BAB III METODE PENELITIAN. mengumpulkan data penelitian dan literatur-literatur lainnya dan kemudian

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu penulis mengumpulkan data penelitian dan literatur-literatur lainnya dan kemudian menguraikannya secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya. Menurut Sugiyono (2006:11), “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau dengan menghubungkan dengan variabel lainnya.”

B. Jenis Data dan Sumber Data Data yang dikumpulkan terdiri dari: 1.

Data primer, yaitu data yang belum diolah yang diperoleh langsung dari responden selaku objek penelitian, dalam hal ini data yang diperoleh dari bagian SPI berupa hasil wawancara.

2.

Data sekunder, yaitu data yang diolah yang diperoleh dari perusahaan, antara lain struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, dan data-data yang berhubungan dengan aktivitas (kinerja) perusahaan.

Universitas Sumatera Utara

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data Dalam melakukan analisis pengolahan data, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan tentang keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Adapun teknik pengumpulan data dan pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari: 1. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi, baik data keuangan maupun nonkeuangan. Data ini bersumber dari perusahaan dan literatur-literatur yang ada. 2. Wawancara, Sugiyono (2006:130) menyatakan bahwa, “wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi untuk menemukan masalah yang diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil.” 3. Kuesioner, melalui langkah ini penulis mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden diantaranya juga pejabat yang berwenang guna mendapatkan data. Skala yang digunakan adalah Skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial.

D. Penyusunan Kuesioner Seluruh pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner digunakan untuk mengetahui

persepsi

pegawai

mengenai

peranan

audit

internal

dalam


mengungkapkan dan mengatasi kecurangan pada bagian Satuan Pengawasan Intern di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Oleh karena itu seluruh pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner mencakup seluruh indikator yang telah ditetapkan yaitu pertanyaan 1-33 berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut peranan audit internal dalam mengungkapkan dan mengatasi kecurangan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Skala pengukuran untuk variable X dan variable Y adalah ordinal dengan tipe skala likert. Tipe skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pada umumnya tipe skala likert menggunakan lima angka penilaian atau jawaban yang harus dipilih oleh responden dan masing-masing jawaban diberi skor sebagai berikut: Jawaban

Untuk

Skor

Sangat Setuju

5

Setuju

4

Netral

3

Tidak Setuju

2

Sangat Tidak Setuju

1

mengetahui

peranan

audit

internal

(variabel

X)

dalam

pengungkapan fraud (variabel Y), penulis melakukan perhitungan dengan memberi nilai setiap jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Dari hasil penjumlahan yang dilakukan, diperoleh rata-rata untuk penetapan kriteria


penilaian sebagai berikut: 1. Nilai Maksimum Nilai maksimum didasarkan pada skor jawaban tertinggi dikalikan dengan jumlah responden kemudian dikalikan dengan jumlah kuesioner. Berikut adalah nilai maksimum dari masing-masing variabel: Skor maksimum variabel X adalah 1155 (5x21x11) Skor maksimum variabel Y adalah 660 (5x12x11) 2. Nilai Minimum Nilai minimum didasarkan pada skor jawaban terendah dikalikan dengan jumlah responden kemudian dikalikan dengan jumlah kuesioner. Berikut adalah nilai minimum dari masing-masing variabel: Skor minimum variabel X adalah 231 (1x21x11) Skor minimum variabel Y adalah 132 (1x12x11) 3. Kelas Interval Kelas interval didasarkan pada hasil pembagian antara selisih nilai maksimum dengan nilai minimum dan dibagi dengan jumlah kriteria jawaban. Berikut adalah kelas interval untuk masing-masing variabel: Kelas interval variabel X: 1155 – 231 = 184,8 5 Kelas interval variabel Y: 660 – 132 = 105,6 5 Berikut adalah kriteria-kriteria yang digunakan untuk menilai peranan audit internal (variabel X):


Nilai

Kriteria

231,0 – 415,8

Sangat Tidak Memadai

415,9 – 600,7

Tidak Memadai

600,8 – 785,6

Cukup Memadai

785,7 – 970,5

Memadai

970,6 – 1155,4

Sangat Memadai

Sedangkan untuk menilai pengungkapan dan pengatasan fraud, dapat ditentukan kriteria-kriteria sebagai berikut: Nilai

Kriteria

132,0 – 237,6

Sangat Rendah

237,7 – 343,3

Rendah

343,4 – 449,0

Sedang

449,1 – 554,7

Tinggi

554,8 – 660,4

Sangat Tinggi

E. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen 1. Pengujian Validitas Instrumen Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Menurut Sugiono (2004:109), “Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa saja yang harus diukur”. Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah pertanyaanpertanyaan pada kuesioner ada yang harus dibuang/diganti karena dianggap


tidak relevan. 2. Pengujian Reliabilitas Instrumen Menurut Sugiono (2004:110), “Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.” Pengujian reliabilitas dilakukan dengan Uji Cronbach’s Alpha, yaitu uji reliabilitas untuk alternatif jawaban yang lebih dari dua. Rumus Cronbach’s Alpha adalah sebagai berukut: r11 =

_k k-1

1 – Σsb2 S1 2

F. Model Analisis Data Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode analisis data dimana data dikumpul, disusun, diinterprestasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

G. Jadwal dan Lokasi Penelitian Untuk keperluan ini, peneliti melakukan penelitian pada PT. Pelabuhan Indonesia I, Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan 20241. Berikut adalah tabel jadwal penelitian.


Tahapan

November

Desember

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Penelitian Pencarian Data Awal Pengajuan Proposal Penyerahan Proposal Kepada Dosen Pembimbing Bimbingan dan Perbaikan Proposal Seminar Proposal Pengumpulan Data Pengolahan Data Analisis Data Bimbingan dan Penyelesaian Skripsi


Juni

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian Gambaran Umum PT Pelindo I 1. Sejarah Perusahaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 dengan akte Notaris Imas Fatimah SH No. 1 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara Rl No. 8612 Tahun 1994, beserta perubahan terakhir sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Rl tanggal 2 Januari 1999 Nomor 1. Nama lengkap perusahaan adalah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I disingkat PT. Pelabuhan I, berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda perseroan ini diberi nama ”Haven Badrift”. Selanjutnya setelah kemerdekaan Rl tahun 1945 s.d. 1950, perseroan berstatus sebagai Jawatan Pelabuhan. Pada tahun 1960 s.d. 1969, Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama ”PN Pelabuhan”. Pada periode 1969 s.d. 1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Penguasa Pelabuhan dengan nama ”Badan Pengusahaan Pelabuhan” atau BPP. Pada tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan diubah


menjadi ”Perusahaan Umum Pelabuhan I” atau Perumpel I.Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991 Perumpel I berubah status menjadi ”PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I” yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 thn 2001 kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham pada Persero/Perseroan Terbatas dialihkan kepada Menteri BUMN. Pembinaan Teknis operasional berada ditangan Departemen Perhubungan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Peneliti melampirkan struktur organisasi pada lampiran ii. 2. Visi dan Misi Perusahaan 1) Visi Perusahaan Visi Perusahaan dirumuskan sebagai berikut: "Mewujudkan pelayanan kepelabuhanan berkualitas dan berada didalam jaringan transportasi laut global serta mampu memenuhi harapan stakeholder". Visi mengandung makna sebagai berikut : D. Perusahaan berorientasi pasar, berdaya saing dan berdaya cipta tinggi serta memiliki core bussines dan core competence yang memberikan high added value. E. Perusahaan memiliki ciri kemandirian, sehat, transparansi, memiliki sumber daya manusia yang professional. F. Memiliki pelabuhan andalan yang tangguh dalam jaringan transportasi laut global.


