BAB III METODOLOGI
III.1
Bagan Alir Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini didasarkan pada diagram alir seperti yang terlihat pada Gambar III.1. Penelitian ini
mengkaji pelaksanaan PPPs di Indonesia, yaitu
bagaimana supaya penerapan PPPs di Indonesia dapat berjalan lebih baik, termasuk dalam pembagian risiko, tanggung jawab serta kebijakan pemerintah yang mendukung terlaksananya skema pembiayaan ini. III.1.1 Pekerjaan Persiapan Pekerjaan persiapan meliputi kegiatan penyusunan rencana kerja dan metoda pendekatan penelitian. Dalam tahap persiapan ini juga dilakukan identifikasi kebutuhan dana selama melakukan penelitian dan perencanaan jadwal. III.1.2 Studi Literatur Tahapan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai studi terkait dengan ruang lingkup penelitian. Pelaksanaan studi literatur dilakukan untuk mengkaji referensi kegiatan sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. Pelaksanaan studi literatur juga dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai skema pembiayaan dengan PPPs yang telah dilaksanakan di Indonesia khususnya bidang jalan dengan sharing pemerintah – swasta. III.1.3 Pelaksanaan Survei Pelaksanaan survei dilakukan dalam rangka pengadaan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder. Pelaksanaan survei primer dilakukan dengan mengedarkan kuisioner tentang halhal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan PPPs di Indonesia. Kuisioner diberikan kepada para stakeholder.
41
Pelaksanaan survei sekunder dilakukan dengan mengumpulkan laporan feasibility study jalan tol Solo - Kertosono . Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: Laporan FS dan bisnis plan jalan tol Solo - Kertosono (volume lalu lintas, biaya investasi/konstruksi).
MULAI Tahap I Persiapan
Penyusunan Metodologi
Survei Primer Tahap II Pengumpulan Data dan Analisis Awal
- Survei kuisioner dengan menggunakan metoda Delphi
Tahap III Analisis Data
Studi Kepustakaan
• Pengumpulan Data
Survei Sekunder
Kompilasi Data dan Analisis Awal
- Feasibility Study tol Solo – Kertosono - Bisnis Plan tol Solo Kertosono
Pengolahan Data Simulasi alternatif kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk skenario dengan analisis kelayakan finansial.
Alternatif kebijakan
Kesimpulan dan Saran
Tahap IV Kesimpulan dan Rekomendasi SELESAI
Gambar III.1 Bagan Alir Pelaksanaan Penelitian III.2
Tahap Persiapan
Dalam tahap ini dilakukan beberapa kegiatan sebagai langkah awal dari seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan. Hasil tahap persiapan ini
42
sangat
mempengaruhi proses yang dilakukan dalam tahap-tahap selanjutnya. Secara umum terdapat 2 (dua) kegiatan utama di dalam tahap persiapan: 1. Penyusunan Metodologi, maksud dari kegiatan ini adalah: Merencanakan
secara
lebih
detail
tahap-tahap
pelaksanaan
kegiatan
berikutnya, untuk mengefisienkan penggunaan waktu dan sumber daya. Menetapkan metoda dan analisis yang digunakan untuk melaksanakan survei dengan
menggunakan
kuisioner
dan
menentukan
solusi
terhadap
permasalahan pelaksanaan PPPs di Indonesia, terutama pada studi kasus tol Solo – Kertosono. 2. Studi Kepustakaan, yang berguna untuk: -
Memperoleh gambaran yang lebih baik tentang permasalahan serta peluang dalam lingkup wilayah studi, dilakukan beberapa kegiatan antara lain: studi kepustakaan untuk konsep PPPs dalam infrastruktur jalan tol dan Risiko ketidakpastian dalam investasi infrastruktur. Selain itu juga dilakukan studi tentang pelaksanaan PPPs baik diluar negeri maupun di Indonesia.
-
Menelaah peraturan yang menjadi payung pelaksanaan PPPs di Indonesia.
3. Penyusunan Rencana Survei Merencanakan penjadualan survei yang dilakukan dan metoda survei yang dipakai untuk analisis data. Dan menentukan jumlah Responden yang mewakili kebutuhan survei kuisioner yang diperlukan. Dari studi literatur diperoleh isu – isu yang muncul dalam pelaksanaan PPPs di Indonesia, dari isu – isu tersebut disusunlah kuisioner yang diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada. III.3
Tahap Pengumpulan Data
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data, baik data sekunder (data yang sudah tersedia) yang dikumpulkan dari berbagai instansi terkait dan studi terdahulu yang pernah dilakukan, maupun data primer yang diperoleh secara langsung dari survei kuisioner terhadap responden.
