BAB III HAMBATAN DALAM PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN RACUN

BAB III HAMBATAN DALAM PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN RACUN

A. Bentuk dan Macam Visum Et Repertum 1. Bentuk Visum Et Repertum Konsep visum yang digunakan selama ini merupakan karya pakar bidang kedokteran kehakiman yaitu Prof. Muller, Prof. Mas Sutejo Mertodidjojo dan Prof. Sutomo Tjokronegoro sejak puluhan tahun yang lalu 34 Supaya terdapat keseragaman dalam bentuk Visum Et Repertum maka ada ketentuan pokok, yaitu tiga kerangka dari Visum Et Repertum: 35 a. Pendahuluan Pada bagian pendahuluan, disudut kiri atas dicantumkan kata “Pro Justicia”. Menyadari bahwa semua surat baru sah di pengadilan bila dibuat di atas kertas materai dan hal ini akan menyulitkan bagi dokter bila setiap visum yang dibuat harus memakai kertas materai. Berpedoman kepada Peraturan Pos, maka bila dokter menulis Pro Yustitia di bagian atas visum maka ini sudah dianggap sama dengan kertas materai. Penulisan kata Pro Yustitia pada bagian atas dari visum lebih diartikan agar pembuat maupun pemakai visum dari semula menyadari bahwa laporan itu adalah demi keadilan (Pro Yustitia). Hal ini sering terabaikan oleh pembuat maupun pemakan tentang arti sebenarnya kata

34

Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman(edisi kedua), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, Hal. 24. 35 R. Atang Ranoemihardja, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Transito, Bandung, 1991, Hal. 20.

Universitas Sumatera Utara

Pro Justicia ini. Bila dokter sejak semula memahami bahwa laporan yang dibuatnya tersebut adalah sebagai partisipasinya secara tidak langsung dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka saat mulai memeriksa korban ia telah menyadari bantuan yang diberikan akan dipakai sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena biarpun Pro Yustitia hanya kata-kata biasa, tetapi kalau dokter menyadari arti dan makna yang terkandung di dalamnya maka kata-kata atau tulisan ini menjadi sangat penting artinya. 36 Kemudian keterangan mengenai: 1. Identitas dokter yang memeriksa. 2. Identitas korban, antara lain: nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal. 3. Identitas pemohon Visum Et Repertum. 4. Hari, tanggal, tahun, jam pemeriksaan. 5. Tempat pemeriksaan. 6. Keterangan lain seperti kapan, dimana dan sebab korban meninggal, kapan dan dimana korban dirawat. b. Pemberitaan. Dalam pemberitaan menyebutkan hasil pemeriksaan korban secara objektif sepanjang apa yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada korban seperti rambut, warna kulit, pakaian atau kain dan sebagainya yang termasuk identitas korban. Hal ini termasuk hasil pemeriksaan luar. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan dalam yang meliputi bagian tubuh penting seperti 36

http://thiazone.blogspot.com/2009/12/visum-et-repertum-pendahuluan-visum-et.html, Diakses pada tanggal 15 agustus 2010, pukul 10.35 WIB.


otak, limpa, lambung dan sebagainya. Hal ini penting karena ada kemungkinan kematian seseorang bukan disebabkan langsung oleh luka karena penganiayaan atau karena kecelakaan lalu lintas melainkan karena limpa pecah disebabkan karena telah lama menderita penyakit malaria. c. Kesimpulan. Bagian ini menjelaskan pendapat dokter atas dasar hasil pemeriksaannya sesuai dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Pada Visum Et Repertum ada empat hal yang perlu diungkapkan dalam kesimpulan yaitu: 1. Identitas Jenazah. 2. Kelainan yang ada pada diri korba baik dari pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam. 3. Hubungan sebab akibat dan kelainan yang didapati pada saat pemerisaan. 4. Sebab dan saat kematian atau kualifikasi luka. d. Bagian ini mengingatkan pembuat dan pemakai visum bahwa laporan tersebut

dibuat

sejujur-jujurnya

dan

mengingat

sumpah.