G. Merupakan andalan dan kebanggaan masyarakat serta Pemerintahan Daerah

dalam

kepedulian

terhadap

lingkungan

(community

development). 2) Misi Perusahaan Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan, PT (Persero) Pelabuhanan Indonesia I mempunyai dua misi.yaitu corporate mission untuk memperoleh laba, dan port mission untuk mengembang wilayah didalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi Perusahaan dirumuskan sebagai berikut: "Menyediakan jasa kepelabuhanan berkualitas yang berperan sebagai pusat logistik, memberikan nilai tambah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah". 3) Values Perusahaan Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, perusahaan memiliki values sebagai berikut: a) Customer focus

: Menyediakan jasa layanan yang fokus kepada pelanggan

b) Leadership

: Sistem kepemimpinan dan SDM mampu menjamin efektivitas dan kualitas pemimpin dan personil untuk merealisir customer focus serta excellent operation.

c) Inovasi

: Membuat perubahan berarti untuk meningkatkan pelayanan dalam upaya menciptakan new value bagi stakeholder.

d) Valuing Employee : Komitmen manajemen atas kepuasan, pengembangan, dan perlakuan yang baik bagi pegawai.


e) System Perspective: Pengelolaan perusahaan sebagai sebuah sistem yang utuh sehingga pencapaian kesuksesan pengelolaan organisasi meliputi keseluruhan komponen organisasi. 3. Maksud, Tujuan Perusahaan, dan Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sesuai Anggaran Dasar Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaran dan pengusahaan jasa kepelabuhan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 4. Kegiatan Usaha PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan kegiatan di bidang Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, saat ini mengelola 15 Cabang Pelabuhan, 11 (sebelas) Pelabuhan Perwakilan, 4 (empat) Unit Usaha Lainnya meliputi Unit Terminal Peti Kemas, Rumah Sakit Pelabuhan Medan, Unit Galangan Kapal dan Unit Depo Peti Kemas. Cabang pelabuhan dan unit usaha PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I adalah Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Pekanbaru, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Lhokseumawe, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Sibolga, Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Pelabuhan Tembilahan, Pelabuhan Kuala Langsa, Pelabuhan Gunung Sitoli, Pelabuhan Bengkalis, Pelabuhan selat Panjang, dan Pelabuhan Rengat.


Sedangkan Pelabuhan Perwakilannya adalah Pelabuhan Meulaboh, Pelabuhan Sabang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Pangkalan Susu, Pelabuhan Bagan Siapi-Api, Pelabuhan Sei Pakning, Pelabuhan Kuala Enok, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Uban, Pelabuhan Pulau Sambu, dan Pelabuhan Sei Kolak Kijang. Wilayah kerja PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I yang ditunjuk oleh Pemerintah mengelola jasa kepelabuhanan meliputi Propinsi Naggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau, secara geografis letaknya sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional. PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I mempunyai misi menyediakan jasa kepelabuhan berkualitas yang berperan sebagai pusat logistik, memberikan nilai tambah serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Berpijak dari misi tersebut, perusahaan selalu berusaha menunjang program pemerintah dalam pembangunan dunia usaha serta dapat memberikan kontribusi kepada bangsa dan Negara. Untuk memenuhi tuntutan pelayanan oleh pemakai jasa, perusahaan senantiasa berusaha secara optimal agar produktivitas kerja dapat terus ditingkatkan baik dalam hal kesiapan fasilitas peralatan bongkar/muat yang harus dipenuhi serta peningkatan keterampilan SDM baik pada bidang operasional dan bidang administrasi. Sebagai upaya optimalisasi peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) membentuk Unit Usaha Depo Peti Kemas Belawan. Segmen usaha baru ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan kepada perusahaan. Upaya lain yang dilakukan adalah diversifikasi jasa dengan melakukan kerjasama antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)


dengan Pemda/Pemko di wilayah kerja Perseroan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepelabuhanan, melakukan penataan sistem operasional pada Cabang Pelabuhan belawan, Dumai dan Unit Terminal Peti Kemas Belawan serta melakukan kerjasama usaha dengan mitra strategis untuk segmen tertentu. Kegiatan usaha yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan dan usaha lainnya yang menunjang pencapaian tujuan perusahaan, meliputi : 1) Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu-lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal. 2) Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan penundaan kapal. 3) Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan dan fasilitas naik turunnya penumpang. 4) Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang angkutan bandar, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan. 5) Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedunggedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut. 6) Penyediaan listrik bahan bakar, minyak, air minum instalasi limbah pembangunan. 7) Jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan. 8) Jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan.


9) Usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan, seperti: Jasa pelayanan kesehatan, Jasa transportasi di laut, Jasa persewaan fasilitas dan peralatan, Jasa perbaikan fasilitas dan peralatan di bidang pelabuhan, Properti di daerah lingkungan pelabuhan, Kawasan industri di daerah lingkungan pelabuhan, Kawasan wisata di daerah lingkungan pelabuhan, Depo peti kemas, Jasa konsultan dibidang kepelabuhanan, Jasa komunikasi dan informasi dibidang kepelabuhanan, dan Jasa konstruksi di bidang kepelabuhanan. 5. Penataan dan Pengembangan Pelabuhan Untuk meningkatkan kinerja operasional dan mutu pelayaran, manajemen PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I telah melakukan upaya penataan dan pengembangan pelabuhan. Penataan dan pengembangan yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas dari fasilitas dan peralatan pelabuhan, serta peningkatan nilai perusahaan melalui peningkatan pendapatan sesuai dengan pertumbuhan permintaan jasa kepelabuhanan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan operasional pelabuhan dilakukan melalui berbagai kegiatan investasi baik prasarana maupun sarana pelabuhan serta pengembangan system. Investasi Fisik yang dilakukan antara lain untuk : 1) Pengerukan alur pelayaran di Belawan 2) Lanjutan pengadaan kapal tunda di Dumai 3) Pengadaan head truck beserta chasis di UTPK Belawan 4) Pembuatan fasilitas penunjang ISPS Code di Pelabuhan Belawan


5) Penataan Gate In/Out di UTPK Belawan. Sedangkan Investasi Non Fisik diantaranya dilakukan untuk: 1) Penataan dan pengembangan usaha 2) Pengembangan organisasi dan sumber daya manusia 3) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Kantor Pusat, Cabang Tanjung Pinang, Cabang Belawan dan UTPK Belawan. 4) Pelestarian lingkungan Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Pekanbaru, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Pelabuhan Sabang. 5) Audit Lingkungan di Wilayah Sumatera Utara. 6) Sosialisasi AMDAL. Ada berbagai fasilitas tambahan yang dikembangkan untuk dapat menunjang kegiatan operasional PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Balai Pendidikan dan Latihan PT(Persero Pelabuhan Indonesia I merupakan pusat pendidikan dan keterampilan pelatihan bagi pegawai PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I untuk meningkatkan pengetahuan, dan keahlian

sumber

daya

manusia

di

bidang

kepelabuhanan.

