinan unit kerja dan stempel unit kerja. Daftar Isian Peserta dilampiri dengan pas foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm

(kecuali

bagi

anak

usia

balita),

serta

menunjukkan/memperlihatkan dokumen sebagai berikut: a) Asli/foto copy SK PNS yang dipekerjakan pada BUMN/BUMD b) Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja. c) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik). d) Foto copy surat nikah e) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri


ditanggung. commit to user



f) Surat Keterangan dari sekolah/perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun). 4) Anggota TNI dan POLRI: Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita), serta menunjukkan/memperlihatkan dokumen sebagai berikut: a) Asli/foto copy SK kepangkatan terakhir b) Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja. c) Asli/foto copy KU 1 yang dilegalisasi d) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik). e) Foto copy surat nikah f)

Foto

copy akte kelahiran

anak/surat

keterangan

lahir/SK Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung. g) Surat Keterangan dari sekolah/perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun). 5) Pejabat Negara Non Pegawai Negeri (Presiden, Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, commit to user

Bupati/Wakil

Bupati,



Walikota/Wakil Walikota, DPR, DPD, DPRD): Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masingmasing 1 (satu) lembar (kecuali bagi anak usia balita) serta menunjukkan/memperlihatkan dokumen sebagai berikut: a) Asli/foto copy SK pengangkutan sebagai Pejabat Negara b) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik). c) Foto copy surat nikah d) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri


ditanggung. e) Surat Keterangan dari sekolah/perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun). 6) Pegawai

Pemerintah Non Pegawai

Negeri:

Mengisi

Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masingmasing 1 (satu) lembar (kecuali bagi anak usia balita) serta menunjukkan/memperlihatkan dokumen sebagai berikut: a) Asli/ foto copy SK Pengangkatan dari kementrian / lembaga commit to user



b) Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja. c) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik). d) Foto copy surat nikah e) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri


ditanggung. f) Surat Keterangan dari sekolah/perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun). b. Pegawai Swasta/Badan Usaha/Badan Lainnya: Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar (kecuali bagi anak usia balita) serta menunjukkan/memperlihatkan dokumen sebagai berikut: 1) Bukti diri sebagai Tenaga Kerja/ karyawan aktif pada perusahaan. 2) Perjanjian kerja/ SK pengangkatan sebagai pegawai 3) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik). 4) Bukti potongan iuran Jaminan Kesehatan 5) Foto copy surat nikah commit to user



6) Foto copy akte kelahiran anak /surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk anak angkat. 7) Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/ Tetap (KITAS/ KITAP). 1. Pekerja Bukan Penerima Upah a. Pendaftaran secara kolektif: 1) Mengisi dan menyerahkan formulir daftar isian peserta serta melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar. 2) Pendaftaran secara berkelompok kolektif disampaikan dalam bentuk format data yang disepakati. b. Pendaftaran secara perorangan: 1) Pekerja diluar Hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri: Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu)

lembar

(kecuali

bagi

anak

usia

balita)

serta

menunjukkan/memperlihatkan dokumen sebagai berikut: a) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik). b) Foto copy surat nikah c) Foto copy akte kelahiran anak/ surat keterangan lahir yang menjadi tanggungan commit to user



d) Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/ Tetap (KITAS/ KITAP) 2) Kelompok paguyuban/ Koperasi/ Asosiasi: Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar

(kecuali

bagi

anak

usia

balita)

serta

menunjukkan/memperlihatkan dokumen sebagai berikut: a) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik). b) Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/ Tetap (KITAS/ KITAP) c. Bukan Pekerja 1) Pendaftaran secara kolektif: a) Jumlah anggota kelompok minimal 2 (dua) anggota b) Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar. c) Pendaftaran secara berkelompok kolektif

disampaikan

dalam bentuk format data yang disepakati. 2) Pendaftaran secara perorangan: a) Investor: Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 commit to user



cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar, dengan menunjukkan/ memperhatikan: 1) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP 2) Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/ Tetap (KITAS/ KITAP) b) Pemberi Kerja: Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar, dengan menunjukkan/ memperhatikan: 1) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP 2) Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/ Tetap (KITAS/ KITAP) c) Penerima Pensiun: 1) Penerimaan Pensiun PNS: Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar, dengan menunjukkan/ memperhatikan: a) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP b) Asli/foto copy surat tanda bukti penerimaan pensiun atau KARIP c) Foto copy surat nikah d) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat. commit to user



e) Surat Keterangan dari sekolah/perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun). a) Penerima Pensiun Pejabat Negara: Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta

(FDIP) dengan melampirkan

pas

foto

berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar, dengan menunjukkan/ memperhatikan: 1) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP 2) Asli/foto copy surat tanda bukti penerimaan pensiun atau KARIP 3) Foto copy surat nikah 4) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat. 5) Surat Keterangan dari sekolah/perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun). b) Penerima Pensiun TNI dan POLRI: Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar, dengan menunjukkan/ memperhatikan: 1) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP 2) Asli/foto copy surat tanda bukti penerimaan pensiun atau Kartu tanda peserta ASABRI commit to user



3) Foto copy surat nikah 4) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat. 5) Surat Keterangan dari sekolah/perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun). c) Perintis Kemerdekaan: Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar, dengan menunjukkan/ memperhatikan: 1) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP 2) SKEP Perintis Kemerdekaan 3) Foto copy surat nikah 4) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat. 5) Surat Keterangan dari sekolah/perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun). d) Veteran: Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar, dengan menunjukkan/ memperhatikan: 1) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP commit to user



2) Asli/foto copy piagam petikan SK Pengesahan Gelar Kehormatan Veteran RI 3) Foto copy surat nikah 4) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat. 5) Surat Keterangan dari sekolah/perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun). e) Penerima Program Pensiun Badan Usaha/Badan Lainnya: Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar, dengan menunjukkan/ memperhatikan asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP f) Janda/Duda/Anak Yatim/Anak Piatu dari Penerima Pensiun PNS/TNI/Polri/Pejabat

Negara/Veteran/Perintis

Kemerdekaan: Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar, dengan menunjukkan/ memperhatikan: 1) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP 2) Surat Keputusan Janda/Duda/Anak Yatim/Anak Piatu dan Anak Yatim Piatu commit to user



3) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat. 4) Surat Keterangan dari sekolah/perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun). 5) Pekerja Informal: Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar, dengan menunjukkan/ memperhatikan asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP. a) Anggota Keluarga Lain Anggota

keluarga

lain

dapat

diikutsertakan

dengan

ketentuan: membayar iuran, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm

x

4

cm

sejumlah

1

(satu)

lembar

dengan

menunjukkan/memperlihatkan asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP dan bagi WNA menunjukan Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap (KITAS/KITAP). 2. Klasifikasi Kelas Peserta BPJS Kesehatan a. Pekerja Penerima Upah Ketentuan hak ruang kelas perawatan peserta pekerja penerima upah adalah sebagai berikut: 1) Untuk PNS, TNI/POLRI dan penerima pensiun beserta keluarganya hak kelas perawatan: commit to user



(a) Kelas I: PNS dan penerima pensiun golongan ruang III dan IV serta TNI/POLRI dan penerima pensiun setara PNS golongan ruang III dan IV (b) Kelas II: PNS dan penerima pensiun golongan ruang I dan II serta TNI/POLRI dan penerima pensiun serta PNS golongan ruang I dan II 2) Kelas I: Pekerja penerima upah dan pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan gaji atau upah diatas 1,5 kali dengan status kawin anak 1, beserta anggota keluarganya 3) Kelas II: Pekerja penerima upah dan pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan gaji atau upah sampai dengan 1,5 kali PTKP dengan status anak 1, beserta anggota keluarganya b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Ketentuan hak ruang kelas perawatan peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yaitu sesuai dengan kemampuan membayar dan ruang kelas perawatan yang dipilih oleh peserta. Ketentuan hak ruang kelas perawatan peserta tersebut diantaranya: 1) Kelas I: membayar iuran Rp 59.500/orang/bulan 2) Kelas II: membayar iuran Rp 42.500/orang/bulan 3) Kelas III: membayar iuran Rp 25.500/orang/bulan 3. Sistem Pembayaran Iuran Premi BPJS Kesehatan a. Pekerja Penerima Upah Non Pemerintah (PPU Swasta) commit to user



1) Definisi: Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Yang termasuk pekerja penerima upah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta dan Pekerja lain yang tidak termasuk di atas yang menerima upah. 2) Besaran Iuran Tabel 3.1 Tabel Besaran Iuran Pekerja Penerima Upah (Swasta)

Periode

Sampai

Ditanggung Oleh

% Iuran

Keterangan

4%

% dari gaji atau upah

dengan Pemberi Kerja

30/06/2015

Pekerja

0.5%

per bulan yaitu: gaji

Mulai 01/07/2015

Pemberi Kerja

4%

dan tunjangan tetap

Pekerja

1%

Tunjangan tetap adalah tunjangan yang tidak dipengaruhi kehadiran pekerja

Sumber: BPJS Kesehatan

commit to user



3) Fungsi yang terkait a) Perusahaan Pihak yang mendaftarkan seluruh anggota karyawan dan anggota keluarga kepada BPJS Kesehatan b) Bagian Kepesertaan Pihak BPJS Kesehatan yang bertugas menginput data karyawan dari perusahaan kemudian mencetak kartu anggota peserta BPJS Kesehatan. 4) Dokumen a) Formulir Digunakan untuk mengisi identitas peserta untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan b) Data Karyawan Digunakan sebagai acuan dalam memproses input data dalam kepesertaan BPJS Kesehatan c) Slip Bank Digunakan sebagai bukti telah membayar iuran premi untuk mendapatkan kartu peserta BPJS Kesehatan d) Virtual Account Digunakan pada saat melakukan pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan setiap bulannya pada Bank