Untuk

menguatkan pernyataan itu dokter maka sesuai dengan Ordonansi Staatsblad 1937 No.350, maka pada bagian bawah dicantumkan “Sumpah” yang berarti bahwa Visum Et Repertum harus dibuat berdasarkan sumpah, yakni sumpah dokter. Dengan demikian barulah Visum Et Repertum mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang dan perlu diakhiri dengan mengingat sumpah seperti misalnya sebagai berikut: “ Demikianlah Visum Et Repertum dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah/janji sewaktu menerima jabatan”


Tentu saja tanda tangan dan nama terang harus dicantumkan. 37 2. Macam Visum Et Repertum a. Visum Et Repertum Korban Hidup 38 1. Visum Et Repertum Visum Et Repertum diberikan bila korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan tugas jabatan atau pencarian. 2. Visum Et Repertum Sementara Visum Et Repertum Sementara diberikan apabila setelah diperiksa, korban perlu dirawat atau diobservasi. Karena korban belum sembuh, Visum Et Repertum sementara tidak memuat kualifikasi luka. Ada 5 manfaat dibuatnya VeR sementara, yaitu: 39 a. Menentukan apakah ada tindak pidana atau tidak, b. Mengarahkan penyelidikan, c. Berpengaruh terhadap putusan untuk melakukan penahanan sementara terhadap terdakwa, d. Menentukan tuntutan jaksa, e. Medical record.

37

Dikutip dari Sofwan Dahlan, dr., Visum Et Repertum, Ilmu Kedokteran kehakiman II,, diterbitkan oleh Senat mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, Hal. 90. Dalam I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Hal. 135. 38 Njowito Hamdani, Op. Cit, Hal. 26. 39 http//ahmadrahmawan.blogspot.com200910visum-et-repertum.html, Dikases pada tanggal 8 agustus 2010.


3. Visum Et Repertum Lanjutan. Visum Et Repertum lanjutan diberikan apabila setelah dirawat atau diobservasikorban sembuh, korban belum sembuh, pindah Rumah Sakit, korban belum sembuh pulang paksa, dan korban meninggal dunia. b. Visum Et Repertum Mayat. Visum Et Repertum mayat dibuat berdasar otopsi lengkap berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam mayat.Visum ini dibuat untuk mencari sebab kematian serta hubungannya dengan tindak pidana sehingga harus dilakuakan otopsi. 40 Jenazah yang akan dimintakan visum et repertumnya harus diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan, diikatkan pada ibu jari kaki atau bagian tubuh lainnya. Pada surat permintaan visum et repertum harus jelas tertulis jenis pemeriksaan yang diminta, apakah pemeriksaan luar (pemeriksaan jenazah) atau pemeriksaan dalam/autopsi (pemeriksaan bedah jenazah). Pemeriksaan forensik terhadap jenazah meliputi : 1. Pemeriksaan luar jenazah yang berupa tindakan yang tidak merusak keutuhan jaringan jenazah secara teliti dan sistematik. 2. Pemeriksaan bedah jenazah, pemeriksaan secara menyeluruh dengan membuka rongga tengkorak, leher, dada, perut, dan panggul. Kadangkala dilakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan seperti pemeriksaan histopatologi, toksikologi, serologi, dan sebagainya.

40

I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, Op. Cit, Hal. 131.


Dari pemeriksaan dapat disimpulkan sebab, jenis luka atau kelainan, jenis kekerasan penyebabnya, sebab dan mekanisme kematian, serta saat kematian seperti tersebut di atas. c. Visum Et Repertum Pemeriksaan Ditempat Kejadian. d. Visum Et Repertum Penggalian Mayat. e. Visum Et Repertum Mengenai Umur. f. Visum Et Repertum Psikiatrik. Visum et repertum psikiatrik perlu dibuat oleh karena adanya pasal 44 (1) KUHP yang berbunyi ”Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Jadi selain orang yang menderita penyakit jiwa, orang yang retardasi mental juga terkena pasal ini. Visum ini diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, bukan bagi korban sebagaimana yang lainnya. Selain itu visum ini juga menguraikan tentang segi kejiwaan manusia, bukan segi fisik atau raga manusia. Karena menyangkut masalah dapat dipidana atau tidaknya seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, maka adalah lebih baik bila pembuat visum ini hanya dokter spesialis psikiatri yang bekerja di rumah sakit jiwa atau rumah sakit umum. g. Visum Et Repertum Mengenai Barang Bukti: darah, mani, dan sebagainya. Tujuan dari Visum Et Repertum adalah untuk memberikan kepada hakim suatu kenyataan atau fakta-fakta dari barang bukti tersebut atas semua keadaan sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan, agar supaya hakim dapat

mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan


atau fakta-fakta tersebut. Fakta-fakta tersebut kemudian ditarik suatu “Kesimpulan”, maka atas dasar pendapatnya yang dilandasai pengetahuan yang sebaik-baiknya berdasarkan atas keahliannya tersebut diharapkan agar supaya usaha membantu pemecahan pengungkapan masalahnya menjadi terang (lebih jelas), dan hal mana diserahkan hakim sepenuhnya. B. Tata Cara Permintaan Visum Et Repertum Pihak-pihak yang berwenang meminta bantuan ahli kedokteran kehakiman dalam kaitannya dengan persoalan hukum yang hanya dapat dipecahkan dengan bantuan ilmu kedokteran kehakiman. Baik itu dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Namun dalam pembahasan berikut, tidak hendak mempersoalkan kesemuanya itu. Melainkan hendak membahas bagaimana prosedur permohonan visum et repertum dalam kaitannya dengan kasus-kasus pidana. Sebelum sampai kepada pembahasan bagaimana prosedur permohonan visum et repertum, terlebih dahulu untuk mengetahui peranan ilmu kedokteran kehakiman dalam pembuatan visum. Ilmu kedokteran kehakiman berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan pasal 132 ayat (1) KUHAP, berbunyi: “dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan oenyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”, Pasal 133 ayat (1) KUHAP, berbunyi: “dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang


mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”, Pasal 133 ayat (2) KUHAP, berbunyi: “permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”, Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan oleh kedokteran forensik atau yang ahli tentang itu terhadap korban luka, korban yang meninggal atau melakukan bedah mayat untuk kepentingan proses pengadilan adalah merupakan tugas sepanjang diminta oleh pihak-pihak terkait. Memang di dalam peraturan perundang-undangan tidak menegaskan dengan tegas bahwa dokter wajib memberikan bantuan dalam kaitannya dengan proses peradilan, apabila diminta. Akan tetapi, bila kita berpedoman atau melihat isi dari pasal 244 KUHPidana, maka kesan tidak wajib tersebut akan menjadi wajib. Sehingga berdasarkan pasal ini dokter wajib memberikan bantuannya apabila diminta. Di samping itu, juga perlu diketahui bahwa dokter adalah pegawai negeri yang berkewajiban untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan negara dalam pengertian yang sangat luas, sehingga penolakan terhadap kewajiban itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan. 41 Secara garis besar, permohonan visum et repertum harus memeperhatikan hal-hal sebagai berikut: 42 1. Permohonan harus dilakukan secara tertulis oleh pihak-pihak yang diperkenankan untuk itu, dan tidak diperkenankan dilakukan dengan lisan, walaupun dengan pesawat telepon.

41 42

Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Djambatan, Jakarta, 2007, Hal. 11. Ibid, Hal. 33.


2. Permohonan visum et repertum harus diserahkan oleh penyidik bersamaan dengan korban, tersangka, dan juga barang bukti kepada dokter ahli kedokteran kehakiman. Pertimbangan dari keduanya adalah: a. Mengenai permohonan visum et repertum yang harus dilakukan secara tertulis, oleh karena permohonan tersebut berdimensi hukum. Artinya, tanpa permohonan secara tertulis, dokter tidak boleh dengan serta merta melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya ataupu seseorang yang mati akibat tindak pidana atau setidak-tidaknya patut disangka sebagai korban tindak pidana. Pun demikian, apabila dokter menolak permohonan yang dilakukan secara tertulis, maka iapun akan dikenakan sanksi hukum. Permohonan visum et repertum oleh aparat hukum kepada dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan peristiwa dalam lalu lintas hukum. Oleh karena permintaan dan juga pemenuhan dalam kaitannya dengan visum et repertum tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Kegiatan pemeriksaan dokter atas seseorang, merupakan kegiatan yang diharuskan menurut hukum. Dan bukan kegiatan asal-asalan. b. Mengenai penyerahan korban, tersangka, dan alat bukti yang lain, didasarkan bahwa untuk dapat meyimpulkan hasil pemeriksaannya, dokter tidak dapat melepaskan diri dari dengan alat bukti yang lain. Artinya, untuk sampai pada penentuan hubungan sebab akibat, maka


