BAB III LANDASAN TEORI

BAB III LANDASAN TEORI

3.1. Pengertian K3 Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja bersasaran segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Tempat-tempat kerja demikian tersebar pada segenap kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pekerjaan umum, jasa, dll (Suma’mur, 1989). SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah SMK3 pada sektor jasa konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan umum (masyarakat) antara lain pekerjaan konstruksi: jalan, jembatan, bangunan gedung fasilitas umum, sistem penyediaan air minum dan perpipaannya, sistem pengolahan air limbah dan perpipaannya, drainase, pengolahan sampah, pengaman pantai, irigasi, bendungan, bendung, waduk, dan lainnya. K3 konstruksi memiliki persyaratan antara lain: Ruang lingkup, Struktur organisasi, wajib lapor, standar eksernal, tata tertib proyek, kebijakan sanksi/tindakan tidak disiplin, investigasi dan pelaporan kecelakaan. Pemahaman tentang SMK3 yang benar dari semua aspek sangat berguna untuk pencegahan kecelakaan dalam kegiatan konstruksi dimana diharapkan produksi meningkat dengan meminimalkan atau mengurangi kecelakaan bahkan meniadakan kecelakaan (zero accident).

15 http://digilib.mercubuana.ac.id/z

16

Keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di tempat kerja dapat diukur menurut Permenaker 05/MEN/1996 sebagai berikut: 1. Untuk tingkat pencapaian 0-59 % dan pelanggaran peraturan perundangan (nonconformance) dikenai tindakan hukum, 2. Untuk tingkat pencapaian 60-84 % diberikan sertifikat dan bendera perak. 3. Untuk tingkat pencapaian 85-100 % diberikan sertifikat dan bendera emas. Ditinjau dari segi kinerja penerapan penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang Pekerjaan Umum menurut Permen PU Nomor: 09/PRT/2008 terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 1.

Baik, bila mencapai hasil penilaian > 85%.

2.

Sedang, bila mencapai hasil penilaian 60% - 85%.

3.

Kurang, bila mencapai hasil penilaian < 60%.

3.2. Sejarah Awal Perkembangan Keselamatan Kerja Masalah keselamatan kerja telah dikenal sejak abad yang lalu sejalan dengan perkembangan industri. Namun secara spesifik, baru dimulai sekitar tahun 1800-an bersamaan dengan revolusi industri di Inggris yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap yang membawa perubahan mendasar dalam proses produksi. Perubahan ini menimbulkan dampak luas khususnya hubungan antar manusia di tempat kerja. Manusia berubah menjadi sekedar alat produksi sebagaimana dengan mesin dan alat kerja lainnya yang dengan mudah diganti dengan yang baru. Karena itu keselamatannya kurang mendapat perhatian sehingga terjadi banyak kecelakaan kerja (Ramli, 2010). Kondisi perubahan yang buruk dan angka kecelakaan yang tinggi telah mendorong berbagai kalangan untuk berupaya meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja. Salah satu diantaranya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Manusia bukan sekedar alat produksi tetapi merupakan aset perusahaan yang sangat berharga sehingga harus dilindungi keselamatannya. Sebagai akibatnya, perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja mulai meningkat dan ditangani sebagai bagian penting dalam proses produksi (Ramli, 2010).

