BAB III KEMANFAATAN HUTAN BAGI MANUSIA
A. Manusia dan Hutan Hutan tentu pastinya ada pada kehidupan kita, hutan memiliki banyak fungsi dan kegunaan bagi hewan yang menetap dan tinggal di dalamnya maupun manusia yang memnuhi kebutuhan dari adanya hutan. sejak jaman nenek moyang manusia, hutan telah dijadikan sebagai lahan untuk mencari nafkah hidup. sejak itu pula telah ada kearifan lokal manusia untuk melindungi dan melestarikan hutan dan lingkungannya sehingga hutan tetap menjadi primadona menopang kehidupan mereka. Kegunaan hutan antara lain: 1.
2.
Sebagai sumber makanan Hutan dijadikan penduduk di daerah sekitar sebagai sumber makanan melalui berburu ataupun mengambil tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai makanan.Banyak tanaman-tanaman hutan yang digunakan sebagai makanan ataupun sumber air bersih dari akarnya. Kepentingan komersial Manusia mengambil banyak manfaat dari ekosistem hutan.Banyak obat-obatan dan farmasi telah ditemukan di tanaman asli hutan.Produk yang tergantung pada masyarakat modern seperti kayu, kertas dan bambu semua berasal dari ekosistem hutan.Banyak produk lainnya seperti rempah-rempah, karet dan pewarna juga ditemukan di hutan-hutan seluruh dunia. Hutan yang penting bagi manusia untuk alasan estetika juga, dan ekowisata merupakan salah satu cara untuk menggunakan dan mempromosikan perlindungan hutan secara berkelanjutan: a. Tempat tinggal: hutan juga rumah bagi berbagai hewan, sebagian besar hewan hidup di pohon-pohon, didahan pohon dan di bawah pohon. b. Kertas: semua jenis kertas dan dalam setiap bidang pekerjaan, pembuatannya dilakukan oleh berbagai produk daun. c. Rayon: rayon juga disebut sutera buatan, mereka diperoleh dari berbagai jenis bambu dan berbagai kayu. d. Kayu: bahan untuk membuat furniture, jembatan dan perahu. Tanpa menggunakan kayu semua hal yang disebutkan tidaklah mungkin. e. Bambu: bambu juga merupakan produk dari hutan untuk membuat lantai, keranjang dan tali. Ini adalah hal terbaik yang kita dapatkan dari hutan.
53
54
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Obat herbal dari hutan Banyak tanaman hutan dan hewan menghasilkan racun, fungisida, antibiotik dan senyawa biologis aktif lainnya sebagai mekanisme pertahanan, tetapi banyak dari mereka dapat dijadikan obat. Banyak produk farmasi saat ini berasal dari spesies hutan tropis, misalnya: a. Kina dari pohon kina untuk mengobati kanker; b. Tanaman tapak dara (catharanthus roseus) untuk pengobatan kelenjar prostat membesar; c. Akar kumis kucing (coleus forskohlii) : obat untuk mengobati diabetes; Dioscorea dumetorum dan harungana vismia, dan beberapa obat didasarkan pada daun succulentskeluarga mesembryanthemaceace. Sistem pengobatan tradisional berdasarkan pengetahuan lokal memang telah dilakukan oleh masyarakat di daerah tropis sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu.Sistem perawatan kesehatan ini penting, terutama ketika pelayanan kesehatan formal perawatan tidak ada.Pasar untuk obat tradisional saat ini telah berkembang, dan banyak dari itu adalah di tangan perempuan, misalnya dalam pembuatan dan penjualan jamu. Menyediakan oksigen (O2) Dengan jumlah pepohonan yang banyak, tentunya hutan akan memberikan suplai kebutuhan oksigen yang cukup besar bagi kehidupan di muka bumi ini. Menyerap karbon dioksida (CO2) Karbon dioksida adalah gas yang berbahaya apabila dihirup secara berlebih oleh manusia. Namun ternyata di sisi lain tumbuhan memrlukan gas tersebut untukmenghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan makhluk bumi. Keberadaan hutan yang luas dimuka bumi akan memberikan peluang penyerapan karbon dioksida yang lebih besar. Mencegah erosi Hutan juga dapat mencegah erosi.Keberadaan kawasan hutan yang luas juga dapat membantu mencegah erosi atau pengikisan tanah.Pengikisan tanah dapat disebabkan oleh air. Pelestarian plasma nutfah Plasma nutfah merupakan bahan baku yang penting untuk pembangunan di masa depan, terutama di bidang pangan, sandang, papan, obat-obatan dan industri. Penguasaannya merupakan keuntungan komparatif yang besar bagi Indonesia di masa depan. Mengatasi penggenangan Daerah rendah yang sering digenangi air perlu ditanami dengan jenis tanaman yang mempunyai kemampuan evapotranspirasi yang tinggi. Pelestarian air tanah Jika hujan lebat terjadi, maka air hujan akan turun masuk meresap ke lapisan tanah yang lebih dalam menjadi air infiltrasi dan air tanah dan hanya sedikit yang menjadi air limpasan. Dengan demikian pelestarian hutan pada daerah resapan air dari kota yang bersangkutan akan dapat membantu mengatasi masalah air dengan kualitas yang baik. Sebagai sarana pendidikan