peranan alat bukti lain, selain korban mutlak diperlukan. Barang bukti yang dimintakan Visum et Repertum dapat merupakan: 43 1. Korban Mati. Dalam hal korban mati jenis Visum et Repertum yang diminta merupakan Visum et Repertum Jenazah. Untuk keperluan ini penyidik harus memperlakukan mayat dengan penuh penghormatan, menaruh label yang memuat identitas mayat, di lak dengan diberi cap jabatan , diletakkan pada ibu jari atau bagian lain badan mayat. Mayat selanjutnya dikirim ke Rumah Sakit (Kamar Jenazah) bersama surat permintaan Visum et Repertum yang dibawa oleh petugas Penyidik yang melakukan pemeriksaan TKP. Petugas penyidik selanjutnya memberi informasi yang diperlukan Dokter dan mengikuti pemeriksaan badan mayat untuk memperoleh barang-barang bukti lain yang ada pada korban serta keterangan segera tentang sebab dan cara kematiannya. 2. Korban Hidup. Dalam hal korban luka, keracunan, luka akibat kejahatan kesusilaan menjadi sakit, memerlukan perawatan/berobat

jalan,

penyidik perlu memintakan Visum et Repertum sementara tentang keadaan korban. Penilaian

keadaan

korban

ini

dapat

digunakan

untuk

mempertimbangkan perlu atau tidaknya tersangka ditahan. Bila korban memerlukan/meminta pindah perawatan ke Rumah Sakit lain, permintaan Visum et Repertum lanjutan perlu dimintakan lagi. Dalam 43

http://Bripka.Ns. Adimas Brewijaya, S.H.,S.Kep.,M.Kes KETENTUAN VISUM..html, Diakses pada tanggal 14 agustus 2010


perawatan ini dapat terjadi dua kemungkinan, korban menjadi sembuh atau meninggal dunia. Bila korban sembuh Visum et Repertum definitif perlu diminta lagi karena Visum et Repertum ini akan memberikan kesimpulan tentang hasil akhir keadaan korban. Khusus bagi korban kecelakaan lalu lintas, Visum et Repertum ini akan berguna bagi santunan kecelakaan. Kemungkinan yang lain adalah korban meninggal dunia, untuk itu permintaan Visum et Repertum Jenazah diperlukan guna mengetahui secara pasti apakah luka paksa yang terjadi pada korban merupakan penyebab kematian langsung atau adakah penyebab kematian lainnya. C. Hambatan dan Cara Mengatasi Hambatan Dalam Pembuatan Visum Et Repertum Pada dasarnya pelayanan visum et repertum (dapat dibagi atas dua bagian besar yaitu : visum untuk orang hidup dan visum untuk orang yang telah meninggal. Yang terakhir ini disebut visum mayat atau visum jenazah yaitu visum yang dibuat oleh dokter atas permintaan yang berwenang pada orang yang meninggal karena kekerasan, luka-luka, keracunan/diduga keracunan, kematian yang sebabnya mencurigakan dan lain-lain makar yang membinasakan nyawa manusia. Hal ini telah berlangsung sejak dahulu diatur dalam undang-undang ayat 2 dan Staatsblad tahun 1937 No. 350. Pada dasarnya setiap dokter yang bekerja di Indonesia dapat dimintakan bantuan untuk membuat visum baik untuk orang hidup maupun untuk jenazah. Umumnya pembuatan visum jenazah dilakukan oleh dokter rumah sakit Pemerintah. Selanjutnya dengan makin berkembangnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dimana makin banyak pula muncul rumah sakit-rumah sakit


