BAB III N E R A C A. Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi

BAB

III

NERACA

BAB III N E R A C A

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan dapat diukur dalam satuan uang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Neraca mencerminkan persamaan dasar akuntansi yaitu: Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana Ekuitas pemerintah disebut ekuitas dana. Ekuitas dana pemerintah merupakan selisih aset dengan kewajiban, sehingga persamaan akuntansinya menjadi: Aset – Kewajiban = Ekuitas Dana Akun-akun neraca dikembangkan secara berpasangan. Akun-akun aset dan kewajiban berpasangan dengan akun-akun yang ada dalam ekuitas dana. Contohnya Piutang berpasangan dengan Cadangan Piutang, Aset Tetap berpasangan dengan Diinvestasikan Dalam Aset Tetap.

Modul Sistem Akuntansi Instansi

16

BAB

III

NERACA

A. Struktur Neraca. Struktur Neraca terdiri dari pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset nonlancar. Aset lancar terdiri dari kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Aset nonlancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari atau sama dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang akan jatuh tempo dalan jangka waktu lebih dari 12 bulan. Sedangkan ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. NERACA TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER 31 DESEMBER 20XX ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di BLU Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Uang Muka Belanja Belanja yang Dibayar Dimuka


17

BAB

III

NERACA

INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Dana Bergulir ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari Rekening Khusus Uang Muka dari BUN Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang Ditangguhkan Belanja yang Masih Harus Dibayar EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Saldo Dana Lancar


18

BAB

III

NERACA

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya B. Aset Lancar Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila:  diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, atau  berupa kas atau setara kas 1. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan yang sumbernya berasal dari dana kas kecil UP yang belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral/Bank Indonesia pada tanggal neraca.


19

BAB

III

NERACA

Jurnal untuk mencatat Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut: Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx

Uang Muka dari Kas Umum Negara

xxx

2. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas negara. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Kas di Bendahara Penerimaan disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral/Bank Indonesia pada tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diperoleh dari Laporan Keadaan Kas (LKK) bendahara penerimaan yang dilampiri bukti penerimaan kas dari wajib pungut. Menurut peraturan perundangan yang berlaku, pada akhir tahun tidak boleh ada kas di bendahara penerimaan, tetapi apabila memang ada harus dilaporkan dalam neraca. Jurnal untuk mencatat Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut: Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan yang Ditangguhkan

xxx xxx

3. Kas di BLU Kas di BLU merupakan saldo kas yang berada pada BLU yang dipergunakan untuk mebiayai kegiatan operasional BLU. Perkiraan Kas di BLU dihasilkan dari selisih pendapatan BLU yang diterima secara tunai dengan belanja BLU yang


20

BAB

III

NERACA

dibayarkan secara tunai. BLU dapat melakukan belanja-belanja dari Pendapatan yang diterima atas hasil penjualan barang atau penyerahan jasa kepada masyarakat tanpa harus terlebih dahulu disetor ke kas negara. 4. Piutang Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar. Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan

Penjualan

Angsuran,

Bagian

Lancar

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Piutang Bukan Pajak Lainnya, dan Piutang Lainnya. 5. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang tidak dipisahkan pengelolaannya, misalnya lelang kendaraan roda empat atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari dua belas bulan disebut sebagai Tagihan Penjualan Angsuran. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada satu tahun berikutnya sesudah tanggal neraca. Reklasifikasi ini mengurangi akun Tagihan Penjualan Angsuran. Seluruh tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, perlu dihitung berapa bagian dari Tagihan Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.


21

BAB

III

NERACA

Jurnal untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah sebagai berikut: Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Cadangan Piutang

xxx xxx

6. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pihak lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau lalai yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Kewajiban untuk mengganti kerugian yang dikenakan kepada bendahara dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP), dan kewajiban untuk mengganti kerugian yang dikenakan kepada non bendahara dikenal dengan istilah Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Biasanya TP/TGR ini diselesaikan pembayarannya selambat-lambatnya dua puluh empat bulan (dua tahun) sehingga di neraca termasuk dalam ASET LAINNYA. Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Akun Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti

Rugi.

