BAB III METODE PENELITIAN. Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. A. Desain Penelitian Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif dan komparatif. Menurut Erlina (2008:20), penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subjek berupa individu, organisasional, industri atau perspektif yang lain. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang: apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana yang berkaitan dengan karakteristik populasi atau fenomena tersebut. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan metode komparatif yang dilakukan dengan membandingkan teori yang ada dengan praktik yang ditemui di dalam perusahaan dan menarik kesimpulan. Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, maka penulis melakukan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan pendekatan ini, data yang dikumpulkan dapat disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dan dibandingkan dengan teori yang menunjang. Dengan demikian, dapat memberikan gambaran yang cukup jelas serta dapat menarik kesimpulan dari objek yang diteliti.

Universitas Sumatera Utara

B. Jenis Data Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah: 1. Data primer merupakan data mentah yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kemudian akan diolah untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan. 2. Data sekunder, merupakan data yang telah dikumpulkan lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Erlina, 2008:24). Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa Laporan Laba Rugi tahun 2008-2009.

C. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah: 1. Teknik observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke perusahaan tersebut. 2. Teknik wawancara yaitu dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten. 3. Teknik kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari buku atau bahan tulisan yang ada relevansinya dengan skripsi ini.


D. Variabel Penelitian Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu “Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Bantu Manajemen dalam Pengendalian Biaya”, maka terdapat dua jenis variabel yang menjadi atribut dalam penelitian yang dilakukan, yaitu : 1. Variabel bebas yaitu variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif ataupun negatif bagi variabel dependen. Dalam hal ini, variabel independen adalah akuntansi pertanggungjawaban (variabel x). 2. Variabel terikat yaitu variabel yang dapat dipengaruhi oleh Variabel Independen. Dalam hal ini, Variabel Dependen adalah pengendalian biaya (variabel y).

E. Metode Analisis Data Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode di mana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi permasalahan yang dihadapi. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan metode komparatif. Hal ini dilakukan untuk membandingkan teori yang ada dengan praktik yang ditemui di dalam perusahaan dan menarik kesimpulan. Langkah akhir yang digunakan dalam menganalisis data adalah memberi saran dari hasil perbandingan yang telah dilakukan.


F. Jadwal dan Lokasi Penelitian Untuk keperluan ini, peneliti melakukan penelitian pada PT. Pelabuhan Indonesia I, Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan 20241. Berikut adalah tabel jadwal penelitian. Tabel 3.1 Jadwal Penelitian Tahapan Penelitian

November

Desember

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Pencarian Data Awal Pengajuan Proposal Penyerahan Proposal Kepada Dosen Pembimbing Bimbingan dan Perbaikan Proposal Seminar Proposal Pengumpulan Data Pengolahan Data Analisis Data Bimbingan dan Penyelesaian Skripsi

Sumber: Hasil Olahan Peneliti


Juni

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) 1. Sejarah Perusahaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 dengan akte Notaris Imas Fatimah SH No. 1 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara Rl No. 8612 Tahun 1994, beserta perubahan terakhir sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Rl tanggal 2 Januari 1999 Nomor 1. Nama lengkap perusahaan adalah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I disingkat PT. Pelabuhan I, berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda perseroan ini diberi nama ”Haven Badrift”. Selanjutnya setelah kemerdekaan Rl tahun 1945 s.d. 1950, perseroan berstatus sebagai Jawatan Pelabuhan. Pada tahun 1960 s.d. 1969, Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama ”PN Pelabuhan”. Pada periode 1969 s.d. 1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Penguasa Pelabuhan dengan nama ”Badan Pengusahaan Pelabuhan” atau BPP. Pada tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan diubah menjadi ”Perusahaan Umum Pelabuhan I” atau Perumpel I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991


Perumpel I berubah status menjadi ”PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)” yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 thn 2001 kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham pada Persero/Perseroan Terbatas dialihkan kepada Menteri BUMN. Pembinaan Teknis

operasional

dilaksanakan

oleh

berada

ditangan

Direktorat

Departemen

Jenderal

Perhubungan

Perhubungan

Laut.

dan

Peneliti

melampirkan struktur organisasi pada lampiran ii. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, perusahaan memiliki values sebagai berikut: a. Customer focus, menyediakan jasa layanan yang fokus kepada pelanggan b. Leadership, sistem kepemimpinan dan SDM mampu menjamin efektivitas dan kualitas pemimpin dan personil untuk merealisir customer focus serta excellent operation. c. Inovasi, membuat perubahan berarti untuk meningkatkan pelayanan dalam upaya menciptakan new value bagi stakeholder. d. Valuing

Employee,

komitmen

manajemen

atas

kepuasan,

pengembangan, dan perlakuan yang baik bagi pegawai. e. System Perspective, Pengelolaan perusahaan sebagai sebuah sistem yang utuh sehingga pencapaian kesuksesan pengelolaan organisasi meliputi keseluruhan komponen organisasi.