55
Hutan digunakan sebagai sarana belajar bagi manusia, hutan memberikan pengetahuan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan ekosistem dan makhluk hidup lain dapat dipelajari.39
Selain manfaat langsung lain di atas, ada juga manfaat hutan yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia walaupun tidak secara langsung, yaitu: a.
Iklim Hutan merupakan kontributor utama dibumi untuk mempertahankan iklim, oleh dampak global fotosintesis mereka. Hutan adalah pertahanan alami terhadap perubahan iklim, menghilangkan gas karbon dioksida rumah kaca dan menghasilkan oksigen. Hal ini membantu dalam memurnikan atmosfer dan mengendalikan kenaikan suhu. Deforestasi meniadakan manfaat.
b.
Ekologi Selain membantu mengontrol iklim, hutan memiliki manfaat ekologis lainnya. Hutan mencegah erosi dengan mengurangi daya curah hujan di permukaan tanah dan dengan menyerap air dan tanpa harus langsung mengalir di atas dan menghilangkan lapisan tanah. Hutan juga bertindak sebagai filter air, mengumpulkan dan menyimpan air dan mengisi kembali akuifer bawah tanah. Hutan pegunungan tropis sangat penting untuk DAS. Hutan juga meningkatkan kelembapan atmosfer oleh proses transpirasi, yang mempengaruhi suhu dan curah hujan.
c.
Keanekaragaman hayati Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Hanya sebagian kecil dari spesies yang ditenukan di
39
http://sadar-hutanku.blogspot.com/p/manfaat-hutan-bagi-manusia.html
56
hutan telah diperiksa dan dipelajari. Sebuah pohon besar tunggal di hutan hujan amazon dapat menjadi rumah bagi ribuan spesies. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati sangat intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting, apalagi tiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang.40 Bahwa di tahun 2013 ini tepatnya pada bulan juli telah disahkan Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang sudah tertunda selama sebelas tahun ini pada Rapat Paripurna DPR-RI. Disahkannya UU ini akan menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan.RUU mulai diinisiasi sejak tahun 2002 lalu dan sudah beberapa kali berganti judul. Semula RUU hanya mengatur pencegahan pembalakan liar, namun belakangan berkembang lebih luas dengan arah mencegah dan memberantas perusakan hutan. Sebab undang-undang yang ada yakni UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan belum mampu menjerat para pelaku perusak hutan. Produk hukum tentang kehutanan ini mengatur berbagai hal meliputi: pencegahan perusakan hutan; pemberantasan perusakan hutan; kelembagaan; peran serta masyarakat; kerjasama internasional; perlindungan saksi, pelapor, dan informan; pembiayaan; serta sanksi. Undang-undang P3H yang terdiri dari 12 bab dan 114 pasal ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas dua orang atau lebih yang bertindak secara bersama-sama, pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional, atau kegiatan non 40
Ibid
57
komersial seperti pemenuhan kebutuhan sandang atau pangan atau papan rumah tangga sendiri. Ketentuan pidana terdapat dalam Bab X, mulai dari pasal 82 hingga pasal 109. Misalnya, bagi orang perseorang dan korporasi yang melanggar aturan dalam UU itu, paling sedikit dipenjara satu tahun dan paling lama lima tahun, dan denda paling tinggi Rp. 5 miliar. Sementara untuk korporasi, pidana paling sedikit lima tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling tinggi Rp. 15 miliar. Undang-undang ini juga akan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya. Di samping itu dengan adanya undang-undang ini dapat meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini terdiri atas unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil masyarakat. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi. Untuk tindak pidana perusakan hutan terorganisasi yang sedang dalam proses hukum, tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sampai diperoleh kekuatan hukum tetap.41 Namun terdapat pro dan kontra mengenai Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan ini, bahwa disisi lain, Koalisi Anti Mafia Hutan menolak Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H), 41