Bagian

lancar

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Jurnal untuk mencatat saldo Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut: Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi xxx Cadangan Piutang


xxx

22

BAB

III

NERACA

7. Piutang Pajak Basis kas menuju akrual menghendaki adanya pengakuan akun-akun akrual antara lain utang dan piutang. Oleh karena itu, Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang sampai pada tanggal neraca belum dibayar oleh wajib pajak harus dilaporkan sebagai Piutang Pajak dalam neraca. Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal seluruh SKP yang belum dibayar oleh wajib pajak pada tanggal neraca. Jurnal untuk mencatat saldo Piutang Pajak adalah sebagai berikut: Piutang Pajak

xxx

Cadangan Piutang

xxx

Jenis-jenis piutang pajak dan bea dan cukai antara lain : Kode Perk. 113111

Piutang PPh Minyak Bumi

113112

Piutang PPh Gas Alam

113119

Piutang PPh Migas Lainnya

113121

Piutang PPh Pasal 21

113122


113123

Piutang PPh Pasal 22 Impor

113124


113125

Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

113126

Piutang PPh Pasal 25/29 Badan

113127


113128

Piutang PPh Final dan Fiskal Luar Negeri

113129

Piutang PPh Fiskal Luar Negeri

113131

Piutang PPN Dalam Negeri

113132

Piutang PPN Impor

Uraian


23

BAB

III

NERACA

Kode Perk. 113139

Piutang PPN Lainnya

113141

Piutang PPnBM dalam Negeri

113142

Piutang PPnBM Impor

113149

Piutang PPnBM Lainnya

113151

Piutang PBB Pedesaan

113152

Piutang PBB Perkotaan

113153

Piutang PBB Perkebunan

113154

Piutang PBB Kehutanan

113155

Piutang PBB Pertambangan

113156

Piutang BPHTB

113159

Piutang PBB Lainnya

113161

Piutang Cukai Hasil Tembakau

113162

Piutang Cukai Ethyl Alkohol

113163

Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol

113164

Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai

113166

Piutang Bea Meterai

113169

Piutang Pendapatan Cukai Lainnya

113171

Piutang Pendapatan dari Penjualan Benda Materai

113172

Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya

113173

Piutang Bunga Penagihan PPh

113174

Piutang Bunga Penagihan PPN

113175

Piutang Bunga Penagihan PPnBM

113176

Piutang Bunga Penagihan PTLL

113181

Piutang Bea masuk

113182

Piutang Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)

113183

Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean

113184

Piutang Pendapatan Pabean Lainnya

113185

Piutang Pajak/pungutan ekspor

Uraian


24

BAB

III

NERACA

8. Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Basis kas menuju akrual menghendaki adanya pengakuan akun-akun akrual antara lain utang dan piutang. Oleh sebab itu, Surat Penagihan (SPN) dan/atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) PNBP yang sampai pada tanggal neraca belum dibayar oleh wajib bayar harus dilaporkan di neraca sebagai Piutang PNBP. Piutang PNBP dicatat sebesar nilai nominal seluruh tagihan yan belum dibayar oleh wajib bayar pada tanggal neraca. Jurnal untuk mencatat saldo Piutang PNBP adalah sebagai berikut: Piutang PNBP

xxx

Cadangan Piutang

xxx

Kode Perk. 113211

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

113212

Piutang Lainnya

Uraian

9. Uang Muka Belanja Akun Uang Muka Belanja digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pemberian uang muka belanja kepada pihak yang akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan jenis belanja yang dikeluarkan. Uang Muka Belanja dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang telah dilunasi. Jurnal untuk mencatat Piutang Lainnya adalah sebagai berikut: Uang Muka Belanja

xxx

Cadangan Piutang

xxx

10. Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

(supplies)

yang

dimaksudkan

untuk

mendukung

kegiatan

operasional

pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau Modul Sistem Akuntansi Instansi

25

BAB

III

NERACA

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras). Jurnal untuk mencatat Persediaan adalah sebagai berikut: Persediaan Cadangan Persediaan

xxx xxx

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai persediaan.