2. Kegiatan Usaha PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan kegiatan di bidang Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, saat ini mengelola 15 Cabang Pelabuhan, 11 (sebelas) Pelabuhan Perwakilan, 4 (empat) Unit Usaha Lainnya meliputi Unit Terminal Peti Kemas, Rumah Sakit Pelabuhan Medan, Unit Galangan Kapal dan Unit Depo Peti Kemas. Cabang pelabuhan dan unit usaha PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Pekanbaru, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Lhokseumawe, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Sibolga, Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Pelabuhan Tembilahan, Pelabuhan Kuala Langsa, Pelabuhan Gunung Sitoli, Pelabuhan Bengkalis, Pelabuhan selat Panjang, dan Pelabuhan Rengat. Sedangkan Pelabuhan Perwakilannya adalah Pelabuhan Meulaboh, Pelabuhan Sabang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Pangkalan Susu, Pelabuhan Bagan Siapi-Api, Pelabuhan Sei Pakning, Pelabuhan Kuala Enok, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Uban, Pelabuhan Pulau Sambu, dan Pelabuhan Sei Kolak Kijang. Wilayah kerja PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang ditunjuk oleh Pemerintah mengelola jasa kepelabuhanan meliputi Propinsi Naggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau, secara geografis letaknya sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional. PT.


Pelabuhan Indonesia I (Persero) mempunyai misi menyediakan jasa kepelabuhan berkualitas yang berperan sebagai pusat logistik, memberikan nilai tambah serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Berpijak dari misi tersebut, perusahaan selalu berusaha menunjang program pemerintah dalam pembangunan dunia usaha serta dapat memberikan kontribusi kepada bangsa dan Negara. Untuk memenuhi tuntutan pelayanan oleh pemakai jasa, perusahaan senantiasa berusaha secara optimal agar produktivitas kerja dapat terus ditingkatkan baik dalam hal kesiapan fasilitas peralatan bongkar/muat yang harus dipenuhi serta peningkatan keterampilan SDM baik pada bidang operasional dan bidang administrasi. Sebagai upaya optimalisasi peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) membentuk Unit Usaha Depo Peti Kemas Belawan. Segmen usaha baru ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan kepada perusahaan. Upaya lain yang dilakukan adalah diversifikasi jasa dengan melakukan kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan Pemda/Pemko di wilayah kerja Perseroan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepelabuhanan, melakukan penataan sistem operasional pada Cabang Pelabuhan belawan, Dumai dan Unit Terminal Peti Kemas Belawan serta melakukan kerjasama usaha dengan mitra strategis untuk segmen tertentu. Kegiatan usaha yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan dan usaha lainnya yang menunjang pencapaian tujuan perusahaan, meliputi :


a. Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu-lintas dan tempattempat berlabuhnya kapal. b. Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan penundaan kapal. c. Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan dan fasilitas naik turunnya penumpang. d. Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang angkutan bandar, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan. e. Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedunggedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut. f. Penyediaan listrik bahan bakar, minyak, air minum instalasi limbah pembangunan. g. Jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan. h. Jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan. i.

Usaha-usaha

lain

yang

dapat

menunjang

tercapainya

tujuan

perusahaan, seperti: Jasa pelayanan kesehatan, Jasa transportasi di laut, Jasa persewaan fasilitas dan peralatan, Jasa perbaikan fasilitas dan peralatan di bidang pelabuhan, Properti di daerah lingkungan pelabuhan, Kawasan industri di daerah lingkungan pelabuhan, Kawasan wisata di daerah lingkungan pelabuhan, Depo peti kemas,


Jasa konsultan dibidang kepelabuhanan, Jasa komunikasi dan informasi dibidang kepelabuhanan, dan Jasa konstruksi di bidang kepelabuhanan.

a. Penataan dan Pengembangan Pelabuhan Untuk meningkatkan kinerja operasional dan mutu pelayaran, manajemen PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melakukan upaya penataan dan pengembangan pelabuhan. Penataan dan pengembangan yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas dari fasilitas dan peralatan pelabuhan, serta peningkatan nilai perusahaan melalui peningkatan pendapatan sesuai dengan pertumbuhan permintaan jasa kepelabuhanan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan operasional pelabuhan dilakukan melalui berbagai kegiatan investasi baik prasarana maupun sarana pelabuhan serta pengembangan system. Investasi Fisik yang dilakukan antara lain untuk : 1) Pengerukan alur pelayaran di Belawan 2) Lanjutan pengadaan kapal tunda di Dumai 3) Pengadaan head truck beserta chasis di UTPK Belawan 4) Pembuatan fasilitas penunjang ISPS Code di Pelabuhan Belawan 5) Penataan Gate In/Out di UTPK Belawan. Sedangkan Investasi Non Fisik diantaranya dilakukan untuk: 1) Penataan dan pengembangan usaha 2) Pengembangan organisasi dan sumber daya manusia


3) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Kantor Pusat, Cabang Tanjung Pinang, Cabang Belawan dan UTPK Belawan. 4) Pelestarian lingkungan Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Pekanbaru, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Pelabuhan Sabang. 5) Audit Lingkungan di Wilayah Sumatera Utara. 6) Sosialisasi AMDAL. Ada berbagai fasilitas tambahan yang dikembangkan untuk dapat menunjang kegiatan operasional PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), diantaranya adalah sebagai berikut:

b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Balai Pendidikan dan Latihan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan pusat pendidikan dan keterampilan pelatihan bagi pegawai PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk meningkatkan pengetahuan, dan keahlian sumber daya manusia di bidang kepelabuhanan. Dalam perkembangannnya,