http://www.setkab.go.id/berita-9429-kemenhut-uu-pencegahan-dan-pemberantasan-perusakan-hutan-jaminkepastian-hukum.html
58
karena RUU ini mempunyai banyak cacat yang nantinya malah merugikan masyarakat. Koalisi menilai RUU ini berbahaya dan dikhawatirkan malah melindungi mafia hutan yang sesungguhnya. Yance Arizona dari Epistema Institute yang juga tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan, mengatakan, “Ketika kita bicara soal hutan, sebenarnya kita bicara soal 65-70% dataran Indonesia.Jumlah dataran Indonesia itu 190 juta hektar, sementara kawasan hutan itu jumlahnya 129 juta hektar.Jadi ini bicara lebih dari setengah republik.” Yance menekankan betapa besarnya persoalan hutan Indonesia, baru dari wilayahnya saja. Di dalam 129 juta hektar kawasan hutan itu ada 33.000 desa, ini pernyataan Menteri Kehutanan sendiri.Kira-kira ini jumlah 40% desa di Indonesia.Berarti ada 40% desa di Indonesia yang punya situasi terancam dengan adanya kawasan hutan.Kita tahu yang dimaksud dengan kawasan hutan di lapangan itu bukan kumpulan kayu saja. Tapi termasuk kawasan-kawasan yang dikuasai Kementerian Kehutanan. Jadi kalaubicara perusakan hutan, ini dikhawatirkan bisa menjadi upaya Kementerian Kehutanan untuk mengamankan tanah-tanah yang menjadi otoritas atau aset mereka.Kehutanan Indonesia menyimpan banyak luka memilukan.Dari tahun ke tahun, konflik-konflik kehutanan terus merebak. Sampai tahun 2012, terdapat 72 kasus konflik kehutanan yang melibatkan 1,3 juta hektar dari 129 juta hektar lahan hutan di 17 provinsi. Berdasarkan data Paguyuban Petani Hutan Jawa (PPHJ), selama tahun 1999-2011 tercatat 34 petani meninggal dunia dan 73 petani luka-luka akibat ditembak dan dianiaya terkait konflik kawasan hutan. Konflik-konflik ini terjadi akibat ketidakadilan dan ketidakpastian kepemilikan kawasan hutan.Salah satu pangkal persoalan adalah pengaturan hutan di UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Tapi, alih-alih membereskan persoalan, pemerintah malah mengeluarkan RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H) yang punya
59
banyak cacat.Pembahasan RUU ini pun terkesan diam-diam. Bahkan, para pegiat LSM baru mengetahui adanya RUU ini beberapa hari setelah setelah disahkannya RUU P2H tersebut. Selain tidak melibatkan publik dan prosesnya yang tertutup, isi RUU ini menimbulkan banyak persoalan yang bila jadi disahkan, akan memperparah silang sengkarut kehutanan. Koalisi setidaknya mencatat sepuluh poin permasalahan dalam RUU P2H yang sedang dibahas dengan diam-diam di DPR ini.Pertama, tidak jelasnya definisi “terorganisir” dalam pasal-pasal RUU yang mengatur tentang kejahatan terorgansir.Ini dapat mengakibatkan kriminalisasi masyarakat lokal “Bisa salah tafsir, bukannya menangkap pembalak liar, bisa-bisa malah menangkap masyarakat adat.Makna pembalakan sebagai penebangan kayu tanpa izin ini, sempit sekali definisinya,” ujar Rakhma Mary dari Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa). DD Shinebadari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan, “Kami duga RUU P2H ini untuk memperkuat investasi sektor kehutanan dan melemahkan posisi masyarakat. Karena kayu yang diatur dalam RUU ini, hanya yang diameter 10 cm. Misalnya kayu diameter 10 cm ini digotong dua orang, ini sudah dianggap kejahatan terorganisir.”Kedua, tidak ada penjelasan mengenai definisi peladang tradisional sehingga membuat penerapan RUU ini tak jelas.Ketiga, penjelasan makna “pembalakan liar” yang hanya dipersepsikan sebagai penebangan kayu tanpa izin. Padahal seharusnya, pembalakan liar ikut memasukkan pemanfaatan hasil hutan kayu di luar kawasan izin. Di luar target volume yang diizinkan, dan dalam radius tertentu dari kawasan yang dilindungi.Keempat, sistematika RUU yang tidak
memisahkan
pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, padahal keduanya menyangkut rezim kebijakan yang tumpang tindih.Kelima, sertifikasi kayu tidak
60
dimasukkan sebagai upaya pencegahan pembalakan liar. Keenam, adanya ketentuan “lelang barang bukti” dalam RUU ini yang membuka jalan bagi pencucian legalitas kayu, dimana kayu lelangan ini akan didapatkan perusahaan lagi dengan harga murah. Demikian juga barang bukti kayu tidak jelas akan diperuntukkan untuk kepentingan siapa.