commit to user



e) Kartu peserta Digunakan pada saat peserta melakukan periksa pada dokter keluarga, Puskesmas ataupun Rumah Sakit 5) Prosedur Pendaftaran a) Pemberi

Kerja/Badan

Usaha

mendaftarkan

seluruh

karyawan beserta anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan: 1. Formulir

Regristrasi

Badan Usaha/Badan

Hukum

lainnya: Formulir Pemas-4, dilampiri SIUP, NPWP, Akte Pendirian 2. Data pekerja dan anggota keluarga:

Formulir

1,

dilampiri Bukti diri sebagai karyawan/tenaga kerja aktif/Perjanjian kerja/SK pengangkatan; foto 3x4 cm 1 lembar; fotocopy: KTP,

KK, Surat Nikah,

Akte

Kelahiran anak/SK pengadilan untuk anak angkat 3. Bila jumlah pekerja dan anggota keluarganya lebih dari 1000 jiwa; data pekerja diisi melalui rekapitulasi Form Migrasi b) BPJS Kesehatan melakukan proses regristrasi kepesertaan dan memberikan informasi tentang Virtual Account untuk badan usaha tersebut c) Badan Usaha

melakukan

Mandiri/BNI/BRI commit to user

pembayaran melalui bank



d) Badan

Usaha

melakukan

konfirmasi

pembayaran

pembayaran ke BPJS Kesehatan (membawa bukti bayar) e) BPJS Kesehatan memberikan kartu BPJS Kesehatan kepada Perusahaan. 6) Flowchart

commit to user



Bagian Perusahaan Gambar 3.2 Bagan Alir Sistem Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Premi

Mulai

Mengisi formulir dan memberikan data karyawan

Data Karyawan

2

4

Virtual Account

Kartu Peserta

Membayar ke Bank

Menyerahkan kartu kepada karyawan

Formulir

Slip Bank

Kartu Peserta

1 Virtual Account

Karyawan 3 T

commit to user

Selesai



Bagian Kepesertaan Gambar 3.3 Bagan Alir Sistem Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Premi

1

3

Data karyawan

Slip Bank

Formulir

Membuat kartu peserta

Input Data

Slip Bank Kartu Peserta

Proses dan membuat Virtual Account

Data Karyawan Formulir Virtual Account

2

4 T

T

commit to user



b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU DAN BP) 1) Definisi a) Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Yang termasuk Pekerja Bukan Penerima Upah yaitu: pengacara, dokter praktek, notaris, konsultan, petani, pedagang, tukang ojek, dsb. b) Bukan Pekerja adalah setiap orang yang tidak bekerja tapi mampu

membayar iuran

Jaminan

kesehatan. Yang

termasuk Bukan Pekerja yaitu: investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, dsb. Bagi pensiunan PNS/TNI/POLRI,

Veteran dan Perintis

Kemerdekaan sudah terdaftar secara otomatis sebagai peserta BPJS Kesehatan tidak perlu melakukan pendaftaran peserta. 2) Besaran Iuran Tabel 3.2 Tabel Besaran Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah Kelas

Iuran

I

Rp. 59.500 per orang per bulan

II


III


Sumber: BPJS Kesehatan

commit to user



3) Fungsi yang terkait a) Bagian Pelayanan Pihak yang memberikan informasi tentang persyaratan, alur pendaftaran dan pembayaran kepada calon peserta BPJS Kesehatan b) Bagian Kepesertaan Pihak BPJS Kesehatan yang bertugas menginput data peserta yang mendaftar BPJS

Kesehatan

kemudian

mencetak kartu peserta BPJS Kesehatan c) Peserta Calon peserta BPJS Kesehatan yang akan mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya menjadi anggota peserta BPJS Kesehatan 4) Dokumen a) KTP Identitas pribadi calon peserta sebagai syarat

untuk

mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan b) Kartu Keluarga Identitas keluarga diguanakan sebagai memenuhi syarat menjadi peserta BPJS kesehatan c) Foto Digunakan untuk menunjukkan identitas gambar diri dan sebagai syarat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan commit to user



d) Formulir Digunakan untuk mengisi identitas peserta untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan e) Data Karyawan Digunakan sebagai acuan dalam memproses input data dalam kepesertaan BPJS Kesehatan f) Slip Bank Digunakan sebagai bukti telah membayar iuran premi untuk mendapatkan kartu peserta BPJS Kesehatan g) Virtual Account Digunakan pada saat melakukan pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan setiap bulannya pada Bank h) Kartu peserta Digunakan pada saat peserta melakukan periksa pada dokter keluarga, Puskesmas ataupun Rumah Sakit 5) Prosedur Pendaftaran a. Calon Peserta melakukan pendaftaran ke Kantor BPJS Kesehatan, dengan mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (Formulir 2), dilampiri foto copy KTP/SIM;