http://digilib.mercubuana.ac.id/z

17

Pada awal perkembangannya penanganan keselamatan dan kesehatan kerja masih terbatas pada kegiatan inspeksi untuk memeriksa kondisi lingkungan kerja. Kemudian pada tahun 1930-an, H.W. Heinrich seorang ahli K3 dengan teori dominannya mengawali pendekatan K3 secara ilmiah dengan mengemukakan toeri tentang sebab kecelakaan yang dikenal sebagai unsafe act dan unsafe condition. Pada saat itu, pendekatan keselamatan kerja adalah untuk menghilangkan sebab kecelakaan dari tempat kerja (Ramli, 2010). Selanjutnya, aspek keselamatan kerja terus berkembang. Pada tahun 1949, Para ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melihat bahwa aspek K3 tidak bisa dikelola secara insidensial, tetapi harus terprogram dengan baik. Pada tahun 1950-an, berkembang konsep Safety Management, yang dimotori oleh ahli K3 seperti Dan Petersen, Frank Bird dan James Tye yang mengemukakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja harus dikelola dengan menerapkan konsep manajemen modern. Aspek K3 merupakan bagian integral dari sistem manajemen dalam organisasi. Sejak itu berkembang berbagai konsep mengenai sistem manajemen K3 (Ramli, 2010). 3.3. Aspek-aspek dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Menurut Anoraga (2005:76) mengemukakan aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meliputi : a. Lingkungan kerja Lingkungan kerja merupakan tempat dimana seseorang atau karyawan dalam beraktifitas bekerja. Lingkungan kerja dalam hal ini menyangkut kondisi kerja, seperti ventilasi, suhu, penerangan dan situasinya. b. Alat kerja dan bahan Alat kerja dan bahan merupakan suatu hal yang pokok dibutuhkan oleh perusahaan untuk bekerja. Dalam aktifitas kerja, alat-alat kerja sangatlah vital yang digunakan oleh para pekerja dalam melakukan kegiatan pekrjaan di bidang kontruksi. c. Cara melakukan pekerjaan


18

Setiap bagian-bagian pekerjaan kontruksi/instalasi memiliki cara-cara melakukan pekerjaan yang berbeda-beda sesuai kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Cara-cara yang biasanya dilakukan oleh karyawan dalam melakukan semua aktifitas pekerjaan, misalnya menggunakan peralatan yang sudah tersedia dan pelindung diri secara tepat dan mematuhi peraturan penggunaan peralatan tersebut dan memahami cara mengoperasionalkan mesin atau alat bantu. Menurut Budiono dkk, (2003:99), faktor-faktor yang mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain : a. Beban kerja. Beban kerja berupa beban fisik, mental dan sosial, sehingga upaya penempatan pekerja yang sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan. b. Kapasitas kerja. Kapasitas kerja yang banyak tergantung pada pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi dan sebagainya. c. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang berupa faktor fisik, kimia, biologik, ergonomic maupun psikososial. Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Aspek dan Faktor yang mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain lingkungan kerja, alat kerja dan bahan, cara melakukan pekerjaan, beban kerja kapasitas kerja dan lingkungan kerja. 3.4. Kecelakaan Kerja Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga dikarenakan di belakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan lebih dalam bentuk perencanaan. Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Penyebab dari kecelakaan di berbagai tempat kegiatan konstruksi tidak sama. Namun memiliki kesamaan umum yang dibedakan dalam 2 golongan: a. Tindakan atau perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (unsafe human acts) yang berarti manusialah penyebab dari kecelakaan.


19

Tindakan yang membahayakan (unsafe human acts) dapat berupa sikap sebagai berikut: 1) Menjalankan pekerjaan tanpa mempunyai kewenangan (bekerja bukan pada kewenangannya). 2) Gagal menciptakan keadaan yang baik sehingga menjadi tidak aman atau memanas. 3) Menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kecepatan geraknya. 4) Memakai Alat Pelindung Diri (APD) atau safety hanya berpurapura. 5) Menggunakan peralatan yang tidak layak. 6) Pengurusan alat pengaman peralatan yang digunakan untuk melindungi manusia. 7) Bekerja berlebihan atau melebihi jam kerja di tempat kerja. 8) Mengangkat dan mengangkut beban yang berlebihan. b. Keadaan lingkungan yang tidak nyaman (unsafe conditions) yang berarti situasi atau keadaan lingkungan sekitarlah yang menyebabkan kecelakaan. Kondisi yang membahayakan (unsafe conditions) dapat berupa situasi sebagai berikut: 1) Dalam keadaan pengamanan yang berlebihan. 2) Alat dan peralatan yang sudah tidak layak digunakan. 3) Terjadi kemacetan dalam penggunaan alat/mesin (congestion). 4) Sistem peringatan yang berlebihan (in adequate warning system). 5) Ada api di tempat yang berbahaya. Misalnya, tempat yang mengandung bensin atau sejenisnya yang mendatangkan bahaya api. 6) Alat penjaga atau pengaman gedung kurang standar. 7) Kondisi suhu (atmosfir) yang membahayakan seperti; terpapar gas, fumes dan lain-lain. 8) Terpapar bising. 9) Terpapar radiasi.