BPL

juga

menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan untuk pegawai instansi pemerintah, swasta dan masyarakat umum lainnya. Fasilitas yang tersedia adalah Ruangan Belajar AC, Kamar Penginapan AC, Ruang Makan ber-AC, dan Ruang Sholat ber-AC. Fasilitas Pendukung yang diberikan seperti: Security 24 Jam, Telephone dan Faximile, Jasa Binatu, Jasa Penitipan Barang, dan Sarana Olah Raga.


c. Rumah Sakit Pelabuhan Medan Rumah Sakit Pelabuhan Medan berkedudukan di Belawan tepatnya ± 2 km menjelang kota Belawan. Didirikan pada tahun 1969, dalam perjalanannya terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas peralatan medis maupun pelayanan kepada pasien. Rumah Sakit ini memberikan pelayanan 24 jam serta didukung oleh tenaga dokter spesialis yang berpengalaman. Fasilitas yang tersedia adalah Klinik Umum, Unit Gawat

Darurat (UGD) 24 jam,

Klinik Gigi,

Klinik Rontgent,

Laboratorium, Farmasi (Pelayanan Obat), Rawat Inap, dan Ambulance (24 jam).

d. Unit Galangan Kapal Unit Usaha Galangan Kapal berkedudukan di Pelabuhan Belawan mempunyai usaha pokok menyediakan fasilitas dan peralatan galangan kapal, menyelenggarakan usaha docking, floating repair, pemeliharaan, perawatan alat apung dan peralatan pelabuhan lainnya, guna mendudkung program planned maintenance system pada perseroan serta mengusahakan kegiatan galangan kapal bagi kapal-kapal milik perseroan dan atau pihak lain. Kualifikasi Bidang Pekerjaannya meliputi Pekerjaan Mekanikal, Pembangunan Kapal dan Reparasi, serta Reparasi Peti Kemas. Fasilitas dan peralatan yang tersedia adalah Mobil Crane 15 ton (1 unit), Crane Apung 40 ton (1 unit), Mesin Bubut 10 PK (5 unit), Trafo las 400A (3


unit), Mesin Frais 10 PK (1 unit), Genset 100 KVA (1 unit), Mesin Sekrap (1 unit), Mesin Rol/Plat (1 unit), Winch Relling rel 30 m (1 unit), dan Draft kapal 3m.

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991. Nama lengkap perusahaan adalah PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), yang disingkat dengan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia. Struktur organisasi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) menggunakan model struktur organisasi berbentuk garis, di mana struktur tersebut arahnya bergerak vertikal ke bawah. Setiap karyawan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing sehingga tercipta kesatuan komando. Struktur model ini memperhatikan dengan jelas pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang setiap bagian dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat bertanggung jawab dengan uraian tugas yang ada. Struktur organisasi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada Lampiran ii. Organisasi perusahaan terdiri dari: a. Kantor Pusat b. Cabang Pelabuhan c. Perwakilan d. Unit Pelaksana Teknis


e. Anak Perusahaan f. Perusahaan Patungan g. Kerjasama Usaha Perusahaan dengan Pihak Lain h. Kerjasama Operasi Perusahaan dengan Pihak Lain Penjenjangan struktural pada Kantor Pusat terdiri dari: a. Dewan Direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama b. Direktur sebagai Kepala Direktorat c. Senior Manajer dan setingkatnya d. Asisten Senior Manajer dan setingkatnya Sedangkan Penjenjangan struktural pada cabang/unit terdiri dari: a. General Manajer Cabang atau Manajer Cabang b. Manajer Divisi dan setingkatnya c. Asisten Manajer Divisi dan setingkatnya Adapun pembagian tugas berdasarkan struktur organisasi Kantor Pusat PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I adalah sebagai berikut: a. Direksi Direksi

adalah

pimpinan

dan

pengurus

perusahaan

yang

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Direksi mempunyai tugas: 1) Memimpin, mengurus, dan mengelola Perseroan sesuai dengan tugas pokok perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan. 2) Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perusahaan.


3) Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, baik yang berhubungan dengan maupun yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan kebijakan umum yang telah digariskan oleh RUPS. 5) Merumuskan kebijakan perusahaan sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh RUPS. 6) Menyiapkan rencana kerja tahunan perusahaan lengkap dengan anggaran keuangan tepat pada waktunya. 7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan perusahaan dan perhitungan hasil usaha menurut cara dan waktu yang telah ditetapkan oleh RUPS. Direksi merupakan suatu kesatuan dewan yang terdiri atas: 1) Direktur Utama Direktur Utama memiliki tugas sebagai berikut: a) Untuk dan atas nama Direksi serta mewakili peeseroan menerima petunjuk dan bertanggung jawab kepada RUPS tentang kebijakan umum untuk menjalankan tugas pokok perusahaan dan tugas lain yang ditetapkan oleh RUPS. b) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan direksi yang dilakukan oleh para direktur. 2) Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan tugas pemasaran, penyusunan


trafik produksi dan pendapatan (TPP), pengembangan usaha, perencanaan teknik dan konstuksi, serta peralatan sesuai dengan kebijakan pengusahaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membawahi bidang: a)