Kayu-kayu
ini
bisa
jatuh
ke
tangan-tangan
perusahaan
sebagai
penadah.Sebenarnya, untuk siapa RUU ini dimaksud?. Ketujuh, RUU ini masih menggunakan peta penunjukan sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan. Hal ini tidak tepat, karena penunjukan kawasan hutan tidak bisa lagi dijadikan dasar untuk memastikankawasan hutan, sesuai dengan putusan MK No. 45 tahun 2012 yang membatalkan pasal ini. RUU ini jadi salah kaprah. Kedelapan, tidak adanya pasal-pasal pidana yang dapat menjerat pelaku usaha perkebunan dan pertambangan yang telah melakukan operasi usaha tanpa izin yang sah/ lengkap berdasarkan peraturan yang berlaku.Kesembilan, tidak ada pasal-pasal pidana yang menjerat pejabat berwenang yang mengetahui namun membiarkan perbuatandi poin kedelapan. Kesepuluh, pasal 53 di draft RUU P2H ini mengatur pembentukan Lembaga Pemberantasan Perusakan Hutan. Padahal, sebenarnya tanpa pembentukan lembaga ini, pemberantasan kejahatan kehutanan pun sudah ditanganiinstitusi-institusi penegak hukum yang telah ada selama ini, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Emerson Yuntho dari ICW mengatakan bahwa Lembaga Pemberantasan Perusakan Hutan ini tidak diperlukan.“Di lembaga ini akan masuk polisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), lembaga ini tidak dibutuhkan. Ada tidak ada RUU ini, pemberantasan kejahatan kehutanan sudah berjalan walau belum maksimal.Ini yang perlu kita waspadai. Bahwa jangan-jangan semangatnya itu bukan memberantas mafia hutan, tetapi melindungi mafia sesungguhnya.” Koalisi
61
Anti Mafia Hutan menuntut agar pembahasan RUU P2H ini dihentikan, dengan segala kekurangan dan cacatnya. Ini bukan berarti koalisi setuju akan perusakan hutan. Tapi poin utamanya adalah, bagaimana menyelesaikan akar persoalan. Yaitu, kepastian tentang kawasan hutan.Sudah puluhan orang yang meninggal, ditembak dan dianiaya, karena konflik-konflik kawasan hutan. Kawasan hutan di Indonesia belum pasti, karena baru 16% yang dikukuhkan dari 159 juta ha. Masih ada judicial reviewUU No. 41 tahun 1999 berkaitan hutan adat dan masyarakat adat ke MK. Ada pembahasan RUU mengenai perlindungan masyarakat hukum adat. Harusnya ini semua selesai dulu. Baru langkahlangkah berikutnya. Koalisi juga menyerukan agar DPR dan pemerintah segera merevisi Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang salah satunya memperbaiki ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana bidang kehutanan. Koalisi Anti Mafia Hutan hanya ingin mendorong pemerintah dan DPR memprioritaskan revisi UU Kehutanan. Karena walaupun UU Kehutanan dibuat pada masa awal reformasi, tapi semangat represi Orde Baru masih ada. UU ini dibuat sebelum amandemen UUD 1945. Sehingga perlu direvisi untuk disesuaikan dengan semangat konstitusi baru. Koalisi Anti Mafia Hutan terdiri dari ICW, Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Epistema Institute, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sylvagama, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Sawit Watch, Indonesia Center for Environment Law (ICEL), Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), dan PUSAKA.42
42
http://www.antikorupsi.org/id/content/koalisi-anti-mafia-hutan-menolak-ruu-pemberantasan-perusakan-hutan
62