20

10) Pencahayaan dan ventilasi yang kurang ataupun berlebihan. (Santoso, 2004) 3.5. Alasan Mendasar Perlunya Standar K3 Adapun beberapa alasan yang mendasari perlunya standar K3 dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu: a.

Aspek Moral (Kemanusiaan) Faktor ini sangat penting karena jiwa manusia tidak dapat dihitung

secara ekonomi, tetapi dengan menonjolkan faktor ini dan mengabaikan faktor ekonomi adalah kurang bijaksana. Setiap pekerja tidak seharusnya mendapatkan risiko cedera dan sakit di tempat kerja, begitu juga setiap orang yang berhubungan dalam lingkungan kerja. Faktor ini sangat ditonjolkan pemerintah dan organisasi pekerja, sehingga kriteria accident adalah bila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya manusia atau cacat permanen. b.

Aspek Ekonomis Rendahnya kinerja K3 dengan adanya kecelakaan dan penyakit akibat

kerja yang berakibat: 1) Peningkatkan biaya negara dan biaya sosial (melalui pembayaran keamanan

sosial,

biaya

pengobatan,

kerugian,

hilangnya

kesempatan bekerja bagi pekerja, terganggu dan menurunnya produktifitas semua pihak yang terkena dampaknya), 2) Perusahaan pengguna dan organisasi pengerah tenaga kerja juga menanggung biaya atas kejadian kecelakaan (biaya administrasi resmi, denda, kompensasi kerusakan dan kecelakaan, waktu penyelidikan, terhentinya produksi, hilangnya kepercayaan dari tenaga kerja, dari pelanggan dan dari masyarakat luas). c.

Alasan Hukum Persyaratan K3 harus diperkuat oleh peraturan hukum perdata dan

pidana. Karena tanpa dorongan ekstra tindakan pengaturan/penuntutan hukum yang tegas, banyak perusahaan tidak akan memenuhi kewajiban moralnya. (Beesono, 2012) Sesuai ketentuan pada Pasal 4 ayat 1 Permen PU


21

No.9 Tahun 2008 kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh pengguna jasa terdiri dari jasa pemborongan, jasa konsultansi dan kegiatan swakelola yang aktifitasnya melibatkan tenaga kerja dan peralatan kerja. Untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan, wajib menyelenggarakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) konstruksi bidang Pekerjaan Umum. Pada dasarnya SMK3 merupakan implementasi ilmu dan fungsi manajemen dalam melakukan perencanaan, implementasi, maupun evaluasi program K3 di tempat kerja dalam suatu sistem. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3)

mencakup

hal-hal

sebagai

berikut;

struktur

organisasi,

perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Tujuan dan sasaran manajemen k3 adalah menciptakan sistem keselamatan dan kesatuan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman dan efisien, dan produktif. (Sastrohadiwiryo, 2001). Elemen-elemen yang patut dipertimbangkan dalam mengembangkan program keselamatan kerja adalah; komitmen perusahaan, kebijakan pemimpin, ketentuan penciptaan lingkungan kerja, ketentuan pengawaasan selama proyek berlangsung, pendelegasian wewenang, penyelidikan pelatihan dan pendidikan, mengukur kinerja program K3 dan pendokumentasian yang memadai secara kontinu. (Ervianto, 2009). Penanggulangan kecelakaan dan penyakit akibat kerja hanya akan berhasil apabila: a. Manajemen sungguh-sungguh menyadari bahwa akar dari setiap kecelakaan atau penyakit akibat kerja terletak pada manajemen. b. Manajemen memberi wewenang penuh kepada manajer K3. c. Kebijakan K3 yang ditetapkan.