26

BAB

III

NERACA

Persediaan disajikan sebesar: (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan

meliputi

harga

pembelian,

biaya

pengangkutan,

biaya

penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. (3) Nilai

wajar,

apabila

diperoleh

dengan

cara

lainnya

seperti

donasi/rampasan. Persediaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula: 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat 3. Kondisi persediaan; 4. Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan. 5. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


27

BAB

III

NERACA

C. Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu seperti investasi dalam bentuk dana bergulir. 1. Dana Bergulir Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan kepada sekelompok masyarakat, perusahaan negara/daerah, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu, dan kemudian disalurkan kembali. Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang unit pengelola ditambah jumlah yang diharapkan dapat tertagih. Dana bergulir dapat diperoleh pada unit yang diserahi tugas untuk menyalurkannya. Unit penyalur dana bergulir antara lain adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM serta Kementerian Perumahan Rakyat. Jurnal untuk mencatat Dana Bergulir adalah sebagai berikut: Dana Bergulir

xxx

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

xxx

D. Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Modul Sistem Akuntansi Instansi

28

BAB

III

NERACA

Aset tetap terdiri dari: 1.

Tanah;

2.

Peralatan dan Mesin;

3.

Gedung dan Bangunan;

4.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

5.

Aset Tetap Lainnya;

6.

Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai ast tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 1. Tanah Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundangundangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen. a. Pengakuan Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan

dengan adanya bukti bahwa telah

terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.


29

BAB

III

NERACA

b. Pengukuran Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan. c. Pengungkapan Tanah disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula: 1.

Dasar penilaian yang digunakan

2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan:  Penambahan;  Pelepasan;  Mutasi Tanah lainnya. Jurnal untuk mencatat Tanah adalah sebagai berikut: Tanah Diinvestasikan dalam Aset Tetap

xxx xxx

2. Gedung dan Bagunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan


30

BAB

III

NERACA

adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol. a. Pengakuan Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika asset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan

manfaat

yang

berakibat

pada:

durasi

masa

manfaat,

peningkatan efisiensiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut. b. Pengukuran Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung

dan

Bangunan

dengan

menggunakan

biaya

perolehan

tidak

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga Modul Sistem Akuntansi Instansi

31

BAB

III

NERACA

listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan. c. Pengungkapan Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula: (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:  Penambahan;  Pengembangan; dan  Penghapusan;  Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan; Jurnal untuk mencatat Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut: Gedung dan Bangunan Diinvestasikan dalam Aset Tetap

xxx xxx

3. Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat


32

BAB

III

NERACA

Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi. a. Pengakuan. Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan,

pengembangan,

dan

pengurangan.

Penambahan

adalah

peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan

manfaat

yang

berakibat

pada:

durasi

masa

manfaat,

peningkatan efisiensiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut. b. Pengukuran Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk

memperoleh peralatan dan mesin tersebut

sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.


33

BAB

III

NERACA

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut. c. Pengungkapan Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula: 1)

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.

2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:  Penambahan;  Pengembangan; dan  Penghapusan; 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin. Jurnal untuk mencatat Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut: Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap

xxx xxx

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah

Jalan dan Jembatan,

Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.


34

BAB

III

NERACA

a. Pengakuan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan karena peningkatan

manfaat

yang

berakibat

pada:

durasi

masa

manfaat,

peningkatan efisiensiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut. b. Pengukuran Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biayabiaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.


35

BAB

III

NERACA

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. c. Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula: 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. 2. Rekonsiliasi

jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan:  Penambahan;  Pengembangan; dan  Penghapusan; 3. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Jurnal untuk mencatat Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut: Jalan, Irigasi dan Jaringan

xxx

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

xxx

5. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaa/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.


36

BAB

III

NERACA

a. Pengakuan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas asset tersebut. b. Pengukuran Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan asset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.


37

BAB

III

NERACA

c. Pengungkapan Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula: 1.

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.

2.

Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan;

3.

Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

Jurnal untuk mencatat Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut: Aset Tetap Lainnya

xxx


xxx

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang pada tanggal laporan keuangan masih sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Ketentuan yang mengatur akuntansi KDP tercantum dalam Perdirjen Perbendaharaan

Nomor

PER-38/PB/2006

tentang

Pedoman

Akuntansi

Konstruksi Dalam Pengerjaan. a. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan

aset yang dimaksudkan untuk

digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.


38

BAB

III

NERACA

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. b. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:  Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.  Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan

konstruksi

tertentu;

dan

biaya-biaya

lain

yang

dapat

diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.  Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:  Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;  Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.