baru di samping rumah sakit swasta, rumah sakit Pertamina, rumah sakit TNI dan lain-lain, terlihat pula adanya kecenderungan pelayanan visum dilakukan oleh rumah sakit-rumah sakit di atas. Pada waktu ini sebagian visum orang hidup telah banyak diterbitkan oleh rumah sakit- rumah sakit yang dikemukakan di atas, dan begitu pula telah ada visum jenazah yang diterbitkan oleh sebagian rumah sakit tersebut

biarpun visum jenazah yang diterbitkannya tidak berdasarkan

pemeriksaan yang lengkap melalui bedah mayat (otopsi). Dalam undang-undang memang tidak diatur ke mana permintaan visum harus dimintakan/ditujukan. Yang ada hanyalah peraturan yang menyatakan asal visum dibuat oleh dokter, visum itu sudah merupakan alat bukti yang sah di pengadilan, tanpa membedakan kedudukan dokter tersebut maupun keahliannya. Agaknya semua orang memahami bahwa tidak mudah melakukan bedah mayat untuk visum jenazah. Banyak hambatan yang harus diatasi. Terutama dalam kasus dugaan keracunan 44. Yang menjadi hambatan dalam pembuatan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun, antara lain 45 1. Keadaan mayat atau jenazah yang sudah membusuk. Dalam keadaan mayat atau jenazah yang sudah membusuk dapat mengakibatkan pemeriksaan toksikologi kadang-kadang tidak mendukung kesimpulan yang akan diambil oleh dokter pemeriksa. Biasanya organorgan tubuh yang memberikan hasil positif untuk pemeriksaan toksikologi seperti ginjal, hati, usus, lambung, dan otak sudah mengalami pembusukan

44

Dr. H. Amar Singh, Makalah Visum dan Hukum dalam Kedokteran Kehakiman, Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan 45 Hasil wawancara dengan dr. Rita Mawarni, SpF. Pada tanggal 24 Agustus 2010.


juga, sehingga dapat mengakibatkan hasil pemeriksaan toksikologi menjadi negatif ( tidak ditemukan adanya racun). Adapun yang menjadi penyebab terjadinya pembusukan mayat atau jenazah tersebut antara lain: 46 a. Permintaan visum telah datang, famili korban tidak ada Hal ini sering pula dihadapi oleh para dokter ahli kedokteran kehakiman. Mayat diantar ke rumah sakit disertai dengan visum atau permintaan visum datang kemudian. Dokter tidak bisa segera melakukan pemeriksaan karena sering menjadi persoalan besar, terutama bila famili korban ternyata keberatan. Penungguan ini kadangkadang bisa berhari-hari. Sebelum ada kamar pendingin di rumah sakit hal ini betul-betul menjadi problem karena mayat segera membusuk dan tanda-tanda/kelainan-kelainan yang mungkin di dapat pada tubuh korban sebagai penyebab kematian korban menjadi kabur atau hilang sama sekali. Pemeriksaan secara ilmiah tidak dapat dilakukan lagi, pemeriksaan secara ilmiah tidak dapat dilakukan lagi, pemeriksaan jaringan untuk kelainan Patologi Anatomi tidak ada gunanya lagi karena jaringan sudah mengalami lisis (membusuk); tetapi sesudah kamar pendingin mayat ada di Bagian Kedokteran Kehakiman hal ini dapat diatasi. Persoalannya adalah sampai berapa hari dokter dapat menunggu. Kapasitas kamar pendingin mayat yang ada sekarang hanya untuk kasus. Bila banyak kasus datang sekaligus, maka problem yang sama timbul kembali. Dokter di Bagian Kedokteran Kehakiman tidak 46

http://www.kalbe.co.id/files/cdk/files/08_PermasalahanVisumetRepertum.pdf/08_Perm asalahanVisumetRepertum.html, Diakses pada tanggal 25 Agustus 2010.