B. Macam-macam atau Tipologi Hutan Hutan bukan hanya sekumpulan individu pohon, tetapi merupakan suatu masyarakat tumbuhan yang kompleks, yang terdiri dari pada pohon, semak, tumbuhan bawah, jasad renik tanah dan hewan lain. Mereka satu sama lain terikat hubunganketergantungan. Menurut Departemen Kehutanan (1989) hutan adalah suatu ekosistem yang bercirikan liputan pohon yang cukup luas, baik yang lebat atau kurang lebat. Kekayaan hutan tropis hanya 14% permukaan bumi, terdiri dari separuh spesies tumbuhan bumi, kurang dari 1500 taksonomi yang mempunyai keahlian di bidang ini berasal di luar daerah tropika, studi hutan tropik masih terbatas, 90 spesies baru punah.43 Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan yang luas di dunia. Luas hutan tersebut dulu mencapai 113 juta hektar dan terus berkurang drastis akibat kebodohan oknum pemerintah dan penjahat yang selalu haus uang dengan membabat dan menggunduli hutan demi mendapat keuntungan yang besar tanpa melihat dampak bagi lingkungan global. Berikut di bawah ini adalah ini pembagian macam-macam / jenis-jenis hutan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia disertai arti definisi dan pengertian: 1.
Hutan bakau Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di daerah pantai berlumpur. Contoh: pantai timur Kalimantan, pantai selatan cilacap, dll.
2.
Hutan sabana Hutan sabana adalah hutan padang rumput yang luas dengan jumlah pohon yang sangat sedikit dengan curah hujan yang rendah. Contoh: Nusa Tenggara.
43
http://filetype-ppt.blogspot.com/2011/09/tipologi-hutan-ppt.html
63
3.
Hutan rawa Hutan rawa adalah hutan yang berada di daerah berawa dengan tumbuhan nipah tumbuh di hutan rawa. Contoh: Papua selatan, Kalimantan, dsb.
4.
Hutan hujan tropis Hutan hujan tropis adalah hutan lebat / hutan rimba belantara yang tumbuh di sekitar garis khatulistiwa / ekuator yang memiliki curah turun hujan yang sangat tinggi.Hutan jenis yang satu ini memiliki tingkat kelembapan yang tinggi, bertanah subur, humus tinggi dan basah serta sulit untuk dimasuki oleh manusia.Hutan ini sangat disukai pembalak utan liar dan juga pembalak legal jahat yang senang merusak hutan dan merugikan negara triliunan rupiah, contohnya; hutan Kalimantan, hutan Sumatera, dsb.
5.
Hutan musim Hutan musim adalah hutan dengan curah hujan tinggi namun punya periode musim kemarau yang panjang yang menggugurkan daun di kala kemarau menyelimuti hutan.
Disamping itu hutan dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu: a.
Hutan wisata Hutan wisata adalah hutan yang dijadikan suaka alam yang ditujukan untuk melindungi tumbuh-tumbuhan serta hewan / binatang langka agar tidak musnah / punah di masa depan. Hutan suaka alam dilarang untuk ditebang dan diganggu dialih fungsi sebagai buka hutan.Biasanya hutan wisata menjadi tempat rekreasi orang dan tempat penelitian.
64
b.
Hutan cadangan Hutan cadangan merupakan hutan yang dijadkan sebagai lahan pertanian dan pemukiman penduduk.Di pulau Jawa terdapat sekitar 20 juta hektar hutan cadangan.
c.
Hutan lindung Hutan lindung adalah hutan yang difungsikan sebagai penjaga keteraturan air dalam tanah (fungsi hidrolisis), menjaga tanah agar tidak terjadi erosi serta untuk mengatur iklim (fungsi klimatologis) sebagai penanggulangan pencemaran udara seperti CO2 (karbon dioksida) dan CO (karbon monoksida). Hutan lindung sangat dilindungi dari perusakan penebangan hutan membabi buta yang umumnya terdapat di sekitar lereng dan bibir pantai.
d.