Dalam

perkembangannnya, BPL juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pegawai instansi pemerintah, swasta dan masyarakat umum lainnya. Fasilitas yang tersedia adalah Ruangan Belajar AC, Kamar Penginapan AC, Ruang Makan ber-AC, dan Ruang Sholat ber-AC. Fasilitas Pendukung


yang diberikan seperti: Security 24 Jam, Telephone dan Faximile, Jasa Binatu, Jasa Penitipan Barang, dan Sarana Olah Raga. 2) Rumah Sakit Pelabuhan Medan Rumah Sakit Pelabuhan Medan berkedudukan di Belawan tepatnya ± 2 km menjelang kota Belawan. Didirikan pada tahun 1969, dalam perjalanannya terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas peralatan medis maupun pelayanan kepada pasien. Rumah Sakit ini memberikan pelayanan 24 jam serta didukung oleh tenaga dokter spesialis yang berpengalaman. Fasilitas yang tersedia adalah Klinik Umum, Unit Gawat Darurat (UGD) 24 jam, Klinik Gigi, Klinik Rontgent, Laboratorium, Farmasi (Pelayanan Obat), Rawat Inap, dan Ambulance (24 jam). 3) Unit Galangan Kapal Unit Usaha Galangan Kapal berkedudukan di Pelabuhan Belawan mempunyai usaha pokok menyediakan fasilitas dan peralatan galangan kapal, menyelenggarakan usaha docking, floating repair, pemeliharaan, perawatan alat apung dan peralatan pelabuhan lainnya, guna mendudkung program planned maintenance system pada perseroan serta mengusahakan kegiatan galangan kapal bagi kapal-kapal milik perseroan dan atau pihak lain. Kualifikasi

Bidang

Pekerjaannya

meliputi

Pekerjaan

Mekanikal,

Pembangunan Kapal dan Reparasi, serta Reparasi Peti Kemas. Fasilitas dan peralatan yang tersedia adalah Mobil Crane 15 ton (1 unit), Crane Apung 40 ton (1 unit), Mesin Bubut 10 PK (5 unit), Trafo las 400A (3 unit), Mesin


Frais 10 PK (1 unit), Genset 100 KVA (1 unit), Mesin Sekrap (1 unit), Mesin Rol/Plat (1 unit), Winch Relling rel 30 m (1 unit), dan Draft kapal 3 m.

6. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991. Nama lengkap perusahaan adalah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, yang disingkat dengan PT. Pelabuhan I, berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia. Struktur organisasi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I menggunakan model struktur organisasi berbentuk garis, di mana struktur tersebut arahnya bergerak vertikal ke bawah. Setiap karyawan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing sehingga tercipta kesatuan komando. Struktur model ini memperhatikan dengan jelas pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang setiap bagian dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat bertanggung jawab dengan uraian tugas yang ada. Organisasi perusahaan terdiri dari: 1) Kantor Pusat 2) Cabang Pelabuhan 3) Perwakilan 4) Unit Pelaksana Teknis 5) Anak Perusahaan 6) Perusahaan Patungan 7) Kerjasama Usaha Perusahaan dengan Pihak Lain


8) Kerjasama Operasi Perusahaan dengan Pihak Lain Penjenjangan struktural pada Kantor Pusat terdiri dari: 1) Dewan Direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama 2) Direktur sebagai Kepala Direktorat 3) Senior Manajer dan setingkatnya 4) Asisten Senior Manajer dan setingkatnya Sedangkan Penjenjangan struktural pada cabang/unit terdiri dari: 1) General Manajer Cabang atau Manajer Cabang 2) Manajer Divisi dan setingkatnya 3) Asisten Manajer Divisi dan setingkatnya Adapun pembagian tugas berdasarkan struktur organisasi Kantor Pusat PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I adalah sebagai berikut: 1) Direksi Direksi adalah pimpinan dan pengurus perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Direksi mempunyai tugas: a) Memimpin, mengurus, dan mengelola Perseroan sesuai dengan tugas pokok perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan. b) Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perusahaan. c) Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, baik yang berhubungan dengan maupun yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas.


d) Melaksanakan kebijakan umum yang telah digariskan oleh RUPS. e) Merumuskan kebijakan perusahaan sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh RUPS. f) Menyiapkan rencana kerja tahunan perusahaan lengkap dengan anggaran keuangan tepat pada waktunya. g) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan perusahaan dan perhitungan hasil usaha menurut cara dan waktu yang telah ditetapkan oleh RUPS. Direksi merupakan suatu kesatuan dewan yang terdiri atas: a) Direktur Utama Direktur Utama memiliki tugas sebagai berikut: (1) Untuk dan atas nama Direksi serta mewakili peeseroan menerima petunjuk dan bertanggung jawab kepada RUPS tentang kebijakan umum untuk menjalankan tugas pokok perusahaan dan tugas lain yang ditetapkan oleh RUPS. (2) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan direksi yang dilakukan oleh para direktur. b) Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan tugas pemasaran, penyusunan trafik produksi dan pendapatan (TPP), pengembangan usaha, perencanaan teknik dan konstuksi, serta peralatan sesuai dengan kebijakan pengusahaan yang


telah ditetapkan oleh perusahaan. Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membawahi bidang: (1) Bidang Pemasaran Bidang Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, menyusun program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan pengkajian pasar dan penyusunan TPP serta tarif, promosi, hubungan pelanggan, dan pengkajian kerjasama usaha. Bidang Pemasaran membawahi Sub bidang Pengkajian Pasar, Sub Bidang Promosi dan TPP, dan Sub Bidang Kerjasama Usaha. (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas menyiapkan

pembinaan,

penyusunan

program

kerja,

menyelenggarakan serta mengendalikan corporate plan dan business plan, pelaksanaan penelitian bidang potensi usaha, peluang bisnis serta penyusunan master plan dan tata guna lahan, serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha membawahi Sub Bidang Perencanaan Perusahaan dan Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Master Plan. (3) Bidang Peralatan Bidang Peralatan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan

program

kerja,

menyelenggarakan

serta

mengendalikan pengadaan dan pemeliharaan, alat bongkar muat,


teknik mesin, instalasi listrik dan air, instalasi minyak, dan telekomunikasi, serta merencanakan kebutuhan peralatan dan bahan keperluan teknik dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan. Bidang Peralatan membawahi Sub Bidang Mesin, Listrik, Air, Telekomunikasi, dan Kapal dan Sub Bidang Alat Bongkar Muat. (4) Bidang Fasilitas Bidang Fasilitas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan

program

kerja,

menyelenggarakan

serta

mengendalikan penyusunan kegiatan survey, rancang bangun, pemeliharaan

bangunan,

pemeliharaan

alur

dan

kolam,

pembangunan fasilitas serta memberikan rekomendasi teknis untuk mendirikan bangunan. Bidang Fasilitas membawahi Sub Bidang Rekayasa dan Sub Bidang Pemeliharaan. c) Direktur Operasi Direktur Operasi mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan kegiatan bidang operasi pelayanan jasa kepelabuhanan, yang meliputi pelayanan kapal dan barang, bina usaha, teknologi informasi, manajemen risiko dan jaminan mutu, sesuai dengan kebijakan pengusahaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Direktur Operasi membawahi bidang: (1) Bidang Pelayanan Kapal dan Barang Bidang

Pelayanan

menyiapkan

Kapal

pembinaan,

dan

Barang

penyusunan

mempunyai

tugas

program

kerja,


menyelenggarakan

serta

mengendalikan

pelayanan

kapal,

pelayanan barang, penyiapan armada, dan pelayanan terminal penumpang. Bidang Pelayanan Kapal dan Barang membawahi Sub Bidang Pelayanan Kapal, Sub Bidang Pelayanan barang, Sub Bidang Pelayanan Armada, dan Sub Bidang Pelayanan Terminal Penumpang. (2) Bidang Bina Usaha Bidang Bina Usaha mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan pengusahaan tanah, perairan, bangunan, air dan listrik, pengusahaan pada Unit Terminal Peti Kemas dan pada unit usaha lainnya serta anak perusahaan. Bidang Bina Usaha membawahi Sub Bidang Pelayanan Bina Usaha I, Sub Bidang Pelayanan Bina Usaha II, dan Sub Bidang Aneka Usaha. (3) Bidang Teknologi Informasi Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan pembinaan,

penyusunan

program

kerja,

menyelenggarakan

pengembangan perangkat keras, rekayasa sistem aplikasi perangkat lunak, jaringan LAN/WAN, e-mail, website, portal, serta penyajian data dan pelaporan simoppel. Bidang Teknologi membawahi Sub Bidang Pengembangan dan Penerapan Aplikasi, Sub Bidang Perangkat Keras dan Jaringan, Sub Bidang Penyajian Data dan Pelaporan Simoppel.