berani mengambil keputusan misalnya setelah 2 hari famili korban tidak ada, jenazah dapat diperiksa, karena tidak ada pegangan/ ketentuan yang disetujui Direktur Rumah Sakit, Dekan Fakultas Kedokteran USU, Dinas Kesehatan Kotamadya dan /Walikota sebagai pedoman yang dapat dipakai dokter menghadapi. b. Permintaan visum ada, jenazah tidak ada Jenazahnya sudah dibawa ke rumah/ ke rumah sosial/ke rumah sakit luar lainnya. Ada yang meminta supaya dokter datang ke rumah korban/ ke rumah sosial untuk memeriksa dan membuat visum. Umumnya famili meminta supaya dilakukan pemeriksaan luar saja. Tentu hal ini tidak mungkin dilakukan. Sejauh itu memang belum ada suatu kesepakatan dokter dengan Kepolisian untuk mengatasi hal ini. c. Permintaan visum et repertum yang kurang/tidak Iengkap Dari kenyataan selama ini, sering permintaan visum dari yang berwenang bila diteliti tidak atau kurang lengkap, kadang- kadang tidak ada nomor, tanggal ataupun keterangan yang lengkap mengenai korban, kadang-kadang

malah

tidak

ditanda

tangani.

Kadang-kadang

permintaan visum malah datang dari dokter. Biasanya hal ini terjadi karena Polisi meminta visum pada dokter di daerah/Puskesmas karena dokter tersebut tidak dapat melaksanakan bedah mayat (baik karena fasilitas atau keberatan mengerjakaninya), maka dokter tersebut mengirim jenazah ke Rumah Sakit yang mampu untuk melakukan pemeriksaan, sementara permintaan visum belum ditukar melalui pihak yang berwenang. Atau pihak Kepolisian meminta visum untuk korban


yang dirawat di Badian Bedah, bila korban tersebut akhirnya meninggal, sering Bagian Bedah melanjutkan permintaan visum ke Bagian Kedokteran Kehakiman. Kecuali bila permintaan visum diperbaharui kembali oleh Polisi untuk dibuatkan visum jenazah pada korban yang sekarang telah meninggal, dokter Bagian kedokteran Kehakiman tidak akan melakukan pemeriksaan dan biasanya jenazah diserahkan saja pada famili korban. d. Masalah dari famili korban Biarpun masalah yang dihadapi dokter dengan famili korban telah ditemukan sebagian, di bawah ini kami kemukakan masalah lainnya yang dihadapi dokter dengan famili korban : 1. Bersedia diperiksa hanya tubuh korban bagian luar saja (asal tidak melukai tubuh korban). Inilah permintaan yang paling banyak dari kalangan masyarakat. Mereka menyadari perlunya visum, tetapi tidak mengizinkan dokter membedah korban untuk membuat visum. 2. Bersedia diperiksa tetapi seperlunya saja. e. Identifikasi pada koban yang tidak dikenal Apabila ditemukan korban akibat keracunan tidak memiliki tanda pengenal, maka akan semakin mempersulit melakukan pemeriksaan. Identitas korban hanya dapat diketahui apabila ada anggota keluarga ataupun masyarakat yang melapor bahwa ia telah kehilangan anggota keluarganya. Maka terlebih dahulu melakukan pencocokan ciri-ciri orang hilang tersebut dengan korban. Keadaan seperti ini akan semakin


sulit untuk melakukan pemeriksaan toksikologi karena mayat atau jenazah tersebut telah mengalami pembusukan. 2. Kurangnya Koordinasi Antara Penyidik dan Dokter Prosedur pengiriman dan pengambilan hasil dari bahan pemeriksaan untuk laboratorium kriminal harus dilakukan oleh penyidik yang bersangkutan, sehingga setelah dokter pemeriksa mengambil jaringan/organ tubuh yang akan diperiksa harus menunggu penyidik yang meminta visum et repertum tersebut mengambil dan mengantar bahan pemeriksaan tersebut ke laboratorium kriminal. Setelah hasil pemeriksaan toksikologi dikeluarkan laboratorium kriminal, yang harus mengambil hasil tersebut adalah penyidik. Sehingga prosedur pemeriksaan toksikologi ini kadang-kadang memakan waktu kurang lebih 3 minggu sejak dokter pemeriksa mengambil bahan untuk dikirimkan ke laboratorium kriminal. Jadi hasil kesimpulan visum et repertum untuk kasus tersebut akan lebih lama dikeluarkan