Hutan produksi Hutan produksi yaitu adalah hutan yang dapat dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Hutan produksi dapat dikategorikan menjadi dua golongan yakni hutan rimba dan hutan budidaya. Hutan rimba adalah hutan yang alami sedangkan hutan budidaya adalah hutan yang sengaja dikelola manusia yang biasanya terdiri dari satu jenis tanaman saja. Hutan rimba yang diusahakan manusia harus menebang pohon dengan system tebang pilih dengan memilih pohon yang cukup umur dan ukuran saja agar yang masih kecil tidak ikut rusak.44 Di wilayah tropis sama seperti wilayah lain, skema sertifikasi ekologi menghadapi
beberapa rintangan tinggi. Bahkan saat ini masyarakat lebih memilih produk-produk ramah lingkungan, sertifikasi ekologi ini dapat terhambat oleh korupsi dan pemerintahan yang lemah, ukuran tidak efektif untuk memastikan keberlangsungan lingkungan dan 44
http://organisasi.org/macam-jenis-hutan-di-indonesia-dan-fungsi-hutan-untuk-kehidupan-di-muka-bumi
65
bocornya produk-produk yang tidak bersertifikat di pasaran. Korupsi dan penggelapan juga termasuk dalam kekhawatiran. Berkolaborasi dengan petugas yang korup bisa membuat beberapa perusahaan memperoleh sertifikasi yang tidak benar atas produk mereka, dimana sebuah perusahaan bisa mengaku memiliki sertifikasi, padahal mereka tidak memilikinya. Tantangan lain adalah mengevaluasi dengan benar berbagai aktifitas perusahaan kayu internasional, para penyertifikasi ekologi telah dituduh terlalu menyempitkan fokus pada operasi di dalam pusat wilayah konservasi dan mengabaikan perusakan didaerah lain. Sebagai tambahan, perusahaan kayu seringkali membeli kayu dari bermacam-macam sumber dan sub-kontrak ke perusahaan lain, dan itu bisa menjadi sangat sulit untuk ditentukan apakah cabang-cabang dan rekan-rekan mereka tersebut terkait pada penebangan yang merusak. Bahwa operasi kayu yang bersertifikasi ekologi jarang sekali memiliki dampak berkelanjutan pada jangka waktu yang panjang. Penebangan yang berulang-ulang di hutan yang pertumbuhannya lama dapat mengurangi persediaan karbon dan menurunkan habitat untuk spesialisasi hutan, karenanya mengancam keanekaragaman hayati. Lebih jauh, hutan yang ditebangi jauh lebih mudah mongering, terbakar dan gundul dibandingkan dengan daerah yang tidak ditebangi. 45
C.
Pelestarian Hutan Alasan-alasan untuk konservasi hutan dan pengelolaan yang bijaksana untuk
penggunaan yang berkelanjutan tidak dapat dibantah lagi. Peranan hutan banyak sekali. Hutan menjamin dan melindungi stabilitas tanah, serta meningkatkan kesuburannya. Hutan berpengaruh terhadap mutu dan jumlah aliran air. Hutan mempengaruhi iklim setempat dan iklim dunia, dan bertindak sebagai pembersih dengan menghilangkan bahan 45
http://luyaliya.blogspot.com/tipologi-hutan-ppt.html
66
pencemar dari udara, termasuk karbon dioksida. Hutan juga menyediakan mata pencaharian bagi penduduk setempat dan menyediakan berbagai hasil yang berharga untuk pangan, kayu, bahan bangunan, obat-obatan, dan kegunaan-kegunaan lainnya. Selain itu hutan meningkatkan kualitas kehidupan dan menyediakan kesempatan untuk rekreasi, penelitian dan pariwisata. Berbagai manfaat ini dapat dilihat dan dihargai pada waktu sekarang. Namun demikian, hutan dapat pula memberi banyak manfaat untuk masa mendatang. Hutan merupakan sumber plasma nutfah. Beberapa jenis pohon buah-buahan dan banteng telah membuktikan nilainya untuk pembudidayaan. Pengalaman di masa lampau menunnjukkan, bahwa banyak jenis pohon hutan yang sampai sekarang belum dimanfaatkan dan barangkali belum ditemukan, ternyata merupakan sesuatu yang berharga di masa mendatang untuk penggunaan yang sekarang belum diketahui. Selama hutan dibiarkan tidak terganggu atau dipanen secara berkelanjutan dengan cara yang ekologis, kesempatan penggunaan lahan di masa mendatang akan tetap terbuka. Sekali hutan mengalami kerusakan dan