43
Data yang diperlukan untuk melakukan studi ini adalah: 1.
Data feasibility study dan bisnis plan tol Solo – Kertosono sebagai studi kasus, yang memberikan informasi mengenai volume lalu lintas, biaya investasi/konstruksi, biaya operasi dan pemeliharaan serta data lain yang diperlukan dalam pembangunan tol tersebut.
2.
Data pendapat pakar dalam pelaksanaan PPPs di Indonesia
III.3.1 Pengumpulan Data Dengan Survei Primer Metode Delphi (subjective knowledge/expert judgement) digunakan untuk pengambilan data primer mengenai pelaksanaan PPPs di Indonesia. Penelitian ini berbasis pengetahuan (knowledge based), oleh karena itu input data primer melalui penilaian dari pakar berdasarkan pengalaman dan intuisi dari pakar sebagai responden (tahapan dan keterangan dari Delphi dapat dilihat lebih jelas pada Gambar III.2). Dalam metode Delphi tidak ditentukan berapa jumlah pakar yang diambil, tetapi titik beratnya bahwa responden tersebut mewakili pihak – pihak yang terlibat dalam system yang diteliti (Rowe, 1999), sehingga dalam survei primer ini, jumlah Responden yang
diminta untuk mengisi kuisioner
adalah 8 orang yang mewakili stakeholder yang terkait dengan proyek jalan tol, masing – masing 1 dari Direktorat Jenderal Bina Marga Dept. Pekerjaan Umum, 1 dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), 1 dari PT. Jasa Marga,, 1 dari Perguruan Tinggi (Akademisi), 1 dari Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI), 1 dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 1 dari Departemen Keuangan (Risk Management Unit), dan 1 dari calon investor jalan tol Solo – Kertosono yaitu PT. Thiess Construction Indonesia. Daftar responden tersebut adalah seperti yang tersaji pada Tabel III.1 Keterangan Metode Delphi 1.
Delphi putaran pertama adalah: Pelaksanaan PPPs dalam kaitannya dengan karateristik umum dari PPPs. Responden diminta umtuk mengisi kuisioner
mengenai pertanyaan –
pertanyaan yang terkait dengan karakteristik umum dari pelaksanaan PPPs,
44
Tabel III.1 Daftar Responden Kode Responden
Stakeholder
1
Dept. PU, Ditjen Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota
2
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kasubid Pengendalian Investasi
3
Badan
Perencanaan
dan
Pembangunan
Nasional
(BAPPENAS),
Direktorat
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta 4
Dept. Keuangan, Kasubid Risiko Infrastruktur Jalan Tol, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
5
Akademisi (Kabid Kompetensi dan Kurikulum Keahlian Konstruksi, PUSBITEK Dept. PU)
6
Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI)
7
PT. Thiess Contractor Indonesia *
8
PT. Jasa Marga, Kepala Divisi Pengembangan jalan Tol
* investor pemenang tender Solo – Kertosono
Delphi Putaran Pertama Pematangan permasalahan mengenai karakteristik umum dari PPPs dalam kaitannya dengan pelaksanaan PPPs Pertanyaan diutamakan untuk pembagian risiko, pemberian dukungan pemerintah dan pembagian hasil (responden mengisi kuisioner berdasarkan tingkat kemungkinan terjadi dan dapat diterapkan) Pada aspek Pembagian risiko serta pemberian dukungan pemerintah, item yang memiliki penilaian skala 1 dan 2 digunakan untuk Delphi tahap 2, pada aspek pembagian hasil, untuk Delphi tahap 2 dilanjutkan dengan pertanyaan mengenai Clawback Principle
Delphi Putaran Kedua Detail alternatif kebijakan sebagai pematangan alternatif, dari masing-masing aspek, responden memberikan masukan alternatif kebijakan Pertimbangan ulang dari para responden
Alternatif Kebijakan
Gambar III.2 Bagan Alir metode Delphi 45
dalam hal ini pertanyaan difokuskan kepada pembagian risiko, pemberian dukungan pemerintah serta pembagian hasil. (1) Pertanyaan mengenai pembagian risiko yang mungkin muncul dalam proyek infrastruktur jalan tol. Responden
diminta untuk menilai
tingkat kemungkinan terjadinya masing – masing risiko, sehingga diketahui kelompok yang paling berrisiko, berrisiko, agak berrisiko, tidak berrisiko (bentuk form kuisioner putaran pertama untuk rincian risiko dapat dilihat pada Lampiran A). Pada kuisioner tersebut responden diminta memberikan nilai yang menunjukkan skala risiko dari proyek jalan tol. Rincian risiko yang disampaikan kepada responden diperlihatkan pada Tabel III.2 Tabel III.2 Risiko Investasi Pada Form Kuisioner Risiko – risiko investasi Pembebasan lahan
Deskripsi risiko/penjelasan Kepastian
biaya
pembebasan
lahan,
waktu
tersedianya lahan. Konstruksi
Kepastian pelaksanaannya (biaya dan waktu).