(4) Bidang Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu Bidang Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu mempunyai tugas

menyiapkan pembinaan,

penyusunan

program kerja,

menyelenggarakan serta mengendalikan kegiatan manajemen risiko, penerapan, pengembangan, pemeliharaan sistem manajemen mutu, implementasi kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan penerapan sistem pengamanan pelabuhan secara internasional (ISPS Code). Bidang Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu membawahi Sub Bidang Manajemen Risiko dan K3 dan Sub Bidang Manajemen Mutu dan ISPS Code. d) Direktur Keuangan Direktur Keuangan mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan bidang akuntansi manajemen, perbendaharaan, akuntansi keuangan, serta kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan kebijakan pengusahaan yang telah ditetapkan perusahaan. Direktur Keuangan membawahi bidang: (1) Bidang Akuntansi Manajemen Bidang Akuntansi Manajemen mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan

penyusunan

rencana

kerja

dan

anggaran

perusahaan, pengendalian serta pelaporan anggaran, analisis biaya, kelayakan pendanaan investasi dan kinerja keuangan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Bidang Akuntansi


Manajemen membawahi Sub Bidang Anggaran dan Sub Bidang Akuntansi biaya. (2) Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan

program

kerja,

menyelenggarakan

serta

mengendalikan persediaan dan kassa, kegiatan tata usaha keuangan, analisis pengelolaan dana, lalu lintas keuangan, dan hutang piutang dalam rangka menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Bidang Perbendaharaan membawahi Sub Bidang Persediaan dan Kassa, Sub Bidang Tata Usaha Keuangan, dan Sub Bidang Hutang Piutang. (3) Bidang Akuntansi Keuangan Bidang Akuntansi Keuangan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan akuntansi umum, verifikasi dan perpajakan dalam rangka

menunjang

pencapaian

tujuan

perusahaan.

Bidang

Akuntansi Keuangan membawahi Sub Bidang Akuntansi Umum, Sub Bidang Verifikasi, dan Sub Bidang Perpajakan. (3) Bidang Kemitraan dan Bina Lingkungan Bidang Kemitraan dan Bina Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan

pembinaan,

penyusunan

program

kerja,

menyelenggarakan serta mengendalikan kemitraan dan bina lingkungan

dalam

rangka

menunjang

pencapaian

tujuan


perusahaan. Bidang kemitraan dan bina lingkungan membawahi Sub Bidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Sub Bidang Administrasi dan Pelaporan. e) Direktur Personalia dan Umum Direktur Personalia dan Umum mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengembangan organisasi dan sumber

daya

manusia,

memelihara

hubungan

ketenagakerjaan,

administrasi sumber daya manusia dan kesejahteraan sumber daya manusia serta administrasi umum sesuai dengan kebijakan pengusahaan yang telah ditetapkan perusahaan. Direktur Personalia dan Umum membawahi bidang: (1) Bidang Perencanaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bidang Perencanaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan perencanaan sumber daya manusia, perencanaan organisasi, program pelatihan, dan penegembangan sumber daya manusia dalam rangka menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Bidang Perencanaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia membawahi Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Organisasi dan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2) Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia


Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja,

menyelenggarakan

serta

mengendalikan

hubungan

ketenagakerjaan, administrasi dan kesejahteraan sumber daya manusia dalam rangka menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia membawahi Sub Bidang Hubungan Ketenagakerjaan, Sub Bidang Administrasi SDM, dan Sub Bidang Kesejahteraan SDM. (3) Bidang Umum/Kepala Kantor Pusat Bidang Umum/Kepala Kantor Pusat mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan kegiatan umum yang

meliputi administrasi

perkantoran, keprotokolan perusahaan, inventaris perusahaan dan kerumahtanggaan, keamanan perusahaan, serta keuangan kantor pusat. Bidang umum membawahi Sub Bidang Tata Usaha Perkantoran, Sub Bidang Kerumahtanggaan dan Keamanan Perusahaan, dan Sub Bidang Administrasi Kantor Pusat. 2) Satuan Pengawasan Intern (SPI) Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam melakukan penilaian secara independen atas sistem pengendalian pengelolaan perusahaan dan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan melalui pemeriksaan keuangan dan operasional pada Kantor Pusat, Cabang-cabang pelabuhan, dan Unit-unit di lingkungan perusahaan serta memberikan laporan dan


saran-saran perbaikan kepada Direktur Utama dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang efisien, efektif, dan ekonomis dalam rangka mendorong perwujudan Good Corporate Governance. Kepala Satuan Pengawasan Intern membawahi Pengawas Bidang dan Tata Usaha Satuan Pengawasan Intern. Struktur organisasi SPI dapat dilihat pada lampiran i. a) Visi Diakui luas oleh stakeholders sebagai auditor internal yang profesional, mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan, dan membantu terciptanya Good Corporate Governance. b) Misi SPI dibangun dengan misi utama untuk membantu komisaris, direksi, dan manajemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam memenuhi kewajibannya memastikan pencapaian tujuan operasional perusahaan. Untuk pencapaian misi ini, SPI melakukan review dan evaluasi terhadap proses pengendalian kegiatan operasi, pengelolaan risiko, dan corporate governance. SPI melakukan audit, konsultasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses pengelolaan perusahaan. •

Melakukan assessment independent terhadap kecukupan dan efektivitas sistem, prosedur, dan pengendalian yang ada di perusahaan.

•

Membantu kemitraan yang proaktif dengan manajemen dan membantunya mewujudkan pencapaian tujuan bisnis perusahaan.

•

Memberikan nilai tambah kepada klien dengan: 1. Mengembangkan fokus kepada klien.


2. Merekomendasikan solusi-solusi atas risiko yang teridentifikasi. 3. Menyajikan feedback yang tepat waktu. 4. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi. 5. Berbagai pengalaman, pengetahuan, dan best practices. 6. Mengarahkan proses audit agar memenuhi kebutuhan dan tujuan dari klien. 7. Melaksanakan audit yang cost-effective dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dan teknik audit yang sudah maju. 8. Melaksanakan review quality assurance atas proses audit. 9. Membantu pencegahan dan deteksi kecurangan dan KKN. •

SPI PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melakukan setiap aktivitas penugasan dengan penuh integritas dan obyektivitas.

c) Sasaran SPI Fungsi assurance dan konsultasi SPI dilakukan dengan sasaran teridentifikasinya risiko perusahaan, tersedianya pengendalian intern yang memadai dan bekerja secara efisien dan efektif, dan terwujudnya good governance dalam perusahaan. d) Wewenang SPI SPI mempunyai wewenang untuk: 1. Memperoleh informasi, dalam waktu layak, dari seluruh pegawai dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai assurance.


2. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit. 3. Melakukan konsultasi dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama secara langsung. e) Kewajiban SPI SPI berkewajiban untuk: a. Membantu direksi dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan perusahaan dengan memonitor kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. b. Membantu direksi dalam meningkatkan corporate governance perusahaan, terutama

dengan

mendorong

efektivitas

organ-organ

corporate

governance, serta efektivitas proses pengendalian internal, manajemen risiko, implementasi etika bisnis, dan pengukuran kinerja organisasi. c. Memberikan penilaian dan rekomendasi agar kegiatan perusahaan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasarannya secara efektif, efisien, dan ekonomis. d. Memberikan lingkungan,

masukan risiko

kepada

bisnis

yang

manajemen muncul,

mengenai

perubahan

dan hal-hal lain

yang

mempengaruhi hasil dan kinerja perusahaan. e. Menciptakan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan penghematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan.


f. Menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh setiap penanggung jawab anggaran di perusahaan.

f) Ruang Lingkup SPI Ruang lingkup pekerjaan SPI mencakup: a. Meyakinkan bahwa sistem manajemen pengendalian internal telah memadai, bekerja secara efisien dan ekonomis serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. b. Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan kebijakan serta prosedur perusahaan. c. Mengevaluasi kehandalan dan integritas informasi keuangan dan informasi operasional. d. Menilai kecukupan sarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan perusahaan. e. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan. f. Menyiapkan laporan assurance dan rekomendasi perbaikan. g) Tanggung jawab (akuntabilitas) SPI Kepala SPI bertanggung jawab kapada Direktur Utama untuk: a. Memberikan penilaian mengenai kecukupan dan efektivitas proses manajemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam mengendalaikan kegiatannya dan pengelolaan risiko.


b. Melaporkan hal-hal penting berkaitan dengan proses pengendalian intern, termasuk melaporkan kemungkinan melakukan peningkatan pada proses tersebut. c. Memberikan informasi mengenai perkembangan (progress) dan hasil-hasil pelaksanaan rencana audit tahunan dan kecukupan sumber daya audit. d. Berkoordinasi dengan institusi pengendalian dan governance lainnya, seperti Komite Audit dan auditor eksternal. h) Standar Pelaksanaan Pekerjaan Dalam melaksanakan pekerjaannya, SPI PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengacu pada Standar Profesi Audit dan Kode Etik SPI PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). Standar tersebut telah sesuai dengan Kode Etik dan Standar Internal Audit dari The Institute of Internal Auditor Inc., sebagaimana telah di-endorse oleh Konsorsium Profesi Audit Internal Indonesia.

3) Corporate Secretary Corporate Secretary mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, menyusun program kerja dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan direksi, hubungan masyarakat, serta hubungan antar lembaga dan hubungan internasional.

Untuk

menyelenggarakan tugasnya tersebut,

Corporate

Secretary mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Sebagai pejabat penghubung (Liason Officer) antara perusahaan dengan pemegang saham, regulator, lembaga lain, dan publik serta


sebagai penanggung jawab sekretariat perusahaan maupun sekretariat direksi dan menatausahakan dokumen-dokumen perusahaan. b) Penyiapan

pembinaan,

penyusunan

program

kerja,

dan

kerja,

dan

kerja,

dan

penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Direksi. c) Penyiapan

pembinaan,

penyusunan

program

penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat. d) Penyiapan

pembinaan,

penyusunan

program

penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga dan hubungan internasional. e) Pemantauan penerapan Good Corporate Governance. f) Penyiapan

pembinaan,

penyusunan

program

kerja,

dan

penyelenggaraan kegiatan pameran dan eksibisi perusahaan. g) Pelaksanaan program kerja dan penyelenggaraan penerapan sistem informasi manajemen di lingkungan kerja. Corporate Secretary membawahi: a) Asisten Corporate Secretary Kesekretariatan Direksi b) Asisten Corporate Secretary Hubungan Masyarakat c) Asisten Corporate Secretary Hubungan antar Lembaga dan Hubungan Internasional

4) Biro Hukum Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, menyusun program

kerja

dan

menyelenggarakan

sosialisasi

peraturan


perusahaan/perundangan yang berlaku, penelaahan peraturan perusahaan, perlindungan kepentingan perusahaan, penyimpanan dokumen, pemberian bantuan dan pertimbangan hukum di dalam pengelolaan perusahaan. Biro Hukum membawahi Bidang Penelaahan Hukum dan Peraturan Perusahaan dan Bidang Penanganan Masalah Hukum. Biro Hukum mempunyai fungsi: a) Perlindungan kepentingan perusahaan dan pemantauan atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan/perundangan yang berlaku. b) Penelaahan peraturan perusahaan. c) Pemberian bantuan dan pertimbangan hukum di dalam pengelolaan perusahaan. d) Penyimpanan

dokumen

hukum

dan

sosialisasi

peraturan

perusahaan/perundangan yang berlaku. e) Pelaksanaan program kerja dan menyelenggarakan penerapan sistem informasi manajemen di lingkungan kerja.

5) Biro Logistik Biro

Logistik

mempunyai

tugas

menyiapkan

pembinaan

dan

pengembangan sistem Logistik perusahaan, menyusun program kerja serta menyelenggarakan kegiatan logistik perusahaan, yang meliputi pengadaan, perbekalan, pendistribusian, dan pengendalian pengadaan bidang teknik dan non teknik serta pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa. Biro Logistik membawahi Logistik Bidang Teknik dan Logistik Bidang Non Teknik dan Administrasi. Biro Logistik mempunyai fungsi:


a) Pembinaan dan pelaksanaan program kerja pengembangan sistem Logistik perusahaan. b) Pembinaan dan pelaksanaan program kerja bidang pengadaan dan perbekalan bidang teknik dan non teknik. c) Pembinaan dan pelaksanaan program kerja bidang administrasi dan ketatausahaan pengadaan barang dan jasa. d) Pembinaan dan pelaksanaan program kerja dan menyelenggarakan penerapan penerapan sistem informasi manajemen di lingkungan kerja.

B. Hasil Penelitian 1. Analisis Hasil Penelitian Setiap perusahaan berpotensi terjadinya fraud (kecurangan), khususnya dari dalam perusahaan itu sendiri. Fraud umumnya dilakukan oleh pihak dalam perusahaan. Motif umum dilakukannya kecurangan oleh pegawai adalah ketidakpuasan dari pendapatan yang telah diperoleh atau dicapai oleh pegawai tersebut, umumnya bersifat material, sedangkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen adalah untuk mengangkat nama baik perusahaan di hadapan publik dan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu internal control perusahaan harus dirancang dan benar-benar dilaksanakan oleh seluruh pegawai PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). Fraud audit ini dilaksanakan jika adanya indikasi kecurangan yang dilakukan pegawai PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). Sehingga fraud audit tidak dilaksanakan secara reguler dan waktu pelaksanaannya tidak selalu sama.


Dalam melakukan audit, pihak SPI tidak membuat jadwal yang diumumkan. SPI hanya mengirimkan surat panggilan kepada pihak-pihak yang akan diaudit yang telah disetujui oleh direksi. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kepanikan di perusahaan dan menghindari kecurangan yang mungkin dilakukan pegawai, misalnya mempersiapkan skenario jawaban atas pertanyaan SPI, mempersiapkan bukti-bukti fiktif, dan sebagainya. Tahapan-tahapan fraud audit dimulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan (pre audit). Dalam tahapan ini, ditentukan terlebih dahulu objek pemeriksaan yang diduga terjadi kecurangan di dalamnya. Kemudian ditentukan tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, fokus pemeriksaan, pemeriksaan prosedur, informasiinformasi dan data umum bahan audit, proses bisnis dimana kegiatan akan diperiksa, dan membuat kuesioner internal kontrol. Jika setelah pre audit terbukti adanya kecurangan, maka dilakukan tahapan pengujian data lapangan dengan mempersiapkan kertas kerja yang

berisi prosedur-prosedur pemeriksaan

kecurangan. Prosedur-prosedur tersebut meliputi, langkah-langkah pemeriksaan (referensi dan hasil pengujian data), kesimpulan hasil pengujian, kriteria, sebab dan akibat, serta rekomendasi yang disaranka oleh SPI. Kemudian tahap terakhir adalah membuat laporan hasil pemeriksaan khusus. Laporan ini merupakan rangkuman dari seluruh proses yang telah dilakukan, dimulai dari pendahuluan, hasil pemeriksaan, dan rekomendasi oleh SPI. Rekomendasi ini boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, hal ini merupakan keputusan direktur utama dan para direksi. Berikut juga dilampirkan contoh formulir pre audit, pengujian data lapangan, dan hasil pemeriksaan khusus pada lampiran iv sampai dengan


lampiran vi.