Bidang Pemasaran Bidang Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, menyusun

program

kerja,

menyelenggarakan

serta

mengendalikan pengkajian pasar dan penyusunan TPP serta tarif, promosi, hubungan pelanggan, dan pengkajian kerjasama usaha. Bidang Pemasaran membawahi Sub bidang Pengkajian Pasar, Sub Bidang Promosi dan TPP, dan Sub Bidang Kerjasama Usaha. b) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan corporate plan dan business plan, pelaksanaan penelitian bidang potensi usaha, peluang bisnis serta penyusunan master plan dan tata guna lahan, serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha membawahi Sub Bidang Perencanaan Perusahaan dan Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Master Plan.


c) Bidang Peralatan Bidang Peralatan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan

program

kerja,

menyelenggarakan

serta

mengendalikan pengadaan dan pemeliharaan, alat bongkar muat, teknik mesin, instalasi listrik dan air, instalasi minyak, dan telekomunikasi, serta merencanakan kebutuhan peralatan dan bahan keperluan teknik dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan. Bidang Peralatan membawahi Sub Bidang Mesin, Listrik, Air, Telekomunikasi, dan Kapal dan Sub Bidang Alat Bongkar Muat. d) Bidang Fasilitas Bidang Fasilitas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan

program

kerja,

menyelenggarakan

serta

mengendalikan penyusunan kegiatan survey, rancang bangun, pemeliharaan

bangunan,

pemeliharaan

alur

dan

kolam,

pembangunan fasilitas serta memberikan rekomendasi teknis untuk mendirikan bangunan. Bidang Fasilitas membawahi Sub Bidang Rekayasa dan Sub Bidang Pemeliharaan. 3) Direktur Operasi Direktur

Operasi

menyelenggarakan

mempunyai

kegiatan

bidang

tugas

membina

dan

operasi

pelayanan

jasa

kepelabuhanan, yang meliputi pelayanan kapal dan barang, bina usaha, teknologi informasi, manajemen risiko dan jaminan mutu, sesuai


dengan kebijakan pengusahaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Direktur Operasi membawahi bidang: a) Bidang Pelayanan Kapal dan Barang Bidang Pelayanan Kapal dan Barang mempunyai tugas menyiapkan

pembinaan,

penyusunan

program

kerja,

menyelenggarakan serta mengendalikan pelayanan kapal, pelayanan barang, penyiapan armada, dan pelayanan terminal penumpang. Bidang Pelayanan Kapal dan Barang membawahi Sub Bidang Pelayanan Kapal, Sub Bidang Pelayanan barang, Sub Bidang Pelayanan Armada, dan Sub Bidang Pelayanan Terminal Penumpang. b) Bidang Bina Usaha Bidang Bina Usaha mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan pengusahaan tanah, perairan, bangunan, air dan listrik, pengusahaan pada Unit Terminal Peti Kemas dan pada unit usaha lainnya serta anak perusahaan. Bidang Bina Usaha membawahi Sub Bidang Pelayanan Bina Usaha I, Sub Bidang Pelayanan Bina Usaha II, dan Sub Bidang Aneka Usaha. c) Bidang Teknologi Informasi Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan pengembangan perangkat keras, rekayasa sistem aplikasi


perangkat lunak, jaringan LAN/WAN, e-mail, website, portal, serta penyajian data dan pelaporan simoppel. Bidang Teknologi membawahi Sub Bidang Pengembangan dan Penerapan Aplikasi, Sub Bidang Perangkat Keras dan Jaringan, Sub Bidang Penyajian Data dan Pelaporan Simoppel. d) Bidang Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu Bidang Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan kegiatan manajemen risiko,

penerapan,

pengembangan,

pemeliharaan

sistem

manajemen mutu, implementasi kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan penerapan sistem pengamanan pelabuhan

secara

internasional

(ISPS

Code).

Bidang

Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu membawahi Sub Bidang Manajemen Risiko dan K3 dan Sub Bidang Manajemen Mutu dan ISPS Code. 4) Direktur Keuangan Direktur

Keuangan

mempunyai

tugas

membina

dan

menyelenggarakan bidang akuntansi manajemen, perbendaharaan, akuntansi keuangan, serta kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan kebijakan pengusahaan yang telah ditetapkan perusahaan. Direktur Keuangan membawahi bidang:


a)

Bidang Akuntansi Manajemen Bidang Akuntansi Manajemen mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan, pengendalian serta pelaporan anggaran, analisis biaya, kelayakan pendanaan investasi dan kinerja keuangan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Bidang Akuntansi Manajemen membawahi Sub Bidang Anggaran dan Sub Bidang Akuntansi biaya.

b) Bidang Perbendaharaan Bidang

Perbendaharaan

mempunyai

tugas

menyiapkan

pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan persediaan dan kassa, kegiatan tata usaha keuangan, analisis pengelolaan dana, lalu lintas keuangan, dan hutang piutang dalam rangka menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Bidang Perbendaharaan membawahi Sub Bidang Persediaan dan Kassa, Sub Bidang Tata Usaha Keuangan, dan Sub Bidang Hutang Piutang. c)

Bidang Akuntansi Keuangan Bidang Akuntansi Keuangan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan serta

mengendalikan

akuntansi

umum,

verifikasi

dan

perpajakan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan


perusahaan. Bidang Akuntansi Keuangan membawahi Sub Bidang Akuntansi Umum, Sub Bidang Verifikasi, dan Sub Bidang Perpajakan. d) Bidang Kemitraan dan Bina Lingkungan Bidang Kemitraan dan Bina Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan

pembinaan,

penyusunan

program

kerja,

menyelenggarakan serta mengendalikan kemitraan dan bina lingkungan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan perusahaan.