dibuka, keanekaragaman ekologinya akan menurun, jenis-jenis tertentu akan hilang, dan perubahan-perubahan ekologi serta lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali akan terjadi. Hanya 3% hutan Borneo termasuk dalam daerah pelestarian yang direncanakan oleh pemerintah sebagai cagar alam dan suaka marga satwa (MacKinnon and MacKinnon 1986). Luas hutan yang dilindungi di Kalimantan harus diperbesar dan perlindungan serta pengelolaan taman nasional dan cagar alam yang ada harus ditingkatkan untuk melestarikan keragaman hayati di bagian warisan nasional Indonesia yang sangat kaya.46
46
Kathy Mackinnon, dkk,op.cit, Hal. 443
67
Sebenarnya bila pemerintah ingin mengelola hutan dengan baik, jujur, dan adil pendapatan dari sektor kehutanan sangatlah besar. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Kesenjangan teramat besar itu karena dipenuhi oleh kasus-kasus pencurian kayu (illegal logging). Hal ini lah yang menyebabkan sector kehutanan dianggap masih kecil yang akhirnya mempengaruhi perkembangan program pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Cara sederhana untuk melestarikan hutan, dan tak berdampak buruk bagi lingkungan justru berdampak baik bagi lingkungan, seperti tidak melakukan pembakaran terhadap hutan berlebihan. Tidak melakukan penebangan hutan secara habis-habisan, mengarahkan masyarakat yang tinggal didaerah hutan agar tidak melakukan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan mengarahkan masyarakat dan penduduk sekitar agar menanami tanaman serta merawatnya agar hutan menjadi sumber oksigen manusia.47 Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi suci yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Negara secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya, bahkan jika perlu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi. Berkenaan dengan upaya pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, birokrasi publik memberikan andil yang relatif besar. Semua yang terdapat dalam skup penyelenggaraan negara tidak terlepas dari konteks public services dan public affairs. Barang dan jasa publik hendaknya dapat dikelola secara efisien dan efektif. Sedangkan konsekuensi pengelolaan 47
http://bbrrprotra.blogspot.com//hutan-manusia.html
68
tersebut menjadi tanggungjawab birokrasi. Peran pemerintah yang strategis, akan banyak ditopang oleh bagaimana birokrasi publik mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi birokrasi adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, karena selama ini birokrasi diidentikkan dengan kinerja yang berbelit-belit, struktur yang tambun, penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tak ada standar yang pasti. Sejumlah patologi birokrasi tersebut menjadi hambatan luar biasa untuk dapat mewujudkan sebuah pelayanan yang memuaskan masyarakat. Birokrasi Indonesia sangat jauh dari apa yang disebut good governance.48 Fungsi dan peran birokrasi yang dinahkodai oleh para aparatur pemerintah sangatlah penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di dalam birokrasi, sumber daya manusia yang berupa aparatur pemerintah sebagai faktor kunci terhadap proses perubahan yang meliputi segenap aspek baik itu sosial. Politik, ekonomi, manajemen, organisasi. Aparatur menjadi penentu utama dalam penyelenggaraan pelayanan yang hakekat sesungguhnya adalah untuk melayani kebutuhan dan kepentingan manusia itu sendiri. Untuk mencapai tujuan yang mulia dari birokrasi, diperlukan kiranya aparatur pemerintah yang handal dan cekatan dalam menangkap kebutuhan jaman yang semakin kompleks dewasa ini. Aparatur pemerintah yang mempunyai kejujuran, bisa menjadi suri tauladan bagi publik, memiliki kapasitas intelektual, keterampilan, penguasaan teknologi dll. Sejumlah tuntutan kemampuan
48
Ambar Teguh Sulistyani, Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Gava Media, 2004, Hlm. 1