39

BAB

III

NERACA

c. Pengungkapan Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula: 1. Rincian

kontrak

konstruksi

dalam

pengerjaan

berikut

tingkat

penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; 3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 4. Uang muka kerja yang diberikan; 5. Retensi. Jurnal untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut: Konstruksi Dalam Pengerjaan

xxx


xxx

7. Perolehan Secara Gabungan Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

E. Aset Tetap Renovasi Aset Tetap Renovasi adalah gedung atau bangunan yang dibangun pada aset tetap yang bukan miliknya. Hal ini dapat terjadi apabila suatu satker melakukan kegiatan membangun suatu bangunan diatas lokasi bangunan yang bukan miliknya. Misalkan Satker Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menempati bangunan milik Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk meningkatkan mutu bangunan dan kenyamanan, BC melakukan renovasi atas bangunan yang memenuhi kriteria kapitalisasi. Atas pengeluaran tersebut, BC harus mencatat sebagai Aset Tetap Renovasi. Dengan jurnal sbb : Aset Tetap Renovasi Diinvestasikan dalam Aset Tetap Modul Sistem Akuntansi Instansi

xxxx xxxx 40

BAB

III

NERACA

F. Aset Bersejarah (Heritage Assets) Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah: 1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; 2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual; 3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; 4. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk


41

BAB

III

NERACA

seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsipprinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

G. Aset Lainnya Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari: 1. Aset Tak Berwujud 2. Tagihan Penjualan Angsuran 3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5. Aset Lain-lain 1. Aset Tak Berwujud Aset Tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi: 1. Software komputer 2. Lisensi dan franchise 3. Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya 4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang


42

BAB

III

NERACA

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau meperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi., yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentfikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Aset tak berwujud dinilai sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM belanja modal non fisik yang melekat pada aset tersebut. Dokuman sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai aset tak berwujud adalah SPM untuk belanja modal non fisik (setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir). Jurnal untuk mencatat Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut: Aset Tak Berwujud Diinvestasikan dalam Aset Lainnya


xxx xxx

43

BAB

III

NERACA

2. Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tagihan penjualan angsuran adalah daftar

saldo tagihan penjualan angsuran yang nilainya

menggambarkan nilai yang ditetapkan dalam berita acara penjualan aset setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara. Dokumen mengenai tagihan penjualan angsuran dapat diperoleh di biro/bagian keuangan yang mengelola tagihan penjualan angsuran. Jurnal untuk mencatat Tagihan Penjualan Angsuran adalah sebagai berikut: Tagihan Penjualan Angsuran Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

xxx xxx

3. Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yan telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas negara.


44

BAB

III

NERACA

Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tuntutan perbendaharaan adalah Surat Keputusan Pembebanan dan surat tanda setoran (SSBP atau STS lainnya). Dokumen mengenai TP dan TGR dapat diperoleh di biro/bagian keuangan yang mengelola TP dan TGR dimaksud. Tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatatn melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tuntutan ganti rugi adalah Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dan bukti setor berupa STS atau SSBP. Jurnal untuk mencatat saldo awal Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut: Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

xxx xxx

4. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk membukukan kemitraan dengan pihak ketiga adalah kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang bersangkutan.


45

BAB

III

NERACA

Bentuk kemitraan tersebut anatara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK). BKS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada

pemerintah setelah berakhirnya

jangka waktu yang disepakati (masa konsensi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. BSK adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. Jurnal untuk mencatat Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut: Kemitraan dengan Pihak Ketiga Diinvestasikan dalam Aset Lainnya


xxx xxx

46

BAB

III

NERACA

H. Aset Lain-lain Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi serta Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Jurnal untuk mencatat Aset Lain-lain adalah sebagai berikut: Aset Lain-lain

xxx

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

xxx

I. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca. 1. Belanja Yang Masih Harus Dibayar Utang ini berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca. Akun ini pada umumnya muncul di satuan kerja pengguna anggaran karena pengguna anggaran yang melakukan kegiatan perolehan barang/jasa. Jurnal untuk mencatat Belanja Yang Masih Harus Dibayar adalah sebagi berikut: Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Belanja Yang Masih Harus Dibayar

xxx xxx

2. Uang Muka dari KUN Uang Muka dari KUN merupakan utang yang timbul akibat bendahara Kementerian Negara/Lembaga belum menyetor sisa UYHD/UP sampai dengan tanggal neraca.