Bidang

kemitraan

dan

bina

lingkungan

membawahi Sub Bidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Sub Bidang Administrasi dan Pelaporan. 5) Direktur Personalia dan Umum Direktur Personalia dan Umum mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, memelihara hubungan ketenagakerjaan, administrasi sumber daya manusia dan kesejahteraan sumber daya manusia

serta

administrasi

umum

sesuai

dengan

kebijakan

pengusahaan yang telah ditetapkan perusahaan. Direktur Personalia dan Umum membawahi bidang: a) Bidang Perencanaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bidang Perencanaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai program

tugas

kerja,

menyiapkan

pembinaan,

menyelenggarakan

serta

penyusunan

mengendalikan


perencanaan sumber daya manusia, perencanaan organisasi, program pelatihan, dan penegembangan sumber daya manusia dalam rangka menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Bidang Perencanaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia membawahi Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Organisasi dan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. b) Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia mempunyai program

tugas

kerja,

menyiapkan

pembinaan,

menyelenggarakan

serta

penyusunan

mengendalikan

hubungan ketenagakerjaan, administrasi dan kesejahteraan sumber daya manusia dalam rangka menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia membawahi Sub Bidang Hubungan Ketenagakerjaan, Sub Bidang Administrasi SDM, dan Sub Bidang Kesejahteraan SDM. c) Bidang Umum/Kepala Kantor Pusat Bidang Umum/Kepala Kantor Pusat mempunyai tugas menyiapkan

pembinaan,

penyusunan

program

kerja,

menyelenggarakan serta mengendalikan kegiatan umum yang meliputi administrasi perkantoran, keprotokolan perusahaan, inventaris

perusahaan

dan

kerumahtanggaan,

keamanan


perusahaan, serta keuangan kantor pusat. Bidang umum membawahi Sub Bidang Tata Usaha Perkantoran, Sub Bidang Kerumahtanggaan dan Keamanan Perusahaan, dan Sub Bidang Administrasi Kantor Pusat.

2. Satuan Pengawasan Intern (SPI) Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam melakukan penilaian secara independen atas sistem pengendalian pengelolaan perusahaan dan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan melalui pemeriksaan keuangan dan operasional pada Kantor Pusat, Cabang-cabang pelabuhan, dan Unit-unit di lingkungan perusahaan serta memberikan laporan dan saran-saran perbaikan kepada Direktur Utama dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang efisien, efektif, dan ekonomis dalam rangka mendorong perwujudan Good Corporate Governance. Kepala Satuan Pengawasan Intern membawahi Pengawas Bidang dan Tata Usaha Satuan Pengawasan Intern.

3. Biro Hukum Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, menyusun program

kerja

dan

menyelenggarakan

sosialisasi

peraturan

perusahaan/perundangan yang berlaku, penelaahan peraturan perusahaan, perlindungan kepentingan perusahaan, penyimpanan dokumen, pemberian bantuan dan pertimbangan hukum di dalam pengelolaan perusahaan. Biro


Hukum membawahi Bidang Penelaahan Hukum dan Peraturan Perusahaan dan Bidang Penanganan Masalah Hukum. Biro Hukum mempunyai fungsi: a. Perlindungan kepentingan perusahaan dan pemantauan atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan/perundangan yang berlaku. b. Penelaahan peraturan perusahaan. c. Pemberian bantuan dan pertimbangan hukum di dalam pengelolaan perusahaan. d. Penyimpanan

dokumen

hukum

dan

sosialisasi

peraturan

perusahaan/perundangan yang berlaku. e. Pelaksanaan program kerja dan menyelenggarakan penerapan sistem informasi manajemen di lingkungan kerja.

4. Biro Logistik Biro

Logistik

mempunyai tugas menyiapkan pembinaan dan

pengembangan sistem Logistik perusahaan, menyusun program kerja serta menyelenggarakan kegiatan logistik perusahaan, yang meliputi pengadaan, perbekalan, pendistribusian, dan pengendalian pengadaan bidang teknik dan non teknik serta pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa. Biro Logistik membawahi Logistik Bidang Teknik dan Logistik Bidang Non Teknik dan Administrasi. Biro Logistik mempunyai fungsi:


a. Pembinaan dan pelaksanaan program kerja pengembangan sistem Logistik perusahaan. b. Pembinaan dan pelaksanaan program kerja bidang pengadaan dan perbekalan bidang teknik dan non teknik. c. Pembinaan dan pelaksanaan program kerja bidang administrasi dan ketatausahaan pengadaan barang dan jasa. d. Pembinaan dan pelaksanaan program kerja dan menyelenggarakan penerapan penerapan sistem informasi manajemen di lingkungan kerja.

B. Penerapan

Akuntansi

Pertanggungjawaban

pada

PT.