Biaya Uang ( Cost of Money)
kepastian besar bunga, kapan bunga dibayar.
Operasi dan Pemeliharaan
Mutu konstruksi
Volume Lalu Lintas
Prediksi volume lalu lintas.
Tarif
Penentuan tarif
Force Majeure
Perubahan karena kejadian alam (Act of God)
Dari hasil kuisioner tersebut, diambil item risiko yang memiliki penilaian skala 1 dan 2 untuk digunakan sebagai kajian lebih lanjut dalam Delphi tahap 2. (2) Pertanyaan mengenai bentuk dukungan pemerintah yang dapat dilakukan agar proyek menjadi layak secara finansial. Bentuk – bentuk dukungan yang ditawarkan dalam tahap ini adalah hasil dari studi literature terhadap pelaksanaan PPPs di negara – negara lain (dalam penelitian ini negara – negara lain yang bentuk dukungannya digunakan sebagai masukan adalah United Kingdom, India dan
46
Korea). Responden diminta untuk memberikan masukannya mengenai seberapa mungkin bentuk dukungan yang ditawarkan dapat diterapkan di Indonesia (bentuk form kuisioner putaran pertama untuk bentuk dukungan pemerintah dapat dilihat pada Lampiran A). Pada kuisioner tersebut responden diminta memberikan nilai yang menunjukkan skala penerapan bentuk dukungan pemerintah tersebut terhadap proyek jalan tol. Rincian bentuk dukungan pemerintah yang disampaikan kepada responden diperlihatkan pada Tabel III.3 Tabel III.Bentuk Dukungan Pemerintah Pada Form Kuisioner Bentuk Dukungan Pembebasan Lahan
Deskripsi dukungan Pengambilan hak atas tanah untuk konstruksi jalan tol.
Subsidi Modal
Pemberian bantuan modal
Minimum revenue guarantee
Bentuk kompensasi pendapatan minimum
Pembebasan Pajak
Pembebasan pajak.
Pembebasan bea import
Pembebasan
bea
import
untuk
material
pembangunan jalan Shadow toll
Tol yang dibayar pemerintah berdasarkan kendaraan-km yang dihitung secara otomatis
Dari hasil kuisioner tersebut, diambil bentuk dukungan yang memiliki penilaian skala 1 dan 2 untuk digunakan sebagai kajian lebih lanjut dalam Delphi tahap 2. (3) Pertanyaan mengenai pembagian hasil/pendapatan tol yang diperoleh dari tarif, sehingga diperoleh informasi mengenai pembagian hasil/pendapatan tol. Untuk aspek pembagian hasil ini, penilaian skala 1 digunakan sebagai pertanyaan lebih lanjut dalam Delphi tahap 2 (bentuk
form
kuisioner
putaran
pertama
untuk
hasil/pendapatan tol dapat dilihat pada Lampiran A).
47
pembagian
2.
Delphi putaran kedua adalah: detail alternatif kebijakan yang mungkin muncul sebagai pematangan dari alternatif kebijakan yang ditawarkan untuk tiap karakteristik/aspek pelaksanaan PPPs. (1) Diajukan pertanyaan dari hasil putaran pertama mengenai alternatif kebijakan apa saja yang dapat diterapkan dari detail aspek – aspek yang paling berrisiko. (bentuk form kuisioner putaran kedua untuk rincian risiko dapat dilihat pada Lampiran A). Rincian detail permasalahan yang disampaikan kepada responden diperlihatkan pada Tabel III.4 Tabel III.4 Detail Permasalahan Untuk Risiko Investasi Item Risiko
Detail Permasalahan •
Permasalahan mengenai kepastian biaya pembebasan lahan
•
Permasalahan mengenai tersedianya lahan
•
Kepastian mengenai waktu pelaksanaan konstruksi
•
Kepastian mengenai biaya pelaksanaan
•
Permasalahan mengenai besar bunga yang harus dibayar apabila swasta menggunaan modal pinjaman.