Tab el 4.1 Langkah-langkah melakukan audit Input RJPP, RKAP, Arahan Direksi, Arahan Dekom, Arahan Pemegang Saham, Informasi lain yang penting bagi perusahaan. PKPT

Proses Perencanaan

Output Program Kerja untuk Pengawasan Tahunan (PKPT)

Pre Audit/Persiapan Audit Audit Program/Focus Audit/Probis Audit Program/Focus Pelaksanaan Audit Kertas Kerja Audit Audit/Probis (KKA) KKA Pelaporan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LHP Pemeriksaan Tindak Penyelesaian Tindak Lanjut Lanjut (Bila Ada) Sumber: SPI PT. Pelabuhan Indonesia I Medan

a. Fungsi dan Peran SPI SPI mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan pengujian dan penilaian (assurance) pelaksanaan sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian manajemen perusahaan. Fungsi pengujian dan penilaian (assurance) sebagaimana pada butir a di atas dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: a) Audit operasional (operational audit) b) Audit kepatuhan (complience audit) c) Audit keuangan (financial audit) d) Audit sistem informasi (information system audit)


e) Audit investigasi (investigative audit) f) Audit di belakang meja (desk audit) g) Review untuk tujuan khusus (specific review) Fungsi pengujian dan penilaian (assurance) dan konsultasi SPI dilakukan dengan

sasaran

teridentifikasinya

risiko

perusahaan,

tersedianya

pengendalian internal yang memadai dan bekerja secara efisien dan efektif serta terwujudnya good governance dalam perusahaan. 2. Penyelenggaraan pemeriksaan keuangan dan operasional perusahaan. 3. Pemberian jasa konsultasi yang dibutuhkan sesuai kebijakan Direksi. Pemberian jasa konsultasi ini dilakukan dalam batas-batas yang jelas sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi independensi dan objektivitas SPI dalam melakukan assurance terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan. 4. Penyelenggaraan dokumentasi laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan pemeriksaan serta ketatausahaan. 5. Pendorong pelaksanaan pengawasan melekat yang lebih efektif di perusahaan. 6. Pendorong penerapan Good Corporate Governance (GCG). 7. Sebagai mitra kerja dengan Komite Audit dan Pemeriksa Eksternal dalam mengawasi pengelolaan perusahaan. 8. Pelaksanaan program kerja dan menyelenggarakan penerapan sistem informasi manajemen di lingkungan kerja. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbandingan fungsi dan Peran SPI


PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang baru dan yang lama.

Tabel 4.2 Fungsi dan Peran SPI PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Uraian Control

Peran Auditor

Lama Tradisional: • Control Activity • No Value Added

• • • •

watch – dog complience audit deviasi aturan teguran

Baru COSO: 1. control environment 2. risk management 3. control activity 4. monitoring 5. value added: • pengendalian manajemen • manajemen risiko • Corporate Government consultant and catalyst management audit/analisis proses quality government/ quality assurance • nasehat/kolaborasi

• aturan • tujuan • bidang/fungsi • bisnis unit • post audit • current audit Analisis kepatuhan risiko Sumber: SPI PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Orientasi

b. Struktur Organisasi SPI 1. Infrastruktur SPI a) Audit charter Disusun dan disahkan oleh Direktur Utama, Komite umum, dan Kepala SPI pada tanggal 16 Desember 2004. b) Struktur organisasi SPI Berdasarkan SK Direksi No. PR.02/1/3/P.I-08 tanggal 21 Januari 2008. c) Pedoman Pemeriksaan/Audit


d) Proses bisnis Audit/Pemeriksaan

c. Personil SPI 1. Struktural a) Kepala SPI b) Pengawas Wilayah dan Pengawas Bidang c) Manajer Administrasi dan Monitoring d) Team Leader 2. Fungsional/Non-Struktural a) Auditor b) Pelaksana Administrasi dan Monitoring 3. Persyaratan a) Kepala SPI 1) memiliki pengalaman dalam industri kepelabuhan 2) memiliki pengetahuan tentang ruang linkup organisasi 3) memahami dan mampu menerapkan manajemen pengawasan 4) memiliki kewenangan manajemen yang efektif 5) menunjukkan kemampuan untuk mengestimasi organisasi manajemen b) Pengawas Wilayah/Pengawas Bidang: 1) menguasai manajemen pengawasan operasional pelabuhan 2) memiliki kemampuan membimbing/komunitas vital/non-vital 3) memahami dan mampu menerapkan manajemen a. pengawasan serta prinsip-prinsip manajemen operasional


b. pelabuhan, SDM, keuangan, TI dan manajemen c. risiko serta analisis dan evaluasinya 4) sertifikat audit internal tingkat manajerial. c) Manajer Administrasi dan Monitoring SPI 1) kemampuan membimbing melalui komunikasi verbal maupun non verbal 2) pengetahuan mendalam tentang ruang lingkup organisasi 3) kemampuan menguntungkan bawahan 4) sertifikat Audit Lanjutan II d) Team Leader 1) kemampuan membimbing melalui komunikasi verbal maupun non verbal 2) pengetahuan mendalam tentang ruang lingkup organisasi 3) kemampuan menguntungkan bawahan 4) integritas dan komitmen yang tinggi terhadap perusahaan 5) independensi dalam sikap mental 6) moral dan etika yang tinggi 7) memiliki kredibilitas di dalam organisasi atau kalangan profesi 8) sertifikat Audit Lanjutan II e) Auditor 1) Memahami prinsip-prinsip dasar sistem pengawasan intern perusahaan, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis serta manajemen audit.


2) Audit Lanjutan I dan Electronic Data Processing (EDP) f) Staf Administrasi 1) mampu mengoperasikan komputer 2) mampu melakukan analisis dan evaluasi 3) mampu berbahasa Inggris 4) mampu mengkonsep surat g) Pelaksana Tata Usaha dan Staf Administrasi

Berikut adalah daftar jumlah dan kualifikasi para anggota SPI pada tahun 2010. Tabel 4.3 Daftar Jumlah Pegawai SPI dan Kualifikasi Pendidikan Jabatan Kepala SPI Pengawas

Jumlah 1 orang 4 orang

Manajemen Administrasi dan Monitoring Team Leader

1 orang

Kualifikasi Pendidikan S1 Lanjutan 1 S2 Lanjutan 2 (2 orang), S2 Lanjutan 1 (1 orang), S2 belum melanjut (1 orang) S2 Manajerial

4 orang

S1 Manajerial (1 orang) S2 Manajerial (3 orang) Pemeriksa 15 orang S1 (12 orang) S2 (3 orang) Lanjutan 1 (13 orang) Dasar (2 orang) Staf SPI 2 orang S1 Dasar Sumber: SPI PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) d. Program SPI I.

Pengembangan Komite Audit: 1. Committee Audit Charter 2. Standard Committee Audit Charter 3. Pedoman Implementasi


II.

Pengembangan Infrastruktur Audit 1. Audit Charter 2. Standar Profesi Auditor 3. Kebijakan Manajemen Good Corporate Governance (GCG) dan Risk Management. 4. Booklet Internal Audit

III.

Pengembangan Manual Audit 1. Manual Pengelolaan 2. Manual Proses Audit 3. Manual Pengembangan 4. Manual Operasional

IV.