Pelabuhan

Indonesia I (Persero). Struktur organisasi merupakan suatu kerangka atau pola formal yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, ataupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi perusahaan. Pada dasarnya, struktur organisasi formal dibagi atas tiga bagian, yaitu: 1. Berdasarkan fungsi Struktur organisasi berdasarkan fungsi menghimpun semua orang yang terlibat dalam suatu aktivitas atau beberapa aktivitas yang berkaitan dalam suatu departemen. Sebagai contoh, organisasi yang memiliki departemendepartemen produksi, pemasaran, dan penjualan yang terpisah. 2. Berdasarkan produk atau pasar


Organisasi yang berdasarkan produk atau pasar sering dilihat sebagai organisasi menurut divisi, yang terhimpun dalam suatu unit kerja, semua yang telibat dalam produksi dan pemasaran untuk suatu produk atau sekelompok produk yang berkaitan, atau pemasaran untuk wiayah tertentu. Sebagai contoh, organisasi dengan divisi-divisi tertentu, setiap kepala divisi bertanggung jawab terhadap divisi yang dipimpinnya. 3. Berdasarkan matriks Di dalam organisasi matriks terdapat dua jenis desain, yaitu departemen fungsional permanen dan tim proyek. Departemen fungsional permanen memiliki wewenang atas standar prestasi dan profesional unitnya, sedangkan tim proyek dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan program tertentu. Anggota tim berasal dari berbagai departemen fungsional dan melapor kepada manajer proyek yang bertanggung jawab atas hasil. Berdasarkan penjelasan di atas, maka PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat digolongkan ke dalam struktur organisasi matriks. Hal ini terlihat dengan adanya desentralisasi dan jaringan informasi yang luas dan bebas. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, setiap bagian yang ada saling mendukung sehingga tercipta suatu kerja sama yang baik antara sesama anggota organisasi, termasuk dalam hal penyusunan anggaran dan evaluasi selama periode tertentu. Langkah-langkah di dalam pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yaitu:


1. Penentuan

daerah

pertanggungjawaban

dari

manajer

yang

akan

bertanggung jawab. 2. Penetapan anggaran kinerja yang dipakai untuk mengukur kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawban. Hal ini ditandai dengan adanya struktur organisasi dan adanya pemisahan wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara setiap pusat pertanggungjawaban. Penyusunan anggaran telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, selain itu perusahaan telah memisahkan antara biaya terkendali dan tidak terkendali, klasifikasi biaya, pencatatan kode rekening, dan disusunnya laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan struktur organisasi dan uraian tugas, terlihat bahwa PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) menerapkan sistem departementalisasi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan baik di bidang pendapatan maupun biaya,

dan

meningkatkan

tanggung

jawab

setiap

manajer

pusat

pertanggungjawaban. Pusat investasi terletak pada direksi, di mana direksi bertanggung jawab terhadap perusahaan dan berwenang untuk mengambil keputusan atas investasi. Pusat pendapatan terletak pada divisi usaha, yang berkaitan dengan pemasaran, pelayanan jasa kepelabuhan dan kebijaksanaan perusahaan. Secara keseluruhan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan pusat laba, sedangkan yang menjadi pusat biaya adalah setiap bagian, yang terdiri dari pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Prestasi pusat pertanggungjawaban diukur dengan


membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

1. Penyusunan Anggaran Pusat Pertanggungjawaban Biaya Menurut Edy Sukarno (2002:5), pada tahap penganggaran ini program direncanakan secara terinci yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun yang berdasarkan pada kumpulan anggaran-anggaran dari pusat pertanggungjawaban. Penyusunan anggaran didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban, sehingga

setiap

manajer

pusat

pertangggungjawaban

berhak

untuk

mengajukan usulan anggaran sesuai dengan lingkup, wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) terdapat beberapa rencana jangka panjang yang dimasukkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Untuk menyusun RKAP, yang harus diperhatikan oleh setiap bagian adalah: a. Visi perusahaan b. Misi perusahaan c. Target yang harus dicapai dan strategi yang disusun untuk mencapai target yang telah ditentukan d. Program untuk melaksanakan strategi


e. Biaya yang diperlukan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan pendapatan yang akan diperoleh. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah untuk mengevaluasi kinerja para manajer pusat pertanggungjawaban. Pada wawancara yang dilakukan, disimpulkan bahwa pada dasarnya penyusunan anggran merupakan proses kerja sama di antara kepala bagian dan direktur utama selaku manajer pusat pertanggungjawaban. Setiap bidang memiliki program kerja dalam Rencana Kerja Manajemen (RKM), untuk merealisasikan program diperlukan rincian aktivitas. Seperti perekrutan yang dilakukan sub-bidang Sumber Daya Manusia (SDM), untuk itu diperlukan rincian atas program tersebut termasuk di dalamnya biaya pendidikan untuk membina para karyawan baru. Prosedur penyusunan anggaran pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero): a. Penerbitan arahan Direksi atau Pedoman Umum Penyusunan Usulan RKAP, serta penyampaian surat ke cabang atau unit usaha dan tembusan kepada para Senior Manajer Bidang atau Kepala Biro (pusat anggaran) di kantor pusat. b. Usulan RKAP setiap cabang atau unit usaha dan kantor pusat dikompilasi untuk persiapan pembahasan yang selanjutnya disusun menjadi draft RKAP. c. Draft RKAP disampaikan oleh Komisi Anggaran kepada Direksi untuk mendapat arahan dan penyempurnaan lebih lanjut.


d. Draft RKAP yang telah disempurnakan sesuai arahan Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris. e. Selanjutnya usulan RKAP disampaikan kepada Pemegang Saham, yaitu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam RUPS yang terdiri dari dewan komisaris, direksi, dan pimpinan cabang, RKAP ditelaah dan dibahas. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui dan menolak maupun merevisi usulan anggaran tersebut. RUPS dilakukan sekali dalam setahun pada setiap akhir periode. Hasil dari rapat tersebut akan diusulkan kepada Menteri Negara BUMN sebagai wakil dari Negara yang merupakan pemegang saham. f. Setelah anggaran disetujui dan mendapat pengesahan Dewan Komisaris, selanjutnya anggaran akan didistribusikan ke seluruh direktorat atau bagian yang bertanggung jawab sebagai pelaksana anggaran. Jangka waktu pelaksanaan anggaran dimulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain anggaran tahunan, PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) menggunakan anggaran triwulanan, yang dimaksudkan untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan selama periode triwulan.


Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dewan Komisaris

Pengusulan

Pengesahan

Direksi

Review dan Persetujuan

Komite Anggaran Bottom-up Approach

Bidang Anggaran

Pengesahan

Mengajukan Usulan Anggaran

Pengesahan Negoisasi Usulan anggaran

Kepala Biro/Senior Manajer

Cabang/Unit Usaha

Penyusun Anggaran

Gambar 4.1 Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan


2. Sistem Pelaporan Pusat Pertanggungjawaban Biaya Laporan pertanggungjawaban merupakan alat bagi suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan operasi perusahaan. Laporan diserahkan secara periodik kepada atasan untuk mengetahui pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, bagian keuangan menyajikan laporan pertanggungjawaban secara periodik, yaitu: a. Laporan triwulan merupakan laporan yang menunjukkan perbandingan antara biaya-biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual yang terjadi selama periode tiga bulan. b. Laporan tahunan adalah laporan yang disusun perusahaan sebagai prtanggungjawaban direktur utama kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya,

laporan

pertanggungjawaban

pusat-pusat

pertanggungjawaban tersebut akan disampaikan ke bagian keuangan untuk diolah bidang akuntansi manajemen menjadi laporan pertanggungjawaban perusahaan secara komprehensif (keseluruhan). Laporan pusat pertangunggjawaban yang disusun oleh pusat biaya disajikan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi anggaran, sehingga melalui rasio dalam presentasi dapat diketahui besarnya presentase penyimpangan yang terjadi dan disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Penyimpangan yang bersifat material akan


menjadi bahan perhatian manajemen puncak untuk dibahas dan dilakukan tindakan korektif sehingga tidak mengganggu aktivitas perusahaan dan mampu meningkatkan kinerja karyawan.

3. Pemisahan Biaya Terkendali dan Tidak Terkendali Pemisahan biaya menjadi biaya terkendali dan biaya tidak terkendali diperlukan di dalam akuntansi pertanggungjawaban. Hal ini disebabkan di dalam akuntansi pertanggungjawaban setiap manajer berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Biaya yang terjadi pada suatu pusat pertanggungjawaban tidak selalu dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh

manajer

pusat

pertanggungjawaban

yang

bersangkutan.

Dalam

pelaksanaannya, untuk tujuan akuntansi pertanggungjawaban, perusahaan telah memisahkan biaya yang terkendali dan tidak terkendali di dalam pengumpulan dan pelaporan biaya pada setiap pusat pertanggungjawaban. a. Biaya terkendali merupakan biaya yang terjadi pada suatu pusat pertanggungjawaban dan dapat dipengaruhi oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan melalui wewenang yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan manfaat yang dihasilkan hanya dapat dinikmati oleh pusat pertanggungjawaban tersebut. Contoh biaya terkendali di dalam perusahaan adalah biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan, dan biaya sewa.


b. Biaya tidak terkendali adalah biaya yang terjadi pada suatu pusat pertanggungjawaban tertentu dan tidak dapat dipengaruhi oleh manajer pusat pertanggungjawaban tersebut melalui wewenang yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan manfaat yang dihasilkan dinikmati oleh lebih dari satu pusat pertanggungjawaban. Contoh biaya yang tidak terkendali adalah biaya pajak dan biaya listrik. Pencatatan

biaya

oleh

bagian

keuangan

dilakukan

secara

terkomputerisasi. Hal ini menyebabkan secara khusus bagian keuangan melalui seksi Electronic Data Processing (EDP) bertanggung jawab atas kegiatan pencatatan tersebut. Pencatatan yang dilakukan harus berdasarkan dokumen bukti dan dikumpulkan menurut jenis biaya. Terjadinya biaya pada suatu bagian dipengaruhi oleh bagian lainnya. Biaya yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban adalah biaya yang menjadi tanggung jawab pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Klasifikasi pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali merupakan dasar atas pembentukan laporan pertanggunjawaban. Pada dasarnya, tidak ada biaya yang tidak terkendali. Biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh seorang manajer dapat dikendalikan oleh manajer lainnya di dalam perusahaan. Istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi ini adalah “dikendalikan seseorang (controlled by someone)” dan dikendalikan oleh yang lain (controlled by others)”.