oleh

Departemen

Kedokteran

Kehakiman

Fakultas

Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Adapun Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembuatan visum et repertum atas

dugaan

keracunan

diatas

maka

terlebih

dahulu

memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban

penyidik

wajib

agar pihak keluarga

dapat memberi keputusan dapat dilakukan visum atau tidak. Apabila pihak keluarga

hanya

mengijinkan dilakukan pemeriksaan

luar

saja

padahal

pemeriksaan dalamlah yang sangat dibutuhkan maka pihak dokter harus meyakinkan pihak keluarga bahwa untuk pemeriksaan luar tidak akan cukup


membuktikan korban keracunan atau tidak. Pihak penyidik dalam meminta visum harus lebih teliti dalam membuat surat permohonan visum et repertum. Pihak penyidik harus memperhatikan kelengkapan data-data surat permintaan visum tersebut. Untuk mengatasi kurangnya. Mungkin pihak laboratorium kriminal dapat langsung mengirimkan hasil pemeriksaan dalam waktu yang lebih cepat ke Departemen Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tanpa menunggu penyidik yang bertanggung jawab terhadap kasus tersebut.47

47

Hasil wawancara dengan dr. Rita Mawarni, SpF. Pada tanggal 24 Agustus 2010.


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Peranan toksikologi dalam penyidikan penyidik dalam

bertujuan untuk memudahkan

mencari dan mengumpulkan barang bukti yang ada dalam

Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang kemudian dengan bukti tersebut digunakan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Dan juga untuk mendeteksi dan mengidentifikasi bahan/racun yang diduga ada dalam organ atau jaringan tubuh dan cairan tubuh korban. Biasanya dokter pemeriksa, pada saat melakukan pemeriksaan luar dan dalam korban mati dugaan tindak pidana sudah memikirkan untuk melakukan atau tidak melakukan pemeriksaan toksikologi. Tertutama jika keadaan korban mati lebih mengarah kepada keracunan suatu zat. Jika dugaan ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan racun tertentu, seperti: cairan pembasmi serangga, obatobatan/narkoba, atau zat-zat lainnya positif tentu saja kesimpulan pada visum et repertum korban akan lebih jelas dan dapat disimpulkan dengan tepat. Dokter pemeriksa pada bab kesimpulan visum et repertum tidak akan menyebutkan korban mati akibat bunuh diri, pembunuhan, ataupun kecelakaan, tapi jelas menyebutkan penyebab kematiannya akibat keracunan zat-zat, obat-obatan,dan racun tertentu atau dengan kata lain ditemukannya gangguan pada organ-organ tubuhnya akibat sesuatu zat-zat, obat-obatan,dan racun tertentu tersebut. Sayangnya hasil pemeriksaan toksikologi kadang-kadang tidak menyebutkan jumlah kadar zat-zat, obat-obatan,dan racun yang terdapat di dalam tubuh korban


dengan berdasarkan angka-angka atau nilai dosis fatalnya yang ditemukan. Misalnya 0,5 mg/ml darah jantung. Peranan toksikologi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan penyidikan secara cepat dan tepat dalam rangka pengungkapan kejahatan pembunuhan khususnya kasus pembunuhan yang ada indikasi korbannya meninggal karena diracun, maka sangat diperlukan ilmu mengenai racun atau toksikologi forensik. Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan menggunakan Racun melalui Visum Et Repertum dapat dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian (olah TKP), dimana pemeriksaan ini berguna untuk membantu penentuan penyebab kematian dan menentukan cara kematian. Kemudian dapat dilakukan pemeriksaan forensik. Pemeriksaan forensik dapat dilakukan pada korban yang masih hidup dan juga pada koraban yang telah meninggal dunia. Pada pada korban yang masih hidup dapat dilakukan pemeriksaan tinja korban atau dari bahan yang dimuntahkan oleh korban. Sedangkan pada korban yang telah meninggal dunia dapat dilakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam tubuh korban, dan pemeriksaan toksikologi. Setelah dilakukannya proses pemeriksaan tersebut maka dapat disimpulkanlah bahwa korban tersebut ada atau tidak mengalami peristiwa keracunan. Dalam pelaksanannya, pembuatan visum et repertum banyak mengalami hambatan-hambatan. Terutama bagi kasus dugaan keracunan. Hal yang paling menonjol adalah sering sekali terjadi pembusukan pada mayat atau jenazah. Hal ini dapat terjadi karena permintaan atas visum sudah ada ditangan para dokter ahli kedokteran forensik tetapi famili korban tidak ada yang datang untuk