47

BAB

III

NERACA

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar saldo uang muka yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal neraca. Jurnal untuk Uang Muka KUN adalah sebagi berikut: Kas di Bendahara Pengeluaran Uang Muka dari Kas Umum Negara

xxx xxx

J. Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari: 1. Ekuitas Dana Lancar 2. Ekuitas Dana Investasi 3. Ekuitas Dana Cadangan 1. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek/lancar. Ekuitas Dana Lancar antara lain adalah Pendapatan yang ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang. Pendapatan yang ditangguhkan merupakan akun lawan untuk menampung kas di bendahara penerima, cadangan piutang adalah akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar, sedangkan cadangan persediaan adalah akun lawan dari aset lancar yang berupa persediaan. 2. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:


48

BAB

III

NERACA

a. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap c. Diinvestasikan dalan Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya 3. Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun ini merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

K. Telaah Akun Neraca 1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo normal untuk akun Kas di Bendahara Pengeluaran adalah debit. Pada saat terjadi penambahan Kas di Bendaharawan Pengeluaran, maka akun ini dicatat di debit sebesar penambahannya. Sebaliknya, ketika terjadi pengurangan, maka akun ini dikredit sebesar pengurangannya. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan di Neraca sebagai bagian dari pos Aset Lancar. Penyeimbang akun Kas di Bendahara Pengeluaran adalah akun Uang Muka dari KPPN yang disajikan di Neraca sebagai bagian dari pos Kewajiban Jangka Pendek. Berikut adalah ikhtisar yang menunjukkan akun-akun yang berpengaruh pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran:


49

BAB

III

NERACA

111411—Kas di Bendahara Pengeluaran Kode Akun 825111 825112 825113 (815111) (815112)

(815113)

(815114)

Uraian Akun Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah Pengeluaran Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) (Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah) (Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri) (Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)) (Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu)

Debit

Kredit



-



-



-

-



-



-



-



Pengeluaran uang persediaan dengan kode akun 825111, 825112, dan 825113 dibukukan dari SPM/SP2D DUP dan TUP pada kolom pengeluaran. Penerimaan pengembalian uang persediaan dengan kode akun 815111, 815112, dan 815113 dicatat dari SPM/SP2D pada kolom potongan atau dari SSBP yang digunakan untuk menyetor pengembalian uang persediaan. Penerimaan pengembalian uang persediaan dengan kode akun 815114 dicatat dari SSBP yang digunakan untuk menyetor sisa Uang Persediaan tahun anggaran yang lalu. Langkah-langkah yang ditempuh dalam telaah atas akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir periode: a. Jika akun Kas di Bendahara Pengeluaran memiliki nilai positif: Tanyakan kepada bendahara pengeluaran, apakah secara aktual jumlah tersebut memang masih ada?  Jika jawabannya ya, berarti akun Kas di Bendahara Pengeluaran sudah menyajikan nilai sesuai dengan kenyataannya. Pastikan bahwa saldo kas


50

BAB

III

NERACA

tersebut telah disetorkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya dan tidak diperhitungkan dengan UP tahun anggaran berikutnya yang dibuktikan dengan bukti setoran berupa SSBP.  Jika jawabannya tidak, dalam arti secara aktual sudah tidak ada lagi kas di bendahara pengeluaran, maka ada kemungkinan masih terdapat SPM/SP2D GU Nihil atau SSBP Pengembalian Uang Persediaan yang belum dibukukan. Karenanya, pastikan kembali SPM/SP2D GU Nihil serta SSBP penyetoran kembali uang persediaan telah direkam dan diposting tanpa terkecuali. Pengujian hasil posting dapat dilihat dari cetakan buku besar Kas di Bendahara Pengeluaran. b. Jika akun Kas di Bendahara Pengeluaran memiliki nilai negatif: Tanyakan kepada bendahara pengeluaran, berapa saldo kas di bendahara pengeluaran yang secara aktual masih ada?  Jika jawabannya adalah 0, dalam arti sudah tidak ada lagi, maka pastikan kembali bahwa SPM/SP2D Dana Uang Persediaan serta Tambahan Uang Persediaan sudah direkam dan diposting secara keseluruhan tanpa terkecuali.  Jika jawabannya adalah masih ada dengan nilai positif, maka perlu dipastikan kembali kelengkapan SPM/SP2D yang berkaitan dengan uang persediaan dan merekam serta memosting SPM/SP2D uang persediaan yang terlewat.  Ada kemungkinan lain, bendahara pengeluaran melakukan penyetoran kembali uang persediaan melalui SSBP yang jumlahnya lebih besar dari sisa uang persediaan pada akhir periode. 2. Aset Tetap Saldo normal untuk akun-akun pada pos Aset Tetap adalah debit. Pada saat terjadi penambahan nilai akun-akun pada pos Aset Tetap, maka akun-akun ini didebit sebesar penambahannya. Sebaliknya, ketika terjadi pengurangan, maka Modul Sistem Akuntansi Instansi