Untuk

tujuan akuntansi pertanggungjawaban

perusahaan telah

memisahkan biaya-biaya yang terkendali dengan yang tidak terkendali di dalam pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat pertanggungjawaban. Perusahaan mengklasifikasikan biaya-biaya tersebut ke dalam dua klasifikasi, yaitu: a. Berdasarkan jenis kegiatan Biaya yang terjadi dikelompokkan sesuai fungsi biaya yang bersangkutan dalam hubungannya dengan aktiva perusahaan secara keseluruhan, yaitu: 1) Biaya operasi langsung merupakan biaya yang timbul akibat kegiatan operasional di lapangan yang diselenggarakan oleh suatu pelabuhan dalam rangka menjalankan fungsinya yang berhubungan langsung dengan persediaan fasilitas/ sarana untuk kelancaran arus kapal dan barang. 2) Biaya operasi tidak langsung yaitu biaya yang timbul oleh kegiatan direktorat yang secara tidak langsung terkait dengan kegiatan operasi pelabuhan. 3) Biaya penunjang operasi yaitu biaya yang timbul akibat kegiatan perusahaan yang diselenggarakan untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa di pelabuhan yang meliputi keaungan (bagian keuangan) dan kegiatan administrasi umum (bagian umum).


b. Berdasarkan pusat pelayanan, biaya yang terjadi dikelompokkan menurut tempat terjadinya biaya sesuai dengan tingkat dan jenis kegiatan pelayanan jasa yang menerima manfaatnya. c. Berdasarkan sub pusat

pendapatan/sub pusat

biaya.

Dalam

hal

pembebanan biaya, perusahaan membedakan pengertian biaya langsung dan tidak langsung, ciri-ciri biaya operasi bagi perusahaan adalah mudah diidentifikasi, mudah diikuti aliran biayanya, mudah dihitung jumlah biayanya dan mudah dibebankan. Pencatatan dilengkapi dengan kode perkiraan yang bertujuan untuk mempermudah dalam mengetahui perkiraan yang menjadi tanggung jawab manajer pusat biaya, seperti pada beban penyusutan kapal dengan kode rekening 3.04.03. 3

= menunjukkan kode perkiraan biaya di buku besar

04

= menunjukkan kode perkiraan biaya penyusutan

10

= menunjukkan kode perkiraan biaya pusat pelayanan kapal

4. Laporan Pertanggungjawaban sebagai Alat Pengendalian Biaya pada Perusahaan Pengendalian merupakan salah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sarana pengendalian manajemen dalam suatu perusahaan. Pengendalian manajemen merupakan suatu proses untuk memotivasi guna


pencapaian tujuan perusahaan dan mengambil tindakan korektif dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Dengan adanya pengendalian melalui akuntansi

pertanggungjawaban,

maka

setiap

manajer

pusat

pertanggungjawaban biaya akan memberikan laporan pertanggungjawaban atas hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan pusat pertanggungjawaban merupakan alat bagi suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan kegiatan operasionalnya dan memberikan informasi kepada manajer tentang kinerja dalam bidang yang mereka pertanggungjawabkan serta memberikan wewenang untuk mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Dengan demikian, manajer pusat biaya dapat dimotivasi untuk meningkatkan prestasi kerja dari waktu ke waktu. Laporan pertanggungjawaban disajikan pusat biaya di dalam perusahaan per triwulan. Laporan tersebut diterbitkan oleh bagian keuangan yang memuat perbandingan antara anggaran dengan realisasi. Jika realisasi berbeda dengan anggaran yang telah ditetapkan, maka turut disertakan catatan atas penyebab terjadinya penyimpangan. Seperti penyimpangan yang terjadi pada biaya umum tahun 2008, di dalam RKAP biaya umum yang dianggarkan sejumlah

Rp.

86.333.764.000,00

Rp.112.616.995.476,00.

Di

namun

dalam

yang

laporan

terealisasi disebutkan

sejumlah penyebab

penyimpangan tersebut adalah meningkatnya volume perjalanan dinas meningkatnya biaya promosi/pemasaran terutama dalam rangka rapat pembahasan penyesuaian penerapan tarif individual port.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Proses penyusunan anggaran melibatkan semua bagian yang ada di dalam perusahaan. Dalam hal ini, anggaran menjadi alat ukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban. Partisipasi dalam menyusun anggaran dapat meningkatkan rasa tanggung jawab setiap

bagian

dalam

merealisasikan

anggaran

yang

telah

ditetapkan. 2. Pengendalian biaya pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik dengan membandingkan antara anggaran dengan biaya aktual. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi masalahmasalah yang terjadi dalam jangka pendek. 3. Agar dapat dilakukan tindakan korektif sehingga tidak berdampak pada aktivitas perusahaan berikutnya. Penyimpangan yang terjadi pada

realisasi

anggaran

harus

dijelaskan

pada

laporan

pertanggungjawaban, dalam bentuk catatan.


B. Saran 1. Pada dasarnya PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban dengan cukup baik, namun ketepatan dalam penetapan anggaran harus lebih ditingkatkan agar penyimpangan yang terjadi tidak terlalu tinggi. 2. Perusahaan hendaknya menerapkan sistem hukuman dan sistem penghargaan yang berkaitan dengan penyimpangan yang terjadi dalam merealisasikan anggaran. 3. Pihak

manajemen

meningkatkan

koordinasi

dengan

Satuan

Pengawasan Internal (SPI) perusahaan guna mengungkap kecurangan yang terjadi, hal ini dimaksudkan agar pengendalian terhadap biaya dapat lebih ditingkatkan.


BAB III METODE PENELITIAN. Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan

Recommend Documents