menyetujui apakah dapat dilakukan visum terutama pemeriksaan dalam tubuh. Yang kedua disebabkan karena jenazah atau mayat tidak ada diruang visum melainkan berada di tempat keluarga korban. Yang ketiga disebabkan karena surat permintaan visum tidak dibuat secara lengkap. Yang keempat karena pihak korban tidak setuju dilakukan visum terhadap korban, apalagi dilakukan pembedahan terhadap tubuh korban. Yang kelima karena identifikasi korban tidak dikenal sehingga dibutuhkan waktu agar keluarga korban mencari korban dan dapat dilakukan visum. Hambatan yang berikutnya adalah kurangnya koordinasi antara penyidik dengan dokter yang berwenang. Semua hal-hal diatas menjadi hambatan dalam pembuatan visum. Sangat sulit untuk melakukan pemeriksaan toksikologi apabila organ tubuh korban yang dianggap mengandung racun telah membusuk sehingga hasilnya akan menjadi kabur dan maupun negatif mengandung racun. B. Saran Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan diatas dan di dalam bab-bab sebelumnya mengenai peranan toksikologi, akhirnya penulis mendapat suatu kesimpulan seperti yang telah diuraikan diatas, dan dari kesimpulan tersebut akhirnya penulis memberikan saran yang mungkin dapat dipergunakan ataupun lebih meningkatkan peranan toksikologi dalam pembuktian pembunuhan dengan menggunakan racun. Saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut: 1. Sebaiknya dalam pelaksanaan pembuktian suatu kasus dugaan keracunan harus dilakukan dengan baik. Mulai dari pemerikasaan tempat kejadian harus dilakukan dengan baik agar dapat dengan mudah untuk menentukan penyebab kematian dan menentukan cara kematian korban serta


mengumpulkan keterangan sebanyak mungkin tentang saat kematian, kapan terakhir kali ditemukan dalam keadaan sehat, sebelum kejadian ini apakah sehat-sehat saja dan berapa lama gejala yang timbul setelah makan/ minum terakhir, dan apa saja gejala-gejalanya. Kemudian dalam pemeriksaan forensik harus dilakukan dengan baik. Pemeriksaan pada korban yang masih hidup harus di periksa dengan baik. Apakah ada tanda kekerasan lain sebelum diracun atau ada bekas pada bagian luar tubuh yang diakibatkan oleh racun iritan. Dan juga pada proses pemeriksaan korban yang sudah meninggal harus dilakukan dengan seksama dan teliti agar nantinya tidak mengalami kesalahan dalam mendiagnosa. Terutama dalam pemeriksaan dalam tubuh korban. 2. Hambatan-hambatan yang dilalami dalam pembuatan visum atas dugaan keracunan

harus

segera

diatasi

agar

tidak

mengganggu

proses

pemeriksaan, terutama dalam pemeriksaan toksikologi. Karena dalam pemeriksaan toksikologi, apabila organ tubuh korban yang diambil guna sebagai bahan pemeriksaan sudah membusuk maka hasil dari pemeriksaan akan kabur maupun negatif atau tidak mengandung racun. Hal ini akan mengakibatkan

proses

pembuktian

dalam

peradilan

tidak

akan

mendapatkan hasil yang memuaskan. 3. Sebaiknya

prosedur

pengiriman

pemeriksaan toksikologi di

dan

pengambilan

laboratorium kriminal

bahan harus

untuk lebih

terkoordinasi antara dokter dan pihak kepolisian.


BAB III HAMBATAN DALAM PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN RACUN

Recommend Documents