•
Permasalahan mengenai kapan bunga tersebut mulai dibayar
Operasi dan Pemeliharaan
•
Bagaimana agar mutu konstruksi terjaga?
Volume Lalu Lintas
•
Kepastian prediksi/peramalan volume lalu lintas yang melewati tol tersebut.
Tarif
•
Kebijakan pentarifa agar swasta tetap dapat memperoleh keuntungan sewajarnya, dan masyarakat masih tetap dapat melewati tol terebut.
Force Majeure
•
Persiapan dalam mengantisipasi jika terjadi kejadian kahar (misal : bencana alam)
Pembebasan lahan
Konstruksi
Biaya Uang ( Cost of Money )
(2) Dalam penerapan bentuk dukungan pemerintah, Responden diminta untuk mengisi bentuk dukungan pemerintah berdasarkan masukan dari negara – negara lain hasil putaran pertama, seperti apakah alternatif 48
kebijakan yang mungkin diterapkan terkait bentuk dukungan tersebut (bentuk form kuisioner putaran kedua untuk bentuk dukungan pemerintah dapat dilihat pada Lampiran A). (3) Pada tahap ini, diajukan pertanyaan mengenai konsep clawback principle, konsep ini diusulkan oleh responden pada tahap pertama, responden diminta untuk memberikan masukan alternatif kebijakan yang mungkin diterapkan dalam hal pembagian pendapatan jalan tol yang diperoleh dari tarif terkait konsep tersebut (clawback principle, yaitu pemerintah memberikan jaminan pendapatan minimum yang didapatkan oleh investor, apabila pada kenyataanya pendapatan yang diperoleh investor lebih sedikit dari yang sudah dijanjikan oleh pemerintah maka pemerintah memberikan kompensasi finansial kepada investor, namun apabila ternyata pendapatan lebih besar dari yang dijamin maka pemerintah berhak mendapatkan keuntungan finansial dari proyek tersebut), bentuk form kuisioner putaran kedua untuk bentuk dukungan pemerintah dapat dilihat pada Lampiran A. Peranan Peneliti pada proses Delphi ini adalah sebagai moderator berlangsungnya grup diskusi antara para Responden secara virtual mengenai risiko investasi jalan tol di Indonesia dan begaimana solusinya. III.3.2 Pengumpulan Data Dengan Survei Sekunder Survei sekunder dilakukan dengan mendatangi instansi terkait untuk memperoleh sejumlah dokumentasi data dari institusi terkait, studi terdahulu yang pernah dilakukan serta data penunjang lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini. III.4
Analisis Data
Hasil Delphi tahap 2 adalah berupa konsensus para responden mengenai alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah serta dapat diterapkan di Indonesia dalam rangka pelaksanaan PPPs yang beriklim investasi dan menguntungkan kedua belah pihak. Dari hasil Delphi tahap 2 yang berupa alternatif kebijakan untuk faktor risiko, bentuk dukungan pemerintah dan pembagian hasil dibentuk beberapa skenario,
49
kemudian berdasarkan data sekunder dari feasibility study tol Solo – Kertosono (untuk data lalulintas, tarif dan data pendukung lainnya), dilakukan simulasi skenario dengan analisis kelayakan finansial. Dari hasil simulasi yang telah dilakukan, diketahui alternatif pelaksanaan PPPs yang mungkin dan cocok untuk diterapkan dalam hal ini untuk tol Solo – Kertosono, baik dari sisi pembagian tanggung jawab pembiayaan maupun kelemahan serta keunggulan masing – masing alternatif tersebut. III.5
Tahapan Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Tahap ini merupakan tahap akhir dari studi yang dilaksanakan. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan/dimanfaatkan sebagai masukan dalam perbaikan pelaksanaan PPPs di Indonesia, agar mendukung iklim investasi serta menguntungkan pihak Publik maupun pihak Swasta.
50