Kartu

Keluarga; foto 3x4 1 lembar b. BPJS Kesehatan memberikan informasi tentang Virtual Account kepada calon peserta. Virtual account berlaku untuk masing-masing individu calon peserta. commit to user



c. Calon peserta melakukan pembayaran ke Bank dengan mempergunakan virtual account yang telah diberikan oleh BPJS Kesehatan d. Calon peserta kembali ke BPJS Kesehatan, konfirmasi pembayaran iuran untuk pertama kali e. BPJS Kesehatan memberikan Kartu peserta 6) Flowchart

commit to user



Bagian Pelayanan Gambar 3.4 Bagan Alir Sistem Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Premi Mulai

Menyerahkan persyaratan

TIDAK

Memberi kan formulir

Apakah persyaratan lengkap? YA

FC KTP FDIP

FC KK Foto3x4 (1lembar)

2 Memberikan Formulir

FC KTP FC KK Foto 3x4(1lbr) FDIP

Keterangan: 1

FDIP: Formulir Daftar Isian Peserta commit to user



Bagian Kepesertaan Gambar 3.5 Bagan Alir Sistem Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Premi

3

5

FC KTP FC KK Foto 3x4(1 lbr)

Slip Bank Virtual Account

FDIP

Melakukan pengecekan

Input Data

Proses data dan membuat Virtual Account

Membuat kartu peserta

FC KTP FC KK Foto 3x4(1 lbr) FDIP Virtual Account

Slip bank Virtual Account Kartu peserta

6 4 T

Keterangan: commit to user FDIP: Formulir Daftar Isian Peserta

52

1

2

4

FC KTP FC KK

6

FDIP

F ot o 3 x 4( 1 l br) FDIP

Slip Bank

Virtual Account

Virtual Account Kartu Peserta

M e le n g ka p i F or m u l ir

Bayar ke Bank

M e n g is i fo r m u lir

FC KTP FC KK F ot o 3 x 4( 1 l br)

FC KTP FC KK

FDIP

F ot o 3 x 4( 1 l br) FDIP

Selesai Slip Bank Virtual Account

Keterangan: FDIP: Formulir Daftar Isian Peserta

3

5

Gambar 3.6 Bagan Alir Sistem Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Premi



C. TEMUAN 1. Kelebihan Program

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(JKN)

yang

ditetapkan pemerintah memang sedikit berbeda dengan Jaminan Kesehatan komersial atau asuransi swasta meskipun ada beragam manfaat kelas atas yang bisa dinikmati dalam asuransi komersial. Namun, jaminan kesehatan sosial lebih awal dan mencakup bagi semua masyarakat Indonesia. Pembayaran BPJS Kesehatan ini bersifat gotong royong dan seumur hidup, dalam artian yang mampu membantu yang tidak mampu. Dan di dalam proses pendaftaran dan pembayaran, BPJS Kesehatan sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah. BPJS Kesehatan bekerjasama dengan beberapa Bank bertujuan untuk memudahkan peserta BPJS Kesehatan dalam melakukan pembayaran sehingga peserta cukup datang ke bank terdekat ataupun atm terdekat untuk melakukan pembayaran setiap bulannya.

2. Kekurangan Pelaksanaan

Badan

Penyelenggara

Jaminan

Sosial

(BPJS)

kesehatan yang baru diluncurkan Pemerintah, hingga saat ini masih memiliki banyak kendala di lapangan mulai dari masalah teknis maupun secara administratif yaitu: commit to user



a. Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, sehingga banyak

masyarakat

yang belum

mengetahui bagaimana cara mendaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan dan manfaat apa saja yang di dapat dari BPJS Kesehatan. b. Bergabungnya TNI dan POLRI ke BPJS Kesehatan dan banyaknya Badan Usaha baru ataupun Badan Usaha pindahan dari jamsostek yang mendaftar

ke BPJS

Kesehatan, sehingga menyebabkan terlambatnya dalam menginput

data

kepesertaan

dan

terlambatnya tercetaknya kartu peserta.

commit to user

mengakibatkan

BAB III PEMBAHASAN. yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di. Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Recommend Documents