51

BAB

III

NERACA

akun-akun ini dikredit sebesar pengurangannya. Penyeimbang nilai total akunakun Aset Tetap adalah akun Diinvestasikan dalam Aset yang disajikan di Neraca sebagai bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi. Berikut adalah akun-akun (baik yang final maupun sementara) yang tercakup dalam pos Aset Tetap: Kode Akun 131111 131211 131311 131411 131511 131611 131711 131811 131911 132111

Uraian Akun Tanah Tanah Sebelum Disesuaikan Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Sebelum Disesuaikan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akun-akun aset tetap dengan kata-kata ”sebelum disesuikan“ merupakan akun sementara yang merupakan hasil penjurnalan setiap kali terjadi belanja modal. Akun sementara ini tidak boleh muncul dalam penyajian neraca pada akhir periode akuntansi. Jika pada tanggal neraca masih terdapat saldo akun ini, maka harus direklasifikasi ke dalam akun aset tetap yang bersesuaian, meliputi: Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, irigasi, dan jaringan; Aset Tetap Lainnya; atau Konstuksi dalam Pengerjaan.


52

BAB

III

NERACA

Akun belanja modal yang menimbulkan akun-akun sebelum disesuaikan:

Mata Anggaran Pengeluaran

Kode

Uraian

531111 532111

Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5341 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan dan 534111 Jembatan 534112 Belanja Modal Irigasi 534113 Belanja Modal Jaringan

Akun-akun Neraca yang ditimbulkan

Kode 131211 131411 131611 131811

Uraian Tanah Sebelum Disesuaikan Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Sebelum Disesuaikan

Akun-akun sebelum disesuaikan akan dibalik secara sistemik

melalui jurnal

balik yang ditimbulkan oleh proses penerimaan ADK dari UAKPB. Tentu saja ini bisa terjadi jika KPB sudah menggunakan aplikasi SABMN dan melakukan prosedur pengiriman dengan benar. Jika hal ini telah dilakukan, tetapi pada akhir periode masih tetap ada akun sebelum guna dalam penyajian neraca. Sebagai contoh, selama tahun anggaran 20XX, Satuan Kerja KLM melakukan belanja modal:  Gedung dan bangunan (533111) sebesar Rp500.000.000.  Peralatan dan mesin (532111) sebesar Rp200.000.000. Selama 200X, UAKPA telah melakukan proses penerimaan ADK SABMN secara rutin tiap akhir bulan. Namun demikian pada Neraca per 31 Desember 200X, masih terdapat akun Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan sebesar Rp500.000.000.


53

BAB

III

NERACA

Langkah telaah yang dilakukan: 1. Cetaklah

buku

Disesuaikan”,

besar

untuk

cermatilah

akun

apakah

”Gedung

dan

terdapat

Bangunan

Sebelum

pengkreditan

sebesar

Rp500.000.000 dengan jenis dokumen ”JRNBMN”? 2. Jika jawaban untuk poin 1 adalah tidak, tanyakanlah kepada petugas akuntansi SABMN apakah selama tahun 200X telah terjadi serah terima pekerjaan selesai atas pembangunan Gedung dan Bangunan dari pemborong? 3. Jika jawaban poin 2 adalah sudah, maka mintalah petugas akuntansi SABMN merekam perolehan Gedung dan Bangunan dengan bukti pendukung semua SPM/SP2D yang terkait dengan perolehan Gedung dan Bangunan tersebut. Kemudian dilakukan proses pengiriman ulang ke UAKPA, terima di SAKPA dan posting ulang. 4. Jika jawaban untuk poin 2 adalah belum, lakukan jurnal reklasifiksi dari Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan melalui jurnal aset, dan lakukan proses posting.


54

BAB III N E R A C A. Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi

Recommend Documents