22

d. Perlengkapan kebijkan K3 dimasyarakatkan kepada karyawan. Pemahaman tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang benar dari semua aspek sangat berguna untuk pencegahan kecelakaan dalam kegiatan konstruksi dimana diharapkan produksi meningkat dengan meminimalkan atau mengurangi kecelakaan bahkan meniadakan kecelakaan. Sesuai dengan Bab III pasal 3 ayat 1, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996 tentang penerapan SMK3 diwajibkan yang kepada perusahaan dengan syarat: a. Setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja se[erti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3. b. Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. 3.6. Acuan/Elemen - Elemen Penerapan SMK3 Dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1.

Menetapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMK3.

2.

Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

3.

Menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.

4.

Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.

5.

Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3.


23

3.7. Komitmen dan Kebijakan K3 Pengurus dan pengusaha menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga mengeluarkan suatu kebijakan K3 demi memulai sebuah aturan terhadap pelaksanaan SMK3 di proyek konstruksi. Kebijakan K3 suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan pengurus yang memuat seluruh visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasinal. (Permenaker, 1996) Adapun persyaratan kebijakan K3 yang diatur dalam permen Nomor: 09/PRT/M/2008 adalah sebagai berikut: a.

Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan.

b.

Pimpinan Penyedia Jasa harus mengesahkan Kebijakan K3.

c.

Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Sesuai dengan sifat dan kategori resiko K3 bagi Penyedia Jasa. 2) Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3. 3) Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3. 4) Sebagai kerangka untuk menyusun dan mengkaji sasaran K3. 5) Didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara. 6) Dikomunikasikan kepada semua personil yang bekerja di bawah pengendalian Penyedia Jasa agar peduli K3. 7) Dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. 8) Dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan K3 masih relevan dan sesuai.

3.8. Perencanaan K3 Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan Sistem Manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan juga memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang diterapkan dengan mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya penilaian dan pengendalian resiko sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku serta


24

hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. (Sastrohadiwiryo, 2001). Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dari kegiatan produk, barang dan jasa harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan K3. 2.8.5. Tinjauan Manajemen Pimpinan yang ditunjuk harus melaksanakan tinjauan manajemen SMK3 secara

berkala

untuk

menjamin

kesesuaian

dan

keefektifan

yang

berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan K3. Ruang lingkup tinjauan manajemen yaitu mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Resiko K3 adalah perpaduan antara peluang dan frekuensi terjadinya peristiwa K3 dengan akibat yang ditimbulkannya dalam konstruksi. Resiko K3 memiliki 3 jenis kategori yakni: •

Resiko tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya beresiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi.

•

Resiko sedang, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya beresiko membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi.

•

Resiko kecil, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi. (Permen, 2008) Pengendalian resiko merupakan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan

kerja yang terbagi atas 5 hierarki sebagai berikut: a. Eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya di tempa kerja. b. Substitusi, yaitu mengganti bahan dengan proses yang lebih aman. c. Engineering, yaitu melakukan perubahan atau modifikasi terhadap desain peralatan, proses dan lay out.


25

Pelaksanakan Kegiatan K3 di Lapangan Pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan meliputi: a.

Kegiatan K3 di lapangan berupa pelaksanaan safety plan melalui kerja sama dengan instansi yang terkait K3 yaitu depnaker, polisi dan rumah sakit.

b.

Pengawasan pelaksanaan K3, meliputi kegiatan: •

Safety patrol, yaitu suatu tim K3 yang terdiri dari 2 atau 3 orang yang melaksanakan patroli untuk mencatat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan K3 dan yang memiliki resiko kecelakaan.

•

Safety supervisor, yaitu petugas yang ditunjuk manajer proyek untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilihat dari segi K3.

•

Safety meeting; yaitu rapat dalam proyek yang membahas hasil laporan safety patrol maupun safety supervisor.

c.

Pelaporan dan penanganan kecelakaan berat, ringan, korban meninggal dan peralatan berat. (Beesono, 2012)


BAB III LANDASAN TEORI

Recommend Documents