Pengembangan SDM 1. Pelatihan Pemenuhan Persyaratan Minimal 2. Recruitment 3. Pelatihan Pengembangan Wawasan

V.

Pengembangan Sistem Informasi SPI 1. Komputerisasi Proses Audit 2. Komputerisasi Pengelolaan

VI.

Pengembangan Metode dan Pendekatan Audit 1. Risk Base Audit 2. Electronic Data Processing Audit

VII.

Pengadaan Peralatan

1. Persiapan Pemeriksaan


2. Menerima Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT). 3. Melakukan: a. Identifikasi skup pemeriksaan. b. Menyiapkan logistik yang diperlukan. c. Membuat Audit Program/Plan/Probis/Fokus. d. Membuat daftar dan men-check list masing-masing fokus. 4. Lakukan pengarahan kepada para auditor. 5. Lakukan pembukuan pemeriksaan. 6. Lakukan pemeriksaan fisik ke lapangan. 7. Pimpin pelaksanaan pemeriksaan. 8. Lakukan pemeriksaan fisik ke lapangan a. Pemeriksaan dokumen. b. Lakukan pemeriksaan berdasarkan proses atau risiko, dan sebagainya. e. Program Pemeriksaan SPI Tahun 2010 1. Wilayah I, meliputi: Belawan I, Pekanbaru II, Unit Galangan Kapal, Kuala Tanjung, Sibolga, Malahayati, Tanjung Pinang II, Kantor Pusat. 2. Wilayah II, meliputi: Lhoksumawe, Belawan International Container Terminal (BICT) I, Depo Peti Kemas, Belawan II, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Asahan, PU baru I, Kantor Pusat. 3. Wilayah III, meliputi: Dumai, TPI I, Tembilahan, RSP Medan, BICT II, Sei Pakning, PU Baru I, Kantor


Pusat. 4. Bidang khusus, meliputi: Belawan, BICT, Dumai, Lhoksumawe, TPI, Tanjung Balai Karimun, PKP, Kantor Pusat.

2. Analisis Hasil Kuesioner Pelaksanaan fraud audit di PT. Pelabuhan Indonesia I Medan didasarkan jika adanya dugaan terjadinya kecurangan di lingkungan perusahaan. Sehingga fraud audit ini tidak dilakukan secara reguler. Audit kecurangan ini dilakukan di tingkat karyawan dan manajerial. Fraud audit memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kestabilan operasional perusahaan, mengatasi dan mencegah terjadinya kerugian perusahaan, dan bahkan membantu pencapaian visi dan misi perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner kepada 11 orang responden di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan pada bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI). Kuesioner ini terdiri dari dua bagian, yang pertama pernyataan responden mengenai audit internal dan yang kedua adalah pernyataan responden mengenai pengungkapan dan pengatasan kecurangan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai responden dalam penelitian ini, berikut akan diuraikan data responden berdasarkan jenis kelamin responden, usia, dan lama bekerja responden. Adapun data yang diperoleh responden mengenai profil responden adalah sebagai berikut:


Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Usia

Usia Responden

Jumlah

Persentase (%)

25-35 tahun

2 orang

18%

36-45 tahun

7 orang

64%

Lebih dari 45 tahun

2 orang

18%

Total

11 orang

100%

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berusia diantara 36-45 tahun. Pada tingkat ini, biasanya karyawan berada pada tingkat produktif, dimana karyawan memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja. Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja

Jumlah

Persentase (%)

5-10 tahun

4 orang

36%

11-15 tahun

6 orang

55%

16-21 tahun

1 orang

9%

Jumlah

11 orang

100%

Sumber: Kuesioner Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata responden telah bekerja selama 11-15 tahun. Kesimpulannya karyawan sudah memiliki masa kerja atau


pengalaman bekerja yang cukup lama di bidang Satuan Pengawasan Intern pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin

Jumlah

Persentase (%)

Pria

9 orang

82%

Wanita

2 orang

18%

Jumlah

11 orang

100%

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa dari 11 responden yang menjadi objek penelitian terlihat bahwa 9 responden berjenis kelamin pria ( %) dan 2 responden berjenis kelamin wanita ( %).

a. Pengujian Validitas Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Suatu pertanyaan dinyatakan valid jika pertanyaan tersebut mampu mengungkapkan apa saja yang hendak diukurnya. Tabel Nilai r dilampirkan pada lampiran iii. Penyebaran kuesioner dilakukan terhadap 11 orang pegawai PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan di bagian Satuan Pengawasan Intern dengan jumlah 33 item pertanyaan dimana seluruh item pertanyaan dinyatakan valid dengan syarat rhitung > rtabel (N = 11 ; 0,05) = 0,602. Rincian pengujian validitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


Tab el 4.7 Hasil Tabulasi Data Kuesioner Variabel x (Peranan Audit Internal) Res A B C D E F G H I J K

1 2 3 4 5 6 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 Sumber: Kuesioner

7 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5

8 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5

9 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5

Jawaban Pertanyaan Ke Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 88 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 100 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 103 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105

Tab el 4.8 Validitas Variabel X (Peranan Audit Internal)

KORELASI ANTARA 1 2 3 4 5 6

Nilai Korelasi ( r) 0,723 0,902 0,902 0,857 0,700 0,748

Nilai r tabel Keterangan

Kesimpulan

r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel

Valid Valid Valid Valid Valid Valid

(n=10,α=5%)

0,602


7 0,963 8 0,700 9 0,801 10 0,723 11 0,902 12 0,649 13 0,634 14 0,700 15 0,857 16 0,836 17 0,701 18 0,963 19 0,857 20 0,963 21 0,836 Sumber: Kuesioner yang telah diolah

r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan tingkat validitas dari instrumen yang digunakan untuk variabel X cukup memadai. Nilai r semua item pertanyaan di atas, atau lebih besar dari r tabel, yaitu 0,602. Dengan demikian, seluruh item pertanyaan variabel X atau sebesar 21 pertanyaan dinyatakan valid. Tab el 4.9 Hasil Tabulasi Data Kuesioner Variab el Y (Mengungkapkan dan Mengatasi Praktek Kecurangan)

Res A B C D E F G H I J K

22 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4

23 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4

24 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5

25 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5

Jawaban Pertanyaan Ke 26 27 28 29 30 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4

31 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5

32 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4

33 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5

Total 55 56 47 48 50 60 48 48 48 48 53


Sumber: Kuesioner

Tab el 4.10 Validitas Variabel Y (Mengungkapkan dan Mengatasi Praktek Kecurangan)

Nilai Nilai r tabel KORELASI Korelasi ( ANTARA r) (n=10,α=5%) 22 0,889 23 0,889 24 0,741 25 0,686 26 0,889 27 0,798 0,602 28 0,741 29 0,686 30 0,727 31 0,641 32 0,798 33 0,640 Sumber: Kuesioner yang diolah

Keterangan r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel r positif, r hitung>r tabel

Kesimpulan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan tingkat validitas dari instrumen yang digunakan untuk variabel Y cukup memadai. Nilai r semua item pertanyaan di atas, atau lebih besar dari r tabel, yaitu 0,602. Dengan demikian, seluruh item pertanyaan variabel Y atau sebesar 33 pertanyaan dinyatakan valid.

b. Pengujian Reliabilitas Pengujian Reliabilitas (Keandalan) dilakukan setelah pengujian validitas dan

hanya dilakukan terhadap

pertanyaan-pertanyaan

yang

valid

saja.


Berdasarkan hasil pengujian, terdapat 33 pertanyaan yang valid, pertanyaan tersebut yang dapat diuji reliabilitasnya. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan Metode Cronbach’s Alpha dengan menggunakan SPSS versi 16. Tab el 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (Peranan Audit Internal) Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's

Standardized

Alpha

Items .973

N of Items .973

21

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil reliabilitas sebesar 0,973. Hal ini berarti, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya dengan tingkat kepercayaan 97,3%. Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang bebas atau kegiatan penilaian yang independen yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan yang dibentuk di dalam organisasi perusahaan. Dalam hal ini, perlu adanya status organisasi untuk menjamin adanya independensi dalam audit. Agar pelaksanaan dalam audit dapat dilakukan secara memadai, fungsi audit harus independen dari aktivitas yang diaudit atau bebas dari semua ketergantungan termasuk dalam bidang keuangan. Dengan demikian, dibutuhkan integritas, objektivitas tinggi, serta pribadi yang tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Keberhasilan audit internal dalam mengaudit, menilai kecukupan serta


keefektifan sistem pengendalian intern ditentukan oleh adanya kemampuan teknis yang bermutu tinggi. Namun demikian, keberhasilan audit tersebut tidak terlepas dari dukungan manajemen dan karyawan perusahaan, karena kesimpulan dan rekomendasi hasil audit tidak berarti tanpa dukungan yang tepat dalam organisasi perusahaan.

c. Audit Internal Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa pelaksanaan audit internal pada Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. Pelabuhan Indonesia I Medan sangat memadai dengan jawaban total skor audit internal (variabel X) sebesar 1036. Hal ini terlihat dari skor audit internal berikut ini: Tab el 4.12 Skor Audit Internal Responden A B C D E F G H I J K

Total 97 100 104 88 100 103 85 85 85 84 105 1036

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil total jawaban 11 responden yaitu 1036 berada pada nilai 970,6 – 1155,4. Hal ini berarti termasuk dalam kriteria sangat memadai. Dengan demikian, jelaslah bahwa pelaksanaan


audit internal pada Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. Pelabuhan Indonesia I Medan sudah memadai.

d. Mengungkapkan dan Mengatasi Praktek Kecurangan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa pengungkapan dan pengatasan praktek kecurangan pada Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. Pelabuhan Indonesia I Medan sudah tinggi dengan jawaban total skor audit internal (variabel Y) sebesar 561. Hal ini terlihat dari skor pengungkapan dan pengatasan praktek kecurangan berikut ini: Tab el 4.13 Skor Mengungkapkan dan Mengatasi Praktek Kecurangan Responden A B C D E F G H I J K

Total 55 56 47 48 50 60 48 48 48 48 53 561

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil total jawaban 11 responden yaitu 561 berada pada nilai 554,8 – 660,4. Hal ini berarti termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Dengan demikian, jelaslah bahwa pengungkapan dan pengatasan praktek kecurangan yang dilakukan oleh pihan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. Pelabuhan Indonesia I Medan sudah tinggi.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan mengenai peranan audit internal dalam mengatasi dan mengungkapkan terjadinya praktek kecurangan, yang ditujukan pada bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Audit Internal Pelaksanaan audit internal pada bagian Satuan Pegawasan Intern (SPI) pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan bagian pemeriksaan khusus (fraud audit) sangat memadai. Hal ini dapat dilihat dari bagian-bagian berikut: a. Independensi Pelaksanaan audit internal di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan ini mendapatkan dukungan dari manajemen, direksi, dan auditee. Hal ini mencerminkan adanya status organisasi yang cukup memadai, dimana auditor internal diberi keleluasaan menyelesaikan tanggung jawabnya dengan tetap mempertahankan sikap objektifnya. b. Tanggung Jawab dan Kewenangan Audit Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka. SPI) telah membuat uraian tugas yang lengkap mengenai tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab SPI untuk menilai keefektifan sistem pengendalian internal dan mutu kualitas


pekerjaan organisasi perusahaan. Bahkan tanggung jawab dan kewenangan audit ini telah diatur jelas dalam audit charter dan Standar Profesi Audit Internal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). c. Kemampuan Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern (SPI) telah menugaskan staf audit yang memiliki pengetahuan dan kecakapan sehingga pelaksanaan audit dapat diawasi sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari job description dimana adanya tim khusus yang menangani audit bidangnya masing-masing dan adanya Team Leader di setiap tim. d. Ruang Lingkup Audit Kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tujuan audit dalam menilai keefektifan sistem pengendalian internal. Audit internal juga telah bertanggung jawab atas penyediaan informasi mengenai cukup dan efektifnya sistem pengendalian internal tersebut. e. Survei Pendahuluan Tim audit internal telah melakukan pertemuan pendahuluan, meninjau lokasi penelitian, mempelajari dokumen-dokumen perusahaan, deskripsi tertulis, serta melakukan prosedur analitis untuk mengumpulkan data atau informasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai kegiatan objek yang diaudit. f. Pelaksanaan Kegiatan Audit Auditor internal melaksanakan kegiatan audit yang diawali dengan perencanaan audit (pre audit), pengujian dan pengevaluasian informasi,


pelaksanaan audit, penyampaian hasil audit, dan tindak lanjut (follow up). 2. Pengungkapan dan Pengatasan Praktek Kecurangan Pengungkapan dan pengatasan praktek kecurangan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari: a. Syarat Penemuan Kecurangan Audit internal mampu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya praktek kecurangan melalui bukti-bukti yang kompeten. b. Ruang Lingkup Fraud Auditing Dalam melakukan audit, ruang lingkup fraud auditing telah ditentukan berdasarkan tingkat materialitas, biaya yang diperlukan untuk melakukan audit, informasi yang sensitif tentang fraud, serta pengembangan integritas di dalam perusahaan. c. Pendekatan Audit Audit internal telah melakukan pendekatan audit dalam mengevaluasi atau menilai informasi yang diperoleh melalui analisis ancaman guna membantu mengarahkan rencana audit, melakukan survei pendahuluan sebagai dasar untuk memformulasikan audit program yang dilakukan oleh tim audit yang memiliki keterampilan, pengetahuan, serta pengalaman.

3. Peranan Audit dalam Mengungkapkan dan Mengatasi Praktek Kecurangan Adanya peranan yang signifikan audit internal dalam mengungkapkan dan mengatasi praktek kecurangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan


kuesioner dimana nilai total skor untuk variable X (peranan audit internal) adalah 1036 yaitu berada diantara nilai 970,6 – 1155,4 pada kriteria yang sangat memadai. Sedangkan total skor untuk variabel Y (pengungkapan dan pengatasan praktek kecurangan) adalah 561 yaitu berada diantara nilai 554,8 – 660,4 pada kriteria yang sangat tinggi.

B. Saran 1. Sebaiknya fraud audit dilakukan dalam setiap periode, tetapi tanpa menentukan waktu pelaksanaan yang tetap seperti audit reguler. Namun, hal ini mungkin membutuhkan dana yang lebih tinggi dari biasanya. 2. SPI hendaknya terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut audit untuk memastikan apakah tindakan-tindakan perbaikan yang memadai untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan dalam audit telah dilaksanakan secara maksimal atau belum oleh manajemen. 3. Kinerja SPI PT. Pelabuhan Indonesia I Medan hendaknya terus ditingkatkan sehingga tidak hanya mampu mengungkapkan dan mengatasi praktek kecurangan, tetapi juga mampu mencegah kecurangan itu sendiri. 4. Sebaiknya pengetahuan dan kemahiran para personil SPI harus ditingkatkan dengan cara meningkatkan frekuensi mengikuti pelatihan-pelatihan dari Yayasan Pendidikan Internal Auditor ataupun dari lembaga pelatihan internal auditor lainnya.


BAB III METODE PENELITIAN. mengumpulkan data penelitian dan literatur-literatur lainnya dan kemudian

Recommend Documents